PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA PRESIDEN, SELAKU KEPALA PEMERINTAHAN MEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI BAGIAN DARI KEKUASAAN PEMERINTAHAN.
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA A. DIKUASAKAN KEPADA : 1. MENTERI KEUANGAN; 2. MENTERI TEKNIS/PIMPINAN LEMBAGA. B. DISERAHKAN KEPADA : GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA. (PSL 6 AYAT (1) DAN (2) UU NO.17/2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA)
TUGAS PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH A. MENYUSUN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN APBD; B. MENYUSUN RANCANGAN APBD DAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD; C. MELAKSANAKAN PEMUNGUTAN PENDAPATAN DAERAH YANG TELAH DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DAERAH;
D. MELAKSANAKAN FUNGSI BENDAHARA UMUM DAERAH; E. MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN YANG MERUPAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD.
TUGAS KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/BARANG DAERAH A. MENYUSUN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG DIPIMPINNYA; B. MENYUSUN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN; C. MELAKSANAKAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG DIPIMPINNYA ;
D. MELAKSANAKAN PEMUNGUTAN PENERIMAAN BUKAN PAJAK; E. MENGELOLA UTANG PIUTANG DAERAH YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG DIPIMPINNYA; F. MENGELOLA BARANG MILIK/KEKAYAAN DAERAH YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG DIPIMPINNYA; G. MENYUSUN DAN MENYAMPAIKAN LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG DIPIMPINNYA.
CONSTITUTIONAL LAW
ADMINIST RATIVE LAW
ADMINISTRATIVE PROCESS LAW
PENJELASAN UNSUR PASAL UUTPK : ➢ Pengertian lain dari ‘menguntungkan’ adalah dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran; di sini terlihat bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. ➢ Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya merujuk pada penjelasan Pasal 52 KUHP mengenai pegawai negeri yang melanggar kewajiban istimewa dalam jabatannya, atau memakai kekuasaan, atau sarana yang ada padanya yang diperoleh karena jabatan, atau menggunakan daya upaya atau alat yang diperoleh karena jabatan. ➢ Pegawai Negeri meliputi: 1. Pegawai Negeri sebagaimana UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN); 2. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana; 3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; 4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah mencakup BUMN/BUMD; 5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. 6
PENYELENGGARA NEGARA
Pejabat Negara yg menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif & pejabat lain yg fungsi & tugas pokoknya berkaitan dg penyelanggara negara 7
PEDOMAN DAN BATASAN GRATIFIKASI Berdasarkan Surat Ketua KPK No. B.1341/01-13/03/2017 tertanggal 15 Maret 2017 perihal Pedoman dan Batasan Gratifikasi 1. Wajib melapor ke KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penerimaan gratifikasi atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi Instansi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja di teruskan ke KPK; 2. Jika dlm bentuk barang gratifikasi dpt di konpensasi dlm bentuk uang sebesar yg tercantum dlm Keputusan KPK; 3. Gratifikasi yg tidak wajib dilaporkan (pengecualian & batasan) meliputi : a) Pemberian krn hubungan keluarga, sepanjang tdk memiliki konflik kepentingan; b) Hadiah dlm bentuk uang atau barang yg memiliki nilai jual dlm penyelenggaraan acara pesta dgn batasan nilai per pemberi dlm setiap acara paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); c) Pemberian terkait musibah atau bencana yg dialami penerima paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per pemberian per org dan tidak memiliki konflik kepentingan; d) Pemberian sesama pegawai dlm rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yg tdk dlm berbentuk uang atau yg paling banyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) per pemberian per orang dgn total pemberian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dlm 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama; e) Pemberian sesama rekan kerja tdk dlm bentuk uang atau tdk berbentuk setara uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher, pulsa, dll) paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) dgn total pemberian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dlm 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama; f) Hidangan atau sajian; g) Prestasi akademis atau non akademis yg diikuti dgn menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tdk terkait kedinasan; h) Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi; i) Manfaat bg seluruh peserta koperasi pegawai; j) Seminar kit yg berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat; k) Penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang yg ada kaitannya dgn peningkatan prestasi kerja; l) Diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan, yg tdk terkait dgn tupoksi dari pejabat/pegawai, tdk memiliki konflik kepentingan & tdk melangggar aturan internal instansi penerima gratifikasi. 4. Penerimaan berupa honorium sbg kompensasi pelaksanaan tugas sbg pembicara, narasumber, konsultan dan fungsi serupa lainnya dpt diterima oleh Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara; 8
1.
2.
3. 4. 5.
Korupsi yang terjadi di Lingkungan Legislatif dan Eksekutif baik dipusat maupun didaerah, tidak terlepas dari kecenderungan DPR/DPRD yang lebih banyak memerankan fungsi BUDGETING daripada fungsi Legislasi dan Pengawasan; Pelaksanan Pemilihan Umum Kepala Derah dan salah kaprahnya implement asi Otonomi Daerah, menjadikan maraknya korupsi yang melibatkan pejabat daerah; Implementasi sistem DESENTRALISASI dan DEKONSENTRASI telah menimbulkan dampak pemekaran daerah baru; Instrumen hukum dalam pengelolaan keuangan daerah yang beragam dan menimbulkan peluang terbukanya multi tafsir; Tertundanya pengesahan APBD merupakan fenomena yang kerapkali terjadi ,sehingga banyak kegiatan dan proyek yang dilaksanakan di daerah ditalangi dahulu oleh BIAYA SILUMAN.
PERENCANAAN PROYEK
Konsultan Perencana biasanya diarahkan untuk membuat Engineer Estite (EE) yang disesuaikan dengan pagu anggaran proyek yang tersedia. PELAKSANAAN TENDER/ LELANG
Proses lelang dilakukan sedemikian rupa untuk memenangkan peserta tender tertentu. MARK UP NILAI PROYEK Modus ini terlihat dalam pelaksanaan proyek di lapangan, yaitu harga yang ditetapkan dalam kontrak ternyata jauh lebih tinggi dari harga barang/ jasa sesungguhnya.
PELAKSANAAN PROYEK TIDAK SESUAI DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS Modus ini terlihat dengan dilakukan perbandingan antara spesifikasi teknis barang dengan barang yang nyata diadakan.
PROYEK FIKTIF/DUPLIKASI ANGGARAN
Modus ini terlihat dengan tidak adanya proyek, atau proyeknya ada tetapi pengadaan nya terjadi pada dua anggaran yang berbeda. 10
INTEL – DATUN
INTEL
ULTIMUM REMEDIUM
PIDSUS
REPRESIF
PIDUM
DISKRESI KEUANGAN TIDAK BISA DIPIDANAKAN. KALAU KESALAHAN ADMINISTRASI, HARUS DILAKUKAN APARAT INTERNAL PENGAWASAN PEMERINTAH, KARENA ITU DIJAMIN UU 30/2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAH
TINDAKAN ADMINISTRASI PEMERINTAH TERBUKA JUGA DILAKUKAN TUNTUTAN SECARA PERDATA, TIDAK HARUS DIPIDANAKAN. KALAU ADA ORANG, ATAU LEMBAGA YANG MELAKUKAN KERUGIAN YANG SIFATNYA PERDATA, TIDAK HARUS DIPIDANAKAN. DIA HANYA CUKUP MELAKUKAN PENGEMBALIAN APARAT DALAM LIHAT KERUGIAN NEGARA HARUS KONKRET YANG BENAR-BENAR ATAS NIAT UNTUK MENCURI. KALAU NIAT MENCURI, FORUM MUFAKAT JAHAT, SILAKAN. TETAPI JANGAN KEMUDIAN ASUMSI, PERSEPSI, PRADUGA BPK DAN BPKP JIKA MELIHAT ADA INDIKASI KESALAHAN ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA, DIBERI WAKTU 60 HARI UNTUK PERBAIKAN. DALAM MASA PERBAIKAN 60 HARI ITU, APARAT KEPOLISIAN, KEJAKSAAN, APARAT PENEGAKJ HUKUM TIDAK BOLEH INTERVENSI
TIDAK BOLEH DILAKUKAN EKSPOSE TERSANGKA SEBELUM DILAKUKAN PENUNTUTAN. JANGAN EUFORIA, TUNTUTAN PUBLIK
INPRES NO. 7 TH. 2015 TTG AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI 2015
PENEGAKAN HUKUM Optimalisasi Whistle Blowing System (WBS) Peningkatan Keterbukaan Proses Penanganan Hukum Pelaksanaan Kewajiban Laporan Harta Kekayaan (LHKPN) Transparansi Pengangkatan Pejabat
Publikasi Reguler PNBP dari Penanganan Perkara
Data Base Terpadu di semua Penegak Hukum Pelaksanaan Koordinasi dengan KPK TRANSPARANSI ASET SITAAN DAN RAMPASAN OPTIMALISASI UU PENCUCIAN UANG OPTIMALISASI UANG PENGGANTI
1) TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN (TP4) : ❖ Bertugas untuk melakukan pendampingan terhadap pemerintah dalam pembangunan, mulai dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan; ❖ Fokus pada aspek pencegahan tindak pidana Korupsi, sesuai bidang tugasnya selaku aparat penegak hukum. 2). BERKEDUDUKAN DI : ❖ Kejaksaan Agung --- Untuk Tingkat Pusat (TP4P); ❖ Setiap Kejaksaan Tinggi--- Untuk Tingkat Propinsi (TP4D); ❖ Setiap Kejaksaan Negeri--- Untuk Tingkat Kabupaten/ Kota. (TP4D)
Dipilih dari para Jaksa yang dipandang cakap/mumpuni/memiliki kompetensi dan memiliki integritas yang baik. Di Kejaksaan Tinggi dipilih oleh KAJATI, sedangkan di Kejaksaan Negeri dipilih oleh KAJARI.
Pertimbangan 1) Inpres No. 7 Tahun 2015 untuk meningkatkan pencegahan TPK di Institusi Pemerintahan agar berlangsung efektif dan optimal ; 2) Pidato Presiden RI pada HBA ke 55 tgl 22 Juli 2015 pemberantasan TPK bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dgn menjaga kelancaran program pembangunan sehingga kejaksaan RI memandang perlumemberikan pendampingan kepada Pejabat Pemerintahan terkait Akselerasi Pembangunan dan Program2 strategis pembangunan nasional ; 3) Sebagai lembaga penegak hukum berperan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional dipusat/daerah melalui pengawalan dan pengamanan dlm keg. Perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil pembangunan dlm upaya mencegahpenyimpangan dan kerugian negara.
➢TP4 Pusat (TP4P) berkedudukan di Kejaksaan Agung RI. ➢TP4 Daerah (TP4D) Provinsi berkedududkan di Kejaksaan Tinggi.
➢TP4 Daerah (TP4D) Kab/Kota berkedudukan di Kejaksaan Negeri.
1. Mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya pencegahan/ prefentif dan persuasif di tingkat pusat/ daerah dgn cara : a. Memberikan PENKUM di instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak lain, terkait materi ttg perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib adm. Dan tertib pengelolaan Keu. Negara b. Melakukan diskusi/ pembahasan bersama instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak lain untuk menindentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksaan pembangunan c. Memberikan PENKUM baik atas inisiatif TP4 maupun permintaan pihak2 yang memerlukan. d. TP4 dapat melibatkan instansi/ pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dgn materi PENKUM/ LUHKUM.
2. Dapat memberikan pendampingan hukum dlm setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir berupa ; a) Pembahasan hukum dr sisi penerapan regulasi, peraturan Perundang-undangan , mekanisme dan prosedur dgn pejabat pengelola anggaran atas permasalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran b) Pendapat hukum dlm tahap perncanaan, pelaksanaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan pengadaan barang dan jasa baik inisiatif TP4 maupun atas permintaan instansi dan pihak2 yg memerlukan 3. Melakukan kordinasi dgn aparat pengawasan intern pemerintah untk mencegah terjadinya penyimpangan yg berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan bagi Keu. Negara 4. Bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan 5. Melaksanakan penegakan hukum REPRESIF jika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan kordinasi oleh aparat pengawasan intern pemerintah ttg terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalhagunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkankerugian bagi Keu. Negara
➢Besifat “ex officio” penambahan tim dan jumlah personil TP4 disesuaikan kebutuhan berdasarkan KEP/ SP ➢TP4 bertanggung jawab membuat lap berkala maupun isidensil kepada Jaksa Agung RI secara berjenjang.
TP4 PUSAT
TP4 PROVINSI
TP4 KAB/ KOTA
1) JAM INTEL, JAMPIDSUS, JAM DATUN u/ : a. Bertindak sebahai pengarah dan pengendali pelaksanaan TP4P; b. Menugaskan personil pd jajarannya u/ menjadi anggota TP4P ; c. Jika perlu dpt menambah keanggotaan sub TIM 2) Para KAJATI u/ : a. Bertindak sebahai pengarah dan pengendali pelaksanaan TP4D di tingkat Provinsi; b. Menugaskan personil pd jajarannya u/ menjadi anggota TP4D di tingkat Provinsi ; c. Jika perlu dpt menambah keanggotaan sub TIM
3) Para KAJARI u/ : a. Bertindak sebahai pengarah dan pengendali pelaksanaan TP4D di tingkat Kab/ Kota ; b. Menugaskan personil pd jajarannya u/ menjadi anggota TP4D di tingkat Kab/ Kota; c. Jika perlu dpt menambah keanggotaan sub TIM 4) Para pengarah dan pengendali TP4 baik di pusat maupun daerah secara pro aktif menawarkan bantuan kepada pemerintah pusat dan pemda sesuai wilayah kerjanya ttg perlu dilaksanakannya pendampingan pada kegiatan pembangunan baik yg akan maupun sedang dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yg berlaku.
MONEV PRESIDEN R.I. TGL. 19 JULI 2016 DI ISTANA NEGARA MELAKUKAN MONEV THD KEGIATAN PELAKSANAAN INPRES NO. 7 TAHUN 2015 DENGAN MEMBERIKAN ARAHAN KEPADA KAPOLRI, JAKSA AGUNG, KAPOLDA DAN KAJATI SE-INDONESIA.
KESIMPULAN : 1. KEKECEWAAN TERHADAP PENEGAK HUKUM YANG BELUM MERESPON POSITIF (+) ARAHAN PRESIDEN 24 AGUSTUS 2015; 2. MASIH TERDAPAT KRIMINALISASI TERHADAP DISKRESI; 3. PERLU PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRA STRUKTUR DI DAERAH, PENGENDALIAN INFLASI, DAYA SERAP ANGGARAN 2015/2016 DAN PENEGAKAN DISIPLIN DALAM PENGELOLAAN APBN/APBD; 4. MASIH TERDAPAT LID/DIK DALAM TENGGANG WAKTU PERBAIKAN 60 HARI ATAS TEMUAN BPK/BPKP DAN KERUGIAN NEGARA MASIH BERUPA POTENSI; 5. MASIH DILAKUKAN PEMBERITAAN/PUBLIKASI PADA TAHAP LID/DIK; 6. APARAT PENEGAK HUKUM HARUS MENINDAK TEGAS JIKA TERDAPAT OKNUM YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (REKAYASA PROYEK, PENCURIAN KEUANGAN NEGARA) DENGAN MENGOPTIMALKAN PENGEMBALIAN/PEMULIHAN KEUANGAN NEGARA (SARANA PERDATA/TTPU).
DISKRESI ADALAH KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN YANG DITETAPKAN DAN/ATAU DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEMERINTAHAN UNTUK MENGATASI PERSOALAN KONKRET YANG DIHADAPI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DALAM HAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MEMBERIKAN PILIHAN, TIDAK MENGATUR, TIDAK LENGKAP ATAU TIDAK JELAS, DAN/ATAU ADANYA STAGNASI PEMERINTAHAN (Vide Ps. 1 Angka 9 UU 30/2014 TTG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.
SYARAT DISKRESI [PASAL 24] : A. DILAKUKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG; B. TIDAK BERTENTANGAN DGN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; C. SESUAI DGN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB); D. BERDASARKAN ALASAN-ALASAN YANG OBJEKTIF; E. TIDAK MENIMBULKAN KONFLIK KEPENTINGAN; F. DILAKUKAN DENGAN IKTIKAD BAIK
1. Mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya pencegahan/ prefentif dan persuasif di tingkat pusat/ daerah dgn cara : a. Memberikan PENKUM di instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak lain, terkait materi ttg perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib adm. Dan tertib pengelolaan Keu. Negara b. Melakukan diskusi/ pembahasan bersama instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak lain untuk menindentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksaan pembangunan c. Memberikan PENKUM baik atas inisiatif TP4 maupun permintaan pihak2 yang memerlukan. d. TP4 dapat melibatkan instansi/ pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dgn materi PENKUM/ LUHKUM.
2. DAPAT MEMBERIKAN PENDAMPINGAN HUKUM DLM SETIAP TAHAPAN PROGRAM PEMBANGUNAN DARI AWAL SAMPAI AKHIR BERUPA ; a) PEMBAHASAN HUKUM DR SISI PENERAPAN REGULASI, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN , MEKANISME DAN PROSEDUR DGN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN ATAS PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM HAL PENYERAPAN ANGGARAN b) PENDAPAT HUKUM DLM TAHAP PERNCANAAN, PELAKSANAAN, PENGAWASAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BAIK INISIATIF TP4 MAUPUN ATAS PERMINTAAN INSTANSI DAN PIHAK2 YG MEMERLUKAN 3. MELAKUKAN KORDINASI DGN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH UNTK MENCEGAH TERJADINYA PENYIMPANGAN YG BERPOTENSI MENGHAMBAT, MENGGAGALKAN DAN MENIMBULKAN BAGI KEU. NEGARA 4. BERSAMA-SAMA MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN 5. MELAKSANAKAN PENEGAKAN HUKUM REPRESIF JIKA DITEMUKAN BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP SETELAH DILAKUKAN KORDINASI OLEH APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH TTG TERJADINYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM, PENYALHAGUNAAN KEWENANGAN DAN/ATAU PERBUATAN LAINNYA YANG BERAKIBAT MENIMBULKANKERUGIAN BAGI KEU. NEGARA
PELAKSANAAN PENGAWALAN DAN PENGAMANAN PEMBANGUNAN PROV. KALTIM DAN KALTARA
A. SOSIALISASI TP4D; 1. DI PROV. KALTIM 3 NOV 2015 OLEH WAKAJATI; 2. DI PROV. KALTARA DAN KABUPATEN/KOTA SE-KALTIM DAN KALTARA OLEH KAJATI, MARET S/D APRIL 2016; 3. PENKUM/LUHKUM DGN MEMBENTUK DUTA ANTI KORUPSI, KERJASAMA DENGAN SKPD PROV/KAB/KOTA. (PROGRAM JAKSA MASUK SEKOLAH/JMS) DI SELURUH SLTP DAN SLTA SE-KALTIM.
B. PENDAMPINGAN; 1.
2.
DI PROV. KALTIM /KALTARA DILAKUKAN LEGAL ASSISTANCE, LEGAL OPINION THD PROYEK PEMBANGUNAN SEBANYAK 56 PROYEK BAIK INSTANSI VERTIKAL MAUPUN SKPD PROV., KAB/KOTA, ANTARA LAIN : PEMDA PROV., DIKNAS, PU, SEKRETARIAT DPRD, KONI, SKOI, BPN, PLN, BANK KALTIM, BUMN PROPERTI, PELINDO IV, PERHUBUNGAN, STIAN, POLTEKKES, DARI TAHAP PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PEMANFAATAN HASIL PEMBANGUNAN, PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS PEMNAS DALAM CEGAH KERUGIAN/PENYIMPANGAN KEU NEGARA; MEMBERIKAN BANKUM KEPADA SKPD BAIK LITIGASI MAUPUN NON LITIGASI.
INSTANSI/LEMBAGA 1. PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur 2. IAIN Samarinda
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Samarinda
PAKET PEKERJAAN Pembangunan Jaringan Pipa gas ke PLTG Tanjung Batu (2x50-60 MW) Pembangunan gedung perpustakaan dan laboratorium Kampus II IAIN Samarinda Tahun 2016
4. Dinas Pendidikan Prov. Kaltim
-Pembangunan pasar rakyat Lok Bahu -Pagu dana Rp 6.470.700.000,- TA. 2016 Pengadaan Alat Lab. IPA dan Media Pembelajaran Guru
5. Dinas Pendidikan Prov. Kaltim
-Pagu : Rp10.122.775.000.Pengadaan Buku Ensiklopedia untuk SMA/SMK se-kaltim Tahun 2016 -Pagu : Rp 4.784.650.000,Pengadaan buku perpustakaan untuk SMA/SMK seKaltim Tahun 2016 -Pagu : Rp 7.899.970.000,Pengadaan Meubelair -Pagu : Rp 1.540.630.000,Pembangunan Pagar Education Center dengan HPS
Rp 2.153.158.000,Rehab sedang/berat Museum Mulawarman
BALIKPAPAN 1 Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan
1Pendampingan TP4D terhadap Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Instalasi Karantina Hewan di Balikpapan.
KUTAI KARTANEGARA 1RSUD DAYAKU
2DINA ARIANI ARSYAD
3RSUD AJI BATARA
4KONI KUTAI KARTANEGARA
1Melakukan pendampingan lanjutan kepada pihak Rumah Sakit Daerah Umum Dayaku Raja Kota Bangun Kec. Kota Bangun dalam melakukan uji fungsi dan kelayakan sebelum dinyatakan 100% selesai instalasi Pengolahan Air Limbah di RSUD Dayaku Raja Kota Bangun. 2Melakukan pendampingan lanjutan kepada pihak Rumah Sakit Daerah Umum Dayaku Raja Kota Bangun Kec. Kota Bangun dalam rangka telah selesainya Pembangunan Jaringan Gas Medis di RSUD Dayaku Raja Kota Bangun sebelum kegiatan tersebut dinyatakan 100% selesai. 3Melakukan Pendampingan Lanjutan kepada Sdri. DINA ARIANI ARSYAD yang merupakan pemilik lahan yang lahannya menjadi objek Pembangunan berkelanjutan sejak tahun 2013 s/d 2016 untuk keperluan Induk dan Instalasi WTPB oleh Dinas Cipta Karya Kab. Kutai Kartanegara dan sampai saat ini Sdri. DINA ARIANI ARSYAD belum memperoleh ganti rugi atas penggunaan lahannya tersebut 4Pendampingan TP4D dilaksanakan sehubungan dengan adanya kegiatan pelaksanaan fisik di RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Kab. Kutai Kartanegara pada hari Rabu 09 Nopember 2016 bertempat di RSUD ABADI Samboja. 5Pendampingan berkaitan dengan dana hibah yang bersumber dari APBD Kutai Kartanegara yang diberikan kepada KONI Kab. Kutai Kartanegara untuk digunakan dalam rangka memfasilitasi kegiatan multi kejuaraan olah raga tingkat provinsi dan nasional yang akan dilaksanakan pada tahun 2016
MALINAU 1Pembangunan Jalan Long Kemuat - Langap 2Pemeliharaan Berkala Jalan Malinau - Mensalong 3Pembangunan Jembatan Malinau - Long Bawan 4Pemeliharaan Berkala Jalan Sekatak Buji – Malinau ( Termasuk Longsoran) 5Peningkatan Struktur Jalan Malinau – Long Bawan 6Pemeliharaan Berkala Jalan Malinau – Long Bawan 7Peningkatan Struktur Jalan Malinau – Long Bawan 8Pemeliharaan Berkala Jalan Malinau – Long Bawan 9Peningkatan Struktur Jalan Malinau – Mensalong 10Peningkatan Struktur Jalan Sekatak Buji – Malinau 11Pembangunan Jalan Malinau – Long Bawan 12Pembangunan Jalan Long Nawan – Long Pujungan 13Pembangunan Jalan Long Pujungan – Long Kemuat 14P/P PIPA HDPE DIA. 300 – 150 MM Sepanjangn 9 KM Tanjung Nganga Kab. Malinau 15Peningkatan Struktur Jalan Malinau - Mensalong 16Peningkatan Struktur Jalan Malinau - Mensalong 17Peningktan Struktur Jalan Sekatak Buji – Malinau 2 18Pembangunan Jalan Malinau – Mensalong-Sp 3 Apas (APBN-P) 19Pembangunan PSD Permukiman Pedesaan Potensial Kws. Mansapa Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan 20Peningkatan Struktur Jalan Malinau – Long Bawan 2 (APBNP) 21Pembangunan PSD Permukiman Pedesaan Potensial Kws. Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau
BONTANG 1Pemberian pendapat hukum atas permohonan Dinas Pendidikan Kota Bontang terhadap pembanguan Ruang Kelas SDN 005 Berbas Pantai Bontang Selatan Pasca Kebakaran. 2Permohonan Pendampingan dari PDAM TIRTA TAMAN Kota Bontang terkait kegiatan pembangunan Tahap II Sumur Dalam (Deep Well) dan Instalasi Pengolahan Air (WTP). 3Kegiatan Rehab sedang / berat bangunan Sekolah SMP Negeri 08 tahun 2016 pada Dinas Pendidikan Kota Bontang 4Kegiatan pembangunan WTP KS. Tubn pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM Tirta Taman Kota Bontang 5Kegiatan pembangunan tahap ke II Sumur Dalam (Deep Well) pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Taman Kota Bontang 6Kegiatan pembangunan rehab sedang / berat puskesmas Bontang Selatan I 7Kegiatan pembangunan rehab sedang / berat puskesmas Bontang Lestari 8Kegiatan pembangunan Instalasi Gedung Farmasi Kota 9Kegiatan pembangunan saluran drinase di RT. 19 dan RT. 20 Kelurahan Teliha 10Kegiatan pembangunanPenurapan sungai Bontang di Kelurahan Gunung Elai 11Kegiatan pembangunanpeningkatan saluran drinase dan bangunan persilangan kelurahan Tanjung Laut Indah 12Kegiatan penanganan longsoran jalan Soekarno Hatta Bontang Lestari 13Kegiatan pembangunan peningkatan Jalan urip Soemoharjo (DAK Bidang Insfratruktur Publik Daerah) 14Kegiatan pembangunan rehabilitasi / pemeliharaan jalan M. Roem kelurahan Bontang Lestari (DAK Bidang Insfratruktur Publik Daerah) 15Kegiatan pembangunan rehabilitasi / pemeliharaan jalan Soekarno – Hatta kelurahan Bontang lestari (DAK Bidang Infrastrur Publik) 16Kegiatan pembangunan Jalan Urip Soemoharjo (Tambahan DAK Jalan/Jembatan) 17Kegiatan peningkatan jalan karya bakti (Tambahan DAK Jalan/Jembatan)
18Kegiatan penanganan longsoran jalan lingkar komplek pemerintahan Kota Bontang 19Kegiatan penanganan longsoran jalan lingkar komplek pemerintahan kota Bontang 20Kegiatan peningkatan jalan Gang Amalia RT. 13 Bontang Baru 21Kegiatan pembangunan sistem penediaan air minum DAK Infrastruktur publik daerah (peningkatan kapasitas WTP 15 L/D di Kelurahan Guntung 22Kegiatan pembangunan gedung kantor kelurahan Bontang baru 23Kegiatan pembangunan gedung kantor kelurahan guntung 24Kegiatan pembangunan gedung kantor kelurahan kanaan 25Kegiatan revitalisasi Polres Bontang 26Kegiatan rehabilitasi Berat Masjid Ittihad kelurahan Tanjung laut indah (lanjutan) 27Kegiatan pembangunan barak bujang Kejakasaan Negeri Kota Bontang 28Kegiatan pembangunan mAsjid Baitul Muttaqin RT. 20 Gunung Elai (lanjutan) 29Kegiatan belanja konstruksi resevoir / sumur dalam 30Kegiatan pembangunan rumah dinas balai penyuluhan 31Kegiatan belanja pemagaran kompleks balai penyuluhan 32Melaksanakan TP4D terhadap kegiatan pembangunan gedung parkir dan sarana pendukung gereja HKBP 33Melaksanakan TP4D terhadap kegiatan pembangunan rumah jabatan pendeta gereja immanuel toraja keluarahan berbas tengah 34Melaksanakan TP4D terhadap kegiatan pembangunan mushola At-Taqwa kelurahan api-api 35Melaksanakan TP4D terhadap kegiatan pengerukan alur, kolam labuh dermaga dan penyiapan lahan industri utara PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT)
PASER 1Memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan kegiatan pembangunan sarana lahan parkir luar komplek perkantoran Kab. Paser yang dananya bersumber dari APBD Prov. Kalimantan Timur TA. 2016
PENAJAM PASER UTARA 1Melaksanakan pengawalan dan pengamanan terhadap kegiatan pembangunan jalan produksi balai benih TA. 2016 pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Penajam Paser Utara 2Bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Penajam Paser Utara mengadakan kegiatan paket pekerjaan darurat penanganan bencana gelombang pasang Nomor :027/077/SPK/BPBD/VI/2016 tanggal 30 Mei 2016 dengan nilai kontrak Rp 16.980.000.000,- antara Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Penajam Paser Utara (Drs. Andi Dahrul, ST. M.Si) selaku PPK dengan PT RIZKY UTAMA GROUP (AJKURI selaku Direktur) dengan kegiatan darurat penanganan bencana gelombang pasang dengan lokasi di kecamatan waru sumber dana DIPA BNPB Dana Siap Pakai (DSP) TA. 2016, masa pelaksanaan 90 hari kalender, mulai pelaksanaan 01 Juni 2016, akhir pelaksanaan 29 Agustus 2016.
NUNUKAN 1Melakukan pendampingan atas pelaksanaan pekerjaan dalam rangka pembangunan PLTMG Nunukan 2 (10 MW) yang dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur di Kelurahan mansapa Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan. 2Pendampingan kegiatan pekerjaan pembangunan terminal penumpang pelabuhan nunukan tahun 2016 s.d 2017
KUTAI BARAT 1Pihak Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar (HIS) pada kegiatan 1. 16 Jenis Alkes (37 Item) melalui pembelian ecatalogue 2Pendampingan TP4D kepada pihak RS Harapan Insan Sendawar (HIS)5 jenis Alkes (5 Item) yang tidak ada dalam menu E-Catalogue yang diadakan dengan pengadaan langsung 3pendampingan Pihak Dinas PU Kab. Mahakam Ulu kepada TP4D Kejari Kutai Barat pada kegiatan 1. Peningkatan Jalan Sei Kavat-Long Gelawang
4Peningkatan Jalan Long Gealwang-Sei Klavang 5Peningkatan Jalan Sei Klavang-Simp Mamahak Besar 6Peningkatan Jalan Long Hurai-Jalan Poros 7Peningkatan Jalan Simpang Mambes-Sei Melaham 8Peningkatan Jalan Menuju Bumi Perkemahan 9Peningkatan dari Tower Telkomsel menuju RS Pratama 10Peningkatan Jalan Menuju RS Pratama 11Pembangunan RS Pratama (lanjutan) 12Pembangunan Jalan Menuju Perkantoran Semi Permanen Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu 13Pembangunan Jalan Kawasan Pusat Perkantoran Pemkab Mahulu 14Lanjutan Pematangan Lahan Perkantoran Semi Permanen
15Pembangunan Insfratruktur Pendukung Perkantoran Semi Permanen Pemkab Mahulu
16Peningkatan Ruas Jalan Simpang Tikah-simpang Budaya 17Peningkatan Jalan PLTD Ujoh Bilang 18Peningkatan Jalan menuju PDAM 19Lanjutan Pembangunan Sarana Air Bersih 20Peningkatan jalan Batoq Kelo Ke Jalan Poros 21Peningkatan Jalan Danum Bilang-Tagah Urap 22Peningkatan Jalan Kampung Long Tuyoq-Jalan Poros Provinsi 23Pembangunan Ruas Jalan Long Pahangai-Datah Suling 24Pembangunan Jalan Tiong Ohang-Jalan Poros 25Pembangunan Puskesmas Pembantu di Mamahak Teboq pada Dinas Kesehatan Kab. Mahakam Ulu 26Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan jalan mamahak besar-jalan poros pada Dinas PU Kab. Mahakam Ulu TA. 2016 27Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan jalan menuju perkantoran semi permanen Pemerintah Kab. Mahakam Ulu pada Dinas PU Kab. Mahakam Ulu TA. 2016
28Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan jalan menuju bumi perkemahan pada Dinas PU Kab. Mahakam Ulu TA. 2016
PARA MENTERI KABINET KERJA 1
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA. 2
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
3
4
SEKRETARIS KABINET
5
KEPALA STAF KEPRESIDENAN
6
PARA KEPALA KEMENTERIAN
7 8
LEMBAGA
PARA GUBERNUR PARA BUPATI / WALIKOTA
PEMERINTAH
NON
I.
MENGAMBIL LANGKAH2 YG DIPERLUKAN SESUAI TUPOKSI DAN KEWEN ANGAN MASING-MASING U/ MELAKUKAN PERCEPATAN PELAKSANAAN PRONAS DAN/ATAU MEMBERIKAN DUKUNGAN DLM PERCEPATAN PELA KSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL, YG MENCAKUP: 1. PENYIAPAN PROYEK; 2. PENGADAAN LAHAN PROYEK; 3. PENDANAAN PROYEK; 4. PERIZINAN DAN NONPERIZINAN; 5. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK; 6. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; 7. PEMBERIAN PERTIMBANGAN HUKUM; 8. MITIGASI RISIKO HUKUM DAN NON HUKUM. .
II. MELAKUKAN PENYELESAIAN MASALAH DAN HAMBATAN DLM PELAKSANAAN PROS NAS ATAU U/ MEMBERIKAN DUKUNGAN DLM PERCEPATAN PELAKSANAAN PROSNA S DENGAN: 1. MENGAMBIL DISKRESI DALAM RANGKA MENGATASI PERSOALAN YANG KONKR ET DAN MENDESAK; 2. MENYEMPURNAKAN, MENCABUT, DAN/ATAU MENGGANTI, KETENTUAN PERATU RAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TIDAK MENDUKUNG ATAU MENGHAMBAT P ERCEPATAN PELAKSANAAN PROSNAS; 3. MENYUSUN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN UNTUK PERCEPATAN PELAKSANAAN PROSNAS; 4. MENERBITKAN JUKNIS DAN/ATAU PENJELASAN/PENAFSIRAN KPD PARA PEJAB AT DAN ATAU PEMDA THD PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGA N DAN/ATAU KEBIJAKAN DLM PERCEPATAN PELAKSANAAN PROSNAS. 5. MENGAMBIL LANGKAH2 MITIGASI DAMPAK SOSIAL YG TIMBUL DLM PERCEPATA N PELAKSANAAN PROSNAS. 6. MELAKUKAN PERCEPATAN PENGADAAN TANAH U/ PELAKSANAAN PROSNAS D GN MENGGUNAKAN WAKTU MINIMUM DR BATAS WAKTU YANG DITETAPKAN DL M PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BDG PENGADAAN TANAH BAGI PEM BANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.
7. MELAKSANAKAN PERCEPATAN PENGADAAN BARANG/JASA DLM RANGKA PERCEP ATAN PELAKSANAAN PROSNAS A.L. : A. MEMPERCEPAT PEMILIHAN PENYEDIA BARANG, PENYEDIA PEKERJAAN KONST RUKSI, PENYEDIA JASA KONSULTANSI, ATAU JASA LAINNYA; B. MEMANFAATKAN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP), SIS TEM PEMBELIAN SECARA ELEKTRONIK (E-PURCHASING), LELANG CEPAT MELA LUI SISTEM INFORMASI KINERJA PENYEDIA DAN/ATAU SISTEM PENGADAAN BA RANG/JASA YANG BERLAKU; C. MELAKUKAN KONSOLIDASI PENGADAAN BARANG/JASA DALAM RANGKA PERC EPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL. 8. MENINGKATKAN TATA KELOLA (GOVERNANCE) DAN MENINGKATKAN FUNGSI APAR AT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DALAM RANGKA PENGAWASAN PELAKSAN AAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL. 9. MENDAHULUKAN PROSES ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DALAM MELAKUKAN PEM ERIKSAAN DAN PENYELESAIAN ATAS LAPORAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG D ALAM PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL.
III. MENTERI/KEPALA LEMBAGA, GUBERNUR, DAN BUPATI/WALI KOTA MENYELESAIKAN PENYEMPURNAAN, PENCABUTAN, P ENGGANTIAN, ATAU PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDAN G-UNDANGAN, DAN/ATAU PENERBITAN PETUNJUK TEKNIS P ELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/A TAU KEBIJAKAN PALING LAMBAT 3 (TIGA) BULAN SEJAK INS TRUKSI PRESIDEN INI DIKELUARKAN.
IV. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN B ARANG/JASA PEMERINTAH MELAKUKAN PEND AMPINGAN DALAM RANGKA PENGADAAN BAR ANG/JASA PEMERINTAH DALAM RANGKA PEL AKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL.
V. KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN U/ : 1. MENINGKATKAN PENGAWASAN ATAS TATA KELOLA (GOVERNANCE) PERCEPATA N PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL. 2. MELAKUKAN AUDIT INVESTIGATIF/AUDIT TUJUAN TERTENTU TERHADAP KASUSKASUS PENYALAHGUNAAN WEWENANG (PELANGGARAN ADMINISTRASI) DALAM PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL. 3. MENGHITUNG JUMLAH (BESARAN) KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM HAL DITEMUKAN ADANYA KERUGIAN NEGARA DALAM PELAKSANAAN AUDIT INVESTI GATIF/AUDIT TUJUAN TERTENTU TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG (PE LANGGARAN ADMINISTRASI) DALAM PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STR ATEGIS NASIONAL. 4. MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP TINDAK LANJUT ATAS HASIL AUDIT YANG DILAKUKAN OLEH APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH PADA KEMENTERI AN/LEMBAGA DALAM HAL DITEMUKAN ADANYA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA. 5. MELAKUKAN PENDAMPINGAN DALAM RANGKA PENGADAAN BARANG/JASA TERT ENTU DALAM PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL BERDASARKAN PE RMINTAAN MENTERI/KEPALA LEMBAGA ATAU KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS (KPPIP).
VI. J A K S A
A G U N G R I dan K A P O L R I :
1. MENDAHULUKAN PROSES ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SESUAI KETENTUAN U UNO 30 /2014 TTG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SEBELUM MELAKUKAN PENYI DIKAN ATAS LAPORAN MASYARAKAT YG MENYANGKUT PENYALAHGUNAAN WEW ENANG DLM PELAKSANAAN PROSNAS. 2. MENERUSKAN/MENYAMPAIKAN LAPORAN MASY YG DITERIMA OLEH KEJAKSAAN AGUNG RI ATAU POLRI MENGENAI PENYALAHGUNAAN WEWENANG DLM PELAKS ANAAN PROSNAS KPD PIMPINAN KEMENTERIAN/LEMBAGA ATAU PEMERINTAH DA ERAH U/ DILAKUKAN PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT PENYELESAIAN ATAS L APORAN MASY, TERMASUK DLM HAL DIPERLUKAN ADANYA PEMERIKSAAN OLEH APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH. 3. MELAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS HASIL AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN P EMERINTAH MENGENAI TEMUAN TINDAK PIDANA YANG BUKAN BERSIFAT ADMINIS TRATIF YG DISAMPAIKAN OLEH PIMPINAN KEMENTERIAN/LEMBAGA ATAU PEMERI NTAH DAERAH SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. 4. MELAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS HASIL AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN P EMERINTAH SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA ANGKA 3, DENGAN BERDASARKAN: A. ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK; B. ALASAN YANG OBJEKTIF;
C. TIDAK MENIMBULKAN KONFLIK KEPENTINGAN; D. DILAKUKAN DENGAN IKTIKAD BAIK. 5. TIDAK MEMPUBLIKASIKAN PEMERIKSAAN SECARA LUAS KEPADA MASYARAKAT SE BELUM TAHAPAN PENYIDIKAN. 6. MENGGUNAKAN PENDAPAT DAN/ATAU PENJELASAN/KETERANGAN AHLI DARI KEME NTERIAN/LEMBAGA YANG BERWENANG SEBAGAI TAFSIR RESMI DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT. 7. MENYUSUN PERATURAN INTERNAL MENGENAI TATA CARA (STANDAR OPERASIONA L DAN PROSEDUR/SOP) PENANGANAN LAPORAN MASYARAKAT YANG MENYANGKU T PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NA SIONAL SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN TUGAS DI MASING-MASING JAJARAN UNIT INSTANSI VERTIKAL. 8. MEMBERIKAN PENDAMPINGAN/PERTIMBANGAN HUKUM YANG DIPERLUKAN DALAM PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL. 9. MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN THD JAJARAN DIBAWAHNYA DAN ME MBERIKAN TINDAKAN APABILA TERDAPAT PENYIMPANGAN DAN PELANGGARAN.
VII. MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAM ANAN MENGOORDINASIKAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONE SIA, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORM ASI BIROKRASI UNTUK MENYUSUN KETENTUAN MENGENAI TA TA CARA (SOP) PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN PEJABAT/P EGAWAI PEMERINTAH, PEJABAT PADA BADAN USAHA MILIK NE GARA, ATAU BADAN USAHA OLEH KEJAKSAAN DAN KEPOLISI AN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KASUS PE NYIMPANGAN DALAM PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK S TRATEGIS NASIONAL.
VIII. MENTERI DALAM NEGERI : 1. MELAKUKAN PENGAWASAN KEPADA GUBERNUR DAN BUPATI/W ALIKOTA DAN MEMBERIKAN SANKSI KEPADA GUBERNUR DAN B UPATI/WALIKOTA YANG TIDAK MEMBERIKAN DUKUNGAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN. 2. MELAKUKAN EVALUASI ATAS PERATURAN DAERAH YANG MENG HAMBAT DAN/ATAU MENIMBULKAN BIAYA TINGGI PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL. 3. MEMBATALKAN PERATURAN DAERAH YANG MENGHAMBAT DAN/ ATAU MENIMBULKAN BIAYA TINGGI PELAKSANAAN PROYEK STR ATEGIS NASIONAL BERDASARKAN HASIL EVALUASI.
IX. GUBERNUR DAN BUPATI/WALIKOTA : 1. WAJIB MENDUKUNG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK ST RATEGIS NASIONAL DI WILAYAHNYA MASING-MASING. 2. MELAKUKAN SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT UNTUK MEN DUKUNG PENGADAAN TANAH DAN PERCEPATAN PELAKSANAA N PROYEK STRATEGIS NASIONAL. 3. MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH YANG DIPERLUKAN UNTUK MENGENDALIKAN KENAIKAN HARGA TERKAIT PENGADAAN TA NAH UNTUK PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL. 4. MELAKUKAN EVALUASI DAN REVISI ATAS PERATURAN DAERA H YANG MENGHAMBAT DAN/ATAU MENIMBULKAN BIAYA TINGGI PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL.
X. MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI TERHAD AP PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN INI, DAN MELAPORKAN KEPADA PRESIDEN PALING KURAN G 1 (SATU) KALI DALAM 6 (ENAM) BULAN ATAU SEW AKTU- WAKTU DIPERLUKAN.
LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERC EPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL A. PROYEK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN TOL 4. JALAN TOL BALIKPAPAN - SAMARINDA (99KM) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR B. PROYEK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN NASIONAL/STRATEGIS NASION AL NON-TOL 58. PEMBANGUNAN REL KERETA API PROVINSI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 73. JUWATA, TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 82. SEBATIK PROVINSI KALIMANTAN UTARA F. PROYEK PEMBANGUNAN BANDAR UDARA BARU 91. PELABUHAN KEK MALOY PROVINSI KALIMANTAN TIMUR J. PROYEK PEMBANGUNAN KILANG MINYAK 105. KILANG MINYAK BONTANG PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 107. UPGRADING KILANG-KILANG EKSISTING (RDMP) PROVINSI JAWA TENGAH, PR OVINSI KEPULAUAN RIAU, PROVINSI SUMATERA SELATAN, PROVINSI JAWA B ARAT DAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Q. PROYEK BENDUNGAN 135. BENDUNGAN MARANGKAYU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 143. BENDUNGAN TERITIP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 188. BENDUNGAN LONG SEMPAJONG PROVINSI KALIMANTAN UTARA R. PROGRAM PENINGKATAN JANGKAUAN BROADBAND 189. PALAPA RING BROADBAND ( EASTERN PART ) DI TOTAL 57 KAB/KOTA) NASI ONAL 190. PALAPA RING BROADBAND (457 KAB/KOTA) NASIONAL T. PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI PRIORITAS/KAWASAN EKONOMI KHUSUS 201. MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR W. PROYEK PERTANIAN DAN KELAUTAN 223. FOOD ESTATE DI KALIMANTAN BARAT, KALIMANTAN TENGAH, KALIMANTAN TIMUR, MALUKU DAN PAPUA X. PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN (DAFTAR PROYEK MERUJUK KEPADA DAFTAR PROYEK PEMBANGKIT, TRANSMISI, GARDU INDUK, DAN DISTRIBUSI YANG DIATUR DALAM PERATURAN PRESIDEN T ENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN) NASIONAL
TP4 - Pro aktif - Pengawal, pengaman pemerintah dan pembangunan - Preventif, Persuasif,Preemtif dan refresif - Perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi, tertib pengelolaan keuangan negara - Kordinasi dgn aparat pengawasan Intern untuk mencegah terjadinya penyimpangan, potensi menghambat dan menggagalkan yang menimbulkan kerugian keu negara - bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerja dan program pembangunan - Pengarah dan pengendali JAM INTEL, JAM PIDSUS, JAM DATUN, KABAN DIKLAT, KAJATI DAN KAJARI
- Unlimitatif
JPN - Pasif (SKK/ permintaan Stakeholder) - GAKKUM,BANKUM,TIMKUM, YANKUM, TINHKM LAIN - Datun dan Konstitusi - Preventif - Pertimbangan hukum berupa : LO, LA dan Legal Audit
- Pengendali JAM DATUN, ASDATUN dan Stakeholder - Kegiatan dilakukan JPN sesuai dengan SKK stakeholder hanya sebatas perkara datun - Waktu dibatasi secara limitatif
- Bertanggung jawab secara berkala kepada JAKSA AGUNG RI
- Bertanggung jawab kepada stakeholder
- Bersifat “Ex officio”
- Bersifat struktural
- Dibentuk Untuk optimalisasi Penyerapan Anggaran Dan Pelaksanaan Pembangunan di Daerah.
감사합니다
Vielen Dank
Спасибо
Grazie
Merci 謝謝 Salamat cảm ơn bạn
شكرا
Terima Kasih
ありがとう
σας ευχαριστώ Thank You
