253
LEMBAGA SWADANASEBAGAI MODEL PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA *) OIeh: Arifin P. Soeria Atmadja Dengan terjadinya perkembangan kelembagaan dan sistem keuangan negara sebagai akibat pembangunan nasional maka dirasakan bahwa landasan peraturan perundang-undangan yang ada tidak dapat mengantisipasi_ Anggaran Negara yang merupakan keuangan negara yang bersumber dari APBN snat ini masih dike lola berdasarkan Indische Comptabiliteitswet (lCW 1925) dan Keputusan Presiden no. 29/1984 tentang Pelaksanaan APBN serta berbagai peraturan lain yang seeara fragmentaris dan tidak didukung Iandasan hukum yang kuat. Tulisan berikut selain memberi u\asan mengenai periunya segera diterbitkan undang-undang Perbendaharaan Negara yang baru sebagai pengganti ICW dan Keppres no. 29/1984, juga memberikan perhatian khusus terhadap Lembaga Swadana, yang juga dibarapkan secara khusus diatur dalam UU Perbendaharaan Negara yang akan datang
• I. Pendahuluan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh Bangsa Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 1 Untuk mencapai tujuan tersebut diatas sebaik-baiknya dan sejalan dengan tahap-tabap keberbasilan pembangunan yang telah dicapai dewasa ini, masih lerdapal sarana dan prasarana yang belum turul menunjang secara penub, sebingga usaha pembangunan nasional yang mencakup upaya peningkatan semua segi . kehidupan bangsa masih perlu dipacu agar pada tahap linggallandas ke\ak dapal
-)
1)
Makalah ini disampaikan pada Seminar Na,sional Keuangan Neg.,. It dalam rangka Dies Natalis Universitas Indonesia Ice XLII, pada tanggal28 Februari 1991, di FHUI, Depok. Indonesia, Rencana Pembangunan Lima TahuD Kelima (Repel ita V) tahun 1989/1990 - 199311994.
Juni1991
254
H uJaun dan Pembangunan
berjalan semng dengan hasil-hasil pembangunan yang telah dieapai, bahkan dibarapkan dapat pula mengantisipasi kebutuhan pembangunan jangka panjang selanjutnya. Dibidang keuangan negara prasarana dan perangkat lunak yang ada pad. waktu ini masih belum memadai, hal ini disebabkan karena landasan peraturan peraturan perundang-undangan masih dilandaskan pad. kondisi kolonial, yakni Indisme Comptabiliteitswet (lCW 1925), meskipun disana sini seeara fragmen- taris telab dilakukan perubaban-perubahan, namun hal tersebut masih didasarkan pada kebutuhan akan praktek dan pemikiran pragmatis serta tidak dilakukan secara konsepsional. Dengan adanya perkembangan dan peningkatan kegiatan pemerintab yang baik, yang bersifat rutin maupun pembangunaan yang tidak mungkin terlepas dari jalur pembiayaan melalui anggaran rutin atau anggaran pembangunan, menghendaki adanya peninjauan kembali peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara yang berlakn pada waktu ini karena sudah tidak dapat diantisipasi kondisi yang dikemukakan tersebut diatas. Adanya lembaga-lembaga atau instansi-instansi pemerintab tertentu yang karen. fungsinya atau kebutuban masyarakat yang menghendakinya, menimbulkan permasalahan baru dalam pengelolaan keuangan negara yang merupakan sumber pembiayaan aktifitasnya. Di bidang pendidikan tinggi, pelayanan kesebatan masyarakat maupun lembaga-lembaga penelitian atau pengkajian, permasalahan mengenai keuangan negara yang merupakan penerimaan dari lembaga-lembaga tersebut timbul dengan berdampak berbagai aspek baik positif maupun negatif. Adanya peningkatan frekwensi kegiatan, perubaban kondisi serta semakin tingginya kualitas jasa maupun barang yang dibutuhkan masyarakat pada waktu ini di satu pihak, dan sistem pengelolaan keuangan negara yang tidak mendukung atau sejalan dengan keadaan dilain pibak telab menrnpatkan instansi atau lembaga pemerintab tertentu, seperti rumah sakit, perguruan tinggi negeri ataupusat- pusat penelitian pada posisi yang tidak menguntungkan baik dilihat dari sudut lembaga pemerintab itu sendiri maupun dari kepentingan masyarakat sebagai pemakai jasa. II. Ketidakpastian dan Pragmatisme Anggaran negara yang merupakan keuangan negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada waktu ini masih dikelola berdasarkan Indiscbe Comtabiliteitswet· (lCW 1925) dan Keputusan Presiden No. 29 /1984, tentang Pelaksanaan APBN serta berbagai peraturan perundang. undangan yang seear. fragmentaris dan tidak didukung oleh landasan hukum yang knat Keberadaan pasal 1 dan pasal 2 dari setiap UU APBN yang seeara periodik mengintrodusir struktur anggaran negara menjadi anggaran rutin dan anggaran pembangunan masih dapat dipermasalahkan baik dari segi yuridis maupun dari segi substansinya. Dari segi yuridis keberlakuan adagium "lex posterior derogat lex priori" dari pasal 7 setiap UU APBN terbadap pasal-pasal yang berlaku dalam
Lembaga
255
ICW 1925 secara teoritis tidak berlalru. Hal ini disebabkan UU APBN tidak bersifat mengikal umum atau hanya merupakan Ull dalam arti formil sebagaimana dikatakan AM Donner sebagai berikut: 'Hel vastellen van een begroting is geen steUen van regels; het is het geven van een reeks vergnningen om voor de in begrotings posten vermelde doelinden uitgaven te doen toto de daarin genoemde bedragen. De begroting bevat de toekening van kredieten. Derijksbegroting is het voorbeeld van een wet in Connelt zin, die geen wet in meterieel is geen regeling maar een reeks ' ,2 van beschikkmgen .... Lebih jauh pendapat AM Donner ini diperkual atau mungkin didasarkan pada dua arresten dari Hoge Raad H.R 5 Oktober 1849, W. 1058 dan H.R 8 Mei 1877, W. 4119 yang pada dasamya menetapkan bahwa UU APBN tidak mernpunyai kekuatan mengikat umum serta tidak dapat dijadikan dasar hak untuk rnenggugat pihak ketiga (geen voorderingsrecht voor een derden kaan onstaan). 3 Oleh karena itu atas dasar interpretasi dan konstruksi yuridis terhadap kedua UU tersebut, ICW 1925 dan UU APBN dapat dis impulkan bahwa struktur anggaran yang dicantumkan dalam UU APBN yang ditujukan untuk merubah ICW 1925. Ditinjau dari Ieori i1mu huknm tidal< mempunyai landasan hukum yang kual sebagai alobat dari keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa sampai saat ini masih terdapat dualisme hulrum4 dibi~g peratura n perundang-undangan yang mengator tentang pengurusan dan pertanggung jawaban keuangan negara yang berasal dari APBN, yakoi ICW 1925 disatu pihak dan Keppres 29 / 1984 dilain pihak. Selanjutnya dari segi substansi struktur anggaran ,negara yang membagi anggaran negara kedalam dua jenis anggaran yakni 'anggaran rutin dan 'anggaran pembangunan', masih belum jelas mteria apa yon'! digu'nakan untuk mernbedakan kedua jenis anggaran tersebul. Di dalam anggaran rutin kita jumpai mata anggaran 210 untnk leeperluan sebari-hari, perkanloran, selanju'tnya untuk mala anggaran yang sama terdapat pula anggaran pembangunilD. Oleh karena itu sukar memberikan definisi yang leonsisten antara anggaran ' rutin dan anggaran pembangunan. Hal yang sama pula dikemukakan olch 'laomi Caiden dan Aaron WildavskY; dengan mengutip ungkapan Waterslon sebagai berikul: ' ... capital expenditures maybe non developmental, and current expenditures maybe developmental... '. .. Dalam laporan Second Workshop on Problems of Budget Reclassification and Management pad. Economic Commission for Asia And The Far Easl (ECAFE) I
2) DoDDer, A.M. -Handboek van bet Nederlandse Staatsrecbl Cd. ke R
,
11. Zwolle, 1983 bal. 504 sid
SOS.
3) Loc.Cit. 4) Soeria Atmadja. ArirLD, • Mekanisme PertanuuD&iawaban KeuangaD orgara·. Suatu TtojauaD. Ylllidi~ dis. Jakan.I986, hal. 117. ' 5) Caiden, Naomi & Wildavsky, ·Planning and Budgeling in Poor Countries-, New York, 1974, bal.
92.
Juni1991
256
Hulaurt dmt Pembangunan
Region 1957 tdab diadakan diskusi mengenai masalab K1asifikasi Anggaran tersebut, yang anlan lain dikemukakan sebagai berikut : 'lbe workshop ronclude4 Ibat Ibere Itt at least three major difficulties in Ibe elusive problem of establishing some CQ~\stent principal of definition. First, it is difficult to be specific about Ibe content of ecocnomic expansion itself to define, in olber words, Ibose goods, and selVicca whose increase constitutes a process of economic growth, it would be difficult to precise about !be impact of different kinds of activities and expenditures on economic growth ..• Tbrisdly Ibe significance to economic growth of different type of expenditures . varies from country to country and between c1iffucnt perioda in !be same country .6 Selanjutnya workshop tencbut menyanwn aejumJab pendekalan yang belVuiasi dalam tingkat kebalusan bahua dan pengCllian yang Ulan lain belbunyi sebagai berikut : 'First, devdopment expenditures should be defined to include all oudaya, bolb current and cspilal, under 'developmalt' beada covering a wide nnge of activities wbose impact on economic expansion is eilber direct or indirect, e.g., edicstion, bealth, and bousing IS well IS production of goods. Second, empbasis should be placed on new development only. Third, IS Ibe aim is to distinguisb - between out - lays wbose impact on Ibe productive capasity of Ibe economy is relatively direct and resdily apparent and Ibose which are not development expenditures may be beld to com/rise ouly oudays which result in a direct increase in Ibe output of tangibles... • . Meskipun batasan anggaran pembangunan dan anggam rutin (current expenditures) masib dapat dipermasalabankan namun setidak-tidaknya dapat dijadikan patokan dalam memberikan pelbedaan dan pengelompokan jeWs anggaran tersebuL Kctidakjelasan kriteria antara anggaran rutin dan anggann pembugunan dapat mempersulit penyusunan anggaran disamping terdapatnya kemungkinan dupliklsi anggaran terbadap obyek anggaran yang &ami. Mungkin pendekalan secara organisatoris dan fungsional dapat dilakukan beraamaan dengan menggunakan struktur anggaran berdasarkan pengelompokan kebutuun secan makkro yakni belanja untuk pegawai, bel.nja untuk banng dan invealaai. Hal ini selain ditujwn kepada peningkalan eflSiensi penggunaan dana anggaran negan, juga mengurangi kecenderungan memproyekkan setiap kegiatan yang seblrosnya dapat dilakukan secara ex officio. Secara pragmatis dan dalam keadaan tertentu apa yang telab dilaksanakan pada APBN baik ditinjau dati segi yuridis tidak malimbulkan masalab, demikian pula dari sudut 5ubstonsinya, namun bilamana
6) U.iIedNalioa.. TduicaiAssi_ceAdmiaislntio .. Bud&« M......."co.: Roportofthe WorUhop 00 Probl.... of Bu
7) Ibid., ha1.16.
Lembaga
257
hal ini berlangsung lama ia akan mempunyai dampak ketidakpastian hukum maupun pengertian jenis anggaran negara seeara utuh sendiri. 1. Pengelolaan Anggaran Negara PengeJolaan anggaran negara pada waktu ini sebagaimana.· telab dikemukakan terdahulu masih dilanclaskan leW 1925 dan Keppres 29 /1984. Dengan perkembangan keadaan dimana frekwensi pendanaan, kuantilaS anggaran maupun kualitas obyek dari anggaran bertambah besar dan kompleks, dibandingkan dengan keadaan pacla lew 1925 diundangkan, kiranya beberapa prinsip alau azas pengelolaan anggaran pada waktu ini perlu dipertimbangkan keberlakuannya. Aza. yang terkandung dalam pasal 28 lew 1925, dimana kredit yang disediakan clalam anggaran tidak boleh dilambah alau dinaikan, baik secara langsung maupun tidak langsung karena odanya suatu keuntungan bagi negara, untuk beberap. kcadaan alau bsus tertentu perlu ditinjau kembali keberlakuanny. mengingat bahwa dengan meningkatnya jumlah inslansi alau lembaga pemeriotah yang melayani masyarakal serta kecepalan dan kesempumaan pelayanan yang dilUJltul oleb masyarakat terbadapnya perlu adanya penyesuaian dan usaho untllk mengantisipasi perkembangan tersebul Demilc;an pula sistem adrninistrasi keuangan pada inslansi-ioSlansi tertentu lelSebut perlu pula mendapat perbatian dalam menyesuaikan fungsinya yang scmakin memerlukan kecepalan dan peningkalan mutu pelayanannya. Di beberapa negara seperti Amerika Serikat, lnggeris dan Malaysia pengelolaan anggaran negara dari lembaga-Iembaga tertentu teJah diatur secar,; tersendiri, dengan memberikan kemungkinan dapal berkembang secara . Jilandiri sepanjang yang terkait dengan tugas-tugas operasionalnya. Dalam araban perbendabaraan semacam Undang-Undang Perbendabaraan Negara di Malaysia kemungkinan pengel~laail secara kbusus untuk lembag. lembag. tertentu diatur secara jeJa.. Hanni· dapal dilihat dari "Arahan Perbendaboraan" 8 yang berl>unyi sebogai bl,rikut: . " (1) Babw. segala basil dari pad. apa-apa punca juapun hendaknya dimasukkan ke dalam kumpulan wang disatukan (kas negara sic.) dan tiada .pa-apa pembayaran boleb dibual daripada kumpulan wang itu kecuali apabil. peruntukkan sebanya" yang ditelapkan bagi maksud-maksud tertentu telab dibenarkan oleb Undangundang. (2) Bahwi apa-apa wang yang telab diuntukkan bagi sesuatu. maksud yang kbusus bendaknya diserah-balik kepada knmpulan wang disatukan sekiranya tidak dibelanjakan bagi maksud tetSebut.dalam tempob yang dibenarkan baginya; dan 8) Malaysia, ·Alab.. Pcrbatdahar...•• Kuala Lumpur. 1989. hal. 4 dot.
(M."'..
duD&i ...... pindaao hin&&a 25 HB MarCh 1989).
Ju~i1991
258
Hukum dan Pembangunan
(3) Bahwa akaun awam hendaknya diperiksa oleh juru audit negara dan liporannya mestilah dibenllngkan dalam Dewan Badan POlUndangan yang dipilih.• Perkara 97 (pasaJ 97 sic.) dibawah judul perlembagaan Persekutuln dan Sekyen 13 (Section 13 sic.) Akll aeara kewlngln tersebut diatas jellS memberikan kemungkinan penyimplngan dari lZlS Universills dalam lew 1925 yang pada dasamyl memberibn kemungkinan keuangan negara secara Ilngsung untuk pengeluaran yang bersifat operasiom\. . 2. Lembnga Swadana Sebngal Suatu A1tematif. Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dibelbagai bidang telah memblwa dampak Plda seklor tertentu yang seeara positif mempengaruhi pula bidang-bidang lain yang terkait Bidang pendidikan tinggi, penelitian maupun pelayanankeSebatan kepadl mlSYlrakat merupakan salah satu seklor yang strategis bagi kelanjutan kehidupan bangsa padl masa yang Ibn dallng. Untuk keberhasilan pembangunlD bidang-bidang tersebut sudah barang tentu memerlukan pendanaan yang tidak sedikit, sedang lain pihak dana yang tersedia secara iangusng melalui APBN terbatas, meskipun setiap Pelita anggaran pembangunan yang disediakan untuk seklor-sektor tersebut diatas selalu meningkat Untuk pendidikan tinggi sarana dan prasarana belajar dalam tabun anggaran 1988 - 1989, dan dalam tabun 1989 - 1990 telab dibangun ruang perkuliaban seluas 255.727 meter persegi, ruang laboralorium seluas 45.452 meter persegi, demikian pull pengadaan buku-buku ilmiab bagi perpustakaan telah pula ditambah jumJabnya tiap tabun anggaran. Kebijaksana.n pengembangan i1mu pengetahuan, tetnologi dan penelilian sama balnya dengan pengembangannya dalam Pelita IV maka dalam Pelill Y telah dilanjutkan dan dilingkatkan keniampuannya. Dana yang berasal dari anggaran rutin cukup besar untuk menganlisiplSi kebutuban. Sektor ini .tampaknya sukar untuk diatasi dengan hanYI mengandalkan Inggaran yang langsung dibebankan pada APBN. Pada seklor kesehatan mlSyarakat hal yang sama telab dilakukan pula oleb Pemerintahl guna meningkalkln pelayanan kepada Masyarakat lumlab rumah sakit, Puskesmls sampai kepada Balai Pengobatan, demikian pula tenaga dokter dan paramedis dari tabun ke tabun menunjukkan peningkalan, yang tentunya hal ini membebani anggaran pembangunan yang cukup besar. Guna membiayai peningkatan seyogyanya perlu dipikirkan pendanaan maupun sistem yang memadai lembiga-Iembaga pemerintah tersebut dalam melakaanakan fungsinYI. Mengingat dana yang dialokasikan melalui APBN kbususnya dalam rangka pelaksanaan rutin bagi lembaga-Iembagl tertentu pemerinlab belum memadai, sedangkan dilain pihak Iembaga-Iembaga tersebut mempunyai potensi untuk menggali penerima.nnya sendiri guna melaksanakan fungsinya seean operasion.I, moka perlu dikaji kembali keberlakuan
Lembaga
259
asas universitalitas yang terkandung dalam Pasal 28ICW 1925 yang melarang penggunaan dana secara langsung dari suatu penerimaan. Tentunya penggunaan dana oleb lembaga-Iembaga tertentu yang berasal dari penerimaan sendiri sebagai akibat penjualan jasa atau barang barus terkait pada peningkatan mutu pelayanannya. Dalam kaitan dengan pemanfaatan dana tersebut Robert D. Lee & Ronald W lobnson9, mengartikannya sebagai penggunaan special assesment fund dimana tujuan penggunaannya teroatas pada balbal sebagai berikut : "Special assesment funds account for particular improvement in services for specific beneficiaries the proceeds of per foot charge for sidewalk replacement in front of one's borne would deaccounted for ina special fund if this type". Dengan terbatasnya tujuan penggunaan dana yang diperoleb Lembaga Pemerintab tertentu perlu pula dipikirkan kriteria baik dari dana yang diperoleb, maupun penggunaannya, serta lembaga yang hagaimana yang dapat diberikan status sebagai Jembaga yang dapat mengJola keuangannya sendiri atau lembaga swadana tersebuI? A. Kriteria Lembaga Swadnna Lembag. pemerintah terte.ntu yang dapal diberikan status sebagai lembag. _adana adalab lembaga pemerintab yang bergerak dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat banyak dan tidak berusaba untuk meneari keuntungan. Pelayanan yang dilakukan oJeb suatu lembaga swadana ada lab pelayanan yang dapal meningka\kan kesejabteraan kepada masyarakat umum, pelayanan di bidang pendidikan atau universitas, lembaga-Iembaga penelilian i1mu pengetabuan atau pelayi,nan di b.idang kesebatan seperti rumab saki!. Lembaga swadanl bukan merupakari suatu unit usab. yang meneari keuntungln , jadi bukan merupakao perusabaan. Di dalam konteks struktur organisasi pemerintaban dan anggaran negara, lembaga swadana merupakan bagian Inggaran dari departemen atau lembaga pemerintab non departemen yang membawabinya dan karenanya ia pun merupakan badan bukum publik bukan hadan bukum perdata. OJeb karena itu kelerkaitannya dengan keuangan negara sangat eral babkan lidak dapat dipisabkan dari keuangan negara. Sebagai akibat lanjut dari status bukum lembaga swadana tersebut, maka penerimaan yang dilakukan oleb lembaga swadana adalab penerimaan negara. Sebagai penerimaan negara, penghasilan yang diterima oleb lembaga swadan~ barus pula tercermin dalam anggaran negara atau APBN. Meskipun penerimaan yang dilakukan oleb lembaga swadana merupakan penerimaan bukan pajak yang termasuk ke dalam kalegori keuangan negan, namun penerimaan dari kegiatan ope-
9) Loc. Robert D. "John .... Ronald W. 'Public Budgc';ng System", BaItOnor., 1978, hal. 218 dst.
Junil991
260
Hukum dan Pembangunall
nsionalnya, seperti pelayanan terhadap masyankat diberlaJrukan ketentuan khusus dalam prinsip pengelolaannya; yakni tidak memberlaJrukan prinsip universalitas (universaliteits beginsel). Jadi terhadap penerimaan yang bensal dari kegiatan opensionalnyl, seperti pelayanan terhadap masyaokat tersebut, lembagl sWldanl dapat menggunakannYI scean langsung, sehinggl tidak perlu disetorbn kepada kas negarl. Adapun pertimbangan dari penyimpangan terhadap prinsip universalitas ini adalah bahwi dalam kegiatan opensional dari lembaga swadana memerlukan kecepatan pendanaan yang secan terns menerus dilakukan agar dapat menjamin terselenggaranYI pellYlnan temadap masyarakat lebih cepat dan baik mutu-mutunya. Mengingat penerimaan lembago swad.na merupakan penerimaan. Inggaran negan, mab pengeluarannYI pun merupakan pengeluaran anggaran negan. Din terhadapnYI berlaJru tata can dallm ketentuan-ketentuan umum bagi APBN dengan pengecualian keberlaJruan prinsip universalitas sebagaimano tellb dikemukakan diatas. Yang tidak termasuk dalam penerimaan opensionol basi lemabaga swadanl Idalah pajak, sewl rumab, Ingsuran pembelian kendaraan bermotor, Ingsuran pembelian rumah dinas/negeri dan penerimaan lain sejenisnya yang tidak berasal dari pelaksanaan opensinal. Selanjutuya suatu badan atau lembaga pemerintah yang dapat diberikan status sebagai lembago swadana barus pull memenuhi persyaratan bahwa badan atau lembaga pemerintab mempunyai penerimaan operasional sendiri dan dapat berdikari di bidang pelawnaan tugas- tugas operasionalnya. Dimaksudkan dengan badan swadana tersebut dapat berupa instansi, kantor, satuan kerja atau otorita yang dibiayai dari APBN. Sebagai contoh suatu lembaga perguruan tinggi negeri atau universitas negeri dapat diberikan status sebagai lembaga swadana, demikian pula lembaga-Iembaga penelitian yang memberikan jasa-ja.. peneJitian kepada masyarakal Termasuk ke dalam instansi,satuan kerja. Yang dapat diberikan status lembaga swadana dapat pula berupa rumab sakit, yang terbadap pelawnaan tugas operasionalnya diberi imbalan oleh masyarakat berupa biaya pengobatan baik inpatient maupun outpatient services. Didalam melawnakan tugas operasionalnya baik itu berupa perguruan tinggi atau universitas, lembaga-Iembaga peneiitian atau rumab sakit tentunya ditetapkan pula tarit terbadap pelayanan yang diberikannya. Hal ini penting dilaJrukao guna mengbitong anggaran pendapatan operasional yang diterima agara dapat tercermin dalam APBN. Penetapan tarit ja.. atau harga .. tuan barang dari lembaga swadana memerlukao persetujuan dari departemen atau lembaga yang membawabi lembago swadano yang bersangJrutao.
Lembaga
261
B. Tatacara PengeloJaan Keuangan Lembaga Swadana. Sebagaimana telah dil<emukakan terdahulu, anggaran penerimaan dan pengeluaran dari lembaga swadana adalah merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari Departemen ata Lembaga yang membawahi lembaga swadana yang bersangkutan. Oleh karena itu reneana penerimaan sebagai akibat imbalan jasa atau barang yang diberikan oleh lembaga swadana tersebut maupun reneana pengeluarannya barus pula tercermin secara keseluruhan termasuk didalamnya penerimaan anggaran rutin dan anggaran pembangunan yang bersUl.n ber pada ariggaran pendapatan dan belanja negara. Untuk penerimaan yang berasal dari pelaksanaan operasional yang secar. rutin diterima dari masyarakat sebagai imbalan pelayanan yang diberikan oleh Lembaga Swadana, pereneanaannya digabungkan dengan penerimaan rutin ke dalam daCtar isian kegiatan (DIK) yang setiap tahun anggaran diajukan kepada Departemen atau Lembaga yang membawahinya untuk mendapat persetujuannya. Dalam DIK yang memuat. juga anggaran lembaga swadana memuat antara lain hal-bal sebagai berikut : a. JumJah selurub penerimaan operasional yang akan diterima disertai keterangan atau penjelasan meogenai jenis penerimaan operasionalnya serta perhitungannya . . b. JumJah dana yang diterima dari kas negara dalam bentuk .anggaran rutin bail< untuk keperluan belanja rutin maupun untuk keperluan belanja rutin non pegawai. c. Semua kegiatan yang akan dilaksanakan dan jumJah seluruh pengeluaran. Adapun maksud dari pemuatan reneana kegiatan lembaga swadana tersebut adalah dalam rangka tertib anggaran dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatannya yang sudah mendapat persetujuan MenterilKetua dari Departemen atau lembaga yang membawahinya dan pengesahannya yang dilakukan oJeh Menteri Keuangan. Didalam hallembaga swadana melakukan pengeluaran yang digunakan untuk pegawai seperti g.ji, honorarium, lembur dan lain-lain belanj. pegawai serta peljalanan dinas dalam rangka pelaksanaan operasionalnya tersebut merupakan penerimaan anggaran maka terhadapnya berlaku standar ketentuan yang berlaku umum nagi instansipemerintah. Jalur penggunaan dana dari lembaga swadana secara .skernatis dapat digambarkan sebagai berikut :
. Juni1991
HuJwm don Pembangu1Ul1l
262 Dana Lembaga Swadana
E
- belanja .-pegowa. Penerimaan . _ . Anggaran Rutin Penerimaan Operasional
Penerimaan Anggaran Pembangunan
gaji bonorarium lembur perjalanan
peningkatan mutu UlMBAGASWADANA r- pengeluaran-E pelayanan operasional peningkatan kesejabteraan pegawai investasi '- belanja - [ fisik pembangunan non fisik
Dalam melaksanakan tugas operasionalnya barus didasarkan pada DIK yang lelab disetujui oleb Departemen atau Lembaga yang bersangkutan dengan tariC pelayanan yang telab ditetapkan tedebib dabulu, dan setiap perubaban tariC barus tedebib dabulu disetujui oleb Departemen atau 'Lembaga terkait, dan hal illl dimuat dalariJ. DIK Lembaga Swadana yang bersangkutan. Unlllk setiap penerimaan imbalan pelayanan pedu dikeJuarkan tanda terima dan dilakukan penata usahaan dan pembukuan sebagaimana yang bedaku dalam bidang peroendaharaan negara. Demikian pula penyimpanan penerimaan operasional dilakukan seara ex officio pada bank-bank pemerintab atau lembago keuangan yang ditunjuk oleb Menteri Keuangan. Terbadap pelatsanaan operasional yang telab ditetapkan dalam DIK, lembaga swadana bertanggungjawab terbadap tercapainya penerimaan yang tebb direncaoakan dalam DIK, sebingga dengao demikian selayotoyalab lembago swadana tidak dapat meogajukan anggaran tambaban bagi menutupi kekurangan yang disebabkan tidak tercapainya penerimaan opensioBaI yang ditetapkan dalam DIK yang dibuatnya. Oleb karena itu di dalam penyusunan reneana opensional dari lembaga owadana pedu perencansan komprebensiC. Dalam penyusunan anggann sebuab perguruan tinggi umpamanya, Stepben 1. Knezevicb, 10 mengatakan ada tigo langkab yang barus diambil dalam penyusunannya, yaitu :
10) Koczevido, Stepb .... J,'Admillislration of Public Educatioe', N ..... York. 1962. hal. 445 cIsI.
Lembaga
263
(1). The determination of the educational p~ogram for the period in question. (2). The estimate of expenditures n~iy to !""Iize the program, and (3). The estimate of revenues or recieplS anticipated from local, state or federal resources. Langkab-Iangkah tersebut yang juga kita sOOut sebagai "lisco educational planning", bila kita kaitan dengan kemungkinan tidak diberikan anggaran tambaban bagi penge1uaran operasional yang telab dituangkan dalam DIIe, perlu dipertimbangkan . kesanggul'an riel penerimaan operasional yang dituangkan dalam perencaJiaan. Data yang mungkin dapat menolong penyusunan rencana tersebut. adalab penata usabaan dan pembukuan dari setiap penerimaan operasional dan pengeluaran operasional. Selanjutuya bilamana suatu lembaga s"'adana · pad• . akbirtabun anggaran mempunyai saldo IOOih, maka sebagian iinbalaa dari tidak diperkeaankannya mengajukan tambaban bagi" pengeluaraa .operasional bilamana penerimaan operasional tidak dapat menutupi kebu.tuban, maka saldo IOOih dana swadana teisOOut pada akbir tabunanggaran dapat langsung dipergunakan. Dan demi tertibny.a .pelaksanaan arigga.ran dari suatu lembaga swadana, saldo lebih tersebul : i~pun ·baruS; tercafitum,·dalam DIK tabun anggaran berikutnya sebingga. dopal dil<etabui keinampuan keuangaa keuangan dari lembaga swadana· rersebut diSamping bagi pemeriksaan oleb aparat pengawasan fungsionat inremal dall ekstemal. ID. Kesimpulan dan Saran. 1. Indiscbe Comptabiliteitswet dan Keputusan Presiden No: 29 .tabun 1984, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negafa pada waktu ini tidak dapat lagi mengantisipasi perkembangan kelembagaan dan sistem keuangan Hegira yang terjadi akibat pembangunan . . 2. Terbatasnya dana yang dapat disalurkan mebll.i APBN; dan adanya potensi masyarakat untuk membiayai instansi, lembaga-Iembaga tertentu socara langsung, menimbulkan keinginan dari instansi, lembaga-Iembaga pemerintab tertentu menggunakan secara bebas penerimaannya. 3. Adanya gejala keinginan masyarakat untuk merilperoleb pelayanan yang lebib bail< dan cepat dari lemabaga-Iembaga atau. instansi pemerintab tertentu baik di bidangpendidikan, kesebatan maupun penelitian atau pengkajian. 4. Untuk mengantisipasi ba;-bal tersebut diataspada kbususnya dan pengeloIaan keuangan negara pad. umumny. ·perlu segera diteroitkan undang-undang peroendabaraan negara yang baru pengganti Indiscbe Comptabiliteitswet dan Keputusan Presiden No. 29 tabun 1984, tentang . Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja negara.
Juni 1991
Hukum dan PembangutUllI
264
S. Lembaga Swadana· sebagai instansi atau lemabaga pemetintah tertentu yang memberikan pelayanan jasa dan atau barang kepadl masyarabt perlu diberikan otonomi Igar secarl khusus diatur dalam undang-undang perbendahanan negan yang abn datang.
••• RVIVI .. PIIIANIVNAN
Salah satu bacaan uWna sa.tiana dan mahasiswa hukum Indonesia.
J(arangan-kara.l18an Hukum Yuricpruderui dan Komentar
Timbangan Buku Berita Kepustakaan Fak. Hukum Dalam befita
Wawancara Parlementaria Kroruk:
Peraturan per-undang2-an Komentar &. pendapat.
majalah hukum terkemuka masa kini HUBUNGILAH TOKO BUKU TERDEKAT ATAU LANGSUNG TATA USAHA
"HUKUM dan PEMBANGUNAN" JI. Cirebon No. S - Jakarta : 335432
~rlepon
Every thought is an afterthought. Setiap gagasan adalah renungan. (Robert Ardrey)
