KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN HADIRI PERTEMUAN PIMPINAN LEMBAGA NEGARA
bpk.go.id
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan pertemuan dengan pimpinan lembaga negara di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) membahas Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) tahun 2014. Dalam pertemuan selama sekitar 2 jam tersebut, ada 18 butir hasil rapat. Hasil rapat dibacakan oleh Ketua MPR Sidarto Danusubroto di Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Presiden SBY dan Wakil Presiden (Wapres) Boediono berada di samping Sidarto Danusubroto. Hadir pula dalam konferensi pers tersebut Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman, Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali, serta jajaran pimpinan MPR lainnya. "MPR baru saja jadi tuan rumah rapat konsultasi yang periodik kita lakukan. Kita semua rapat masalah-masalah yang kita hadapi dalam Pemilihan Legislatif dua minggu lagi maupun Pemilihan Presiden pada Juli nanti," kata Sidarto Danusubroto. Sidarto Danusubroto kemudian membacakan 18 butir hasil pertemuan lembaga negara tersebut. Berikut hasil pertemuan Presiden SBY dengan pimpinan lembaga negara: 1. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi MPR dengan pimpinan lainnya adalah berdasarkan Pasal 22 ayat (2) huruf b Keputusan MPR Nomor 2 Tahun 2010 tentang Peraturan Etik MPR yakni pimpinan MPR berwenang melakukan konsultasi dan koordinasi dengan presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya dalam rangka pelaksanaan Pancasila dan UUD RI 1945. 2. Pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan nanti secara bersama-sama harus diyakini sebagai momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan kualitas demokrasi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
3.
Demokrasi yang dimaksud bukanlah hanya demokrasi untuk kepentingan pertumbuhan demokrasi semata tetapi sekali lagi demokrasi yang benar-benar lahir dan bertujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Demokrasi yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari semua dan untuk semua. 4. Sejak memasuki era reformasi, kita telah berhasil menyelenggarakan 3 kali Pemilu, tak lepas dari kekurangan yang ada. Secara umum Pemilu tahun 1999, tahun 2004 dilaksanakan dengan demokratis. Demikian dengan Pemilu 2009 berhasil dilaksanakan dengan kualitas demokrasi yang lebih baik. Dengan begitu kita pantas untuk berharap dan yakin Pemilu 2014 juga dapat dilaksanakan dengan kualitas demokrasi yang lebih baik lagi. 5. Pemilu yang diharapkan tentunya adalah pemilu yang dikehendaki Pasal 22E UUD 1945 yaitu pemilu yang demokratis, dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil. Dengan demikian dalam rangka menyongsong Pemilu 2014 baik pemilu legislatif maupun presiden dan wakil presiden, segala upaya dikerahkan untuk mewujudkan Pemilu 2014 yang demokratis sesuai amanat konstitusi tersebut. 6. Melalui Pemilu, rakyat diberi ruang untuk menentukan pilihannya, menentukan siapa wakil rakyatnya yang akan duduk di badan legislatif dan pemimpin nasionalnya untuk lima tahun ke depan. Tapi dari rakyat yang diharapkan adalah partisipasi karena kesadaran, bukan karena mobilisasi atau adanya politik uang. 7. Kita berharap dan berupaya agar tahapan-tahapan Pemilu 2014 dapat dilaksanakan dengan baik dalam arti sesuai dengan ketentuan undang-undang sehingga pada saatnya nanti anggota legislatif dan presiden serta wakil presiden dapat dipilih tepat waktu sesuai agenda kenegaraan yang telah kita sepakati. 8. Pemilu dapat berjalan dengan demokratis secara kualitas sehingga bisa diterima semua pihak. Bisa lebih baik dari pemilihan umum sebelumnya. Pemilihan baru benar-benar umum, bebas, rahasia, jujur, adil, aman. 9. Ada 3 pihak yang berkepentingan untuk menentukan keberhasilan Pemilu sekarang, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat. 10. Penyelenggara Pemilu diharapkan bisa bekerja maksimal, bersih dan amanah. Peserta pemilu harus melakukan pendidikan pemilu rakyat dan masyarakat berpartisipasi dalam menyalurkan suaranya. 11. BPK mengingatkan pada seluruh peserta pemilu agar tidak menerima sumbangan dari pihak-pihak asing dan pihak-pihak lain yang dilarang dalam ketentuan perundangundangan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan senantiasa diamati agar tidak terjadi penyimpangan untuk mendukung peserta Pemilu. 12. Mengingat Pemilu merupakan arena kontestasi politik, maka sangat mungkin muncul perselisihan hasil pemilu antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. Untuk itu, Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
jika muncul persoalan khususnya terkait perolehan suara hasil pemilu, MK merupakan lembaga penentu terakhir untuk menyelesaikan masalah terkait pemilu. Termasuk aspek elektoral atau asas elektroproses, mengenai kewenangan memeriksa, mengadili, memutuskan perkara perselisihan hasil pemilu. 13. Terkait kewenangan MA, seluruh perangkat MA sudah disiapkan untuk menangani perkara pemilu yang terkait kewenangan MA untuk menjamin kepastian hukum tindak pidana pemilu tidak sampai pada tahap kasasi i tapi akan selesai pada tingkat banding ii. 14. Komisi Yudisial (KY) akan senantiasa mencermati proses peradilan terkait dalam pemilu. 15. Kami berharap kesuksesan pemilihan dapat dijadikan agenda utama dalam tugas-tugas lembaga negara. 16. Pileg dan Pilpres 2014 harus dilandaskan pada peraturan perundangan yang berlaku dan melakukan penegakan hukum yang tegas dan transparan dalam pelaksanaannya. 17. Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri) adalah keniscayaan. Diutamakan juga dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga kertertiban pemilu baik legislatif maupun presiden dan wapres dapat berjalan aman lancar tanpa hambatan. 18. Dihimbau pada seluruh warga masyarakat agar menggunakan hak pilihnya. Agar Pileg dan Pilpres berjalan lebih berkualitas dan demokratis. Sehingga meminimalisir warga masyarakat yang tidak menyalurkan suaranya saat pemungutan suara. Selain beberapa pimpinan lembaga tinggi negara yang hadir dalam rapat tersebut, ada juga Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, Menteri Koordinator (Menko) Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Djoko Susanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Agung Laksono, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam. Hadir pula dalam acara tersebut Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Sutarman.
Sumber berita: 1. politik.news.viva.co.id, Bahas Pemilu, Ini Hasil Pertemuan Para Pimpinan Lembaga Negara, Kamis, 20 Maret 2014. 2. news.detik.com, Bahas Pemilu, Ini 18 Hasil Pertemuan SBY dengan Pimpinan Lembaga Negara, Kamis, 20 Maret 2014. Catatan: Lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan negara yang berkedudukan di pusat yang fungsi, tugas, dan kewenangannya diatur secara tegas dalam UUD. Setelah
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
UUD 1945 diamandemen, lembaga negara terdiri atas MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, dan KY. Anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan presiden. Masa jabatan anggota MPR lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. DPR berkedudukan di tingkat pusat. DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPD terdiri atas wakil-wakil dari provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPD dari setiap provinsi tidak sama, tetapi ditetapkan sebanyak-banyaknya empat orang. Jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan presiden. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya, tetapi selama bersidang bertempat tinggal di ibu kota Republik Indonesia. Masa jabatan anggota DPD adalah lima tahun. Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif. Maksudnya, presiden mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. BPK merupakan badan yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang bebas dan mandiri sesuai amanat Pasal 23E UUD 1945. BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. MK merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Memutus pembubaran partai politik, dan 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. KY adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Lembaga ini berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung. Anggota KY diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
i
Kasasi adalah upaya hukum dari pihak yang merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan tingkat banding yaitu pengadilan Tinggi dan dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal putusan itu diberitahukan kepada para pihak dan diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan tingkat pertama yang memutuskan perkara tersebut. ii Banding adalah upaya hukum dari pihak yang merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan tingkat pertama dan dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal putusan itu diberitahukan kepada para pihak dan diajukan kepada Pengadilan Tinggi (Pengadilan tingkat banding) melalui Pengadilan tingkat pertama yang memutuskan perkara tersebut.
Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum
