Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara BANDI

06/01/2014

MKN bandi.staff.fe.uns.ac.id

1

PENDAHULUAN • Pengelolaan keuangan negara s/d 2003 menggunakan ketentuan perundang-undangan produk kolonial Belanda. • berlakunya berdasarkan Aturan Peralihan UndangUndang Dasar 1945, 1. 2. 3. 4.

ICW IBW RAB IAR

• MENGAPA 58 tahun menunggu aturan baru? – Perlu REFORMASI 06/01/2014


2

PENDAHULUAN • Pengelolaan keuangan negara s/d 2003 1. Indische Comptabiliteitswet = ICW Stbl 1925 No. 448 • selanjutnya diubah dan diundangkan dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 6, 1955 Nomor 49, dan terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968, • yang ditetapkan pertama kali pada tahun 1864 dan mulai berlaku pada tahun 1867, 2. Indische Bedrijvenwet (IBW) Stbl. 1927 No. 419 jo. Stbl.1936 No.

445 dan 3. Reglement voor het Administratief Beheer (RAB) Stbl. 1933 No. 381. 4. Instructie en verdere bepalingen voor de Algemeene Rekenkamer (IAR) Stbl. 1933 No. 320 tentang pelaksanaan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan negara 06/01/2014


3

PENDAHULUAN • Peraturan produk kolonial tersebut tidak dapat mengakomodasikan berbagai perkembangan yang terjadi dalam sistem kelembagaan negara dan pengelolaan keuangan pemerintahan negara Republik Indonesia, – sehingga secara materiil sebagian dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud tidak lagi dilaksanakan. – Terdapat Kelemahan perundang-undangan dalam bidang keuangan negara – menjadi salah satu penyebab terjadinya beberapa bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.

06/01/2014


4

PENDAHULUAN • Kekosongan perundang-undangan ini membuat lemahnya sistem pengelolaan Keuangan Negara. – hanya dilengkapi dengan Keputusan Presiden, yang terakhir diantaranya di atur oleh Keppres No. 42 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN dan – Keppres 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

• Keputusan Presiden di dalam tata hukum tidak terlalu mengikat sebagaimana sebuah undang-undang.

06/01/2014


5

Dasar Hukum • landasan hukum pelaksanaan keuangan negara: 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan 3. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

06/01/2014

Bandi, 2013 MK Pemerintah: APBN

6

KEUANGAN NEGARA Keuangan Negara merupakan (meliputi): • Hak Negara • Kewajiban Negara • Penerimaan Negara • Pengeluaran Negara • Penerimaan Daerah • Pengeluaran Daerah • Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yg dikelola sendiri atau oleh pihak lain • Kekayaan Pihak Lain yg dikuasai negara • Kekayaan Pihak lain yg diperoleh dg menggunakan fasilitas negara

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA • Presiden, selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. • Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara a. Dikuasakan kepada : 1. Menteri Keuangan 2. Menteri Teknis/Pimpinan Lembaga

b. Diserahkan kepada : Gubernur/Bupati/Walikota ( UU No.17/2003 Psl 6 ayat 1 dan 2 )

PEMISAHAN KEWENANGAN

PEMBUATAN KOMITMEN

Menteri Teknis

Menteri Keuangan

PENGUJIAN & PEMBEBANAN

PENGUJIAN

PERINTAH PEMBAYARAN

PENCAIRAN DANA

administratief beheer Comptabel beheer

TUJUAN PENGGUNAAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara Dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan di atas setiap tahun disusun APBN/APBD Ps 7 UU 17/2003

FUNGSI ANGGARAN • ALAT PERENCANAAN – – – –

merumuskan tujuan, sasaran kebijakan, visi dan misi merencanakan program pencapaian tujuan mengalokasikan dana yang dibutuhkan menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

• ALAT PENGENDALIAN Pengendalian anggaran dilakukan dengan beberapa cara – – – –

Membandingkan selisih dengan kinerja Menghitung selisih anggaran Menemukan penyebab yang terkendali dan tidak terkendali Melakukan revisi anggaran untuk periode berikutnya

• ALAT KEBIJAKAN FISKAL – STABILISASI DAN MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI

FUNGSI ANGGARAN 1. 2.

3. 4.

5.

Alat Politik Alat Koordinasi dan Komunikasi Antar Bagian dalam Pemerintahan Menjamin Konsistensi Unit Kerja dalam Pencapaian Tujuan Alat Penilaian Kinerja Alat Motivasi Tidak Terlalu Tinggi & Tidak Terlalu Rendah Alat untuk Menciptakan Ruang Publik. Keterlibatan dalam Proses (Terorganisasi, eg: LSM, Perguruan Tinggi) Masyarakat harus terwakili (Aspirasi Masyarakat dapat tertampung dalam Proses Politi yang ada)

PRINSIP DASAR PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan per-UUan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang. APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya. Penggunaan surplus penerimaan negara untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada perusahaan negara harus memperoleh persetujuan DPR.

Pasal 3 UU No. 17 Th. 2003

Pengelolaan Keuangan Negara diselenggarakan secara : • Profesional • Terbuka • Bertanggung jawab

Terwujudnya Good Governance dalam Penyelenggaraan Negara Sesuai Pasal 23C UUD 1945

Asas-asas Baru (best practises) : Akuntabilitas berorientasi hasil Profesionalitas Proporsionalitas Keterbukaan dalam PKN Pemeriksaan keuangan oleh BP yg bebas & mandiri

Asas-Asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara

Asas-asas yang telah lama dikenal : Tahunan Universalitas Kesatuan Spesialitas1

PARADIGMA LAMA PENGURUSAN KEUANGAN NEGARA PRESIDEN

OTORISATOR

ORDONATOR

Pengurusan Administratif

BENDAHARAWAN

Pengurusan Perbendaharaan

1. Presiden adalah pemegang Kekuasaan Keuangan Negara tertinggi 2. Kekuasaan didelegasikan kepada Otorisator (Menteri/Pimpimpinan Lembaga), yaitu pejabat yang melakukan tindakan (otorisasi) yang dapat membebani APBN 3. Kekuasaan didelegasikan pula kepada Menteri Keuangan selaku Ordonator yang memiliki wewenang ordonancering atau menguji tagihan dan membebankan kepada APBN, serta selaku Bendaharawan Umum Negara

REFORMASI KEUANGAN NEGARA Reformasi di bidang keuangan negara ditandai dengan lahirnya peraturan perundang-undangan baru, yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 pengganti ICW; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 pengganti IAR 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

PENDELEGASIAN KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA PRESIDEN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

DIKUASAKAN

MENTERI KEUANGAN

MENTERI/ PIM. LEMBAGA

GUBERNUR/BUPATI/ WALI KOTA SELAKU KEPALA PEMDA

SELAKU PENGELOLA FISKAL DAN WAKIL PEMERINTAH DALAM KEPEMILIKAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG KEMENTRIAN NEGARA/ LEMBAGA YANG DIPIMPINNYA

SELAKU KEPALA PEMDA UNTUK MENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN MEWAKILI PEMDA DALAM KEPEMILIKAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

TIDAK TERMASUK KEWENANGAN DI BIDANG MONETER, YANG MELIPUTI ANTARA LAIN MENGELUARKAN DAN MENGEDARKAN UANG, YANG DIATUR DENGAN UNDANG-UNDANG

Pendelegasian Kewenangan dalam Pelaksanaan APBN PRESIDEN (SELAKU CEO)

MENTERI TEKNIS

MENTERI KEUANGAN

(SELAKU COO)

(SELAKU CFO)

KEPALA KANTOR

KEPALA KPPN

(SELAKU KUASA COO)

(SELAKU KUASA CFO)

Pendelegasian kewenangan pelaksanaan program Pendelegasian kewenangan perbendaharaan

KEUANGAN NEGARA UU No. 17 tahun 2003

Presiden

Mengeri Keuangan

KPPN

Mengeri Teknis/ Ketua Lembaga

KPA

KPA

Gubenur/ Walikota/ Bupati

SKPD

Presiden

Men.keu

Gub/ bpt/w.k.

Men/k.l.

KPA

Pjbt/Panitia Pengadaan

KPA

PPK

kppn B.O.

KPA

PPSPM

B. Penerima

Bendahara

Pihak.III

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Presiden Menteri Keuangan Menteri/Pimpinan Lembaga Gubernur/Bupati/Walikota Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) Daerah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (KSKPD) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Daerah (PPTK-SKPD) Bendahara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Penguji dan Perintah Membayar Pejabat Pemungut Penerimaan Negara Panitia Pengadaan Barang/Jasa

06/01/2014


21

PRESIDEN (WK PRESIDEN) • Berbeda dengan sistem pemilihan Presiden dan Wapres sebelumnya yang dipilih oleh MPR; – UUD 1945 (amandemen): bahwa keduanya dipilih secara langsung oleh rakyat. – Pasangan calon Presiden dan Wapres diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu. • keduanya mempunyai legitimasi yang sangat kuat.

06/01/2014


22

PRESIDEN (WK PRESIDEN) • Hal ini diatur dalam pasal 7A UUD 1945: – Presiden dan/ atau Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa • • • • • •

06/01/2014

pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan /atau Wakil Presiden. MKN bandi.staff.fe.uns.ac.id

23

PRESIDEN (UU 17/2003) Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat ini meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus.

06/01/2014


24

PRESIDEN Kewenangan yang bersifat umum meliputi • penetapan arah, • kebijakan umum, • strategi, dan • prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain – penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, – penetapan pedoman penyusunan rencana kerja kementerian negara/lembaga, – penetapan gaji dan tunjangan, serta – pedoman pengelolaan Penerimaan Negara.

06/01/2014


25

PRESIDEN Kewenangan yang bersifat khusus meliputi • keputusan/kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, antara lain: – keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN, – keputusan rincian APBN, – keputusan dana perimbangan, dan – penghapusan aset dan piutang negara.

06/01/2014


26

PENDELEGASIAN KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA • Kekuasaan pengelolaan keuang didelegasi dengan: – Dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. – Dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementrian negara/lembaga yang dipimpinnya – Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan

• Pendelegasian kekuasaan di atas tidak temasuk kewenangan di bidang moneter yang meliputi – mengeluarkan dan mengedarkan uang – yang diatur dengan undang-undang

MENTERI KEUANGAN Pendelegasian Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara: – Dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. – Dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementrian negara/lembaga yang dipimpinnya – Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan •

Pendelegasian kekuasaan di atas tidak temasuk kewenangan di bidang moneter yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang yang diatur dengan undang-undang

06/01/2014


28

MENTERI KEUANGAN (CFO*) TUGAS Menteri Keuangan selaku pengelola keuangan (CFO): 1. 2. 3. 4.

Menyusun rancangan APBN dan rancangan perubahan APBN Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran Melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan Melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan UU. 5. Melaksanakan fungsi bendahara umum negara 6. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban 7. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan Undang-Undang * CFO = Chief Financial Officer

MENTERI KEUANGAN (CFO*) • Sub bidang pengelolaan fiskal – meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, – penganggaran, – administrasi perpajakan, – administrasi kepabeanan, – perbendaharaan, dan – pengawasan keuangan.

MENTERI KEUANGAN (CFO*) • Selaku Bendahara Umum Negara (BUN), pelaksanaan anggaran di daerah dikuasakan kepada: – KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN), – sesuai dengan batas kewenangannya. •

( UU No.1/2004 Psl.7 ayat 2 g – Psl 8 ayat 1 )

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA (COO*) Menteri Teknis (non Keuangan)/ Pimpinan Lembaga: • sebagai Pengguna Anggaran/ • Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang

dipimpinnya * COO = Chief Operating Officer

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA (COO) TUGAS Menteri Teknis (non Keuangan)/ Pimpinan Lembaga: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Menyusun dokumen perencanaan anggaran Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran. Melaksanakan anggaran kementrian negara yang dipimpinnya. Melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke Kas Negara Mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementrian negara/lembaga yang dipimpinnya Mengelola barang milik negara yang menjadi tanggung jawab kementrian negara/lembaga yang dipimpinnya Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementrian negara/lembaga yang dipimpinnya. melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan undang-undang.

diserahkan

dilaksanakan

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH • Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh: kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD; b. kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah. a.

TUGAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH • Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut: a. b. c. d. e.

menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD; menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; melaksanakan fungsi bendahara umum daerah; menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

TUGAS KEPALA SKPD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Referensi • Suminto. 2004. Pengelolaan APBN dalam Sistem Manajemen Keuangan Negara. Makalah sebagai bahan penyusunan Budget in Brief 2004 (Ditjen Anggaran, Depkeu). http://www.atdr.tdmrc.org:8080/.../20081108_Pengelolaan_APB... • UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. • http://id.wikipedia.org • Ichwan. 2013. Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara. ichwan4only.files.wordpress.com

06/01/2014

Bandi, 2013 MK Pemerintah: APBN

38

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara

Recommend Documents