Kementerian Keuangan Republik p Indonesia
PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Jakarta, November 2016
PENERIMAAN NEGARA NEGARA BUKAN PAJAK
Dasar Hukum Pengelolaan PNBP (1) …UU No.20 Tahun 1997 serta paket UU Keuangan Negara (UU No.17/2003, UU No.1/2004 dan UU No.15/2004 ) merupakan dasar hukum pengelolaan PNBP….
UU NO NO. 20 TAHUN 1997 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK UU NO. 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA
PAKET UU PAKET UU PENGELOLAAN PNBP
UU NO. NO 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA
UU NO. 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA INTEGRITAS; PROFESIONALISME; SINERGI; PELAYANAN; KESEMPURNAAN
3
Dasar Hukum Pengelolaan PNBP (2) Pengelolaan didasarkan pada berbagai peraturan dari undang‐undang, peraturan pemerintah hingga keputusan Menteri Keuangan…. UU NO. 20 TAHUN 1997 TENTANG PNBP
PP NO. 22 TAHUN 1997 TENTANG JENIS DAN PENYETORAN PNBP
PP NO. 73 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN PNBP YANG BERSUMBER DARI KEGIATAN TERTENTU
PP NO. 1 TAHUN 2004 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN TATA CARA PENYAMPAIAN RENCANA DAN LAPORAN REALISASI PNBP
PP TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PNBP YANG BERLAKU PADA K/L
KMK TENTANG PERSETUJUAN KMK TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PNBP PADA K/L
PMK No.152/PMK.02/2014 PMK No 152/PMK 02/2014 TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN RENCANA PNBP K/L
PP NO. 22 TAHUN 2005 TENTANG PEMERIKSAAN PNBP
PP NO. 29 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENENTUAN JUMLAH, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PNBP YANG TERUTANG
PP NO. 34 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN ATAS PENETAPAN PNBP YANG TERUTANG
PMK 231/PMK.02/2009 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMERIKSAAN
PMK 3/PMK.02/2013 TENTANG TATA CARA PENYETORAN PNBP OLEH BENDAHARA PENERIMA
INTEGRITAS; PROFESIONALISME; SINERGI; PELAYANAN; KESEMPURNAAN
DEFINISI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP): Apakah Penerimaan Negara Bukan Pajak itu…???
PNBP • adalah seluruh p penerimaan Pemerintah p pusat yyang tidak g berasal dari penerimaan perpajakan. • Pasal 1 angka 1 UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP
PNBP terdiri t di i dari d i • penerimaan sumber daya alam, pendapatan bagian laba BUMN, PNBP lainnya serta pendapatan BLU • Pasall 1 angka k 6 UU Nomor 27 Tahun h 2015 tentang APBN 2016
Kelompok PNBP • PNBP dari pengelolaan dana Pemerintah, pemanfaatan Pemerintah, pemanfaatan SDA, hasil SDA, hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisakhan, kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, putusan pengadilan dan pengenaan denda administratif, hibah yang merupakan hak pemerintah serta penerimaan lainnya yang diatur dalam UU tersendiri • Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 1997
INTEGRITAS; PROFESIONALISME; SINERGI; PELAYANAN; KESEMPURNAAN
Kontribusi PNBP dalam APBN …PNBP dan Pajak merupakan sumber penerimaan utama APBN…
Penerimaan PNBP meningkat setiap tahunnya. p y Namun seiring perubahan parameter Migas, terutama penurunan harga minyak (ICP), sejak tahun 2015 mengalami penurunan
Kementerian Keuangan
6
Komponen PNBP dalam APBN ..Dominasi Penerimaan SDA Migas mengalami penurunan akibat parameter perhitungan yang cenderung menurun sejak tahun 2015... 450
Miliar Rp 400 30
21 350
22
20 300
73
73 250
20
19
85
88
40
40
29
24
70
85
36
23
35
36
90
23
82
150
84
37
100
206
198
204
181
217
212
50
0
23
34
31
31 200
25
23
APBN‐P
REALISASI
APBN‐P
2012
REALISASI
APBN‐P
2013
REALISASI
38 38
23
34 22
81
78
69
APBN‐P
REALISASI
APBN‐P
2014
2015
2016
BLU
20
22
23
25
21
30
23
35
36
PNBP Lainnya
73
73
85
70
85
88
90
82
84
Bagian Laba BUMN agian aba UMN
31
31
36
34
40
40
37
38
34
Non Migas
19
20
23
23
29
24
38
23
22
Migas
198
206
181
204
212
217
81
78
69
Kementerian Keuangan
7
Struktur PNBP berdasarkan mekanisme pengelolaan …pembagian struktur PNBP ini didasarkan pada pengelolaan PNBP yang dibagi dalam PNBP Umum, Fungsional dan BLU….
P E N G E L O L A A N
P N B P
Umum
Pemanfaatan BMN
Sewa Tanah dan Bangunan
Jasa Giro
Denda Keterlambatan
Sisa Anggaran TAYL
Hasil penjualan dokumen dokumen lelang lelang
Sesuai Tusi KL
K/L
Fungsional
Migas BUN
BLU
INTEGRITAS; PROFESIONALISME; SINERGI; PELAYANAN; KESEMPURNAAN
Termasuk SDA Non Migas: Pertambangan Minerba, Kehutanan dan Perikanan
Panas Bumi BUMN
8
Perbandingan Dasar Hukum Pada Pengelolaan PNBP : ..dasar hukum tata cara pengelolaan pada PNBP fungsional, PNBP BLU dan PNBP Umum telah diatur dalam UU hingga Peraturan Menteri Keuangan/KMK…
DASAR HUKUM
JENIS PNBP
UU
PP
PNBP Fungsional
• UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara • UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP
• 6 PP Turunan PNBP • PP Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP pada K/L
KMK Tentang Persetujuan Penggunaan PNBP
PNBP Badan Layanan PNBP Badan Layanan Umum (BLU)
UU No. 1 Tahun UU No 1 Tahun 2004 2004 tentang Perbendaharaan Negara
PP No. 23 Tahun No 23 Tahun 2005 2005 & PP No. 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan BLU
• KMK KMK Tentang Tentang Penetapan Satker BLU • PMK Tentang Tarif Layanan Satker BLU
PNBP Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN)
UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/BMD
Surat Persetujuan dan Penetapan Besaran Tarif Pemanfaatan BMN
INTEGRITAS; PROFESIONALISME; SINERGI; PELAYANAN; KESEMPURNAAN
PMK/KMK
Perbandingan Karakteristik Pengelolaan PNBP : ..dasar hukum tata cara pengelolaan pada PNBP fungsional, PNBP BLU dan PNBP Umum telah diatur dalam UU hingga Peraturan Menteri Keuangan/KMK…
KARAKTERISTIK PENGELOLAAN PNBP URAIAN
PNBP FUNGSIONAL
BLU
PEMANFAATAN BMN
Dasar Hukum Pemungutan (Jenis dan Tarif)
UU atau PP
Peraturan Menteri Keuangan, yang dapat didelegasikan kepada Pimpinan Kementerian /Lembaga atau Pimpinan Satker BLU
Surat persetujuan Menteri Keuangan (didelegasikan pada Dirjen Kekayaan Negara, Kepala Kanwil DJKN, dan/atau Kepala KPKNL)
Penerimaan
Disetorkan ke Kas Negara
Tidak disetorkan ke Kas Negara
Disetorkan ke Kas Negara
P Penggunaan
Digunakan Di k sebagian b i sesuai KMK Persetujuan Penggunaan PNBP
Di Digunakan k langsung l
Tid k dapat Tidak d t digunakan di k
Unit in Charge di Kemenkeu
Ditjen Anggaran (Dit. PNBP)
Ditjen Perbendaharaan (Dit. PPK BLU)
Ditjen Kekayaan Negara
INTEGRITAS; PROFESIONALISME; SINERGI; PELAYANAN; KESEMPURNAAN
Unsur PNBP dalam UU APBN: PNBP terdiri dari penerimaan yang bersumber dari penerimaan sumber Daya Alam, Penerimaan Laba BUMN, Penerimaan PNBP Lainnya dan Penerimaan BLU…
Penerimaan Sumber Daya Alam:
Penerimaan PNBP Lainnya:
1. Penerimaan Minyak dan Gas Alam 2 Penerimaan Pertambangan Mineral 2. (emas, nikel, tembaga, perak dll) dan Batubara 3. Penerimaan Pertambangan Panas Bumi 4 Penerimaan Di Sektor Kehutanan (Dana 4. Reboisasi, Provisi Sumber Daya Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan) 5. Penerimaan di Sektor Perikanan
Penerimaan yang diperoleh dari pelayanan Kementerian Lembaga misalnya: 1. Pelayanan Penelitian 2. Pelayanan SIM 3. Pelayanan di Bidang Keimigrasi 4.. Pelayanan e aya a d di Bidang da g Kepelabuhan epe abu a 5. Pelayanan di Bidang Pendidikan dan Pelatihan 6. Pelayanan di Bidang Kesehatan 7. Dll
Penerimaan dari Laba BUMN:
Penerimaan Badan Layanan Umum
1. Penerimaan dari Laba Perbankan misal: Bank Mandiri, Mandiri BNI BRI 2. Penerimaan dari Laba PT Angkasa Pura 3. Penerimaan dari Laba PT Pertamina 4. Penerimaan dari Laba PT KAI 5. Penerimaan dari LabaPT Telkom 6. Penerimaan dari Laba PT Pelindo 7. Dll
1. Penerimaan BLU Rumah Sakit 2 Penerimaan BLU Pendidikan 2. 3. Penerimaan BLU di bidang pengelolaan Keuangan 4. Dll
INTEGRITAS; PROFESIONALISME; SINERGI; PELAYANAN; KESEMPURNAAN
11
ARAH KEBIJAKAN PNBP
Faktor‐Faktor Pendorong Optimalisasi PNBP : …SDM merupakan faktor penting yang perlu diupayakan….
Legal Reform
Administrative Reform
Institutional Reform
Human H Resources (Capacity Building)
IT Support
.
.
INTEGRITAS; PROFESIONALISME; SINERGI; PELAYANAN; KESEMPURNAAN
13
Parameter dalam Pengelolaan PNBP Potensi PNBP masih memiliki tantangan baik sisi regulasi, tarif dan pelayanan
Penerimaan Migas
SDA Non Migas
Lifting migas, Cost Recovery, Harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP), Nilai tukar Rupiah (Rp) terhadap US Dolar (US$) Kewajiban kontraktual
Pertambangan Umum Æ harga jual mineral dan batubara, volume mineral dan batubara luas wilayah kerja batubara, luas wilayah kerja, kurs, tarif. Perikanan Æ harga ikan, produktivitas kapal dan tarif dan tarif. Kehutanan Æ harga kayu, volume produksi kayu dan tarif. Panas Bumi Panas Bumi Æ NOI, produksi, harga, revenue, cost, setoran pemerintah dan komponen pajak.
INTEGRITAS; PROFESIONALISME; SINERGI; PELAYANAN; KESEMPURNAAN
Bagian Pemerintah atas Laba BUMN
PNBP K/L
Pay Out Ratio Jenis dan Tarif Laba atas Jenis Kepemilikan Saham PNBP Pemerintah Volume
14
JENIS TEMUAN BPK ATAS LKPP TERKAIT PENGELOLAAN PNBP PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA
PEMUNGUTAN PNBP
PENGGUNAAN LANGSUNG PNBP
PENYETORAN PNBP
PNBP KURANG DIPUNGUT
PNBP TERLAMBAT DISETOR
PNBP TIDAK
PNBP BELUM
DIPUNGUT
DISETOR
PNBP DIPUNGUT SESUAI PP DAN DIGUNAKAN LANGSUNG PNBP DIPUNGUT TANPA DASAR HUKUM DAN DIGUNAKAN LANGSUNG
TAHUN
JENIS TEMUAN
JUMLAH K/L
NILAI TEMUAN
2012
‐ PNBP terlambat/belum disetor, kurang/tidak dipungut, berindikasi setoran fiktif, fiktif dan digunakan langsung di luar mekanisme APBN terdapat penggunaan langsung atas penerimaan jasinonsi pada LPP RRI dan LPP TVRI serta PNBP atas penggunaan prasarana perkeretaapian/TAC pada PT Kereta Api Indonesi (PT KAI) (PT KAI) PNBP Terlambat/Belum Disetor Sebesar Rp361,41 Miliar, Kurang/Tidak Dipungut Sebesar Rp132,67 Miliar, Digunakan Langsung di Luar Mekanisme APBN Sebesar Rp304,53 Miliar serta Belum Dikelola Dengan Tertib Sebesar Rp317 86 Miliar dan USD28 24 Juta Rp317,86 Miliar dan USD28.24 Juta Pengelolaan PNBP Kementerian/Lembaga Belum Sesuai Ketentuan dan Penatausahaan Piutang PNBP Kurang Memadai
‐ 30 KL
‐ Rp384,98 miliar dan USD1 000 000 USD1,000,000
2013
2014
2015
INTEGRITAS; PROFESIONALISME; SINERGI; PELAYANAN; KESEMPURNAAN
LPP RRI Rp27,28 miliar, LPP TVRI Rp162,66, dan PT KAI Rp1,71 triliun 44 KL
Rp1,12 triliun dan USD28,24 Juta
26 KL
Rp2,75 triliun dan USD206.87
15
Langkah‐langkah yang Telah dan Akan Dilakukan : ……. Bidang Administrasi, Regulasi, Sistem Informasi……..
BIDANG ADMINISTRASI
BIDANG REGULASI
MEMINTA K/L UNTUK MEMBERIKAN SANKSI KEPADA PENGELOLA PNBP YANG TIDAK TERTIB
REVISI UU PNBP
MEMINTA K/L UNTUK MENGOPTIMALKAN FUNGSI ITJEN DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN
REVISI PP TARIF PNBP
MELAKUKAN SOSIALISASI PENGELOLAAN PNBP KEPADA K/L KEPADA K/L
MEMINTA BPKP UNTUK MEMERIKSA PENGELOLAAN PNBP PADA BEBERAPA K/L PNBP PADA BEBERAPA K/L
INTEGRITAS; PROFESIONALISME; SINERGI; PELAYANAN; KESEMPURNAAN
PERUMUSAN MEKANISME PENYETORAN PNBP SECARA BERKALA
BIDANG SISTEM INFORMASI SISTEM INFORMASI
PENYEMPURNAAN PENYEMPURNAAN APLIKASI TRPNBP DALAM PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN REALISASI PNBP
PEMBANGUNAN SISTEM APLIKASI BILLING PNBP ONLINE DALAM PENYETORAN PNBP
16
Upaya Penghapusan Potensi Pungutan Liar Setiap instansi yang terlibat dalam pengelolaan PNBP turut berperan dalam penghapusan potensi pungutan liar.
PERAN KEMENKEU •
•
•
Proses penyusunan tarif ‐ Melakukan Assessment terhadap pugutan, dikaitkan dengan kewenangan dengan mempertimbangkan prinsip efektif efisien ‐ Melibatkan banyak stakeholders ‐ Melalui proses harmonisasi untuk menghindari tumpang tindih pungutan Pembayaran Ke Kas Negara Æ Pembangunan sistem Pembayaran Online (MPN G2) ‐ Mengarahkan ke pembayaran cashless ‐ Mengurangi tatap muka ‐ Online realtime untuk mempercepat negara mendapatkan haknya ‐ Akses monitor bagi semua pihak terkait Aplikasi whistle blower Kemenkeu
PERAN K/L
PERAN INSTANSI PEMERIKSA
Penajaman SOP ‐ Meningkatkan waktu layanan untuk memperkecil kemungkinan fraud ‐ Membangun sistem layanan online ‐ Menginterkoneksikan dengan MPN G2 ‐ Melakukan review terhadap peraturan‐peraturan di tingkat teknis dan melakukan deregulasi untuk meningkatkan iklim investasi ‐ memberikan transparansi layanan (biaya/tarif, (biaya/tarif waktu, waktu Prosedur) dan menyediakan sarana pengaduan
⁻ Memperkuat Pengawasan terhadap pelaksanaan proses bisnis dan pelayanan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah pendampingan p g dan ⁻ Melakukan p asistensi kepada pengelola keuangan di Instansi Pemerintah ⁻ Melakukan review terhadap proses perencanaan anggaran dalam berbagai tahapnya ⁻ Memperkuat koordinasi dengan penegak hukum dalam rangka penindakan
INTEGRITAS; PROFESIONALISME; SINERGI; PELAYANAN; KESEMPURNAAN
17
Roadmap Pengelolaan PNBP 2015‐2019 a. Penyempurnaan regulasi di bidang PNBP (new regime of non tax revenue); Pelayanan K/L yang memungut PNBP semakin transparan, akuntabel, dan profesional (prime services); Tingkat kepatuhan instansi pengelola PNBP yang semakin tinggi (higher compliance level); Perubahan paradigma dalam penyusunan tarif dari semula tariff costing menjadi tariff analyst Perubahan paradigma dalam penyusunan ijin penggunaan dari semula cost allocation menjadi cost‐sharing analyst
b. Kebijakan pengelolaan PNBP secara terpadu (one‐gate policy); Harmonisasi kebijakan PNBP, khususnya yang terkait dengan aset dan BLU Pengembangan kelembagaan regulator PNBP (one‐stop service)
c. Pengelolaan PNBP sumber daya alam yang lebih mendukung pembangunan berkelanjutan (sustainable development) d. Pemanfaatan riset di bidang PNBP dalam rangka perumusan kebijakan PNBP (research based policy); e. Pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi dalam rangka peningkatan efektivitas kebijakan PNBP (information technology based policy) f. Peningkatan edukasi stakeholoders terhadap PNBP (non‐tax revenue awareness)
Roadmap Pengelolaan PNBP 2020‐2024 a.
b. c. d. e. f. g.
Segmentasi kebijakan tarif dalam rangka memperkuat peran negara guna melindungi hajat hidup orang banyak (down‐to‐earth tariff policy); Zero tariff Æ untuk kebutuhan dasar (basic needs) yang kebutuhan pendanaannya lebih terprediksi (manageable). Minimum tariffÆ untuk kebutuhan dasar khusunya yang terkait kesehatan dan pendidikan Optimum tariffÆ untuk pemanfaatan sumber daya alam dan aset Tingkat kepatuhan instansi pengelola PNBP mendekati seratus persen (towards full compliance) Peningkatan peran strategis regulator PNBP dalam menjaga kepatuhan di bid bidang PNBP (law (l enforcement) f t) Peningkatan sinergi kebijakan pengelolaan PNBP SDA dengan kebijakan energi nasional (non tax revenue and energy policy sinergy) Peningkatan g PNBP dari p pemanfaatan aset negara g ((idle asset empowerment) p ) Peningkatan hak negara terkait kompensasi pengelolaan sumber daya alam (feasible compensation) Peningkatan riset di bidang PNBP dalam mendukung perumusan kebijakan PNBP (research based policy enhancement).
Terima Kasih
DIREKTORAT PNBP PNBP, DITJEN ANGGARAN ANGGARAN, KEMENTERIAN KEUANGAN GED. SUTIKNO SLAMET LT. 16, JL. DR. WAHIDIN NO. 1, JAKARTA TELP: (021) 34357759, FAKS: (021) 3811379, SITUS: www.anggaran.depkeu.go.id
