Kerugian Keuangan Negara. Tahap-tahap berkenaan dengan kerugian keuangan negara Menghitung kerugian keuangan negara

Kerugian Keuangan Negara • Tahap-tahap berkenaan dengan

kerugian keuangan negara • Menghitung kerugian keuangan negara

Tahap-tahap Berkenaan dengan Kerugian Keuangan Negara

Akuntansi Forensik & Audit Investigasi

Tahap-tahap Berkenaan Dengan Kerugian Keuangan Negara 1. 2. 3. 4.

Menentukan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara; Menghitung besarnya kerugian keuangan negara tersebut, jika ada; Menetapkan kerugian keuangan negara; Menetapkan pembayaran uang pengganti


Tahap 1: Menentukan ada tidaknya Kerugian Keuangan Negara  Penyelidik merumuskan perbuatan melawan  

  

hukumnya / merumuskan tindak pidana korupsi Analisa fakta-fakta hukum Peluang untuk memenangkan perkara di pengadilan  kekuatan bukti yang disajikan Menentukan apakah adanya kerugian negara Bersama dengan akuntan forensik menghitung besarnya kerugian negara tersebut Proses berlangsung terus sampai siap dengan penuntutan di pengadilan (sbg ilustrasi pola lidik yg diterapkan kepolisian dan rumusan TPK disajikan dlm slide berikut)


Wilayah Ahli Hukum

- LENGKAPI BUKTI - CARI TSK LAIN

LIDIK

DILAPORKAN

TINDAK

LP MODEL B

SIDIK RIKSA

- KORBAN - ORG LAIN / PELAPOR

DITANDA TANGANI OLEH PELAPOR

BERKAS

JPU

RAH KARA LIDIK

PERISTIWA

POLA : CARI BUKTI PERMULAAN

INFO - ORG LAIN

TINDAK

TERTUTUP (INFORMAL)

LIDIK

* OBSERVASI

SIDIK RIKSA

THD ORG THD BENDA THD TMPT THD KEJAH.

DITEMUKAN BUKTI PERMULAAN YG CUKUP

LP MODEL A

KIRIM INST.LAIN

KETAT

GABUNGAN COVER NAMA COVER JOB COVER STORY

RAH KARA

DIBUAT & DITANGANI PETUGAS/ PENYELIDIK

* INTEVIEW ( SCR TERTUTUP ) * SURVELIANCE MOBIL TETAP LONGGAR

- LEMBAGA GO/NGO/LSM - MEDIA MASSA * UNDERCOVER - SURAT ANONIM/ KALENG - DLL.

BERKAS

TIDAK DITEMUKAN

JAWAB TERTULIS

TERBUKA (FORMAL)

POLA : - OBSERVASI Akuntansi Forensik & Audit Investigasi

Diambil dari Yose Rizal

- INTERWIEW ( DATANGI ) - PRESENTASI / PEMAPARAN (2008)

Rumusan Tindak Pidana Korupsi Delik yg terkait dg kerugian Pasal 2(1); 3 keuangan negara Delik pemberian sesuatu/janji Ps 5(1) a,b; Ps 13; Ps, 5(2); Ps 12 a,b; Ps 11; Ps 6(1) a,b; kpd Peg Neg/PN (Penyuapan)‫ ‏‬Ps 6(2); Ps 12 c,d Delik Penggelapan dalam Pasal 8; 9; 10 a,b,c Jabatan Delik Perbuatan Pemerasan Pasal 12 huruf e,f,g 7 (1) huruf a,b,c,d; Delik Perbuatan Curang Pasal Ps 7 (2); Ps 12 huruf h

Delik-delik yg diadopsi dari KUHP (berasal dari pasal 1 ayat 1 sub c UU no. 31/99 jo UU no20/01)

Delik Benturan kepentingan Pasal 12 huruf i dalam Pengadaan Delik Gratifikasi Pasal 12B jo Pasal 12C

Tindak Pidana yang Terkait dengan TPK, al:  Merintangi Proses Pemeriksaan Perkara Korupsi – Psl. 21  Pemegang Rahasia Jabatan yang Tidak Memberikan Keterangan Atau Memberikan Keterangan Palsu – Psl. 22 Jo Psl. 36  Saksi yang Membuka Identitas Pelapor – Psl. 24 Jo Psl. 31 Akuntansi Forensik & Audit Investigasi

Diambil dari Chesna (2008)

Tahap 2: Menghitung Kerugian Keuangan Negara  Yang dapat melakukan adalah Ahli, menurut  KUHAP - seorang yang memiliki keahlian khusus

tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (pribadi)  misal, akuntan forensik  UU No 15 2006 tentang BPK – BPK (lembaga)  UU No 31 1999 jo UU 20 2001  ahli di bidang keuangan negara,praktisi di bidang audit  Tahap 1 dan 2 berjalan secara interaktif dan

reiterative


Wilayah Akuntan/Auditor/Akuntan Forensik

Output Tahap 1 dan 2  Bukti dan barang bukti yg dihimpun dalam tahap 1 dan 2

digunakan untuk memutuskan:  Mengumpulkan bukti dan barang bukti tambahan;  Mengupayakan pemulihan kerugian keuangan negara melalui jalur perdata atau hukum administratif (meskipun tidak terdapat cukup bukti spt diuraikan di bawah)  Menghentikan penyelidikan (KPK) atau penyelidikan/penyidikan (kepolisian dan kejaksaan)  Apabila Tidak Terdapat Cukup Bukti, tetapi secara nyata telah ada kerugian keuangan negara  Hentikan Penyelidikan / Penyidikan  Menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan ke Jaksa Pengacara Negara  Gugatan Perdata  Menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan ke Instansi yang Dirugikan  Gugatan


Tahap 3: Menetapkan Kerugian Keuangan Negara  Merupakan putusan majelis hakim.

 Putusan majelis dilakukan di  Pengadilan Negeri;  Pengadilan Tinggi dan  Mahkamah Agung.


Tahap 4: Menetapkan Besarnya Uang Pengganti  Tahap ini bisa ada bisa tidak ada;

 Berhubungan dengan pemidanaan dalam TPK  Pidana pokok -> Tabel 1.8  Pidana tambahan  Perampasan barang bergerak (berwujud dan tidak

berwujud) atau barang tidak bergerak yang digunakan atau diperoleh dari TPK  Pembayaran uang pengganti yg maksimal sama dengan harta yang diperoleh dari TPK  Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan maks 1 tahun  Pencabutan seluruh/sebagian hak-hak tertentu atau keuntungan tertentu yg telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana Akuntansi Forensik & Audit Investigasi

Menghitung Kerugian Keuangan Negara


Menghitung Kerugian Keuangan Negara  Pembakuan / Standarisasi Penghitungan Keuangan

Negara  Kesamaan bentuk kerugian keuangan negara yang beraneka

ragam  Perbedaan tingkat kerumitan dalam merumuskan tindak pidana korupsi


Kerugian Keuangan Negara - Aset  Pengadaan Barang (dan Jasa)  Bentuk dasar pembayaran yang melebihi jumlah seharusnya Markup untuk barang yang spesifikasinya sudah sesuai dengan dokumen  Harga sesuai dengan kontrak, namun barang kualitas lebih rendah  Terms of Delivery beda, namun Terms of Payments tetap 

 Pelepasan Aset  Penjualan aset dilakukan dengan nilai “buku”  Penjualan tanah dan bangunan diatur melalui NJOP  Ruislag tanah dan bangunan milik negara dengan aset lain  Pelepasan hak negara untuk menagih Akuntansi Forensik & Audit Investigasi

Kerugian Keuangan Negara - Aset  Pemanfaatan Aset  Aset negara yang belum dimanfaatkan secara penuh –

pemanfaatan oleh pihak ketiga berupa sewa, kerjasama operasional, dll Negara tidak memperoleh imbalan yang layak menurut harga pasar  Negara dapat kehilangan aset, jika aset tersebut dijadikan jaminan 

 Penempatan Aset  Kesengajaan menempatkan dana-dana milik negara pada

investasi yang tidak seimbang risk-reward nya  Umumnya didukung oleh segala dokumen hukum yang lengkap dan sah Imbalan yang tidak sesuai dengan risiko  Jumlah pokok yang ditanamkan  Dana talangan yang harus ditanggung 


Kerugian Keuangan Negara - Aset  Kredit Macet  Kredit diberikan dengan melanggar rambu-rambu

perkreditan, baik yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maupun oleh bank tersebut


Kerugian Keuangan Negara - Kewajiban  Perikatan yang Menimbulkan Kewajiban Nyata  Menciptakan transaksi fiktif yang menyerupai transaksi normal

lainnya, dengan dokumentasi yang terlihat seakan-akan transaksi ini sah 

Jumlah kerugian keuangan negara adalah sebesar jumlah pokok kewajiban plus bunga (jika ada)

 Berasal dari Kewajiban Bersyarat  Perikatan yang meminta jaminan dari induk perusahaan 

Jumlah kerugian keuangan negara adalah sebesar jumlah pokok kewajiban plus bunga sejak berubah menjadi kewajiban nyata sampai dengan pengembalian dana

 Berasal dari Kewajiban Tersembunyi  Aliran dana yang diduga untuk membantu mantan pejabatnya

mengatasi masalah hukum  menciptakan aset


Kerugian Keuangan Negara - Penerimaan  Wajib pajak tidak menyetor kewajibannya

 Penerimaan negara tidak disetor penuh oleh

pejabat yang bertanggung jawab  Pengurangan pendapatan negara yang dinikmati

oleh pribadi pejabat  adanya diskon


Kerugian Keuangan Negara Pengeluaran  Kegiatan fiktif  Kegiatan yang sudah dicantumkan dalam Anggaran tidak dilaksanakan, tetapi dilaporkan seolah-olah sudah dilaksanakan

 Pengeluaran berdasarkan ketentuan yang sudah

tidak berlaku  Pengeluaran lebih cepat


Pohon Kerugian Keuangan Negara R

E

A

L

PENERIMAAN (RECEIPT )

PENGELUARAN (EXPENDITURE)

ASET (ASSET)

KEWAJIBAN (LIABILITIES)

Wajib bayar tidak setor

Kegiatan fiktif

Pengadaan barang

Kewajiban nyata

Pelepasan

W ajib pungut tidak setor

Potongan penerimaan

Perundangan tidak berlaku lagi

Pengeluaran lebih cepat


aset

Pelepasan

aset

Pelepasan

aset

Kredit

macet

Kewajiban bersyarat menjadi nyata

Kewajiban tersembunyi

Pola Perhitungan Kerugian Keuangan Negara  Kerugian Total  Seluruh jumlah yang dibayarkan dinyatakan sebagai kerugian keuangan

negara  Kerugian Total dengan Penyesuaian  Kerugian total ditambah dengan penyesuaian yang akan menambah nilai kerugian total  Kerugian Bersih  Kerugian total ditambah dengan penyesuaian yang akan mengurangi nilai kerugian total  Contoh: kasus korupsi Prof Nazaruddin Sjamsoedin, Ketua Komisi

Pemilihan Umum.  KPK, Jaksa KPK, dan Pengadilan Tipikor: kerugian keuangan negara: Rp14,8

miliar (dana yang dikeluarkan untuk membeli polis PT Asuransi Bumi Putra Muda 1967 sebagai pertanggungan semua pekerja KPU di seluruh Indonesia dalam melaksanakan tugas penyelenggaran rangkaian Pemilu 2004), dikurangi klaim yang dibayarkan asuransi: Rp607 juta.


Pola Perhitungan Kerugian Keuangan Negara  Harga Wajar  Harga wajar ditentukan dengan menggunakan kriteria “arm’s length

transactions”  Pendekatan harga wajar menggunakan harga-harga yang dapat dijadikan sebagai pembanding  

Harga penawaran dari peserta tender Catatan harga pasar

 Contoh: Penjualan very large crude carrier (VLCC) Pertamina dalam

lelang yang dimenangkan Frontline Ltd.  Menurut KPPU harga jual itu jauh lebih rendah daripada harga pasar saat itu

(Juli 2004), yang berkisar antara US$ 102-110 juta per unit dan US$ 204-240 juta untuk dua unit.  Potensi penerimaan negara yang hilang dari selisih harga mencapai US$ 20-50 juta atau sekitar Rp 180 miliar-Rp 504 miliar.

 Harga Pokok  Harga pokok harus disesuaikan, karena tidak sama dengan harga jual  Harga pokok dan margin keuntungan berbeda untuk tiap perusahaan


Pola Perhitungan Kerugian Keuangan Negara  Harga Perkiraan Sendiri  Dihitung dengan pengetahuan dan keahlian mengenai

barang/jasa yang ditenderkan dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan  

  

Harga pasar setempat Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi Daftar biaya yang dikeluarkan oleh agen tunggal Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi berwenang

 Harga bukan termasuk arm’s length transaction

 Penggunaan Appraiser  Khususnya pada transaksi ruilslag Akuntansi Forensik & Audit Investigasi

Pola Perhitungan Kerugian Keuangan Negara  Opportunity Cost

 Bunga sebagai Unsur Kerugian Keuangan Negara


Statistik Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara  Kerugian keseluruhan (total loss) dengan beberapa    

penyesuaian : 3 kasus Selisih antara harga pokok dengan harga pokok pembelian atau harga pokok produksi : 5 kasus Selisih antara harga kontrak dengan harga atau nilai pembanding tertentu : 4 kasus Penerimaan yang menjadi hak negara tapi tidak disetorkan ke Kas Negara : 2 kasus Pengeluaran yang tidak sesuai anggaran, digunakan untuk kepentingan pribadi atau pihakpihak tertentu : 1 kasus


Example: Great River Menghitung Kerugian Keuangan Negara


Permasalahan bermula saat Great River menerbitkan obligasi I pada Oktober 2003. Obligasi senilai Rp 300 miliar itu jatuh tempo pada 13 Oktober 2008. Bertindak sebagai wali amanat adalah Bank Mandiri. Namun, pada 13 Januari 2005, Great River belum membayar kupon bunga kelima senilai Rp 11 miliar. Manajemen beralasan, perseroan mengalami kesulitan arus kas. Penyebabnya, pada 20 Januari 2005, perseroan harus mempersiapkan penyisihan dana (sinking fund) Rp 17 miliar untuk obligasi anak perusahaan. Obligasi dimaksud adalah obligasi Inti Fasindo Rp100 miliar yang diterbitkan pada 2002. Selain utang obligasi, Great River juga memiliki utang kepada Bank Mandiri senilai Rp250 miliar. Utang itu terdiri dari obligasi Great River senilai Rp 50 miliar dan pinjaman senilai Rp 200 miliar.

TEMPO Interaktif Selasa, 01 Maret 2005 | Empat Petinggi Bank Mandiri Diperiksa; Kasus Kredit Macet PT Great River International

Akuntansi

Tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) kemarin kembali memeriksa sejumlah petinggi Bank Mandiri sehubungan dengan dugaan kredit macet PT Great River International di bank tersebut. Mereka yang dipanggil itu adalah Omar S. Anwar (direktur consumer banking Bank Mandiri), Taufik Hidayat P.J.S. (department head III CRG Bank Mandiri), Andreas Susetyo (information technology Bank Mandiri), dan Alexander Roemoekoy (mantan group head credit recovery Bank Mandiri). Omar dkk dipanggil sebagai saksi. Materi pertanyaan menyangkut pembelian obligasi PT Great River International (GRI) senilai Rp 50 miliar. Materi lainnya adalah pemberian/penggunaan fasilitas cash loan dan non-cash loan dari PT Bank Mandiri kepada perusahaan tersebut. Pemeriksaan lancar. Semua saksi menjawab seluruh pertanyaan penyidik, kata Kapuspenkum Masyhudi Ridwan di gedung Kejagung, Jakarta, kemarin. Tim penyidik beranggota enam jaksa. Mereka adalah Hasan Madani, Radja Nafrizal, Bima Suprayoga, Evi Kholis, Adi Prabowo, dan Bambang. Menurut dia, dengan pemeriksaan tersebut, sampai sekarang telah diperiksa 21 saksi. Penyidik menduga, dalam kasus itu, potensi kerugian Rp 265 miliar. Sejauh ini, penyidik belum menentukan tersangkanya, jelas jaksa senior kelahiran Tulungagung, Jawa Timur, itu. Dari catatan Puspenkum Kejagung, kasus itu berawal dari langkah Bank Mandiri membeli obligasi GRI seharga Rp 50 miliar dan memberikan fasilitas kredit kepada perusahaan itu sebesar Rp 212,120 juta (1 USD = Rp 9.400). Langkah itu diduga melawan hukum. Sebab, obligasi tersebut default dan kreditnya&macet. Sumber: Jawa Pos, 8 Februari 2006 Forensik Audit Investigasi

Berapa Kerugian Keuangan?  Fakta:  26% dana obligasi tidak digunakan sesuai dengan rencana penggunaan;  60% pinjaman tidak digunakan sesuai dengan PK  Berapa kerugian keuangan negara? – Bahan

diskusi..  Seluruh pinjaman yang diberikan bank – total loss?  Seluruh pinjaman bank yang diberikan ditambah bunga

– total loss dengan penyesuaian, bunga sebagai unsur kerugian?  Seluruh pinjaman bank yang diberikan bank dikurangi dengan nilai recovery dari penjualan aset – net loss?  Hanya porsi yang tidak sesuai dengan yang semestinya? Akuntansi Forensik & Audit Investigasi

Referensi  Tuanakotta, Theodorus M. (2009). Menghitung Kerugian Keuangan

Negara dalam TIndak Pidana Korupsi  Anwar, Chesna F, Direktur Pengawasan Internal KPK (2008). Pengawasan Internal Komisi Pemberantasan Korupsi, materi yang disampaikan pada acara Rapat Koordinasi Sektoral Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia 20 Nopember 2008  Brigjen Drs. Yose Rizal, M.Si, (2008) Strategi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Kepolisian.


Kerugian Keuangan Negara. Tahap-tahap berkenaan dengan kerugian keuangan negara Menghitung kerugian keuangan negara

Recommend Documents