PENGARUH PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3 No.1 Tahun 2015)

PENGARUH PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG 1Made

1

Budi Sastra Wiguna, Gede Adi Yuniartha, 2 Nyoman Ari Surya Darmawan Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

e-mail: {[email protected], [email protected], [email protected]}@undiksha.ac.id Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap kinerja Pemerintah Daerah, (2) pengaruh akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah terhadap kinerja Pemerintah Daerah, (3) Untuk mengetahui pengaruh transparansi pengelolaan Keuangan Daerah terhadap kinerja Pemerintah Daerah, dan (4) pengaruh pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Keuangan Daerah terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Penelitian ini dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Buleleng dengan jumlah Populasi sebanyak 52 Orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Non probability Sampling sehingga yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah bidang pengawasan dan bidang auditor sebesar 34 Orang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah jenis data kuantitatif dan kualitatif sedangkan sumber datanya adalah sumber data primer. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dokumentasi dan kuisioner. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS versi 21.00 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, (2) akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, (3) transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, (4) pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Kata Kunci

: Pengawasan, Akuntabilitas, Transparansi, Kinerja

Abstract This study was aimed at finding out (1) the effect of local finance supervision on Local Government performance, (2) the effect of local finance management accountability on Local Government performance, (3) the effect of local finance management transparency on Local Government performance, and (4) the effect of local finance supervision, local finance management accountability and local finance management transparency on Local Government performance. This study was conducted in the Inspectorate of Buleleng Regency using a population of 52 people. The sampling technique used was non probability sampling technique which produced a sample in the supervision sector and auditor sector with the total of 34 people. The data used in the supervision sector were of quantitative and qualitative types and their source was a primary source. The data were collected using documentation and questionnaire. The data were analyzed using multiple regression analysis aided by SPSS program of version 21.00.

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3 No.1 Tahun 2015) The results showed that (1) the supervision of the local finance has a significant effect on the Local Government of Buleleng Regency performance. (2) Accountability in the finance management has a significant effect on the Local Government of Buleleng Regency performance, (3) Transparency in the finance management has a significant effect on the Local Government of Buleleng Regency performance, (4) the local finance supervision, accountability and transparency in the finance management have a significant effect on the Local Government of Buleleng Regency performance. Keywords: Supervision, Accountability, Transparency, Performance.

PENDAHULUAN Isu tentang kinerja pemerintah daerah dewasa ini menjadi sorotan publik karena belum menampakkan hasil yang baik yang dirasakan oleh rakyat. Rakyat menuntut pemerintahan mempunyai kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai perwujudan konsep otonomi daerah. Mahsun (2006) mengatakan bahwa kinerja itu sendiri adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Pemerintah dikatakan mempunyai kinerja baik apabila pemerintah tersebut mampu mengelola pemerintahan sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya secara keseluruhan. Kinerja instansi pemerintah berkaitan erat dengan pengawasan, akuntabilitas transparansi. memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang baik. Penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang ada terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan berpihak kepada rakyat. Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh sangat penting dilakukan, karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah (pusat) dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna (Halim, 2002). Pengawasan merupakan tindakan nyata dan paling efektif dalam mewujudkan kedisiplinan pegawai organisasi (Hasibuan, 2009). Selanjutnya Hasibuan (2009) menyatakan bahwa faktor- faktor yang mempengaruhi disiplin kerja seorang pegawai adalah tujuan

dan kemampuan, teladan pimpinan, balas jasa, keadilan, pengawasan melekat, sangsi hukum dan ketegasan. Pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam setiap pekerjaan. Sebab dengan adanya pengawasan yang baik maka sesuatu pekerjaan akan dapat berjalan lancar dan dapat menghasilkan suatu hasil kerja yang optimal. Semakin lancar kerja dan disertai pengawasan yang baik maka pekerjaan itu akan berhasil dengan baik. Dengan pengawasan yang baik akan mendorong pegawai lebih giat dalam bekerja dan menghasilkan kerja yang baik pula terlebih apabila menyelesaikan pekerjaannya dengan semangat yang baik. Di satu sisi akuntabilitas sangat diperlukan sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat. Akuntabilitas publik adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benarbenar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Salah satu prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan berprilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Aspek penting yang harus dipertimbangkan yaitu: 1) aspek legalitas penerimaan dan pengeluaran daerah bahwa setiap transaksi yang dilakukan harus dapar dilacak otoritas legalnya, 2) aspek pengelolaan (sterwarship) keuangan daerah secara abik, perlindungan asset fisik dan finansial mencegah terjadinya pemborosan dan salah urus. Untuk ini, perumusan kebijakan, bersamasama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik (Mardiasmo, 2006). Laporan keuangan pemerintah harus menyediakan informasi yang dapat dipakai


oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintahan dalam membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik. Akuntabilitas diartikan sebagai hubungan antara pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut. Dalam hal ini dibutuhkan juga pihak ketiga yang accountable untuk memberikan penjelasan atau alasan yang masuk akal terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan dan hasil usaha yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas dan pencapaian suatu tujuan tertentu. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada rakyat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya. Banyak penelitian dan pendapat yang mengatakan bahwa terdapat kaitan penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam meningkatkan kinerja pemerintahan yang baik. Rahmanurrasjid (2008) mengatakan penerapan azas akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengharuskan pemerintah memberikan pertanggung jawaban dan informasi kepada masyarakat terkait pengelolaan pemerintahan sehingga pemerintah berusaha untuk memberikan yang terbaik (kinerja terbaik) kepada masyarakat. Ismiarti (2013) menghasilkan temuan bahwa implementasi akuntabilitas pada pengelolaan keuangan daerah mampu meningkatkan kinerja. Werimon, Simson, Imam Ghozali, & M. Nasir (2007) mengatakan bahwa implementasi pengawasan dan akuntabilitas menyebabkan kontrol yang besar dari masyarakat menyebabkan pengelola pemerintahan akan bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada, dan pada akhirnya akan mampu menghasilkan kinerja pemerintahan dengan baik. Kantor Inspektorat di Kabupaten Buleleng memiliki fungsi dalam melakukan pengawasan kinerja pemerintahan daerah, dimana salah satu misi yang ingin dicapai adalah dengan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah. Kemudian fungsi lainnya adalah dengan melakukan pengawasan, pemeriksaan, penilaian dan

pengusutan atas dua asas, yaitu : 1) asas Dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertical tingkat atasnya kepada pejabatpejabat di daerah, dan 2) asas Desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya, sehingga untuk menunjang pelaksanaan tenaga pengawasan maka digunakan tenaga pengawas atau pembantu pengawasan, yang dilakukan oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Buleleng. Sekretariat Inspektorat Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam upaya menerapkan dan memantapkan pelaksanaan pengawasan fungsional kepada segenap komponen yang ada dalam organisasi lingkup kerjanya untuk memikirkan dan mengemban tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaikbaiknya agar dapat memberikan nilai kontribusi dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik mungkin. Dengan demikian diharapkan dapat mengendalikan segala bentuk kegiatan kerja sehingga dapat terlaksana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan Berdasarkan peranan pengawasan pada Inspektorat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, Kabupaten Buleleng tersebut di atas, maka keberadaan Badan Pengawasan Daerah merupakan instansi vertical dari Badan Pengawasan yang ditugaskan di Kabupaten sebagai aparat pengawasan umum, dan dalam melakukan pengawasan tugas-tugas administratif maupun operasional diperlukan adanya mekanisme kerja, baik sebagai pembantu Bupati dalam pelaksanaan pengawasan maupun kedudukannya sebagai instansi vertikal yang bertanggung jawab kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng. Namun permasalahan yang terjadi bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan belum dilakukan secara efektif, alasannya karena pelaksanaan kinerja pemerintahan selama ini belum sesuai dengan yang direncanakan, di mana dapat dilihat pelaksanaan pengawasan tidak tepat waktu, hal ini disebabkan karena adanya keterlambatan dalam pengumpulan data yang akan digunakan dalam pemeriksaan dan selain itu dalam pemeriksaan belum dapat


diputuskan bidang-bidang penyimpangan yang sering kali terjadi penyelewengan pemerintahan daerah, khususnya di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan data di Kabupaten Buleleng, diketahui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng, Bali, tahun 2014 dirancang mengalami defisit senilai Rp137,435 miliar. Dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja, Rabu 20 November 2013, anggaran pendapatan tahun 2014 sebesar Rp 1.460.391.461.761. Sedangkan anggaran belanja mencapai Rp 1.597.826.461.761 sehingga ada selisih Rp 137,435 miliar (www.antarabali.com). Jadi, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari inspektorat Kabupaten Buleleng sebagai lembaga pengawasan internal di bawah Bupati agar tidak terjadinya pemborosan dan kebocoran anggaran dan perlunya akuntabilitas publik sehingga kinerja pemerintah daerah dalam Hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bisa meningkat. Berbagai argumen di atas memberikan pemahaman betapa pentingnya melaksanakan pengawasan dan akuntabilitas dalam peningkatan kinerja pemerintahan. Penelitian ini akan menganalisis implementasi pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengaruhnya terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Buleleng. Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng yang akan dilihat adalah kinerja seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada. Penelitian ini melihat implementasi pengawasan, akuntabilitas dan transparansi tetapi pada pengelolaan keuangan yang dikaitkan dengan kinerja pemerintah Kabupaten Buleleng. Adapun permasalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah pertama, Apakah terdapat Apakah terdapat pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap kinerja Pemerintah Daerah, kedua Apakah terdapat pengaruh akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah terhadap kinerja Pemerintah Daerah, ketiga, Apakah terdapat pengaruh transparansi pengelolaan Keuangan Daerah terhadap kinerja Pemerintah Daerah, keempat Apakah terdapat pengaruh pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas

dan transparansi pengelolaan Keuangan Daerah terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : pertama, pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap kinerja Pemerintah Daerah, kedua pengaruh akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah terhadap kinerja Pemerintah Daerah, ketiga pengaruh transparansi pengelolaan Keuangan Daerah terhadap kinerja Pemerintah Daerah, keempat pengaruh pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Keuangan Daerah terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Manfaat penelitian ini adalah Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengetahuan ilmu akuntansi, khususnya berkaitan dengan pengawasan, akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah dalam rangka meningkatkan kinerja, kemudian manfaat praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman serta wawasan yang telah didapat melalui teori-teori yang telah diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan dan Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam bidang akuntansi sektor publik berkaitan dengan pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Kaitan antara pengawasan dengan kinerja juga dapat dilihat dari pendapat Menzeis (dikutip oleh Rahayu, 2008), yang menyatakan bahwa kinerja dapat ditingkatkan dengan pengawasan yang baik, pemimpin harus mempunyai sistem pengawasan yang ia perlukan untuk mengarahkan para bawahannya dengan tepat. Berdasarkan uraian dapat dirumuskan hipotesis pertama, yaitu : H1 : Pengawasan pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggung jawaban pemerintah atas seluruh aktivitas yang dilakukan, bukan hanya aktivitas finansialnya saja. Konsep ini menekankan bahwa laporan keuangan pemerintah sebagai


wujud pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan pemerintahan (kinerjanya) harus dapat memberikan informasi yang dibutuhkan para pemakai dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik (Halim, 2002). Berdasarkan uraian dapat dirumuskan hipotesis Kedua, yaitu : H2 : Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Menurut Garini (2011) menyatakan Transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Perwujudan transparansi sebagai amanat peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pemerintahan telah memberikan tekanan kepada aparatur pengelola pemerintahan untuk membuka diri terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi seluas-luasnya dengan benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Alasan ini akan menjadikan aparatur pemerintah akan menampilkan kinerja terbaiknya dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sehingga dia akan bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dengan sendirinya kinerja pemerintah daerah juga akan baik. Berdasarkan uraian dapat dirumuskan hipotesis Ketiga, yaitu : H3 : Transparansi pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Menzeis (dikutip oleh Rahayu, 2008), yang menyatakan bahwa kinerja dapat ditingkatkan dengan pengawasan yang baik, pemimpin harus mempunyai sistem pengawasan yang ia perlukan untuk mengarahkan para bawahannya dengan tepat. Garnita (2008) melakukan penelitian tentang Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah, hasilnya menunjukkan bahwa akuntabilitas terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengukuran kinerja instansi pemerintah. Penerapan azas transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah secara benar, jujur dan tidak diskriminatif Kondisi yang mengharuskan pemerintah memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat

terkait pengelolaan pemerintahan secara tidak langsung pengelola pemerintahan berusaha untuk memberikan yang terbaik (kinerja terbaik) kepada masyarakat dengan meningkatkan pencapaian tujuan pemerintah sesuai dengan visi dan misi (Rahmanurrasjid, 2008). Berdasarkan hal tersebut maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut. H4 : Pengawasan, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah. METODE PENELITIAN Rancangan penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif kualitatif yang termasuk dalam jenis penelitian eksperimen yaitu satu penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat yang merupakan penelitian kausal atau sebab akibat. Sugiyono (2012:7). Penelitian ini mencari pengaruh pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah baik secara simultan maupun parsial terhadap kinerja Pemerintah Daerah, di mana fungsi pengawasan dan akuntabilitas publik dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Buleleng. Lokasi penelitian ini adalah di Inspektorat Kabupaten Buleleng yang beralamat di jalan Kresna No 3 Singaraja. Subjek penelitian ini adalah seluruh pegawai Inspektorat kabupaten Buleleng sebagai badan pengawas yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati sedangkan objek penelitian ini adalah pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Keuangan Daerah dan kinerja Pemerintah Daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai Inspektorat Kabupaten Buleleng yang berjumlah 52 orang (sumber bagian Administrasi Pegawai, 2015). Teknik pengambilan sampel Nonprobability Sampling adalah sampling purposive yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang melibatkan hanya pada bidang tertentu seperti bidang pengawasan dan auditor. Hal ini sesuai dengan permasalahan yang diangkat yaitu berkaitan dengan pengawasan pengelolaan keuangan, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan


keuangan terhadap kinerja Pemerintah Daerah sehingga yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah bidang pengawasan yang berjumlah 25 orang dan bidang auditor yang berjulah 9 orang. Jadi jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 34 Orang. Jenis data yang digunakan dalam peelitian ini adalah jenis data kuantitatif dan jenis data kualitatif. Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan adalah data primer, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan kuesioner. Selanjutnya intrumen penelitian yang digunakan akan diuji dengan menggunakan uji validitas dan uji uji reliabilitas. Metode analisis data yang digunakan adalah pertama, Uji Asumsi Klasik yang terdiri atas uji linieritas, uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji

heteroskedastisitas. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan Analisis Regresi linier Berganda, Analisis Determinasi, Analisis Uji T-Test dan, Analisis Uji F-Test. HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Statistik Deskriptif Berdasarkan pengumpulan data di lapangan dengan menggunakan metode kuesioner berkaitan dengan pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan tarnaparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Buleleng maka dilakukan analisis statistik deskriptif menggunakan bantuan SPSS Versi 21.0 yang dapat ditampilkan pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 1 Statistik Deskriptif X1

X3

Y

Mean Std. Error of Mean

34 0 24,1765 ,77330

34 0 28,2647 ,91366

34 0 11,9706 ,42111

34 0 25,0000 ,68729

Median Mode Std. Deviation Variance Range Minimum Maximum Sum

24,0000 28,00 4,50905 20,332 17,00 13,00 30,00 822,00

29,0000 28,00a 5,32751 28,382 18,00 17,00 35,00 961,00

13,0000 13,00 2,45549 6,029 8,00 7,00 15,00 407,00

25,5000 25,00 4,00757 16,061 14,00 16,00 30,00 850,00

N

Valid Missing

X2

Berdasarkan tabel 1 dapat dijelaskan bahwa sampel yang digunakan adalah sebesar 34 responden dengan nilai ratarata atau Mean untuk variabel pengawasan sebesar 24,1765, variabel akuntabilitas sebesar 28,2647, variabel transparansi sebesar 11,9707 dan kinerja sebesar 25. Nilai yang menunjukkan tingkat derajat variasi masing-masing variabel dapat ditunjukkan pada nilai standar deviasi yaitu pengawasan sebesar sebesar 4,509, akuntabilitas sebesar 5,327, transparansi sebesar 2,455 dan kinerja sebesar 4,007

dengan nilai variance yang digunakan untuk mengetahui tingkat penyebaran atau variasi data masing-masing variabel adalah sebesar X1 sebesar 20,332, X2 sebesar 28,382, X3 sebesar 6,029 dan Y sebesar 16,061. Rentangan nilai masing-masing variabel yang ditunjukkan dengan nilai Range adalah 17, 18, 8 dan 14. Uji Asumsi Klasik Hasil pengujian normalitas data menunjukkan nilai kolmogorov-smirnov sebesar 0,403 dan tidak signifikan pada 0.05


(0,403 > 0,05) menunjukkan bahwa residual terdistribusi secara normal sehingga model regresi yang natinya dibuat dapat diterima dan bisa dilakukan analisis selanjutnya. Pengujian Heteroskedastisitas dilakukan dalam sebuah model regresi, dengan tujuan bahwa apakah suatu regresi tersebut terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain dimana hasilnya dapat ditampilkan sebagai berikut.

Berdasarkan grafik scatterplot yang disajikan di atas dapat diketahui bahwa, penyebaran titik-titik tersebar secara merata dibawah dan di atas angka nol. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam model regresi tidak terdapat masalah heterokedastisitas. Selanjutnya Hasil pengujian multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai tolerance berada diatas nilai 0,10 dan nilai VIF dibah 10. Hal ini menunjukkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat multikolonieritas. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah (X1) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Y) Berdasarkan dengan hasil perhitungan analisis regresi dengan menggunakan program SPSS versi 21.0 For Windows terkait dengan variabel yang diteliti yaitu pengaruh pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap Kinerja pemerintah daerah dapat disajikan dalam tabel berikut.

Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Scatterplot) Tabel 2. Hasil Analisis Regresi

Model

Unstandardized Coefficients Std. B Error 4,417 1,453 ,285 ,111 ,187 ,085 ,703 ,215

(Constant) X1 X2 X3 Adjust R Square F-Hitung Sig. F Sumber : data primer (data diolah)

Berdasarkan hasil pengolahan data pada penelitian ini ditentukan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut. Y = 4,417 + 0,285 (X1) + 0,187 (X2) + 0,703 (X3) Y = 4,417 + 0,285 (Pengawasan Keuangan Daerah) + 0,187 (Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah) + 0,703 (Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah) Pertama, dari persamaan regresi linier berganda tersebut diatas dapat

Standardized Coefficients

T

Sig.

D

3,039 2,572 2,212 3,263

,005 ,015 ,035 ,003

,281 ,210 ,389

F

Beta ,320 ,249 ,431

,880 73,578 ,000b diketahui bahwa koefisien regresi dari variabel Pengawasan Keuangan Daerah sebesar 0,285 dan bertanda positif yang berarti bahwa apabila terjadi peningkatan Pengawasan Keuangan Daerah sebesar satu, maka akan menyebabkan meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah sebesar 0,285 dengan nilai koefisien determinasi sebesar 28,1% lebih lanjut Mengacu pada hasil tabel diatas, diketahui bahwa nilai t-hitung > t-tabel (2,572 > 1,694) dengan nilai probability ( = 5%) =0,015 dibawah 0,05. Hal ini berarti Ha


dapat diterima dan Ho ditolak sehingga “Pengawasan pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah.”. Kedua, koefisien regresi dari variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 0,187 dan bertanda positif yang berarti bahwa apabila terjadi peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar satu, maka akan menyebabkan meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah sebesar 0,187 dengan nilai koefisien determinasi sebesar 21,0% Selanjutnya mengacu pada hasil tabel diatas, diketahui bahwa nilai t-hitung > t-tabel (2,212 > 1,694) dengan nilai probability ( = 5%) =0,035 dibawah 0,05. Hal ini berarti Ha dapat diterima dan Ho ditolak sehingga “Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng”. Ketiga, koefisien regresi dari variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 0,683 dan bertanda positif yang berarti bahwa apabila terjadi peningkatan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar satu, maka akan menyebabkan meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah sebesar 0,683 dengan nilai koefisien determinasi sebesar 38,9%. Selanjutnya mengacu pada hasil tabel diatas, diketahui bahwa nilai t-hitung > t-tabel (3,263 > 1,694) dengan nilai probability ( = 5%) =0,003 dibawah 0,05. Hal ini berarti Ha dapat diterima dan Ho ditolak sehingga “Transparansi pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng”. Keempat, nilai konstan untuk Kinerja Pemerintah Daerah adalah sebesar 4,417, ini berarti bahwa apabila Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah bersifat konstan atau tetap maka Kinerja Pemerintah Daerah adalah sebesar 4,417, tetapi apabila keseluruhan nilai koefisien variabel bebas yang terdiri dari Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah ditingkatkan satu, maka akan menyebabkan meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah sebesar 5,592 dengan

nilai koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai R square yaitu sebesar 88,0% Selanjutnya Hasil penguji hipotesis dengan menggunakan F-Test dapat diambil kesimpulan bahwa F hitung > F tabel (73,578 > 3,305) dengan α = 0,000 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Ini berarti secara statistik pada taraf keyakinan 5%, maka hipotesis diterima yakni “Pengawasan, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.”. Pembahasan Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah (X1) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Y) Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng sebesar 0,285 satuan dengan koefisien determinasi sebesar 28,1% dan hasil pengujian hipotesis dengan uji T-Test didapatkan bahwa t-hitung > t-tabel (2,572>1,694) sehingga hipotesis diterima yakni “Pengawasan pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.”. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupatn Buleleng sebagai perpanjangan tangan di Bupati Buleleng maka mampu meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam hal ini kinerja Satuan Kerja Perangkan Daerah (SKPD) sehingga mampu melaksanakan tugastugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD dan meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Disamping itu fungsi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Buleleg tidak semerta-merta hanya melakukan pengawasan tetapi juga kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk pembinaan pegawai di SKPD sehingga pegawai mau bekerja dengan giat melaksanakan tugastugasnya sesuai dengan program serta aturan dan kaidah-kaidah yang berlaku. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Menzeis (dalam Rahayu, 2008), Zubir, Amri dan Saiful


(2012) yang menyatakan bahwa kinerja dapat ditingkatkan dengan pengawasan yang baik, pemimpin harus mempunyai sistem pengawasan yang ia perlukan untuk mengarahkan para bawahannya dengan tepat. Kebijakan pengawasan tersebut dalam jangka panjang lebih diarahkan kepada tindakan pencegahan, perbaikan sistem dan manajemen pembangunan, sedangkan dalam jangka pendek lebih diarahkan kepada pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan seluruh penyebab timbulnya inefisiensi. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (X2) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Y) Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng sebesar 0,187 satuan. Hasil perhitungan SPSS juga menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap kinerja. Hal ini dibuktikan dengan koefisien determinasi sebesar 21,0% yang lebih besar dari variabel Pengawasan Keuangan Daerah dan hasil pengujian hipotesis dengan uji TTest menunjukkan bahwa t-hitung > t-tabel (2,212 > 1,694) sehingga hipotesis diterima yakni “Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.”. ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggung jawaban Pemerintah Daerah kepada publik terkait pelaksanaan pengelolaan pemerintahan yang telah dilakukan, dimana Akuntabilitas sendiri merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan pemerintahan, maka hal ini menjadi kewajiban bagi pelaksana pemerintahan. Penilaian terhadap pertanggungjawaban tersebut akan dilakukan oleh publik dan institusi pengawasan yang mempunyai konsekuensi hukum, maka aparatur pelaksana pemerintahan akan berupaya menerapkan konsep akuntabilitas tersebut dalam pengelolaan pemerintahan termasuk pengelolaan keuangan. Penerapan akuntabilitas dengan berbagai indikatornya

ini dalam pengelolaan keuangan secara langsung akan meningkatkan kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Hasil ini sesuai dengan penellitian terdahulu yang dilakukan oleh Halim (2002) dan Rahmanurrasjid (2008) bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Rahmanurrasjid (2008) menyatakan bahwa Akuntabilitas merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Akuntabilitas sebagai bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Lebih lanjut Halim (2002) menyatakan Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas seluruh aktivitas yang dilakukan, bukan hanya aktivitas finansialnya saja. Konsep ini menekankan bahwa laporan keuangan pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan pemerintahan (kinerjanya) harus dapat memberikan informasi yang dibutuhkan para pemakainya dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (X2) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Y) Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng sebesar 0,703 satuan. Hasil perhitungan SPSS juga menunjukkan bahwa variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap kinerja. Hal ini dibuktikan dengan koefisien determinasi sebesar 38,9% yang lebih besar dari variabel Pengawasan Keuangan Daerah


dan hasil pengujian hipotesis dengan uji TTest menunjukkan bahwa t-hitung > t-tabel (3,263 > 1,694) sehingga hipotesis diterima yakni “Transparansi pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng”. Hasil ini menunjukkan bahwa transparansi Pemerintah Daerah terkait dengan pengelolaan keuangan daerah merupakan wujud nyata pemerintah daerah terutama SKPD di Kabupaten Buleleng yang merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam menjelankan pemerintahan yang bersih, jujur dan bebas korupsi. Disamping itu transparansi pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah daerah kepada publik merupakan bentuk keberhasilan pemerintah dalam mengelola dana yang ada untuk kepentingan masyarakat dan hal ini adalah bukti bahwa kinerja pemerintah daerah semakin baik. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pasaribu (2011) dan Garini (2011) bahwa transparansi memberikan kontribusi atau pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah. Kewajiban aparatur pengelola pemerintahan untuk memberikan informasi ini kepada masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk mengetahui, memberikan saran-saran, mengevaluasi dan menilai, sehingga akan menjadikan aparatur lebih bekerja hati-hati sesuai dengan ketentuan yang ada. Secara naluri aparatur juga ingin mendapat penilaian dari publik akan kualitasnya dalam bekerja. Alasan ini akan menjadikan aparatur pemerintah akan menampilkan kinerja terbaiknya dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnyadan dengan sendirinya kinerja pemerintah daerah juga akan baik. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah (X1), Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (X2) Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (X3) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Y) Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Buleleng sebesar 88,0%, kemudian hasil pengujian hipotesis dengan uji F-Test didapatkan bahwa F-hitung > F-tabel (73,578 > 3,305) sehingga hipotesis diterima yakni “Pengawasan, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng”. Hasil temuan dilapangan diketahui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng pada tahun 2014 yang cukup besar tentu saja harus dikelola secara efektif untuk kepentingan masyarakat luas sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari inspektorat Kabupaten Buleleng agar tidak terjadi pemborosan dan kebocoran anggaran dan perlunya akuntabilitas dan transparansi publik sehingga kinerja pemerintah daerah dalam Hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bisa meningkat. Berdasarkan hasil analisis diatas menunjukkan bahwa dengan adanya pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan yang dilakukan SKPD menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah dapat meningkat. Hasil ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Menzeis (dalam Rahayu, 2008), Garini (2011), dan Rubin (dalam Werimon, 2007) bahwa pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelollah keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Hasil teemuanya menunjukkan bahwa kinerja dapat ditingkatkan dengan pengawasan yang baik, pemimpin harus mempunyai sistem pengawasan yang ia perlukan untuk mengarahkan para bawahannya dengan tepat. Akuntabilitas dan transparansi dapat dilihat dalam dua hal yaitu: salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat, dan upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). PENUTUP Simpulan Pertama, Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng sebesar 0,285 satuan dengan koefisien determinasi sebesar 28,1% dan hasil


pengujian hipotesis dengan uji T-Test didapatkan bahwa t-hitung > t-tabel (2,572>1,694) sehingga hipotesis diterima yakni “Pengawasan pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng”. Kedua, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng sebesar 0,187 satuan dengan koefisien determinasi sebesar 21,0% yang lebih besar dari variabel Pengawasan Keuangan Daerah dan hasil pengujian hipotesis dengan uji T-Test menunjukkan bahwa t-hitung > t-tabel (2,212 > 1,694) sehingga hipotesis diterima yakni “Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng”. Ketiga, Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng sebesar 0,703 satuan, dengan koefisien determinasi sebesar 38,9% dan hasil pengujian hipotesis dengan uji T-Test menunjukkan bahwa t-hitung > t-tabel (3,263 > 1,694) sehingga hipotesis diterima yakni “Transparansi pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng”. Keempat, Secara simultan Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng sebesar 88,0%, kemudian hasil pengujian hipotesis dengan uji F-Test didapatkan bahwa F-hitung > F-tabel (73,578 > 3,305) sehingga hipotesis diterima yakni “Pengawasan, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah”. Saran Pertama, Hendaknya kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabuaten Buleleng dilakukan secara berkala dan mengingat terbatasnya jumlah pengawas maka perlu melakukan rekrutmen untuk menambah sumber daya manusia yang ada sehingga semua ranah SKDP dan perangkat dibawahnya bisa terjamah untuk dilakukan

pengawasan dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kedua, untuk mewujudkan akuntabilitas maka pemerintah wujud pertanggung jawaban pemerintah ini bisa dilaksanakan setiap kegiatan atau selesainya program kegiatan berlangsung sehingga masyarakat tidak memiliki tanggapan yang negatif. Akuntabilitas pengelolaan keuangan ini bisa dilaksanakan melalui perantara internet maupun wartawan dengan media televisi dan radio. Ketiga, Hendaknya transparansi pengelolaan keuangan tidak saja dilakuakn pada internal SKPD tetapi juga hendaknya setiap SKPD memiliki website resmi dengan membublikasi kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dan penggunakan anggaran yang telah berlangsung sehingga publik mengetahui pengelolaan keuangan dan kegiatan-kegiatan yang telah berlangsung dan hal ini merupakan bentuk pertanggung jawaban pemerintah daerah kepada masyarakat luas. Keempat, Bagi mahasiswa lain yang berminat meneliti masalah pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah agar mengembangkan penelitian ini lebih lanjut dan mempertimbangkan variabel lain yang belum diuji dalam penelitian ini yang berkaitan dengan Kinerja Pemerintah Daerah dan mengembangkan metode analisis data dengan menggunakan analisis path. DAFTAR PUSTAKA Antara Bali. 2014. APBD Buleleng Defisit. Di http:// www.antarabali.com / berita/45983/apbd-buleleng-2014 defisit-rp137435 - miliar [diakses pada tanggal 10 Maret 2014] Garini, Nadia. 2011. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas di Kota Bandung. Skripsi. Bandung. FE UNIKOM. Garnita, Nita. 2008. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Studi Kasus Pada Balai Besar Bahan dan Barang Tekhnik. Skripsi. Bandung. FE Univ. Widyatama.


Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta:Salemba Empat. Hasibuan, H. Malayu SP. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Ismiarti. 2013. Analisis Inplementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah. Tesis. Bengkulu. Program Magister Akuntansi FE Unib. Mahsun,

Mohamad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : BPFE.

Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Saran Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintahan. Volume 2 Nomor 1. Mei. Hal 2-4 Menteri Dalam Negeri. 2007. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Daerah. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. 2007. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor: PER / 09 / M. PAN / 5 /2007. Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. 2012. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor: 25 Tahun 2012. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pasaribu. FJ. 2011. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan SKPD Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

SKPD. Tesis. Medan. Program Pasca Sarjana Univ. Sumatera Utara. Presiden RI. 2001. Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Rahayu, Eti Dwi. 2008. Pengaruh Disiplin Kerja Dan Pengawasan Kerja Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang. Universitas Negeri Malang. Fakultas Ilmu Sosial. Jurusan Ekonomi. Rahmanurrasjid, Amin. 2008. Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pertanggung jawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik di Daerah. Tesis. Semarang. Program Magister Ilmu Hukum-Universitas Diponegoro. Werimon, Simson, Imam Ghozali, & M. Nasir, 2007. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Makalah disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi X Makassar.Hal 21-23. Zubir Syahputra, Amri, Dan Saiful Bahri . 2012. Pengaruh Pengawasan, Disiplin Kerja Dan Kompensasi Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Aceh Provinsi Aceh. Skripsi. Universitas Syiah Kuala

PENGARUH PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG

Recommend Documents