PENGARUH PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH Hendrianto, Popi Fauziah, Ethika Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta Email :
[email protected] ABSTRACT This research aims to test the influence of examination , includes: weakness of internal control system , disobedience against the law , and a follow-up examination in accordance with the findings of recommendations .As well as surveillance conducted by the council and the community against the performance of the regional government .The sample in this research is districts in west sumatra province over the past year until 2011 up to 2013. Data used in this research are the result of the rank and status of the performance of the local government nationally published decree interior minister , reports on the examination on the government financial report local ( LKPD ) published through the website of the examination of ( BPK ) , the composition of parliament member published through the website general election commission ( KPU ) , and human development index ( HDI ) published through the central bureau website stastistik ( BPS ) . The result of this research prove that weakness of the system internal control local government , disobedience the regional government against the law , the follow-up to the findings of the inspections in accordance recommendations , and the supervisory function of city council has no significant impact on the performance of local government administrations , while community supervision significant on the performance of local government administrations . Keywords : The weakness of internal control system, disobedience against the law, a followup examination based on the findings and recommendations the supervision of city council, the society, the performance of local governments.
PENDAHULUAN
undang nomor 22 tahun 1999 tentang
Latar Belakang
pemerintahan
daerah
yang
kemudian
Kemampuan daerah dalam mencapai
diganti dengan Undang-undang nomor 32
tujuan dan mengelolah urusan daerah akan
tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
memperlihatkan performa (kinerja) daerah.
Sejak diberlakukan ketentuan tersebut
Penyelenggaraan pemerintah daerah sejak
penyelenggaraan
reformasi
yang
telah mengalamai kemajuan, terutama
Undang-
dalam bidang pengembangan kehidupan
sampai
dilakasanakan
saat
berdasarkan
ini
1
pemerintahan
daerah
berdemokrasi dan partisipasi masyarakat di
pemerintah daerah
daerah. Pelaksanaan otonomi daerah telah
peraturan,
menunjukkan
dalam
pemeriksaan sesuai rekomendasi. serta
peningkatan efektivitas penyelenggaraan
Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD
pemerintah daerah. Namun, masih terdapat
dan
sejumlah
masalah
otonomi
daerah
hasil
positif
dan
masyarakat
terhadap ketentuan
tindak
lanjut
dalam
temuan
meningkatkan
dalam
pelaksanaan
kinerja penyelenggaraan pemeritah daerah.
seperti
pelaksanaan
Berdasarkan uraian di atas, dapat
kewenanangan
daerah,
penataan
kelembagaan,
pengembangan
kapasitas
dirumuskan permasalahan yaitu : 1. Apakah
kelemahan
sistem
aparatur, pengelolaan keuangan, penataan
pengendalian intern pemerintah daerah
daerah, pemilu kepala daerah, pengelolaan
berpengaruh
pembangunan,
penyelenggaraan pemerintah daerah?
dan
pemberdayaan
masyarakat.
2. Apakah
Adapun fenomena yang terjadi di
terhadap
ketidakpatuhan
kinerja
terhadap
ketentuan
perundang-undangan
Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat,
berpengaruh
terhadap
pada Keputusan menteri dalam negeri
penyelenggaraan pemerintah daerah?
republik
Indonesia
tahun
2011-2013,
3. Apakah
kinerja
tindaklanjut sesuai
temuan
turunnya prestasi kinerja yang dicapai
pemeriksaan
rekomendasi
Provinsi Sumatra Barat dari tahun ke
berpengaruh
tahun. Pada tahun 2011 Provinsi Sumatra
penyelenggaraan pemerintah daerah?
barat berada pada peringkat delapan dari
4. Apakah fungsi pengawasan DPRD
terhadap
kinerja
33 provinsi yang ada di Indonesia, pada
berpengaruh
tahun 2012 Provinsi Sumatra barat berada
penyelenggaraan pemerintah daerah?
pada peringkat sembilan dari 33 provinsi
5. Apakah
terhadap
pengawasan
kinerja
masyarakat
yang ada di Indonesia, sedangkan pada
berpengaruh
terhadap
kinerja
tahun 2013 Provinsi Sumatra Barat berada
penyelenggaraan pemerintah daerah?
pada peringkat 25 dari 33 provinsi yang ada di Indonesia, Hal ini disebabkan masih
Landasan Teori dan Pengembangan
rendahnya dukungan atas pengawasan,
Hipotesis
pengendalian dan pemeriksaan.
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pemerintah daerah adalah
Penelitian
ini
mengulas
tentang
Pemeriksaan, meliputi : kelemahan sistem pengendalian
intern,
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
ketidakpatuhan
pemerintah 2
daerah
dengan
dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas
Penelitian yang dilakukan oleh
otonomi dan tugas pembantuan dengan
Arifianti dkk (2013), Ramandei (2009),
prinsip otonomi
dan Sarita (2012) yang menyatakan bahwa
sistem
dan
seluas-luasnya
prinsip
Negara
dalam
kesatuan
kelemahan
sistem
pengendalian
intrn
republik Indonesia sebagaimana dimaksud
berpengaruh
terhadap
kinerja
dalam
penyelenggaraan
pemerintah
daerah.
Undang-undang
republik
Indonesia
dasar
Negara
tahun
1945,
Berdasarkan
ulasan
tersebut
maka
pemerintahan daerah terdiri dari, gubernur,
hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut
bupati, atau walikota dan perangkat daerah
H1a : Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan
pemerintah
Penyelenggaraan (KPPD)
daerah
Kinerja
Pemerintah
Daerah
adalah
capaian
atas
Ketidakpatuhan Pemerintah Daerah Terhadap Ketentuan PerundangUndangan yang Berlaku Selama ini penilaian kinerja aparat
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang di ukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak
birokrasi tidak berbasisi kinerja, tetapi
(Pemendagri Nomor 73 Tahun 2009).
hanya berbasis kepada kepatuhan semata.
Kelemahan Sistem Pengendalian Intrn Pengendalian
interen
Meskipun berapa praktek kepatuhan dapat
pada
membatasi
kinerja
organisasi,
tetapi
pemerintah pusat dan pemerintah daerah di
praktik kepatuhan yang baik akan selalu
rancang dengan berpedoman pada PP
mendukung fungsi efisien dari efektif
nomor 60 tahun 2008 tentang sistem
fungsi organisasi. Kepatuhan yang baik
pengendalian interen pemerintah (SPIP).
yang merupakan bagian dari manajemen
SPIP adalah SPI yang di selenggarakan
yang baik, sehingga akan menghasilkan
secara
kinerja yang baik pula. (Vago 2008)
menyeluruh
dilingkungan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP
terdiri
dari
lima
yaitu
dkk (2013), Zirman dan Rozi (2010),
lingkungan pengadilan, penaksiran risiko
Riantiarno dan Azlina (2011), menyatakan
aktifitas
dan
bahwak ketidakpatuhan pemerintah daerah
pemantauan
terhadap ketentuan perundang-undangan
pengendalian
komunikasi,
serta
unsur
Penelitian yang dilakukan Arifianti
informasi
pengendalian intern..
yang terhada 3
berlaku
berpengaruh
kinerja
signifikan
penyelenggaraan
pemerintah daerah. Berdasarkan ulasan
Fungsi Pengawasan DPRD
tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan
Fungsi pengawasan merupakan salah
sebagai berikut :
satu fungsi dari DPRD untuk menjamin
H1b
pelaksanan kegiatan pemerintah daerah
:
Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan PerundangUndangan Perpengaruh Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien atau
yang
ditimbulkan
Arifianti (2013), Kahar (2005) dan Sutaryo
dari
(2013)
terutama
untuk
signifikan
ditindaklanjuti
fungsi
terhadap
kinerja
yang dirumuskan sebagai berikut : H2a : Fungsi Pengawasan DPRD Berpengaruh Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Daerah.
tindak lanjut dilakukan agar temuantemuan hasil pemeriksaan tidak terjadi berulang-ulang,
bahwa
penyelenggaraan daerah. Maka hipotesis
berkaitan untuk peningkatan
kinerja pemerintah yang diaudit. Selain itu,
secara
menyatakan
pengawasan DPRD tidak berpengaruh
tanggung jawab keuangan. Oleh karena itu, penting
memelihara
Dalam penelitian yang dilakukan oleh
penyimpangan dalam pengelolaan dan
sangat
untuk
akuntabilitas publik.
Tindaklanjut Temuan Pemeriksaan Sesuai Rekomendasi Rekomendasi dapat meminimalisasi akibat
bertujuan
(Widiatmoko
2012).
Pengawasan Masyarakat Dalam penelitian yang dilakukan
Pengawasan
masyarakat
oleh Arifianti dkk (2013) Sali (2010), dan
diperlakukan dalam mewujudkan peran
Hartono
serta
(2006)
menyatakan
bahwa
masyarakat
guna
menciptakan
tindaklanjut temuan pemeriksaan sesuai
penyelenggaraan pemerintah yang efektif,
rekomendasi
efisien, bersih dan bebas dari korupsi,
berpengaruh
terhadap
kinerja
pemerintah
daerah.
signifikan
penyelenggaraan Maka
kolusi,
hipotesis
dan
nepotisme.
mempunyai
hak
dirumuskan sebagai berikut:
pengawasan
terhadap
H1c
pemerintah daerah (Cahyat 2004).
: tindaklanjut temuan sesuai rekomendasi berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
Penelitian
untuk
Masyarakat
yang
melakukan
penyelenggaraan
dilakukan
oleh
Arifianti dkk (2013), dan Amalia (2004) menyatakan 4
bahwa
pengawasan
masyarakat
berpengaruh
terhadap
kinerja
signifikan
di dalam atau luar organisasi, semua yang
penyelenggaraan
dapat berguna bagi penelitian (Sekaran;
pemerintah daerah. Maka hipotesis yang
2011).
dirumuskan sebagai berikut : H2b
:
Pengawasan Masyarakat berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
Defenisi Operasional PengukuranVariabel.
dan
Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah
Metodologi
Daerah
Populasi dan Sampel
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah
Populasi
adalah
(KPPD)
adalah
capaian
atas
keseluruhan
yang di ukur dari masukan, proses,
kelompok orang, kejadian atau hal minat
keluaran, hasil, manfaat, dan atau dampak,
yang ingin peneliti investigasi (Sekaran,
(Permendagri Nomor 73 Tahun 2009).
2006).Populasi dalam penelitian ini adalah
Pengukuran yang digunakan untuk kinerja
seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi
penyelenggaraan pemerintah daerah:
Sumatra Barat selama periode 2011 sampai
KPPD
2013 yang berjumlah 19, terdiri dari 12
=Skor indeks kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
Kabupaten dan 7 Kota.
subkelompok populasi (Sekaran; 2011).
Kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah Menurut Arifianti, dkk (2013)
Teknik
Kelemahan sistem pengendalian intern
Sampel
adalah
pengambilan
subset
Sampel
atau
dalam
penelitian ini adalah bagian dari populasi
merupakan
kelemahan-kelemahan
yang dipilih dengan menggunakan teknik
signifikan dalam pelaporan keuangan yang
purposive sampling.
hasilnya jauh dari kondisi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi, karena pejabat atau pelaksana yang bertanggungjawab tidak
Jenis dan Sumber Data
menaati ketentuan dan prosedur yang ada,
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.Data
penetapan/pelaksanaan
sekunder
tidak tepat, serta belum
adalah
data
yang
telah
kebijakan
yang
menetapkan
prosedur kegiatan.
dikumpulkan oleh para peneliti, data yang
KSPIPD = Jumlah kasus temuan kelemahan SPI.
diterbitkan dalam jurnal statistik dan lainnya, dan informasi yang tersedia dari sumber publikasi atau nonpublikasi entah 5
Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Menurut Arifianti, dkk (2013) Ketidakpatuhan
terhadap
perundang-undangan merupakan
suatu
tercapai secara efektif dan efisien atau bertujuan untuk memelihara akuntabilitas publik.
ketentuan
yang perbuatan
FPDPRD = Jumlah komposisi anggota
berlaku
DPRD
melawan
hukum baik sengaja maupun lalai karena Pengawasan Masyarakat.
adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan berlaku
perundang-undangan yang
menyebabkan
Menurut
yang
Pengawasan
kerugian
manusia Metode Analisis Data Persamaan regresi yang terdapat dalam penelitian ini adalah :
Tindaklanjut temuan pemeriksaan sesuai rekomendasi Menurut Arifianti, dkk (2013) Tindak
KPPD = α + β1KSPIPD + β2KPDKPU + β3TLTPSR
sesuai
Keterangan: KPPD
lain yang kompoten untuk melaksanakan
TLTPSR = Jumlah tindak lanjut yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan rekomendasi Fungsi pengawasan DPRD Menurut Arifianti, dkk (2013) Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi dari DPRD untuk menjamin pelaksanan kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan rencana
yang
β4FPDPRD+
= Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah α = Konstanta β1 - β5 = Koefisien regresi KSPIPD = Kelemahan sistem pengendalian interen pemerintah daerah KPDKPU = Ketidak patuhan pada peraturan perundangundangan TLPTPSR = Tindak lanjut temuan pemeriksaan sesuai rekomendasi FPDPRD = Fungsi pengawasan DPRD WASKAT = Pengawasan masyarakat. e = Error
rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
dan
+
β5WASKAT+ e
rekomendasi adalah kegitan dan/atau pihak
kebijakan
oleh
WASKAT = Indeks pembangunan
KPDKPU =Jumlah temuan ketidak patuhan terhadap ketentuan peraturan yang menyebabkan kerugian daerah.
pemeriksaan
dilakukan
(2013)
masyarakat.
kebocoran dana hingga korupsi.
temuan
yang
dkk
masyarakat dikenal dengan pengawasan
Negara/daerah berupa pemborosan dan
lanjut
Arifianti,
telah
ditetapkan serta memastikan tujuan dapat 6
Tabel Statistik Deskriptif VariabelPenelitian
HASIL DAN PEMBAHASAN Pembahasan
ini
bertujuan
untuk
Ket
N
Min
Max
Mean
Std.D ev
Y
57
0,70
3,00
2,363
0,4547
X1
57
4,00
29,00
12,59
5,0809
fungsi pengawasan DPRD dan pengawasan
X2
57
1,00
25,00
6,403
5,2977
masyarakat
X3
57
26,00
240,00
84,12
44,641
X4
57
16,00
42,00
27,21
7,9949
X5
57
69,06
79,29
73,90
2,9812
mengetahui pengaruh kelemahan sistem pengendalian
intern,
ketidakpatuahn
terhadap ketentuan perundang-undangan, tindaklanjut temuan sesuai rekomendasi,
terhadap
penyelenggaraan
kinerja
pemerintah
daerah
Kab/Kota di Sumatera Barat periode 20112013.
Pengolahan
data
dilakukan
Sumber :hasil pengolahan data SPSS 16.0
denganmenggunakan software SPSS 16
Pengujian Uji Asumsi Klasik
Deskripsi Sampel
Hasil Uji Normalitas
Populasi dalam penelitian ini adalah semua Sumatera
Kabupaten/kota Barat
di
periode
Uji normalitas dilakukan dengan
Propinsi
menggunakan uji One Sample Kolmogorov
2011-2013.
Smirnov Test, di mana sebuah variabel
Penelitian ini menggunakan data sekunder
dapat dikatakan normal apabila nilai
berupa: hasil penetapan peringkat dan
Asymp Sig (2-Tailed) di atas 0,05
status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
secara
Nasional
Tabel Hasil Pengujian dengan OneSampelKolmogorov-Smirnov Test
yang
dipublikasikan SK Mendagri, Laporan
Ket
Asymp Sig (2Tailed)
Alpha
Kesimpulan
Y LNX1 LNX2 X3 LNX4 X5
0,O78 0,463 0,137 0,151 0,061 0,435
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Normal Normal Normal Normal Normal Normal
Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dipublikasan melalui
website
Badan
Pemeriksaan
Keuangan, komposisi anggota DPRD yang dipublikasikan melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Indeks Pembangunan Manusia
(IPM)
yang
Sumber : hasil pengolahan data SPSS 16.0
dipublikasikan
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat
melalui Badan pusat stastistik
masing-masing variabel yang terdiri dari
Statistik Deskriptik
Y, LNX1, LNX2, X3, LNX4 dan X5
Hasil statistik deskriptifdapat dilihat
memiliki nilai asymp sig (2-tailed)> alpha
pada tabel di bawah ini:
7
LX1
0,967
1.03
Tidak Terjadi Multikolinearitas
LNX2
0.965
1,03
Tidak Terjadi Multikolinearitas
X3
0.783
1,27
yang bebas dari autokorelasi.Pengujian
LNX4
0.806
1.24
Tidak Terjadi Multikolinearitas Tidak Terjadi Multikolinearitas
autokorelasi dalam penelitian ini dideteksi
X5
0.818
1.22
0,05,
maka
dapat
dinyatakan
bahwa
seluruh variabel berdistribusi normal. Hasil Uji Autokorelasi Model regresi yang baik adalah regresi
dengan menggunakan uji Durbin-Watson.
Sumber : hasil pengolahan data SPSS 16.0
Tabel Hasil Pengujian Autokorelasi Model
Tidak Terjadi Multikolinearitas
Berdasarkan
tabeldi
atas
terlihat
DurbinWatson 1.875
bahwa semua variabel indepnden memiliki
Sumber :hasil pengolahan data SPSS 16.0
Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap
1
nilai tolerance≥ 0,10 dan VIF ≤ 10.
. Hasil yang diperoleh dalam tahapan
masing-masing variabel independen tidak
pengolahan data menunjukkan nilai 1,7675
teridentifikasi atau bebas dari gejala
< 1,875 < 4 – 2,2325. Sehinga dapat
multikolinearitas.
disimpulkan bahwa pada model regresi yang
akan
dibentuk
tidak
terjadi
Hasil Uji Heterokedastisitas
autokorelasi sehingga tahapan pengolahan
Uji
yang
data lebih lanjut dapat terus dilaksanakan.
mendeteksi
Hasil Uji Multikolonieritas
heteroskedastisitas
digunakan
ada
atau
untuk tidaknya
digunakan
Uji
Untuk mendeteksi ada atau tidak
Glejser.Dalam uji glejser ini menunjukan
multikolonieritas di dalam regresi adalah
nilai absolute residual (ABS) diregres
dengan melihat nilai tolerancedan variance
terhadap
inflation factor (VIF). Jika nilai tolerance
regresi
yang besarnya di atas 0,10 dan nilai VIF ≤
heteroskedastisitas jika nilai signifikan
10 maka dapat disimpulkan bahwa data
yang
bebas dari multikolinearitas namun jika
Tabelberikut merupakan hasil perolehan
nilai VIF ≥ 10 dan nilai tolerance≤ 0,10
dari uji Glejser:
variabel
independen.
Model
akan
terjadi
tidak
dihasilkan
lebih
dari
0,05.
maka terjadi multikolinearitas (Ghozali, Tabel Hasil Pengujian Heteroskedastisitas
2011). Tabel Hasil Pengujian Multikolonieritas Ket
Tolerance
VIF
Ket
Kesimpulan 8
Sig
Alpha
Kesimpulan
LNX1
0,622
LNX2
0,051
X3
0,553
LNX4
0,239
X5
0,961
0,05
Tidak Terjadi Heteroskedastisitas Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
sesuai rekomendasi, fungsi pengawasan
0,05
Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
pemerintah
daerah
sebesar
13,4%,
0,05
Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
sedangkan
sisanya
sebesar
86,6%
0,05
0,05
DPRD,
dan
terhadap
pengawasan
Kinerja
masyarakat
penyelenggaraan
dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya
Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
yang tidak termasuk dalam penelitian ini.
Sumber :hasil pengolahan dataSPSS 16.0
setiap variabel independen pada penelitian
Pengujian Signifikan Simultan (Uji Statistik F) Pengujian signifikan simultan (uji
ini telah menunjukkan nilai signifikan
Statistik-F)
diatas 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa
menggunakan SPSS 16 yang disajikan
tidak terjadigejala heteroskedastisitas.
dalam betuk tabel dibawah ini :
Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa
penelitan
ini
Tabel Hasil PengujianStatistik F
Pengujian Hipotesis
Keterangan
Pengujian Koefisien Determinansi (R2) Pengujian
dalam
koefisien
LNX1,
determinasi
Sig
Alpha
Kesimpulan
0,183
0,05
Tidak
LNX2, X3,
dalam penelitan ini menggunakan SPSS 16
signifikan
LNX4, X5
yang disajikan dalam betuk tabel dibawah
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 16.0
ini :
Dari tabel di atas, terlihat bahwa Tabel Hasil Pengujian Koefisien Determinasi(R2) Keterangan
nilai signifikan sebesar 0,183 > alpha 0,05. Artinya, kelima variabel independen tidak
R-Square
LNX1, LNX2, X3, LNX4, X5
dapat mempengaruhi variabel dependen
0,134
Pengujian t-Statistik
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 16.0
Pengujian
disajikan dalam betuk tabel dibawah ini :
bahwa nilai R Square yang berhasil sebesar
0,134.
Hal
Tabel 4.9 Hasil Pengujian t-Statistik
ini
menjelaskan bahwa pengaruh variabel Kelemahan sistem pengendalian intern, ketidak
patuhan
terhadap
dalam
penelitan ini menggunakan SPSS 16 yang
Berdasarkan table di atas terlihat
didapatkan
t-Statistik
ketentuan
perundang-undangan, tindaklanjut temuan 9
Ket
B
T
Sig
(constanta)
-,930
-,641
0,525
Hasil
LNX1
0,037
0,320
0,750
H1 Ditolak
LNX2
0,014
0.233
0,817
H2 Ditolak
X3
0,000
-,247
0,806
H3 Ditolak
LNX4
0,030
0,180
0,858
H4 Ditolak
X5
0,043
0,581
0,013
H5 Diterima
intern
pemerintahan
variabel
yang
penyelenggaraan
daerah
bukanlah
mempengaruhi
kinerja
pemerintahan
daerah
kabupaten/kota di Sumatra barat. Hal ini dikarnakan masih kurang efektif nya sistem pengendalian intern pemerintahan daerah kabupaten/kota di Sumatra barat.
Sumber : hasil pengolahan data SPSS 16.0
Hasil ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan
Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan hasil pengujian
oleh Arifianti dkk (2013), Shodiq (2001), serta sarita (2012), yaitu kelemahan sistem pengendalian intern berpengaruh negatif
hipotesis diperoleh nilai koefisien regresi
signifikan
untuk kelemahan sistem pengendalian
penyelenggaraan
intern pemerintahan daerah sebesar 0,320
sebesar
0,750
daerah,
adanya sistem pengendalian intern yang efektif, maka kinerja yang dihasilkan akan
0,05. maka keputusannya Ho diterima dan
semakin tinggi
Ha ditolak. Sehingga hipotesis pertama dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat
Pengaruh Ketidak Patutahan Pemerintah Daerah Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan hasil pengujian
pengaruh signifikan antara Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dengan Kinerja Pemerintahan
pemerintahan
akan berpengaruh terhadap kinerja, dengan
dengan
menggunakan tingkat kesalahan sebesar
Penyelenggaraan
kinerja
sistem pengendalian intern yang efektif
yang dibuktikan secara nyata dengan nilai signifikan
terhadap
Daerah
kabupaten/kota di Sumatra Barat. bahwa
hipotesis diperoleh nilai koefisien regresi
variabel Kelemahan Sistem Pengendalian
untuk ketidak patuhan pemerintah daerah
Intern Pemerintahan Daerah (KSPIPD)
terhadap ketentuan perundang-undangan
tidak dapat memberikan pengaruh terhadap
sebesar 0,233 yang dibuktikan secara nyata
Kinerja
dengan nilai signifikan sebesar
Hasil
ini
menunjukkan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
0,817
Daerah (KPPD) kabupaten/kota di Sumatra
dengan menggunakan tingkat kesalahan
Barat.
sebesar 0,05. maka keputusannya Ho
Maka
dapat
dikatakan bahwa
diterima
variabel kelemahan sistem pengendalian
dan
Ha
ditolak.
Sehingga
hipotesis kedua dapat disimpulkan bahwa 10
tidak terdapat pengaruh signifikan antara ketidak
patuhan
pemerintahan
terhadap
ketentuan
dengan
kinerja
Pengaruh Tindaklanjut Atas Temuan Pemeriksaan Sesuai Dengan Rekomendasi Terhadap Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah. Berdasarkan hasil pengujian
daerah
perundang-undang penyelenggaraan
hipotesis diperoleh nilai koefisien regresi
pemerintahan daerah kabupaten/kota di
untuk
Sumatra barat. Hasil
ini
menunjukkan
tidak
nilai signifikan sebesar
Pemerintahan
0,05. Maka keputusannya Ho diterima dan Ha ditolak, Sehingga hipotesis ketiga dapat
Daerah
disimpulkan
(KPPD) kabupaten/kota di Sumatra barat.
patuhan
pemerintah
atas
daerah
menyebabkan
kerugian
Hasil variabel
ketidak patuhan pemerintah daerah tehadap
daerah
menunjukkan atas
bukanlah
bahwa Temuan
Rekomendasi variabel
yang
Daerah
(KPPD)
kabupaten/kota di Sumatra barat. Karna tidak
keuangan pemerintah daerah tersebut juga
adanya
peningkatan
dalam
penyelesaain temuan audit dari tahun
kurang baik, yang pada akhirnya akan
ketahun. Proses penyelesaain tindak lanjut
berpengaruh terhap buruknya kinerja dari
hasil pemeriksaan mendefenisikan proses
pemerintah daerah tersebut. Dengan kata angka
kinerja
pemerintahan
Sesuai
Pemerintahan
banyak temuan audit, maka pengelolaan
tinggi
sesuai
mempengaruhi Kinerja Penyelenggaraan
pemerintahan
daerah (Arifianti dkk, 2013). Semakin
semakin
pemeriksaan
Tindaklanjut
(TLTPSR)
berpengaruh negative signifikan terhadap
lain,
ini
Pemeriksaan
perundang-undangan
penyelenggraan
terdapat
kabupaten/kota di Sumatra Barat.
ini berbeda dengan penelitian sebelumnya,
kinerja
tidak
dengan
penyelenggaraan
daerah
kababupaten/kota di Sumatra barat. Hasil
ketentuan
temuan
rekomendasi
terhadap ketentuan perundang-undangan yang
bahwa
pengaruh signifikan antara tindaklanjut
Karna sedikinya jumlah temuan audit ketidak
0,806 dengan
menggunakan tingkat kesalahan sebesar
dapat
memberikan pengaruh terhadap Kinerja Penyelenggaraan
temuan
0,247 yang dibuktikan secara nyata dengan
Daerah Terhadap Ketentuan Perundang(KPDKPU)
atas
pemeriksaan sesuai rekomendasi sebesar -
bahwa
variabel Ketidak Patuhan Pemerintahan
Undangan
tindaklanjut
manajemen kinerja yang tidak mampu
temuan
memperbaiki dan yang tidak mampu
pemeriksaan, maka menunjukkan semakin
mengembangkan
rendahnya kinerja suatu pemerintah daerah
kinerja
maupun
kompetensi aparat pemerintah baik sebagai
(Mustikarini dan debby, 2012). 11
individu
maupun
sebagai
tim
akan
Penyelenggaraan
memperburuk efektifitas institusi secara
Pemerintahan
Daerah
(KPPD) kabupaten/kota di Sumatra Barat.
keseluruhan.
Hasil ini sama dengan penelitian
Hasil penelitian ini berbeda dengan
sebelumnya, Arifianti dkk (2013) dan
penelitian sebelumnya, yang diteliti oleh
Kahar (2005), fungsi pengawasan DPRD
Arifianti, dkk (2013) dan Sali (2010)
tidak dapat memberikan dampak yang
tindaklanjut
signifikan
atas
temuan
pemeriksaan
terhadap
sesuai rekomendasi berpengaruh positif
penyelenggaraan
signifikan
Pengawasan
terhadap
kinerja
kinerja
pemerintahan
yang
dilakukan
daerah. belum
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal
memberikan umpan balik yang substansial
ini
untuk mencegah terjadinya penyimpangan
menunjukkan
adanya
peningkatan
dalam penyelesaian tindak lanjut temuan
atau melakukan koreksi perbaikan.
audit dari tahun ketahun. Pengaruh Pengawasan Masyarakat Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan hasil pengujian
Pengaruh Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan hasil pengujian
hipotesis diperoleh nialai koefisien regresi
hipotesis diperoleh nilai koefisien regresi
untuk pengawasan masyarakat sebesar
untuk Fungsi Pengawasan DPRD sebesar
2,581 yang dibuktikan secara nyata dengan
0,180 yang dibuktikan secara nyata dengan
nilai signifikan sebesar 0,013 dengan
nilai signifikan sebesar 0,858 dengan
menggunakan tingkat kesalahan sebesar
menggunakan tingkat kesalahan sebesar
0,05. maka keputusannya Ho ditolak dan
0,05. Maka keputusannya Ho diterima dan
Ha diterima. Sehingga hipotesis kelima
Ha ditolak, Sehingga hipotesis ke empat
dapat
dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat
pengaruh
pengaruh
pengawasan masyarakat dengan kinerja
signifikan
Pengawasan
DPRD
Penyelenggaraan
variabel (FPDPRD) pengaruh
Fungsi tidak
signifikan
terdapat
antara
Fungsi
dengan
Kinerja
penyelenggaraan
Daerah
kabupaten/kota di Sumatra barat.
Pemerintahan
ini
bahwa
antara
kabupaten/kota di Sumatra Barat. Hasil
disimpulkan
Hasil
pemerintahan
ini
menujukkan
daerah
bahwa
menunjukkan
bahwa
variabel
Pengawasan
DPRD
(WASKAT) dapat memberikan pengaruh
dapat
terhadap
memberikan
terhadap
Kinerja
Pengawasan
antara
Kinerja
Pemerintahan 12
Masyarakat
Penyelenggaraan
Daerah
(KPPD)
kabupaten/kota di Sumatra Barat. Hasil ini
signifikan terhadap variabel dependen
sama
sebelumnya,
secara keseluruan, dan diperkuat oleh uji
Arifianti dkk (2013) dan Amalia (2004)
statistik t hanya satu variabel independen
yang
variabel
yang dapat diterima dari lima variabel
sangat
independen yang diteliti. Ini membuktikan
dengan
penelitian
menyatakan
pengawasan
bahwa,
masyarakat
mempengaruhi kinerja. Indikator Indeks
bahwa
Pembangunan Manusia (IPM) memberikan
sempurna. Karna, penelitian ini memiliki
pengaruh
kinerja
ruang lingkup penelitian yang sempit yaitu
daerah.
hanya meneliti satu provinsi saja, dan
Artinya, ketika kualitas pembangunan
Penelitian ini hanya menggunakan waktu
manusia baik maka kinerja juga akan
pengamatan selama tiga tahun. Bagi
meningkat.
peneliti
positif
penyelenggaraan
terhadap
pemerintahan
model
penelitian
selanjutnya
ini
kurang
disarankan
untuk
memperluas atau menambah lokasi ruang lingkup penelitiannya, seperti meneliti
KESIMPULAN Dapat diambil kesimpulan bahwa,
seluruh provinsi yang ada di Indonesia,
Kelemahan sistem pengendalian intern,
dan memperpanjang waktu pengamatan,
ketidak
ketentuan
agar hasil yang didapatkan lebih akurat dan
perundang-undangan, tindaklanjut temuan
signifikan. (2) Pengawasan masyarakat
sesuai rekomendasi dan fungsi pengawasan
dalam penelitian ini hanya menggunakan
DPRD tidak dapat memberikan pengaruh
indikator Indeks Pembangunan Manusia
yang
kinerja
(IPM),
daerah
menunjukkan
patuhan
terhadap
signifikan
penyelenggaraan Kabupaten/kota
terhadap pemerintahan
di
Provinsi
Sumatera
yang
tidak
secara
aktivitas
langsung
pengawasan
masyarakat pada pemerintah daerah. Bagi
Barat. Sementara itu, fungsi pengawasan
peneliti
yang dilakukan oleh masyarakat dapat
menambahkan
memberikan pengaruh terhadap kinerja
masyarakat dalam proses politik atau
penyelenggaraan
dalam
Kabupaten/kota Barat.
pemerintahan di
Provinsi
Keterbatasan
dihadapi pengujian
peneliti uji
daerah Sumatera
selanjutnya
pemilihan
indikator
umum,
sebaiknya partisipasi
pengaduan
masyarakat, atau aktivitas demonstrasi,
dan
saran
yang
sehingga
adalah
Pada
hasil
pengawasan masyarakat pada pemerintah
yang
daerah.
F-statistik,
membuktikan bahwa variabel independen tidak dapat memberikan pengaruh yang 13
dapat
memperkuat
aktivitas
Panjang. Tesis. Universitas Diponegoro.
DAFTAR PUSTAKA Amaliah, I. 2004. Pengaruh Pembangunan Manusia terhadap Kinerja Ekonomi Dati II di Jawa Barat, 1999-2003. Jurnal Mimbar Dikti Vol:22 No:2 hal: 213-233.
Mustikarini, W. A., dan Debby F. 2012. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007. Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin
Arifianti, H. Payatma. Dan sutaryo. 2013. Pengaruh pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (studi empiris pada pemerintahan kabupaten/kota di Indonesia). Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado
Permendagri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Cahyat, A. 2004. Sistem Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pembahasan Peraturan Perundangan di Bidang pengawasan. Peper. Center for International Forestry Research. Nomor: 3, Bulan: 4.
Ramandei, P. 2009. Pengaruh Karakteristik Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Jayapura). Tesis. Universitas Diponegoro.
Gozali, Iman. (2011). ”Aplikasi Analisis Multivarite dengan program SPSS 19 Edisi 5”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Riantiarno, R. dan N. Azlina. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu). Pekbis Jurnal Vol:3 Nomor:3 Hal:560-568.
Hartono, T. 2006. Evaluasi Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Audit sebagai Unsur Penilaian Kinerja Manajemen Kantor Cabang (Studi Kasus pada Bank BTN). Tesis. Universitas Diponegoro.
Sali, A. K. 2010. Tindakan Rekomendasi Auditor Internal Pengaruhnya Terhadap Kinerja Perusahaan Melalui Pendekatan Balanced Scorecard Pada PT Industri Telekomunikasi Indonesia
Kahar, Y. 2005. Fungsi DPRD dalam Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Padang 14
Persero. Skripsi. Universitas Komputer Indonesia.
Ekonomi Vol:18 Nomor:1 Hal:112
Sarita, P. D. 2012. Pengaruh Pengendalian Internal dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan SPBU Yogyakarta (Studi Kasus Pada SPBU Anak Cabang Perusahaan RB.Group). Jurnal Nominal Vol:1 Nomor:1 Hal:1-22 Sekaran, (2011). Metodologi Penelitian Bisnis. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat. Shodiq, M. J. 2001. Pengaruh Sistem Kontrol terhadap Kinerja Keuangan: Uji Fit Versus Uji Internal Consistency. Tesis. Universitas Diponegoro Vago. 2008. Compliance-Does it Restrict Performance? Australasian Police Audit Conference. Auditor General Victoria. Widiatmoko, A. 2012. Tindak Lanjuti Hasil Pemeriksaan BPK. Warta BPK. Jakarta. WWW.bpk.go.id www.bps.go.id www.kemendagri.go.id www.kpu.go.id Zirman, E. D., dan R. M. Rozi. 2010. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Motivasi Kerja, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal 15
