PENGARUH PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA DI SUMATERA)
NASKAH PUBLIKASI Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta Disusun Oleh : Baskara Adi Nugraha B 200 080 076
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2015
ABSTRAKSI
Penelitian ini berjudul “Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah . Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh investigasi keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan di Indonesia BPK RI (temuan audit kelemahan pengendalian internal, temuan audit ketidakpatuhan dalam perundangan dan pengawasan publik kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Penelitian ini menggunakan metode uji regresi berganda. Hasil penelitian : (1) Kelemahan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang akan datang. Nilai lebih kecil dibandingkan (0,602 < 2,032) dengan nilai signifikan lebih dari 0,05 (0,551 > 0,05),sehingga hipotesis pertama tidak diterima. (2) Ketidak patuhan perundang-undangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang akan datang. Nilai > (2,318 > 2,032) dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 (0, 027 < 0,05),, sehingga hipotesis kedua diterima. (3) Pengawasan masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang akan datang. Nilai < (-1.057 < 2,032) dengan nilai signifikan lebih dari 0,05 (0,299 > 0,05), sehingga hipotesis ketiga tidak diterima.
Kata Kunci : Kelemahan SPI, Ketidak Patuhan Dalam Perundangan, Pengawasan Masyarakat.
ABSTRACT
This study, entitled "Effect of Inspection and Supervision of the Implementation of the Regional Financial Performance Against Local Government. This study aimed to examine the effect of the financial investigation of the State Audit Board of Indonesia BPK RI (internal control weaknesses the audit findings, the audit findings of noncompliance in the legislative and public oversight of local government performance regencies / cities in Sumatra. This study uses secondary data and the sampling technique used in this study using purposive sampling. This study uses multiple regression test. Results of the study: (1) weakness of the Internal Control System significant negative effect on the performance of local government administration. T_hitung value smaller than t_tabel (0.602 <2.032) with a significant value of more than 0.05 (0.551> 0.05), so the first hypothesis is not accepted. (2) Nonobservance legislation significant negative effect on the performance of local government administration. Value t_hitung> t_tabel (2,318> 2,032) with significantly smaller than 0.05 (0, 027 <0.05) ,, so that the second hypothesis is accepted. (3) Monitoring the public significant positive effect on the performance of local government administration. T_hitung value
0.05), so the third hypothesis tidakditerima.
Keywords: SPI weakness, disobedience In legislation, Community Supervision.
A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Masalah Menghadapi perkembangan dunia yang demikian pesat, dan seiring dengan derasnya aspirasi reformasi di dalam negeri, maka peranan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi publik yang baik menjadi semakin penting. Melalui pengawasan dapat diperoleh informasi mengenai kehematan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka judul skripsi ini adalah “Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Sumatera)”. 2.
Rumusan Masalah Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti merumuskan masalah
penelitian ini sebagai berikut: 1. Apakah kelemahan sistem pengendalian intern berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah? 2. Apakah ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundangan berpengaruh negatif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah? 3. Apakah pengawasan masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah? 3.
Tujuan Penelitian Berkaitan dengan penjelasan di atas, maka peneliti merumuskan masalah
penelitian ini sebagai berikut: 1. Untuk memberikan bukti empiris bahwa kelemahan sistem pengendalian intern mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. 2. Untuk memberikan bukti empiris bahwa ketidakpatuhan terhadap ketentuan
perundangan
pemerintah daerah.
mempengaruhi
kinerja
penyelenggaraan
3. Untuk memberikan bukti empiris bahwa pengawasan masyarakat mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerindah daerah. 4.
Manfaat Penelitian Manfaat penelitian yang dilaksanakan dalam penyusunan penelitian ini
diharapkan dapat berguna bagi : 1. Bagi akademisi, Sebagai uji kemampuan dalam menerapkan teori yang diperoleh di perkuliahan terkait dengan pelaksanaan pengawasan intern dan pengelolaan keuangan daerah.. 2. Bagi penulis, sebagai suatu pengalaman yang berharga karena penulis memperoleh gambaran langsung dalam bidang akuntansi sektor publik yaitu pengaruh pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. 3. Bagi Pemerintahan Kabupaten / Kota di Sumatera, memberikan tambahan informasi dan pemasukan bagi pentingnya pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah, dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagai
sarana
memperkenalkan
pada
masyarakat
khususnya
dilingkungan instansi pemerintahan. 4. Bagi Pegawai Instansi, memberikan informasi tentang pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah, dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dan dapat digunakan sebagai umpan balik bagi kinerja masingmasing sehingga dapat meningkatkan kinerja instansi. B. 1.
LANDASAN TEORI Teori Keagengan (Agency Theory) Mengacu pada teori keagenan dari Jensen dan Meckling (1976)
menyatakan bahwa hubungan ketika
satu
orang
atau
keagenan lebih
sebagai
sebagai
kontrak yang muncul
pemilik
(principal)
untuk
mempekerjakan orang lain (agent) agar dapat memberikan suatu jasa kepada
pemilik dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada orang lain tersebut. 2.
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Menurut Wawan Dan Lia (2009) Kinerja pemerintah daerah berati
bagaimana atau sejauh mana pemerintah daerah menyelenggarakan urusan – urusan tersebut. Informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja dibagi dua
yaitu
informasifinancial
dan
informasi
nonfinancial
(Almanda
Primadona,2010). Kinerja Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (KPPD) adalah capaian atas penyelenggararaan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, atau dampak (Permendagri Nomor 73 Tahun 2009). 3.
Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK menghasilkan temuan
terkait kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, serta pengawasan masyarakat untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah. a. Sistem Pengendalian Intern. b. Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan. c. Pengawasan Masyarakat dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
C.
Kerangka Konseptual Gambar II. 1 Kerangka Konseptual
Variabel Independen
Variabel Dependen
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (H1) Ketidak patuhan terhdap ketentuan perundang-undangan D. Hipotesis (H2) Pengawasan masyarakat (H3)
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Y)
Hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini: H 1:
H 2:
H 3:
Kelemahan sistem pengendalian intern berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundangan berpengaruh negatif signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
E.
Metode Penelitian 1. Jenis penelitian Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode
kuantitatif.
2. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Kabupaten / Kota yang ada di Sumatera tahun 2010. Teknik Pengambilan Sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan purposive sampling.
3. Data dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Sumber data terdiri dari hasil Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2010 yang dipublikasi dalam SK Mendagri dipublikasi melalui webs Nomor 100-279 Tahun 2012, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2010 yang dipublikasi melalui website Badan Pusat Statistik.
4. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan library reseach (studi pustaka).
5. Variabel dan Pengukurannya Penelitian
ini
menggunakan
variabel
dependen
berupa
kinerja
penyelenggaraan pemerintah daerah dan variabel independen yang terdiri dari; hasil pemeriksaan keuangan daerah oleh BPK yang terdiri dari kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundangundangan; serta fungsi pengawasan masyarakat.
F.
Model Penelitian Metode pengujian yang dilakukan menggunakan uji regresi berganda
dengan formula sebagai berikut. KPPDit
:
α - ß1KSPIPDit-1 - ß2KPDKPUit-1 + ß3WASKATit-1 + εi
keterangan: KPPDit
: Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah i tahun t
KSPIPDit-1
: Kelemahan SPI pada pemerintah daerah i pada tahun t-1
KPDKPUit-1
:
Ketidakpauhan Peraturan padapemerintahdaerah I tahun t-1
WASKATit-1
: Pengawasan masyarakat pada pemerintah daerah i tahun t-1
Α
: Konstanta
ß1- ß3
: Koefisien regresi
Єi
: Standard eror
G.
Analisis Data
1. Statistik Deskriptif 2. Asumsi Klasik terdiri atas :Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Autokorelasi, Uji Heterokedastisitas 3. Pengujian Hipotesis terdiri atas Uji t, Uji f
H.
Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian 1. Statistik deskriptif Hasil statistik deskriptif nilai rata-rata (mean) variabel kelemahan SPI
adalah 6,8824 dengan standar devisiasi sebesar
2,22608, sedangkan nilai
minimum sebesar 3,00 dan nilai maximum 12,00. Nilai rata-rata (mean) variabel ketidak patuhan perundangan adalah 9,4118 dengan standar devisiasi sebesar 3,65246, sedangkan nilai minimum sebesar 2,00 dan nilai maximum 17,00. Nilai rata-rata (mean) variabel pengawasan masyarakat adalah 72,9053 dengan standar devisiasi sebesar 2,52460 sedangkan nilai minimum sebesar 67,89 dan nilai maximum 78,27
. 2. Asumsi Klasik a.
Uji Normalitas Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji statistik non
parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) Test, yang menunjukkan nilai Kolmogorov-Smirnov (K-S) Z untuk sampel penelitian 34 dan data terdistribusi dengan normal karena nilai signifikansinya menjadi 0,884 yang berarti lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 dengan nilai Kolmogorov-Smirnov (K-S) Z sebesar 0,585.
b.
Uji Multikolinieritas Hasil uji Multikolinieritas menunjukkan bahwa semua variabel
dalam penelitian ini memiliki nilai tolerance di atas 10% dan nilai VIF di bawah 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel bebas dalam penelitian ini terbebas dari multikolonieritas atau tidak ada korelasi antar variabel bebas.
c. Uji Autokolerasi Hasil uji autokorelasi. Dalam uji autokorelasi menunjukkan DU < D < 4DU karena DU= 1,6519 lebih kecil dari nilai D= 1,988 yang lebih kecil dari 2,3481 maka tidak terkena autokorelasi.
d.
Uji Heterokedastisitas Hasil uji hetroskedastisitas menunjukkan bahwa semua variabel
dalam penelitian ini jika signifikan diatas 5%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.
3. Pengujian Hipotesis a.
Uji Regresi Berganda Dari persamaan regresi linerja berganda diatas, dapat diambil
interpretasi sebagai berikut: 1)
Varibel kelemahan SPI (KSPI) bernilai positif +0,551, artinya
jika kelemahan SPI tinggi, maka semakin tinggi pula kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. 2)
Varibel ketidak patuhan dalam perundangan (KUU) bernilai
positif +0,027, artinya jika ketidak patuhan dalam perundangan tinggi, maka semakin tinggi pula kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. 3)
Varibel pengawasan masyarakat (IPM) bernilai positif +0,299,
artinya jika pengawasan masyarakat tinggi, maka semakin tinggi pula kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
b.
Uji
Koefisien
Determinasi Berdasarkan tampilan output model summary pada tabel IV.7, besarnya adjusted R2 (koefisien determinasi yang telah disesuaikan) adalah 0,179 berarti hanya 17,9% variasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
yang dapat dijelaskan oleh pengawasan dalam perundangan dan pengawasan masyarakat, sedangkan 82,1% variasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di jelaskan oleh variabel diluar variabel independen lain.
c.
Uji t
1.
Variabel Kelemahan SPI Variabel
Kelemahan
dibandingkan
SPI memiliki
nilai
lebih kecil
(0,602 < 2,032) dengan nilai signifikan lebih dari 0,05
(0,551 > 0,05). Hasil ini menunjukkan variabel kelemahan SPI terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap variabel kelemahan SPI.
2.
Variabel
Ketidak
Patuhan dalam Perundangan Variabel ketidak patuhan dalam perundang memiliki
>
(2,318 > 2,032) dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 (0, 027 < 0,05). Hasil ini menunjukkan variabel ketidak patuhan dalam perundangan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berpengaruh terhadap variabel ketidak patuhan dalam perundangan.
3.
Variabel Pengawasan Masyarakat Variabel pengawasan masyarakat memiliki
<
(-1.057 <
2,032) dengan nilai signifikan lebih dari 0,05 (0,299 > 0,05). Hasil ini menunjukkan
variabel
pengawasan
masyarakat
terhadap
kinerja
penyelenggaraan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap variabel pengawasan masyarakat.
d.
Uji f Hasil analisis diperoleh nilai
>
yaitu 3,406 > 2,882 dan
nilai signifikansi < 0,05 (0,030 < 0,05), artinya bahwa model regresi tersebut layak (fit) untuk digunakan dalam pengujian dan secara bersama-sama variabel independen dalam penelitian ini mempengaruhi variabel dependen.
I.
Pembahasan 1.
Pengaruh kelemahan sistem pengendalian intern terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kelemahan
pengendalian intern pemerintah daerah (KSPIPD) dengan nilai kecil dibandingkan
sistem lebih
(0,602 < 2,032) dengan nilai signifikan lebih dari 0,05
(0,551 > 0,05), sehingga hipotesis pertama tidak diterima (H1 tidak diterima). Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis sebelumnya, yaitu kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah berpengaruh negative signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2.
Pengaruh ketidakpatuhan dalam ketentuan perundangan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel
pemerintah memiliki
ketidakpatuhan
daerah terhadap ketentuan perundang-undangan >
(KPDKPU)
(2, 318 > 2,032) dengan nilai signifikan lebih kecil
dari 0,05 (0, 027 < 0,05), sehingga hipotesis kedua diterima (H2 diterima). Penelitian ini sesuai dengan hipotesis sebelumnya, yaitu ketidakpatuhan
pemerintah daerah terhadap ketentuan perundang-undangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3.
Pengaruh
pengawasan
masyarakat
terhadap
kinerja
penyelenggaraan pemerintah daerah Variabel pengawasan masyarakat (WASKAT) memiliki
<
(-1.057 < 2,032) dengan nilai signifikan lebih dari 0,05 (0,299 > 0,05), sehingga hipotesis ketiga tidak diterima (H3 tidak diterima). Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan pengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Artinya, ketika kualitas pembangunan manusia baik maka kinerja juga akan meningkat. Sumber daya manusia (SDM) merupakan motor penggerak tumbuhnya perekonomian suatu wilayah.
J. Penutup
1.
Kesimpulan a. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh negatif
signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Nilai lebih kecil dibandingkan
(0,602 < 2,032) dengan nilai signifikan lebih
dari 0,05 (0,551 > 0,05), sehingga hipotesis pertama tidak diterima. b. Ketidak patuhan perundang-undangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Nilai
>
(2,318 > 2,032) dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 (0, 027 < 0,05)., sehingga hipotesis kedua diterima. c. Pengawasan masyarakat berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Nilai
<
(-1.057 <
2,032) dengan nilai signifikan lebih dari 0,05 (0,299 > 0,05)., sehingga hipotesis ketiga tidak diterima.
2.
Keterbatasan Peneliti ini dilakukan dengan berbagai keterbatasan berikut ini a. Tidak transparasi dan akuntabilitas yang tidak efektif kepada akses
publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang tidak dipublikasikan kepada masyarakat. b. Pengawasan masyarakat dalam penelitian ini hanya menggunakan indikator IPM (Indeks Pembangunan Manusia), yang tidak secara langsung menunjukkan aktivitas pengawasan masyarakat pada pemerintah daerah.
3.
Saran a. Untuk mendukung transparasi dan akuntabilitas yang efektif tersebut,
pemerintah
kabupaten
/
kota
dapat
mempublikasikan
laporan
pertanggungjawaban maupun temuan melalui media seperti: surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan website milik pemerintah kabupaten / kota di Sumatera b. Menambahkan
indikator
partisipasi masyarakat
dalam
proses
politik atau dalam pemilihan umum, pengaduan masyarakat, atau aktivitas demonstrasi, sehingga dapat memperkuat aktivitas pengawasan masyarakat pada pemerintah daerah.
DAFTAR PUSTAKA
Arifianti, Hemin. dkk. 2013.“Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten/ Kota di Indonesia”. Universitas Sebelas Maret. SNA XVI. Andrianto, Muh. 2011. “Evaluasi Penyusunan Anggaran dan Alokasi Anggaran Belanja Daerah Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar”. Tesis S2, Program Pasca Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret.Artikel Tesis Publikasi. Aliyah Siti, dan Aida Nahar. 2012.“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara”. Jurnal,Volume 8.No.2,Mei 2012: 97-189. Ahmad, Afridian Wirahadi. dkk. 2011. “Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Pemeriksaan Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Pasaman)”. Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Vol.6.No.2. Desember 2011. Andhika, Ardiansyah, 2010. ”Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Inspektorat Propinsi Jawa Barat)”. Skripsi S1, Program Sarjana, Fakultas Ekonomi, Universitas Pasundan Bandung. Cipta, Hendra. 2011. “Analisis Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) Pada Pemerintah Daerah (Studi Eksploratif Pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar)”. Program Pasca Sarjana, Universitas Andalas.Artikel Pubilkasi. Dewi, Mustika Indah. 2011. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)”. Skripsi S1, Program Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
Keputusan Mendagri Nomor 100-279 Tahun 2012 Tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2010. Kurniasih Lulus, dan Nandhya Marfiana. 2012. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”.Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret. Masrizal. 2010. “Pengaruh Pengalaman Dan Pengetahuan Audit Terhadap Pendeteksian Temuan Kerugian Daerah (Studi Pada Auditor Inspektorat Aceh)”.Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi, Volume.3.No.2. Juli 2010. Mustikarini Widya Astuti, dan Debby Fitriasari . 2007. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Di Indonesia Tahun Aanggaran 2007” . Universitas Indonesia. SNA 15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Permendagri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
Permendagri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Permadi, Dwi Angga. 2013. “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat)”. Skripsi S1, Program Sarjana, Fakultas Ekonomi, Universitas Widyatama. Primadona, Almanda. 2010. “Pengaruh Pengawasan Intern dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Pasaman)”. Jurnal Akuntansi, Universitas Komputer Indonesia. Santoso, Urip dan Yohanes Joni Pambelum, 2008. ”Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud”. Jurnal Administrasi Bisnis, Vol.4, No.1: hal. 14–33, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan. Sarita, Permata.Dewi. 2012.” Pengaruh Pengendalian Internal dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan SPBU Yogyakarta (Studi Kasus Pada SPBU Anak Cabang Perusahaan RB.Group). Jurnal Nominal 1 (1): 1-22. Setiawan, Wahyu. 2012. “PenA329YCRgaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia”. Skripsi S1, Program Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro. Setyawati, Yuni. 2010. “Pengaruh Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Partisipasi Masyarakat dan Transparasi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Pemoderasi (Study Empiris di Karesidenan Surakarta)”. Tesis S2, Program Pasca Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret.
Sudarsana, Hafidh Susila. 2013. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia)”. Skripsi S1, Program Sarjana, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
Sumarjo Hendro, 2010. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia)”.Skripsi S1,Program Sarjana, Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret. Artikel Skripsi Publikasi. Syarif, Nuh H.Muhammad. 2012. “Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Pemerintahan”. Jurnal. Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia Makasar. Sylvie, Bolang Marietta. 2013. “Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Pengalaman Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Kota Tomohon Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah”. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Magiter Akuntansi, VOLUME 4 – NOMOR 2, DESEMBER 2013. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Unsrat. Taufiq,Efendy Muh. 2010. ”Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Motivasi Tehadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Gorontalo)”. Tesis S2, Program Pasca Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang. Undang- undang Nomor 15, 2004.Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
