PENGARUH POSISI KEUANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA
RINGKASAN TESIS Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister Program Studi Magister Akuntansi Minat Utama: Akuntansi Sektor Publik
Diajukan Oleh:
Wiharta Rahardjo NIM: S4307108
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2010
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi (PSAK No.1 paragraf 9, 2008). Laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan. Untuk perusahaan yang menghendaki melakukan penyajian informasi non-keuangan dapat menggunakan media catatan atas laporan keuangan. Adapun tujuan pengungkapan tersebut adalah untuk kelengkapan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan (PSAK No. 1, 2008). Pemakai yang menilai kegiatan yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi keputusan mencakup misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen. Financial Accounting Standard Board (FASB) Statement of
Financial Accounting Concept No.1 (2002), menyatakan bahwa sasaran utama pelaporan keuangan adalah informasi tentang kinerja perusahaan yang disajikan melalui pengukuran laba dan komponennya. Menurut PSAK No. 1 (2008) agar bermanfaat informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini dan memprediksi masa depan, menegaskan, atau mengkoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu. Misalnya, informasi struktur dan besarnya aktiva yang dimiliki bermanfaat bagi pemakai ketika mereka berusaha meramalkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan peluang dan bereaksi terhadap situasi yang merugikan. Informasi yang sama juga berperan dalam memberikan penegasan (confirmatory role) terhadap prediksi yang lalu, misalnya tentang bagaimana struktur keuangan perusahaan diharapkan tersusun atau tentang hasil dari operasi yang direncanakan (Scott, 2000). Informasi posisi keuangan dan kinerja di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja masa depan dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pemakai, seperti pembayaran dividen, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo. Untuk memiliki nilai prediktif, informasi tidak perlu harus dalam bentuk ramalan eksplisit. Namun demikian, kemampuan laporan
keuangan
untuk
membuat
prediksi
dapat
ditingkatkan
menampilkan informasi tentang transaksi dan peristiwa masa lalu.
dengan
Menurut PSAK No. 1 (2008), para pengguna laporan keuangan adalah pemilik perusahaan, manajer atau pemimpin perusahaan, para investor, kreditur, banker, pemerintah, dan masih banyak lagi lainnya. Antara pengguna laporan yang satu dengan yang lainnya memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Pemilik perusahaan atau pemegang saham menilai kinerja manajemen sebagai pihak yang diberi tanggung jawab untuk menjalankan dana pemegang saham. Manajer dapat menyusun rencana yang lebih baik, memperbaiki kekurangan-kekurangan dan menentukan kebijakan yang lebih tepat. Investor memerlukan informasi keuangan untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasinya. Salah satu bagian dalam analisis laporan keuangan adalah mencurahkan perhatian pada penghitungan rasio agar dapat mengevaluasi keadaan finansial di masa lalu, sekarang dan memproyeksikan hasil atau laba masa mendatang (Mahmudi, 2007). Analisis ini dilakukan dengan mengukur hubungan antara unsur-unsur laporan keuangan dan perubahan unsur-unsur tersebut dari tahun ke tahun untuk mengetahui arah perkembangannya. Analisis rasio keuangan dapat membantu para pelaku bisnis, pihak pemerintah dan para pemakai laporan keuangan lainnya dalam menilai kondisi keuangan suatu perusahaan. Bahkan lebih dari itu rasio keuangan bermanfaat dalam memprediksi laba perusahaan (Hartono dan Zainuddin, 1999). Beberapa penelitian terkait dengan rasio keuangan telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Lewellen (2002), dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dividend yield dapat memprediksi market returns (selama periode
penelitian 1946-2000). Earnings to price dan book to market ratio dapat memprediksi return (selama periode penelitian 1963-2000). Dividend yield memiliki pengaruh yang paling kuat dibandingkan dua rasio lainnya. Juliana dan Sulardi (2003) memperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa
gross
profit margin dan operation profit margin mampu memprediksi laba perusahaan manufaktur. Prakoso (2005) menyatakan bahwa hanya rasio likuiditas (current ratio) dan aktivitas (net profit margin) yang berpengaruh terhadap pertumbuhan laba perusahaan manufaktur. Meriewaty dan Setyani (2005) memperoleh hasil penelitian yang menyatakan bahwa pada perusahaan di Industri Food and Beverages go public dengan menggunakan 14 rasio keuangan menunjukkan bahwa rasio total debt to total capital asset, total asset turnover, return on investment (ROI), dan current ratio (CR) berpengaruh terhadap perubahan kinerja. Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP, 2005), laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah terdiri dari 4 jenis yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila dibandingkan dengan laporan perusahaan sektor swasta sebagaimana diatur dalam SAK perbedaan yang mendasar adalah pada laporan realisasi anggaran. Dalam sektor swasta tidak terdapat laporan realisasi anggaran tetapi terdapat laporan Laba Rugi. Perbedaan ini disebabkan oleh sektor pemerintah tidak berorientasi pada laba sementara perusahaan-perusahaan swasta berorientasi pada laba. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa di antara laporan
pemerintah dan laporan perusahaan-perusahaan swasta berbeda pada laporan realisasi anggaran. Walaupun terdapat perbedaan laporan keuangan yang disusun antara perusahaan swasta dengan pemerintah, dalam analisis laporan keuangan secara umum dapat dinyatakan sama, yaitu sama-sama menggunakan rasio keuangan. Bukti empiris Cohen (2006) dalam penelitian pada pemerintah daerah di Yunani dengan menggunakan rasio keuangan seperti rasio keuangan di sektor swasta yaitu profitability ratio yang di ukur dengan Return on Equity (ROE), Return on Assets (ROA), Profit Margin (PM), liquidity ratio yang di ukur dengan Current ratio (CR), capital structure ratio yang di ukur dengan Debt to Equity (DER), Long terms Liabilities to Assets (LTTA), Assets Turnover (AT), performance ratio yang di ukur dengan Operating Revenues to Total Revenues (ORTR), Operating Revenues to Operating Expenses (OROE). Bukti empiris nilai relevan informasi laporan keuangan pemerintah juga diperoleh beberapa penelitian lain. Di antaranya adalah Steven dan McGowan (1983) yang melakukan penelitian menggunakan rasio kinerja pemerintah dengan variabel revenue expenditure variables, tax related, employee and real estate variables, composite measures terhadap external reliance measure. Hasil penelitian ini menunjukan terdapat hubungan yang erat antara rasio keuangan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dan external reliance measure. Cohen (2006) melakukan penelitian terkait kinerja keuangan pemerintah dengan menggunakan variabel profitability ratio, liquidity ratio, capital structure ratio, dan performance ratio. Hasil yang diperoleh bahwa kinerja keuangan yang menggunakan indikator rasio profitability, liquidity, capital structure, dan
performance dipengaruhi oleh jumlah populasi dan pendapatan perkapita penduduk pemerintah daerah di Yunani. Plammer et al., (2007) menghubungkan risiko kegagalan dan variabel akuntansi yang membentuk laporan keuangan pemerintah. Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah risiko kegagalan distrik sekolah (school district’s default risk) dan beberapa variabel akuntansi yang menjadi komponen laporan keuangan, meliputi: total net asset untuk mengukur posisi keuangan, revenues minus expense untuk mengukur kinerja keuangan dan current liabilities. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa hanya total net asset saja yang merupakan ukuran dalam laporan keuangan dengan dasar akrual basis yang menyediakan peningkatan informasi dalam neraca, sementara itu, untuk revenues minus expense dan current liabilities tidak menyediakan peningkatan informasi. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa ukuran total net asset dengan dasar akrual basis dalam neraca dan modifikasi akrual basis untuk revenues minus expense dapat menyediakan informasi yang baik untuk menjelaskan risiko kegagalan distrik sekolah. Hasil penelitian yang diuraikan di atas merupakan penelitian yang dilakukan di luar negeri. Sementara itu, penelitian sektor publik di Indonesia dengan fokus posisi keuangan dan kinerja atas laporan keuangan pemerintah daerah masih terbatas. Penelitian sektor publik di Indonesia yang dilakukan dengan topik-topik anggaran pemerintah seperti yang dilakukan oleh Abdullah dan Asmara (2006), Munawar dan Irianto (2006), Suhartono dan Solichin (2006). Selain anggaran, tema penelitian sektor publik yang berkembang adalah aspek
keperilakuan seperti yang dilakukan oleh Falikhatun (2007) dan penelitian lain dengan tema sistem akuntansi pemerintah seperti yang dilakukan oleh Latifah dan Sabeni (2007) dan Primasari, Waspodo dan Rahman (2008). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan pengujian empiris tentang pengaruh posisi keuangan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia dengan mereplikasi penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti Steven dan McGowan (1983), Godsey dan Shulman (2001), serta Cohen (2006). Ketiga penelitian acuan tersebut diuji kembali hasil empirisnya dengan menggunakan sampel penelitian laporan keuangan pemerintah kota atau kabupaten di Indonesia dalam sebuah penelitian berjudul ”PENGARUH POSISI KEUANGAN TERHADAP
KINERJA
KEUANGAN
PEMERINTAH
DAERAH
DI
INDONESIA”.
B. Perumusan Masalah Tujuan penyusunan laporan keuangan baik sektor swasta dan sektor pemerintah adalah menyediakan informasi bagi para pemakai laporan untuk pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan ekonomis dengan menggunakan informasi dalam laporan keuangan dilakukan melalui analisis rasio keuangan. Indikator nilai relevan informasi dalam laporan keuangan adalah kemampuan prediktifnya. Atas dasar hal tersebut di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan research sebagai berikut ini.
1. Apakah return on equity ratio berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia? 2. Apakah return on assets ratio berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia? 3. Apakah profit margin ratio berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia? 4. Apakah current ratio berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia? 5. Apakah debt to equity ratio berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia? 6. Apakah long terms liabilities to assets ratio berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia? 7. Apakah assets turnover ratio berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia? 8. Apakah operating revenues to total revenues berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia? 9. Apakah operating revenues to operating expenses berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia?
C. Tujuan Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan tujuan berikut ini. 1. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh return on equity ratio terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. 2. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh return on assets terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. 3. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh profit margin ratio terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. 4. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh current ratio terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. 5. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh debt/equity ratio terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. 6. Untuk
memperoleh
bukti
empiris
terkait
pengaruh
long
terms
liabilities/assets terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. 7. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh assets turnover ratio terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. 8. Untuk
memperoleh
bukti
empiris
terkait
pengaruh
operating
revenues/total revenues ratio terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia.
9. Untuk
memperoleh
bukti
empiris
terkait
pengaruh
operating
revenues/operating expenses ratio terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia.
D. Manfaat Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat pada pihak-pihak berikut ini. 1. Bagi Pemerintah Hasil penelitian dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan keuangan pemerintah daerah dengan
memperhatikan
faktor-faktor
yang
mempengaruhi
kinerja
keuangan Pemerintah Daerah. 2. Bagi investor Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh bukti empiris terkait faktorfaktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan investasi, kredit maupun pemberian donasi bagi pemerintah daerah. 3. Bagi Legislator Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh bukti empiris terkait nilai relevan informasi atribut akuntansi dalam laporan keuangan pemerintah
yang disusun berdasar akrual basis sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan
pengawasan
terhadap
eksekutif
dalam
menjalankan
pemerintahan terutama terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. E. Sistematika Penulisan Pengorganisasian penulisan bab-bab selanjutnya dalam penelitian ini dipaparkan dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut ini. BAB II
:
LANDASAN TEORI Bab ini memaparkan tinjauan pustaka dan riviu penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian tentang pengaruh posisi keuangan dalam laporan keuangan pemerintah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
BAB III
:
METODA PENELITIAN Bab ini menguraikan ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel serta teknik pengambilan sampel penelitian,
variabel
dan
pengukuran
variabel
penelitian, data dan sumber data serta teknik pengambilan data penelitian dan model penelitian serta analisis data penelitian yang digunakan dalam
penelitian. BAB IV
:
ANALISIS DATA Bab ini menguraikan hasil pengumpulan data dan analisis data penelitian dengan melakukan pengujian hipotesis dan interpretasi hasil pengujian untuk membuktikan secara empiris hipotesis yang telah dinyatakan dalam penelitian.
BAB V
:
PENUTUP Bab ini menguraikan kesimpulan yang diambil dari seluruh pembahasan sebelumnya, keterbatasan, saran dan implikasi penelitian yang dapat diajukan.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS
A. Tinjauan Pustaka 1. Pengertian laporan keuangan dan tujuan laporan keuangan Laporan keuangan adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya, bila ada, yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aktiva) dan/atau kewajiban suatu entitas pemerintah pada saat tertentu atau perubahan atas aktiva dan/atau kewajiban selama suatu periode tertentu sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP, 2005). Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (kerangka konseptual akuntansi pemerintah, paragraf 21). Laporan keuangan merupakan media informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.
Dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintah paragraf 3 disebutkan bahwa tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis kas untuk pengakuan pospos pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pospos
aset,
kewajiban,
dan
ekuitas
dana.
Pengakuan,
pengukuran,
dan
pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam standar akuntansi pemerintahan lainnya (SAP, 2005). Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, fihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari
laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Entitas pelaporan diperkenankan untuk menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual tetap menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis kas. 2. Jenis laporan keuangan a. Laporan realisasi anggaran Menurut SAP (2005) Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur seperti: pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.
b. Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu (SAP, 2005). Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. c. Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan, dan non-anggaran (SAP, 2005). Penyajian Laporan Arus Kas dan pengungkapan yang berhubungan dengan arus kas diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor: 03 tentang Laporan Arus Kas. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut ini. 1) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah. 2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah. d. Catatan atas Laporan Keuangan Agar
dapat
digunakan
oleh
pengguna
dalam
memahami
dan
membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut ini (SAP, 2005).
1) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. 2) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan. 3) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakankebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksitransaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. 4) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. 5) Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas. 6) Formasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. 7) Daftar dan skedul. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 3. Karakteristik kualitatif relevan atas informasi dalam laporan keuangan. Informasi akuntansi dalam laporan keuangan pemerintah daerah mempunyai karakteristik kualitatif tertentu. Karakteristik kualitatif laporan
keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik terdiri dari: relevance, reliable, consistency, dan comparability yang merupakan prasyaratan normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki (kerangka konseptual akuntansi pemerintah, paragraf 20). Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi dalam laporan keuangan pemerintah dikatakan relevan menurut Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Paragraf 33, jika memenuhi kriteria: a. Manfaat umpan balik (feedback value). Informasi
memungkinkan
pengguna
untuk
menegaskan
atau
mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. b. Manfaat prediktif (predictive value). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. c. Tepat waktu. Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
d. Lengkap. Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi
pengambilan
keputusan.
Informasi
yang
melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. 4. Analisis laporan keuangan pemerintah daerah Untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan keuangan suatu perusahaan, perlu dilakukan suatu interpretasi atau analisis terhadap data keuangan dari perusahaan yang bersangkutan, dan data keuangan itu akan tercermin dalam laporan keuangannya. Laporan keuangan melaporkan baik posisi perusahaan pada suatu waktu tertentu maupun operasinya selama beberapa periode yang lalu. Akan tetapi nilai riil dari laporan keuangan adalah fakta bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membantu memprediksi laba dan dividen masa depan (Brigham dan Houston, 2001). Mengadakan interpretasi atau analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan akan sangat bermanfaat bagi penganalisa untuk dapat mengetahui keadaan dan perkembangan keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. Dengan mengadakan analisis laporan keuangan, manajer akan dapat mengetahui keadaan dan perkembangan keuangan dari perusahaannya, dan akan dapat diketahui hasil-hasil keuangan yang telah dicapai di masa lalu dan masa yang sedang berjalan. Dengan mengadakan analisis keuangan dari tahun-tahun yang
telah lalu dapat diketahui kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan. Kemudian oleh manajemen analisis laporan keuangan digunakan untuk membantu mengantisipasi kondisi di masa depan dan, yang lebih penting, sebagai titik awal untuk perencanaan tindakan untuk masa yang akan datang. Para krediturpun berkepentingan terhadap laporan keuangan dari perusahaan yang telah atau akan menjadi debitur atau nasabahnya. Kreditur sebelum mengambil keputusan untuk memberi atau menolak permintaan kredit dari suatu perusahaan, perlu mengadakan analisis terlebih dahulu untuk mengukur kemampuan perusahaan tersebut dalam membayar kembali hutangnya plus beban bunganya. Para kreditur jangka panjang berkepentingan untuk mengetahui apakah kredit yang akan diberikan itu cukup mendapatkan jaminan dari aktiva, sedangkan para kreditur jangka pendek lebih tertarik pada kemampuan nasabah untuk membayar utang lancarnya dengan dana yang berasal dari aktiva lancarnya. Selain itu, para investor juga berkepentingan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan dalam rangka penentuan kebijakan penanaman modalnya. Bagi investor yang penting adalah rate of return dari dana yang akan diinvestasikan dalam surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Dari sudut pandang investor, analisis laporan keuangan digunakan untuk memprediksi masa depan. Fungsi utama laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Meskipun laporan keuangan sudah bersifat general
purposive, artinya dibuat lebih umum dan sesederhana mungkin untuk memenuhi kebutuhan informasi semua pihak, tetapi tidak semua pembaca laporan dapat memahami laporan tersebut dengan baik. Tidak semua pengguna laporan keuangan memahami akuntansi dengan baik, sementara mereka akan mengandalkan informasi keuangan itu untuk pembuatan
keputusan,
maka
ketidakmampuan
memahami
dan
menginterpretasikan laporan keuangan tersebut perlu dibantu dengan analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu bagaimana cara memahami laporan keuangan, bagaimana menafsirkan angkaangka dalam laporan keuangan, bagaimana mengevaluasi laporan keuangan, dan bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Terdapat beberapa metode dalam analisis laporan keuangan. Salah satu teknik yang paling banyak digunakan untuk menganalisis laporan keuangan adalah analisis rasio keuangan. Terdapat berbagai jenis rasio yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan menginterpretasikan laporan keuangan. Hasil dari perhitungan rasio-rasio keuangan perlu diinterpretasikan, sehingga darinya dapat dievaluasi kinerja keuangan organisasi dan selanjutnya dilakukan pengambilan keputusan tertentu. 5. Pelaporan dan pengukuran kinerja pemerintah Government Accounting Standard Board (GASB), dalam Concept Statements No. 2, membagi pengukuran kinerja dalam tiga kategori indikator, yaitu (1) indikator pengukuran service efforts, (2) indikator pengukuran service accomplishment, dan (3) indikator yang menghubungkan antara efforts dengan
accomplishment. Service efforts berarti bagaimana sumber daya digunakan untuk melaksanakan berbagai program atau pelayanan jasa yang beragam. Service accomplishment diartikan sebagai prestasi dari program tertentu. Di samping itu perlu disampaikan juga penjelasan tertentu berkaitan dengan pelaporan kinerja ini (explanatory information). Pengukuran-pengukuran ini melaporkan jasa apa saja yang disediakan oleh pemerintah, apakah jasa tersebut sudah memenuhi tujuan yang ditentukan dan apakah efek yang ditimbulkan terhadap penerima layanan/jasa
tersebut.
Pembandingan
service
efforts
dengan
service
accomplishment merupakan dasar penilaian efisiensi operasi pemerintah (GASB, 1994). Efforts atau usaha adalah jumlah sumber daya keuangan dan non keuangan, dinyatakan dalam uang atau satuan lainnya, yang dipakai dalam pelaksanaan suatu program atau jasa pelayanan (Sardjiarto, 2000). Pengukuran service efforts meliputi pemakaian rasio yang membandingkan sumber daya keuangan dan non-keuangan dengan ukuran lain yang menunjukkan permintaan potensial atas jasa yang diberikan. Sardjiarto (2000) menyatakan bahwa jenis ukuran accomplishment atau prestasi yaitu outputs dan outcomes. Outputs mengukur kuantitas jasa yang disediakan, dan outcomes mengukur hasil dari penyediaan outputs tersebut. Outputs dapat mengukur hanya sebatas kuantitas jasa yang disediakan, atau lebih dari itu, mengukur kuantitas jasa yang disediakan yang memenuhi standar kualitas tertentu. Outcomes mengukur hasil yang muncul dari output yang ada. Outcomes menjadi bermakna jika dalam penggunaannya dibandingkan dengan outcomes
tahun-tahun sebelumnya atau dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Pembandingan yang pertama adalah pembandingan antara efforts dengan outputs untuk mengukur efisiensi. Informasi yang ingin diberikan adalah sejauh mana hasil yang diberikan sehubungan dengan jumlah tertentu sumber daya yang dipakai
(Sardjiarto,
2000)
menyatakan
bahwa
para
pengguna
laporan
diberitahukan juga explanatory information atau berbagai macam informasi yang relevan dengan layanan yang diberikan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi pemerintah, yang dikelompokkan dalam dua elemen yaitu: elemen di luar kontrol pemerintah seperti kondisi demografi dan lingkungan dan elemen yang dapat dikontrol oleh pemerintah secara signifikan seperti pola dan komposisi personalia. Mahmudi (2007) menyatakan bahwa pelaporan kinerja pemerintah melalui laporan keuangan merupakan wujud dari proses akuntabilitas. Entitas yang mempunyai kewajiban membuat Pelaporan Kinerja Organisasi Sektor publik dapat diidentifikasi sebagai berikut: pemerintah pusat, pemerintah daerah, unit kerja pemerintahan, dan unit pelaksana teknis. Pelaporan tersebut diserahkan ke masyarakat secara umum dan Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga masyarakat dan anggota DPR (users) bisa menerima informasi yang lengkap dan tajam tentang kinerja program pemerintah serta unitnya (SAP, 2005). Pelaporan kinerja yang diterbitkan secara reguler
akan menjadi langkah maju dalam
mendemonstrasikan proses akuntabilitas. Perbandingan pengukuran kinerja dapat
dibangun atas pengukuran kinerja dan menambah dimensi lainnya untuk akuntabilitas perbandingan dengan unit kerja organisasi lain yang serupa. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Sektor Publik No. 1 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah, kinerja keuangan pemerintah diukur dengan menggunakan perspektif efisiensi, efektivitas dan ekonomis. Menurut Mardiasmo (2007) efisiensi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Sementara itu, efektivitas merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu merupakan kondisi yang efisien. Efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan atau dengan kata lain efektivitas merupakan perbandingan antara outcome dengan output. Dengan berfokus pada hasil pengukuran dan pelaporan kinerja dapat membantu mengomunikasikan kepada publik tentang tingkat penyelesaian unit kerja organisasi yang serupa lainnya. Lebih jauh lagi, melalui pengembangan pertanyaan umum kepada pengguna layanan dan kelengkapanya, perbandingan pengukuran kinerja dapat digunakan untuk membandingkan tingkat kepuasan warga atau pengguna layanan atas pelayanan yang diberikan oleh beberapa unit kerja organisasi.
B. Pengembangan Hipotesis Beberapa penelitian mengenai manfaat rasio keuangan atas laporan keuangan perusahaan swasta sudah
dilakukan oleh peneliti sebelumnya.
Penelitian tersebut antara lain telah dilakukan oleh Prakoso (2005) meneliti kegunaan rasio keuangan untuk menentukan keuntungan saham, dengan variabel 10 rasio keuangan dengan sampel 127 perusahaan. Analisis dilakukan dengan cara univariate dan multivariate dan ditemukan 5 rasio kategori profitabilitas mempunyai hubungan yang kuat untuk memprediksi keuntungan saham. Ou dan Penman (1992) memprediksi keuntungan saham dengan 68 rasio keuangan dengan stepwise regression. Hasil seleksi menunjukkan terdapat 16 rasio keuangan untuk perioda 1965 – 1972 dan 18 rasio keuangan untuk periode 1973 – 1977 yang signifikan untuk memprediksi keuntungan saham. Hasil penelitian yang di lakukan oleh Ou dan Penman memperoleh bukti bahwa informasi akuntansi (rasio keuangan) mengandung informasi fundamental yang tidak tercermin dalam harga saham. Rasio keuangan terbaik dalam memprediksi laba mendatang adalah rasio profitabilitas. Asyik dan Soelistyo (2000) dalam penelitiannya menggunakan 21 rasio keuangan dalam memprediksi laba dengan menggunakan metode discriminant analysis. Adapun sampel penelitian menggunakan perusahaan manufaktur dengan periode penelitian tahun 1995-1996. Hasil penelitiannya adalah 5 rasio keuangan merupakan discriminator yang signifikan dalam memprediksi laba di masa yang akan datang.
Laba merupakan salah satu indikator kinerja suatu perusahaan. Untuk memperoleh laba, perusahaan harus melakukan kegiatan operasional. Kegiatan operasional ini dapat terlaksana jika perusahaan mempunyai sumber daya. Sumber daya perusahaan tercantum di dalam neraca. Hubungan antara unsur-unsur yang membentuk neraca dapat ditunjukkan oleh rasio keuangan. Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan. Analisis laporan keuangan khususnya memperhatikan pada penghitungan rasio keuangan agar dapat mengevaluasi keadaan pada masa lalu, sekarang dan proyeksi hasil di masa datang. Rasio keuangan perusahaan yang baik mencerminkan bahwa pertumbuhan laba perusahaan juga baik. Hal ini dikarenakan pertumbuhan laba yang baik menunjukkan bahwa kinerja suatu perusahaan juga baik, karena pertumbuhan laba merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen perusahaan. Pesatnya perkembangan yang terjadi mendorong dilakukannya studi-studi yang menghubungkan rasio keuangan dengan fenomena-fenomena ekonomi tertentu dengan harapan akan ditemukan berbagai kegunaan objektif rasio keuangan. Machfoedz (1994) melakukan pengujian terhadap 68 perusahaan pabrikan yang terdaftar di BEJ. Machfoed menganalisis 47 rasio keuangan yang dikategorikan dalam 9 kategori yaitu short terms liquidity, long terms solvency, profitability, productivity, indebteness, investment intersiveness, leverage, return on investment, dan return on equity. Rasio yang digunakan adalah cash flow to
current liabilities, net worth and total liabilities to fixed asset, gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, quick asset to inventory, operating income to net worth dan net worth to total liabilities. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa rasio keuangan yang digunakan dalam model bermanfaat untuk memprediksi laba satu tahun ke depan, namun tidak bermanfaat untuk prediksi lebih dari satu tahun. Asyik dan Soelistyo (2000) memperoleh bukti empiris hasil bahwa rasio dividend/net income, sales/total asset, long terms debt/total asset, net income/sales, investment in property, plant and equipment/total uses (INPPE/TU) merupakan discriminator yang signifikan dalam prediksi laba perusahaan. Lewellen (2002), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dividend Yield dapat memprediksi market returns selama periode 1946-2000. Earnings to Price dan Book to Market ratio dapat memprediksi return selama periode 1963-2000. Dividend Yield memiliki pengaruh yang paling kuat dibandingkan dua rasio lainnya. Juliana dan Sulardi (2003) melakukan penelitian dengan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa gross profit margin dan operation profit margin yang mampu memprediksi laba perusahaan manufaktur. Prakoso (2005) memperoleh bukti dalam penelitian yang menunjukkan bahwa secara serentak rasio likuiditas, profitabilitas, aktivitas dan solvabilitas mampu memprediksi perubahan laba perusahaan manufaktur. Sementara secara individu hanya rasio likuiditas (current ratio) dan aktivitas (net profit margin) yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba perusahaan manufaktur. Meriewaty dan
Setyani (2005), dari hasil penelitian yang dilakukan pada perusahaan di Industri Food and Beverages go public dengan menggunakan 14 rasio keuangan menunjukkan bahwa rasio total debt to total capital asset, total asset turnover, return on investment (ROI), dan current ratio (CR) berpengaruh signifikan terhadap perubahan kinerja. Steven dan McGowan (1983) melakukan penelitian yang menggunakan rasio kinerja pemerintah dengan variabel revenue expenditure variables, tax related, employee and real estate variables, composite measures terhadap external reliance measure. Hasil penelitian ini adalah bahwa terdapat hubungan yang erat antara rasio keuangan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dengan external reliance measure. Selain itu, hasil penelitian ini juga menyatakan bahwa jumlah populasi penduduk dapat menjadi variabel kontrol dalam hubungan diantara variabel yang diteliti. Godsey dan Shulman (2001) menggunakan variabel lingkungan (environment), variabel organisasi (organizational) dan variabel keuangan (financial) dalam mengukur tren kinerja pemerintah. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa variabel keuangan yang dinyatakan dalam rasio pendapatan, pengeluaran dan struktur hutang pemerintah berpengaruh terhadap tren kinerja pemerintah daerah. Rasio kinerja dengan ukuran ROE telah digunakan sebelumnya. Cohen (2006) menggunakan ROE dalam penelitian untuk menggambarkan kinerja keuangan pemerintah di Yunani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROE berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dan jumlah penduduk di pemerintah Yunani.
ROE
juga
digunakan
oleh
Jones
dan
Walker
(2007)
yang
menghubungkan financial ratio pemerintah daerah di Australia dengan distress pemerintah daerah. Hasil penelitian tersebut, secara umum menyatakan bahwa ROE dapat berpengaruh terhadap distress pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan bagi publik. Dalam penentuan rasio ROE
menggunakan data surplus dan defisit
anggaran. Jika pemerintah daerah mempunyai jumlah surplus yang tinggi, maka pemerintah daerah akan mempunyai angka rasio ROE yang tinggi dan sebaliknya. Tingginya angka rasio ROE mengindikasikan bahwa pemerintah mempunyai kemampuan yang kurang baik dalam menggunakan anggaran yang telah diajukan pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu, tingginya angka rasio ROE dapat menurunkan tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran pada tahun berikutnya. Atas dasar hasil penelitian dan logika teoritis dalam pengembangan hipotesis ini, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini dapat dinyatakan seperti berikut ini. H1 : Return on Equity Pemerintah Daerah berpengaruh
terhadap kinerja
keuangan pemerintah daerah di Indonesia satu (dua) tahun setelah penerbitan laporan keuangan. Return on Asset (ROA) merupakan perbandingan antara jumlah net income dengan jumlah total asset. Rasio ini menggambarkan kemampuan entitas dalam menggunakan asset entitas untuk memperoleh net income. Pada sektor pemerintah, menurut Cohen (2006) net income dapat digambarkan dengan jumlah
surplus atau defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode anggaran. Oleh karena hal tersebut, maka ROA dalam sektor pemerintah adalah perbandingan antara jumlah surplus atau defisit anggaran dengan jumlah asset pemerintah. Bukti empiris tentang pengaruh ROA terhadap kinerja diperoleh Cohen (2006) dalam penelitianya. Plammer et al. (2007) menggunakan ROA dalam menjelaskan kegagalan keuangan pemerintah. Hasil yang diperoleh adalah bahwa rasio yang menggunakan nilai aktiva yang disusun dengan dasar akrual, salah satunya adalah ROA mempunyai informasi yang lebih baik dibanding aktiva yang disajikan berdasar kas basis. Pemerintah daerah dengan jumlah surplus yang tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah daerah kurang mampu menggunakan anggaran secara efisien dan efektif sehingga tidak mampu menggunakan anggaran yang telah disusun. Sebagai konsekuensi dari jumlah surplus ini adalah pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembalikan jumlah surplus tersebut ke kas negara dan tidak diperbolehkan mengajukan anggaran melebihi jumlah realisasi anggaran tahun sebelumnya. Akibat dari adanya konsekuensi ini adalah bahwa pemerintah daerah dibatasi anggaranya sehingga berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada tahun berikutnya, sehingga dapat dinyatakan bahwa jumlah surplus atau defisit yang tinggi menjadikan kemungkinan pemerintah daerah untuk menjalankan operasional pemerintah daerah dalam kondisi kurang efisien dan efektif. Atas dasar penelitian dan logika berpikir tersebut, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini dapat dirumuskan seperti berikut ini.
H2 : Return on assets
Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap kinerja
keuangan pemerintah daerah di Indonesia satu (dua) tahun setelah penerbitan laporan keuangan. Profit merupakan perbandingan antara jumlah laba kotor dengan jumlah pendapatan. Rasio ini menggambarkan kemampuan entitas dalam memperoleh jumlah laba kotor dari nilai penjualan yang dilakukan. Rasio profit margin yang tinggi mengindikasikan bahwa entitas mempunyai kemampuan yang baik dalam mencapai tingkat laba kotor yang tinggi dari nilai penjualan yang dilakukan oleh perusahaan (Meriawaty dan Setyani, 2005). Pada sektor pemerintahan, laba kotor digambarkan sebagai selisih antara pendapatan operasional (PAD) dengan pengeluaran untuk operasional pemerintah. Profit margin pada sektor pemerintah adalah perbandingan antara jumlah selisih PAD setelah dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran untuk operasional (rutin) dengan jumlah PAD dalam realisasi anggaran pemerintah. Semakin tinggi angka rasio ini, menggambarkan semakin tinggi kemampuan pemerintah untuk menghasilkan jumlah selisih PAD dengan pengeluaran operasional dari pendapatan asli daerah pemerintah. Bukti empiris bahwa profit margin mempengaruhi kinerja pemerintah diperoleh Cohen (2006) dalam penelitian yang dilakukan pada pemerintah Yunani. Hasil ini mengindikasikan bahwa profit margin dapat digunakan untuk memprediksi kinerja keuangan pemerintah. Sementara itu, Groves et al. (1981) menemukan bukti
empiris
bahwa
jumlah
pendapatan
yang
tinggi
berkemungkinan
menghasilkan jumlah surplus yang tinggi hingga dapat membiayai kegiatan pelayanan
publik
oleh
pemerintah
daerah.
Jones
dan
Walker
(2007)
mengidentifikasi distress pemerintah daerah dengan menggunakan financial measure berupa perbandingan antara jumlah surplus/defisit dengan hasil bahwa rasio tersebut berpengaruh terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah. Profit margin ratio merupakan perbandingan antara jumlah surplus atau defisit dengan jumlah pendapatan asli daerah. Jika pemerintah daerah mempunyai jumlah surplus yang tinggi, maka pemerintah daerah akan mempunyai profit margin ratio yang tinggi dan sebaliknya. Jumlah surplus yang tinggi mengindikasikan bahwa realisasi anggaran pemerintah daerah lebih rendah dari jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah kurang mampu mengoptimalkan anggaran dalam operasional pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Jumlah surplus yang tinggi ini dapat berpengaruh pada penurunan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran pada periode berikutnya. Atas dasar hasil penelitian dan logika teoritis tersebut, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini dapat dinyatakan seperti berikut ini. H3 : Profit Margin Ratio Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia satu (dua) tahun setelah penerbitan laporan keuangan. Current ratio merupakan perbandingan antara jumlah kewajiban lancar dengan harta lancar suatu entitas. Rasio ini menggambarkan kemampuan entitas untuk menjamin pembayaran utang lancar dengan harta lancar yang dimiliki oleh entitas. Angka current ratio yang tinggi mengindikasikan bahwa entitas
mempunyai jumlah harta lancar yang cukup untuk menjamin semua utang lancar dan masih mempunyai jumlah sisa harta lancar yang cukup untuk mendukung proses operasional entitas sehingga kemungkinan proses operasional entitas dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena proses operasional berjalan lancar maka kemungkinan entitas tersebut untuk dapat mencapai kinerja yang tinggi dapat terlaksana. Bukti bahwa current ratio dapat digunakan untuk memprediksi kinerja pemerintah diperoleh dalam penelitian Cohen (2006). Hasil ini mengindikasikan bahwa current ratio berpengaruh dan dapat digunakan untuk memprediksi kinerja keuangan pemerintah. Plammer et al. (2007) menghubungkan current ratio dengan risiko kegagalan pemerintah daerah dengan hasil penelitian bahwa rasio hutang lancar atas aktiva lancar tersebut mempunyai pengaruh risiko kegagalan keuangan pemerintah daerah. Jones dan Walker (2007) menggunakan current ratio sebagai variabel yang menjelaskan distress pemerintah daerah. Bukti empiris yang diperoleh menunjukkan bahwa current ratio berpengaruh terhadap distress pemerintah daerah. Current ratio merupakan perbandingan antara jumlah harta lancar pemerintah daerah dengan jumlah hutang lancar yang dimiliki pemerintah daerah. Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban lancar pemerintah dengan harta lancar yang dimiliki pemerintah daerah. Angka current ratio yang tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mempunyai jumlah harta lancar yang mencukupi untuk menjamin hutang lancar dan kegiatan operasional dalam rangka memberikan pelayanan bagi publik. Oleh karena adanya jaminan atas utang lancar dan jaminan atas pendanaan
kegiatan operasional tersebut, maka kencenderunganya pemerintah daerah dapat melakukan kegiatan operasional dengan menggunakan anggaran pemerintah secara efektif dan efisien. Atas dasar hasil penelitian dan logika teoritis tersebut, maka hipotesis keempat dalam penelitian ini dapat dinyatakan seperti berikut ini. H4 : Current Ratio Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan
Pemerintah Daerah di Indonesia satu (dua) tahun setelah
penerbitan laporan keuangan. Debt to equity merupakan gambaran kemampuan entitas dalam memenuhi seluruh kewajiban dengan modal sendiri yang dimiliki. Angka rasio yang rendah mengindikasikan bahwa entitas mempunyai kecukupan jumlah modal sendiri untuk menutup seluruh kewajibannya. Tingginya angka rasio ini mengindikasikan bahwa entitas tersebut mempunyai jumlah modal sendiri yang memadai dalam memenuhi jumlah utangnya tanpa bergantung pada pendanaan dari pihak eksternal. Cohen (2006) menggunakan variabel ini dalam memprediksi kinerja pemerintah di Yunani. Hasil yang diperoleh penelitian ini adalah debt to equity ratio berpengaruh pada kinerja pemerintah di Yunani. Groves et al. (1981) menggunakan debt to equity sebagai variabel keuangan pemerintah daerah dalam suatu analisis tren keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, Plammer et al. (2007) juga menggunakan rasio debt to equity dalam menjelaskan risiko kegagalan pemerintah daerah dengan hasil bahwa rasio ini berpengaruh dan dapat menjelaskan risiko kegagalan keuangan pemerintah daerah.
Debt to equity ratio merupakan perbandingan antara jumlah total hutang dengan jumlah total ekuitas dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah dalam menyediakan jaminan bagi seluruh total hutang dengan dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Jika angka debt to equity ratio tinggi, memberikan indikasi bahwa pemerintah daerah mempunyai jumlah hutang yang tinggi sehingga mempunyai risiko untuk tidak mampu membayar hutangnya. Ketidakmampuan ini dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu terjadinya ketidakefisienan dan ketidakefektifan pelaksanaan anggaran pemerintah pada tahun berikutnya. Atas dasar hasil penelitian dan logika berpikir ini mendasari pengajuan hipotesis dalam penelitian ini, yaitu seperti berikut ini. H5 : Debt to Equity Ratio Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia satu (dua) tahun setelah penerbitan laporan keuangan. Long terms liabilities to asset merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan entitas dalam memenuhi kewajiban jangka panjang dengan total asset yang dimiliki oleh entitas yang bersangkutan. Rasio ini merupakan perbandingan antara jumlah utang jangka panjang dengan jumlah asset entitas (Meriawaty dan Setyani, 2005). Jika entitas mempunyai angka rasio yang rendah, hal ini mengindikasikan bahwa entitas mempunyai jumlah asset yang cukup untuk menjamin pembayaran utang jangka panjang dan jumlah sisa asset yang cukup untuk menjalankan kegiatan operasional entitas. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa dengan Long terms liabilities to asset yang rendah kemungkinan entitas
dapat mencapai kinerja keuangan yang tinggi. Bukti empiris terkait pengaruh Long terms liabilities to asset terhadap kinerja telah diperoleh Cohen (2006) dalam penelitian terkait kinerja pemerintah Yunani. Hasil penelitian Cohen (2006) tersebut menyatakan bahwa Long terms liabilities to asset berpengaruh dan dapat digunakan dalam memprediksi kinerja pemerintah daerah di Yunani. Jones dan Walker (2007) menggunakan rasio yang menggunakan aktiva jangka panjang dalam analisis distress pemerintah daerah dengan hasil bahwa aktiva jangka panjang berpengaruh terhadap distress pemerintah daerah. Long terms liabilities to assets merupakan perbandingan jumlah hutang jangka panjang yang dimiliki oleh pemerintah daerah dengan jumlah total asset pemerintah daerah. Rasio ini memberikan penggambaran tentang kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin terpenuhinya hutang jangka panjang dengan asset yang dimiliki pemerintah daerah. Angka long terms liabilities to assets yang tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mempunyai kemampuan memberikan jaminan terpenuhinya hutang yang jelek. Kemampuan yang jelek ini mengindikasikan bahwa jumlah asset pemerintah dalam proporsi yang rendah, sehingga dapat berpengaruh pada kinerja keuangan yang jelek pula. Atas dasar hasil penelitian dan logika teoritis tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dinyatakan seperti berikut ini. H6 : Long Terms Liabilities to Assets Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia satu (dua) tahun setelah penerbitan laporan keuangan.
Asset turnover merupakan rasio aktivitas yang merupakan perbandingan antara total operating revenue dengan total asset. Rasio ini menggambarkan kemampuan entitas dalam melakukan efisiensi dalam melakukan aktivitas operasional entitas. Angka rasio yang tinggi mengindikasikan bahwa entitas mempunyai jumlah pendapatan operasional yang tinggi sehingga dapat dinyatakan efisien dalam melakukan kegiatan operasional entitas. Jika entitas melakukan kegiatan operasional secara efisien, maka kinerja keuangan yang dicapai entitas tersebut menjadi baik karena tingginya pendapatan asli daerah. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa tinggi rendah angka rasio asset turnover mempengaruhi kinerja keuangan entitas. Pada sektor pemerintah, asset turnover merupakan gambaran pemerintah dalam melakukan efisiensi dalam proses kegiatan penyediaan layanan pada publik. Jika kegiatan pelayanan publik dapat dilakukan secara efisien dibuktikan dengan rendahnya biaya operasional, maka kinerja keuangan pemerintah tersebut akan mencapai tingkatan yang lebih baik. Bukti empiris terkait pengaruh asset turnover terhadap kinerja keuangan pemerintah diperoleh Cohen (2006) dalam penelitian pada pemerintah daerah di Yunani. Asset turnover merupakan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan jumlah asset pemerintah daerah. Rasio ini menggambarkan kemampuan daerah dalam menggunakan jumlah asset daerah yang dimiliki untuk memperolah pendapatan asli daerah. Semakin tinggi angka asset turnover mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mampu mengoptimalkan penggunaan asset untuk mendapatkan jumlah pendapatan asli daerah yang tinggi. Dengan jumlah pendapatan asli daerah yang tinggi tersebut, maka pemerintah daerah akan
dapat melakukan kegiatan operasional pada tahun berikutnya secara efisien dan efektif. Atas dasar hasil penilitian dan logika teoritis ini, mendasari pengajuan hipotesis penelitian yang dapat dinyatakan seperti berikut ini. H7 : Asset Turnover Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia satu (dua) tahun setelah penerbitan laporan keuangan. Operating revenue to total revenue merupakan perbandingan antara jumlah pendapatan dari kegiatan operasional dengan jumlah total pendapatan. Tinggi rendah angka rasio ini mengindikasikan kemampuan entitas dalam memperoleh pendapatan dari kegiatan operasional atau pokok entitas. Kegiatan operasional merupakan kegiatan yang sifatnya kontinyu, sehingga memberi penggambaran tentang kinerja operasional entitas pada masa akan datang. Jika entitas mempunyai jumlah pendapatan operasional yang tinggi, maka entitas tersebut mempunyai pendapatan yang bersifat terus-menerus yang tinggi, sehingga kemungkinan kinerja keuangan pada masa datang menjadi baik. Pada sektor pemerintah, pendapatan operasional merupakan jumlah Pendapatan Asli Daerah. Jika PAD merupakan bagian besar dari total pendapatan, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah mempunyai pendapatan yang sifatnya kontinyu dan hasil dari kemampuan sendiri, sehingga kinerja keuangan pemerintah pada masa depan kemungkinan adalah baik pula. Bukti empiris tentang pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan telah diperoleh Cohen (2006).
Dalam penelitianya, Cohen (2006) menemukan bahwa pendapatan operasional terhadap total pendapatan berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah pada masa akan datang. Plammer et al. (2007) melakukan penelitian dengan menggunakan rasio yang menggunakan jumlah pendapatan operasional (PAD) dan belanja operasional pemerintah dalam kaitanya dengan kegagalan keuangan pemerintah daerah dengan hasil bahwa jumlah pendapatan daerah yang tinggi dapat menurunkan risiko kegagalan keuangan pemerintah. Operating revenues to total revenues merupakan perbandingan jumlah pendapatan asli daerah dengan jumlah total pendapatan daerah. Rasio ini memberi penggambaran tentang kontribusi pendapatan asli daerah terhadap jumlah total pendapatan pemerintah daerah. Angka operating revenues to total revenues yang tinggi
mengindikasikan
bahwa
pemerintah
mampu
memperoleh
jumlah
pendapatan asli daerah yang tinggi sehingga mampu memberikan kontribusi yang tinggi pula pada total pendapatan daerah. Tingginya jumlah pendapatan asli daerah ini memberi kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk dapat menjalankan operasional pada tahun berikutnya secara lebih efisien dan efektif. Atas dasar hasil penelitian dan logika teori ini, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dinyatakan seperti berikut ini. H8 : Operating Revenues to Total Revenues berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia satu (dua) tahun setelah penerbitan laporan keuangan.
Operating revenues to operating expenses merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara jumlah pendapatan operasional dengan beban operasional. Angka rasio ini mengindikasikan kemampuan entitas untuk memperoleh pendapatan operasional dengan pengeluaran operasional yang dilakukan. Angka rasio yang tinggi menggambarkan bahwa entitas mempunyai jumlah pendapatan operasional yang lebih tinggi dibanding dengan pengeluaran operasional. Karena pendapatan operasional lebih tinggi, maka pendapatan operasional tersebut dapat menutup pengeluaran operasional dan masih mempunyai sisa yang dapat digunakan dalam pembiayaan kegiatan operasional pada periode akan datang. Dengan paparan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa semakin tinggi angka rasio ini, maka akan semakin tinggi kemungkinan untuk entitas mencapai kinerja keuangan yang tinggi. Cohen (2006) memperoleh bukti bahwa Operating revenues to operating expenses berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah Yunani. Steven dan McGowan (1983) juga menggunakan ukuran pendapatan atas jumlah pengeluaran pemerintah daerah terkait indikator dan tren kinerja pemerintah daerah. Operating revenues to operating expenses merupakan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan jumlah pengeluaran daerah untuk memperoleh pendapatan asli daerah tersebut. Angka rasio operating revenues to operating expenses ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan asli daerah dengan jumlah pengeluaran daerah yang terjadi dalam suatu periode anggaran. Angka rasio operating revenues to operating expenses
yang tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah daerah
mempunyai kemampuan yang baik dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah atas pengeluaran yang terjadi dan hal ini dapat berpengaruh positif terhadap efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran pada tahun berikutnya. Pengaruh positif terhadap efisiensi dan efektivitas anggaran ini dapat terjadi karena adanya jaminan dana untuk kegiatan operasional yang disediakan oleh pendapatan asli daerah. Atas dasar hasil penelitian dan logika teori ini, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut. H9 : Operating Revenues to Operating Expenses Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia satu (dua) tahun setelah penerbitan laporan keuangan. C. Kerangka Pemikiran Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh rasio keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada satu (dua) tahun setelah tahun pelaporan keuangan. Pengaruh rasio keuangan ini untuk menggambarkan nilai relevan informasi dalam laporan keuangan pemerintah dalam pengambilan keputusan ekonomis para pemakai laporan keuangan sebagaimana tujuan pelaporan keuangan yang tercantum dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor: 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah. Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio yang ditentukan berdasarkan pos-pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah baik
laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas yang terdiri dari ROE, ROA, PM, CR, DER, LTTA, AT, ORTR, OROE yang digunakan dalam pengujian pengaruh terhadap rasio efektivitas dan rasio efisiensi pemerintah daerah satu (dua) tahun setelah penerbitan laporan keuangan pemerintah daerah. Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah seperti berikut ini.
Return on Equity Ratio H1
Return on Assets H2
Profit Margin Ratio H3
Current Ratio H4
Debt to Equity Ratio
H5
Long Term Liabilities to Total Assets
H6 H7
Assets Turnover Ratio H8
Operating Revenues to Total Revenues H9
Operating Revenues Operating Expenses
to
Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian
Kinerja keuangan berdasarkan rasio efisiensi dan rasio efektivitas
BAB III METODA PENELITIAN A. Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan studi empiris dengan tujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh return on equity, return on assets, profit margin, current ratio, debt/equity, long terms liabilities/total assets, assets turnover, operating revenues/total revenues, operating revenues/operating expenses terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan data penelitian time series dan menggunakan beberapa objek penelitian (cross section), sehingga penelitian ini dapat dinyatakan sebagai penelitian dengan pooled data. B. Populasi dan Sampel 1. Populasi Populasi yaitu sekelompok orang, kejadian, atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Sekaran, 2003). Populasi yang digunakan sebagai sample frame penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah di Indonesia yang berjumlah 426 pemerintah daerah baik kabupaten maupun kota. 2.
Sampel penelitian Sampel merupakan sebagian dari elemen-elemen populasi (Sekaran,
2003). Sampel penelitian ini diperoleh dan dipilih dari populasi secara purposive sampling dengan kriteria pemilihan sampel seperti berikut ini.
a.
Pemerintah daerah kabupaten/kota seluruh Indonesia yang menerbitkan laporan keuangan pemerintah pada tahun 2005, 2006 dan 2007 dan dipublikasikan dalam website BPK RI, yaitu www.bpk.go.id
b.
Pemerintah daerah dengan laporan keuangan yang diterbitkan pada tahun 2005, 2006 dan 2007 dengan opini audit wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), wajar tanpa pengecualian dengan bahasa atau paragraf penjelas (unqualified opinion with explanation language) maupun wajar dengan pengecualian (qualified opinion). Adapun laporan keuangan dengan opini tidak wajar (adverse opinion) dan tidak memberi opini (disclaimer opinion) tidak digunakan dalam sampel penelitian dengan pertimbangan bahwa informasi yang tersaji dalam laporan keuangan dengan opini tersebut tidak wajar dan tidak dapat digunakan dalam pengambilan keputusan oleh pemakai laporan keuangan.
c.
Pemerintah daerah dengan laporan keuangan yang mencantumkan seluruh data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengukuran variabel dan analisis data untuk pengujian hipotesis dalam penelitian. Sampel penelitian yang digunakan adalah 187 pemerintah daerah untuk pengujian data satu tahun dan 119 pemerintah daerah untuk pengujian data dua tahun. C. Data dan Metode Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan data sekunder. Menurut Indriantoro dan Supomo (2002), data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh
peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan keuangan pemerintah daerah. Data dikumpulkan dengan cara download dari website resmi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yaitu www.bpk.go.id. D. Variabel Penelitian dan Pengukuran a. Variabel dependen Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah yang dimaksud adalah hasil kerja kegiatan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang meliputi unsur input, output, dan outcome yang kemudian di ukur dengan efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Kinerja keuangan pemerintah daerah diukur dengan perspektif efisiensi, efektivitas dan ekonomis atau dengan pendekatan value for money. Efisiensi merupakan hubungan antara masukan sumberdaya oleh suatu unit organisasi (input) dan keluaran yang dihasilkan (output) yang memberikan informasi tentang konversi masukan menjadi keluaran (Mardiasmo, 2007). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai (Mardiasmo, 2007). Penelitian ini menggunakan efisiensi dan efektivitas dalam pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah yang menurut Mahmudi (2007) dapat diformulasikan seperti berikut ini.
Rasio Efektivitas =
Rasio Efisiensi
=
b. Variabel independen Variabel independen adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan variabel dependen dan mempunyai hubungan positif atau negatif bagi variabel dependen nantinya. Dalam hal ini variabel independen adalah angka dan rasio yang diambil dari komponen laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Variabel yang dimaksud adalah seperti berikut ini. 1) Return on Equity Return on Equity merupakan perbandingan antara jumlah surplus atau defisit dalam laporan realisasi anggaran dengan jumlah total fund equity yang
dilaporkan
pada
neraca
pemerintah
daerah.
Variabel
ini
menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan jumlah selisih antara pendapatan dengan belanja dari total dana ekuitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Untuk menentukan angka rasio ini, menurut Cohen (2006) formula yang dapat digunakan adalah seperti berikut ini.
ROE =
Net Surplus ( Deficit ) Equity
2. Return on Assets Return on Assets merupakan rasio keuangan yang menggambarkan proporsi antara jumlah surplus atau defisit bersih dalam laporan realisasi anggaran dengan jumlah total asset yang tersaji dalam neraca pemerintah daerah. Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan selisih antara total pendapatan dengan total belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu. Untuk menghitung angka rasio ini, menurut Cohen (2006) formula yang digunakan adalah seperti berikut ini.
ROA =
Net Surplus ( Deficit ) Total Assets
3. Profit Margin Profit Margin merupakan angka rasio yang menggambarkan jumlah perbandingan antara surplus atau defisit anggaran dalam suatu periode dengan jumlah pendapatan asli daerah dalam satu periode akuntansi. Kedua angka dalam penghitungan rasio ini diambil dari laporan realisasi angaran pemerintah daerah. Untuk menentukan angka rasio ini, formula yang digunakan adalah seperti berikut ini (Cohen, 2006).
PR =
Net Surplus ( Deficit ) Total Operating Re venues
4. Current Ratio Merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan kewajiban lancar dengan harta lancar yang dimiliki. Kedua angka dalam penghitungan rasio ini dihitung dengan menggunakan data dalam neraca pemerintah. Semakin tinggi angka rasio ini memberi penggambaran bahwa pemerintah daerah mempunyai sisa aktiva lancar yang cukup untuk menjamin pemenuhan kewajiban lancar.
Formula untuk menentukan angka rasio ini adalah seperti berikut ini (Meriawaty dan Setyani, 2005).
CR =
Current Assets Current Liabilities
5. Debt to Equity Ratio Debt to Equity Ratio merupakan perbandingan antara jumlah total hutang pemerintah dengan total ekuitas dana. Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah dalam memberi jaminan pemenuhan seluruh jumlah hutang dengan jumlah ekuitas dana yang dimiliki oleh pemerintah pada tanggal tertentu. Kedua angka rasio ini ditentukan dengan menggunakan angka dalam neraca pemerintah. Untuk menentukan besarnya rasio ini, menurut Godsey dan Shulman (2001) formula yang dapat digunakan adalah seperti berikut ini.
DER =
Debt Equity
6. Long Terms Liabilities to Total Assets Merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan jumlah hutang jangka panjang dengan jumlah total asset pemerintah daerah. Angka rasio ini menunjukkan jaminan pada utang jangka panjang yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan asset yang dimiliki. Menurut Plammer et al. (2007) formula untuk menghitung angka rasio ini adalah seperti berikut ini.
LTTA =
Long Terms Liabilities Total Assets
7. Assets Turnover Assets Turnover merupakan perbandingan jumlah pendapatan asli daerah dengan jumlah total asset yang dimiliki oleh Pemda. Angka rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan asli daerah dengan menggunakan total asset yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang bersangkutan, semakin tinggi angka rasio ini menandakan bahwa semakin baik kemampuan pemerintah dalam mengusahakan asset yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan bagi daerah. Menurut Cohen (2006) formula untuk menghitung angka rasio ini adalah seperti berikut ini.
AT =
Total Operating Re venues Total Assets
8. Operating Revenues/Total Revenues Operating Revenues/Total Revenues adalah perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Kedua angka yang digunakan dalam penghitungan rasio ini diambil dari neraca pemerintah. Untuk menentukan jumlah angka rasio ini, formula yang digunakan adalah formula yang dinyatakan oleh Cohen (2006) seperti berikut ini.
ORTR =
Total Operating Re venues - Subsidies Total Operating Re venues
9. Operating Revenues to Operating Expenses Operating Revenues to Operating Expenses merupakan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan jumlah belanja operasi daerah dalam suatu periode tertentu. Untuk menentukan jumlah angka rasio ini angka yang digunakan adalah angka dalam laporan realisasi anggaran. Angka rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memperoleh pendapatan asli daerah dengan belanja operasi yang dikeluarkan dalam suatu periode tertentu. Untuk menentukan angka rasio ini formula yang digunakan oleh peneliti adalah formula yang digunakan oleh Cohen (2006) berikut ini.
OROE =
Total Operating Re venues Operating Expenses
E. Metode Analisis Data 1. Pengujian regresi berganda Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh perubahan variabel indikator keuangan pemerintah daerah sebagaimana digunakan oleh Cohen (2006) terdiri dari ROE, ROA, PM, CR, DER, LTTA, AT, ORTR, OROE terhadap rasio efektivitas dan rasio efisiensi satu (dua) tahun atau periode berikutnya. Model regresi yang digunakan adalah seperti berikut ini.
Model 1: REK =
α + β1 ROE + β2 ROA + β3 PM + β4 CR + β5 DER + β6 LTTA + β7 AT + β8 ORTR + β9 OROE + ei
Model 2: RES =
α + β1 ROE + β2 ROA + β3 PM + β4 CR + β5 DER + β6 LTTA + β7 AT + β8 ORTR + β9 OROE + ei
Notasi: REK
= Rasio Efektivitas
RES
= Rasio Efisiensi
α
= Konstanta
β1, β2, β3,…, β9
= Koefisien regresi
ROE
=
ROA
= Return on Assets tahun sebelumnya
PM
= Profit Margin tahun sebelumnya
CR
= Current Ratio tahun sebelumnya
DER
= Debt to Equity Ratio tahun sebelumnya
LTTA
= Long Terms Liabilities to Total Assets tahun
Return on Equity tahun sebelumnya
sebelumnya AT
= Assets Turnover tahun sebelumnya
ORTR
= Operating Revenues to Total Revenues tahun sebelumnya
OROE
= Operating Revenues to Operating Expenses tahun sebelumnya
e1
=
Standart error
2. Pengujian normalitas data Menurut Ghozali (2007) uji normalitas data dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil telah memenuhi kriteria sebaran atau distribusi normal. Salah satu cara agar data dapat berdistribusi normal adalah dengan menggunakan lewat pengamatan nilai residual. Cara lain dengan melihat distribusi dan variabel-variabel yang akan diteliti. Walaupun normalitas suatu variabel tidak selalu diperlukan dalam analisis akan tetapi hasil uji statistik akan lebih baik jika semua variabel berdistribusi normal. Untuk mendeteksi normalitas data dapat juga menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Dengan uji ini dapat diketahui apakah distribusi nilai-nilai sampel yang teramati terdistribusi normal. Kriteria pengujian dengan dua arah (two-tailed test) yaitu dengan membandingkan probabilitas dengan tarif signifikan 0,05 jika p > 1%, 5% dan 10% maka data terdistribusi normal. 3. Pengujian asumsi klasik a. Uji multikolinearitas Multikolinearitas adalah situasi adanya korelasi antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lainnya. Gejala multikolinearitas dapat diuji dengan meregresikan model analisis dan melakukan uji korelasi antar variabel independen dengan menggunakan Tolerance Value dan Varian Inflating Factor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel independen
yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Apabila nilai tolerance diatas 0.10 dan VIF dibawah 10, maka menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas. b. Uji heterokedastisitas Heterokedastisitas menunjukkan bahwa variasi (varians) variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Pada heterokedastisitas, kesalahan yang terjadi tidak random (acak), tetapi menunjukkan hubungan yang sistematis sesuai dengan besarnya satu atau lebih variabel. Gejala heterokedastisitas terjadi pada model yang menggunakan data sample secara cross section. Dalam penelitian ini, uji yang digunakan untuk mendeteksi adanya Heterokedastisitas dalam model regresi adalah metode Glejser, yaitu dengan meregresikan nilai dari seluruh variabel independen dengan nilai mutlak dari nilai residual sehingga dihasilkan probability value. Kriteria pengujiannya adalah jika probability value < 1%, 5% dan 10% maka terjadi heterokedastisitas dan jika probability value > 1%, 5% dan 10% maka tidak terjadi heterokedastisitas. c. Uji autokorelasi Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan uji Durbin-Watson (DW-Test).
4. Pengujian hipotesis Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh posisi keuangan seperti return on equity ratio, return on assets, profit margin ratio, current ratio, debt/equity ratio, long terms liabilities/total assets, assets turnover ratio, operating revenues/total revenues dan operating revenues/operating expenses terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan rasio efektivitas dan efisiensi pada periode satu (dua) tahun setelah penerbitan laporan keuangan pemerintah daerah. Langkah-langkah analisis pengujian model dan hipotesis adalah seperti berikut ini. a. Pengujian koefisien regresi parsial (signifikansi-t) Merupakan pengujian masing-masing variabel independen yang dilakukan
untuk
melihat
apakah
masing-masing
variabel
independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Uji signifikansi-t dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5%. Kriteria pengambilan kesimpulan dalam uji ini adalah seperti berikut ini. 1. Ho diterima Ha ditolak: thitung < ttabel atau p-value > 1%, 5% dan 10%, variabel bebas secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. 2. Ho ditolak Ha diterima: thitung > ttabel atau p-value < 1%, 5% dan 10%, variabel bebas secara individu berpengaruh terhadap variabel terikat. b. Koefisien determinasi (R2)
Koefisien determinasi adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar
variabel
independen
dapat
menjelaskan
variabel
dependennya. Nilai koefisien determinasi (R2) dilihat pada hasil pengujian regresi berganda untuk variabel independen berupa return on equity ratio, return on assets, profit margin ratio, current ratio, debt/equity ratio, long terms liabilities/total assets, assets turnover ratio, operating revenues/total revenues dan operating revenues/operating expenses dan variabel dependen berupa rasio efektivitas dan rasio efisiensi satu periode setelah penerbitan laporan keuangan dengan bantuan program SPSS versi 16.00. Karena penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel independen maka penulis menggunakan Adjusted R Square (Adj R2) seperti yang dinyatakan oleh Ghozali (2007).
BAB IV
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini dibahas mengenai hasil analisis untuk menguji hipotesis dengan menggunakan dua persamaan regresi. Persamaan regresi pertama untuk mengetahui pengaruh informasi keuangan dalam laporan keuangan pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan rasio efektivitas. Persamaan regresi kedua untuk mengetahui pengaruh informasi keuangan dalam laporan keuangan pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan rasio efisiensi. A. Populasi dan Sampel Penelitian Dalam penelitian ini, populasi meliputi seluruh pemerintah daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Menurut publikasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melalui website resminya www.bpk.go.id pada tahun 2005 terdapat 391 yang menerbitkan laporan keuangan dan pada tahun 2006 terdapat 426 pemerintah daerah atau kota yang menerbitkan laporan keuangan. Sampel penelitian yang berhasil diperoleh melalui metode purposive sampling adalah 232 pemerintah daerah. Proses pemilihan sampel penelitian dapat dipaparkan dengan tabel berikut ini.
Tabel 1 Seleksi Pemilihan Sampel Pemerintah daerah yang menerbitkan LKPD periode 2005-2006
817
Pemerintah daerah yang tidak terpilih menjadi sampel: -
LKPD dengan opini adverse dan disclaimer LKPD yang tidak mencantumkan informasi secara lengkap
Pemerintah daerah yang terpilih menjadi sampel
(512) (53) 232
Sumber: Hasil pengolahan data
Tabel sampel penelitian di atas menunjukkan bahwa jumlah laporan keuangan pemerintah daerah yang berhasil dikumpulkan melalui download di website BPK RI adalah sejumlah 817 laporan keuangan pemerintah daerah. Atas jumlah laporan keuangan tersebut, sejumlah 512 laporan keuangan mempunyai opini tidak wajar (adverse opinion) dan tidak berpendapat (disclaimer opinion) dan oleh karena opini tersebut, maka laporan keuangan tersebut tidak digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Alasan yang digunakan adalah bahwa informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah dengan opini tidak wajar (adverse opinion) dan tidak berpendapat (disclaimer opinion) tersebut disajikan secara tidak wajar berdasar SAP sehingga tidak dapat digunakan dalam pengambilan keputusan oleh pemakai laporan keuangan. Dengan demikian terdapat 350 laporan keuangan pemerintah daerah yang opini wajar (unqualified opinion) dan wajar dengan pengecualian (qualified opinion). Selain opini auditor BPK RI, penelitian ini juga menggunakan informasi keuangan lain dalam pengukuran variabel independen dan dependen. Untuk laporan keuangan yang telah memenuhi kriteria pengambilan sampel sebelumnya
tetapi tidak mencantumkan informasi untuk pengukuran variabel penelitian, maka laporan keuangan tersebut tidak digunakan dalam penelitian ini. Jumlah laporan keuangan pemerintah yang tidak secara lengkap menyajikan informasi yang dimaksud sejumlah 53 laporan keuangan pemerintah. Setelah dilakukan identifikasi dengan menggunakan kriteria pengambilan sampel, maka diperoleh sampel sejumlah 232 laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari 148 laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun 2005 dan 84 laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun 2006. Data sampel dalam penelitian ini secara lengkap dapat dilihat pada lampiran. B. Deskripsi Data Penelitian Deskripsi data penelitian memberi penggambaran data dan penyebaran data yang digunakan dalam penelitian ini. Penggambaran data yang dimaksud meliputi nilai rata-rata (mean), nilai tertinggi (maximum), nilai terendah (minimum) serta nilai standar deviasi yang menggambarkan penyebaran data penelitian ini. Berikut ini disajikan deskripsi data penelitian baik untuk data mengenai variabel dependen dan variabel independen yang telah berhasil dikumpulkan oleh peneliti untuk tujuan pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Tabel 2 Statistik Deskriptif Data Satu Tahun Variabel ROE ROA
N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
99 99
0,0008 0,0007
0,7443 0,1897
0,0387 0,0332
0,0789 0,0359
PM CR DER LTTA AT ORTR OROE
99 99 99 99 99 99 99
0,0200 0,0926 0,0001 0,0000 0,0026 -36,7540 0,0230
7,6933 210,4839 1,0260 0,0520 0,2082 0,7401 0,6628
1,3401 36,5394 0,0198 0,0043 0,0329 -9,3056 0,1079
1,4569 43,5808 0,1030 0,0080 0,0279 6,4281 0,0972
REK REF
99 99
0,0532 0,0411
2,0824 2,0562
0,5416 1,0754
0,3626 0,3173
Valid N (listwise) 99 Sumber: Hasil pengolahan data Tabel di atas menunjukkan nilai rata-rata, nilai maksimum dan nilai minimum serta standar deviasi untuk data yang digunakan dalam pengujian satu tahun. Jumlah data yang diobservasi dalam pengujian satu tahun (N) adalah 99. Untuk data variabel ORTR mempunyai nilai rata-rata terkecil. Dalam deskripsi data ORTR, nilai minimum atas variabel ini adalah sebesar -36,7540 dan nilai maksimumnya adalah sebesar 0,7401 serta nilai mean dan standart deviation masing-masing sebesar -9,3056 dan 6,4281. Hasil deskriptif data ini menjelaskan bahwa penyebaran data berkisar antara -9,3056 ditambah dengan 6,4281 sampai dengan -9,3056 dikurangi 6,4281. Sementara itu, untuk variabel CR merupakan variabel dengan rata-rata yang tertinggi. Nilai minimum untuk variabel CR adalah sebesar 0,0926 dan nilai maksimumnya adalah sebesar 210,4839. Nilai rata-rata dan standar deviasi untuk CR masing-masing sebesar 36,5394 dan 43,5808 yang mengindikasikan bahwa penyebaran data variabel CR berkisar antara 36,5394 ditambah dengan 43,5808 sampai dengan 36,5394 dikurangi dengan 43,5808.
Berikut disajikan deskripsi data untuk pengujian data dua tahun setelah pelaporan keuangan pemerintah daerah. Tabel 3 Statistik Deskriptif Data Dua Tahun Variabel
N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
ROE ROA
82 82
0,00070 0,00070
1,43068 0,12114
0,04706 0,02807
0,15813 0,02875
PM CR DER LTTA
82 82 82 82
0,01999 0,09262 0,00008 0,00002
4,82495 164,27506 0,08277 0,03849
1,11995 34,74696 0,01142 0,00462
1,24543 40,35152 0,01721 0,00760
AT ORTR OROE REF
82 82 82 82
0,00255 -39,28118 0,02824 0,07231
0,42827 0,33669 0.51784 7,17761
0,03658 -9,26822 0,10163 1,21190
0,04822 7,43561 0,08011 0,82563
REK Valid N (listwise)
82 82
0,07499
2,28568
0,60181
0,46894
Sumber: Hasil pengolahan data Tabel di atas menunjukkan nilai rata-rata, nilai maksimum dan nilai minimum serta standar deviasi untuk data yang digunakan dalam pengujian dua tahun.
Untuk data variabel CR mempunyai nilai rata-rata tertinggi di antara
variabel lainya. Nilai minimum atas variabel ini adalah sebesar 0,09262 dan nilai maksimumnya adalah sebesar 164,27506 serta nilai mean dan standart deviation masing-masing sebesar 34,74696 dan 40,35152. Hasil deskriptif data ini menjelaskan bahwa penyebaran data berkisar antara 34,74696 ditambah dengan 40,35152 sampai dengan 34,74696 dikurangi 40,35152. Sementara itu, untuk
variabel ORTR merupakan variabel dengan rata-rata yang terendah. Nilai minimum untuk variabel ORTR adalah sebesar -39,28118 dan nilai maksimumnya adalah sebesar 0,33669. Nilai rata-rata dan standart deviasi untuk ORTR masingmasing sebesar -9,26822 dan 7,43561 yang mengindikasikan bahwa penyebaran data variabel ROE berkisar antara -9,26822 ditambah dengan 7,43561 sampai dengan -9,26822 dikurangi dengan 7,43561. C. Pengujian Data 1. Uji Normalitas Uji Normalitas data dilakukan untuk menguji apakah data terdistribusi secara normal. Pengujian normalitas ini dilakukan berdasarkan uji KolmogorovSmirnov dengan nilai residu atas persamaan model regresi yang digunakan dalam penelitian. Kriteria yang digunakan adalah dengan membandingkan probability value yang diperoleh dengan pedoman pengambilan keputusan bahwa: jika probability value > 0,05 maka data terdistribusi normal dan jika probability value < 0,05 maka data terdistribusi tidak normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat dalam tabel 3 berikut ini. Tabel 4 Uji Normalitas Data Sebelum Outlier
Pengujian Satu Tahun
Pengujian Dua Tahun
Unstandardized Unstandardized Unstandardize Unstandardize Res-Model 1 Res-Model 2 d Res-Model 1 d Res-Model 2 N Normal Parametersa
187 Mean
0,0000000
187 0,0000000
119
119
0,0000000
0,0000000
Std. Dev
4,02399131
5,62353372
3,15337800
5,36904261
Most Extreme Absolute Differences Positive
0,262
0,321
0,269
0,321
0,262
0,321
0,269
0,321
Negative
-0,170
-0,272
-0,216
-0,288
Kolmogorov-Smirnov Z
3,589
4,384
2,936
3,501
Asymp. Sig. (2-tailed)
0,000
0,000
0,000
0,000
a. Test distribution is Normal. Sumber: hasil pengolahan data
Hasil uji normalitas di atas menunjukkan bahwa seluruh data variabel yang digunakan dalam penelitian ini tidak terdistribusi secara normal karena probability value < 0,05. Untuk mendapatkan data variabel yang terdistribusi normal, penelitian ini menggunkan proses outlier dengan mengeluarkan data variabel yang besaran berbeda dari rata-rata data. Proses outlier dilakukan dengan melihat nilai Z-score pada masing-masing data penelitian. Setelah dilakukan proses outlier diperoleh data dalam pengujian satu tahun yang berjumlah 99 sehingga jumlah data yang mengalami outlier adalah 88 data, sementara untuk pengujian data dua tahun diperoleh data sejumlah 82 sehingga terdapat 37 data yang mengalami outlier. Berikut disajikan hasil normalitas nilai residu data setelah proses outlier. Tabel 5 Uji Normalitas Data Setelah Outlier Pengujian Satu Tahun Unstandardized Res-Model 1 N
99
Pengujian Dua Tahun
Unstandardized Res-Model 2
Unstandardized Unstandardiz Res-Model 1 ed Res-Model 2 99 82 82
Normal Mean Parameters Std. Dev
0,0000000
0,0000000
0,0000000
0.0000000
0,24652041
0,29425628
0,38694811
0,40936523
Absolute
0,109
0,105
.136
0,139
Positive
0,109
0,105
.136
0,139
a
Negative
-0,042
-0,099
-.090
-0,101
Kolmogorov-Smirnov Z
1,083
1,047
1.235
1.256
Asymp. Sig. (2-tailed)
0,191
0,223
0.095
0,085
a. Test distribution is Normal.
Sumber: hasil pengolahan data Tabel di atas menunjukkan bahwa dengan pengujian nilai residu data setelah proses outlier seluruh data yang digunakan baik dalam pengujian satu dan dua tahun setelah penerbitan laporan keuangan terdistribusi secara normal. Kesimpulan ini dibuktikan dengan nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi penelitian 5%. 2.
Pengujian Asumsi Klasik a) Uji Autokorelasi Autokorelasi menunjuk pada hubungan yang terjadi di antara anggota-
anggota serangkaian pengamatan yang tersusun dalam serangkaian waktu maupun serangkaian ruang. Dalam penelitian ini, pengujian autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin Watson, yaitu dengan membandingkan nilai tabel Durbin Watson dengan nilai Durbin Watson yang diperoleh dari perhitungan regresi. Kriteria pengujian menurut Santosa (2004) adalah jika angka D-W di atas 2 berarti terdapat autokorelasi positif, jika angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak terjadi autokorelasi dan jika angka D-W dibawah -2 berarti terjadi autokorelasi negatif. Berikut ini disajikan hasil pengujian autokorelasi baik untuk data satu tahun dan data dua tahun setelah penerbitan laporan keuangan pemerintah daerah.
Tabel 6 Hasil Uji Autokorelasi Data Satu Tahun Nilai DW
Kriteria
Model 1
1,868*
-2 s.d. 2
Model 2
1,639*
-2 s.d. 2
Data Dua Tahun Nilai DW
Kriteria
Model 1
2,171**
-2 s.d. 2
Model 2
1,757*
-2 s.d. 2
*tidak terjadi autokorelasi **terjadi autokorelasi positif Sumber: Hasil pengolahan data Tabel di atas menunjukkan bahwa untuk data satu tahun setelah penerbitan laporan keuangan pemerintah daerah baik untuk
model regresi 1
maupun regresi 2 tidak terdapat gejala autokorelasi yang dibuktikan dengan nilai DW berada pada kisaran kriteria yang telah ditetapkan. Namun demikian, untuk data dua tahun, tabel mengindikasikan bahwa dalam model 1 terdapat gejala aoutokerasi positif dan dalam model 2 tidak terdapat gejala autokorelasi. b) Uji Heteroskedastisitas Heteroskedastisitas merupakan keadaan yang menggambarkan seluruh faktor gangguan tidak memiliki varian yang sama untuk seluruh pengamatan atas variabel independen. Dalam penelitian ini, uji yang digunakan untuk mendeteksi adanya Heteroskedastisitas dalam model regresi adalah metode Glejser, yaitu dengan meregresikan nilai dari seluruh variabel independen dengan nilai mutlak (absolute) dari nilai residual sehingga dihasilkan probability value. Kriteria
pengujiannya adalah jika probability value < 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas dan jika probability value > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas Data Satu Tahun
Data Dua Tahun
Variabel
Kriteria Model 1
Model 2
Model 1
Model 2
ROE
0,905
0,724
0,208
0,683
P value > 0,05
ROA
0,980
0,593
0,765
0,221
P value > 0,05
PM
0,919
0,066
0,284
0,314
P value > 0,05
CR
0,353
0,319
0,771
0,885
P value > 0,05
DER
0,935
0,946
0,857
0,828
P value > 0,05
LTTA
0,279
0,235
0,854
0,080
P value > 0,05
AT
0,284
0,395
0,818
0,974
P value > 0,05
OROE
0,520
0,724
0,074
0,851
P value > 0,05
ORTR
0,776
0,128
0,851
0,487
P value > 0,05
Sumber: Hasil pengolahan data
Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai probabililtas seluruh variabel dalam model regresi I untuk data satu tahun setelah pelaporan keuangan dan model regresi 2 untuk data dua tahun setelah pelaporan keuangan berada di atas tingkat signifikansi dalam penelitian ini 5%. Dengan hasil pengujian tersaji di atas, maka dapat dinyatakan bahwa model regresi 1 dan 2 yang digunakan dalam penelitian ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas atau data bersifat homokedastistas.
c)
Uji Multikolinieritas Uji Multikolinieritas digunakan untuk menunjukkan ada tidaknya
hubungan linier di antara variabel-variabel independen dengan model regresi. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tolerance value dan variance inflation factor (VIF) dengan kriteria, jika tolerance value < 0,01 dan VIF > 10% maka terjadi multikolinieritas dan jika tolerance value > 0,01 atau VIF < 10% maka tidak terjadi multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 8 Hasil Uji Multikolinieritas
Data Satu Tahun Variabel
Data Dua Tahun Variabel
VIF
Tolerance
Model I:
VIF
Tolerance
Model I:
ROE ROA PM CR
5,240 4,116 1,659 1,139
0,166 0,243 0,603 0,878
ROE ROA PM CR
1,026 3,007 1,691 1,263
0,975 0,333 0,618 0,792
DER LTTA AT
1,704 1,702 1,107
0,587 0,587 0,904
DER LTTA AT
1,625 1,006 2,126
0,615 0,994 0,470
OROE
1,799
0,556
OROE
1,388
0,721
ORTR
1,002
0,998
ORTR
1,026
0,975
Model II: ROE ROA
1,709 5,107
0,785 0,190
Model II: ROE ROA
1,309 1,257
0,962 0,795
PM CR DER
1,637 1,026 1,004
0,611 0,975 0,996
PM CR DER
3,883 1,263 2,126
0,258 0,792 0,473
LTTA AT OROE ORTR
1,799 1,471 1,464 1,464
0,556 0,680 0,683 0,683
LTTA AT OROE ORTR
1,116 1,682 2,068 1,553
0,896 0,595 0,484 0,644
Sumber: Hasil pengolahan data Tabel di atas menunjukkan bahwa untuk semua variabel independen baik untuk model regresi I maupun model regresi II mempunyai nilai VIF kurang dari 10% dan nilai tolerance value lebih besar dari 0,1 sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas pada model regresi baik model regresi I maupun regresi II yang digunakan dalam penelitian. 3.
Uji Hipotesis
a.
Pengujian Data Satu Tahun Tujuan analisis regresi linier berganda adalah untuk mengetahui apakah
terdapat pengaruh ROE, ROA, PM, CR, DER, LTTA, AT, ORTR, OROE terhadap rasio efektivitas pemerintah dan efisiensi pemerintah daerah untuk data satu tahun setelah penerbitan laporan keuangan pemerintah daerah. Berikut ini disajikan hasil pengujian hipotesis dalam penelitian dengan model regresi I yang menggunakan variabel dependen kinerja keuangan pemerintah yang diukur dengan rasio efektivitas.
Tabel 9 Hasil Uji Hipotesis dan Regresi Model 1 Variable
B
t-value
p-value
Constanta
0,270
5,656
0,000
ROE ROA PM
0,109 -0,294 -0,019
0,084 -0,202 -0,850
0,933 0,841 0,397
CR DER LTTA AT
-0,006 2,246 -13,120 -1,323
-0,107 6,909 -3,143 -1,376
0,915 0,000* 0,002* 0,172
OROE
-0,408
-0,135
0,893
ORTR
-7,639
0,000*
Adj R
-0,031 = 0,509
Fhitung
= 34,916
P value
= 0,000
Std.error
= 0,2539804
*signifikan pada α
= 1%
2
***signifikan pada α = 10% Sumber: Hasil pengolahan data
Persamaan regresi I (data satu tahun setelah penerbitan laporan keuangan) yang digunakan untuk mengetahui pengaruh ROE, ROA, PM, CR, DER, LTTA, AT, ORTR, OROE terhadap rasio efektivitas (REK) adalah seperti berikut ini. REK = 0,270 + 0,109 (ROE) - 0,294 (ROA) - 0,019 (PM) - 0,006 (CR) 2,246 (DER)* - 13,120 (LTTA)* - 1,232 (AT) - 0,408 (OROE) + 0,031 (ORTR)* + 0,2539804
Hasil persamaan regresi tersebut di atas menunjukkan bahwa terdapat tiga variabel yang berpengaruh pada efektivitas anggaran pemerintah daerah. Ketiga variabel dimaksud adalah DER, LTTA dan ORTR. Ketiga variabel tersebut mempunyai nilai probabilitas yang lebih kecil dari tingkat signifikan 1%. Nilai probabilitas untuk variabel DER adalah 0,000 dan untuk variabel LTTA adalah 0,002 serta untuk variabel ORTR adalah sebesar 0,000. Nilai probabilitas Untuk variabel ROE, ROA, PM, AT, dan OROE lebih besar dari tingkat signifikansi 1%, 5% dan 10% dan oleh karena itu, variabel-variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap efektivitas anggaran pemerintah. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa nilai probabilitas untuk signifikansi-F adalah 0,000 yang berada di bawah 1%, 5% dan 10% sehingga dapat dinyatakan bahwa model penelitian layak atau fit untuk digunakan dalam penelitian. Nilai Adj R2 adalah sebesar 0,509 yang mengindikasikan bahwa variabel independen penelitian berupa: ROE, ROA, PM, CR, DER, LTTA, AT, ORTR, OROE dapat menjelaskan variabilitas
efektivitas pemerintah daerah
sebesar 50,9% dan variabilitas sisanya yaitu sebesar 49,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Sementara pengujian model regresi II untuk data satu tahun dengan menggunakan ukuran variabel kinerja keuangan berupa rasio efisiensi dapat disajikan dalam tabel berikut ini.
Tabel 10 Hasil Uji Hipotesis dan Regresi Model 2 Variable
B
t-value
p-value
1,341
14,944
0,000
ROE ROA PM
1,503 -0,426 -0,036
1,131 -0,214 -1,352
0,261 0,831 0,180
CR DER LTTA AT
0,001 -0,219 1,237 0,195
0,385 -0,734 0,240 0,145
0,975 0,465 0,881 0,885
OROE ORTR
-2,306 3,160
0,023** 0,002*
Adj R2
-0,883 0,018 = 0,079
Fhitung
= 5,196
P value
= 0,007
Std.error
= 0,3043571
*signifikan pada α
= 1%
**signifikan pada α
= 5%
Constanta
Sumber: Hasil pengolahan data
Persamaan regresi II yang digunakan untuk melihat pengaruh rasio ROE, ROA, PM, CR, DER, LTTA, AT, ORTR, OROE terhadap tingkat efisiensi pemerintah satu tahun setelah penerbitan laporan keuangan pemerintah daerah adalah: REF = 1,341 + 1,503 (ROE) - 0,426 (ROA) - 0,036 (PM) + 0,001 (CR) 0,219 (DER) + 1,237 (LTTA) + 0,195 (AT) + 0,883 (OROE)** + 0,018 (ORTR)* + 0,3043571
Hasil persamaan regresi tersebut di atas menunjukkan bahwa terdapat dua variabel yang berpengaruh terhadap rasio efesiensi pada satu tahun setelah pelaporan keuangan pemerintah daerah yaitu ORTR dan OROE. Nilai probabilitas untuk variabel OROE adalah 0,023 dan variabel ORTR adalah sebesar 0,002. Sementara untuk variabel yang lain ROA, CR, DER, LTTA, AT, dan PM serta ROE hasil menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh dengan ditunjukkan oleh nilai probabilitas yang lebih besar dari tingkat signifikansi 1%, 5% dan 10%. Sementara itu untuk nilai signifikansi F adalah sebesar 0,007 yang lebih kecil dari 0,01, 0,05 dan 0,10 yang mengindikasikan bahwa model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah fit atau layak untuk digunakan. Angka Adj R2 adalah sebesar 0,079 yang mengindikasikan bahwa variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari: ROA, PM, CR, DER, LTTA, AT, ORTR, OROE
mampu menjelaskan variabilitas rasio efisiensi
sebesar 7,9%, sehingga variabilitas lain sebesar 92,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. b. Pengujian Data Dua Tahun Pengujian data dua tahun dalam penelitian ini dilakukan dengan pengujian data rasio keuangan tahun 2005 terhadap efisiensi dan efektivitas pemerintah daerah tahun 2007. Persamaan regresi I (untuk data dua tahun setelah penerbitan laporan keuangan) yang digunakan untuk mengetahui pengaruh ROE, ROA, PM, CR, DER, LTTA, AT, ORTR, OROE terhadap rasio efektivitas (REK) dua tahun setelah penerbitan laporan keuangan pemerintah daerah adalah seperti berikut ini.
REK = 0,320 - 0,544 (ROE)*** + 0,903 (ROA) - 0,018 (PM) + 0,000 (CR) + 1,648 (DER) – 7,982 (LTTA) - 0,399 (AT) – 0,880 (OROE) 0,033 (ORTR)* + 0,40284423 Persamaan regresi tersebut di atas disusun berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dapat dijelaskan dengan tabel berikut ini. Tabel 11 Hasil Uji Hipotesis dan Regresi Model 1
Variable.
B
t-value
0,320 -0,544 0,903 -0,018 0,000 1,648 -7,982 -0,399 -0,880 -0,033
4,471 -1,898 0,330 -0,404 0,200 0,500 -1,360 -0,293 -1,351 -5,446
Constanta ROE ROA PM CR DER LTTA AT OROE ORTR Adj R2
= 0,262
Fhitung
= 15,380
P value
= 0,000
Std.error
= 0,40284423
p-value 0,000 0,061*** 0,742 0,688 0,842 0,618 0,178 0,770 0,181 0,000*
***signifikan pada α = 10% *signifikan pada α
= 1%
Sumber: Hasil pengolahan data
Hasil persamaan regresi tersebut di atas menunjukkan bahwa terdapat dua variabel yang berpengaruh pada efektivitas anggaran pemerintah daerah dua tahun setelah penerbitan laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk variabel masing-
masing variabel ROE signifikan pada tingkat keyakinan 10% dengan probabilitas sebesar 0,061, sementara untuk variabel ORTR signifikan pada level keyakinan 1% karena nilai probabilitas adalah sebesar 0,000. Sementara itu untuk variabel yang lain: OROE, ROA, PM, CR, DER, AT dan LTTA, hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh pada efektivitas keuangan pemerintah daerah dua tahun setelah penerbitan laporan keuangan pemerintah daerah dengan indikasi nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi penelitian 1%, 5% dan 10%. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa nilai probabilitas untuk F adalah 0,000 yang berada di bawah 1%, 5% dan 10% sehingga dapat dinyatakan bahwa model penelitian layak atau fit untuk digunakan dalam penelitian. Nilai adj R2 adalah sebesar 0,262 yang mengindikasikan bahwa variabel independen penelitian berupa: ROE, ROA, PM, CR, DER, LTTA, AT, ORTR, OROE dapat menjelaskan variabilitas rasio efektivitas sebesar 26,2% sehingga variabilitas sisanya yaitu sebesar 73,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Sementara hasil model regresi II (data dua tahun) dengan rasio efisiensi sebagai variabel dependen dapat disajikan seperti tabel berikut ini.
Tabel 12 Hasil Uji Hipotesis dan Model Regresi 2 Variable
B
t-value
p-value
Constanta ROE ROA
1,441 4,269 -9,423
10,103 13,773 -5,025
0,000
PM CR DER LTTA
0,025 0,001 -5,744 20,198
0,327 0,632 -1,424 3,025
0,000* 0,000* 0,744 0,530 0,159 0,003*
AT
2,334
1,805
0,075***
OROE
-1,828
-2,118
0,038**
ORTR Adj R2
0,017
2,117
0,038**
= 0,725
Fhitung
= 36,650
P value
= 0,000
Std.error
= 0,43270995
* signifikan pada α
= 1%
**signifikan pada α = 5% ***signifikan pada α =10% Sumber: Hasil pengolahan data
Atas dasar hasil pengujian di atas, maka dapat disusun persamaan regresi untuk mengetahui pengaruh ROE, ROA, PM, CR, DER, LTTA, AT, ORTR, OROE terhadap rasio efektivitas (REK) dua tahun setelah penerbitan laporan keuangan pemerintah daerah adalah seperti berikut ini. REF = 1,441 + 4,629 (ROE)* – 9,423 (ROA)* + 0,025 (PM) + 0,001 (CR) – 5,744 (DER) + 20,198 (LTTA)* + 2,334 (AT)*** – 1,828 (OROE)** + 0,017 (ORTR)** + 0,43270995
Hasil persamaan regresi tersebut di atas menunjukkan bahwa terdapat enam variabel yang berpengaruh pada efektivitas anggaran pemerintah daerah dua tahun setelah penerbitan laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk variabel ROE, ROA dan LTTA signifikan pada tingkat keyakinan 1% dengan probabilitas masing-masing sebesar 0,000, 0,000 dan 0,003. Untuk variabel ORTR dan OROE signifikan pada level keyakinan 5% karena nilai probabilitas adalah sebesar 0,038. Untuk variabel AT signifikan pada level keyakinan 10% dengan nilai probabilitas adalah sebesar 0,075. Sementara itu, untuk variabel yang lain yaitu CR, PM dan DER tidak berpengaruh terhadap efektivitas anggaran pemerintah daerah karena nilai probabilitas lebih besar dari 1%, 5% dan 10%. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa nilai probabilitas untuk signifikansi-F adalah 0,000 yang berada di bawah 1%, 5% dan 10% sehingga dapat dinyatakan bahwa model penelitian layak atau fit untuk digunakan dalam penelitian. Nilai adj R2 adalah sebesar 0,725 yang mengindikasikan bahwa variabel independen penelitian berupa: ROE, ROA, PM, CR, DER, LTTA, AT, ORTR, OROE menjelaskan variabilitas rasio efektivitas sebesar 72,5% sehingga variabilitas sisanya yaitu sebesar 27,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. D. Pembahasan Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh informasi dalam laporan keuangan yang dinyatakan dalam bentuk posisi keuangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dalam bentuk efisiensi dan efektivitas anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penelitian ini
menggunakan kerangka pengujian data satu dan dua tahun setelah penerbitan laporan keuangan pemerintah daerah. Pengujian dilakukan untuk informasi posisi keuangan tahun 2005 terhadap kinerja tahun 2006 dan informasi posisi keuangan tahun 2006 terhadap kinerja keuangan tahun 2007 serta informasi posisi keuangan tahun 2005 terhadap kinerja keuangan tahun 2007. Dalam pengujian data satu tahun diperoleh hasil bahwa variabel DER, LTTA dan ORTR berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dalam bentuk rasio efektivitas. Hasil ini didasarkan pada nilai probabilitas untuk variabel DER sebesar 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi penelitian 1%, 5% dan 10%. Untuk variabel LTTA nilai probabilitas adalah sebesar 0,002 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi penelitian 1%, 5% dan 10% serta nilai probablitas untuk variabel ORTR adalah 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi penelitian baik 1%, 5% maupun 10%. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa posisi DER pemerintah daerah berpengaruh terhadap tingakt efektivitas anggaran pemerintah daerah. Jumlah utang pemerintah daerah yang tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melakukan pengeluaran yang tinggi sehingga dapat berpengaruh pada efektivitas anggaran akibat kurangnya dana yang tersedia untuk pembiayaan kegiatan pemerintah daerah (Jones dan Walker, 2007). Alasan yang sama juga melandasi hasil penelitian bahwa LTTA berpengaruh terhadap efektivitas anggaran pemerintah daerah. Dengan adanya utang jangka panjang yang dimiliki oleh pemerintah daerah mengakibatkan adanya keharusan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengeluaran
pengembalian pokok pinjaman dan bunga utang pada periode berikutnya. Adanya keharusan untuk melakukan pengeluaran ini menjadikan pengurangan jumlah kas daerah hingga mempengaruhi efektivitas anggaran pemerintah daerah. Untuk hasil penelitian bahwa ORTR berpengaruh terhadap efektivitas anggaran pemerintah didasari pada alasan bahwa pendapatan pemerintah daerah yang mengalami kenaikan menyebabkan penambahan jumlah kas daerah yang dapat digunakan sebagai
sumber
pendanaan
program
kerja
tahun
berikutnya
sehingga
mempengaruhi efektivitas pemerintah daerah. Dengan jumlah pendapatan yang tinggi dapat menambah jumlah dana bagi pemerintah daerah untuk melakukan pelaksanaan program pembangunan hingga mampu melakukan program tersebut secara efektiv (Mahmudi, 2007) Hasil pengujian satu tahun untuk regresi dengan efektivitas sebagai variabel dependen juga menunjukkan bahwa ROE, ROA, PM, CR, AT, dan OROE tidak berpengaruh terhadap efektivitas anggaran pemerintah daerah. Hasil ini diindikasikan oleh nilai probabilitas untuk variabel tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi penelitian baik 1%, 5% dan 10%. Dalam pengujian data satu tahun dengan efisiensi sebagai variabel dependen menunjukkan bahwa variabel ORTR dan OROE berpengaruh terhadap efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Posisi OROE menunjukkan proporsi pendapatan asli daerah dengan jumlah pengeluaran untuk memperoleh pendapatan tersebut. Dengan jumlah pendapatan tersebut dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam pembiayaan untuk setiap program kerja bagi pemerintah
daerah
sehingga
mempengaruhi
efisiensi
anggaran
pemerintah
daerah
bersangkutan. Posisi variabel ORTR menggambarkan proporsi pendapatan asli daerah dengan total pendapatan pemerintah daerah. Jumlah pendapatan yang tinggi dapat meningkatkan angka ORTR yang mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mampu memperoleh jumlah pendapatan asli daerah yang tinggi hingga mampu mendanai program kerja pemerintah daerah pada periode berikutnya. Dengan pendanaan yang cukup, maka program kerja pemerintah daerah tahun berikutnya dapat dilakukan dengan efisien. Sementara itu untuk variabel yang lain ROE, ROA, PM, CR, DER, AT dan LTTA mempunyai nilai probabilitas yang lebih besar baik 1%, 5% maupun 10% sehingga dapat dinyatakan variabel rasio yang tersaji dalam laporan keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap efektivitas kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam pengujian data dua tahun untuk model regresi dengan efektivitas sebagai variabel dependen menunjukkan bahwa variabel OROE dan ORTR berpengaruh terhadap efektivitas anggaran pemerintah daerah. Hasil pengujian model regresi 1 dengan data dua tahun ini mengindikasikan bahwa jumlah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap efektivitas anggaran pada dua periode setelah pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dengan jumlah pendapatan yang cukup dapat berpengaruh pada jumlah kas deaerah karena pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pendanaan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan di daerah. Adanya pendapatan yang cukup menjadikan pendanaan yang cukup untuk program kerja pemerintah pada dua
periode berikutnya sehingga berpengaruh pada efektivitas anggaran pemerintah daerah. Sementara itu untuk variabel yang lain OROE, ROA, PM, CR, DER, AT dan LTTA mempunyai nilai probabilitas yang lebih besar baik 1%, 5% maupun 10% sehingga dapat dinyatakan variabel rasio yang tersaji dalam laporan keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap efektivitas kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam pengujian model regresi yang menggunakan efisiensi sebagai variabel dependen menunjukkan bahwa variabel ROE, ROA, LTTA, AT, ORTR dan OROE berpengaruh terhadap efisiensi kinerja anggaran pemerintah daerah. Posisi ROE dan ROA berpengaruh terhadap efisiensi anggaran pemerintah daerah. Hasil pengujian mengindikasikan bahwa peningkatan ROE dan ROA adalah gambaran besarnya jumlah surplus dan menggambarkan kinerja pemerintah daerah yang kurang atau tidak efesien. Apabila suatu pemerintah daerah menghasilkan jumlah surplus dalam satu tahun anggaran, maka menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah bersangkutan untuk mengembalikan jumlah surplus tersebut ke kas Negara. Selain itu, untuk periode berikutnya pemerintah daerah tersebut tidak diperbolehkan untuk mengajukan anggaran melebihi jumlah anggaran tahun terjadinya surplus anggaran tersebut. Oleh karena kewajiban tersebut, maka posisi ROE dan ROA dapat mempengaruhi efesiensi anggaran pada dua periode setelah pelaporan keuangan pemerintah daerah. Variabel LTTA berpengaruh terhadap efisiensi anggaran pemerintah daerah. Hasil pengujian ini mengindikasikan bahwa dengan jumlah utang jangka panjang yang besar menyebabkan kinerja pemerintah daerah kurang atau tidak
efisien oleh karena dana yang tersedia digunakan untuk memenuhi kewajiban untuk pengembalian utang. Dengan kekurangan dana tersebut berakibat pada pelaksanaan program-program pemerintah yang kurang efisien dua periode setelah pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, variabel AT berpengaruh terhadap efisiensi anggaran pemerintah daerah mengindikasikan bahwa tingkat turnover asset yang tinggi menyebabkan pelaksanaan program pemerintah berjalan dengan baik karena dukungan asset yang dimilki oleh pemerintah. Dengan adanya tingkat turnover assets yang tinggi, maka pemerintah daerah dapat mencapai kinerja anggaran yang efisien. Variabel ORTR dan OROE berpengaruh terhadap efisiensi anggaran pemerintah daerah dan hal ini mengindikasikan bahwa jumlah pendapatan pemerintah daerah yang tinggi berakibat pada jumlah dana yang cukup untuk pembiayaan program pemerintah daerah hingga mampu menghasilkan kinerja pemerintah daerah yang efisien. Dalam pengujian data dua tahun dengan rasio efiensi sebagai ukuran kinerja pemerintah daerah juga memperoleh hasil bahwa variabel DER dan PM tidak berpengaruh pada efisiensi pemerintah daerah pada dua periode setelah pelaporan keuangan. Hasil ini dibuktikan dengan nilai probabilitas untuk kedua variabel tersebut yang lebih tinggi dari tingkat signifikansi penelitian baik 1%, 5% dan 10%.
BAB V PENUTUP A. Simpulan Pengujian data laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda baik untuk model regresi I dengan rasio efektivitas maupun model regresi II yang menggunakan rasio efisiensi memperoleh bukti empiris mendasari pengambilan simpulan penelitian. Dalam pengujian model regresi I diperoleh bukti bahwa variabel return on equity, debt to equity, long term to total assets dan operating revenue to total revenue berpengaruh terhadap efektivitas anggaran pemerintah daerah. Hasil ini mengindikasikan bahwa keempat variabel tersebut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kinerja keuangan pemerintah yang diproksikan dengan rasio efektivitas. Debt to equity, long term to total assets dan operating revenue to total revenue berpengaruh terhadap efektivitas pemerintah daerah satu tahun setelah penerbitan laporan keuangan, sementara posisi return on equity dan operating revenue to total revenue berpengaruh terhadap efektivitas pemerintah daerah dua tahun setelah penerbitan laporan keuangan. Namun demikian, untuk variabel lain return on assets, profit margin, current ratio, assets turnover dan operating revenue to total revenue tidak berpengaruh pada tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran pemerintah daerah. Untuk pengujian model regresi II dengan menggunakan rasio efisiensi sebagai variabel dependen, hasil pengujian menunjukkan bahwa return on equity,
return on assets, long terms liabilities to total assets, assets turnover, operating revenue to total revenue dan operating revenue to operating expense berpengaruh terhadap tingkat efisiensi pemerintah daerah. Operating revenue to total revenue dan operating revenue to operating expense berpengaruh pada tingkat efisiensi pemerintah daerah satu tahun setelah penerbitan laporan keuangan, sementara itu posisi return on equity, return on assets, long terms liabilities to total assets, assets turnover, operating revenue to total revenue dan operating revenue to operating expense berpengaruh pada efisiensi pemerintah daerah dua tahun setelah penerbitan laporan keuangan. Untuk variabel lain: current ratio, profit margin, debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah baik pada satu tahun dan dua tahun setelah penerbitan laporan keuangan pemerintah daerah. B. Keterbatasan
Penelitian ini dilakukan dengan berbagai keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya berjumlah sembilan posisi keuangan tanpa mengikutsertakan variabel-variabel non keuangan. Selain itu penelitian ini hanya menggunakan aspek efisiensi dan efektivitas kinerja anggaran sebagai variabel dependen tanpa menyertakan aspek ekonomis dan aspek dampak (effect) anggaran dalam perspektif pengukuran kinerja value for money.
Penelitian ini menggunakan model regresi data dua tahun untuk variabel dependen efektivitas dengan adanya gejala autokorelasi positif. Adanya gejala autokorelasi positif ini mempunyai kemungkinan untuk mempengaruhi hasil penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga tidak memisahkan sampel penelitian ke dalam kelompok tertentu seperti: ukuran pemerintah daerah dan status daerah dalam pengujian data. Oleh karena itu, hasil penelitian tidak dapat membedakan pengaruh terhadap efisiensi dan efektivitas berdasarkan kelompok sampel tersebut. Penelitian ini mempunyai nilai adj R square dengan perbedaan yang cukup besar di antara model 2 dengan data satu dan dua tahun. Nilai adj R square mengindikasikan bahwa variabel independen mempunyai kemampuan yang baik dalam menjelaskan variasi variabel dependen, sebaliknya nilai adj R square yang rendah mengindikasikan bahwa kemampuan yang kurang baik dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Perbedaan nilai adj R square ini kemungkinan disebabkan oleh penggunaan data dan informasi dari laporan keuangan pemerintah daerah yang mempunyai opini wajar dengan pengecualian terutama untuk nilai aktiva pemerintah daerah dan pendapatan daerah, sehingga terdapat data penelitian yang nilainya tidak wajar berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang dapat berpengaruh terhadap hasil pengujian data dalam penelitian ini. C. Saran dan Implikasi
Hasil penelitian yang didapat dari pengujian data laporan keuangan pemerintah daerah menjadi dasar bagi peneliti untuk menyatakan rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk dapat menjaga dan mengupayakan agar rasio return on assets, return on equity, assets turnover, operating revenue to operating expense, long terms liabilities to total assets, debt to equity ratio dan operating revenue to total revenue agar efisiensi dan efektivitas kinerja anggaran dapat dicapai oleh pemerintah daerah. Angka rasio return on assets, return on equity, operating revenue to operating expense, long terms liabilities to total assets, debt to equity ratio dan operating revenue to total revenue dapat diupayakan oleh pemerintah daerah dengan mengusahakan untuk meminimalisasi jumlah surplus atau defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah agar pemerintah daerah dapat terhindar dari kewajiban mengembalikan jumlah surplus ke kas negara dan dapat mengajukan anggaran pendapatan dan belanja daerah lebih tinggi pada periode berikutnya sehingga dapat mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam upaya memberikan pelayanan bagi masyarakat. Untuk menjaga rasio assets turnover pemerintah daerah harus dapat mengupayakan penggunaan aktiva yang dimiliki secara baik agar tidak terdapat aktiva yang menganggur yang berakibat pada pengeluaran yang besar bagi pemerintah daerah tanpa menghasilkan pendapatan bagi pememerintah daerah. Hasil penelitian ini juga berimplikasi bagi legislator bahwa anggota dewan harus memperhatikan posisi keuangan pemerintah daerah terutama return on assets, return on equity, assets turnover, operating revenue to operating expense, long terms liabilities to total assets, debt to equity ratio dan operating revenue to
total revenue dalam proses penyusunan dan pelaksanaan serta evaluasi anggaran agar kinerja pemerintah daerah baik efisiensi maupun efektivitas anggaran dapat dicapai oleh pemerintah daerah. Bagi lembaga investasi, kredit maupun donasi harus memperhatikan posisi keuangan pemerintah daerah dalam suatu periode dalam melakukan pengambilan keputusan ekonomis agar dapat terhindar dari risiko atas keputusan ekonomis yang dilakukan tersebut. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat berimplikasi pada standart setter yang dalam hal ini adalah komite standar akuntansi pemerintah untuk dapat menyusun standar yang lebih baik sehingga informasi atas laporan keuangan pemerintah daerah dapat mempunyai nilai relevan yang lebih tinggi lagi. Bagi
penelitian
berikutnya,
peneliti
merekomendasikan
untuk
mengikutsertakan variabel-variabel non keuangan seperti status daerah, jumlah penduduk dan variabel non keuangan lain agar dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih mampu menjelaskan variabilitas efisiensi dan efektivitas anggaran pemerintah daerah. Penelitian ini juga merekomendasikan untuk dapat menggunakan aspek lain dalam pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah seperti aspek ekonomis dan aspek pengaruh anggaran bagi masyarakat. Selain itu, penelitian berikutnya dapat melakukan pengembangan dengan memisahkan sampel berdasarkan kelompok seperti status pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah kota, atau pemerintah daerah dengan ukuran kecil dan pemerintah daerah dengan ukuran besar berdasarkan jumlah asset atau jumlah penduduk yang dimiliki. Adanya perbedaan nilai adj R square mendasari peneliti untuk mengajukan saran pada penelitian berikutnya untuk menggunakan data dan
informasi dalam laporan keuangan yang dinyatakan wajar tanpa pengecualian berdasarkan standar akuntansi pemerintah agar hasil penelitian dapat lebih baik dari aspek statistiknya yang dalam hal ini adalah nilai adj R square atas model regresi yang digunakan dalam penelitian.
DAFTAR PUSTAKA Abdullah, S., dan Asmara A., J. 2006. Perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah: bukti empiris atas aplikasi agency theory di sektor public. Simposium Nasional Akuntansi. IX. Padang. 23-26 Agustus.
Asyik, Nur Fajrih dan Soelistyo. 2000. Kemamampuan rasio keuangan dalam memprediksi laba (Penetapan rasio keuangan sebagai discriminator). Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol 15, No. 3: 313- 331.
Brigham E.F. dan Houston J.F. 2001. Manajemen Keuangan. Jilid I Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga.
Cohen, Sandra. 2006. Identifying the moderator factor of financial performance in Greek Municipal. Annuall Conference. 5th. HFAA. Thessaonica.
Dyah Kumala Trisnaeni. 2007. Pengaruh kinerja keuangan terhadap return saham perusahaan manufaktur yang Terdaftar di BEJ.
Falikhatun. 2007. Interaksi informasi asimetri, budaya organisasi, dan group cohesiveness dalam hubungan antara partisipasi penganggaran dan budgetary slac: (Studi kasus pada rumah sakit umum daerah se jawa tengah). Simposium Nasional Akuntansi. X. Makasar. 26-28 Juli.
Financial Accounting Standards Boards. 2002. Statement of financial accounting concepts nomor 1: Objectives of financial reporting by business enterprises. Stanford, Connecticut. November.
Godsey Maureen and Shulman A. Martha. 2001. Financial indicators for local government
Governmental Accounting Standards Board (GASB) 1994, Objectives of financial reporting concepts statement no, Stamford, CT: GASB
Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS. Edisi 4. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Groves. S. Godsey, dan Shulman. 2001. Financial indicator for local Government. Public finance international city management association. 9: 243-255.
Hartono dan Zainudin. 2001. Rasio keuangan dalam memprediksi laba perusahaan.
Ikatan Akuntan Indonesia. 2004. “Standar Akuntansi Keuangan.” Jakarta: Salemba Empat.
Jones, Stewart dan R., G., Walker. 2007. Explanators of local Government Distress. ABACUS. 43(3): 396-418.
Juliana, Roma Uly dan Sulardi. 2003. Manfaat rasio keuangan dalam memprediksi perubahan laba perusahaan manufaktur. Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 3, No. 2, 108 – 126.
Latifah, L., dan Sabeni, A. 2007. Faktor keprilakuan organisasi dalam implementasi sistem akuntansi keuangan daerah: (Studi empiris pada pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta). Simposium Nasional Akuntansi. X. Makasar. 26-28 Juli.
Lewellen, Jonathan. 2002. Predicting returns with finantial ratios. http://ssrn.com
Machfoedz, Mas’ud. 1994. Financial ratio analysis and the prediction of earning changes in Indonesia. Kelola, Vol. III, No. 7: 114 - 137.
Mahmudi. 2007. Analisis laporan keuangan Pemerintah Daerah. UPP. STIM. YKPN. Jogjakarta
Mardiasmo. 2007. Akuntansi sektor publik. Penerbit Andi. Jogjakarta.
Meriewaty, Dian dan Setyani. 2005. Analisis rasio keuangan terhadap perubahan kinerja pada perusahaan di industri food and beverages yang terdaftar di BEJ. SNA, Vol. VIII, September.
Munawar dan Irianto, G. 2006. Pengaruh karakteristik tujuan anggaran terhadap perilaku, sikap dan kinerja aparat Pemerintah Daerah di Kabupaten Kupang. Simposium Nasional Akuntansi. IX. Padang. 23-26 Agustus. Munawir, S. 2004. Analisa laporan keuangan. Yogyakarta: Liberty.
Ou Jane A and Stephen H. Penman, 1989, “Financial statement analysis and the prediction of stock returns”, Journal of Accounting and Economics, 11 pp. 295 - 329
Parawati, Ambar W. H, E. Subiyantoro. 2000. Penggunaan informasi keuangan untuk memprediksi keuntungan investasi bagi investor di pasar modal. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia No. 2 (Juli) : 214 – 228.
Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan. 2008. Pernyataan No. 1. Penyajian laporan keuangan. Jakarta. Salemba Empat.
Pernyataan Standart Akuntansi Pemerintah. 2005. Pernyataan No. 1. Penyajian Laporan Keuangan. Jakarta. Salemba Empat.
Prakoso, Jarot Budi. 2005. Kemampuan rasio likuiditas, profitabilitas, aktivitas dan solvabilitas untuk memprediksi perubahan laba perusahaan manufaktur dengan memperhatikan ukuran perusahaan. Skripsi FE, UNS. Tidak dipublikasikan.
Primasari, D., Waspodo, L., dan Rahman. 2008. Variabel anteseden dan konsekuensi implementasi sistem informasi keuangan daerah (Sikd): (Studi empiris pada badan koordinasi wilayah pembangunan lintas Kabupaten/ Kota wilayah Propinsi Jawa Tengah). Simposium Nasional Akuntansi. XI. Pontianak. 23-26 Juli.
Plammer, E., Hutchison, P., dan Patton, T. 2007. GSAB No. 34’s Government financial reporting model: Evident on its information relevan. The Accounting Review. 82(1): 205-240.
Santoso, Singgih. 2004. SPSS Mengolah data statistik secara profesional, Jakarta. PT. Gramedia.
Sekaran, Uma. 2003. Research methods for business. New York: John Wiley & Sons, inc.
Scott, W., R. 2003. Financial accounting theory. Toronto Canada: Prentice-Hall.
Steven, J., dan McGowen, R. 1983. Financial indicators and trends for local Government: A State-Based Policy Perspective. Policy Study Rivew. 2(3): 33-51.
Suhartono dan Ahmad Solichin. 2007. Pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap senjangan anggaran instansi Pemerintah Daerah dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi. Simposium Nasional Akuntansi. IX. Padang. 23-26 Agustus.
