PENGARUH KARAKTERISTIK KEUANGAN DAERAH DAN TEMUAN AUDIT TERHADAP KINERJA PEMERINTAH PADA PEMERINTAH DAERAH SE-INDONESIA

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PENGARUH KARAKTERISTIK KEUANGAN DAERAH DAN TEMUAN AUDIT TERHADAP KINERJA PEMERINTAH PADA PEMERINTAH DAERAH SE-INDONESIA

TESIS

TESIS

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mencapai Derajat Magister Sains Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh: ERNY PRASETYANINGSIH NIM : S431302008

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2014 commit to user

1


digilib.uns.ac.id

commit to user

i


digilib.uns.ac.id

commit to user

ii


digilib.uns.ac.id

commit to user

iii


digilib.uns.ac.id

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu akan datang kemudahan, maka apabila kamu telah selesai urusanmu kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan kepada Tuhanmu hendaknya kamu limpahkan segala harapan.” (Q.S Al- Insyiroh: 6-8)

Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh. - Confusius

commit to user

iv


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN Terima kasih Allah SWT dengan kasih sayang Mu, memberi kekuatan padaku senantiasa bersemangat dalam menapaki perjalanan studi hingga selesai. Tiada kekuatan selain ridho-Mu

Dengan rasa hormat, cinta, dan penuh kasih sayang. Tesis ini kupersembahkan:

Untuk my little family, atas segala keikhlasan dan kesabarannya menerima segala aktifitasku dalam menyelesaikan studi,

Pimpinan dan rekan kerja di Dinas Indakop dan UKM Kabupaten Ponorogo atas support yang diberikan hingga akhir masa studi

Teman-teman PPs Magister Akuntansi Angkatan 19 dengan canda dan keakrabannya membuat semangat belajar tak pernah pudar.

Almamater tercinta

commit to user

v


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, nikmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul “ Pengaruh Karakteristik Keuangan Daerah dan Temuan Audit Terhadap Kinerja Pemerintah Dengan Akuntabilitas Keuangan sebagai Pemoderasi Pada Pemerintah Daerah SeIndonesia” disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk menyelesaikan program S-2 (strata) Magister Akuntansi Universitas Sebelas Maret. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya Tesis ini bukan hasil jerih payah sendiri, akan tetapi banyak pihak yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung hingga selesainya Tesis ini. Dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang telah berkenan memberikan bantuan kepada peneliti berupa Beasiswa Unggulan Diknas dalam menyelesaikan studi di program studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2. Prof.Dr.Ravik Karsidi, M.S., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret. 3. Prof. Dr.Ir.Ahmad Yunus,M.S., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret; 4. Prof.Wisnu Untoro,M.S., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Sebelas Maret. commit to user

vi


digilib.uns.ac.id

5. Dr.Payamta, M.Si., CPA, Ak., selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Universits Sebelas Maret. 6. Dra. Y. Anni Aryani, M.Prof.Acc., Ph.D., Ak., selaku Sekretais Program Studi Magister Akuntansi Universitas Sebelas Maret. 7. Dr.Payamta, M.Si., CPA, Ak.,. selaku Pembimbing yang penuh kesabaran, kearifan, dan bijaksana telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang

tidak

henti-hentinya

di

sela-sela

kesibukan

beliau

guna

menyempurnakan proses tesis ini; 8. Bapak Ibu beserta staf di Program Magister Akuntansi Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu, motivasi, dan bimbingannya selama menempuh studi, 9. Teman-teman Program Studi Magister Akuntansi Universitas Sebelas Maret Angkatan 19, yang telah memberikan masukan dan dukungan serta pihakpihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun. Akhir kata penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Surakarta, 4 Pebruari

2014

Penyusun

Erny Prasetyaningsih commit to user

vii


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK PENGARUH KARAKTERISTIK KEUANGAN DAERAH DAN TEMUAN AUDIT TERHADAP KINERJA PEMERINTAH PADA PEMERINTAH DAERAH SE-INDONESIA Erny Prasetyaningsih, S.E NIM. S431302008

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik keuangan daerah dan temuan audit terhadap kinerja pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada pemerintah daerah se-Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling. Sampel dalam penelitian adalah Pemerintah kabupaten/kota seIndonesia sebanyak 489 kabupaten/kota. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda untuk menguji hubungan antar variabel dalam penelitian ini. Pengujian dilakukan menggunakan model regressi dengan 4 variabel penelitian yang terdiri dari 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Variabel independen terdiri dari kekayaan pemerintah daerah, belanja pemerintah daerah dan temuan audit. Adapun variabel independen adalah kinerja pemerintah yang diproksikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Hasilnya pengujian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari karakteristik keuangan daerah pada variabel Total Asset, sedangkan variabel Total Belanja Daerah mempunyai pengaruh yang tidak siqnifikan. Adapun variabel temuan audit menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Koefisien beta yang positif pada variable Total Asset dan Belanja Daerah yang berarti semakin besar nilai Total Asset dan Belanja Daerah maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan. Sedangkan beta negatif terjadi pada pada variabel Temuan Audit yang menunjukkan bahwa semakin besar Temuan Audit maka akan menurunkan kinerja pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian yang menggunakan variabel tersebut untuk menguji kinerja pemerintah daerah dengan tolok ukur yang berbeda.. Kata kunci : karakteristik keuangan daerah, temuan audit, kinerja pemerintah, kesejahteraan masyarakat

commit to user

viii


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT THE EFFECT OF FINANCIAL CHARACTERISTICS AND AUDIT FINDINGS ON THE PERFORMANCE ON LOCAL GOVERNMENT IN INDONESIA". Erni Prasetyaningsih, S.E S431302008. 2015 This study aimed to examine the effect of the characteristics of the local financial and audit findings on the performance of the government in the public welfare with financial accountability as moderating the local government in Indonesia. The sampling technique used was purposive sampling method. Samples were government districts/cities in Indonesia as many as 489 districts/cities. This study uses regression analysis techniques to examine the relationship between variables in this study. Testing is done using a regression model with four variables of the study consists of three independent variables and one dependent variable. The independent variables consist of a wealth of local government, local government expenditure and audit findings. The independent variable is the performance of the government which is proxied by the Human Development Index (HDI) to measure the level of social welfare. The results of testing showed a significant effect on the financial characteristics of the variable regions in total assets, while the total local government expenditure variable haven’t siqnifikan influence. The variables audit findings demonstrate a significant effect on the performance of the government in the public welfare. Positive beta coefficient on the variable Total Assets and Expenditure which means the greater the value of total assets and local government expenditure, the higher the level of welfare. Whereas a negative beta occurs at the variable Audit Findings indicate that the greater the audit findings will degrade the performance of the government in the public welfare. This study is in line with several studies that use these variables to test the performance of local governments with different benchmarks ... Keywords : characteristics of local finance, audit findings, the performance of the government, the public welfare.

commit to user

ix


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI Halaman PENGESAHAN PEMBIMBING........................................................................ ii PENGESAHAN PENGUJI ................................................................................. iii PERNYATAAN ORISINILITAS DAN PUBLIKASI TESIS .......................... iv MOTTO ............................................................................................................. v PERSEMBAHAN .............................................................................................. vi KATA PENGANTAR ....................................................................................... vii ABSTRAK ......................................................................................................... ix ABSTRACT ......................................................................................................... x BAB I

BAB II

PENDAHULUAN ............................................................................. 1 a.

Latar Belakang Masalah ............................................................. 1

b.

Rumusan Masalah ...................................................................... 6

c.

Tujuan Penelitian ....................................................................... 12

d.

Manfaat Penelitian ..................................................................... 13

TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Pustaka........................................................................... 14 1. Teori entitas dan keagenan .................................................... 14 2. Karakteristik keuangan daerah .............................................. 18 3. Perang dan Fungsi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ... 19 4. Kekayaan Pemerintah Daerah .............................................. 21 5. Belanja Daerah ...................................................................... 22 6. Ketidaktaan Pada Undang-Undang ....................................... 23 7. Kinerja Pemerintah Daerah ................................................... 28 8. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat ....................................... 30 commit to user B. Penelitian Terdahulu .................................................................... 33 x


digilib.uns.ac.id

C. Skema konseptual ........................................................................ 35 D. Pengembangan Hipotesis ............................................................. 37 BAB III METODE PENELITIAN ................................................................ 40 A. Desain Penelitian ......................................................................... 40 B. Jenis Penelitian ............................................................................ 41 C. Pengumpulan Data dan Pemilihan Sampel .................................. 41 D. Variabel Penelitian, Definisi Operasional dan Pengukuran ........ 43 E. Metode Analisis Data ................................................................... 48 1. Statistik Deskriptif ................................................................. 49 2. Uji Asumsi Klasik .................................................................. 49 a. Uji Normalitas Data ......................................................... 49 b. Uji Multikolinearitas ........................................................ 50 c. Uji Autokorelasi ............................................................... 50 d. Uji Heterokedastis ............................................................ 51 3. Pengujian Hipotesis ................................................................ 52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................... 54 A. Statistik Deskriptif ........................................................................ 54 1. Maksimum, minimum, mean dan stadard deviasi ................. 55 B. Hasil Uji Asumsi Klasik .............................................................. 57 1. Uji Normalitas Data ............................................................... 57 2. Uji Multikolinearitas .............................................................. 58 3. Uji Heterokedastis ................................................................. 59 4. Uji Autokorelasi...................................................................... 60 C. Pengujian Hipotesis ..................................................................... 62 1. Uji Hipotesis 1,2 dan 3 .......................................................... 62 a. Uji signifikan Simultan (Uji Statistik F) .......................... 62 b. Uji Koefisien Determinasi (R2)......................................... 63 c. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) ........ 63 commit to user

xi


digilib.uns.ac.id

D. Pembahasan ................................................................................. 65 1. Kekayaan

dan kinerja pemerintah dalam mewujudkan

kesejahteraan Masyarakat............................................................................. 66 2. Belanja daerah dan kinerja pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat ............................................................................ 67 3. Temuan audit karena ketidaktaatan pada undang-undang berpengaruh

terhadap

kinerja

pemerintah

dalam

mewujudkan kesejahteraan Masyarakat ...................................................... 68

BAB V

PENUTUP ......................................................................................... 69 A. Kesimpulan .................................................................................. 69 B. Keterbatasan ................................................................................ 70 C. Saran ............................................................................................ 71 D. Implikasi ...................................................................................... 72

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 73 LAMPIRAN

commit to user

xii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL Tabel 1 Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi ....................... 51 Tabel 2

Hasil Uji Statistik Deskriptif ............................................................ 55

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas .......................................................................... 57 Tabel 4

Hasil Uji Multikolinearitas ............................................................... 58

Tabel 5

Hasil Uji Autokorelasi ...................................................................... 61

Tabel 6 Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F) Hipotesis1,2,3 ......... 62 Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) Hipotesis 1,2,3 ........................ 63 Tabel 8 Hasil Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) Hipotesis 1,2,3..................................................................................................... 64 Tabel 9

Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F) Hipotesis 4 ............. 74

Tabel 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) Hipotesis 4 .............................. 64 Tebel 11 Hasil Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik F) Untuk Hipotesis 4 ......................................................................................... 75 Gambar 1 Bagan kerangka pemikiran penelitian ............................................... 37 Gambar 2 Diagram Pencar (Scatter Plot) Pengujian Heterokedastisitas .......... 60

commit to user

xiii


digilib.uns.ac.id 1

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Masalah

Pembangunan Indonesia telah di mulai sejak era orde lama, orde baru dan dilanjutkan sampai dengan orde reformasi. Masing masing orde dibawah kepemimpinan masing-masing presiden mempunyai program pembangunan sendiri-sendiri. Sejak orde lama dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno program pembangunan belum bisa dilaksanakan dengan baik karena pada waktu itu adalah era setelah kemerdekaan. Perekonomian Indonesia pasca kemerdekaan masih sangat terpuruk karena masih dalam tahap berkembang setelah kekuasaan penjajah usai. Terjadi inflasi yang tinggi, kas negara kosong, serta eksploitasi besar-besaran oleh penjajah Belanda (Rinthania 2013). Pada masa Orde Baru program pembangunan sudah mulai membaik. Pemerintah melakukan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang (25-30 tahun) dan dilakukan secara periodic lima tahunan yang disebut dengan Pelita (Pembangunan Lima Tahun). Kemudian MPR membuat ketetapan dalam bentuk GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) yang didalamnya memuat perencanaan pembangunan dengan istilah Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Perencanaan pembangunan pada masa Orde Baru lebih bersifat sentralistik dan bersifat Top-Down. Masyarakat kurang dilibatkan secara aktif dalam

pembuatan

perencanaan

maupun

dalam

pelaksanaan

program

pembangunan. Orientasi pemerintah pada masa Orde Baru adalah penyelamatan commit to user

1


digilib.uns.ac.id 2

ekonomi nasional terutama usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pedoman pembangunan nasional pada Masa Orde Baru adalah Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan. Inti dari keduanya pedoman adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasanan politik dan ekonomi yang stabil (http://alunanaspirasi.blogspot.com, 2011). Pembangunan pada masa Orde Baru ternyata menghasilkan berbagai permasalahan pembangunan karena dinilai terdapat kelemahan atau kesalahan dalam

proses

penyusunan

perencanaan

pembangunan

maupun

dalam

pelaksanaannya. Oleh karenan itu pada era reformasi berusahaan untuk mengadakan perbaikan dalam kegiatan pembangunan mulai dari proses penyusunan perencanaan pembangunan maupun dalam pelaksanaannya. Pada masa era reformasi mulai menerapkan model desentralisitik melalui kebijakan otonomi daerah. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang direvisi kembali dengan UndangUndang nomor 32 Tahun 2004. Dengan diterbitkanya Undang-Undang Otonomi Daerah ini diharapkan mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan public, Dengan otonomi daerah pelayanan kepada masyarakat lebih dekat

sehingga

pemerintah

daerah

mengetahui

kebutuhan

masyarakat

(http://alunanaspirasi.blogspot.com, 2011). Dengan otonomi daerah program pembangunan diharapkan akan berhasil karena penyusunan program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. commit to user


digilib.uns.ac.id 3

Program pembangunan sudah dilaksanakan dalam kurun waktu yang cukup panjang namun kesejahteraan masyarakat belum seperti yang diharapkan. Padahal kekayaan alam negara Indonesia sangat luar biasa. Indonesia adalah negara yang besar dan kaya. Namun masyarakat masih banyak yang belum sejahtera. Dilihat dari angka kemiskinan (Maret 2012) sebanyak 29, 13 juta orang (11, 96%), kemudian pada tahun berikutnya (Maret 2013) sebanyak 28,07 juta orang (11,37%) dan bertambah pada bulan September 2013 orang miskin di Indonesia menjadi sebanyak 28,55 juta orang (Samad 2014). Selain itu angka pengangguran juga menunjukkan adanya kelemahan dalam program pembangunan di Indonesia. Angka pengangguran di Indonesia pada bulan Agustus 2012 menunjukkan sebanyak 7,24 juta orang atau sebesar 6,14 persen. Kemudian pada bulan Februari 2013 jumlah pengangguran sebanyak 7,17 juta orang atau 5,92 persen dan pada bulan Agustus 2013 menunjukkan terdapat peningkatan jumlah pengangguran dengan mencapai sebanyak 7,39 juta orang atau 6,25 persen. Program pembangunan telah dilaksanakan namun belum mampu mencapai tujuan seperti yang diharapkan. Sebenarnya upaya untuk melakukan perubahan telah dilakukan pemerintah agar program dan kegiatan pembangunan bisa mencapai tujuan yang diharapkan yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat atau rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi (UUD 1945).

commit to user


digilib.uns.ac.id 4

Dengan latar belakang kondisi negara yang tidak seperti yang diharapkan masyarakat, maka muncullah gerakan reformasi. Reformasi adalah gerakan perubahan yang merupakan tuntutan masyarakat pada pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan negara. Salah satu reformasi yang dilakukan pemerintah adalah reformasi akuntansi dan manajemen sector pemerintahan.

Reformasi

reformasi

akuntansi

dan

manajemen

sector

pemerintahan sangat penting dilakukan. Reformasi sector politik tanpa diikuti sector public tidak akan menghasilkan reformasi yang langgeng. Reformasi public diharapkan pemerintah akan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat (Harun 2008). Reformasi sector pemerintahan diharapkan akan mampu memberikan fasilitas pada program dan kegiatan pemerintah yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi bagaimana reformasi sector pemerintahan telah dilakukan. Dan apakah upaya peningkatan pelayanan

masyarakat

yang

diharapkan

berdampak

pada

pencapaian

kesejahteraan masyarakat sudah terdapat dalam reformasi sector public. Reformasi sector public merupakan perubahan atau perbaikan system, institusi, program hingga kebijakan negara agar sumber daya ekonomi dan manusia yang dikuasai pemerintah dapat dimanfaatkan lebih besar melalui peningkatan efisiensi maupun efektivitas pelayanan negara beserta institusinya kepada masyarakat. OECD mendefinisikan reformasi sector public sebagai usaha untuk menciptakan lembaga pemerintahan pada semua level (pusat dan daerah) agar lebih efisien dan

efektif, meningkatkan kualitas pelayanan umum, commit to user


digilib.uns.ac.id 5

mendorong sector public untuk merespon secara lebih flexible dan strategis terhadap semua perubahan (Harun 2008). Terdapat hubungan antara Sektor Publik dan Good Governance. Pengertian governance diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan public. World Bank memberikan definisi governance sebagai “the way state power is used in managing economic and social resources for development of society. Sementara United Nations Development Program (UNDP) mendefinisikan governance sebagai “The execise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels. Dalam hal ini World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya social dan ekonomi untuk pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi dan administrative dalam pengelolaan Negara. (Mardiasmo 2002). Jurnal yang mendasari penelitian ini berjudul Evaluation of Financial Accountability In The Public Sector : A Necessary Concept For Good Governance (Akinbuli & Feyi 2012). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas sektor publik di Nigeria lemah sehingga perlu adanya tinjauan kritis terhadap prosedur yang ada untuk tujuan akuntabilitas. Penelitian ini merekomendasikan bahwa setiap departemen pemerintah, kementerian dan Badan, harus menghasilkan laporan keuangan interim yang meliputi peraturan anggaran dalam satu periode bersamaan dengan laporan kinerja, analisis varians dan faktor penghambat kinerja. commit to user


digilib.uns.ac.id 6

Selain itu kasus reformasi sector public yang telah memberikan manfaat pada pengelolaan keuangan pemeritah daerah (Local Government) juga terjadi di Australia ( Caccia & Steccolini 2003). Dalam paper tersebut menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah (Local Government) Italia telah mengalami proses reformasi yang mendalam. Lebih khusus lagi, sejak tahun 1990 Pemerintah daerah telah dikenali menjalankan otonomi yang lebih dalam hal memungut pajak dan menentukan biaya untuk layanan. Pada tahun 1995, sebuah dekrit reformasi akuntansi Local Goverment diperkenalkan. Di Italia, persyaratan akuntansi pemerintah, pelaporan dan audit yang ditetapkan oleh undang-undang nasional. Setelah periode 10 tahun, perubahan system akuntansi sector public pada Local Government di Italia telah membawa manfaat karena mampu mengurangi defisit dan menjaga Girotondo dari kebangkrutan. Bahkan peningkatan posisi keuangan pemerintah kota, yang memungkinkan Dewan untuk mengurangi beban pajak sebagai konsekuensi dari penurunan tarif penggelapan pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan system akuntansi yang baik akan membawa dampak yang bagus dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

B.

Perumusan Masalah

Sebagaimana definisi Good Governance menurut World Bank yang lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya social dan ekonomi untuk pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi dan administrative dalam pengelolaan keuangan negara commit to user


digilib.uns.ac.id 7

(Mardiasmo 2002). Dengan adanya komitmen pemerintah untuk melaksanakan good governance maka pemerintah dituntut untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu dalam pengelolaan keuangan diharapkan memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat. Karena melalui pengelolaan keuangan yang baik maka tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akan tercapai. Tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdasakan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi…dan seterusnya. Otonomi

daerah mulai bergulir sejak diterbitkannya Undang-Undang

nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang direvisi kembali dengan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004. Otonomi daerah memberikan keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan roda pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah. Laporan keuangan merupakan sebagian dari tanggungjawab pemerintah dalam menyampaikan laporan pengelenggaraan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan capaian kinerja keuangan Kabupaten/Kota pada tahun pelaporan. Masing-masing laporan keuangan kabupaten/kota menyampaikan kondisi keuangan kabupaten/kota yang dilaporkan pada tahun pelaporan. Kabupaten/kota memiliki kondisi yang berbeda commit to user


digilib.uns.ac.id 8

sesuai dengan sumber daya keuangan dan penggunaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh karena itu masing-masing kabupaten/kota memiliki karakteristik atau ciri khas tersendiri yang akan berbeda dengan kabupaten/kota lain, walaupun format laporan keuangan adalah sama atau standar sesuai dengan ketentuan penyusunan laporan keuangan daerah. Sebagian karakteristik keuangan daerah yang menunjukkan potensi daerah tampak pada besarnya nilai Asset Daerah. Asset daerah merupakan sumber daya atau kekuatan pemerintah yang harus dikelola untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan semakin besarnya kekuatan atau potensi daerah maka diharapkan akan memberikan kontribusi yang lebih baik dalam pencapaian tujuan pembangunan yaitu kesejahteraan masyarakat. Kemampuan pencaian kesejahteran masyarakat merupakan salah satu tolok ukur kinerja pemerintah daerah. Adapun Total Belanja adalah bentuk realisasi penggunaan potensi yang ada pada pemerintah daerah dalam bentuk program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan nilai total Belanja Daerah yang besar diharapkan mampu menyentuh kebutuhan pembanguan masyarakat baik dalam bentuk sarana prasarana fisik daerah maupun program dan kegiatan lain yang

bertujuan

untuk

meningkatkan

kemampuan

masyarakat

mengembangkan potensi ekonomi dan pemenuhan kebutuhan

dalam

dalam bidang

pendidikan dan kesehatan. Masing-masing daerah memiliki kemampuan sendiri-sendiri dalam pelaksanaan pengelolaan keuangannya. Dengan pengelolaan keuangan yang baik maka diharapkan tujuan pemerintah bisa tercapai. Badan Pengawas Keuangan commit to user


digilib.uns.ac.id 9

(BPK) adalah lembaga yang berwenang dalam melakukan penilaian terhadap keuangan pemerintah daerah. Badan Pengawas Keuangan (BPK) melakukan penilaian pengelolaan keuangan negara dengan cara melakukan pemeriksaan. Pengelolaan keuangan akan diperiksa oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Hasil dari pemeriksaan BPK adalah berupa pendapat (opini). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK menyatakan bahwa Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) bertujuan untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang berdasarkan berdasarkan pada: a.

kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan atau prinsipprinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundangundangan;

b. kecukupan pengungkapan (adequate disclosure); c.

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan

d. efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). Hasil pemeriksaan keuangan atas LKPD disajikan dalam 3 kategori yaitu opini, Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan kepatuhan terhadap ketentuan perundangundangan Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan dinyatakan dalam sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan kelemahan SPI dan/ atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi commit to user


digilib.uns.ac.id 10

kerugian

daerah,

kekurangan

penerimaan,

penyimpangan

administrasi,

ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah “kasus”.Namun, istilah kasus di sini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial Ada 4 (empat) opini hasil pemeriksaan BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Wajar dan Tidak Memberikan Opini (Disclaimer). Masing-masing pemerintah daerah berusaha untuk mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan standar tertinggi dalam penilaian pengelolaan keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK). Opini WTP, menggambarkan adanya perbaikan yang dicapai oleh entitas pemerintahan daerah dalam menyajikan suatu laporan keuangan yang wajar sesuai dengan prinsip yang berlaku. Selanjutnya, penyajian suatu laporan keuangan yang wajar merupakan gambaran dan hasil dari pengelolaan keuangan yang lebih baik. Laporan keuangan adalah tanggung jawab entitas. Opini yang diberikan atas suatu laporan keuangan merupakan cermin bagi kualitas pengelolaan dan penyajian atas suatu laporan keuangan Opini Wajar Dengan Pengecualian atau disingkat WDP, pada umumnya laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan akun yang dikecualikan, di antaranya aset tetap yang belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian, penatausahaan kas yang tidak sesuai dengan ketentuan, penyertaan modal belum disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, saldo dana bergulir commit to user



belum disajikan dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, penatausahaan persediaan tidak memadai, dan pertanggungjawaban belanja hibah tidak sesuai dengan ketentuan Opini Tidak Wajar (TW) pada umumnya laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dalam semua hal yang material, di antaranya pada akun aset tetap, kas, belanja barang dan jasa, belanja pegawai, serta belanja modal. Sedangkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) pada umumnya laporan keuangan tidak dapat diyakini kewajarannya dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang disebabkan oleh pembatasan lingkup pemeriksaan, kelemahan pengelolaan yang material pada akun asset tetap, kas, piutang, persediaan, investasi permanen dan non permanen, asset lainnya, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Karakteristik keuangan daerah merupakan sumber daya yang dimiliki daerah untuk melaksanakan pembangunan sehingga tercapai tujuan dari pembangunan. Pengelolaan sumber daya ini harus dilakukan dengan secara professional (efektif dan efisien) sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan pengelolaan keuangan yang baik yang dibuktikan

dengan hasil pemeriksaan

BPK, maka diharapkan tujuan pembangunan yaitu kesejahteraan masyarakat akan tercapai. Berdasarkan latar belakang tersebut maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah: -

Apakah kekayaan berpengaruh terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah? commit to user



-

Apakah besarnya belanja berpengaruh terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah?

-

Apakah besarnya nilai kerugian dan potensi kerugian negara karena ketidak taatan pada undang-undang dalam pengelolaan keuangan daerah berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah?

C.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran kepada Pemerintah Daerah tentang bagaimana sumber daya pada pemerintah daerah mempengaruhi kinerja pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu bagaimana kualitas pengelolaan keuangan negara khususnya pada pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan

pengelolaan keuangan negara adalah

menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan fasilitas berupa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan pemerintah atau negara. Tujuan Negara sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-undang Dasar tahun1945 adalah meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social..seterusnya. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah ditujukan untuk mencapaian tujuan negara tersebut, yangmana hal ini adalah bagian dari tujuan good governance.

commit to user



D.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah mengenai kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Khususnya dikaitkan dengan tujuan pemerintah untuk

meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Masing-masing daerah memiliki karakteris keuangan sendiri-sendiri yang merupakan potensi yang harus dikelola dengan baik sehingga mampu memberikan manfaat dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan kebijakan pengelolaan keuangan yang baik diharapkan akan berdampak pada pencapaian kinerja pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

commit to user



BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka Berbagai

teori

menyatakan

hubungan

antara

masyarakat

dengan

pemerintah dalam arti sebagai penyelenggaranegara. Teori entitas dan teori keagenan menyatakan hubungan antara dua pihak yang memiliki dua kepentingan. Karena perbedaan dalam penguasaan informasi diantara kedua pihak, sehingga tidak jarang akan menimbulkan permasalahan dan kerugian 1.

Teori Entitas dan Keagenan Pembahasan hubungan antara masyarakat dan pemerintah tidak akan lepas

dari teori yang melatar

belakangi. Dua teori yang sering dipakai dalam

menggambarkan hubungan antara masyarakat dan pemerintah antara lain teori entitas dan teori keagenan. Teori entitas yang dikemukakan oleh Paton dalam Suwardjono (2005), yang menyatakan bahwa organisasi dianggap sebagai suatu kesatuan atau badan usaha ekonomi yang berdiri sendiri, bertindak atas nama sendiri, dan kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan dana. Kesatuan ekonomi tersebut menjadi pusat perhatian atau sudut pandang akuntansi. Perspektif ini menunjukkan bahwa organisasi merupakan kesatuan pelapor (reporting entity) yang bertanggungjawab kepada pemilik. Prinsip agency theory dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang member wewenang commit to user 14



(principal) dengan pihak yang menerima wewenang (agensi). Hubungan antara principal dan agen dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi, karena agen berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan principal. Permasalahan yang timbul pada hubungan antara agent dan principal sering disebabkan oleh adanya benturan kepentingan antara kepentingan manajemen dengan kepentingan stakeholder. Manajemen tidak selalu bertindak untuk kepentingan stakeholder, namun

seringkali

manajemen bertindak untuk

memaksimumkan kesejahteraan mereka dan mengamankan posisi mereka tanpa memandang bahaya yang ditimbulkan terhadap stakeholder lain, misalnya karyawan, investor, kreditor dan masyarakat. Dipandang dari sudut pandang teori keagenan. Hubungan antara masyarakat dengan pemerintah adalah seperti hubungan antara prinsipal dan agen. Masyarakat adalah prinsipal dan pemerintah adalah agen. Prinsipal memberikan wewenang pengaturan kepada agen, dan memberikan sumberdaya kepada agen (dalam bentuk pajak dan lain-lain). Sebagai wujud pertanggungjawaban atas wewenang yang diberikan, agen memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap prinsipal. Karena tidak mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh agen (terjadi asimetri informasi) maka prinsipal membutuhkan pihak ketiga yang mampu meyakinkan prinsipal bahwa apa yang dilaporkan oleh agen adalah benar. Penelitian lain yang menguatkan tentang teori agen menunjukkan bahwa praktek pelaporan sektor publik merupakan respon terhadap adanya asimetri informasi yang ada di antara para pemilih, politisi yang terpilih, pejabat yang commit to user



ditunjuk, dan pemegang obligasi. Mengingat keragaman hubungan agen-prinsipal adalah masuk akal untuk mengharapkan bahwa praktek pengungkapan tertentu akan lebih efektif dalam memenuhi sinyal tertentu (Copley 1991). Penelitian yang menguatkan manfaat hubungan baik antara perusahaan dengan pemegang sahan dan mitra terkait (stakeholder) juga terjadi di Taiwan. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki efektivitas mekanisme tata kelola perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan hubungan signifikan positif antara kualitas corporate governance perusahaan dan keuntungan dari mitra aliansinya. Bahwa perusahaan dengan tata kelola yang baik lebih akan sangat menghargai kepentingan stakeholder. Dan bahwa perusahaan-perusahaan, dan pemegang saham, akan mendapat manfaat dari pengelolaan hubungan dengan stakeholder mereka dengan cara yang positif akan mempengaruhi prospek perusahaan dan kekayaan pemegang saham (Lai & Chen 2014). Penelitian di atas membuktikan bahwa dengan pengelolaan yang baik pada perusahaan maka akan memberikan manfaat bagi mitra bisnis dan tentu saja pemegang saham selaku pemilik perusahaan. Hal ini bila dikaitkan dengan sektor publik atau pemerintahan maka dengan pengelolaan pemerintahan yang baik, maka akan memberikan manfaat bagi masyarakat selaku pemilik negara. Kerugian yang timbul karena perbedaan kepentingan antara dua pihak yang saling berinteraksi ini bisa diminimalkan bila ada sarana komunikasi yang baik sehingga kesenjangan informasi (asymetris informasi) bisa diminimalkan atau bahkan dihilangkan sama sekali jika dimungkinkan. Untuk mampu berkomunikasi baik dengan masyarakat maka pemerintah harus memahami kebutuhan commit to user



masyarakat

Dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat maka akan timbul

komunikasi dan hubungan yang harmonis antara masyarakat dan pemerintah. Harmonisnya hubungan antara pemerintah dan masyarakat akan menimbulkan stabilitas yang sangat dibutuhan dalam penyelenggaraan negara. Secara umum kebutuhan masyarakat sebagaimana diuraikan dalam teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow dalam Anwar Sanusi (2011 : 68) menyatakan bahwa lima kebutuhan manusia yaitu kebutuhan fisiologi (fisiologi needs), kebutuhan keamanan dan rasa aman (safety and security needs ), kebutuhan sosial (sosial needs), kebutuhan harga diri (esteems needs), dan kebutuhan actualisasi diri (self actualization). Dari lima jenis kebutuhan masyarakat dapat dijabarkan secara luas dan rinci. Dengan banyak dan luasnya kebutuhan masyarakat maka pemerintah harus membuat skala prioritas dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan APBD yang baik akan dapat memanfaatkan seluruh potensi yang ada dalam daerah untuk mendukung program dan kegiatan yang telah disusun sehingga kebutuhan masyarakat akan terpenuhi secara optimal. Evaluasi apakah pemanfaatan potensi yang ada dalam daerah mampu memberikan konstribusi bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat yang berdampak pada pencapaian kinerja pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan. Dalam mekanisme keuangan negara di Indonesia, teori ataupun konsep entitas telah diaplikasikan. Istilah entitas pelaporan masuk dalam khasanah perundangundangan melalui penjelasan pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) dari UU commit to user



Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, yang berbunyi : tiap-tiap kementerian negara/lembaga merupakan entitas pelaporan yang tidak hanya wajib menyelenggarakan

akuntansi,

tetapi

juga

wajib

menyampaikan

laporan

pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

2.

Karakteristik Keuangan Daerah Kamus Umum Bahasa Indonesia (2006) mendefinisikan karakteristik

sebagai ciri khusus atau sifat khas (kekhususan) yang sesuai dengan perwatakan yang membedakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dengan demikian karakteristik daerah adalah sesuatu yang khusus dari daerah dalam hal ini kabupaten / kota yang membedakan dengan kabupaten/kota lain. Karakteristik daerah yang merupakan ciri khas daerah dapat berupa geografis, demografis dan keuangan. Ciri geografis adalah membedakan suatu daerah dengan daerah lain berdasarkan kondisi geografis atau letak daerah. Misalnya membedakan antara Kabupaten di wilayah pulau Jawa dan diluar pulau Jawa. Ciri demografis adalah membedakan suatu daerah berdasarkan permasalah demografis atau kependudukan. Misalnya membandingkan satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lain berdasarkan jumlah penduduk, jenis kelamin penduduk. Sedangkan karakteristik keuangan daerah adalah membandingkan satu kabupaten/kota dengan kabupaten / kota lain dengan mendasarkan kondisi keuangan daerah. Kondisi keuangan daerah dapat dilihat dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). commit to user



Instansi pemerintah baik pusat maupun daerah wajib menyajikan laporan keuangan sebagaimana amanat dari Undang-Undang no 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Harun 2009). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam hal ini adalah laporan keuangan pokok yang harus dibuat oleh kabupaten / kota setiap tahun. Laporan keuangan pokok tersebut (PP 71 tahun 2010) terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

3.

Peran dan Fungsi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Laporan keuangan daerah merupakan informasi yang memuat data sebagai

elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas ekonomi suatu organisasi pemerintah daerah. Adapun tujuan Pelaporan Keuangan daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Dari dunia internasional menyampaikan bahwa Jurnal Akuntansi sebagai fungsi sosial mempunyai dampak pada kesejahteraan sosial. Model penelitian ini diturunkan dari teori akuntabilitas dan regulasi. Pengujian dari keseluruhan efek dari kesejahteraan sosial adalah bahwa informasi akuntansi seharusnya mempunyai efek mempertinggi kesejahteraan sosial, dan tujuan yang paling penting adalah efisiensi alokasi sumberdaya. Sebagai contoh dari teori agency adalah kesejahteraan sosial dipertinggi dengan mengurangi biaya agency dalam commit to user



hubungan agent dengan principal. Bahwa biaya agency dapat dikurangi dengan adanya laporan keuangan (Tower 1993). Salah satu tujuan ekonomi negara adalah alokasi sumber daya ekonomi (alam, manusia, dan keuangan) secara efektif dan efisien untuk mencapai tingkat kemakmuran masyarakat yang optimal. Berbagai kebijakan dan regulasi pemerintah secara langsung mempengaruhi pelaku ekonomi dan system ekonomi negara sebagai sarana dalam alokasi sumber daya ekonomi (Suwardjono 2011). Tujuan Pelaporan keuangan sektor publik secara khusus (Bastian 2001) antara lain : a. Mengidentifikasi sumber daya yang didapat dan digunakan sesuai dengan anggaran yang telah disetujui secara umum; b. Mengidentifikasi sumber daya yang didapat dan digunakan sesuai dengan kontrak keuangan yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Daerah); c. Menyediakan informasi tentang sumber daya alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan; d. Menyediakan informasi untuk mengevaluasi kinerja organisasi sektor publik terutama yang terkait dengan biaya operasi efisiensi dan pencapaian target. Laporan keuangan pokok sebagaimana dalam PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah sebagai berikut : a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) b. Neraca Daerah c. Laporan Arus Kas

commit to user



d. Catatan Atas Laporan Keuangan Laporan keuangan tersebut harus disusun oleh pemerintah daerah baik kabupaten maupun kota setiap tahunnya. Dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tersebut dapat dilakukan monitoring maupun penilaian kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan. Apakah pemanfaatan sumber-sumber daya dalam pemerintah sudah dimanfaatkan secara efisien dan mencapai target dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perencanaan (Harun 2009).

4.

Kekayaan Pemerintah Daerah Kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah bisa dilihat pada Laporan

Keuangan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah. Kekayaan Pemerintah daerah dapat dilihat dalam Neraca yang disampaikannya. Jumlah total asset yang disampaikan dalam neraca menunjukkan kekayaan yang dimiliki Pemerintah Daerah. Asset adalah elemen dari neraca yang menunjukkan kekayaan atau harta yang dimiliki suatu perusahaan atau unit bisnis dan memberikan keuntungan dengan memanfaatkannya. Selain itu asset mempresentasikan potensi jasa fisis dan non fisis yang memampukan badan usaha untuk menyediakan barang dan jasa. FASB memberian definisi asset sebagai manfaat ekonomi masa datang suatu entitas akibat transaksi atau kejadian masa lalu (Suwardjono 2011). Dari pernyataan diatas berarti bahwa asset adalah kekayaan yang dimiliki suatu entitas yang memberikan manfaat dalam pengelolaannya. Sehingga semakin banyak asset yang dimiliki suatu entitas maka semakin banyak manfaat yang commit to user



diperolehnya. Manfaat tersebut tentu saja akan diperoleh jika pengelolaan asset dilakukan dengan cara yang baik. Asset pemerintah daerah adalah kekayaan yang dimiliki pemerintah daerah yang tentunya juga memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dalam pengelolaannya. Sebagaimana diungkapkan dalam PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual mendefinisikan asset sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat diperoleh manfaat ekonomi dan / atau sosial di masa depan baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam asset adalah potensi asset tersebut untuk memberikan sumbangan baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional pemerintah berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja pemerintah.

5.

Belanja Daerah Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang

mengurangi ekuitas dana. Belanja daerah merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan commit to user



urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Manajemen belanja daerah juga mengacu kepada prinsip tranparansi dan akuntabilitas, disiplin anggaran, keadilan anggaran serta efisiensi dan efektifitas anggaran seperti dalam manajamen pendapatan daerah. Dari segi disiplin anggaran, anggaran belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi. Penganggaran belanja daerah secara keseluruhan harus juga didukung dengan adanya kepastian tersediaanya penerimaan. Ini bermakna bahwa daerah sebaiknya menghindari anggaran defisit yang melebihi cadangan yang tersedia sehingga terhindar dari penciptaan utang daerah Prinsip keadilan anggaran mewajibkan belanja daerah, khususnya dalam pemberian pelayanan umum harus dialokasikan secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Dengan prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran, belanja harus menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang optimal untuk kepentingan masyarakat. Ini bermakna bahwa setiap pos belanja daerah harus dapat diukur kinerjanya.

6.

Ketidaktaatan Pada Undang-Undang dan Kerugian Negara Dalam pelaksanakaan dan pengelolaan keuangan daerah harus mentaati

semua peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan Negara. Dalam undang-undang tersebut terdapat memuat segala hal terkait dengan pengelolaan keuangan negara yang merupakan kewajiban pemerintah daerah commit to user



sebagai konsekuensi adanya otonomi daerah. Berbagai undang-undang dalam pengelolaan keuangan Negara antara lain a. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme b. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara c. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara d. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Republik Indonesia e. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerinah Pusat dan Pemerintah Daerah f. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah g. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah i. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah k. Peraturan Pemerintah Nomor 5 kepada Partai Politik

tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan

commit to user



l. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah m. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah n. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagai diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk penanggulangan kemiskinan p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah q. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah r. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan commit to user



Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan oleh BPK juga mengungkapkan tentang tetidakpatuhan entitas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara / daerah / perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, kelamahan administrasi, ketidakhematan, ketidaefisienandan ketidakefektifan (LHP BPK 2013). Beberapa kelompok dan jenis temuan tentang Ketidaktaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK antara Lain: a.

Perjalanan dinas fiktif

b.

Belanja atau pengadaan fiktif lainnya

c.

Rekanan pengadaan barang / jasa tidak menyelesaikan pekerjaan

d.

Kekurangan volume pekerjaan dan / atau barang

e.

Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan / atau barang;

f.

Pemahalan harga (mark up);

g.

Penggunaan uang / barang untuk kepentingann pribadi;

h.

Biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan;

i.

Pembayaran honorarium ganda dan / atau melebihi standar yang ditetapkan

j.

Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak;

k.

Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan commit to user



l.

Penjualan/pertukaran/ penghapusan asset negara/daerah/perusahaan tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara; Dalam pengujian atas kepatuhan terhadap perundang-undangan juga

menilai

akibat

yang

ditimbulkannya.

Akibat

ketidakpatuhan

terhadap

perundangan-undangan antara lain: a.

Negara/daerah/perusahaan

mengalami

berkurangnya

negara/daerah/perusahaan.

kekayaan

kerugian

nyata

yang

berupa

Artinya

negara

mengalami berkurangnya uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan hukum baik disengaja maupun lalai; b.

Potensi kerugian negara/daerah/perusahaan adalah kerugian nyata berupa berkurangnya kekayaan negara, tetapi masih berupa resiko. Terjadinya kerugian negara terjadi apabila suatu kondisi yang mengakibatkan kerugian negara benar-benar terjadi;

c.

Kekurangan penerimaan, yaitu penerimaan yang sudah menjadi hak Negara/daerah, tetapi belum/tidak masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan;

d.

Ketidakhematan/pemborosan yang mengungkapkan adanya penggunaan input dengan harga atau kualitas/kuantitas yang lebih tinggi dari standar kualitas/kuantitas yang dibutuhkan dan harga yang lebih mahal dibanding dengan pengadaan serupa pada waktu dan kondisi yang sama.

commit to user



7.

Kinerja Pemerintah Daerah Pemerintah Derah dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu adanya

penilaian yang bisa digunakan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilannya. Pengukuran kinerja pemerintah daerah mutlak diperlukan sehingga dalam menjalankan

tugasnya

selalu

mengacu

pada

tujuan

penyelenggaraan

pemerintahan. Tujuan penyelenggaraan pemerintahan akan tercapai melalui kebijakan dan program yang dijalankan pemerintah daerah. Sebelum menjabarkan tentang kinerja pemerintah daerah. Kita harus memahami apa arti kinerja. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (starategis planning). Kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu (Bastian 2001). Pemerintah adalah bagian dari sektor publik. Pengukuran kinerja sektor publik dapat menjadi acuan pemerintah untuk mengukur kinerjanya. Tujuan pengukuran kinerja sektor publik disampaikan oleh Mardiasmo dalam Halim (2012 : 129) adalah sebagai berikut: a. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik; b. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan; commit to user



c. Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan akuntabilitas publik dan mempebaiki komunikasi kelembagaan. Sistem Pengukuran kinerja sektor publik adalah system pengukuran yang bertujuan untuk membantu manajer sektor publik menilai pencapaian strategi melalui alat ukur financial dan non financial (Mardiasmo 2005). Untuk mengevaluasi kinerja perlu adanya indicator kinerja yang merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah diterapkan dengan memperhitungkan elemen indicator yang terdiri dari :

indicator masukan (input), keluaran (Output), hasil (outcome),

manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator masukan (Input) mengukur jumlah sumber daya yang digunakan untuk melaksanaka kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya, suatu lembaga dapat menganalisa apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategic yang ditetapkan. Indikator proses merumuskan ukuran kegiatan baik dari kecepatan, ketepatan maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan. Ukuran yang dominan dalam indicator ini adalah efisiensi, yaitu besarnya hasil yang diperoleh dengan pemanfaatan sejumlah input. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator hasil (outcome) menggambarkan tingkat pencapaian hasil dan apakah hasil yang diperoleh memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat, sehingga outcome lebih tinggi nilainya daripada output commit to user



Pengukuran outcome adalah untuk mengukur dampak sosial suatu aktivitas (Halim & Kusufi 2012). Indikator manfaat (benefits) menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indicator hasil. Manfaatnya akan tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang (Bastian 2001).

8.

Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan dari penyelenggaraan negara.

Sebagaimana tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum. Artinya bahwa penyelenggaraan negara adalah ditujukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Ada berbagai cara untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah merupakan pengukuran standar hidup untuk semua negara seluruh dunia (http://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Pembangunan_manusia).

IPM

digunakan

untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup Indeks ini pada tahun 1990 dikembangkan oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan seorang ekonom Pakistan Mahbub ul Haq, serta dibantu oleh commit to user



Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics. Sejak itu indeks ini dipakai oleh Program pembangunan PBB pada laporan IPM tahunannya. Indeks ini berfokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya sekedar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan. Indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusia. IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia, antara lain : a.

Hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran

b.

Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar, menengah , atas gross enrollment ratio (bobot satu per tiga).

c.

Standard kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari produk domestik bruto per kapita dalam paritasi daya beli. Human Development Index (HDI) atau disebut Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yaitu usia hidup (longetivity), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent living). Rumus perhitungan Indeks Pembangun Manusia disampaikan Todaro (2006) sebagai berikut: 1

1

HDI = 3 (Indeks Pendapatan)commit + 3 (Indeks UHH) + to user

1 3

(Indeks Pendidikan)



Keterangan : IP

:

Indeks Pendapatan, dihitung dengan rumus sebagai berikut : Indeks Pendapatan =

[log 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 − 𝑙𝑜𝑔 (100) [log 40.000 −log (100)

$ 40.000 = Jumlah pendapatan maksimum yang dapat dicapai sebuah negara pada generasi berikutnya menurut UNDP. UHH :

Usia Harapan Hidup, yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Indeks Usia harapan hidup = 𝑈𝑠𝑖𝑎 𝑕𝑎𝑟𝑎𝑝𝑎𝑛 𝐻𝑖𝑑𝑢𝑝 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑟𝑎 − 𝑈𝑠𝑖𝑎 𝑕𝑎𝑟𝑎𝑝𝑎𝑛 𝐻𝑖𝑑𝑢𝑝 𝑇𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑕 𝑠𝑒𝑚𝑢𝑎 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑎𝑘𝑕𝑖𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑖𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑈𝑁𝐷𝑃 𝑢𝑠𝑖𝑎 𝑕𝑎𝑟𝑎𝑝𝑎𝑛 𝑕𝑖𝑑𝑢𝑝 𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘 𝑎𝑘𝑎𝑙 − 𝑈𝑠𝑖𝑎 𝑕𝑎𝑟𝑎𝑝𝑎𝑛 𝐻𝑖𝑑𝑢𝑝 𝑇𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑕 𝑠𝑒𝑚𝑢𝑎 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑙𝑎𝑚𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑎𝑘𝑕𝑖𝑟

Indeks Pendidikan, dihitung dengan rumus sebagai berikut: 2

Indeks Pendidikan = 3 (Indeks Kemampuan baca tulis orang dewasa) + Masa Bersekolah Bruto) Indeks kemampuan baca tulis orang dewasa =

1 3

(Indeks

[𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎 𝑕 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 – 0] [100−0]

Indeks masa bersekolah bruto = [𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑘𝑢𝑘 𝑏𝑒𝑟𝑢𝑠𝑖𝑎 𝑠𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎 𝑕 𝑆𝐷,𝑆𝑀𝑃 & 𝑆𝑀𝐴 𝑦𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑑𝑎𝑓𝑡𝑎𝑟 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎 𝑕 – 0] [100−0]

Konsep Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0 – 100,0 (http://tutorialkuliah.blogspot.com/2009/08/rumus-untukmenghitung-ipm-indeks.html ) dengan kategori sebagai berikut : – Tinggi : IPM lebih dari 80,0 – Menengah Atas : IPM antara 66,0 – 79,9 – Menengah Bawah : IPM antara 50,0 – 65,9 – Rendah : IPM kurang dari 50,0

commit to user



Sumber data penghitungan komponen IPM berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilakukan BPS setiap tahun yang mencakup seluruh Provinsi di Indonesia. Dengan mengacu ketentuan dari UNDP mengenai Indeks Pembangunan Manusia maka peneliti menentukan bahwa IPM bisa digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang dilaksanakan pada Pemerintah Daerah. Sehingga pengelolaan keuangan sebagai fasilitas dalam program pembangunan harus diukur dengan komponen ini untuk mengukur efektifitas pengelolaan keuangan dalam mencapai program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

B. Penelitian Terdahulu Penelitian terdahulu yang menghubungkan antara karakteristik keuangan daerah dengan kesejahteraan masyarakat antara lain berjudul Financial Sektor Development and Economic Growth : Empirical Evidence from Nigeria (Samson and Udeaja 2010) bahwa Ada korelasi positif antara PDB riil per kapita dan berbagai langkah pembangunan sektor keuangan. Dan terbukti terdapat hubungan kausalitas dua arah antara kredit domestik bersih dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan simultanitas antara pembangunan keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Indikator ekonomi secara tradisional telah digunakan untuk menilai ekonomi negara. Pertumbuhan ekonomi yang kuat, inflasi dan pengangguran yang rendah

dianggap sebagai indikasi dari iklim ekonomi yang sehat dan commit to user



diyakini menghasilkan kemakmuran bagi warga. Namun, warga telah menjadi semakin khawatir tentang kualitas relatif hidup mereka, dinyatakan dalam istilahistilah seperti kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, ketersediaan peluang budaya, rekreasi, lingkungan yang bersih, dan aman dari kejahatan. Akuntansi dan pengukuran berbasis ekonomi sistem dalam negara mereka tidak dirancang untuk mengatasi

masalah

ini;

dengan

kondisi

tersebut

pemerintah

Nigeria

memperkenalkan sistem baru untuk mengukur kemajuan, termasuk pengukuran kinerja berbasis hasil kebijakan (Ogata dan Goodkey 1998). Diperkenalkan pada tahun 1993 pada simposium modern Governance : Interaksi Pemerintah-Masyarakat Baru, Jan Kooijman membahas "pola-pola baru interaksi antara pemerintah dan masyarakat" dan "cara baru dalam mengatur dan pemerintahan" bahwa ia disebut "tata pemerintahan sosial-politik" (1993 : 2- 3). Menanggapi meningkatnya kompleksitas, dinamika dan keragaman masyarakat, sektor publik dan swasta, katanya, terlibat dalam interaksi terus menerus dan bertindak dalam hubungan sama lain secara terpisah. Hasilnya telah bentuk struktural kemudi interaktif baru, mengelola, mengendalikan dan membimbing dalam sektor-sektor tertentu. Penelitian sejenis di dalam negeri sebagain besar menghubungkan antara karakteristik keuangan daerah dengan kinerja pemerintah.

Karakteristik

pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Karakteristik Pemerintah daerah terdiri dari ukuran (size) pemerintah daerah, kemakmuran (wealth) pemerintah daerah, jumlah anggota DPRD, leverage, dan intergovernmental Revenue. Pengukuran kinerja pemerintah daerah commit to user



dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Efisiensi : realisasi pengeluaran dibagi dengan realisasi penerimaan.. Ukuran (size) pemerintah daerah, leverage, dan intergovermental revenue berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kemakmuran (wealth) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah disebabkan masih kecilnya peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini terbukti dengan masih besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap trasnfer dana yang berasal dari pemerintah pusat. Ukuran legislatif atau dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penelitian ini dinyatakan tidak terpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini terlihat dengan masih buruknya pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah. Banyaknya anggota DPRD yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi dan sedikitnya kehadiran anggota DPRD dalam menghadiri rapat diduga sebagai penyebab buruknya pengawasan DPRD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Sumarjo 2010) Penelitian lain (Sudarsana 2012) menunjukkan bahwa tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia, untuk temuan audit BPK berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Sedangkan ukuran daerah, belanja modal dan tingkat ketergantungan dengan pusat tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. commit to user



C. Skema Konseptual Skema konseptual pada dasarnya adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian. Menurut Iskandar (2008 : 55) dalam penelitian kuantitatif, kerangka konseptual merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran yang utuh dalam rangka mencari jawaban-jawaban ilmiah terhadap masalah-masalah penelitian yang menjelaskan tentang variable-variabel, hubungan antara variable-variabel secara teoritis yang berhubungan dengan hasil penelitian yang terdahulu yang kebenarannya dapat diuji secara empiris. Mengacu pada hipotesis yang telah lebih dahulu dirumuskan, hubungan antara variabel dapat digambarkan dalam bentuk model yang menggambarkan hubungan antara variable independen yaitu total asset, realisasi belanja daerah dan nilai kerugian negara karena ketidaktaatan terhadap Undang-Undang terhadap variable dependen yaitu kinerja pemerintah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hubungan antara variable independen dan variable dependen dalam penelitian ini yang digambarkan bertujuan untuk: 

Menguji

pengaruh

kekayaan

terhadap

kinerja

pemerintah

dalam

mewujudkan kesejahteraan masyarakat (H1+); 

Menguji pengaruh Belanja Daerah terhadap kinerja pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (H2+);



Menguji pengaruh temuan kerugian negara karena ketidaktaatan pada undang-undang terhadap kinerja pemerintah (H3+); commit to user



Skema konseptual Penelitian

Kekayaan Pemerintah Daerah

(X1) H1 Jumlah Realisasi Belanja Daerah (X2)

H2

Temuan audit karena ketidak taatan terhadap undangundang dalam pengelolaa keuangan pemda (X3)

Kinerja Pemerintah (Y)

H3

Gambar 1 Skema Konseptual Penelitian

D.

Pengembangan Hipotesis

1. Kekayaan Daerah Berpengaruh Positif terhadap kinerja pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Hipotesa ini dilatarbelakangi oleh penelitian yang berjudul Pengaruh Kekayaan Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah. Dari Hasil Penelitian dengan sampel/populasi pemerintah kabupaten/kota seluruh Indonesia ini menunjukkan bahwa kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah (Sudarsana 2013). Dari penelitian tersebut peneliti berasumsi bahwa ketika pemerintah berkinerja baik maka tentunya akan berdampak positif pula terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena tujuan pemerintah dan pengelolaan keuangan to user masyarakat. Sehingga implikasi negara adalah untuk mencapai commit kesejahteraan



kekayaan daerah bukan saja pada kinerja pemerintah namun juga terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Sehingga hipotesanya adalah sebagai berikut : Hipotesis 1 (H1) : Kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah dalam mewujudkan kesejahteran masyarakat

2. Jumah Belanja Daerah Berpengaruh Positif Terhadap kinerja pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Hipotesa ini sejalan dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Investasi dan Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Implikasinya kepada Kemiskinan di Kabupaten Kutai Tarumanegara. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa realisasi belanja APBD berpengaruh negative terhadap jumlah penduduk miskin. Semakin besar jumlah belanja APBD maka semakin kecil jumlah penduduk miskin (Evy Wahyuni dkk 2012).

Artinya dengan

naiknya jumlah belanja APBD maka akan diikuti menurunya jumlah penduduk miskin yang berarti naiknya tingkat kesejahteraan penduduk. Analog dengan hasil penelitian tersebut maka dapat diartikan pula bahwa jumlah belanja APBD berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan penduduk. Karena dengan jumlah APBD yang semakin besar maka semakin banyak program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan pemerintah sebagai upaya peningkatan kesejahteraan penduduk. Sehingga hipotesa penelitian ini dapat disusun sebagai berikut: Hipotesis 2 (H2) : Jumlah belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat commit to user



3. Temuan audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai akibat

ketidaktaatan peraturan perundang-undangan berpengaruh

negatif terhadap kinerja pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Hipotesis mengambil salah satu variable penelitian yang berjudul Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audi Terhadap Kinerja Pemerintah

Daerah

(Sudarsana

&

Rahardjo

2013).

Hasil

penelitian

menyimpulkan bahwa semakin besar jumlah temuan audit BPK pada suatu Pemda maka semakin rendah skor kinerja Pemda tersebut. Hal ini berarti Pemda harus lebih berhati-hati dalam masalah pengelolaan keuangan negara karena hal ini tidak hanya terkait dengan masalah secara akuntansi saja tapi juga terkait dengan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Temuan audit dirumuskan sebagai berikut: Temuan audit

:

Temuan Audit (dalam juta rupiah ) Total Realisasi Belanja Daerah (Dalam Juta Rupiah )

Hasil penelitian ini mendukung penelitian penelitian Mustikarini dan Fitriasari (2012) yang menyimpulkan bahwa temuan audit BPK berpengaruh negatif signifikan terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota. Dari hasil penelitian maka disusun hipotesa penelitian adalah sebagai berikut : Hipotesis 3 (H3) : Temuan audit BPK atas LKPD karena ketidaktaatan pada peraturan perundang-undangan berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat

commit to user



BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian Desain penelitian adalah blueprint dalam penelitian. Desain penelitian akan menentukan pengumpulan, pengukuran dan analissis dara berdasarkan pertanyaan penelitian (Sekaran 2013). Desain penelitian dapat dikategorikan beberapa macam, yaitu desain penelitian deskriptif, desain penelitian kausalitas, desain penelitian kausalitas, desain penelitian korelasional, desain penelitian tindakan, desain penelitian eksperimental dan desain penelitian grounded (Sanusi 2011). Pada penelitian ini menggunakan desain penelitian kausalitas. Yaitu desain penelitian yang disusun untuk meneliti kemungkinan adanya hubungan sebab akibat antar variabel. Dengan desain ini akan muncul jenis-jenis variabel seperti variabel penyebab, variabel antara dan variabel terikat (tergantung). Umar Sekaran (2013) menyatakan bahwa dalam penelitian kausalitasn (causal study) peneliti menggambarkan satu atau lebih faktor yang menyebabkan suatu permasalahan. Peneliti menggambarkan kausalitas study dengan menyatakan dalam bentuk variabel X dan Y, yang mana variabel X menyebabkan terjadinya Y. Sehingga ketika variabel X berubah maka variabel Y juga berubah atau permasalahan Y bisa pecahkan.

commit to user 40



B. Jenis Penelitian Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Yaitu menggunakan analisis statistik untuk menguji hipotesa penelitian. Menurut Sugiyono (2006) penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan /atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan - hubungan kuantitatif.

C. Pengumpulan Data dan Pemilihan Sampel Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara berupa catatan, laporan historis yang telah telah tersusun dalam arsip (Indriatoro dan Supomo 2002). Sehingga data sekunder adalah data yang diambil peneliti dari pihak lain yang telah melakukan pendataan terkait dengan variable penelitian. Adapun pihak-pihak penyedia data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyediakan data berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) se-Indonesia, dan Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) se-Indonesia disajikan Laporan commit to user



Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dalam penelitian ini menggunakan data yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disajikan tiap daerah setiap tahun. Penelitian ini menggunakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Tahun Anggaran 2012. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tersebut masuk dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2013 semester I dan semester II. Variabel indepeden dalam penelitian ini adalah kinerja pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Variabel independen ini diproksikan dengan

Indeks

Pembangunan

Manusia

(IPM).

Data

mengenai

Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) merupakan data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahun. Dalam menelitian ini menggunakan data IPM tahun 2012 yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik. 1.

Populasi Populasi merupakan keseluruhan kelompok orang, kejadian atau

peristiwa yang menjadi perhatian peneliti untuk diteliti (Sekaran dan Boudie 2010). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia, sebanyak 512 yaitu terdiri dari 414 kabupaten, 1 kabupaten administrative, 92 kota dan 5 kota administrative. Penelitian ini menggunakan populasi yaitu Pemerintah Kabupaten / Kota se Indonesia yang telah membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2012 dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

commit to user



2.

Sampel Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan dapat mewakili

populasi penelitian. Agar informasi yang diperoleh sampel benar-benar mewakili populasi, sampel tersebut harus mewakili karakteristik populasi yang diwakilinya (Kuncoro 2009). Dengan mempelajari sampel, peneliti akan mampu menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan terhadap populasi penelitian (Sekaran dan Bougie 2010). Sampel penelitian ini diperoleh dan dipilih dari populasi dengan metode purposive sampling. Purposif sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono 2004).

D.

Variabel Penelitian, Definisi Operasional dan Pengukuran

Uma Sekaran

(2013) menyebutkan ada 4 variabel pokok dalam

penelitian yaitu : variabel dependen (The dependent variable) atau sering dikenal dengan variabel criteria, variabel independen (The independent variable) atau dikenal sebagai variabel predictor, variabel moderasi (The moderating variable.) dan intervening variabel (The intervening variable). Dalam penelitian ini melibatkan satu variable terikat (the dependent variable) dan tiga variable bebas (the independent variable). Variabel terikat (the dependent variable) merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Karena tujuan penelitian adalah untuk memahami dan menjelaskan variable terikat atau memprediksinya melalui analisis dependen yaitu menemukan variable apa yang mempengaruhinya (Sekaran 2012).

Sedangkan Variabel terikat

(dependent variable) adalah variable yang mempengaruhi variabel dependen baik commit to user



secara positif atau negatif. Artinya setiap peningkatan unit variabel independen, ada peningkatan atau penurunan variabel dependen.. Definisi operasional dalam penelitian adalah penentuan variabel (constract) sehingga dapat diukur. Definisi Operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan peneliti dalam operasionalisasi variabel sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran variabel yang baik (Indriantoro & Supono 2002). Variabel dalam penelitian ini mengambil

komponen/rekening yang

terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yaitu Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Definisi dan pengukuran varibel independen dan dependen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.

Kekayaan daerah (X1) 

Kekayaan daerah adalah harta yang dimiliki pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yaitu berupa asset yang tercantum dalam neraca pemerintah daerah.



Asset adalah elemen dari neraca yang menunjukkan kekayaan atau harta yang dimiliki suatu perusahaan atau unit bisnis dan memberikan keuntungan dengan memanfaatkannya.



Total Asset diukur dengan melihat angka yang tercantum dalam jumlah aktiva dalam neraca dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Kemudian angka yang terdapat dalam neraca tersebut dibagi commit to user



satu juta. Sehingga angka yang digunakan dalam data penelitian adalah dalam jutaan rupiah. 

Penelitian terdahulu

terkait dengan variabel Total asset adalah

Penelitian yang berjudul Pengaruh Kekayaan Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah. Dari Hasil Penelitian dengan sampel/populasi pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia ini menunjukkan bahwa kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah (Sudarsana 2013).

2.

Realisasi Belanja Daerah (X2) 

Belanja daerah adalah dana yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan



Besar kecil nilai realisas belanja daerah diukur dengan melihat angka yang tercantum dalam jumlah aktiva pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Kemudian angka yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tersebut dibagi satu juta. Sehingga angka yang digunakan dalam data penelitian adalah dalam jutaan rupiah commit to user





Penelitian terdahulu terkait dengan variabel belanja daerah antara lain adalah penelitian yang berjudul Pengaruh Investasi dan Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Implikasinya kepada Kemiskinan di Kabupaten Kutai Tarumanegara. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa realisasi belanja APBD berpengaruh negative terhadap jumlah penduduk miskin. Yaitu semakin besar jumlah belanja APBD maka semakin kecil jumlah penduduk miskin (Evy Wahyuni dkk, 2012).

3.

Temuan Audit (X3) 

Dalam pengujian atas kepatuhan terhadap perundang-undangan, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK juga menilai akibat yang ditimbulkannya. Akibat ketidakpatuhan pada undang-undang antara lain adanya kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, ketidakhematan dan ketidakefisienan.



Variabel temuan audit adalah temuan BPK yang berupa kerugian negara karena ketidaktaatan pada undang-undang (X3) diukur dengan nilai uang dari keseluruhan akibat dari ketidakpatuhan terhadap undangundang yang terdapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).



Penelitian terdahulu yang menggunakan variabel ini antara lain penelitian yang berjudul Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Sudarsana & commit to user



Rahardjo 2013). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa semakin besar jumlah temuan audit BPK pada suatu Pemda maka semakin rendah skor kinerja Pemda tersebut. Hal ini berarti Pemda harus lebih berhati-hati dalam masalah pengelolaan keuangan negara karena hal ini tidak hanya terkait dengan masalah secara akuntansi saja tapi juga terkait dengan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Temuan audit dirumuskan sebagai berikut : Temuan Audit :

Temuan Audit (dalam juta rupiah ) Total Realisasi Belanja Daerah (Dalam Juta Rupiah )

Hasil penelitian ini mendukung penelitian penelitian Mustikarini dan Fitriasasi (2012) yang menyimpulkan bahwa temuan audit BPK berpengaruh

negatif

signifikan

terhadap

skor

kinerja

Pemda

kabupaten/kota. Dalam penelitian ini mengacu penelitian yang terdahulu, sehingga pengukuran variabel temuan audit juga menggunakan rumus tersebut diatas sebagaimana dilakukan oleh peneliti terdahulu.

4.

Kinerja Pemerintah Daerah (Y) 

Kinerja pemerintah daerah adalah prestasi yang telah dicapai pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan. Prestasi ini diukur dengan capaian tingkat kesejahteraan masyarakat pada masing-masing pemerintah daerah.



Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi dimana masyarakat (orang) commit to damai user (Wikipedia 2014). Atau dapat dalam kondisi makmur, sehat dan



dikatakan bahwa masyarakat sejahtera adalah bahwa sutu kondisi dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. 

Variabel ini diukur dengan menggunakan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Setiap tahun. Pada penelitian ini menggunakan IPM yang dikeluarkan BPS pada tahun 2012, yaitu berupa indeks (angka) yang berkisar antara 0 sampai dengan 100.



Penelitian terdahulu yang menghubungkan antara karakteristik keuangan daerah dengan kesejahteraan masyarakat antara lain berjudul Financial Sector Development and Economic Growth : Empirical Evidence from Nigeria oleh (Odeniran and Udeaja 2010) bahwa Ada korelasi positif antara PDB riil per kapita dan berbagai langkah pembangunan sektor keuangan. Dan terbukti terdapat hubungan kausalitas dua arah antara kredit

domestik

bersih dan

pertumbuhan ekonomi

menunjukkan

simultanitas antara pembangunan keuangan dan pertumbuhan ekonomi

E. Metode Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Yaitu data sekunder dari pihak lain akan dianalisis dengan menggunakan

analisis

kuantitatif

(analisis

statistik).

Analisis

menggunakan SPSS 20. Adapun analisis data yang dilakukan antara lain:

commit to user

statistik



1. Statistik Deskriptif Statistik deskriptif hasil ini mendiskripsikan tentang variabel-variabel yang akan diuji. Statistik deskriptif dalam penelitian ini mengambil data atau gambaran atau populasi/sampel dari nilai rata-rata (mean), standard deviasi, maksimun dan minimum (Ghozali 2012). 2. Uji Asumsi Klasik Uji asumsi klasik perlu dilakukan karena suatu model dapat dijadikan alat estimasi yang baik dan bebas dari bias (unbiased) jika memenuhi uji asumsi klasik. Menurut Imam Ghozali (2012) uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi a.

Uji Normalitas Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi menggunakan data yang berdistribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah data berditribusi normal atau tidak adalah dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali 2012). Uji statistik yang digunakan dalam penelitian dalam menguji normalitas adalah menggunakan uji statistik non-parametrik Kolomogorov-Smirnov (K-S). Yaitu menentukan tingkat normalitas data dengan uji one sample kolmogorov-smirnov dengan tingkat signifikansi 5%. Artinya jika angka probabilitas 𝛼 < 0,05 maka variabel tidak terdistribusi secara normal. Sebaliknya, bila angka probabilitas 𝛼 ≥ 0,05 maka variabel terdistribusi secara normal (Imam Ghozali, 2012). commit to user



b.

Uji Multikolinearitas Bertujuan menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Independent variabel). Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas (Independent variabel). Untuk mendekteksi terdapat atau tidak mulikolinearitas dapat dilihat dari nilai Tolerance pada variabel bebas (Independent variabel). Jika nilai Tolerance pada variabel bebas (Independent variabel) kurang dari 0,1 berarti tidak terdapat korelasi antar variabel bebas (Independent variabel) atau tidak terjadi multikolinearitas. Selain itu multikolinearitas juga dapat dilihat dari nilai Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai VIF variabe bebas (Independent variabel) kurang dari 10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi (Ghozali 2012).

c.

Uji Autokorelasi Autokorelasi adalah korelasi antara variabel itu sendiri pada pengamatan yang berbeda waktu atau individu.

Uji Autokorelasi

bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terdapat korelasi antar variabel maka dinamakan terdapat autokorelasi. Model regresi yang baik adalah model regresi yang terbebas dari autokorelasi. commit to user



Pada penelitian ini, untuk mendeteksi adanya autokerelasi digunakan uji Durbin Watson (DW). Uji ini digunakan dengan cara membandingkan nilai Durbin-Watson dengan tabel Durbin-Watson. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat pada table sebagai berikut: Tabel 1 Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi Hipotesa Nol (0) Tidak ada autokorelasi positif

Keputusan Tolak

Jika 0 < d < dl

Tidak ada autokorelasi positif

No Decision

dl ≤ d ≤ du

Tidak ada autokorelasi negatif

Tolak

4 – dl < d < 4

Tidak ada autokorelasi negatif

No Decision

4 – du < d < 4-dl

Tidak ada autokorelasi positif atau negatif

Tidak ditolak

du < d < 4-du

Sumber : Ghozali : 2012

d.

Uji Heterokedastis Bertujuan

untuk

menguji

apakah

pada

model

regresi

terjadi

ketidaksamaan variance dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah model regresi yangmana tidak terjadi Heterokedastis (Ghozali 2012). Pada penelitian ini untuk mendekteksi keberadaan Heterokedastik adalah dengan melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependent variabel). Dan untuk mendeteksinya adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu X dan Y yang telah diprediksi dan sumbu Y commit to user adalah residual (Y prediksi-Y sesungguhnya) yang telah distudentized



Dasar analisisnya adalah jika ada seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur maka terjadi Heterokedastis. Dan jika tidak terdapat pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas.

3. Uji Hipotesis Pengujian hipotesis dengan

menggunakan Regresi berganda (multiple

regression) yang di formulasikan sebagai berikut: Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e Keterangan: Y

:

Variabel kinerja pemerintah daerah;

a

:

Konstanta;

X1

:

Variabel kekayaan pemerintah daerah;

X2

:

Variabel realisasi belanja daerah;

X3

:

Variabel temuan audit;

b1, b2, b3 e

:

:

Koefisien regresi;

Error.

Lebih rinci pengujian hipotesis ini dijelaskan sebagai berikut: a.

Pengujian signifikansi menyeluruh atau simultan (Uji-F) Sehubungan dengan uji regresi linier berganda, uji hipotesis ditentukan dengan menggunakan uji F. Pengujian ini dilakukan untuk menentukan signifikansi pengaruh variabel-variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat. Pengujian ini akan membandingkan nilai signifikan dari commit to user



hasil pengujian data dengan membandingkan nilai signifikan yang telah ditetapkan sebesar 0,05 atau 5%. b.

Uji Koefisien Determinasi (R2) Koefisien determinasi yang dinotasikan (R2) merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan semua variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat. Nilai determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai (R2) yang kecil berarti kemampuan semua variable bebas dalam menerangkan perubahan variabel terikat sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variable-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

c.

Pengujian signifikansi individu atau parsial (Uji –t). Untuk menentukan tingkat signifikan secara parsial antara masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat, maka hipotesis harus diuji dengan uji-t pada taraf signifikan sebesar α=5% secara dua arah (two tail). Selanjutnya diambil suatu keputusan, diterima atau ditolaknya hipotesis yaitu dengan cara membandingkan t hitung dengan t tabel dengan kriteria atau dengan membandingkan nilai signifikan yang diperoleh dari hasil uji statistic dengan nilai signifikan yang ditentukan, dalam penelitian ini ditetapkan nilai signifikan sebesar 0,05 atau 5 %. commit to user



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Gambaran tentang obyek penelitian, pengolahan data serta analisa dan pembahasan data pada penelitian ini selengkapnya akan dibahas pada bab ini. Pengujian data dalam penelitian ini menggunakan model regresi berganda dengan menggunakan software SPSS 20 A. Statistik Deskriptif Pada statistic deskriptif penelitian akan menyampaikan kondisi populasi dan sampel penelitian dari analisis statistic. Deskriptif statistic akan menghasilkan data yang mewakili data populasi dan sampel. Deskriptif statistic ini merupakan gambaran secara umum kondisi populasi dan sampel penelitian. Populasi dan sampel penelitian ini adalah pemerintah dearah seIndonesia yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten dan Kota. Sampel penelitian ini adalah Kabupaten/Kota yang telah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesa

(BPK

RI).

Bentuk

Laporan

Keuangan

yang

disampaikan

Kabupaten/Kota tidak semua sama. Ada beberapa kabupaten/kota yang menyajikan Laporan Keuangan tidak sesuai dengan format standar LKPD. Peneliti kesulitan dalam pengambilan data karena format Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dengan pertimbangan tersebut maka peneliti menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 489 Kabupaten/Kota.

commit to user 54



1.

Minimun, Maksimun, Mean, Standard Deviasi Statistic Deskriptif akan menentukan nilai minimum, maksimun, rata-rata

(mean) dan standard deviasi dari seluruh variable dalam penelitian. Baik variable bebas (independent variable) maupun variable terikat (dependent variable). Setelah pengolahan data dengan menggunakan SPSS dihasilkan output sebagai berrkut : Tabel 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Maksimum IPM ASSET BELANJA KERUGIA N

80,240 35358824,1 57 4941085,09 2 0,3548

Descriptive Statistics Minimum Std. Mean Deviation 48,800 72,2144 3,47112 274.389,28 1965810,733 1193582,276 9 7 52 165.074,97 813143,1643 379630,8940 1 0 0 0,0061 0,00855

N 489 489 489 489

Sumber : Data Yang Telah Diolah

Berdasarkan hasil uji statisktik deskriptif nilai maksimum Total Asset pemerintah daerah adalah sebesar Rp. 35.358.824,157 juta adalah milik Pemerintah Kota Surabaya. Sedangkan nilai minimum total asset adalah sebesar Rp. 274.389,289 juta adalah Total Asset dari Pemerintah Kabupaten Nias Utara. Sedangkan jumlah rata-rata total asset milik pemerintah kabupaten/kota adalah sebesar Rp. 2.321.746,801 juta, dengan standard deviasi sebesar Rp. 2.675.205,962 juta. commit to user



Total belanja daerah pada Kabupaten/Kota pada sampel penelitian maksimal terjadi di Kabupaten Kutai Kertanegara yaitu sebesar Rp. 4.941.085,092 juta. Sedangkan jumlah total belanja daerah paling sedikit dicapai oleh Kabupaten Memberamo yaitu sebesar Rp. 165.047,971 juta. Secara rata-rata jumlah belanja daerah pada masing-masing kabupaten/kota adalah sebesar Rp. 893.961,420 juta dengan standard deviasi sebesar Rp. 567.901,676 juta. Nilai perbandingan kerugian dan potensi kerugian negara karena ketidaktaatan undang-undang terhadap nilai realisasi belanja berdasarkan analisis statistik deskriptif dengan jumlah nilai paling besar adalah Kabupaten Lampung Utara dengan nilai perbandingan sebesar 0,3548 (35,48%). Adapun daerah yang mempunyai perbandingan kerugian dan potensi kerugian negara karena ketidaktaatan pada undang-undang terhadap realisasi belanja dengan nilai paling kecil atau tidak punya (nol) ada beberapa kabupaten/ kota. Daerah dengan nilai temuan kerugian negara karena ketidaktaatan undang-undang adalah nol diantaranya adalah Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kepulauan Anabas, Kota Batam, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Bantul, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Nganjuk Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kabupaten dengan nilai IPM yang paling kecil adalah Kabupaten

Nduga dengan nilai IPM sebesar 48,80. Sedangkan IPM

tertinggi dicapai oleh Kota Yogyakarta sebesar 80,24. Adapun rata nilai IPM commit to user



dalam sampel penelitian adalah sebesar 71,8614 dengan standard deviasi sebesar 2,54258. Hasil Uji Asumsi Klasik Sebelum melalukan uji hipotesa dilakukan uji asumsi klasik untuk data yang diuji dalam penelitian ini. Dari hasil perhitungan statistic disajikan sebagai berikut : 1.

Uji Normalitas Data Dari hasil uji statistic Kolomogorov-Smirnov (K-S) dengan uji one

sample kolmogorov-smirnov dan tingkat signifikansi 5%. Dihasilkan uotput SPSS sebagai berikut : Tabel 3 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N Normal Parametersa,b

Mean Std. Deviation Most Extreme Differences Absolute Positive Negative Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed)

489 0,0000000 3,03631162 0,077 0,039 -0,077 1,062 0,081

a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. Sumber : Data Yang Diolah

Dengan menggunakan SPSS 20 dihasil nilai Kolomogorov-Smirnov (KS) sebesar 1,062 dan signifikan pada 0,081. Karena nilai signifikansi lebih besar commit to user



dari 0,05 atau 𝛼 > 0,05 maka variabel terdistribusi secara normal (Imam Ghozali 2012).

2.

Uji Multikolinearitas Pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini berdasarkan nilai

Tolerance pada variabel bebas (Independent variabel). Jika nilai Tolerance pada variabel bebas (Independent variabel) lebih dari 0,10 berarti tidak terdapat korelasi antar variabe bebas (Independent variabel) atau tidak terjadi multikolinearitas. Selain itu pengujian multikolinearitas juga dilihat dari nilai Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai VIF variabe bebas (Independent variabel) kurang dari 10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi (Ghozali, 2012). Dari pengolahan data menggunakan SPSS dihasil output sebagai berikut : Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas

Model

1

(Constant)

Unstandardized Coefficients Std. B Error 67,550

0,517

ASSET

8,131E-7

0,000

BELANJA

2,063E-6 -9.519

KERUGIAN

Standardized Coefficients

t

Sig.

Beta

Collinearity Statistics Tolerance

VIF

130,594

.000

0,280

6,518

.000

0,947

1,056

0,000

0,226

5,273

.000

0,952

1,051

18,210

-0,023

-0,523

.601

0,866

1,154

Sumber : Hasil pengolahandata Berdasarkan analisis menggunakan SPSS 20 dihasilkan nilai Tolerance commit to user diatas 0,1 pada seluruh variable yang diuji. Dengan demikian berdasarkan nilai



Tolerance maka dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas pada model yang digunakan dalam penelitian ini. Nilai VIF yang disajikan dari perhitungan dengan menggunakan SPSS 20 dihasilkan nilai VIF yang kurang dari 10 pada seluruh variable penelitian. Sehingga berdasarkan nilai VIF dapat disimpulkan bahwa pada model yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengandung multikolinearitas. Hal ini semakin menguatkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini benarbenar bebas dari penyakit multikolinearitas.

3.

Uji Heterokedastis Berdasarkan pengolahan data dengan menggunakan SPSS 20 pengujian

heterokedastis ditentukan dari Grafik Plot yang ditampilkan sebagai hasil pengolahan data. Grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependent variabel). Dan untuk mendeteksinya adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Yadalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi - Y sesungguhnya) yang telah distudentized Dengan pengolahan data dengan SPSS dihasilkan output scaterplot sebagai berikut:

commit to user



Gambar 2 Diagram Pencar (scatterplot) Pengujian Heterokedastisitas

Dari gambar Grafik Plot yang ditampilkan menunjukkan tidak adanya membentuk pola yang jelas., serta titik-titik menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian berdasarkan gambar ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi Heteroskedastisitas dalam model penelitian ini.

4.

Uji Autokorelasi Pengujian autokorelasi dengan menggunakan Uji Durbin Watson.

Pengujian ini dengan menggunakan table Durbin Watson sebagai dasar pengambilan keputusan terdapat atau tidaknya autokorelasi. Pengambilan keputusan ada tidak autokorelasi baik korelasi positif maupun negative adalah jika du < d <4-du

(Ghozali : 2011). Adapun hasil pengujian autokorelasi degan

menggunakan SPSS 20 disajikan output sebagai berikut: commit to user



Tabel 5 Tabel Hasil Uji Autokorelasi Model Summaryb Model 1

R R Square Adjusted R Square a 0,485 0,235 0,228

Std. Error of the Estimate 3,05011

DurbinWatson 1,991

a. Predictors: (Constant) BELANJA , ASSET, KERUGIAN b. Dependent Variable: IPM Dari table tersebut menunjukkan nilai DW sebesar 1,991. Nilai tersebut akan dibandingkan table Durbin Watson dengan nilai signifikansi 5%. Adapun jumlah sampel penelitian 489 dan jumlah variabel independen 4 (k = 4), dari table Durbin Watson tersebut tampak nilai du adalah 1,810. Kemudian dibandingkan nilai DW dari model dengan nilai DW dalam table. Dari perbandingan tampak nilai DW regresi masih lebih besar dari du.

Perhitungan penentuan keputusan

apakah dari mengandung autokorelasi adalah sebagai berikut: du < d < 4 – du, jika du = 1.810, maka perhitungan dilakukan sebagai berikut : 1,810 < 1.991 < 4 – 1.810 1,810 < 1.991 < 2,190 Perhitungan di atas menunjukkan bahwa DW model dengan nilai 1,991 masih terletak diantara du dan < 4 – du, dimana besarnya du sebagaimana angka di table Durbin Watson adalah 1,810. Angka DW dari model menunjukkan bahwa model tidak mengalami autokorelasi. Dengan dasar pengambilan keputusan sesuai dengan perhitungan di atas.

commit to user



C . Pengujian Hipotesis 1.

Uji Hipotesis 1, 2, dan 3 Pengujian untuk hipotesis 1, 2, dan 3 menggunakan Regresi berganda (multiple regression) yang di formulasikan sebagai berikut: Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e Keterangan: Y

:

Variabel Kinerja Pemerintah;

a

:

Konstanta;

X1

:

Variabel Kekayan Daerah;

X2

:

Variabel Belanja Daerah;

X3

:

Variabel Temuan Audit;

b1, b2, b3

:

Koefisien regresi;

e

:

Error;

Pengujian hipotesis dilakukan dengan pengolahan data menggunakan SPSS 20. Berdasarkan hasil pengolahan data disampaikan hal-hal sebagai berikut a.

Uji signifikan Simultan (Uji Statistik F) Hasil pengolahan data disampaikan dalam table berikut :

Model

Tabel 6 Hasil Uji Signifikan Simultas (Uji Statistik F) Untuk Hipotesis 1,2,3 ANOVAa Sum of df Mean F Squares Square

Regression 1295,471 3 1 Residual 12090,989 485 Total 13386,460 488 commit to user a. Dependent Variable: IPM

431,824 24,930

17,322

Sig. 0000b



b. Predictors: (Constant), KERUGIAN, ASSET, BELANJA Hasil Anova atau Ftest menunjukkan nilai F hitung sebesar 17,322 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang berarti jauh dibawah 0,05. Hal ini berarti bahwa Variabel

bebas

(independent

variable)

mampu

secara

bersama-sama

mempengaruhi Variabel terikat (dependent variable). Berarti juga bahwa model dapat digunakan untuk memprediksi Variabel terikat (dependent variable). b.

Uji Koefisien Determinasi (R2) Dengan pengolahan data menggunakan SPSS 20 dihasilkan output sebagai

berikut : Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) Untuk Hipotesis 1,2,3

Mode l

R

Model Summaryb R Square Adjusted R Square

1 0,311a 0,097 0,091 a. Predictors: (Constant), KERUGIAN, ASSET, BELANJA b. Dependent Variable: IPM

Std. Error of the Estimate 4,9929825

Dari tampilan output SPSS menunjukkan nilai Adjusted R2 yang tidak begitu tinggi yaitu 9,1 %. Yang berarti menunjukkan bahwa Variabel bebas (independent variable) mampu menjelaskan Variabel terikat (dependent variable) sekitar 9,7% sedangkan sisanya atau sekitar 90,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diujikan dalam penelitian ini.

c.

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) Pengujian data dengan menggunakan software pengolah data SPSS

commit to user dihasilkan output sebagai berikut :



Tabel 8 Hasil Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) Untuk Hipotesis 1,2,3

Model

Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients

B (Constant) 70,967 ASSET 4,144E-007 1 BELANJA 6,537E-008 KERUGIA -47,785 N a. Dependent Variable: IPM

Std. Error 0,470 0,000 0,000 9,962

t

Sig.

Beta 151,025 0,212 2,872 0,007 0,96 -0,209

-4,797

0,000 0,004 0,924 0,000

Hasil tampilan output SPSS menunjukan bahwa secara individual ditunjukkan sebagai berikut : a. Total Asset memberikan nilai koefisien 4,144E-007 dengan probabilitas signifikansi 0,004. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kekayaan pemerintah daerah berpengaruh tehadap Kinerja Pemerintah. Kinerja Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh jumlah total asset (kekayaan) pemerintah daerah. Karena pengaruhnya positif maka berarti bahwa semakin besar kekayaan pemerintah daerah maka masyarakatnya semakin sejahtera. b. Total Belanja Pemeritah Daerah memberikan nilai koefisien 6,537E-008 dengan probabilitas signifikansi 0,924. Dengan nilai signifikansi diatas 0,05 maka menunjukkan bahwa variable Total Belanja Pemerintah tidak mempengaruhi secara

signifikan terhdap Kinerja Pemerintah dalam

commit to user mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Angka koefisiennya adalah positif



maka menunjukkan bahwa semakin besar total belanja pemerintah daerah maka akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. c. Jumlah

Temuan

Audit

karena

ketidaktaantan

pada

undang-undang

memberikan nilai koefisien -47.785 dengan probabilitas signifikansi 0,000. Nilai signifikansi dibawah 0,05 berarti variable temuan audit karena ketidaktaatan pada undang-undang pada pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Atau kinerja pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh temuan audit karena ketidaktaatan pada undang-undang. Koefisien b dari variabel temuan audit menunjukkan nilai negatif yang berarti menunjukkan bahwa semakin besar nilai temuan audit karena ketidaktaatan pada undang-undang akan menurunkan nilai kinerja pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

D. Pembahasan Dari hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa variable bebas (dependent variable)

yang mampu menjelaskan atau memberikan pengaruh

terhadap variable terikat (dependent variable) adalah variable Total Asset, dan Kerugian Negara. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat benarbenar dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan asset yang dimiliki daerah. Dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola asset dengan baik sehingga berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. commit to user



Di dalam kekayaan pemerintah terdapat asset yang diadakan pemerintah untuk memberikan fasilitas fisik kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan pokok seperti kesehatan, pendidikan maupun fasilitas penunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Fasilitas fisik yang diadakan pemerintah dapat berupa bangunan, jalan, alat-alat kesehatan dan sarana fisik lain penunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Secara rinci hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.

Kekayaan dan Kinerja Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Total Asset mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat. Dengan semakin

banyak jumlah Total Asset

maka semakin besar potensi

Pemerintah

Kabupaten/Kota untuk membuat program dan kegiatan yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan kekayaan daerah dengan baik tentu akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan mendorong pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat. Pemerintah kabupaten/kota dapat meningkatkan/menambah Total Asset dengan menambah belanja modal. Tentu saja belanja modal ini harus harus dikaitkan dengan program dan kegiatan pemerintah yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan semakin meningkatnya Total Asset pemerintah daerah akan semakin meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang pada akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. commit to user



2.

Belanja dan Kinerja Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Nilai Belanja Pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

tingkat kesejahteraan masyarakat. Dari data yang terkumpul dalam penelitian ini rata-rata menunjukkan bahwa Kabupaten yang total belanja yang lebih besar ternyata mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat lebih rendah dibanding kabupaten/kota dengan nilai realisasi belanja yang lebih kecil. Sebagai contoh adalah Kabupaten Aceh Besar dengan Total Belanja Daerah sebesar Rp. 759.904,432 juta mencapai nilai IPM 74,13 sedangkan Kabupaten Lhokseumawe dengan jumlah total belanja daerah sebanyak Rp. 549.688,380 juta mencapai nilai IPM 77,23. Dengan kondisi tersebut menunjukkan bahwa besarnya total belanja daerah belum mampu mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat. Belanja pemerintah mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat, bila dalam penggunaan belanja pemerintah sesuai dengan tujuan, program dan kegiatan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam menyusun prioritas anggaran hendaknya lebih ditujukan kepada program dan kegiatan yang dibutuhkan dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat. Program dan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar msyarakat perlu menjadi prioritas seperti sarana dan prasaran kesehatan, pendidikan dan pembangunan ekonomi masyarakat, Jika tidak tepat dalam menyusun prioritas anggaran maka bukan tidak mungkin jumlah belanja daerah besar namun kontribusinya sedikit dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. commit to user



3.

Temuan audit karena ketidaktaatan pada undang-undang berpengaruh terhadap kinerja pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Masyarakat. Berbagai kasus ketidaktaatan pada undang-undang yang berakibat negara

mengalami kerugian dan potensi kerugian yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan. Kerugian negara atau popular dengan istilah kebocoran anggaran mengakibatkan tidak terlaksananya program dan kegiatan sebagaimana yang dianggarakan. Kerugian negara akibat ketidaktaatan terhadap undang-undang berakibat berkurangnya belanja yang digunakan untuk pemberian fasilitas kepada masyarakat. Sehingga dampaknya terhambatnya tujuan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Program-program yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat banyak yang tidak mencapai sasaran karena anggaran yang digunakan untuk tujuan tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya.

commit to user



BAB V PENUTUP A.

Kesimpulan

Kesimpulan merupakan penyajian singkat mengenai apa yang telah diperoleh

dari

pembahasan.

Berdasarkan

hasil

penelitian

menghasilkan

kesimpulan bahwa kekayaan daerah yang diproksikan dengan total asset dan temuan audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah dalam kesejahteraan masyarakat. Hal ini berarti bahwa kekayaan daerah adalah sumber daya yang dimiliki pemerintah dan didalamnya terdapat sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mendukung program dan kegiatan yang ditujukan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat. Variabel belanja daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Terbukti beberapa daerah dengan nilai realisasi belanja lebih besar ternyata pencapaian kinerja pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat ternyata lebih rendah. Dengan adanya data empiris demikian hendaknya dijadikan pertimbangan pemerintah dalam mengelola belanja pemerintah agar benar-benar mampu mencapai kesejahteraan masyarakat. Variabel temuan audit khususnya akibat ketidaktaatan terhadap undangundang

berpengaruh

terhadap

kinerja

pemerintah

dalam

mewujudkan

kesejahteraan masyarakat. Temuan audit karena ketidaktaatan pada undangundang ini menimbulkan kerugian negara, sehingga pemanfaatan sumberdaya commit to user 69



yang dimiliki pemerintah menjadi tidak optimal bahkan sering diistilahkan dengan kebocoran anggaran. Dengan semakin banyaknya temuan audit karena ketidaktaatan pada undang-undang maka pencapaian kinerja pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat akan sulit terwujud bahkan akan menjadi sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Pengelolaan keuangan daerah yang baik sangat dibutuhkan dalam rangka pemanfaatkan sumber daya yang dimiliki daerah sehingga akan memberikan hasil yang nyata dalam pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan pencapaian kesejahteraan yang semakin baik maka maka hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat akan semakin baik dan harmonis.

B. Keterbatasan Dalam penelitian yang trdapat beberapa keterbatasan penelitian yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Adapun keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Terdapatnya Kabupaten / Kota yang membuat Laporan Keuangan Daerah yang tidak sesuai dengan format yang standar, sehingga mempersulit pencarian data. 2. Proksi yang digunakan untuk tingkat kesejahteraan masyarakat hanya digunakan satu yaitu IPM (Indeks Pembangunan Manusia), walaupun masih ada tolok ukur tingkat kesejahteraan masyarakat yang lain. Namun karena tidak tersedia ditingkat kabupaten/kota maka proksi ini tidak digunakan.

commit to user



3. Dalam penelitian ini hanya menggunakan satu tahun periode pengamatan yaitu tahun 2012 saja sehingga kemungkinan akan berbeda hasilnya untuk periode yang berbeda.

C.

Saran

Saran merupakan anjuran yang disampaikan kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian. Saran yang dapat peneliti berikan melalui penelitian ini adalah bahwa Indonesia memiliki sumber daya berupa kekayaan yang dimiliki masing-masing daerah Kabuoaten/Kota. Sumber daya tersebut harus dikelola dengan baik. Pengelolaan keuangan adalah bagian dari pengelolaan sumber daya yang dimiliki daerah Kabupaten/Kota. Dengan pengelolaan keuangan yang baik maka sumber daya yang dimiliki daerah dapat dimanfaatkan dengan secara optimal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Selain pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik. Pemerintah daerah dalam menyusun program dan kegiatan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat harus dilakukan dengan cermat, sehingga tercapai tujuan dan sasaran program. Hal ini mengingat bahwa besarnya belanja pemerintah

belum

menjamin

akan

tercapainya

penyusunannya tidak dilakukan dengan baik.

commit to user

tujuan

program

bila



D.

Implikasi

Rekomendasi yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut: 1.

Penelitian yang akan datang sebaiknya menambah periode pengamatan yang lebih panjang untuk memberikan gambaran yang lebih konsisten.

2.

Peneliti selanjutnya sebaiknya menambah variable lain yang dapat menjadi proksi dari tingkat kesejahteraan masyarakat.

3.

Menambah

variabel

independen

lain

selain

karakteristik

keuangan

pemerintah daerah, seperti kondisi geografis dan demografi sehingga dapat mengakomodir factor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dari sisi yang lain (non keuangan).

commit to user



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim , Syam Kusufi, Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah, Salemba Empat, 2011 Abraham Samad, Peran KPK dalam Penguatan Lembaga Hukum dan Mewujudkan Pemerintahan Bebas Korupsi di Indonesi, 2014 Anwar Sanusi, Metodologi Penelitian Bisnis, Salemba Empat, 2011 Akinbuli, SylvesterFeyi, Evaluation of Financial Accountability In The Public Sector A Necesarry Concept For Good Governance Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II, Tahun 2013 Dedi Nordiawan, Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Salemba Empat, 2006 Garry D. Carnegie a,∗ , Brian P. West, Making accounting accountable in the public sector, Received 20 October 2002; received in revised form 12 January 2004; accepted 15 January 2004 Greg Tower, A public accountability model of accounting regulation, Academic Press Limited, 1993 Hafidh Susila Sudarsana, Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah,2013 Harun, Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia, Penerbit Salemba Empat, 2009 Hendro Sumarjo, 2010, Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia, 2010 Indra Bastian, Dr, M.B.A, Akuntansi Sektor Publik, BPFE Jogjakarta, 2001 Indriantoro Nur dan Bambang Sopomo, Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen, BPFE Yogyakarta, 2001 Jensen, M.C dan Mecling, W.H 1976, Theory of the Firm : Manageri and Ownership al Behavior, Agency Cost and Ownership Structure, Journal of Financial Economic 3 (4) : 305-360 commit to user



Jones, P dan J.Bates. 1990. Public Sector Auditing: Practical Techniques For An Integrated Approach, London: Chapman and Hall Kuncoro, M, Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi, Erlangga, Jakarta.2009 Lai, J.-H., & Chen, L.-Y., The valuation effect of corporate governance on stakeholder wealth: Evidence from strategic alliances, International Review of Economics and Finance,2014 Laura Caccia dan Ileana Steccolini, 2003, Accounting change in Italian local governments : What’s beyond managerial fashion? Critical Perspectives on Accounting 17 (2006) 154–174 Mardiasmo, DR, MBA, AK, Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Andi Jogjakarta, 2005 Michael P. Todaro & Stephen C Smith, Pembangunan Ekonomi, Penerbit Erlangga, 2006 Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, Metodologi Penelitian Bisnis, BPFE, Yogyakarta, 2002 Paul A. Copley, The Association Between Municipal Disclosure Practices and Audit Quality, Journal of Accounting and Public Policy. IO, 245-266 (1991) Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Public sector governance and accountability, 1045-2354/$ – see front matter, 2012 Elsevier Ltd. All rights reserved, ttp://dx.doi.org/10.1016/j.cpa.2012.11.005 Proses Perencanaan Pembangunan Di Zaman Orde baru, orde Lama dan Pasca Reformasi, 2011, http://alunanaspirasi.blogspot.com/2011/03/prosesperencanaan-pembagunan-di-zaman.html Rinthania Kristi, 2013, “Pembangunan era Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi”, http://rinthania-kristi-fisip12.web.unair.ac.id Rinaldi, Udin,2012. Pengaruh Karakteristik Keuangan Pemerintah Daerah dan Karakteristik Kepala Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Tesis, Surakarta,commit UNS to user



Samson O. Odeniran, PhD and Elias A. Udeaja, Phd, Financial Sector Development and Economic Growth : Empirical Evidence from Nigeria, Central Bank of Nigeria, Economic and Financial Review, Volume 48/3, September 2010 Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, Cetakan Keenam, Penerbit Alfabeta, Bandung.2004 Sekaran, Uma dan Bougie, Roger, 2010, Research Methods For Business, A Skill Building Approach Fith Edition, New York: John Willey & Sons Suwardjono. 2005. Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Yogyakarta: BPFE. Wendi Budianto, Pengaruh Opini, Temuan Audit dan Gender Terhadap KInerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2008-2010, 2012 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Undang-Undang nomor 15 Tahun 2008 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Widya Astuti Mustikarini, Debby Fitriasari, Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun Anggaran 2007 http://bagjana.wordpress.com/2008/12/30/akuntansi-pemerintahan-di-indonesia/ http://asdarmunandar.blogspot.com/2012/03/uas-akuntansi-sektor-publik.html http://mbegendut.blogspot.com/2012/04/teori-entitas-dan-teori-keagenandalam.html http://tutorialkuliah.blogspot.com/2009/08/rumus-untuk-menghitung-ipmindeks.html http://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Pembangunan_manusia commit to user



Hasil Uji Statistik (Regresi) REGRESSION /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT Y /METHOD=ENTER X1 X2 X3 /SAVE RESID.

Regression

Model

Variables Entered/Removed Variables Variables Entered Removed

a

Method

KERUGIAN, 1

ASSET,

. Enter

BELANJA

b

a. Dependent Variable: IPM b. All requested variables entered.

b

Model

Model Summary R Square Adjusted R Square

R

1

.311

a

.097

Std. Error of the Estimate

.091

4.9929825

a. Predictors: (Constant), KERUGIAN, ASSET, BELANJA b. Dependent Variable: IPM

a

ANOVA Model

Sum of Squares Regression

1

df

Mean Square

1295.471

3

431.824

Residual

12090.989

485

24.930

Total

13386.460

488

a. Dependent Variable: IPM b. Predictors: (Constant), KERUGIAN, ASSET, BELANJA

commit to user

F 17.322

Sig. .000

b



Coefficients

a

Unstandardized Coefficients Model B (Constant)

Standardized Coefficients

Std. Error

70.967

.470

ASSET

4.144E-007

.000

BELANJA

6.537E-008 -47.785

t

Sig.

Beta 151.025

.000

.212

2.872

.004

.000

.007

.096

.924

9.962

-.209

-4.797

.000

1 KERUGIAN a. Dependent Variable: IPM

Residuals Statistics Minimum Predicted Value Residual

Maximum

a

Mean

Std. Deviation

N

55.018921

85.862091

71.578119

1.6293111

489

-21.8868370

16.2610779

0E-7

4.9776116

489

-10.163

8.767

.000

1.000

489

-4.384

3.257

.000

.997

489

Std. Predicted Value Std. Residual a. Dependent Variable: IPM

commit to user

PENGARUH KARAKTERISTIK KEUANGAN DAERAH DAN TEMUAN AUDIT TERHADAP KINERJA PEMERINTAH PADA PEMERINTAH DAERAH SE-INDONESIA

Recommend Documents