PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD) TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Studi Pada DPPKAD Kota Gorontalo) Oleh FEMI BAGOE NIM: 921409149 JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
This research aimed to examine and find out the implementation effect of the information system of local financial management toward the effectivenes of local financial management of gorontalo city government. Population of the research were the staffs who were directly responsible to the arranging of information system of local financial management of Gorontalo City Government. Data of the research were primary data which were gained through questionnaire. Method of the research applied quantitative with simple regression analysis. The research result showed that the implementation of the information system of local financial management had a significant effect toward the effectiveness of local financial management which could contributed to it. The other factors also contributed but they were not examined in this research. Key words: information system of local financial management, effectiveness of local financial management
PENDAHULUAN Tahun 1999 Pemerintah melakukan reformasi dibidang Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut membawa perubahan fundamental dalam hubungan Tata Pemerintah dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Darise, 2009:18). Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdampak pada terjadinya pelimpahan kewenangan yang semakin luas dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah serta memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran. Kemudian dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah akan timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengeloaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan susbistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Salah satu bentuk tanggung jawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan diwujudkan dengan menyediakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang
bersih, transparan, dan serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan degan prinsip tata pemerintah yang baik (Good Governance, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan untuk mengelola Keuangan Daerah, dan menyalurkan informasi Keuangan Daerah kepeda publik ) (Darise, 2009:297). Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) bisa saja mengalami hambatan akibat ketidak sesuaian penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah oleh aparat pemerintah seperti diantaranya sumber daya manusia yang kurang ,kapasitas memori dalam server yang kurang cukup, salah penginputan data, salah input kode transaksi, adanya gangguan yang disebabkan terjadinya sistem yang eror, mesin yang bermasalah, serta disebabkan masalah teknis lainnya. Laporan pertanggungjawaban menjadi salah satu kewajiban pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 laporan keungan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Maka untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah daerah harus berupaya untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan daerah dengan menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan Keungan Daerah (Chabib dan Heru, 2010). Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) dalam UU Nomor 33 tahun 2004 adalah merupakan aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan untuk meningkatkan efektifitas dan implementasi dari berbagai regulasi dalam bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel.
Efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah merupakan suatu sistem nilai yang digunakan setiap organisasi (lembaga) untuk dapat mengukur keberhasilan (prestasi) dari suatu kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Halim, 2007 : 330). Dengan tujuan untuk menguji dan mengetahui
pengaruh penerapan sistem
informasi pengelolaan keuangan daerah dalam meningkatkan efektivitas keuangan daerah di Dinas Pendapatan Penngelolaan Keuangan Dan Aset Daerah pada Kota Gorontalo. METODE PENELITIAN Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Gorontalo, sedangkan waktu yang digunakan oleh peneliti yaitu selama 2 bulan sampai selesai. Penelitian yang digunakan adalah statistik deskriptif yang memberikan gambaran atau deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian yaitu: Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dengan menggunakan data primer berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden. HASIL DAN PEMBAHASAN Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terbukti bahwa
terdapat
pengaruh penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah (DPPKAD) Kota Gorontalo. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan nilai signifikan di bawah α = 0,05 yaitu 0.000 dan dengan membandingkan nilai ttabel yaitu sebesar 1,680 dan thitung sebesar 6,070 yang berarti bahwa thitung lebih besar
dari
ttabel, maka dapat
dikatakan terdapat pengaruh penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada dinas pendapatan
pengelolaan keuangan dan aset daerah (DPPKAD) Kota Gorontalo. Sedangkan koefisien regresi dalam penelitian ini menunjukan arah positif yang berarti bahwa apabila dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Gorontalo telah menerapakan sistem pengelolaan keuangan daerah dengan baik atau maksimal maka akan meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan daerahnya tersebut. Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sangatlah penting dalam hal meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah penerapan sistem informasi sangatlah berperan terhadap perusahaan maupun instansi. Karena sistem informasi digunakan sebagai sarana untuk bisa mendapatkan hal-hal penting di dalam pengambilan keputusan dalam suatu organisasi, perusahaan maupun instansi.
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang
diterapkan diharapkan dapat membantu dan mengatasi dalam pengolahan datadata keuangan dan membantu para pegawai bagian keuangan dalam pengirimannya secara langsung melalui sistem, sehingga mempermudah pegawai dalam bekerja dan tidak terlalu menyita waktu dalam pengirimannya. Penelitian ini membuktikan teori yang diungkapkan oleh Nurhidayat (2012: 3) menyatakan bahwa efektivitas dari hasil sistem informasi keuangan daerah yang berbasis teknologi informasi sangat dipengaruhi oleh seberapa besar keberhasilan penerapan sistem yang dilakukan pemerintah agar tidak terlepas dari peran SDM yang dapat merancang dan membangun serta dapat mengoperasikan sistem tersebut, sehingga pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penyajian informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan penyusunan laporan keuangan serta menyajikan informasi keuangan daerah kepada masyarakat yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjwabkan. Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah adalah sebuah sistem laporan keuangan yang merupakan output dari hasil akhir dan proses akuntansi yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya, dalam pengambilan keputusan
dan tercapainya sasaran maupun tujuan dalam melaksanakan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Sejak tahun 2009 SIPKD telah diterapkan Di DPPKAD Kota Gorontalo, dan berdasarkan analisis tentang tanggapan dari responden terhadap kuesioner SIPKD dengan efektivitas pengelolaan keuangan daerah semuanya adalah baik, namun hasil analisis dan pengujian tersebut bertolak belakang dengan fenomena yang ada pada DPPKAD Kota Gorontalo, tetapi fenomena yang ada bukan disebabkan oleh penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) akan tetapi faktor-faktor lain yang tidak dimasukan dalam pengujian ini misalnya: sistem pengendalian interen, sumber daya manusia yang kurang disiplin dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan, sehingga memperlambat dalam pemasukan laporan pertanggungjawaban.
SIMPULAN Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Gorontalo. penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah mampu memberikan kontribusi atau pengaruh sebesar 45,6% terhadap penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Gorontalo. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 54,4% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikut sertakan dalam pengujian diataranya SPI dan SDM yang dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Koefisien regresi menunjukan variabel X (penerapan SIPKD) diperoleh sebesar 0.609 dengan arah koefisien positif hal menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah tersebut.
SARAN Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan penelitian, penulis memberikan saran bagi DPPKAD Kota Gorontalo diharapkan agar selalu meningkatkan efektivitas dalam mengoprasikan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dengan maksimal serta disiplin dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban sehingga dalam pemasukan laporan pertanggungjawaban tepat waktu . Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian
tentang
efektivitas yang mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Daerah bisa mengambil variabel lain misalnya peneliti menggunakan variabel transparansi, akuntabilitas serta SPI.
DAFTAR PUSTAKA Chabib, Soleh, dan Rohcmansjah Heru. 2010. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Bandung : Fokusmedia. Dwipratama. Chandra,. 2011. Pelaksanaan Informasi Keuangan Daerah Kepada Masyarakat dalam pengelolaan APBD. Kota padang. Fakultas Hukum Program Reguler Mandiri. Universitas Andalas. Dama, Oktaviani, Debby. 2012. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi kasus BPKD Kabupaten Boalemo). Skripsi S1. Akuntansi UNG. Darise, Nurlan. 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta : Indeks Ghozali. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang : Badan Penerbit-UNDIP. Harto, Rudi,. 2009. Pengaruh pengawasan melekat dan pengawasan Fungsional terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah (survei pada organisasi perangkat daerah kota Taksimalaya).Jurusan Akuntansi. Universitas Siliwangi.
Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat. Hall, James A. 2002. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta : BPFE Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi. Nurhidayat, Sobur. 2012. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Pemerintah Daerah (Pada Willayah IV Priangan Jawa Barat). Universitas Pendidikan Indonesia. Rampai, Bunga, Seri. 2007. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta Riduwan. 2003. Dasar-dasar statistik, Edisi Ketiga. Alfabeta. Bandung Supranto, J. 2000. Statistika Teori dan Aplikasi, Edisi Enam. Jakarta : Erlangga Sugiono. 2009. Statistika untuk penelitian. Cetakan Keduabelas. Alfabeta, Bandung. ------------2012. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta. Tanjung, Abdul Hafiz. 2008. Akuntansi Pemerintahan Daerah, Konsep dan Aplikasi. Cetakan Kedua. Alfabeta Bandung. Website Http://nanangbudianas.blogspot.com/2013/02/pengertian-efektivitas.html Http://nanangbudianas.blogspot.com/2013/02/pengertian-dan-faktorpenentu_5.html Http://yusnita41.files.wordpress.com/2010/01/makalah-sistem-informasikeuangan.doc Http://share.pdfonline.com/b4ac40da492d4ba0b143aeb1c7e3ed86/BAB%20I.htm Http://komponen-komponen-sistem-informasi.html
