Sistem Pengelolaan Keuangan Permerintah Daerah

Sistem Pengelolaan Keuangan Permerintah Daerah Sistem Akuntansi Pemerintahan

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2014

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. Sementara pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban,dan pengawasan keuangan daerah tersebut. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Hak dan kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah juga harus dilakukan dengan cara yang baik dan bijak agak keuangan daerah tersebut bisa menjadi efisien penggunaanya yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

BAB II PEMBAHASAN

Sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari suatu organisasi, sedangkan prosedur-prosedur yang saling berhubungan disusun sesuai dengan skema yang menyeluruh adalah suatu urut-urutan pekerjaan kerani (clerical), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu organisasi.

A.Pengertian Keuangan Daerah Menurut Deddy Supriady Bratakusumah & Dadang Solihin (2004 : 379 Dalam Arafi) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Menurut UU Nomor 58 Tahun 2005,Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.. Dengan demikian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang. Keuangan daerah digunakan untuk membiayai semua kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan

B.Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan

keuangan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan Keuangan Daerah sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. yang dimaksud daerah di sini adalah pemerintah daerah yang merupakan daerah otonom berdasarkan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom ini terdiri dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. karena pemerintah daerah merupakan bagian dari pemerintah (pusat) maka keuangan daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari keuangan negara. Timbulnya hak akibat penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut menimbulkan aktivitas yang tidak sedikit. Hal itu harus diikuti dengan adanya suatu sistem pengelolaan keuangan daerah untuk mengelolanya. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud, merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keungan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahaan daerah. Untuk menjamin pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut maka hendaknya sebuah pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan dari kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

C.Ruang Lingkup Keuangan Daerah Bahasan ruang lingkup keuangan daerah meliputi hak daerah, kewajiban daerah, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah dan kekayaan pihak lain yang dikuasai daerah. secara lebih rinci dapat dijelaskan bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi hal-hal dibawah ini: 1) Hak daerah untuk memungut pajak Daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman ; 2)

Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;

3) Penerimaan daerah, adalah keseluruhan uang yang masuk ke kas daerah. pengertian ini harus dibedakan dengan pengertian pendapatan daerah karena tidak semua penerimaan merupakan pendapatan daerah. Yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayan bersih;

4)

Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Seringkali istilah pengeluaran daerah tertukar dengan belanja daerah. yang dimaksud dengan belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;

5)

Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uanga, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;

6)

Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum. UU keuangan Negara menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekayaan pihak lain adalah meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah.

Dalam pemberdayaan pemerintah daerah ini, maka perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah adalah : 1. pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (public oriented); 2. kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumya dan anggaran daerah pada khususnya; 3. desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti DPRD, KDH, Sekda dan perangkat daerah lainnya; 4. kerangka hukum dan administrasi atas pembiayaan, investasi dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, value for money, transparansi dan akuntabilitas; 5. kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, KDH dan PNS Daerah, baik ratio maupun dasar pertimbangannya; 6. ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja, dan anggaran multi-tahunan; 7. prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih professional; 8. prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, peran akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja anggaran, dan transparansi informasi anggaran kepada publik;

9. aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran asosiasi, dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah; 10. pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah daerah terhadap penyebarluasan informasi. Pengelolaan

Keuangan

Daerah

adalah

keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.Pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri berdasarkan pada prinsip-prinsip: 1. Tanggung

jawab

mempertanggungjawabkan

(accountability). keuangannya

Pemerintah kepada

lembaga

daerah atau

orang

harus yang

berkepentingan sah, lembaga atau orang itu adalah Pemerintah Pusat, DPRD, Kepala Daerah dan masyarakat umum. 2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan. Keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang pada waktu yang telah ditentukan. 3. Kejujuran. Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang benar-benar jujur dan dapat dipercaya. 4. Hasil guna (effectiveness) dan daya guna (efficiency). Merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya. 5. Pengendalian. Aparat pengelola keuangan daerah, DPRD dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai

D.Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

1.Kepala Daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah Kepala daerah mempunyai kewenangan: 1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD 2) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah 3) Menetapkan kuasa pengguna anggaran / barang 4) Menetapkan bendahara penerimaan dan / atau bendahara pengeluaran 5) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah 6) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah 7) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah 8) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran Kepala

daerah

selaku

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah

melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban serta pengawasan keuangan daerah kepada: 1) Sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah 2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku PPKD, dan 3) Kepala Satuan Kerja PemerintahDaerah (SKPD) selaku pengguna anggaran / barang daerah 2. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Yang dimaksud dengan koordinator adalah terkait dengan peran dan fungsi Sekretaris Daerah membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam konteks pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah mempunyai tugas koordinasi dibidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD, menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD, dan memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD.

Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas koordinasi dibidang: 1) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD 2) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah 3) Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD 4) Penyusunan

Ranperda

APBD,

perubahan

APBD,

dan

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD 5) Tugas – tugas pejabat perencana daera, PPKD, dan pejabat pengawaas keuangan daerah, dan 6) Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban APBD Tugas – tugas sebagaimana dimaksud koordinator pengelolaan keuangan daerah juga mempunyai tugas: 1) Memimpin tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) 2) Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD 3) Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah 4) Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD, dan 5) Melaksanakan tugas – tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya, berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah 3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah PPKD selaku pengelola APBD mempunyai tugas sebagai berikut: 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah 2) Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD 3) Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah 4) Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah 5) Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dan 6) Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah PPKD selaku BUD berwenang: 1) Menyusun kebijakan dann pedoman pelaksanaan APBD

2) Mengesahkan DPA-SKPD 3) Melaksanakan pemungutan pajak daerah 4) Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD 5) Menyimpan uang daerah 6) Melaksanakan pemungutan pajak daerah 7) Menyajikan informasi keuangan daerah 8) Melakukan penagihan piutang daerah 9) Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang miilik daerah 4. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Pada SKPD Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku penggunaan anggaran / barang. Kepala satuan kerja perangkat daerah didalam melaksanakan tugasnya sebagai pengguna anggaran dibantu oleh: 1) Pejabat kuasa pengguna anggaran 2) Pejabat pelaksanaan teknis kegiatan (PPTK) 3) Pejabat penata usaha keuangan (PPK) 4) Bendahara penerimaan dan pengeluaran

5. Pejabat pengguna anggaran Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kekuasaan pengguanaan anggaran belanja daerah, yang terdiri dari kepala satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan sebagai pengguna anggaran. Dalam konteks penyusunan, pelaksanaan dan penata usahaan, pengguna anggaran mempunyai tugas dan wewenang antara lain : 1) Menyusun RKA-SKPD 2) Menyusun DPA-SKPD 3) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja 4) Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya 5) Melakukan pemungutan penerimaan bukan pajak 6) Menanda tangani SPM 7) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya 8) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya

9) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah 6. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat pengguna anggaran atau pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Kerja atau Penanggung Jawab Program pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran atau kuasa pengguna barang Penetapan pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran. 7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pejabat pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada SKPD selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) yang mempunyai tugas antara lain : 1) Mengendalikan pelaksanakan kegiatan 2) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan 3) Menyiapkan dokumen anggaran atas pelaksanaan kegiatan 8. Pejabat Penata Usahaan Keuangan SKPD Dalam rangka melaksanakan wewenangn atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD, disebut pejabat penata usahaan keuangan SKPD (PPK-SKPD) mempunyai tugas antara lain : 1) Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa 2) Meneliti kelengkapann SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang diajukan oleh bendahara pengeluaran 3) Melakukan verifikasi SPP 4) Menyiapkan SPN 5) Melakukan verifikasi harian atas penerimaan 6) Melaksanakan akuntansi SKPD 7) Menyiapkan laporan keuangan SKPD

9. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, meyimpan, menyetorkan, menata usaha dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya. Sehingga apabila terjadi kesalahan pembayaran baik mengenai jumlah maupun penerimanya menjadi tanggung jawab bendahara pengeluaran demikian halnya adanya kekurangan kas. Pada setiap SKPD ditunjuk satu bendahara pengeluaran dan apabila pada SKPD tersebut terdapat sumber pendapatan yang dikelola maka ditunjuk satu bendahara penerimaan. Dalam melaksanakan fungsinya, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh beberapa pembantu bendahara yang terdiri dari kasir atau penyimpan uang, dan pembuat dokumen. 10. Organisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Organisasi pengelola keuangan daerah pada satuan kerja perangkat daerah dijelaskan sebagai berikut : 1) Pengguan anggaran 2) Kuasa pengguna anggaran 3) Pejabat pelaksanaan teknis kegiatan (PPTK) 4) Pejabat penata keuangan (PPK) 5) Bendahara penerima dan bendahara pengeluaran Tanggung Jawab Sebelum reformasi, tanggung jawab pengelola keuangan diatur dalam Kepres 18 tahun 2000 menyatakan pemimpin proyek bertanggung jawab terhadap fisik dan keuangan. Hal tersebut terjadi karena pada saat itu pengelolaan APBD pada masing-masing satuan kerja dilakukan oleh pimpro sesuai dengan DIP.

.

E.Sumber Keuangan Daerah

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Struktur APBD merupakan satu kesatuan, terdiri dari : 1) Pendapatan daerah 2) Belanja daerah 3) Pembiayaan daerah Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.  Surplus Anggaran Terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalah hal APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok hutang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/daerah, transfer ke dana cadangan dan sisa lebih tahun anggaran berjalan.  Defisit Anggaran Terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup deficit tersebut yang diantaranya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran lalu, penggunaan dana cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

1. Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah terdiri dari :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 2) Dana Perimbangan Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah sehingga merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah. 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah adalah pendapatan yang diterima seperti pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi, dana penyesuaian dari otonomi khusus dan bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lain.

2. Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. Sebagaimana yang diatur dalam pasa 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menyatakan sumber-sumber PAD terdiri dari : 1) Pajak daerah 2) Retribusi daerah 3) Hasil pegelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

4) Lain-lain PAD yang sah

3. Pajak dan Retribusi Pajak dan Retribusi dasar pemungutannya berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Aturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 pajak yang dipungut pemerintah provinsi berbeda obyeknya dengan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun jenis pajak yang dikelola / dipungut oleh pemerintah provinsi sebanyak 4 jenis yang terdiri dari : 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air. 2) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air. 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Jenis-jenis pajak yang dikelola / dipungut oleh pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut : 1) Pajak Hotel 2) Pajak Restoran 3) Pajak Hiburan 4) Pajak Reklame 5) Pajak Penerangan Jalan 6) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C 7) Pajak Parkir Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis retribusi dikelompokkan dalam retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

 Retribusi Jasa Umum Retribusi jasa umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Terdiri dari : 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 6) Retribusi Pelayanan Pasar 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 10) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan  Retribusi Jasa Usaha Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya jasa tersebut dapat disediakan oleh swasta, meliputi pelayanan dengan menggunakan / memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Terdiri dari : 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 3) Retribusi Tempat Pelelangan 4) Retribusi Terminal 5) Retribusi Tempat Usaha Parkir 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa 7) Retribusi Penyedotan Kakus 8) Retribusi Rumah Potong Hewan 9) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal 10) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 11) Retribusi Penyeberangan di Atas Air 12) Retribusi Pengolahan Limbah Cair 13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah  Retribusi Perizinan Tertentu’

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Terdiri dari : 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 3) Retribusi Izin Gangguan 4) Retribusi Izin Trayek Selain jenis retribusi yang telah disebutkan diatas dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis retribusi lainnya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undangundang. Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan karena sudah kadarluarsa dapat dihapuskan melalui keputusan Kepala daerah. Hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah sehubungan dengan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan PAD, Daerah dilarang : 1) Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang mneyebabkan ekonomi biaya tinggi 2) Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan import / eksport.

4. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari : 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah / BUMD 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah / BUMN 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup : 1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan 2) Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 3) Jasa giro 4) Bunga deposito 5) Penerimaan atas tuntutan ganti rugi 6) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau jasa oleh daerah serta keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan 8) Pendapatan denda pajak dan denda retribusi 9) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan 10) Pendapatan dari pengembalian 11) Fasilitas sosial dan fasilitas umum 12) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 13) Pendapatan dari angsuran / cicilan penjualan

5. Dana Perimbangan Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana Perimbangan yang terdiri atas 3 jenis sumber dana merupakan pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena masing-masing jenis dana perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Pencantuman Dana Perimbangan dalam APBN dimaksudkan untuk memberikan kepastian pendanaan bagi daerah. Sebagaimana diatur dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan dana perimbangan terdiri atas :

 Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagi hasilkan kepala daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Dana bagi hasil terdiri dari Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari : 1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2) Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) 3) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Aalam terdiri dari : 1) Kehutanan 2) Pertambangan Umum 3) Perikanan 4) Pertambangan Minyak Bumi 5) Pertambangan Gas Bumi 6) Pertambangan Panas Bumi  Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) dan potensi daerah (fiscal capacity). Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskal kecil maka akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil, dan sebaliknya. Secara implicit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.  Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus didaerah tertentu yang merupaka urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. 6. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lain-lain pendapatan daerah yang sah mencakup yaitu :

1) Hibah / Bantuan dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan Lembaga / Organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat / perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat; 2) Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam dan krisis solvabilits; 3) Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota; 4) Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan 5) Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya;

F.Belanja Daerah Meliputi semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah diklasifikasikan menurut : 1) Fungsi 2) Organisasi 3) Program 4) Kegiatan 5) Kelompok Belanja 6) Jenis Belanja Klasifikasi belanja menurut fungsi terdiri dari : 1) Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintah yang bersifat wajib dan urusan bersifat pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten / kota 2) Klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara

Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Wajib, Urusan Pilihan Dan Fungsi Pengelolaan Keuangan Negara  Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem sosial. Klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup : 1) Pendidikan 2) Kesehatan 3) Pekerjaan Umum 4) Perumahan Rakyat 5) Penataan Ruang 6) Perencanaan Pembangunan 7) Perhubungan 8) Lingkungan Hidup 9) Pertanahan 10) Kependudukan dan Catatan Sipil 11) Pemberdayaan Perempuan 12) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 13) Sosial 14) Tenaga Kerja 15) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 16) Penanaman Modal 17) Kebudayaan 18) Pemuda dan Olahraga 19) Kasatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 20) Pemerintahan Umum 21) Kepegawaian 22) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 23) Statistik 24) Arsip, dan

25) Komunikasi dan Informatika  Urusan Pilihan adalah meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah yang bersangkutan antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, perhutanan dan pariwisata. Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Pilihan mencakup : 1) Pertanian 2) Kehutanan 3) Energi dan Sumber Daya Mineral 4) Pariwisata 5) Kelautan dan Perikanan 6) Perdagangan 7) Perindustrian, dan 8) Transmigrasi Klasifikasi belanja menurut fungsi pengelolaan keuangan negara adalah sebagai berikut : 1) Pelayanan Umum 2) Ketertiban dan Ketentraman 3) Ekonomi 4) Lingkungan Hidup 5) Perumahan dan Fasilitas Umum 6) Kesehatan 7) Pariwisata dan Budaya 8) Agama 9) Pendidikan, serta 10) Perlindungan Sosial

Klasifikasi Belanja Menurut Organisasi, Program dan Kegiatan Klasifikasi belanja menurut organisasi pemerintahan daerah seperti Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Lembaga

Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan organisasi pemerintahan.  Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan

oleh

instansi

pemerintah

/

lembaga

atau

masyarakat

yang

dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.  Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bahan dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya.

Kelompok Belanja dan Jenis Belanja Untuk memudahkan penilaian kewajaran biaya suatu program atau kegiatan, belanja pada setiap SKPD diklasifikasikan berdasarkan kelompok belanja yaitu :  Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang penganggarannya tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya ususlan program atau kegiatan. Karakteristik belanja tidak langsung yaitu : 1) Dianggarkan setiap bulan dalam satu tahun (bukan untuk setiap program atau kegiatan) oleh masing-masing SKPD 2) Jumlah anggaran belanja tidak langsung sulit diukur atau sulit dibandingkan secara langsung dengan output program atau kegiatan tertentu. Kelompok belanja tidak langsung menurut jenis belanja terdiri dari : 1) Belanja Pegawai Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 2) Belanja Bunga

Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. 3) Belanja Subsidi Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan / lembaga tertentu yang menghasilkan produk dan jasa pelayanan umum masyarakat agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. 4) Belanja Hibah Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. 5) Belanja Bantuan Sosial Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bemtuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. 6) Belanja Bagi Hasil Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah. 7) Bantuan Keuangan Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. 8) Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.  Belanja Langsung Belanja Langsung adalah belanja yang penganggarannya dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Karakteristik belanja langsung yaitu :

1) Dianggarkan untuk setiap program atau kegiatan yang diusulkan oleh SKPD 2) Jumlah anggaran belanja langsung suatu program atau kegiatan dapat diukur atau dibandingkan secara langsung dengan output program atau kegiatan yang bersangkutan 3) Variabilitas jumlah setiap jenis belanja langsung dipengaruhi oleh target kinerja atau tingkat pencapaian yang diharapkan dari program atau kegiatan yang bersangkutan Kelompok belanja langsung menurut jenis belanja terdiri dari : 1) Belanja Pegawai Belanja Pegawai digunakan untuk pengeluaran honorarium / upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. 2) Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. 3) Belanja Modal Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunya nilai mnafaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan dan aset tetap lainnya.

Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup deficit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis pembiayaan. Pembiayaan terdiri dari :  Penerimaan pembiayaan, mencakup : 1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) 2) Pencairan dana cadangan 3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 4) Penerimaan pinjaman daerah

5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman 6) Penerimaan piutang daerah  Pengeluaran pembiayaan, mencakup : 1) Pembentukan dana cadangan 2) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah 3) Pembayaran pokok utang 4) Pemberian pinjaman daerah

BAB III KESIMPULAN

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. Sementara pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan

pengawasan keuangan

daerah tersebut. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang

karena

jabatannya

mempunyai

kewenangan

menyelenggarakan

keseluruhan

pengelolaan keuangan daeran Disamping itu, dengan adanya sumber dana keuangan daerah yang salah satunya berasal dari bantuan pemerintah pusat maka diharapkan pemerintah daerah memang harus bisa lebih efisien dalam mengelola keuanganya agar anggaran dana dari pemerintah pusat yang sudah dianggarkan sebelumnya bisa tercukupi dengan baik. Walaupun pemerintah pusat sudah memberikan instruksi bahwa ketika keuangan daerah mengalami kekurangan bisa meminta ke pemerintah pusat, tetapi secara langsung hal ini bisa membuat kondisi keuangan pusat yang semakin berkurang dan secara tidak langsung akan membuat kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuanganya akan menjadi terhambat. imam moden

DAFTAR PUSTAKA Arafi.

2013.

Jurnal.Pengelolaan

Keuangan

Daerah

Dalam

Perekonomian

Indonesia.2013.Jakarta

Peraturan Menteri dalam negeri Nomor

13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan negara

UU No 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi keuangan negara..

UU No 58 Tahun Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan daerah.