PENGARUH IMPLEMENTASI ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP BELANJA MODAL (Sensus pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Tasikmalaya)
GITTA NOVIANI RUSNANDAR 093403139
[email protected] Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Pebimbing : Dr. Jajang Badruzaman, SE, M,Si, Ak, CA Rita Tri Yusnita, SE, MM
ABSTRACT This research has done to know how (1) implemention of performance based budgeting at the Regional Organization of The Tasikmalaya City (2) how is the capital expenditures at the Regional Organization of The Tasikmalaya City (3) the influence of the performance based budgeting to capital expenditures at the Regional Organization of The Tasikmalaya City. The research method used analysis descriptive method with census approach and analysis method in the research were correlation coefisien analysis and determination coefisien analysis with software spss 16.0 for windows to process the primary data. The result of the research showed that : (1) implemention of performance based budgeting at the Regional Organization of The Tasikmalaya City was good; (2) ) how is the capital expenditures at the Regional Organization of The Tasikmalaya City was good; (3) The performance based budgeting has a significance influence capital expenditures. Keyword : The performance based budgeting and Capital expenditures
ABSTRAK Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana (1) pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja di Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya (2) bagaimana Belanja Modal di Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya (3) bagaimana pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Belanja Modal di
Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan sensus dan metode analisis dalam penelitian ini yaitu analisis koefisien korelasi dan analisis koefisien determinasi dengan bantuan software spss 16.0 for windows untuk mengolah data primer. Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja di Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya baik; (2) Belanja Modal di Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya baik; (3) Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya. Kata kunci : Anggaran Berbasis Kinerja dan Belanja Modal
PENDAHULUAN Anggaran merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu organisasi. Pada organisasi privat atau swasta, anggaran merupakan suatu hal yang sangat dirahasiakan, sedangkan untuk organisasi sektor publik anggaran merupakan suatu hal yang harus diketahui oleh publik untuk dievaluasi, dikritik, dan diberi masukan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 memberikan perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga terjadi reformasi dalam manajemen keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang mengatur mengenai keuangan daerah. Selain perubahan terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah, kedua undang – undang tersebut merubah akuntabilitas
atau
pertanggungjawaban
pemerintah
daerah
dari
pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD). Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan
memperhatikan beberapa hal, antara lain anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan. Anggaran menjadi suatu hal yang sangat relevan dan penting di lingkup pemerintahan karena dampaknya terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adanya perubahan dalam hal pertanggungjawaban dari pertanggungjawaban vertikal ke pertanggungjawaban horizontal menuntut DPRD mengawasi kinerja pemerintah
melalui
anggaran.
Akuntabilitas
melalui
anggaran
meliputi
penyusunan anggaran sampai dengan pelaporan anggaran. Reformasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah mengakibatkan perubahan struktur anggaran dan perubahan proses penyusunan APBD untuk menciptakan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas publik. Bentuk reformasi anggaran dalam upaya memperbaiki proses penganggaran adalah penerapan anggaran berbasis kinerja. Penerapan anggaran berbasis kinerja diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dalam peraturan ini, disebutkan tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Adanya RKA-SKPD ini berarti
telah terpenuhinya kebutuhan
tentang anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas. Dimana anggaran berbasis kinerja menuntut adanya output optimal atau pengeluaran yang dialokasikan sehingga setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomi, efisien, dan efektif.
Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi
(Bastian, 2006:
171). Anggaran dengan pendekatan kinerja menekankan pada konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output. Pendekatan anggaran kinerja disusun untuk mencoba mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik (Mardiasmo, 2002: 84). Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang (Bastian, 2006: 275). Penyusunan meningkatkan
anggaran
efisiensi
berbasis
pengalokasian
kinerja sumber
bertujuan daya
dan
untuk
dapat
efektivitas
penggunaannya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sehingga dengan adanya anggaran berbasis kinerja tersebut diharapkan anggaran dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat mendukung peningkatan tranparansi dan akuntabilitas manajemen sektor publik. Selain itu, anggaran berbasis kinerja memfokuskan pemanfaatan anggaran untuk perbaikan kinerja organisasi yang berpedoman pada prinsip value for money.
Penerapan ABK di Indonesia mempunyai tantangan yang tidak ringan karena berubahnya sistem penganggaran. Tantangan yang lebih berat adalah mengubah mind set tidak hanya pada lingkungan Pemerintah (eksekutif), tetapi juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif. Mind set DPR dalam rangka pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) diharapkan juga berubah menjadi output base, tidak lagi input base. Klasifikasi ekonomi pada sistem anggaran mampu menggambarkan secara jelas tujuan dan peruntukan alokasi anggaran berdasarkan anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Anggaran rutin berisikan jenis belanja pegawai dan belanja barang yang menggambarkan pembiayaan untuk operasional birokrasi. Sedangkan anggaran pembangunan berisikan jenis belanja modal yang menggambarkan pembiayaan dalam rangka investasi, baik fisik seperti pembangunan infrastruktur maupun non fisik seperti pelatihan dan pembangunan sumber daya manusia. Dalam hal ini jumlah alokasi anggaran pembangunan pada APBN dapat menggambarkan atau memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional. Sedangkan peran klasifikasi ekonomi pada penerapan anggaran berbasis kinerja lebih pada upaya untuk memotret pelaksanaan kegiatan berdasarkan pengelompokan akuntansi sesuai Government Financial Statistic (GFS). Pengelompokan jenis belanja tersebut sesuai dengan tujuan dan peruntukannya. Contohnya belanja pegawai merupakan belanja untuk kompensasi pegawai, belanja barang merupakan belanja yang habis pakai sedangkan belanja modal merupakan belanja yang menambah asset.
Adapun studi empirik terdahulu yang mendukung terhadap penelitian yang dilakukan penulis sebagai berikut: 1. Dadang Badru Zaman (2010), Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi yang berjudul Pengaruh Pelaksanaan Anggran Berbasis Kinerja Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitiannya bahwa pelaksanaan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap keuangan pemerintah daerah. 2. Sendi Nugraha (2011), Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi yang berjudul Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Good Governance. Hasil penelitiannya bahwa pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap good governance. 3. Sri Puji Fauziah (2012), Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Moda. Hasil penelitiannya bahwa pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) berpengaruh positif terhadap belanja modal. 4. Priya Adiwiyana (2011), Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Hasil penelitianya bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.
IDENTIFIKASI MASALAH Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1. Bagaimana Anggaran Berbasis Kinerja Kota Tasikmalaya 2. Bagaimana Belanja Modal Kota Tasikmalaya 3. Bagaimana pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kota Tasikmalaya
Belanja Modal
METODE PENELITIAN Penelitian dilakukan pada Dinas dan Kecamatan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penetian yaitu pengaruh implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap belanja modal. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan sensus.
OPERASIONAL VARIABEL 1. Variabel Independen (Independent Variable) Variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2007: 4). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah Anggaran Berbasis Kinerja. 2. Variabel Dependen (Dependent Variable) Variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2007: 4). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah Belanja Modal.
TEKNIK PENGUMPULAN DATA Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian meliputi dua jenis data : 1. Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dalam hal ini Dinas di wilayah Pemerintah Kota Tasikmalaya
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak ketiga (selain Dinas di wilayah Pemerintah Kota Tasikmalaya) sumber litelatur, hasil publikasi penelitian serta sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.
TEKNIK ANALISIS DATA 1. Analisis Koefisien Kolerasi Analisis ini digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk interval dan sumber dari data dua variabel atau lebih tersebut adalah sama (Sugiyono, 2007: 228). Berikut rumus koefisien Kolerasi Product Moment dari Pearson :
n
rYX n
X
XY ( 2
(
X )(
X )2 n
Y) Y2
(
Y )2
Keterangan : r = Koefisien korelasi X = Jumlah skor tiap item variabel x (Anggaran Berbasis Kinerja) Y = Jumlah skor seluruh item variabel y (Belanja Modal) n = Jumlah responden 2. Analisis Koefisien Determinasi Analisis koefisien determinasi merupakan pengkuadratan dari nilai kolerasi ( r 2 ). Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh
Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Belanja Modal. Mengemukakan rumus koefisien determinasi sebagai berikut : Kd = r 2 x 100 Keterangan : Kd = keofisien determinasi
r 2 = koefisien kolerasi dikuadratkan
3. Prosedur Pengujian Hipotesis Sedangkan untuk menguji hipotesis dilakukan dengan prosedur sebagai berikut : a. Penetapan hipotesis operasional Ho : ρ = 0 : Anggaran Berbasis Kinerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal Ha : ρ ≠ 0 : Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal. b. Penetapan taraf nyata Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji dua pihak (two side test) dengan alpha (α) 0,05, dan tingkat kepercayaan (convidence level) 0,95. c. Penetapan statistik uji Untuk menguji signifikan t dengan rumus sebagai berikut :
t
r
n 2 1 r2
Keterangan : r
= Koefisien kolerasi
n-2 = Derajat kebebasan
r 2 = Koefisien determinisasi n
= Jumlah sampel
t
= Hasil hitung dengan student method
d. Kaidah keputusan Terima Ho jika -t½ α < thitung < t½ α Tolak Ho jika -t½ α > thitung atau thitung > t½ α
PEMBAHASAN ANGGARAN
BERBASIS
KINERJA
TERHADAP
OPD
KOTA
TASIKMALAYA Berdasarkan hasil penelitian dari keseluruhan jawaban reponden mengenai pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap OPD Kota Tasikmalaya direkap untuk melihat skor total jawaban responden dan dapat diihat pada tabel dibawah ini : “ Rekapitulasi tanggapan responden mengenai variabel Anggaran Berbasis Kinerja “ No 1 2 3 4
5 6
Skor yang Skor yang ditargetkan diperoleh Selalu menginformasikan yang dibutuhkan publik dan 105 90 kebutuhan atas informasi mudah untuk d askes Selalu membuat peraturan yang menjamin hak untuk 105 83 mendapatkan informasi bagi publik Pelaksanaan anggaran perkiraannya selalu terukur 105 87 secara rasional Selalu memperhatikan pada setiap belanja yang 105 83 dianggarkan pada pos/pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja Menggunakan keuangan daerah dapat di nikmati oleh 105 81 seluruh masyarakat 105 Selalu menggunakan keuangan daerah tanpa 86 Pertanyaan
Kategori Baik Baik Baik Baik
Baik Baik
didiskriminasi dalam pemberian pelayanan terhadap masyarakat 7 Selalu menggunakan anggaran tepat guna 8 Selalu menggunakan anggaran tepat waktu 9 Selalu mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja dalam pelaksanaan anggaran Selalu merencanakan alokasi biaya berdasarkan pada 10 output dan outcome yang akan dihasilkan Jumlah
105 105 105
88 80 85
105
Baik Baik Baik Baik
92 1050
855
Dari hasil penelitian yang dapat dilihat pada rekapitulasi menyatakan bahwa nilai yang diperoleh dari perhitungan terhadap tanggapan responden mengenai Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas dan Kecamatan Kota Tasikmalaya adalah sebesar 855. Hal ini menunjukkan ke dalam interval berkategori baik, yang berarti bahwa tanggapan responden mengenai Anggaran Berbasis Kinerja dari 10 pertanyaan yang penulis ajukan memberikan respon : baik sebanyak 10 pertanyaan dengan demikian Anggaran Berbasis Kinerja yang dilakukan dengan baik pada Dinas dan Kecamatan Kota Tasikmalaya, atau dengan kata lain Dinas dan Kecamatan Kota Tasikmalaya telah melakukan Anggaran Berbasis Kinerja dengan baik.
BELANJA MODAL PADA OPD KOTA TASIKMALAYA Berdasarkan hasil penelitian dari keseluruhan jawaban reponden mengenai Belanja Modal terhadap OPD Kota Tasikmalaya direkap untuk melihat skor total jawaban responden dan dapat diihat pada tabel dibawah ini :
Baik
“ Rekapitulasi Tanggapan Responden mengenai Variabel Belanja Modal “ Skor yang Skor yang ditargetkan Diperoleh 1 Belanja modal sewa tanah cenderung selalu meningkat 105 77
No
Pertanyaan
2 Pembuatan sertifikat tanah atau pengeluaran lainnya memperoleh hak atas tanah dan dalam kondisi yang baik 3 Biaya yang digunakan untuk penggantian peralatan dan mesin selalu mengalami peningkatan 4 Penggantian inventaris kantor yang diberikan dalam kondisi yang layak pakai 5 Tiap tahun selalu dibuat rencana kinerja anggaran untuk pengelolaan gedung dan bangunan 6 Ada tim khusus dalam pengelolaan gedung dan bangunan 7 Setiap Tahun ada rencana kinerja anggaran untuk perbaikan jalan dan irigasi 8 Layanan publik yang diberikan selalu mendapatkan respon yang baik 9 Ada anggaran khusus dalam perawatan degung beserta peralatannya 10 Anggaran untuk kontrak sewa beli selalu meningkat tiap tahunnya Jumlah
Kategori Baik
105
82
Baik
105
75
Cukup
105
83
Baik
105
85
Baik
105
83
Baik
105
73
Cukup
105
81
Baik
105
81
Baik
105
81
Baik
1050
801
Baik
Dari hasil penelitian yang dapat dilihat pada rekapitulasi menyatakan bahwa nilai yang diperoleh dari perhitungan terhadap tanggapan responden mengenai Belanja Modal pada Dinas dan Kecamatan Kota Tasikmalaya adalah sebesar 801. Hal ini menunjukkan ke dalam interval berkategori baik, yang berarti bahwa tanggapan responden mengenai Belanja Modal dari 10 pertanyaan yang penulis ajukan memberikan respon : baik sebanyak 8 pertanyaan, cukup sebanyak 2 pertanyaan dengan demikian Belanja Modal yang dilakukan dengan baik pada Dinas dan Kecamatan Kota Tasikmalaya, atau dengan kata lain Dinas dan Kecamatan Kota Tasikmalaya telah melakukan Belanja Modal dengan baik.
PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP BELANJA MODAL PADA OPD KOTA TASIKMALAYA Hasil analisis dengan program SPSS 16 for windows maka dihasilkan perhitungan statistik sebagai berikut : 1. Analisis Koefisien Korelasi Hasil Perhitungan program statistik SPSS 16.0, diperoleh korelasi antara variabel Anggaran Berbasis Kinerja dengan Belanja Modal bernilai 0,751 dengan tingkat signifikasi 0,000. Angka 0,751 berarti berkolerasi kuat antara kedua variabel tersebut. Berdasarkan hasil perhitungan kolerasi ini, maka dapat diartikan bahwa variabel Anggaran Berbasis Kinerja dengan Belanja Modal mempunyai hubungan yang kuat. 2. Analisis Koefisien Determinasi Perhitungan koefisien determinasi dan non determinasi dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Belanja Modal. Berdasarkan hasil output SPSS 16.0 diperoleh hasil sebagai berikut : Koefisien Determinasi 2 Kd = r x 100 %
Kd = (0.751) Kd = 0.564
2
x 100 % 56.4 %
Koefisien Non Determinasi 2 Knd = 1 r x 100 %
Knd = (1 – 0.564) x 100 % Knd = 0.436
43.6 %
Perhitungan koefisien determinasi dan koefisien menghasilkan nilai sebesar kd = 56.4 % dan Knd = 43.6 %. Ini berarti sebesar 56.4 % Belanja Modal dipengaruhi oleh Anggaran Berbasis Kinerja dan 43.6 % merupakan pengaruh faktor lain yang tidak diteliti, misalnya ganti inventaris kantor, adanya perawatan gedung dan bangunan, adanya peningkatan sewa kontrak tanah, adanya perbaikan jalan dan irigasi yang sifatnya menambah asset tetap/inventaris. 3. Pengujian Hipotesis Pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh Anggaran Berbasis Kineja terhadap Belanja Modal. Hasil perhitungan paket program statistik SPSS 16.0 menunjukan bahwa nilai signifikan t (p) lebih kecil dari pada taraf signifikan yang dikehendaki sebesar 0,05, dengan nilai sig 0,000 < (α) 0,05. Hal ini berarti bahwa Anggaran Berbasis Kinerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Yang berarti bahwa pada umumnya setiap indikator anggaran berbasis kinerja dan indikator belanja modal telah diterapkan pada OPD di Kota Tasikmalaya. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa Anggara Berbasis Kinerja berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (Ha) diterima. Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa semakin baik penerapan anggaran berbasis kinerja maka semakin baik pula penerapan belanja modal pada OPD Kota Tasikmalaya. Hal ini sejalan dengan teori Mardiasmo (2005) yang menyatakan bahwa anggaran berbasis kinerja adalah suatu sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Anggaran berbasis kinerja diharapkan pula sebagai solusi atas kelemahan
sistem anggaran yang ada dan diharapkan mengukur kinerja secara efektif dan efesien dan dapat memperhatikan sasaran, tujuan dan manfaat yang telah ditargetkan sehingga program yang ada mampu diorientasikan secara komprehensif.
PENUTUP Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka implementasi anggaran berbasis kinerja bertujuan sebagai rujukan atau pedoman kerja untuk mencapai visi dan misi Kota Tasikmalaya, dapat dibuat kesimpulan pada setiap Dinas dan Kecamatan di Kota Tasikmalaya sudah menerapkan penyusunan anggaran berbasis kinerja yang disesuaikan dengan peraturan undang-undang yang berlaku sehingga penyusunan anggarannya selalu terukur secara rasional, namun masih ada OPD yang belum menerapkan penyusunan anggaran berbasis kinerja sesuai aturan yang berlaku. Setiap Dinas dan Kecamatan di Kota Tasikmalaya telah melakukan penyusunan rencana anggaran belanja modal dengan baik, selalu memperhatikan pos/pasal pengeluaran belanja pada setiap belanja yang dianggarkan. Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di OPD Kota Tasikmalaya, ini menunjukan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja dapat memberikan dukungan terhadap responsivitas, responbilitas, dan akuntabilitas pemerintah. Semakin baik penyusunan anggaran belanja modal yang dilakukan pemerintah akan memberi dampak semakin baik pula pencapaian pada OPD Kota Tasikmalaya.
DAFTAR PUSTAKA Abdul Halim. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat. Arifin Sabeni, Imam Gozali. 1995. Pokok-pokok Akuntansi Pemerintahan. Edisi 4. Yogyakarta. BPFE. Adiwiyana, Priya. 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Dipenogoro. Coe, C K. 1989. Public Financial Management. Englewood Cliffs N. J : Prentice Hall. Dadang Badru Zaman . 2010. Pengaruh Pelaksanaan Anggran Berbasis Kinerja Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Siliwangi. Indra, Bastian. 2005. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Penerbit Erlangga. Mardiamo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI. Nopa
Purnama. 2009. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Anggaran Berbasis Kinerja. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi.
Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja. 2005. Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah 3. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pemerinta Kota Tasikmalaya. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2012. Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran. Nomor 122/PMK.O2.
Rizkiana, Risky. 2012. Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Skripsi pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Siliwangi. Sendi Nugraha. 2011. Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Good Governance.
Skripsi
pada
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi
Universitas Siliwangi. Sugiyono. 2007. Statistik Untuk Penelitian. Bandung. Alfabeta. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. ______.
2013.
Penganggaran
Berbasis
Kinerja.
available
at:
www.tribunnews.com. Diakses pada 01 Januari 2013. ______. 2004. Anggaran Pemerintah. available at: www.depkeu.go.id. Diakses pada 01 Januari 2013.
