ABSTRAK PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP IMPLEMENTASI ANGGARAN BERBASIS KINERJA (Survey pada OPD Kota Tasikmalaya) Oleh RIA FITRIANI 103403008 Bidang Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana (1) komitmen organisasi pada dinas daerah Kota Tasikmalaya, (2) implementasi anggaran berbasis kinerja pada dinas daerah Kota Tasikmalaya, (3) pengaruh komitmen organisasi terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja pada dinas daerah Kota Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan survei dan metode analisis dalam penelitian ini yaitu analisis koefisien korelasi dan analisis koefisien determinasi dengan bantuan software spss 17.0 for windows untuk mengolah data primer. Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) komitmen organisasi pada OPD Kota Tasikmalaya baik, (2) Implementasi anggaran berbasis kinerja pada OPD Kota Tasikmalaya baik, (3) komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja. Kata kunci : komitmen organisasi, implementasi anggarana berbasis kinerja. PENDAHULUAN Pengelolaan keuangan negara dan daerah hingga saat ini masih menjadi kendala. Badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) menyebutkan bahwa sepanjang peiode 2002 hingga 2007, kerugian negara akibat bentuk kasus korupsi mencapai Rp. 18,2 triliun. Sebelumnya, Departemen Keuangan juga menyebutkan bahwa kepatuhan daerah untuk memenuhi kewajibannya menyerahkan bahwa kepatuhan daerah untuk memebuhi kewajibannya menyerahkan APBD 2007 kepada departemen keuangan sangat rendah. Tak tanggung-tanggung, hingga 12 April 2007 sebanyak 172 kabupaten/kota tidak menyerahkan laporan keuangannya. Padahal Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 begitu jelas dipaparkan aturan dan mekanisme pengesahan APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran,
terhitung mulai 1 Januari hingga 31 Desember. Menurut ketentuan tersebut, kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober. Adapun pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan paling lama satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan. Artinya , APBD tahun 2007 sudah disahkan paling lambat November 2006. Menurut catatan Departemen Keuangan, hingga 12 April 2007 baru 54 kabupaten/kota yang telah menyerahkan Rancangan APBD tahun 2007. Selebihnya 59 kabupaten dan kota belum menyerahkan Rancangan APBD tahun 2007 tanpa alasan jelas dan 59
lainnya mengaku terlambat menyerahkan Rancangan APBD tahun 2007.
pembangunan kualitas pelayanan efesien pemanfaatan sumber daya.
Kemampuan pemerintahan dalam mengelola APBD pun cukup rendah. Salah satu upaya mengatasi merosotnya kemampuan pemerintah adalah dengan meningkatkan peran APBD. Untuk meningkatkan investasi, pemerintahan daerah harus bisa merealisasikan belanja modal. Menurut Menteri Keuangan, paling tidak kemampuan memberlanjakan modal sebesar 30 persen dari APBD pada tahun 2005 rata-rata realisasi belanja modal daerah hanya 19,3 persen dari APBD, sedangkan tahun lalu naek menjadi 24.5 persen.
Untuk meningkatkan disiplin anggaran dan alokasi anggaran yang efisien harus dilakukan penentuan proyeksi anggaran, tak hanya untuk tahun anggaran yang diusulkan tetapi juga untuk tahun anggaran berikutnya. Pelaksanaan anggaran berdasarkan kinerja diterapkan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem anggaran sebelumnya. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan, perencanaan penganggaran dan pelaksanaan.
Pengukuran kinerja atas pelaksanaan anggaran juga tidak terstandarisasi secara seragam. Akibatnya, penilaian keberhasilan per depatemen juga tidak seragam. Di situlah arti pentingnya konsepsi anggaran terpadu, yang menekan pada optimalisasi penggunaan dana. Hal itu untuk mencapai sasaran program yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi. Konsepsi sebagaimana disebutkan di atas akan terwujud dengan baik, bila diterapkan klasifikasi anggaran berdasarkan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja.
Penerapan anggaran berbasis kinerja, merupakan bagian tak terpisahkan dalam proses penyempurnaan manajemen keuangan, yang bertujuan untuk meningkatkan transparasi dan akuntabilitas pelayanan publik serta efektifitas dari pelaksanaan program dan kebijakan. Satu hal penting dalam penyempurnaan manajemen keuangan adalah adanya kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar dalam mengelola program dan kegiatan yang ada. Hal ini sangat membantu dalam penerapanya.
Repormasi sistem penyusunan penganggaran yang baik akan memberikan landasan yang kuat bagi pengambilan keputusan dan penyusunan prioritas anggaran, termasuk agregasi seluruh masukan yang akan menyumbangkan kepada keluaran dan hasil akhir. Selain melacak pengeluaran, juga perlu pelaporan pelaksanaan anggaran (baik secara financial maupun secara riil) dan member umpan balik informasi baru dalam proses pengambilan keputusan. Penganggaran semacam itu merupakan hal-hal yang harus segera diimplementasikan. Dengan demikian bisa memfasilitasi tuntutan peningkatan kinerja, dalam artian dampak
dan
Salah satu keunggulan dari anggaran berbasis kinerja adalah merangsang partisipasi dan motivasi unit kerja melalui proses penyusunan dan penilaian anggaran yang bersifat aktual. Para bawahan dilibatkan dalam proses penyusunan anggaran karena mereka memiliki kecukupan informasi untuk memprediksi masa depan secara tepat, sehingga ketelitian mereka akan lebih memperjelas sasaran yang ingin dicapai di setiap unit kerja mereka masing-masing. Namun, didalam penyusunan anggaran selalu berkaitan dengan perilaku manusia, terutama orang-orang yang terlibat langsung di dalam proses
penyusunan anggaran. Sehingga keterlibatan bawahan didalam penyusunan anggaran belum tentu berimplikasi pada pencapaian kinerja yang lebih baik dalam proses penyusunan anggaran, akan tetapi bisa memberikan peluang untuk melakukan kesenjangan anggaran. Konsep komitmen oragnisasi merupakan variabel yang mempunyai peranan penting yang mendorong hubungan antara partisipatif penganggaran dengan kejelasan amggaran. Dengan adanya komitmen yang tinggi kemungkinan terjadinya kesenjangan anggaran dapat dihindari, sebaliknya individu dengan komitmen terhadap organisasi yang rendah akan mementingkan dirinya sendiri atau sekelompoknya sehingga memungkinkan terjadinya kesenjangan. Sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang telah terbentuk daerah-daerah otonom baru. Kota tasikmalaya merupakan salah satu daerah yang berhasil mengurus sendiri urusan pemerintahannya setelah
menjadi arah otonom baru. Hal tersebut merupakan hasil kajian depdagri dalam mengevaluasi 48 dari total 148 daerah otonom baru sejak 1999 sampai dengan 2004. Dikatakan pula bahwa data yang dievaluasi meningkat dan kesejahteraannya meningkat, serta penyelenggaraan sistem pemerintahan berjalan baik. Sekilas dapat disimpulkan bahwa kota tasikmalaya telah menyelenggarakan pemerintahan dengan baik, namun yang menjadi parameternya adalah proses transisi administrasi, administrasi pemerintahan daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah. Kesemuanya itu hanya memenuhi beberapa prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik. Namun dalam rangka mempertanggung jawabkan pelaksanaan dari pengurusan anggaran yang dilaksanakan, belum seperti yang diharapkan oleh berbagai pihak. Hal tersebut dapat dilihat dari laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintanhan (LAKIP) Kota Tasikmalaya tahun 2009.
TINJAUAN PUSTAKA Komitmen Organisasi adalah tingkat sampai dimana karyawan yakin dan menerima tujuan organisasional, serta berkeinginan untuk tinggal bersama atau meninggalkan perusahaan pada akhirnya tercermin dalam ketidak hadiran dan angka perputaran karyawan menurut L. Mathisjohn H. Jackson (2006: 54) dalam Didit Darmawan (2013: 171). Komitmen organisasi diperlukan sebagai salah satu indikator kinerja pegawai. Pegawai dengan komitmen yang tinggi dapat diharapkan akan mempengaruhi kinerja yang optimal. Seseorang yang bergabung dalam organisasi pada sebuah lembaga dituntut adanya komitmen dalam dirinya.
Suatu komitmen organisasi di dalam pemerintahan itu sendiri sangat perlu dilakukan karena dapat menunjang terhadap kinerja dari pemerintahan yang bersangkutan, serta dengan adanya komitmen organisasi yang dilakukan maka aktivitas yang di lakukan dalam pemerintahan tersebut diharapkan berjalan dengan apa yang telah direncanakan. Anggaran dengan pendekatan kinerja mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematik dan rasional dalam proses pengambilan keputusan Menurut Madiasmo (2002: 84). Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang
sangat cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi. Hal tersebut berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta yang relatif kecil nuansa politisnya. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan dan diberi masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program,program yang dibiayai dengan uang publik. Pengertian tersebut mengungkapkan peran strategis anggaran dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik. Organisasi sektor publik tentunya berkeinginan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, tetapi sering kali keinginan tersebut terkendala oleh terbatasnya sumber daya yang dimiliki, disinilah fungsi dan peran penting anggaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif Analitis dengan pendekatan survey. Metode Deskriptif adalah mengumpulkan data, menganalisis secara kritis atas datadata tersebut dan menyimpulkannya berdasarkan fakta-fakta pada masa penelitian berlangsung atau pada masa sekarang. (Sugiama 2008:37). Survey yaitu penelitian dengan cara mengajukan pertanyaan kepada orang-orang atau subjek dan merekam jawaban tersebut untuk kemudian dianalisis secara kritis. Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi sasaran yang penulis teliti adalah subjek yang berhubungan dengan komitmen dalam kaitannya denga implementasi anggaran berbasis kinerja yaitu OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Pemerintah Kota Tasikmalaya sebanyak 29, Teknis penarikan sampel dalam
penelitian ini adalah metode pengambilan sampel nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsure atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (sugiyono 2011: 218) dengan pendekatan purposive sampling (sampling bertujuan), yakni dengan mengambil Dinas Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagai sampel dalam penelitian ini. Cara pengambilan sampel ini semua elemen populasi belum tentu memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel ( Husein Umar, 2002: 139 ). Cara ini sering disebut sebagai pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan karena dalam pelaksanaan penelitian menggunakan pertimbangan tertentu, adapun yang menjadi pertimbangan penulis dalam penentuan sampel penelitian yaitu ; 1. Dinas merupakan lembaga pelayanan masyarakat yang senantiasa dapat melayani setiap kebutuhan masyarakat, salah satunya melayani penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 2. Mekanisme pencatatan yang digunakan oleh setiap dinas sama. 3. Dinas merupakan suatu entitas akuntansi pemerintahan daerah yang didasarkan pada pengertian bahwa pengukuran kinerja akan lebih tepat jika dilakukan atas suatu fungsi. Dalam struktur pemerintahan daerah, dinas merupakan suatu unit kerja yang paling mendekati gambaran suatu fungsi pemerintah daerah. Bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Tasikmalaya sebanyak 29 adapun sampel yang akan digunakan adalah sebanyak sebelas Dinas yang berada di Kota Tasikmalaya.
t
PENGUJIAN HIPOTESIS Sedangkan untuk menguji hipotesis penelitian dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. Penetapan hipotesis operasional Ho : = 0 : Komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan anggaran berbasis kinerja. Hi : ≠ 0 : Komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja. b.
Penetapan tarap nyata Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji dua pihak (two side test) dengan alpha ( ) 0,05, dan tingkat kepercayaan (convidence level) 0,95.
c. Penetapan statistik uji Untuk menguji signifikan digunakan uji t dengan rumus sebagai berikut :
r
n 2 1 r2
Keterangan : r
: Koefisien korelasi
n-2 : Derajat kebebasan r2
: Koefisien determinisasi
n
: Ukuran sampel
t : Hasil student method
hitung
d. Kaidah keputusan Terima Ho, jika -t ½ atau t hitung < t ½ Terima Hi, jika t atau t hitung < -t ½
hitung
dengan
hitung
>t½
e. Penarikan Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian di atas, penulis akan melakukan analisa secara kuantitatif dan hasil analisa tersebut akan ditarik kesimpulan, apakah hipotesis yang telah ditetapkan itu diterima atau ditolak.
HASIL DAN PEMBAHASAN Komitmen Organisasi Pada Daerah Kota Tasikmalaya
Dinas
Berdasarkan hasil penelitian dari keseluruhan jawaban responden mengenai
Komitmen Organisasi di rekap untuk dilihat skor total jawaban responden dan dapat dilihat pada tabel dibawah.
Rekapitulasi Komitmen Organisasi No Uraian Skor yang Skor yang ditargetkan dicapai 1 Saya selalu bersedia menerima 11 x 5 = 55 47 semua kebijakan organisasi/dinas. 2 Saya menemukan bahwa sistem nilai 11 x 5 = 55 46 pribadi bapak/ibu sama dengan sistem nilai organisasi/dinas. 3 Saya sangat bangga mengatakan 11 x 5 = 55 41 kepada orang lain bahwa bapak/ibu bekerja pada organisasi/dinas 4 Saya selalu bersedia menerima 11 x 5 = 55 46 tanggung jawab lebih dari biasanya demi kepentingan organisasi/dinas 5 Saya selalu bersedia 11 x 5 = 55 50 menyumbangkan segala kemampuan yang ada untuk membantu organisasi/dinas. 6 Bila organisasi/dinas dalam situasi 11 x 5 = 55 49 sulit saya akan berupaya agar organisasi/dinas tetap bertahan. 7 Saya tidak punya alasan untuk 11 x 5 = 55 43 meninggalkan organisasi/dinas. 8 Organisasi/dinas ini bagi saya adalah 11 x 5 = 55 45 yang terbaik dari semua organisasi/dinas yang saya inginkan 9 Saya yakin bahwa organisasi/dinas ini 11 x 5 = 55 43 10
selalu memberikan yang terbaik bagi saya. Saya Bergabungnya saya dengan organisasi/dinas ini merupakan kepuasan tersendiri bagi saya.
TOTAL Dari perhitungan di atas terdapat tanggapan responden atas Komitmen Organisasi yang dilaksanakan adalah sebesar 447 hal ini termasuk dalam kategori Baik. Dari beberapa kriteria yang diajukan, ternyata yang dimiliki skor yang paling tinggi yaitu mengenai selalu bersedia menyumbangkan segala kemampuan yang ada untuk membantu organisasi/dinas dengan jumlah skor sebesar 50, sedangkan
11 x 5 = 55
39
Kriteria Baik Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik Baik
Baik Cukup
447 yang memiliki skor yang paling kecil yaitu mengenai Bergabungnya saya dengan organisasi/dinas ini merupakan kepuasan tersendiri bagi saya dengan skor sebesar 39. Dari hasil penelitian di atas bahwa pada variabel Komitmen Organisasi menunjukan dalam klasifikasi Baik yang berarti responden berupaya melaksanakan Komitmen Organisasi dan di terapkan oleh Dinas-dinas di lingkungan kota Tasikmalaya.
Implementasi Kinerja pada Tasikmalaya
Anggaran Berbasis Dinas Daerah Kota
Berdasarkan hasil penelitian di atas dari keseluruhan jawaban responden mengenai Implementasi Anggaran
Berbasis Kinerja di rekap untuk dilihat skor total jawaban responden dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Rekapitulasi Angggaran Berbasis Kinerja No Uraian Skor yang Skor yang ditargetkan dicapai 1 Bapak/Ibu selalu menjalankan 11 x 5 = 55 51 mekanisme pertanggung jawaban atas kinerja pemerintah daerah kepada publik. 2 Bapak/Ibu selalu memberikan akses 11 x 5 = 55 44 informasi secara mudah dan akurat kepada publik. 3 Bapak/Ibu dalam pelaksanaan 11 x 5 = 55 50 anggaran perkiraan selalu terukur secara rasional. 4 Bapak/Ibu selalu memperhatikan pada 11 x 5 = 55 52 setiap belanja yang dianggarkan pada pos/pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. 5 Bapak/Ibu dalam menggunakan 11 x 5 = 55 37 keuangan daerah selalu dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat 6 Bapak/Ibu selalu menggunakan 11 x 5 = 55 50 keuangan daerah tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan terhadap masyarakat 7 Bapak/Ibu selalu memanfaatkan dana 11 x 5 = 55 50 yang tersedia dengan sebaik mungkin untuk dapat ,menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan masyarakat. 8 Dalam penyusunan anggaran 11 x 5 = 55 49 Bapak/Ibu selalu melaksanakan nya dengan tepat waktu 9 Bapak/Ibu selalu mengutamakan 11 x 5 = 55 50 upaya pencapaian hasil kinerja dalam pelaksanaan anggaran 10 Bapak/Ibu selalu merencanakan 11 x 5 = 55 49 alokasi biaya berdasarkan pada output dan outcome yang akan di hasilkan. TOTAL 482
Kriteria Sangat baik
Baik
Baik
Sangat baik
Cukup
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Dari perhitungan di atas terdapat tanggapan responden atas pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja yang dilaksanakan adalah sebesar 482 hal ini menunjukan termasuk kepada kategori Sangat Baik. Dari beberapa kriteria yang diajukan, ternyata yang dimiliki skor paling tinggi yaitu selalu memperhatikan pada setiap belanja yang dianggarkan pada pos/pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja, dengan jumlah skor sebesar 52, sedangkan yang Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya. Untuk mengetahui adanya pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya, penulis menyebarkan angket kuesioner. Angket kuesioner tersebut berisi 20 pertanyaan yang terdiri dari 10 pertanyaan tentang Komitmen Organisasi dan 10 pertanyaan tentang Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja. Selanjutnya setiap skor yang diperoleh dari tanggapan tentang Komitmen Organisasi disebut variabel X dan setiap skor yang diperoleh dari tanggapan tentang Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja disebut variabel Y. perhitungan tersebut dapat disajikan pada lampiran pengolahan data (Tabulasi) Data-data yang sebelumnya kualitatif diubah menjadi data kuantitatif dengan bantuan metode statistik. Metode ini digunakan untuk mencari rumusan masalah asosiatif (besarnya pengaruh variabel tertentu dengan variabel lain). Adapun data yang diolah ini adalah data yang telah lolos uji validitas dan realibilitas. Dengan menggunakan hasil analisis komputer dari program SPSS 17.0 maka dihasilkan perhitungan-perhitungan statistik sebagai berikut :
memiliki skor paling kecil yaitu dalam menggunakan keuangan daerah selalu dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, dengan skor sebesar 37. Dari hasil penelitian di atas bahwa pada variabel Anggaran Berbasis Kinerja menunjukan dalam klasifikasi Sangat Baik yang berarti bahwa responden selalu mengupayakan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja sesuai dengan indikator dari Anggaran Berbasis Kinerja tersebut.
1. Analisis Regresi Linier Sederhana Untuk mengetahui taksiran besarnya pengaruh Komitmen Organisasi (variable independen) terhadap Anggaran Berbasis Kinerja ( variabel dependen), maka digunakan alat analisis regresi linier sederhana sebagai berikut : Y = a+b(X) Dari hasil perhitungan dengan menggunakan program spss seri 17.0 pada tabel coefficient diperoleh nilai : a = 29.283 b= 356 maka persamaan regresinya adalah Y = 29.283 + 356 (X) Berdasarkan persamaan regresi diatas maka dapat dikatakan bahwa komitmen organisasi dapat ditingkatkan terhadap anggaran berbasis kinerja sebesar Y = 29.283 + 356X 2. Analisis Koefisien kolerasi Hasil perhitungan program statistik SPSS 17.0, diperoleh korelasi antara variabel komitmen organisasi dengan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja bernilai 0,701 dengan tingkat signifikan 0,016 (terlampir). Angka 0,701 berarti berkolerasi sangat kuat antara kedua variabel tersebut. Berdasarkan hasil perhitungan kolerasi unu, maka dapat diartikan bahwa variabel Komitmen Organisasi dengan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja mempunyai hubungan yang sangat kuat.
3. Analisis Koefisien Determinasi Perhitungan koefisien determinasi dan koefisien non determinasi dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh Komitmen Organisasi terhadap pencapaian Implementasi Anggaran Berbasis kinerja. Berdasarkan hasil output SPSS 17.0 diperoleh hasil sebagai berikut : Koefisien Determinasi Kd = r2 x 100% Kd = (0,701)2 x 100% Kd = 0,492 x 100% Kd = 49,2 % Koefisien Non Determinasi Knd = (1 - r2) x 100% Knd = (1 – 0,492) x 100% Knd = 0,508 x 100% Knd = 50,8% Perhitungan koefisien determinasi dan koefisien non determinasi menghasilkan nilai sebesar kd = 49,2% dan knd = 50,8% atau Ɛ = 0,508 (lampiran) dengan indikator komitmen afektif (Affective commitment), komitmen berkelanjutan (Continuance commitment), dan komitmen normatif (Normative commitment) ini berarti bahwa 49,2% pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dipengaruhi oleh Komitmen Organisasi dan sisanya 50,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti menurut Ari Eko Widyantoro (2009), misalnya gaya kepemimpinan motivasi kerja, pengendalian intern dll. 4. Pengujian Hipotesis Pengujian hipotesis digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian yaitu Komitmen Organisasi berpengaruh sihnifikan terhadap Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja. Hasil penghitungan paket program statistik SPSS 17.00 da pat ditunjukan bahwa nilai signifikan t (p) lebih kecil daripada taraf signifikan yang dihendaki sebesar 0,05 dengan nilai sig 0.016 < α (0,05). Hal ini berarti bahwa Komitmen Organisasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap Anggaran Berbasis Kinerja di Dinas Daerah Kota Tasikmalaya. Dengan
demikian, hipotesis yang dinyatakan bahwa Komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (Hi) diterima. Pernyataan ini relevan dengan Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi) Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Direktorat Penyelenggaraan Keuangan Wilayah 3 (2005), bahwa faktor pemicu keberhasilan anggaran berbasis kinerja adalah kepemimipinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi. Dani ramdani (2009) dalam penelitian di 14 dinas di Kota Bandung, menghasilkan bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap pelaksanaan anggaran berbasis Kinerja. Berdasarkan perhitunganperhitungan diatas, bahwa dalam penelitian penulis pada kenyataan di lapangan Komitmen Organisasi berpengaruh signifikan terhadap Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja. Ada sekitar 50,8% faktor lain yang mempengaruhi terhadap Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja yang tidak diteliti penulis. Diindikasikan terdapat faktor lainnya yakni gaya kepemimipinan, motivasi kerja, etika kerja dan pengendalian intern, gaya kepemimipinan mengacu pada kepala SKPD yang belum siap menerima perubahan/paradigma baru sistem penyusunan anggaran berbasis kinerja. Dalam penelitian sri rahayu (2007) di SKPD provinsi Jambi. Dimana perubahan kebijakan hanya diikuti oleh daerah pada tingkat perubahan teknis dan format, namun perubahan paradigma belum banyak terjadi. Arahan pimpinan memegang peranan penting dalam mencapai keberhasilan suatu program dan kebijakan. Keberhasilan Implementasi Pengaggaran Berbasis Kinerja ini sangat memerlukan arahan yang jelas dari
pimpinan, baik itu pimpinan level atas, menengah maupun level bawah. Menurut Ari Eko Widyantoro (2009) dalam penelitian di Universitas Diponegoro. Motivasi kerja, motivasi untuk keberhasilan visi dan misi SKPD. Disini rewad and punishment merupakan motivasi bagi unit kerja dlaam pelaksanaan anggaran. Tanpa adanya motivasi, bekerja menjadi hampa. Efek negatifnya bekerja menjadi lebih lambat selesai, sering meleset dari target waktu yang ditentukan. Dengan adanya rewand and pumishment ini, unit kerja/organisasi akan termotivasi untuk mewujudkan capaian kerjanya. Pentingnya sistem ini sesuai dengan teori Implementasi Kebijakan Edward III, dimana sikap berupa dukungan dari pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Untuk menerapkan reward and punishment perlu adanya penerapan kinerja bagi masingmasing unit kerja. Penetapan kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Etika kerja adalah aturan normatif yang mengandung sistem nilai prinsip moral yang merupakan pedoman bagi karyawan dalam pelaksanaan tugas pekerjaannya dlam perusahaan (Sjafri Mangkuprawira, 2009). Etika kerja terkait dengan apa yang seharusnya dilakukan karyawan atau manajer. Dalam rangka memantapkan etika kerja, hal mendasar yang perlu ditegaskan adalah soal job description (ismadi ananda, 2007). Job description yang dimaksud disini adalah berupa tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Masing-masing pegawai harus memahami secara baik apa saja yang menjadi tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Tupoksi telah dijabarkan dalam standar operational procedurs (SOP) maupun
standar Pelayanan Minimal (SPM) masing-masing unit kerja. Pengendalian intern, adanya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dalam PP tersebut menyebutkan bahwa tujuan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapianya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan prundang-undangan. Untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara melalui pencapaian tujuan SPIP, maka PP 60 memberikan pedoman langkah-langkah yang harus dilaksanakan, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian dan informasi serta komunikasi. Adapun kendala yang menjadi penentu keberhasilan Implementasi anggaran berbasis kinerja ialah lemahnya komunikasi, kurangnya sosialisasi dan pelatihan rutin bagi pimpinan maupun staff mengenai penganggaran berbasis kinerja sehingga masuh belum memahami format teknis yang merujuk pada undang-undang yang telah diamanatkan. Sistem kontrol dan evaluasi yang belum berjalan optimal (kurang memperhatikan segi efektifitas, ekonomis, efisiensi, maupun manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan, tidak hanya sebatas serapan keuangan saja). Etika kerja yang rendah serta belum jelasnya tugas pokok dan fungsi, instrumen pengukuran anggaran berbasis kinerja seperti Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur, Analisis Standar Biaya, target kinerja, pengukuran kinerja serta monitoring dari pimpinan langsung terhadap pelaksanaan anggaran berbasis kinerja tersebut.
Simpulan Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Kota Tasikmalaya maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Komitmen Organisasi pada Dinas di Kota Tasikmalaya pada umumnya sudah diterapkan yang diukur dengan indikator diantaranya komitmen afektif (Affective commitment), komitmen berkelanjutan (Continuance commitment), dan komitmen normatif (Normative commitment) yang menunjukan kondisi yang baik, meskipun masih terdapat kondisi yang belum optimal seperti bergabungnya pegawai dengan organisasi/dinas merupakan kepuasan tersendiri bagi pegawai. 2. Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya yang telah dicapai dengan menggunakan indikator Transparansi; Disiplin Anggaran; Keadilan Anggaran; Efektivitas Anggaran; Disusun dengan Pendekatan Kinerja menunjukan kondisi yang baik, walaupun dalam pelaksanaanya masih ada Dinas yang belum maksimal, yakni dalam menggunakan keuangan daerah selalu dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. 3. Dari hasil penghitungan dan analisis, menunjukan bahwa pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Implementasi Anggaran berbasis Kinerja di Dinas Daerah Kota Tasikmalaya mempunyai pengaruh yang signifikan dengan tingkat hubungan yang kuat. Sehingga faktor pemicu keberhasilan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja diantaranya dipengaruhi oleh Komitmen Organisasi
Saran Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan yang telah dikemukakan di atas, penulis mencoba memberikan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan Dinas yang berada di Kota Tasikmalaya maupun pada peneliti selanjutnya, adapun saran tersebut adalah sebagai berikut : 1. Bagi Dinas dan Pemerintahan Kota Tasikmalaya Komitmen Organisasi pada Umumnya sudah dijalankan oleh OPD di Kota Tasikmalaya, akan tetapi ada sebagian Dinas di Kota Tasikmalaya yang belum menetapkan secara maksimal komitmen organisasi. Dinas Kota Tasikmalaya agar meningkatkan sosialisasi dan pelatihan rutin bagi pimpinan maupun staff mengenai penganggaran berbasis kinerja sehingga bisa memahami format teknis yang merujuk pada undangundang yang telah diamanatkan. Dinas juga seharusnya meningkatkan kontrol dan evaluasi dari segi efektivitas efiseinsi maupun manfdaat dari kegiatan yang dilaksanakan, dan meningkatkan etika kerja serta monitoring dari pimpinan langsung terhadap pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. 2. Bagi Peneliti Selanjutrnya Penelitian dapat dilakukan pada ruang lingkup yang lebih menyeluruh dan mendalam karena penelitian ini hanya dilakukan di Dinas Daerah Kota Tasikmalaya, untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja seperti pengendalian intern, etika kerja, motivasi kerja, gaya kepemimpinan, sehingga hasil penelitian tersebut dapat diperbandingkan dengan hasil penelitian penulis.
DAFTAR PUSTAKA Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BTKP). 2005. Anggaran Berbasis Kinerja. Jakarta. Bachrul Elmi. 2002. Keuangan Pemerintah Daerah Otonom Di Indonesia. Jakarta. Universitas Indonesia. Dadang Badruzaman. 2010. Pengaruh Pelaksanaan Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi. Tidak Dipublikasikan. Darlis, Edfan. 2002. Pengaruh Budaya Paternalistik Terhadap Keefektifan Partisipasi Anggaran Dalam Meningkatkan Kinerja Aparat Pemerintahan Daerah Provinsi Riau Dan Pemerintah Kabupaten Riau. Lembaga Penelitian Universitas Riau. Dimas
Moh Fikrie Zulfikar. 2011. Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Anggaran Berbasis Kinerja (Survey pada SKPD Kota Tasikmalaya). Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi. Tidak Dipublikasikan.
Didit Darmawan. 2013. Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi. Surabaya: Pena Semesta Deddi
Nordiawan dan Mohammad Mahsun. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
Deddi
Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat
Freeman. 2003. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga.
Ghozali. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat. Husein Umar. 2002. Metode Riset Bisnis. Jakarta: Gramedia. Indra Bastian. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga. Indra Bastian. 2011. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat. J. Sumarno. 2005. Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran Dan Kinerja Manajerial (Studi Empiris pada Kantor Cabang Perbankan Indonesi di Jakarta). Simposium Nasional Akuntansi VIII Solo (SNA Solo VIII) 586-616. Levine, Hessel Nogi S, Tangkilisan. 1990. Organisasi Publik. Jakarta: PT.Gasindo. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Tasikmalaya. 2009. Luthans, Freud. 2006. Perilaku Organisasi. Yogyakarta: Andi. Diterjemahkan oleh Vivian A. Yuwono. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Publik. Yogyakarta: Andi.
Sektor
Nur Indrianto, Bambang S. 2002 Methode Penelitian Bisnis untuk Manajemen dan Akuntansi. BPFE Jogjakarta. Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Revisi. 2005. Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah 3.
Peraturan Mentri Dalam Negri No.13 Tahun 2006. Tentang Batas Wilyah Daerah.
Sugiyono . 2011. Metode Penelitian Kuantutatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Peraturan Daerah No.30 Tahun 2003. Tentang Perubahan Status desa menjadi kelurahan.
Zainudin Sri Kuntjoro. 2009. Komitmen Organisasi. www.pasamankab.go.id.
Robbins dan Judge. 2007. Perilaku Organisasi. Jakarta: Salemba Empat Robert L. Mathis-John H. Jackson. 2006. Human Resource Management. Jakarta: Salemba Empat. Rosidi.
2000. Partisipasi Dalam Penganggaran Dan Prestasi Manajer ; Pengaruh Komitmen Organisasi dan Informasi Job Relevansi. Jurnal Ekonomi dan Manajemen. Vol 1, juni 2000. Hal 1-13
Peraturan dan Undang-undang Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintahan Kota Tasikmalaya. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 105 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
dan Ellen. 1994. Perilaku Organisasi. Yogyakarta: Andi.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Sekaran, Uman. 2006. Research Methods For Business. Jakarta: Salemba Empat.
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Schultz
Sopiah. 2008. Perilaku Organisasional. Yogyakarta: Andi. Sugiama. 2008. Metode Jakarta: Guardaya intimarta
Penelitian.
Sugiyono. 2007. Statistika Penelitian. Bandung: Alfabeta.
Untuk
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
