JURNAL AKUNTANSI PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP IMPLEMENTASI ANGGARAN BERBASIS KINERJA (Survei Pada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Pemerintahan Kota Tasikmalaya) DINDA AMALIA SA’BANI 093403021 Pembimbing: Dr. Wawan Sukmana, SE., M.Si., AK, CA Rani Rahman, SE., M.AK ABSTRAK THE INFLUENCE OF THE ORGANIZATION COMMITMENT TO IMPLEMENTATION OF PERFORMANCE BASED BUDGETING (Survey at The Regional Offices of The Tasikmalaya City) This research has done to know how (1) the organization commitment at The Regional Offices of The Tasikmalaya City (2) implementation of performance based budgeting at The Regional Offices of The Tasikmalaya City (3) the influence of the organization commitment to implementation of performance based budgeting at The Regional Offices of The Tasikmalaya City. The research method used analysis descriptive method with survey approach and analysis method in this research were correlation coefisien analysis and determination coefisien analysis with software spss 16.0 for windows to process the primary data. The results of the research showed that : (1) the organization commitment at The Regional Offices of The Tasikmalaya City was good; (2) implementation of performance-base budgeting at The Regional Offices of The Tasikmalaya City was good; (3) The organization commitment has a significance influence to implementation of performance based budgeting. Keyword : the organization commitment, implementation of performance based budgeting. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana (1) komitmen organisasi pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya (2) implementasi anggaran berbasis kinerja pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya (3) pengaruh komitmen organisasi terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan survei dan metode analisis dalam penelitian ini yaitu analisis koefisien korelasi dan analisis koefisien determinasi dengan bantuan
-1-
software spss 16.0 for windows untuk mengolah data primer. Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) komitmen organisasi pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya baik; (2) implementasi anggaran berbasis kinerja pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya baik; (3) komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja. Kata kunci : komitmen organisasi, implementasi anggaran berbasis kinerja. 1.1 Latar Belakang Masalah Pengelolaan keuangan negara dan daerah hingga saat ini masih menjadi kendala. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebutkan bahwa sepanjang periode 2002 hingga 2007, kerugian negara akibat bentuk kasus korupsi mencapai Rp. 18,2 Triliun. Sebelumnya, Departemen Keuangan juga menyebutkan bahwa kepatuhan daerah untuk memenuhi kewajibannya menyerahkan APBD 2007 kepada Departemen Keuangan sangat rendah. Tak tanggung-tanggung, hingga 12 April 2007 sebanyak 172 Kabupaten/Kota tidak menyerahkan laporan keuangannya. Padahal Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 begitu jelas dipaparkan aturan dan mekanisme pengesahan APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari hingga 31 Desember. Menurut ketentuan tersebut, kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober. Adapun pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan paling lama satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan. Artinya, APBD tahun 2007 sudah disahkan paling lambat November 2006. Menurut catatan Departemen Keuangan, hingga 12 April 2007 baru 54 Kabupaten/Kota yang telah menyerahkan Rancangan APBD tahun 2007. Selebihnya 59 Kabupaten dan kota belum menyerahkan Rancangan APBD tahun 2007 tanpa alasan jelas dan 59 lainnya mengaku terlambat menyerahkan Rancangan APBD tahun 2007. Kemampuan pemerintah dalam mengelola APBD pun cukup rendah. Salah satu upaya mengatasi merosotnya kemampuan pemerintah adalah dengan meningkatkan peran APBD. Untuk meningkatkan investasi, pemerintah daerah harus bisa merealisasikan belanja modal. Menurut Menteri Keuangan, paling tidak kemampuan membelanjakan modal sebesar 30 persen dari APBD pada tahun 2005 rata-rata realisasi belanja modal daerah hanya 19,3 persen dari APBD, sedangkan tahun lalu naik menjadi 24,8 persen. Pengukuran kinerja atas pelaksanaan anggaran juga tidak terstandarisasi secara seragam. Akibatnya, penilaian keberhasilan per departemen juga tidak seragam. Di situlah arti pentingnya konsepsi anggaran terpadu, yang menekan pada optimalisasi penggunaan dana. Hal itu untuk mencapai sasaran program yang akan dilaksanakan oleh suatu
-2-
organisasi. Konsepsi sebagaimana disebutkan di atas akan terwujud dengan baik, bila diterapkan klasifikasi anggaran berdasarkan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Reformasi sistem penyusunan penganggaran yang baik akan memberikan landasan yang kuat bagi pengambilan keputusan dan penyusunan prioritas anggaran, termasuk agregasi seluruh masukan yang akan menyumbangkan kepada keluaran dan hasil akhir. Selain melacak pengeluaran, juga perlu melaporkan pelaksanaan anggaran (baik secara finansial maupun secara riil) dan memberi umpan balik informasi baru dalam proses pengambilan keputusan. penganggaran semacam itu merupakan hal-hal yang harus segera Untuk meningkatkan disiplin anggaran dan alokasi anggaran yang efisien harus dilakukan penentuan proyeksi anggaran, tak hanya untuk tahun anggaran yang diusulkan tetapi juga untuk tahun anggaran berikutnya. Pelaksanaan anggaran berdasarkan kinerja diterapkan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem anggaran sebelumnya. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, yang berkaitan dengan kebijakan, perencanaan penganggaran dan pelaksanaannya. Salah satu keunggulan dari Anggaran Berbasis Kinerja adalah merangsang partisipasi dan motivasi unit kerja melalui proses penyusunan dan penilaian anggaran yang bersifat aktual. Dengan demikian implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam proses penyusunan APBD dilakukan dengan pendekatan partisipatif. Para bawahan dilibatkan dalam proses penyusunan anggaran, karena mereka memiliki kecukupan informasi untuk memprediksi masa depan secara tepat, sehingga keterlibatan mereka akan lebih memperjelas sasaran yang ingin dicapai di setiap unit kerja mereka masing-masing. Adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggaran. Selanjutnya target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai organisasi. Hal ini kemudian akan menciptakan anggaran yang lebih baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran dalam sistem anggaran berbasis kinerja, sehingga implementasi anggaran berbasis kinerja dalam penyusunan anggaran dapat menghasilkan anggaran yang lebih baik. Konsep Komitmen Organisasi merupakan variabel yang mempunyai peranan penting yang mendorong hubungan antara partisipatif penganggaran dengan kejelasan sasaran anggaran. Dengan adanya komitmen yang tinggi kemungkinan terjadinya kesenjangan anggaran dapat dihindari, sebaliknya individu dengan komitmen terhadap organisasi yang rendah akan mementingkan dirinya sendiri atau kelompoknya, sehingga memungkinkan terjadinya kesenjangan.
-3-
Sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang telah terbentuk daerahdaerah otonom baru. Kota Tasikmalaya merupakan salah satu daerah yang berhasil mengurus sendiri urusan pemerintahannya setelah menjadi arah otonom baru (Widodo AS dalam rapat komisi II DPR RI,2007). Hal tersebut merupakan hasik kajian depdagri dalam mengevalusasi 48 dari total 148 daerah otonom baru sejak 1999 sampai dengan 2004. Dikatakan pula bahwa data yang dievaluasi meningkat dan kesejahteraannya meningkat, serta penyelenggaraan sistem pemerintahan berjalan baik. Sekilas dapat disimpulkan bahwa Kota Tasikmalaya telah menyelenggarakan pemerintahan dengan baik, namun yang menjadi parameternya adalah proses transisi administrasi, administrasi pemerintahan daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah. Kesemuanya itu hanya memenuhi beberapa prinsipprinsip kepemerintahan yang baik. Namun dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan dari pengurusan anggaran yang dilaksanakan, belum seperti yang diharapkan oleh berbagai pihak. Hal tersebut dapat dilihat dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Tasikmalaya Tahun 2009. Kegagalan ataupun keberhasilan capaian dalam pelaksanaan tugas pada tahun anggaran 2009 tidak dapat disampaikan secara jelas. Hal ini dikarenakan instrumen pendukung pengukuran kinerja belum tersedia, seperti standar analisis biaya dan standar pelayanan minimun. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui apakah dengan memiliki komitmen organisasi yang tinggi, penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) akan diimplementasikan dengan baik yang akan mendorong adanya partisipasi anggaran dan penetapan sasaran anggaran yang jelas sehingga dapat meningkatkan perilaku aparatur pemerintah daerah ke arah yang lebih baik, dalam hal ini adalah peningkatan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah. Atau sebaliknya akan memberikan peluang kepada aparatur pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan negatif dalam pengelolaan keuangan daerah, misalnya kecenderungan mereka untuk melakukan kesenjangan anggaran. Pada penelitian ini juga penulis juga mengambil referensi dari beberapa penelitian terdahulu sebagai gambaran untuk mempermudah proses penelitian. Penelitian yang penulis lakukan mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya antara lain : Eka Yosi Gumilar (2011) dengan judul “Pengaruh Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah”. Lokasi penelitian di Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitiannya, Implementasi Anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif sebesar 0.221 tetapi tidak signifikan terhadap akuntabilitas instansi pemerintah.
-4-
Dodi Gunawan Ciptadi (2009) dengan judul “Pengaruh Komitmen Organisasi, Skema Insentif Moneter, dan Penganggaran Partisipatif Terhadap Kinerja Manajer”. Lokasi penelitian di PT PINDAD dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitiannya, Komitmen organisasi, skema insentif moneter, dan penganggaran partisipatif tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja manajer. “Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja” (Survei pada OPD Daerah Kota Tasikmalaya). 1.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan judul penelitian dan penjelasan yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah dan sekaligus membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut : 1).
Bagaimana komitmen organisasi di lingkungan Dinas Daerah Kota Tasikmalaya
2).
Bagaimana implementasi anggaran berbasis kinerja di lingkungan Dinas Daerah Kota Tasikmalaya
3).
Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja di lingkungan Dinas Daerah Kota Tasikmalaya
2.2
Kerangka Pemikiran
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penganggaran. Perubahan – perubahan itu didorong oleh berbagai faktor termasuk diantaranya perubahan yang begitu cepat di bidang politik, desentralisasi, dan berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi pemerintah. Berbagai perubahan itu membutuhkan dukungan sistem pengganggaran yang lebih responsive, yang dapat memfasilitasi upaya memenuhi tuntutan masyarakat atas peningkatan kinerja pemerintah dalam bidang pembangunan, kualitas layanan, dan efisien pemanfaatan sumber daya (UU No. 17, Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta) Sistem pengganggaran yang pernah diterapkan di Indonesia yaitu sistem anggaran tradisional yang terkesan sangat kaku, birokratis, dan hierarkis sudah tidak cocok lagi dengan perkembangan dunia internasional yang sangat pesat. Sehingga sistem tersebut perlu untuk diganti dengan sistem yang dapat merespon perubahan, sebagai gantinya adalah anggaran berdasarkan prestasi kerja atau anggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja diartikan sebagai penyusunan anggaran yang didasarkan pada target kinerja tertentu. Anggaranlah yang disusun sesuai dengan beban target kinerja. Artinya, target kinerja bersifat tetap dan menjadi dasar dari penyusunan anggaran. (Abdul Halim.2007)
-5-
Anggaran berbasis kinerja bersifat desentralisasi, berorientasi pada input, output, dan outcome (value for money), utuh dan komprehensif dengan perencanaan jangka panjang, berdasarkan sasaran dan target kinerja, lintas departemen, Zero Based Budgeting, Sistematik dan rasional, serta Bottom-up Budgeting. Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi (Bastian, 2006:171). Anggaran dengan pendekatan kinerja menekankan pada konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output. Pendekatan anggaran kinerja disusun untuk mencoba mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik (Mardiasmo, 2002:84). Menurut Steers (1985:50) yang dikutip oleh Sri Kuntjoro (2009) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai rasa identifikasi (kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi), keterlibatan (kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi kepentingan organisasi) dan loyalitas (keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi yang bersangkutan) yang dinyatakan oleh seorang pegawai terhadap organisasinya. Seberapa besar implementasi anggaran berbasis kinerja sudah diaplikasikan tergantung pada sejauh mana individu lebih mementingkan diri sendiri atau bekerja demi kepentingan organisasinya. Ini merupakan aktualisasi dari tingkat komitmen yang dimilikinya. Komitmen menunjukan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi. Individu berkomitmen tinggi akan mendahulukan kepentingan organisasi serta berusaha agar organisasi lebih efektif dan efisien. Sehingga elemen-elemen utama dalam rangka implementasi anggaran berbasis kinerja, seperti visi dan misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan dapat terlaksana dengan adanya komitmen kuat yang melekat pada organisasi. Berdasarkan uraian di atas maka kerangka pemikiran digambarkan pada gambar sebagai berikut: Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja
Komitmen Organisasi
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 1.3 Metode Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan survei. Metode deskriptif adalah mengumpulkan data, menganalisis secara kritis atas data-data tersebut dan menyimpulkannya berdasarkan fakta-fakta pada masa penelitian berlangsung atau pada masa
-6-
sekarang. (Sugiama 2008:37). Survei yaitu penelitian dengan cara mengajukan pertanyaan kepada orang-orang atau subjek dan merekam jawaban tersebut untuk kemudian dianalisis secara kritis. Berdasarkan perspektif dimensi/ horizon waktu, penelitian ini menggunakan jenis penelitian Cross sectional yaitu, tipe studi satu tahap yang datanya berupa beberapa subjek pada waktu tertentu. Studi cross sectional berbeda dengan studi time series yang menekankan pada data penelitian berupa data rentetan waktu (Nur Indriantoro dan Bambang Sutomo, 2002:95). 1.4 Teknik Analisis Data 1.4.1 Teknik Pengolahan Data Data mentah yang diperoleh dari jawaban responden terhadap instrument penelitian (kuesioner) yang disebar harus diolah menjadi data baku, instrument penelitian yang dibuat bertujuan untuk mentransformasi data kualitatif agar dapat dianalisis dengan metode statistik yang diterapkan. Adapun perubahan instrumen meliputi: 1. Pendefinisian operasionalisasi variabel kedalam indikatornya 2. Menjabarkan indikator kedalam pernyataan 3. Pemberian skala pengukuran untuk setiap jawaban responden Format kuesioner untuk memuat pernyataan responden berbentuk multiple choice, dengan kelebihan mudah ditabulasi dan tepat untuk kuesioner yang diisi sendiri. Untuk analisis kuantitatif maka pemberian skor untuk setiap item kuesioner digunakan skala Likert yang jumlahnya ganjil dengan nilai 1 sampai 5. Skala likert adalah skala yang dirancang untuk menguji apakah responden sangat tidak setuju (strongly disagree) atau sangat setuju (strongly agree) terhadap objek psikologis yang dinilainya (Sugiama, 2008:98). Pemberian skala pengukuran untuk setiap jawaban responden adalah menggunakan skala interval, yaitu skala yang menggunakan angka untuk suatu set objek dengan jarak yang sama antara satu ciri atau sifat objek maupun kejadian yang diukur (Sugiama, 2008:81). Pemberian skala ini mengacu pada pernyataan Uma Sekaran (2006:197) : “Angka-angka dalam skala Likert dapat dirancang menunjukan skala interval”. Item-item yang disusun harus terdiri dari item positif dan negatif. Adapun daftar pernyataan dengan menetapkan skala likert pada alternatif jawaban yang didapat akan dinilai dengan skor sebagai berikut: Tabel 1.4 Skor untuk setiap pertanyaan Jawaban untuk nilai positif 5
Jawaban untuk nilai negatif 1
4
2
-7-
3
3
2
4
1
5
Sumber: Sugiyono, 2007 1.4.2 Uji Kualitas Data
1.4.2.1 Pengujian Validitas Alat Ukur (Test Of Validity) Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang di gunakan mengukur apa yang perlu di ukur. Suatu alat ukur yang validitasnya tinggi akan mempunyai tingkat kesalahan yang kecil, sehingga data yang terkumpul merupakan data yang memadai. Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur, dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu : content validity, construct validity , dan pengujian validitas eksternal (Sugiyono, 2007:352). Uji validitas dilakukan dengan cara menghitung korelasi dari masingmasing pernyataan dengan skor total. Rumus yang digunakan adalah produk moment (product moment) sebagai berikut : n
rxy n
X
2
XY
X X
2
n
Y Y
2
Y
2
Keterangan : r
= Koefisien korelasi X = Jumlah skor tiap item variabel x (komitmen organisasi) Y = Jumlah skor seluruh item variabel y (implementasi anggaran berbasis kinerja) n = Jumlah responden
Jika dari hasil analisis tersebut diperoleh rhitung > rtabel maka data tersebut adalah signifikan (valid) berarti layak untuk digunakan dalam pengujian hipotesis. Kemudian dapat ditentukan bahwa pernyataan-pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini valid, maka dilanjutkan dengan uji reliabilitas. 1.4.2.2Pengujian Reliabilitas Alat Ukur (Test Of Realibility) Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah alat pengumpul data yang digunakan konsisten dalam mengungkapkan fenomena tertentu dari sekelompok individu meskipun dilakukan dalam waktu yang berbeda (Nur Indriantoro dan Bambang Sutomo, 2002). Teknik yang digunakan untuk mengukur reliabilitas ialah teknik Cronbach’s Alpha. Pengujian reliabilitas dengan teknik Cronbach’s Alpha ini
-8-
dilakukan untuk jenis data interval (Sugiama, 2008:199). Cronbach’s Alpha dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Keterangan : = Koefisien reliabilitas alpha = Banyak butir pertanyaan dan butir soal = Jumlah variasi butir = Variasi total Koefisien reliabilitas skala haruslah diusahakan setinggi mungkin, yang besarnya mendekati satu. Adapun kaidah keputusan menggunakan nilai kritis cronbach alpha yaitu jika nilai koefisien 0.70 maka instrument tersebut dinyatakan reliabel dan dapat digunakan untuk penelitian (Hair et.al : 1998). 1.4.3 Analisis Data dan Rancangan Pengujian Hipotesis 1.4.3.1 Analisis Data Pada penelitian ini terdiri dari dua rumusan masalah deskriptif dan satu masalah asosiatif, demikian juga hipotesis yang dirumuskan. Dua rumusan masalah deskriptif dijawab dengan analisis yang sama, namun teknik statistik yang digunakan untuk mencari rumusan masalah asosiatif (besarnya pengaruh variabel tertentu dengan variabel lain) dengan menghitung besarnya analisis koefisien korelasi dan koefisien determinasi (Sugiyono, 2007:150). 1.4.3.2 Rancangan Pengujian Hipotesis Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lainnya, yaitu pengaruh komitmen organisasi terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja. Adapun Rancangan Pengujian Hipotesis meliputi sebagai berikut : 1. Analisis Koefisien Korelasi Analisis ini digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk interval dan sumber data dari dua variabel atau lebih tersebut adalah sama (Sugiyono, 2007:228). Berikut ini dikemukakan rumus koefisien Korelasi Produk Moment dari Pearson: n
ryx n
X
XY
2
X X
2
n
Y Y
2
Y
2
Keterangan : r = Koefisien korelasi
-9-
X = Variabel independen Y = Variabel dependen n = Jumlah responden Jika tingkat hubungan antar variabel kuat maka nilai r akan besar. Demikian pula sebaliknya jika tingkat hubungan antar variabel rendah maka nilai r akan kecil. Tabel 1.5 Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi Interval Koefisien
Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199
Sangat Rendah
0,20 – 0,399
Rendah
0,40 – 0,599
Sedang
0,60 – 0,799
Kuat
0,80 – 1,000
Sangat Kuat
Sumber : Sugiyono, 2007 2. Analisis Koefisien Determinasi Analisis koefisien determinasi merupakan pengkuadratan dari nilai korelasi (r2). Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh komitmen organisasi terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja. Mengemukakan rumus koefisien determinasi sebagai berikut : Kd = r2 x 100 Keterangan : Kd
= Koefisien determinasi
r2
= Koefisien Korelasi dikuadratkan
3. Prosedur Pengujian Hipotesis. Sedangkan untuk menguji hipotesis penelitian dilakukan dengan prosedur sebagai berikut : a. Penetapan hipotesis operasional Ho : = 0 : komitmen organisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja. Hi :
≠0
: Komitmen organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja.
- 10 -
b. Penetapan tarap nyata Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji dua pihak (two side test) dengan alpha ( ) 0,05, dan tingkat kepercayaan (convidence level) 0,95. c. Penetapan statistik uji Untuk menguji signifikan digunakan uji t dengan rumus sebagai berikut :
t
r
n 2 1 r2
Keterangan : r
: Koefisien korelasi
n-2
: Derajat kebebasan
r2
: Koefisien determinisasi
n
: Ukuran sampel
t
: Hasil hitung dengan student method
d. Kaidah keputusan Terima Ho, jika -t ½ < t hitung atau t hitung < t ½ Terima Hi, jika t hitung > t ½
atau t hitung < -t ½
1.5 Hasil Penelitian Deskripsi hasil penelitian ini menunjukkan keberadaan 25 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Pemerintah Kota Tasikmalaya yang berada di Kota Tasikmalaya, mengenai : Komitmen Organisasi terhadap Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja. Tempat penelitian penulis dilaksanakan pada 25 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Pemerintah Kota Tasikmalaya yang berada di Kota Tasikmalaya. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini disampaikan langsung kepada responden dengan cara mendatangi langsung ke tempat penelitian. Kemudian pada waktu yang telah disepakati dengan responden, kuesioner diambil kembali oleh peneliti. Jangka waktu penyebaran dan pengembalian kuesioner adalah tanggal 6 Maret – 8 April 2014. Semua kuesioner yang disebar adalah sebanyak 25 buah. Dari 25 buah kuesioner yang disebar, semuanya dikembalikan. 1.5.1 Komitmen Organisasi pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya Berdasarkan hasil survei kepada 25 responden maka diperoleh jawaban yang merupakan tanggapan responden mengenai pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang diajukan. Tanggapan responden tersebut dapat memberikan informasi dan gambaran yang jelas mengenai Komitmen Organisasi pada OPD (Organisasi
- 11 -
Perangkat Daerah) di Pemerintah Kota Tasikmalaya yang berada di Kota Tasikmalaya. Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, terlebih dahulu dilakukan uji validitas. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang memuat 11 butir pernyataan. Melalui pengujian korelasi product moment dengan SPSS 16.0 for Windows. Adapun hasil uji validitas untuk item pernyataan Komitmen Organisasi diperoleh bahwa dalam instrumen pengukuran variabel Komitmen Organisasi memiliki rhitung < rtabel, nilai rtabel diperoleh 0,396 dari df (degree of freedom) = 25-2 = 23 dengan sig 0,05. Butir pertanyaan tersebut ialah butir kke-10, butir tersebut dikeluarkan dari proses analisis karena tidak dapat digunakan sebagai intrumen penelitian. Artinya kedua pertanyaan ini tidak dapat mengukur apa yang ingin kita ukur. Disamping itu, tiap-tiap butir dinyatakan reliabel karena diperoleh angka koefisien cronbach alpha lebih besar daripada 0,70 Untuk menyederhanakan interpretasi setiap tanggapan responden, penulis mengacu kepada kriteria yang dikemukakan Sugiyono (2003 : 89), dengan langkah langkah sebagai berikut : 1). Menentukan nilai tertinggi setiap indikator Nilai tertinggi setiap indikator Komitmen Organisasi: 25 x 5 = 125 2). Menentukan nilai terendah setiap indikator Nilai terendah setiap indikator Komitmen Organisasi: 25 x 1 = 25 3). Menentukan jumlah kriteria pernyataan = 5 4). Menentukan panjang interval : rasio selisih nilai tertinggi dan nilai terendah dengan kriteria pernyataan. Nji =
Nilai Tertinggi - Nilai Terendah 125 25 = = 20 5 z Kriteria Pertanyaan
Berdasarkan langkah-langkah di atas, maka klasifikasi kriteria tanggapan responden untuk variabel Komitmen Organisasi sebagai berikut : Nilai
25
-
45
Sangat buruk
Nilai
46
-
65
Buruk
Nilai
66
-
85
Cukup baik
Nilai
86
-
105
Baik
Nilai
106
-
125
Sangat Baik
Untuk mengetahui tanggapan dan penilaian responden mengenai Komitmen Organisasi pada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Pemerintah Kota Tasikmalaya yang berada di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada Tabel
- 12 -
1.5.1.1 sampai dengan Tabel 1.5.1.11 yang berisikan pernyataan-pernyataan sebagai berikut : Tabel 1.5.1.1 Kesediaan menerima semua kebijakan organisasi/dinas Skor
Jumlah Responden
Jumlah Skor
Persentase
Sangat Setuju
5
8
40
38.46
Setuju
4
13
52
50
Tanpa Pendapat
3
4
12
11.54
Tidak Setuju
2
0
0
Sangat Tidak Setuju
1
0
0
25
104
Uraian
Jumlah
0 0 100.00
Sumber : data yang telah diolah Tabel 1.5.1.2 Kesamaan sistem nilai pribadi dengan sistem nilai organisasi/dinas Skor
Jumlah Responden
Jumlah Skor
Sangat Setuju
5
0
0
Setuju
4
12
48
59.26
Tanpa Pendapat
3
8
24
29.63
Tidak Setuju
2
4
8
9.88
Sangat Tidak Setuju
1
1
1
25
81
Uraian
Jumlah
Persentase 0
1.23 100.00
Sumber : data yang telah diolah Tabel 1.5.1.3 Menyumbangkan kemampuan untuk membantu organisasi/dinas menjadi sukses Skor
Jumlah Responden
Jumlah Skor
Sangat Setuju
5
6
30
30.30
Setuju
4
14
56
56.57
Tanpa Pendapat
3
4
12
12.12
Uraian
- 13 -
Persentase
Tidak Setuju
2
0
0
0
Sangat Tidak Setuju
1
1
1
1.01
25
99
100.00
Jumlah
Sumber : data yang telah diolah Tabel 1.5.1.4 Bersedia menerima tanggung jawab lebih dari biasanya demi kepentingan organisasi/dinas Skor
Jumlah Responden
Jumlah Skor
Sangat Setuju
5
4
20
20.20
Setuju
4
16
64
64.65
Tanpa Pendapat
3
5
15
15.15
Tidak Setuju
2
0
0
0
Sangat Tidak Setuju
1
0
0
0
25
99
Uraian
Jumlah
Persentase
100.00
Sumber : data yang telah diolah Tabel 1.5.1.5 Kesetiaan terhadap organisasi/dinas Skor
Jumlah Responden
Jumlah Skor
Persentase
Sangat Setuju
5
6
30
29.12
Setuju
4
16
64
62.14
Tanpa Pendapat
3
3
9
8.74
Tidak Setuju
2
0
0
0
Sangat Tidak Setuju
1
0
0
0
25
103
Uraian
Jumlah
100.00
Sumber : data yang telah diolah Tabel 1.5.1.6 Kesediaan menyetujui kebijakan organisasi/dinas dengan masalah yang berkenaan dengan pegawai/karyawan Uraian
Skor
Persentase Jumlah
- 14 -
Jumlah
Responden
Skor
Sangat Setuju
5
2
10
12.5
Setuju
4
10
40
50
Tanpa Pendapat
3
10
30
37.5
Tidak Setuju
2
3
0
0
Sangat Tidak Setuju
1
0
0
0
25
80
Jumlah
100.00
Sumber : data yang telah diolah Tabel 1.5.1.7 Kesediaan menyumbangkan usaha dan kontribusi yang disesuaikan dengan penetapan kinerja organisasi/dinas Skor
Jumlah Responden
Jumlah Skor
Persentase
Sangat Setuju
5
4
20
21.06
Setuju
4
13
52
54.73
Tanpa Pendapat
3
7
21
Tidak Setuju
2
1
2
Sangat Tidak Setuju
1
0
0
25
95
Uraian
Jumlah
22.11 2.10 0 100.00
Sumber : data yang telah diolah Tabel 1.5.1.8 Organisasi/dinas merupakan organisasi/dinas terbaik yang diinginkan Skor
Jumlah Responden
Jumlah Skor
Persentase
Sangat Setuju
5
5
10
10.53
Setuju
4
17
68
71.58
Tanpa Pendapat
3
5
15
15.79
Tidak Setuju
2
0
2
2.10
Sangat Tidak Setuju
1
0
0
0
25
95
Uraian
Jumlah
Sumber : data yang telah diolah
- 15 -
100.00
Tabel 1.5.1.9 Senantiasa merasa bangga bekerja pada organisasi/dinas Skor
Jumlah Responden
Jumlah Skor
Sangat Setuju
5
12
60
57.70
Setuju
4
6
24
23.08
Tanpa Pendapat
3
6
18
17.30
Tidak Setuju
2
1
2
1.92
Sangat Tidak Setuju
1
0
0
0
25
104
100.00
Uraian
Jumlah
Persentase
Sumber : data yang telah diolah
Tabel 1.5.1.10 Kesediaan organisasi/dinas agar tetap bertahan bila dalam keadaan sulit Skor
Jumlah Responden
Jumlah Skor
Sangat Setuju
5
9
45
Setuju
4
15
75
60.97
Tanpa Pendapat
3
1
3
2.44
Tidak Setuju
2
0
0
0
Sangat Tidak Setuju
1
0
0
0
25
123
100.00
Uraian
Jumlah
Persentase 36.59
Sumber : data yang telah diolah Tabel 1.5.1.11 Senantiasa merasa bangga bila keberhasilan organisasi merupakan keberhasilan dari para pegawai/karyawan Skor
Jumlah Responden
Jumlah Skor
Sangat Setuju
5
18
90
Setuju
4
6
24
20.51
Tanpa Pendapat
3
1
3
2.57
Uraian
- 16 -
Persentase 76.92
Tidak Setuju
2
0
0
Sangat Tidak Setuju
1
0
0
0
25
117
100.00
Jumlah
0
Sumber : data yang telah diolah 1.5.2 Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya Berdasarkan hasil survei kepada 25 responden maka diperoleh jawaban yang merupakan tanggapan responden mengenai pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang diajukan. Tanggapan responden tersebut dapat memberikan informasi dan gambaran yang jelas mengenai Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja pada 25 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Pemerintah Kota Tasikmalaya . Sebelum penelitian lebih lanjut, terlebih dahulu dilakukan uji validitas. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang memuat 15 butir pernyataan. Melalui pengujian korelasi product moment dengan SPSS 16.0 for Windows. Hasil pengujian validitas variabel implementasi anggaran berbasis kinerja, terdapat 1 butir pernyataan yaitu butir ke -8 memiliki rhitung < rtabel, nilai rtabel diperoleh 0,396 dari df (degree of freedom) = 25 – 2 = 23 dengan sig. 5% Butir-butir pernyataan tersebut dikeluarkan dari proses analisis data karena tidak dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. Artinya perntayaan tersebut tidak dapat mengukur apa yang kita ingin ukur. Tiap-tiap butir dinyatakan reliabel karena diperoleh angka koefesien cronbach alpha lebih besar daripada 0.70. Untuk menyederhanakan interpretasi setiap tanggapan responden, penulis mengacu kepada kriteria yang dikemukakan Sugiyono (2003 : 89), dengan langkah langkah sebagai berikut : 1). Menentukan nilai tertinggi setiap indikator Nilai tertinggi setiap indikator Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja: 25 x 5 = 125 2). Menentukan nilai terendah setiap indikator Nilai terendah setiap indikator Implementasi Anggaran berbasis Kinerja: 25 x 1 = 25 3). Menentukan jumlah kriteria pernyataan = 5 4). Menentukan panjang interval : rasio selisih nilai tertinggi dan nilai terendah dengan kriteria pernyataan. Berdasarkan langkah-langkah di atas, maka klasifikasi kriteria tanggapan responden untuk variabel Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja sebagai berikut :
- 17 -
Tabel 1.5.2.1
Nji =
Menetapkan transparasi dan akuntabilitas anggaran dalam merencanakan APBD Skor
Jumlah Responden
Jumlah Skor
Selalu
5
23
115
Sering
4
0
0
0
Kadang
3
1
3
2.5
Jarang
2
1
2
1.67
Uraian
Persentase 95.83
Nilai Tertinggi - Nilai Terendah 125 25 = = 20 5 z Kriteria Pertanyaan
Nilai
25
-
45
Sangat buruk
Nilai
46
-
65
Buruk
Nilai
66
-
85
Cukup baik
Nilai
86
-
105
Baik
Nilai
106
-
125
Sangat Baik
Untuk mengetahui tanggapan dan penilaian responden mengenai Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya. dapat dilihat pada Tabel 1.5.2.1 sampai dengan Tabel 1.5.2.15 yang berisikan pernyataanpernyataan sebagai berikut :
- 18 -
Tidak
1
Jumlah
0
0
0
25
120
100.00
Sumber : data yang telah diolah. Tabel 1.5.2.2 Pemenuhan aspirasi dan kepentingan masyarakat untuk mengetahui proses anggaran Skor
Jumlah Responden
Jumlah Skor
Persentase
Selalu
5
16
80
72.73
Sering
4
5
20
18.19
Kadang
3
3
9
8.18
Jarang
2
0
0
0
Tidak
1
1
1
25
110
Uraian
Jumlah
0.90 100.00
Sumber : data yang telah diolah Tabel 1.5.2.3 Kedisiplinan merencanakan APBD Skor
Jumlah Responden
Jumlah Skor
Persentase
Sangat Setuju
5
14
70
63.64
Setuju
4
7
28
25.45
Tanpa Pendapat
3
4
12
10.91
Tidak Setuju
2
0
0
Uraian
- 19 -
0
Sangat Setuju Jumlah
Tidak
1
0
0
0
25
110
100.00
Sumber : data yang telah diolah Tabel 1.5.2.4 Penggunaan batas tertinggi untuk pengeluaran belanja dalam menetapkan anggaran belanja pada setiap pos Skor
Jumlah Responden
Jumlah Skor
Persentase
Sangat Setuju
5
8
40
45.97
Setuju
4
4
16
18.40
Tanpa Pendapat
3
7
21
24.13
Tidak Setuju
2
3
6
6.90
Sangat Tidak Setuju
1
4
4
4.6
25
87
100.00
Uraian
Jumlah
Sumber : data yang telah diolah Tabel 1.5.2.5 Mengalokasikan penggunaan anggaran secara adil Skor
Jumlah Responden
Jumlah Skor
Sangat Setuju
5
6
30
Setuju
4
13
52
53.06
Tanpa Pendapat
3
4
12
12.24
Tidak Setuju
2
2
4
4.9
Sangat Tidak Setuju
1
0
0
0
25
98
Uraian
Jumlah
Persentase 30.61
100.00
Sumber : data yang telah diolah Tabel 1.5.2.6 Penyusunan anggaran yang dibuat untuk dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi Uraian
Skor
Jumlah Responden
- 20 -
Jumlah Skor
Persentase
Sangat Setuju
5
4
20
21.74
Setuju
4
13
52
56.52
Tanpa Pendapat
3
6
18
Tidak Setuju
2
1
2
2.18
Sangat Setuju Jumlah
1
1
0
0
25
92
Tidak
19.56
100.00
Sumber : data yang telah diolah Tabel 1.5.2.7 Penyusunan anggaran dalam menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan masyarakat Skor
Jumlah Responden
Jumlah Skor
Sangat Setuju
5
11
55
52.38
Setuju
4
8
32
30.48
Tanpa Pendapat
3
6
18
17.14
Tidak Setuju
2
0
0
0
Sangat Tidak Setuju
1
0
0
0
25
105
100.00
Uraian
Jumlah
Persentase
Sumber : data yang telah diolah Tabel 1.5.2.8 Menyajikan informasi yang jelas mengenai sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan Skor
Jumlah Responden
Jumlah Skor
Selalu
5
20
100
Sering
4
4
16
Kadang
3
1
3
2.52
Jarang
2
0
0
0
Tidak
1
0
0
0
25
119
100.00
Uraian
Jumlah
Sumber : data yang telah diolah
- 21 -
Persentase 84.03 13.45
Tabel 1.5.2.9 Meningkatkan kebijakan transparasi anggaran dengan adanya sistem pemberian informasi kepada publik Skor
Jumlah Responden
Jumlah Skor
Sangat Setuju
5
13
65
Setuju
4
7
28
Tanpa Pendapat
3
5
15
Tidak Setuju
2
0
0
0
Sangat Tidak Setuju
1
0
0
0
25
108
100.00
Uraian
Jumlah
Persentase 60.18 25.93 13.89
Sumber : data yang telah diolah Tabel 1.5.2.10 Menganggarkan pendapatan secara terukur dan rasional pada setiap pos dalam perencanaan APBD Skor
Jumlah Responden
Jumlah Skor
Sangat Setuju
5
12
60
Setuju
4
13
52
46.43
Tanpa Pendapat
3
0
0
0
Tidak Setuju
2
0
0
Sangat Tidak Setuju
1
0
0
25
112
Uraian
Jumlah
Persentase 53.57
0 0 100.00
Sumber : data yang telah diolah Tabel 1.5.2.11 Menyusun anggaran secara tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya Skor
Jumlah Responden
Jumlah Skor
Sangat Setuju
5
23
115
Setuju
4
1
4
Tanpa Pendapat
3
1
3
Uraian
- 22 -
Persentase 94.26 3.28 2.46
Tidak Setuju
2
0
0
Sangat Tidak Setuju
1
0
0
25
122
Jumlah
0 0 100.00
Sumber : data yang telah diolah Tabel 1.5.2.12 Memperhatikan tingkat efesiensi dan tingkat efektifitas dalam menentukan target kinerja Skor
Jumlah Responden
Jumlah Skor
Sangat Setuju
5
20
100
84.75
Setuju
4
3
12
10.17
Tanpa Pendapat
3
2
6
5.08
Tidak Setuju
2
0
0
0
Sangat Tidak Setuju
1
0
0
25
118
Uraian
Jumlah
Persentase
0 100.00
Sumber : data yang telah diolah Tabel 1.5.2.13 Pencapaian hasil yang sepadan atau lebih besar dari biaya yang telah diterapkan dalam pelaksanaan proyek Skor
Jumlah Responden
Jumlah Skor
Sangat Setuju
5
5
25
25.25
Setuju
4
14
56
56.56
Tanpa Pendapat
3
6
18
18.19
Tidak Setuju
2
0
0
0
Sangat Tidak Setuju
1
0
0
25
99
Uraian
Jumlah
Persentase
0 100.00
Sumber : data yang telah diolah Tabel 1.5.2.14 Mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output/outcome) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan dalam penyusunan anggaran
- 23 -
Skor
Jumlah Responden
Jumlah Skor
Sangat Setuju
5
22
110
90.16
Setuju
4
3
12
9.84
Tanpa Pendapat
3
0
0
0
Tidak Setuju
2
0
0
Sangat Tidak Setuju
1
0
0
25
122
Uraian
Jumlah
Persentase
0 0 100.00
Sumber : data yang telah diolah Tabel 1.5.2.15 Ketidaktersediaan anggaran dalam APBD pelaksanaan kegiatan/proyek yang telah direncanakan Skor
Jumlah Responden
Jumlah Skor
Sangat Setuju
5
15
75
72.12
Setuju
4
5
20
19.23
Tanpa Pendapat
3
3
9
8.65
Tidak Setuju
2
1
0
0
Sangat Tidak Setuju
1
1
0
25
104
Uraian
Jumlah
Persentase
0 100.00
Sumber : data yang telah diolah 1.6 Pembahasan 1.6.1 Komitmen Organisasi pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya Berdasarkan hasil penelitian dari keseluruhan jawaban responden mengenai komitmen organisasi di rekap untuk dilihat skor total jawaban responden dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 1.6.1 Rekapitulasi Tanggapan Responden mengenai Variabel Komitmen Organisasi No
Uraian
1
Apakah para karyawan/pegawai Bapak/Ibu bersedia menerima
Skor yang ditargetkan 25
x
- 24 -
5
=
125
skor yang dicapai
Kriteria
104
Baik
No
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Skor yang ditargetkan
Uraian semua kebijakan Apakah Bapak/Ibu menemukan bahwa sistem nilai pribadi para karyawan/pegawai Bapak/Ibu sudah sama dengan sistem nilai organisasi/dinas Apakah para karyawan/pegawai bersedia menyumbangkan dari segala kemampuan yang ada untuk membantu organisasi/dinas menjadi sukses Apakah para karyawan/pegawai Bapak/Ibu bersedia menerima tanggungjawab lebih dari biasanya demi kepentingan organisasi/dinas Apakah para karyawan/pegawai Bapak/Ibu sudah setia terhadap organisasi/dinas Apakah para karyawa/pegawai Bapak/Ibu tidak pernah mendapatkan kesulitan untuk menyetujui kebijakan organisasi/dinas dengan masalah yang berkenaan dengan karyawan Apakah para karyawan/pegawai Bapak/Ibu bersedia menyumbangkan usaha dan kontribusi yang disesuaikan dengan pendapatan kinerja organisasi/dinas Apakah para karyawan/pegawai Bapak/Ibu yakin bahwa organisasi/dinas ini sudah memberikan yang terbaik bagi Bapak/Ibu Apakah para karyawan/pegawai Bapak/Ibu senantiasa merasa bangga menyatakan kepada oranglain karyawan/pegawai Bapak/Ibu bekerja pada organisasi ini Apakah para karyawan/pegawai Bapak/Ibu bersedia berupaya agar organisasi/dinas ini tetap bertahan apabila organisasi/dinas ini dalam situasi sulit Apakah Bapak/Ibu merasa bangga bila keberhasilan organisasi/dinas merupakan keberhasilan dari para karyawan/pegawai Bapak/Ibu
skor yang dicapai
Kriteria
25
x
5
=
125
81
Cukup Baik
25
x
5
=
125
99
Baik
25
x
5
=
125
99
Baik
25
x
5
=
125
103
Baik
25
x
5
=
125
80
Cukupt Baik
11
x
5
=
55
95
Baik
25
x
5
=
125
95
Baik
25
x
5
=
125
104
Baik
25
x
5
=
125
123
Sangat Baik
25
x
5
=
125
117
Sangat Baik
- 25 -
No
Skor yang ditargetkan
Uraian
skor yang dicapai
Total
Kriteria
1100
Nilai tertinggi secara keseluruhan :
25 x 5 x 11 = 1375
Nilai terendah secara keseluruhan : 25 x 1 x 11 = 275 Jumlah Kriteria pernyataan Nji =
: 5
1375 - 275 = 220 5
Klasifikasi penilaian untuk indikator komitmen organisasi secara keseluruhan adalah sebagai berikut : Nilai
258
-
477
Sangat Buruk
Nilai
478
-
687
Buruk
Nilai
698
-
917
Cukup Baik
Nilai
918
-
1137
Baik
Nilai
1138
-
1357
Sangat Baik
Dari perhitungan di atas terhadap tanggapan responden atas komitmen organisasi yang dilaksanakan adalah sebesar 1100 hal ini termasuk kepada kategori baik. Dari beberapa kriteria yang diajukan, ternyata yang memiliki skor yang paling tinggi yaitu mengenai Apakah para karyawan/pegawai Bapak/Ibu bersedia berupaya agar organisasi/dinas ini tetap bertahan apabila organisasi/dinas ini dalam situasi sulit dengan jumlah skor sebesar 123, sedangkan yang memiliki skor paling kecil mengenai Apakah para karyawan/pegawai Bapak/Ibu tidak pernah mendapatkan kesulitan untuk menyetujui kebijakan organisasi/ dinas dalam masalah yang berkenaan drngan karyawan dengan jumblah skor sebesar 80. Dari hasil penelitian di atas bahwa pada variabel komitmen organisasi menunjukkan dalam klasifikasi baik. Yang berarti responden di pemerintahan Daerah Kota Tasikmalaya mempunyai rasa identifikasi (kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi), keterlibatan (kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi kepentingan organisasi), dan loyalitas (keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi/dinas yang bersangkutan ) dengan kondisinya yang baik. 1.6.2 Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya Berdasarkan hasil penelitian dari keseluruhan jawaban responden mengenai implementansi anggaran berbasis kinerja di rekap untuk dilihat skor total jawaban responden dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
- 26 -
Tabel 1.6.2 Rekapitulasi Tanggapan Responden mengenai Variabel Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Skor yang ditargetkan
Uraian Apakah Bapak/ibu sudah menetapkan transparasi dan akuntabilitas anggaran dalam merencanakan APBD Apakah dalam pemenuhan aspirasi dan kepentingan masyarakat, Bapak/Ibu sudah memberikan hak dan akses yang sama kepada masyarakat untuk mengetahui proses anggaran Apakah dalam merencanakan APBD , Bapak/Ibu telah memperhatikan disiplin anggaran Apakah Bapak/ibu sudah menggunakan batas tertinggi untuk pengeluaran belanja dalam menetapkan anggaran belanja pada setiap pos Apakah Bapak/ibu sudah mengalokasikan penggunaan anggran secara adil Apakah penyusunan anggaran yang Bapak/Ibu buat, sudah dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi Apakah dana yang tersedia dalam penyusunan anggaran sudah dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh Bapak/Ibu dalam menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan masyarakat Apakah APBD yang Bapak/Ibu buat sudah menyajikan formasi yang jelas mengenai sasaran, hasil, dan mafaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan Apakah dengan adanya sistem pemberian informasi kepada publik bagi Bapak/ibu dapat meningkatkan kebijakan transparasi anggaran
skor yang dicapai
Kriteria
25
X
5
=
125
120
Sangat Baik
25
X
5
=
125
110
Sangat Baik
25
X
5
=
125
110
Sangat Baik
25
X
5
=
125
87
Baik
25
x
5
=
125
98
Baik
25
X
5
=
125
92
Baik
25
X
5
=
125
105
Sangat Baik
25
X
5
=
125
119
Sangat Baik
25
X
5
=
125
108
Sangat Baik
- 27 -
No
10
11
12
13
14
15
Skor yang ditargetkan
Uraian Apakah dalam perencanaan APBD Bapak/Ibu sudah menganggarkan pendapatan secara terukur dan rasional pada setiap pos untuk setiap sumber pendapatan Apakah Bapak/Ibu sudah menyusun anggaran secara tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan Apakah dalam merencanakan, memproses, melaksanakan program Bapak/Ibu telah memperhatikan tingkat efesiensi dan tingkat efektifitas dalam menentukan target kinerja Apakah dalam pelaksanaan proyek yang Bapak/Ibu terapkan sudah mencapai hasil kerja yang sepadan atau lebih besar dari biaya yang ditetapkan Apakah dalam penyusunan anggaran Bapak/Ibu sudah mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output/outcome) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan Apakah ketidaktersediaan anggaran dalam APBD dapat mempengaruhi pembatalan pelaksanaan kegiatan/proyek yang telah Bapak/Ibu rencanakan Total
skor yang dicapai
Kriteria
25
X
5
=
125
112
Sangat Baik
25
X
5
=
125
122
Sangat Baik
25
X
5
=
125
118
Sangat Baik
25
X
5
=
125
99
Baik
25
X
5
=
125
122
Sangat Baik
25
X
5
=
125
104
Baik
1626
Nilai tertinggi secara keseluruhan : 25 x 5 x 15 = 1875 Nilai terendah secara keseluruhan : 25 x 1 x 15 = 375 Jumlah Kriteria pernyataan Nji =
: 5
1875 - 375 = 300 5
Klasifikasi penilaian untuk indikator implementasi anggaran berbasis kinerja secara keseluruhan adalah sebagai berikut : Nilai
379
-
678
Sangat Buruk
Nilai
679
-
978
Buruk
- 28 -
Nilai
979
-
1278 Cukup Baik
Nilai 1279
-
1578 Baik
Nilai 1579
-
1875 Sangat Baik
Dari perhitungan di atas terhadap tanggapan atas implementasi anggaran berbasis kinerja yang dilaksanakan adalah sebesar 1626 hal ini termasuk kepada kategori sangat baik, yang berarti bahwa tanggapan responden mengenai Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dari 15 pertanyaan yang penulis ajukan memberikan respon : yang sangat baik sebanyak 10 pertanyaan dan baik sebanyak 5 pertanyaan. Dari beberapa kriteria yang diajukan, ternyata yang memiliki skor yang paling tinggi terdapat 2 pertanyaan yaitu mengenai Apakah Bapak/ibu sudah menyusun anggaran secara tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan dan Apakah penyusunan anggaran Bapak/Ibu sudah mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output/outcome) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan, dengan jumlah skor sebesar 122, sedangkan yang memilik skor paling kecil yaitu mengenai Apakah Bapak/Ibu sudah menggunakan batas tertinggi untuk pengeluaran belanja dalam menetapkan anggaran belanja pada setiap pos, dengan jumlah skor 87 Dari hasil penelitian di atas bahwa pada variabel implementasi anggaran berbasis kinerja menunjukkan dalam klasifikasi sangat baik yang berarti bahwa implementasi anggaran berbasis kinerja pada 25 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Pemerintahan Daerah Kota Tasikmalaya mempunyai kualitas yang baik sesuai dengan indikatornya, yaitu Transparasi dan akuntabilitas anggaran, Disiplin anggaran, Keadilan anggaran, Efesiensi dan efektifitas anggaran serta Pendekatan kinerja. 1.7
Simpulan
Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pengaruh komitmen organisasi terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja pada OPD (Operasi Perangkat Daerah) di Pemerintahan Kota Tasikmalaya maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Komitmen organisasi yang telah dicapai di OPD (Operasi Perangkat Daerah) di Pemerintahan Kota Tasikmalaya dengan menggunakan indikator diantaranya rasa identifikasi (kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi), keterlibatan (kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi kepentingan organisasi), dan loyalitas (keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi/dinas yang bersangkutan) menunjukkan kondisi yang baik, meskipun masih terdapat kondisi yang belum optimal seperti sistem nilai pegawai dengan organisasi/dinas serta organisasi/dinas yang diinginkan pegawai merupakan yang terbaik bagi pegawai. 2. Implementasi anggaran berbasis kinerja pada OPD (Operasi Perangkat Daerah) di Pemerintahan Kota Tasikmalaya yang telah dicapai dengan menggunakan indikator perencanaan strategis, penetapan perencanaan target kinerja, dan kesesuaian program/kegiatan dengan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan pemerintah menunjukkan kondisi yang baik, meskipun masih terdapat kondisi
- 29 -
yang belum optimal, yakni kesulitan dalam menetapkan rencana target yang sesuai konsep ekonomi, efektif, dan efisien. 3. Dari hasil pengujian hipotesis pada tingkat keyakinan 95%, diperoleh bahwa pengaruh komitmen organisasi terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja di OPD (Operasi Perangkat Daerah) di Pemerintahan Kota Tasikmalaya mempunyai pengaruh yang signifikan dengan tingkat hubungan yang sangat kuat. Sehingga faktor pemicu keberhasilan implementasi anggaran berbasis kinerja diantaranya dipengaruhi oleh komitmen organisasi. Adapun terdapat faktor lainnya yang dapat mempengaruhi perubahan-perubahan implementasi anggaran berbasis kinerja. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi implementasi anggaran berbasis kinerja diantaranya gaya kepemimpinan, motivasi kerja, etika kerja, dan pengendalian intern. 1.8 Saran Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan yang telah dikemukakan di atas, penulis mencoba memberikan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan OPD (Operasi Perangkat Daerah) yang berada di Pemerintahan Kota Tasikmalaya maupun pada peneliti selanjutnya, adapun saran tersebut adalah sebagai berikut : 1. Bagi OPD dan Pemerintah Kota Tasikmalaya a. OPD (Operasi Perangkat Daerah) di Pemerintahan Kota Tasikmalaya agar meningkatkan sosialisasi dan pelatihan rutin bagi pimpinan maupun staf mengenai penganggaran berbasis kinerja sehingga bisa memahami format teknis yang merujuk pada undang-undang yang telah diamanatkan, b. meningkatkan sistem kontrol dan evaluasi dari segi efektivitas, efisiensi, maupun manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan, c. memiliki pedoman/acuan/informasi mengenai instrumen pendukung penganggaran berbasis kinerja seperti Standar Pelayanan Minimal dan Standar Analisis Biaya. d. meningkatkan etika kerja serta monitoring dari pimpinan langsung terhadap pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. 2. Bagi Peneliti Selanjutnya a. Penelitian dapat dilakukan pada ruang lingkup yang lebih menyeluruh, karena penelitian ini hanya dilakukan pada OPD (Operasi Perangkat Daerah) di Pemerintahan Kota Tasikmalaya. b. dengan sebuah kajian yang lebih mendalam pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya. c. selanjutnya dapat memasukkan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi implementasi anggaran berbasis kinerja seperti gaya kepemimpinan, motivasi kerja, etika kerja dan pengawasan intern. 1.9 Daftar Pustaka Abdul Halim. 2002. Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Akuntansi Dan Pengendalian Keuangan Daerah. Yogyakarta: AMP YKPN.
- 30 -
Bachrul Elmi. 2002. Keuangan Pemerintah Daerah Otonom Di Indonesia. Jakarta. Universitas Indonesia. Gima Sugiama. 2008. Metode Penelitian Bisnis Dan Manajemen. Bandung: Guardaya Intimarta. Husein Umar. 2002. Metode Riset Bisnis. Jakarta. Gramedia Ismadi Ananda, 2007, “Budaya Kerja PNS Bermasalah?”, Madina (Masyarakat Dinamis Nasionalis), 3-9 September 2007. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Tasikmalaya. 2009. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI. Nur Indrianto dan Bambang Sutomo. 2002. Methode Penelitian Bisnis untuk Manajemen dan Akuntansi. BPFE Jogjakarta. Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Revisi. 2005. Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah 3. Robbins dan Judge. 2007. Perilaku Organisasi. Jakarta. Salemba Empat. Rosidi. 2000. Partisipasi Dalam Penganggaran Dan Prestasi Manajer ; Pengaruh Komitmen Organisasi dan Informasi Job Relevansi. Jurnal Ekonomi dan Manajemen. Vol 1, Juni 2000. Hal 1 – 13. Sekaran, Uma. 2006. Research Methods For Business. Jakarta: Salemba Empat. Sopiah. 2008. Perilaku Organisasional. Yogyakarta. ANDI. Sugiyono. 2007. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- 31 -
