PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KEBERHASILAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA Lita Yupitasari1 ABSTRACT This research has done to know how (1) the organization commitment at The Regional Offices of The Tasikmalaya Regency (2) success of performance based budgeting at The Regional Offices of The Tasikmalaya Regency (3) the influence of the organization commitment to success of performance based budgeting at The Regional Offices of The Tasikmalaya Regency. The research method used analysis descriptive method with survey approach and analysis method in this research were correlation coefisien analysis and determination coefisien analysis by spss 16.0 for windows software to process the primary data. The results of the research showed that : (1) the organization commitment at The Regional Offices of The Tasikmalaya Regency was very good; (2) success of performance based budgeting at The Regional Offices of The Tasikmalaya Regency was good; (3) The organization commitment has a significance influence to success of performance based budgeting. Keyword : the organization commitment, success of performance based budgeting.
LATAR BELAKANG Pengelolaan keuangan Negara dan daerah di Kabupaten Tasikmalaya hingga saat ini masih menjadi kendala. Badan Koordinasi Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran menyebutkan bahwa pada tahun 2013, kerugian Kabupaten Tasikmalaya akibat bentuk kasus penyimpangan anggaran mencapai Rp. 18.27 milyar dengan 112 kasus, dibandingkan dengan Kota Tasikmalaya dengan temuan sebesar Rp. 7.3 milyar dengan 11 kasus. Terlihat bahwa Kabupaten Tasikmalaya masih sangat tinggi dalam bentuk kasus penyimpangan anggaran. Kemampuan pemerintah dalam mengelola APBD pun cukup rendah. Salah satu upaya mengatasi merosotnya kemampuan pemerintah adalah dengan
meningkatkan peran APBD. Untuk meningkatkan investasi, pemerintah daerah harus bisa merealisasikan belanja modal. Dan pengukuran kinerja atas pelaksanaan anggaran juga tidak terstandarisasi secara seragam. Akibatnya, penilaian keberhasilan per departemen juga tidak seragam. Di situlah arti pentingnya konsepsi anggaran terpadu, yang menekan pada optimalisasi penggunaan dana. Hal ini untuk mencapai sasaran program yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi. Konsepsi sebagaimana disebutkan di atas akan terwujud dengan baik, bila diterapkan klasifikasi anggaran berdasarkan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Reformasi sistem penyusunan penganggaran yang baik akan memberikan landasan yang kuat bagi pengambilan keputusan dan penyusunan prioritas anggaran, termasuk agregasi seluruh masukan yang akan menyumbangkan kepada keluaran dan hasil akhir. Selain melacak pengeluaran, juga perlu melaporkan pelaksanaan anggaran (baik secara financial maupun secara riil) dan memberi umpan balik informasi baru dalam proses pengambilan keputusan, penganggaran semacam itu merupakan hal-hal yang harus segera diterapkan. Dengan demikian bisa memfasilitasi tuntutan peningkatan kinerja, dalam artian dampak pembangunan kualitas pelayanan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Untuk meningkatkan disiplin anggaran dan alokasi anggaran yang efisien harus dilakukan penentuan proyeksi anggaran, tak hanya untuk tahun anggaran yang diusulkan tetapi juga untuk tahun anggaran berikutnya. Pelaksanaan anggaran berdasarkan kinerja diterapkan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem anggaran sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat, yang berkaitan dengan kebijakan, perencanaan penganggaran dan pelaksanaannya. Penerapan anggaran berbasis kinerja, merupakan bagian tidak terpisahkan dalam proses penyempurnaan manajemen keuangan, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik serta efektifitas dari pelaksanaan program dan kebijakan. Satu hal penting dalam penyempurnaan manajemen keuangan adalah adanya kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar dalam mengelola program dan kegiatan yang ada. Hal itu sangat membantu dalam penerapannya. Salah satu keunggulan dari Anggaran Berbasis Kinerja adalah merangsang partisipasi dan motivasi unit kerja melalui proses penyusunan dan penilaian anggaran yang bersifat aktual. Dengan demikian Anggaran Berbasis Kinerja dalam proses penyusunan APBD dilakukan dengan pendekatan partisipatif. Para bawahan dilibatkan dalam proses penyusunan anggaran, karena mereka memiliki kecukupan informasi untuk memprediksi masa depan secara tepat, sehingga keterlibatan mereka akan lebih memperjelas sasaran yang ingin dicapai di setiap unit kerja mereka masing-masing.
TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Komitmen Organisasi Dalam organisasi, komisi partisipan sangat penting. Hal ini sangat berpengaruh walaupun visi dan misi organisasinya terbaik. Sebaliknya, sebaik apapun partisipan organisasi, apabila diperlakukan sewenang-wenang pada batas tertentu
komitmennya akan berkurang pada organisasi. Dalam organisasi diperlukan komitmen timbal balik antara organisasi dan partisipan agar berkembang sejalan dalam upaya mencapai tujuan organisasi, hal itu dikarenakan semakin tinggi komitmen karyawan pada perusahaannya maka potensi kerja dan pendayagunannya akan optimal. Dari aspek bentuk suatu komitmen, Sri Kuntjoro (2009) menyatakan, bahwa komitmen organisasi merupakan suatu kekuatan yang bersifat afektif dan individu dalam mengidentifikasi keterlibatan dirinya ke dalam bagian organisasi. Sementara itu, Cut Zarnali (2010) dengan mendasarkan kepada hasil penelitian yang dilakukan oleh Meyer and Allen (1993), Curtis and Wright (2001), dan S.G.A. Smeenk, etal. (2006) dimana komitmen organisasional merupakan sebuah keadaan psikologi yang mengkarakteristikkan hubungan karyawan dengan organisasi atau implikasinya yang mempengaruhi apakah karyawan akan tetap bertahan dalam organisasi atau tidak, yang teridentifikasi dalam tiga komponen yaitu : komitmen efektif, komitmen kontinyu dan komitmen normatif. Sedangkan menurut Mowday, Porter, dan Steers komitmen organisasi lebih dikenal dengan pendekatan sikap terhadap organisasi. Komitmen ini memiliki dua bagian yaitu sikap dan perilaku. Yang termasuk ke dalam sikap : (1) Identifikasidengan organisasi; (2) keterlibatan dengan peranan pekerjaan di organisasi tersebut; (3) kehangatan, afeksi dan loyalitas terhadap organisasi. Sedangkan yang termasuk ke dalam kehendak untuk bertingkah laku, adalah : (1) kesediaan untuk menampilkan usaha; (2) keinginan tetap dalam organisasi (Steers, 1985:50)
ANGGARAN BERBASIS KINERJA Berdasarkan Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja Revisi Deputi IV BPKP Tahun 2005 dalam menyusun anggaran berbasis kinerja perlu diperhatikan prinsip-prinsip penganggaran, aktivitas utama dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, peranan legislatif, siklus perencanaan anggaran daerah, struktur APBD dan penggunaan analisis standar belanja. Menurut (Marc and Jim, 2005) ABK dapat diartikan sebagai prosedur atau mekanisme untuk memperkuat keterkaitan antara dana yang diberikan kepada instansi/lembaga pemerintah dengan hasil, melalui pengalokasian anggaran yang didasarkan pada informasi ‘formal’ tentang kinerja. Informasi kinerja ‘formal’ mencakup informasi mengenai ukuran kinerja, ukuran biaya untuk masing-masing kelompok output, dan outcame dan penilaian atas efektivitas dan efisiensi belanja melalaui berbagai alat analisis. Mardiasmo (2002:84) mendefinisikan anggaran berbasis kinerja yaitu anggaran dengan pendekatan kinerja mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematik dan rasional dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip-Prinsip Penganggaran Berbasis Kinerja Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja 1. Transparansi dan akuntabilitas anggaran
APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh dari masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat. 2. Disiplin anggaran Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek yang belum atau tidak tersedia anggarannya dalam APBD atau perubahan APBD. 3. Keadilan anggaran Pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan karena pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat. 4. Efisiensi dan efektivitas anggaran Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggung jawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan untuk kepentingan masyarakat.
5. Disusun dengan pendekatan kinerja APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output/outcome) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang ditetapkan. Selain prinsip-prinsip secara umum seperti apa yang telah diuraikan di atas, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengamanatkan perubahan-perubahan kunci tentang penganggaran sebagai berikut: 1.
Penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah.
Pendekatan dengan perspektif jangka menengah memberikan kerangka yang menyeluruh, meningkatkan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran, mengembangkan disiplin fiskal, mengarahkan alokasi sumber daya agar lebih rasional dan strategis, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan pemberian pelayanan yang optimal dan lebih efisien. 2.
Penerapan anggaran secara terpadu
Dengan pendekatan ini, semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara terpadu, termasuk
mengintegrasikan
anggaran
belanja
rutin
dan
anggaran
belanja
pembangunan. Hal tersebut merupakan tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang untuk membawa penganggaran menjadi lebih transparan, dan memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang berorientasi kinerja.
3.
Penerapan penganggaran berdasarkan kinerja.
Pendekatan ini memperjelas tujuan dan indikator kinerja sebagai bagian dari pengembangan sistem penganggaran berdasarkan kinerja. Hal ini akan mendukung perbaikan efisiensi dan efektifitas dalam pemanfaatan sumber daya dan memperkuat proses pengambilan keputusan tentang kebijakan dalam kerangka jangka menengah. Aktivitas Utama dalam Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Aktivitas Utama dalam Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja adalah mendapatkan data kuantitatif dan membuat keputusan penganggarannya. Proses mendapatkan data kuantitatif bertujuan untuk memperoleh informasi dan pengertian tentang berbagai program yang menghasilkan output dan outcome yang diharapkan. Sedangkan proses pengambilan keputusannya melibatkan setiap level dari manajemen pemerintahan. Pemilihan dan prioritas program yang akan dianggarkan tersebut akan sangat tergantung pada data tentang target kinerja yang diharapkan dapat dicapai. Peranan Legislatif dalam Penyusunan Anggaran Alokasi anggaran setiap program di masing-masing unit kerja pada akhirnya sangat dipengaruhi oleh kesepakatan antara legislatif dan eksekutif. Prioritas dan pilihan pengalokasian anggaran pada tiap unit kerja dihasilkan setelah melalui koordinasi diantara bagian dalam lembaga legislatif dan eksekutif. Dalam usaha mencapai kesepakatan, seringkali keterkaitan antara kinerja dan alokasi anggaran menjadi fleksibel dan longgar namun dengan adanya analisa standar belanja, alokasi anggaran menjadi lebih rasional. Berdasarkan kesepakatan tersebut pada akhirnya akan ditetapkanlah Perda APBD.
Siklus Perencanaan Anggaran Daerah Perencanaan anggaran daerah secara keseluruhan yang mencakup penyusunan kebijakan umum APBD sampai dengan disusunnya rancangan APBD terdiri dari beberapa tahapan proses perencanaan anggaran daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 serta Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004, tahapan tersebut adalah sebagai berikut: 1.
Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran
berikutnya sebagai landasan penyusunan rancangan APBD paling lambat pada pertengahan bulan Juni tahun berjalan. Kebijakan umum APBD tersebut berpedoman pada RKPD. Proses penyusunan RKPD tersebut dilakukan antara lain dengan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan yang selain diikuti oleh unsur-unsur pemerintahan juga mengikutsertakan dan atau menyerap aspirasi masyarakat terkait antara lain asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pemuka adat, pemuka agama, dan kalangan dunia usaha. 2.
DPRD kemudian membahas kebijakan umum APBD yang disampaikan oleh
pemerintah daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahunan anggaran berikutnya. 3.
Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD
pemerintah daerah bersama DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD. 4.
Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun RKA-SKPD tahun
berikutnya dengan mengacu pada prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD.
5.
RKA-SKPD tersebut kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas
dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. 6.
Hasil pembahasan RKA-SKPD disampaikan kepada pejabat pengelola
keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan perda tentang APBD tahun berikutnya. 7.
Pemerintah daearah meng ajukan rancangan perda tentang APBD disertai
dengan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktoberb tahun sebelumnya. 8.
Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai rancangan perda tentang APBD
dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Tahapan Penganggaran di atas dapat diringkas dalam bagan seperti di bawah ini : Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kebijakan Umum APBD
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD)
Rancangan Perda APBD
Perda APBD Gambar : Proses Penyusunan Rancangan APBD
METODE PENELITIAN Operasionalisasi Variabel Penelitian 1. Variabel Independen : Komitmen Organisasi 2. Variabel Dependen : Keberhasilan Anggaran Berbasis Kinerja Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel Subjek yang diambil dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas dan Bagian Keuangan di Dinas Kabupaten Tasikmalaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan survei. Metode deskriptif adalah mengumpulkan data, menganalisis secara kritis atas data-data tersebut dan menyimpulkannya berdasarkan fakta-fakta pada masa penelitian berlangsung atau pada masa sekarang. (Sugiama 2008:37). Survei yaitu penelitian dengan cara mengajukan pertanyaan kepada orangorang atau subjek dan merekam jawaban tersebut untuk kemudian dianalisis secara kritis. Berdasarkan perspektif dimensi/ horizon waktu, penelitian ini menggunakan jenis penelitian Cross sectional yaitu, tipe studi satu tahap yang datanya berupa beberapa subjek pada waktu tertentu. Studi cross sectional berbeda dengan studi time series yang menekankan pada data penelitian berupa data rentetan waktu (Nur Indriantoro dan Bambang Sutomo, 2002:95). Jenis data yang digunakan dalam penelitian meliputi dua jenis data :
1). Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Sumber asli dan dikumpulkan secara khusus guna menjawab pertanyaan penelitian yang bersangkutan (Sugiama, 2008:20). 2). Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak ketiga (selain Dinas di wilayah pemerintah Kabupaten Tasikmalaya), dengan kata lain data sekunder adalah interpretasi dari data primer yang sumbernya antara lain buku teks, jurnal, buku pegangan, majalah, artikel surat kabar serta sumber sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. Data sekunder umumnya diperlukan sebagai bahan rujukan (Sugiama, 2008:21). Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah metode pengambilan sampel nonprobability sampling dengan pendekatan purposive sampling (sampling bertujuan), yakni dengan mengambil Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebagai sampel dalam penelitian ini. Cara pengambilan sampel ini semua elemen populasi belum tentu memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel (Husein Umar, 2002:139). Cara ini sering disebut sebagai pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan karena dalam pelaksanaan penelitian menggunakan pertimbangan tertentu, adapun yang menjadi dasar bagi penulis dalam penentuan sampel penelitian yaitu 1) Dinas merupakan organisasi perangkat daerah yang dibantu oleh Unit Pelaksana Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana operasional dinas dan unsur pelaksana otonomi daerah.
2) Dinas merupakan suatu entitas akuntansi pemerintah daerah yang didasarkan pada pengertian bahwa pengukuran kinerja akan lebih tepat jika dilakukan atas suatu fungsi. Dalam struktur pemerintah daerah, dinas merupakan suatu unit kerja yang paling mendekati gambaran suatu fungsi pemerintah daerah.
3) Dinas merupakan lembaga pelayanan masyarakat yang senantiasa dapat melayani setiap kebutuhan masyarakat, salah satunya melayani penelitian yang dilakukan oleh peneliti, beda halnya dengan kantor, kecamatan, badan, yang mempunyai daerah dan lingkungan kerja tersendiri. 4) Dinas merupakan perangkat daerah yang berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 13 (1) dan 14 (1) dalam memperhatikan pelayanan publik, yang menyusun urusan wajib yang terdiri dari : a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan. b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteramaan masyarakat. d. Penyediaan sarana dan prasarana umum. e. Penanganan bidang kesehatan. f.
Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial.
g. Penanggulangan masalah sosial. h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan. HASIL PENELITIAN Komitmen Organisasi pada Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Variabel komitmen organisasi adalah variabel independen dimana kuesioner sesuai indikator penelitian, dikembangkan pertanyaan sebanyak 12 item pertanyaan. Hasil pengujian validitas, sebagaimana dapat dilihat pada lampiran, menunjukkan bahwa nilai r untuk setiap item pertanyaan adalah sebagai berikut : Tabel : Hasil Pengujian Validitas Skor Jawaban Variabel Komitmen Organisasi Item Pertanyaan
R hitung
R tabel
Kesimpulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.698 0.577 0.841 0.738 0.832 0.812 0.619 0.573 0.600 0.634 0.759 0.558
0.532 0.532 0.532 0.532 0.532 0.532 0.532 0.532 0.532 0.532 0.532 0.532
Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
r Tertinggi
0.841
r Terendah
0.573
Sumber : Lampiran, hasil pengolahan computer SPSS ver 16.00 Dari hasil tersebut, semua item pertanyaan valid semua dan dilanjutkan dalam pengelolahan selanjutnya. Sedangkan hasil pengujian reliabilitas kuesioner variabel Komitmen Organisasi menunjukkan bahwa sebagai berikut : Variabel r Alpha r Pembanding X 0.919 0.70 Sumber : Lampiran, hasil pengolahan computer SPSS ver 16.00
Kesimpulan Reliable
Dari hasil tersebut, semua item pertanyaan untuk variabel Komitmen Organisasi ternyata valid dan reliable. Variabel Keberhasilan Anggaran Berbasis Kinerja Variabel Keberhasilan Anggaran Berbasis Kinerja adalah variabel antara, dimana dalam kuesioner sesuai indikator penelitian, dikembangkan pertanyaan sebanyak 15 item pertanyaan. Hasil pengujian validitas, sebagaiman dapat dilihat pada lampiran, menunjukkan bahwa nilai r untuk setiap item pertanyaan adalah sebagai berikut : Tabel : Hasil Pengujian Validitas Skor Jawaban Variabel Keberhasilan Anggaran Berbasis Kinerja
r Tertinggi
0.717
r Terendah
0.542
Sumber : Lampiran, hasil pengolahan computer SPSS ver 16.00 Sedangkan hasil pengujian reliabilitas kuesioner variabel Keberhasilan Anggaran Berbasis Kinerja menunjukkan bahwa sebagai berikut : Variabel r Alpha r Pembanding Y 0..922 0.70 Sumber : Lampiran, hasil Pengolahan computer SPSS ver 16.00
Kesimpulan Reliable
Item pertanyaan untuk variabel Keberhasilan Anggaran Berbasis Kinerja ternyata valid dan reliable. Pengujian Hipotesis Berdasarkan hipotesis yang penulis paparkan menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan anggaran berbasis kinerja, karena itu hipotesis penelitian ditetapkan sebagai berikut : Item Pertanyaan
R hitung
R tabel
Kesimpulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0.703 0.621 0.712 0.597 0.601 0.705 0.652 0.542 0.551 0.607 0.702 0.579 0.895 0.717 0.608
0.532 0.532 0.532 0.532 0.532 0.532 0.532 0.532 0.532 0.532 0.532 0.532 0.532 0.532 0.532
Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Ho : = 0
: Komitmen organisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan anggaran berbasis kinerja.
Hi : ≠ 0
: Komitmen organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan anggaran berbasis kinerja.
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji dua pihak (two side test) dengan alpha (α) 0.05 dan tingkat kepercayaan (convidence level) 0.94. kesimpulan yang diperoleh dari hasil ini adalah (Hi) diterima karena nilai signifikansi yang diperoleh (0.00) lebih kecil dibandingkan dengan tingkat signifikansi yang dipersyaratkan yaitu ≤ 0.05, dengan demikian hipotesis bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Keberhasilan Anggaran Berbasis Kinerja (Hi) dapat diterima. Besarnya Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Keberhasilan Anggaran Berbasis Kinerja Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka untuk mengetahui pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Keberhasilan Anggaran Berbasis Kinerja, penulis menggunakan Program SPSS ver 16.00 dan dari hasil pengolahan SPSS diperoleh nilai r2 ( r square) adalah sebesar 0.884 atau 88.4% artinya bahwa hanya sebesar 88.4% Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Keberhasilan Anggaran Berbasis Kinerja dan sisanya 11.6% dipengaruhi oleh faktor lain. Dimana faktor lain ini disebabkan oleh faktor budaya dan faktor politik yang ada dalam lingkungan organisasi pemerintahan. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pengaruh komitmen organisasi terhadap keberhasilan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Komitmen organisasi yang telah dicapai di Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya
dengan menggunakan indikator diantaranya rasa identifikasi (kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi), keterlibatan (kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi kepentingan organisasi), dan loyalitas (keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi/dinas yang bersangkutan) menunjukkan kondisi yang sangat baik, meskipun masih terdapat kondisi yang belum optimal seperti kesediannya dalam menerima tanggung jawab lebih dari biasanya demi kepentingan organisasi/dinas masih tidak baik karena pegawai tidak sepenuhnya menerima sebuah tanggung jawab yang diluar dari kedudukannya di organisasi/dinas 2. Keberhasilan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya
yang telah dicapai dengan menggunakan indikator perencanaan strategis, penetapan perencanaan target kinerja, dan kesesuaian program/kegiatan dengan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan pemerintah menunjukkan kondisi yang baik, meskipun masih terdapat kondisi yang belum optimal, yakni kesulitan dalam menyesuaikan setiap program/kegiatan yang dibuat dengan Standar Pelayanan Minimal terhadap rangsangan rasionalisasi kepegawaian pemerintah daerah dan kesulitan dalam menetapkan rencana target yang sesuai konsep ekonomi yang efektif dan efisien.
3.
Dari hasil pengujian hipotesis pada tingkat keyakinan 94%, diperoleh bahwa pengaruh komitmen organisasi terhadap keberhasilan anggaran berbasis kinerja di Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya mempunyai pengaruh yang signifikan dengan tingkat hubungan yang sangat kuat. Sehingga faktor pemicu keberhasilan anggaran berbasis kinerja diantaranya dipengaruhi oleh komitmen organisasi. Adapun terdapat faktor lainnya yang dapat mempengaruhi perubahan-perubahan implementasi anggaran berbasis kinerja. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi implementasi anggaran berbasis kinerja diantaranya gaya kepemimpinan, motivasi kerja, etika kerja, dan pengendalian intern.
Saran Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan yang telah dikemukakan di atas, penulis mencoba memberikan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan Dinas yang berada di Kabupaten Tasikmalaya maupun pada peneliti selanjutnya, adapun saran tersebut adalah sebagai berikut : 1.
Kemungkinan adanya faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan anggaran berbasis kinerja yaitu, aspek budaya dan politik yang ada di dalam lingkungan organisasi pemerintahan. Maka Dinas seharusnya melakukan suatu sikap keterbukaan organisasi pada perubahan untuk melihat perbedaan pengaruh aspek rasional dan aspek politis serta budaya dalam keberhasilan anggaran berbasis kinerja. Karena komitmen organisasi yang mempengaruhi keberhasilan anggaran berbasis kinerja dipengaruhi pula oleh nilai-nilai budaya yang ada di dalam suatu pemerintah sehingga budaya tersebut akan mampu membentuk
suatu sistem yang dapat dipercaya dan mampu menaikkan komitmen organisasi yang terlibat terhadap keberhasilan anggaran berbasis kinerja. Sehingga komitmen organisasi akan 100% berpengaruh terhadap keberhasilan anggaran berbasis kinerja. 2.
Menambah jumlah variabel independen yang diteliti sehingga akan ditemukan variabel lainnya yang mempengaruhi keberhasilan anggaran berbasis kinerja yang lebih besar.
DAFTAR PUSTAKA Abdul Halim. 2002. Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Akuntansi Dan Pengendalian Keuangan Daerah. Yogyakarta: AMP YKPN. Ari Eko Widyantoro. 2009. Implementasi Performance Based Budgeting Sebuah Kajian Fenomenologis. Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Dipublikasikan. Bachrul Elmi. 2002. Keuangan Pemerintah Daerah Otonom Di Indonesia. Jakarta. Universitas Indonesia. Dadang Badruzaman. 2010. Pengaruh Pelaksanaan Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi. Tidak Dipublikasikan. Dani Ramdani. 2009. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran. Tidak Dipublikasikan. Darlis, Edfan. 2002. Pengaruh Budaya Paternalistik Terhadap Kefektifan Partisipasi Anggaran Dalam Meningkatkan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Provinsi Riau Dan Pemerintah Kabupaten Riau. Lembaga Penelitian Universitas Riau. Gima Sugiama. 2008. Metode Penelitian Bisnis Dan Manajemen. Bandung: Guardaya Intimarta.
Husein Umar. 2002. Metode Riset Bisnis. Jakarta. Gramedia Ismadi Ananda, 2007, “Budaya Kerja PNS Bermasalah?”, Madina (Masyarakat Dinamis Nasionalis), 3-9 September 2007. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Tasikmalaya. 2009. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI. Nina Widiawati. 2009. Pengaruh Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran. Tidak Dipublikasikan. Nur Indrianto dan Bambang Sutomo. 2002. Methode Penelitian Bisnis untuk Manajemen dan Akuntansi. BPFE Jogjakarta. Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Revisi. 2005. Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah 3. Rina Silvi Yanti. 2008. Pengaruh Komitmen Organisasi, Skema Insentif Moneter, Dan Penganggaran Partisipatif Terhadap Kinerja Manajer. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran. Tidak Dipublikasikan. Robbins dan Judge. 2007. Perilaku Organisasi. Jakarta. Salemba Empat. Rosidi. 2000. Partisipasi Dalam Penganggaran Dan Prestasi Manajer ; Pengaruh Komitmen Organisasi dan Informasi Job Relevansi. Jurnal Ekonomi dan Manajemen. Vol 1, Juni 2000. Hal 1 – 13. Sekaran, Uma. 2006. Research Methods For Business. Jakarta: Salemba Empat. Shinta Rina Rachmawati. 2009. Pengaruh Komitmen Organisasi, Motivasi Kerja, Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Bidang Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dipublikasikan.
Sjafri Mangkuprawira. 2009. Membangun Etika Kerja. http://ronawajah.wordpress.com Sopiah. 2008. Perilaku Organisasional. Yogyakarta. ANDI. Sri Rahayu. 2007. Studi Fenomenologis terhadap Proses Penyusunan Anggaran Daerah Bukti Empiris dari Satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Jambi. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi (SNA) X. Sugiyono. 2007. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.
Zainuddin Sri Kuntjoro. 2009. Komitmen Organisasi. www.pasamankab.go.id. Peraturan dan Undang-undang Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun Pertanggingjawaban Keuangan Daerah.
2000
tentang
Pengelolaan
dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
