PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN. (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tasikmalaya) ANJAR BADIAR

PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tasikmalaya) ANJAR BADIAR 113403125 [email protected] Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Jalan Siliwangi No. 24 PO.BOX 164 Tasikmalaya 46115 Website http://unsil.ac.id

ABSTRACT

The object this research to know (1) Influence of Intergovernmental to Capital Expenditure (2) Influence of Intergovernmental Transfer with partial to Government Financial Performance, (3) Influence of Capital Expenditure with partial to Government Financial Performance (4) Influence of Intergovernmental Transfer andCapital Expenditure with simultaneous to Government Financial Performance. The method used in this research is descriptive method by using a case study approach. Data was collected through primary data is data obtained directly from the subject of study in this regard Organizer Finances and Commodity Expenditure Office of the Agency in the city of Tasikmalaya and secondary data is data obtained from other research literature. The results showed that: (1) Intergovernmental Transfer Influence to Capital Expenditure, (2) Intergovernmental Transfer significantly Influence to Government Financial Performance. (3) Capital Expenditure significantly affect to Government Financial Performance (4) Intergovernmental Transfer and Capital Expenditure significantly influence to Government Financial Performance.

Keywoard: Intergovernmental Transfer, Capital Expenditure, Government Financial Performance. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal, (2) Pengaruh Dana Perimbangan secara parsial terhadap Kinerja Keuangan (3) Pengaruh Belanja Modal secara parsial tehadap Kinerja Keuangan, (4) Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal secara simultan terhadap Kinerja Keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan mengunakan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Barang Daerah Kota Tasikmalaya dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari peneltian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) Dana perimbangan Berpengaruh terhadap Belanja Modal, (2) Dana Perimbangan berpengaruh siginifikan terhadap Kinerja Keuangan, (3) Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan, (4) Dana Perimbangan dan Belanja Modal berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kinerja Keuangan.

Kata kunci: Dana Perimbangan, Belanja Modal, Kinerja Keuangan

PENDAHULUAN Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan mengeluarkan UU No.12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memberikan hak dan kewajiban kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kota Tasikmalaya merupakan salah satu kota yang telah menerapkan otonomi daerah dengan landasan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan prinsip-prinsip pemberian Otonomi Daerah dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yaitu Penyelengaraan Otonomi Daerah yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Pasal 4 No.105 Tahun 2000 yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan atas keadilan dan kepatuhan. Apabila pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka tentunya akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah itu sendiri. Namun pada kenyataannya, berdasarkan hasil laporan keuangan Kota Tasikmalaya bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah Kota Tasikmalaya masih kurang baik, sebagaimana yang dirilis oleh Menteri Dalam Negeri, mencerminkan lemahnya aparatur pemerintahan Kota Tasikmalaya dalam mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Cerminan lemahnya keuangan daerah juga menjadi indikator besarnya potensi terjadinya korupsi dalam proses pengelolaannya. Tidak hanya pengelolaan keuangan yang kurang baik, hingga saat ini Pemerintah Kota Tasikmalaya belum pernah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari

Badan

Pemeriksa

Keuangan

(BPK)

RI

dalam

aspek

pengelolaan

dan

pertanggungjawaban keuangan daerah, tentunya hal ini mencerminkan bahwa sistem manajamen pengelolaan keuangan Kota Tasikmalaya masih kurang baik. Berdasarkan temuan bukti-bukti tersebut, jelas terlihat bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah masih kurang baik. Salah satu instrumen untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan melakukan analisa rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan disahkan.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk propinsi maupun Kabupaten dan Kota. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diawali dengan membuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditunjukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 14, belanja daerah adalah semua kewajiban yang diakuai sebagai pengurang nilai kekayaan beresih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang kurang produktif. Penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program pelayanan publik, hal ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja Pemerintah Daerah untuk berbagai kepentingan publik. Di Pemerintah Kota Tasikmalaya alokasi belanja modal disesuaikan dengan kebutuhan tiap tahunnya, tidak ada patokan tersendiri dan alokasi sudah ditentukan sesuai dengan permintaan yang tercantum di APBD. Dana Perimbangan juga merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap sturktur APBD. Dalam UU No.33 Tahun 2004 disebutkan Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan

potensi,

kondisi,

dan kebutuhan daerah,

serta

besaran pendanaan

penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Di Pemerintah Kota Tasikmalaya dana perimbangan ini dialokasikan pada tiga bagian yaitu Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Pada Dana Alokasi Umum lebih diutamakan pada Belanja Pegawai dan Belanja Pembangunan, sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil sudah diatur sesuai ketentuan.

Tinjauan Pustaka Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, dana perimbangan adalah dana yang

bersumber dari

APBN

yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah pengembangan ekonomi lokal. Belanja Modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. (Abdul Halim 2004:72). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 tahun 2005 Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundangundangan selama satu periode anggaran. METODE PENELITIAN Penelitian ini dilakuan di Pemerintah Kota Tasikmalaya, Badan Pengelola Keuangan dan Belanja Daerah dengan objek penelitiannya adalah Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan. Visi Misi Kota Tasikmalaya Visi Kota Tasikmalaya adalah dengan berlandaskan Iman dan Taqwa, mewujudkan kemandirian ekonomi yang berdaya saing menuju masyarakat madani. Misi dari Kota Tasikmalaya adalah tugas yang diemban Pemerintah Kota Tasikmalaya meliputi : a. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah dan menciptakan peningkatan ketaatan dan kesalehan sosial masyarakat. b. Meningkatkan dan menyediakan infrastruktur dan suprastruktur pertumbuhan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat yang berwawasan lingkungan. c. Meningkatkan dan menyediakan infrastruktur dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan pengembangan budaya lokal . Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 Tentang RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 140.)

Teknik Analisis Data Teknik yang digunakan adalah analisis jalur (path analysis), tujuan digunakan analisis jalur (path analysis) adalah untuk mengetahui pengaruh seperangkat variabel X (independent variable) dan untuk mengetahui antara variabel X. Dalam analisis jalur ini dapat dilihat pengaruh dari setiap variabel secara bersama-sama. Pengujian Hipotesis Hipotesis yang digunakan adalah : a. Secara Simultan Ho : ρYX1X2 = 0

Dana Perimbangan dan Belanja Modal secara simultan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

Ha :ρYX1X2 ≠ 0

Dana Perimbangan dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

b. Secara Parsial Ho :ρYX1X2 = 0

Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Ha :ρYX1X2 ≠ 0 Ho :ρYX1X2 = 0

Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dana Perimbangan secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

Ha :ρYX1X2 ≠ 0

Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

Ho :ρYX1X2 = 0

Belanja Modal secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

Ha :ρYX1X2 ≠ 0

Belanja Modal secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

1. Tingkat signifikasi yang digunakan adalah 95% (α = 0,05) yang merupakan tingkat signifikasi yang sering digunakan dalam ilmu sosial yang menunjukkan ketiga variabel mempunyai korelasi cukup nyata. Dimana metode pengujian yang digunakan adalah pengujian dua arah 2. Uji signifikasi Untuk menguji signifikasi dilakukan dua pengujia dua arah, yaitu : a. Secara parsial menggunakan uji t b. Secara simultan menggunakan uji F 3. Kaidah keputusan a. Secara parsial Terima Ho jika Tolak Ho jika

⁄

⁄ ⁄

⁄

b. Secara simultan Terima Ho jika : F hitung ≤ F tabel Tolak Ho jika : F hitung > F tabel 4. Penarikan kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis akan melaksanakan analisa secara kuantitatif. Dari hasil tersebut akan ditarik kesimpulan, apakah hipotesis yang telah ditetapkan itu diterima atau ditolak. PEMBAHASAN Kinerja Keuangan Kota Tasikmalaya Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2014 ( dalam rupiah ) No

Tahun

Dana Perimbangan

Dana Perimbangan

Kinerja Keuangan

1

2007

433.596.439.000

117.482.792.000

0,15

2

2008

482.059.381.000

121.203.954.000

0,15

3

2009

507.846.735.000

129.858.495.000

0,15

4

2010

514.504.191.000

139.678.171.000

0,17

5

2011

573.938.877.000

131.384.647.000

0,18

6

2012

684.929.857.049

147.007.551.852

0,22

7

2013

740.274.727.910

276.622.568.439

0,24

8

2014

823.835.597.404

332.191.368.604,50

0,25

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Belanja Daerah Dana Perimbangan di Pemerintah Kota Tasikmalaya cukup besar. Pemberian dana alokasi umum lebih besar daripada dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak, serta dana alokasi khusus. Pemberian Dana Perimbangan yang terjadi peningkatan cukup tajam pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp 110.990.980.049,00 dari tahun sebelumnya pada tahun 2011. Pendapatan daerah ini bisa memberikan kontribusi yang besar untuk membiayai program pemerintah, salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah. Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005, bahwa semakin besar PAD maka Dana Perimbangan yang akan diberikan relatif kecil, dan sebaliknya apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil maka Dana Perimbangan yang akan diberikan relatif besar.

Belanja Modal pada Pemerintahan Kota Tasikmalaya dari tahun 2007 sampai dengan 2014 senantiasa mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan yang cukup tajam yaitu sebesar Rp 129.615.016.587,00 dan terjadi penurunan sebesar Rp. 8.293.524.000,00 pada tahun tahun 2011 hal ini disebabkan karena alokasi untuk belanja modal menurun, akan tetapi pada tahun berikutnya bisa meningkat kembali. Besaran Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Pemerintahan Kota Tasikmalaya dari tahun 2007 sampai dengan 2014 senantiasa mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 terjadi peningkatan yang cukup tajam pada pendapatan asli daerah yaitu sebesar Rp 43.167.898.055,00 dan dana perimbangan sendiri mengalami peningkatan pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 110.990.980.049,00. Pada pengukuran kinerja keuangan pada Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan menggunakan analisis rasio kemandirian yang sudah dijelaskan sebelumnya, dari tahun ke tahun kinerja keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya senantiasa mengalami peningkatan pengukuran kinerja keuangan. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pengaruh dana perimbangan terhadap belanja modal dapat dilihat dari indikator yang digunakan. Untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan terhadap belanja modal, maka dilakukan uji statistik dengan mengunakan SPSS versi 16.0 (Tabel Coefficients) pada lampiran, diperoleh nilai untuk variabel X1 (Dana Perimbangan) terhadap variabel X2 (Belanja Modal) bahwa nilai koefisien kolerasi sebesar 0,577 yang berarti bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal Pemerintah Kota Tasikmalaya. Sedangkan nilai koefisien determinasi adalah sebesar 0,332 (0,577)2 menunjukan bahwa besarnya pengaruh dana perimbangan terhadap belanja modal adalah sebesar 32,8%. Artinya 32,8% variabilitas variabel dana perimbangan dipengaruhi oleh belanja modal. Pengaruh variabel lainnya (faktor residu) terhadap belanja modal selain dana perimbangan adalah sebesar 0,81 yaitu pendapatan asli daerah dan pendapatan lain-lain yang sah. Sedangkan untuk menguji signifikasi dana perimbangan terhadap belanja modal, maka dapat digunakan uji t dimana berdasarkan program SPSS yang terdapat dalam tabel coefficients, diperoleh nilai thitung sebesar 4,723 kemudian thitung ini dibandingkan dengan ttabel pada degree of freedom (df) n-1 = 7 dan  = 0,05 diperoleh nilai ttabel sebesar 1,895. Ternyata thitung lebih kecil dari ttabel (1,732 < 1,895) atau dengan melihat tingkat signifikan pada kolom sig. diperoleh 0,134 nilai tersebut kurang dari nilai  (0,05). Dikarenakan thitung < ttabel dan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka kaidah keputusannya adalah hipotesis nol (Ho) diterima. Artinya dana perimbangan berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal. Pengaruh Dana Perimbangan Secara Parsial Terhadap Kinerja Keuangan Pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan dapat dilihat dari indikator yang digunakan. Untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan secara parsial terhadap

kinerja keuangan, maka dilakukan uji statistik dengan mengunakan SPSS versi 16.0 (Tabel Coefficients) pada lampiran, diperoleh nilai secara parsial untuk variabel X1 (Dana Perimbangan) terhadap variabel Y (Kinerja Keuangan) bahwa nilai koefisien kolerasi sebesar 0,574 yang berarti bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Sedangkan nilai koefisien determinasi adalah sebesar 0,329 (-0,574)2 menunjukan bahwa besarnya pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan adalah sebesar 32,9%. Artinya 32,9% variabilitas variabel dana perimbangan dipengaruhi secara parsial oleh kinerja keuangan. Sedangkan untuk menguji signifikasi dana perimbangan terhadap kinerja keuangan, maka dapat digunakan uji t dimana berdasarkan program SPSS yang terdapat dalam tabel coefficients, diperoleh nilai thitung sebesar -4,009 kemudian thitung ini dibandingkan dengan ttabel pada degree of freedom (df) n-2 = 6 dan  = 0,05 diperoleh nilai ttabel sebesar 2,447. Ternyata thitung lebih besar dari ttabel (3.426 > 2,447) atau dengan melihat tingkat signifikan pada kolom sig. diperoleh 0,019 nilai tersebut kurang dari nilai  (0,05). Dikarenakan thitung > ttabel dan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka kaidah keputusannya adalah hipotesis nol (Ho) ditolak atau Ha (hipotesis alternatif) diterima. Artinya dana perimbangan Secara Parsial Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja Keuangan. Pengaruh Belanja Modal Secara Parsial Terhadap Kinerja Keuangan Untuk melihat pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan dapat dilihat dari indikator-indikator yang mempengaruhinya. Berdasarkan pengolahan data dengan menggunakan SPSS, pengaruh Belanja Modal (X2) terhadap Kinerja Keuangan (Y) diperoleh nilai secara parsial untuk variabel X2 (Belanja Modal) terhadap Y (Kinerja Keuangan) adalah sebesar 0,497. Ini berarti antara belanja modal dengan kinerja keuangan mempunyai hubungan sebesar 49,7% . Sedangkan nilai koefisien determinasi adalah 0,247 (0.4972), menunjukan bahwa besarnya pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan adalah sebesar 24,7%. Artinya variabilitas variabel belanja modal dipengaruhi secara parsial oleh kinerja keuangan. Untuk pengujian secara parsial antara Belanja Modal (X2) terhadap kinerja keuangan (Y) dapat dilihat dari perhitungan SPSS untuk analisis jalur. Dengan kriteria penolakan Ho, jika thitung > ttabel, diperoleh thitung sebesar 2,967 dengan mengambil taraf signifikansi sebesar 5 % maka nilai ttabel 2,447. Sehingga thitung > t tabel, maka tolak Ho atau dengan kata lain bahwa Belanja Modal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal Secara Simultan Terhadap Kinerja Keuangan Pengaruh Dana Perimbangan (X1) dan Belanja Modal (X2) terhadap Kinerja Keuangan (Y), dapat dilihat dari indikator yang digunakan masing-masing variabel, dengan menggunakan analisis jalur (path analysis). Setelah melakukan penelitian dan memperoleh data-data yang diperlukan maka dilakukan pengujian hipotesis yang diajukan. Pengujian

hipotesis secara simultan tersebut menggunakan uji F, yaitu untuk menguji apakah terdapat pengaruh secara signifikan antara besarnya dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan dimana hasil dan pengolahan data melalui SPSS versi 16.0. Dari hasil perhitungan SPSS, diperoleh data mengenai R (Koefisien Kolerasi) dan R Square/ R2 (Koefisien Determinasi). Nilai R menunjukan besarnya hubungan atau kolerasi antara dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan sebesar 0,952. Ini berarti antara dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan sebesar 95,2% dengan kategori kuat (Sugiyono, 2004:216). Sedangkan nilai koefisien determinasi (R2) menunjukan besarnya pengaruh antara dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan, yaitu sebesar 0,906 atau 90,6%. Artinya 90,6% variabilitas variabel kinerja keuangan dipengaruhi secara simultan oleh variabel bebas yang dalam hal ini dana perimbangan dan belanja modal. Pengaruh variabel lainnya (faktor residu) terhadap kinerja keuangan selain dana perimbangan dan belanja modal adalah sebesar 0,30 (9,4%) yaitu pendapatan dan belanja daerah yang lainnya. Berdasarkan hasil

penelitian, kecilnya

faktor lain (faktor

residu)

yang

mempengaruhi kinerja keuangan pada Pemerintahan Kota Tasikmalaya dapat diartikan bahwa dana perimbangan dan belanja modal merupakan faktor yang mempengaruhi peningkatan atau penurunan kinerja keuangan pada Pemerintahan Kota Tasikmalaya. Untuk menguji hipotesis, maka dilakukan pengolahan atas data hasil penelitian. Dengan kriteria penolakan Ho, jika Fhitung > Ftabel, di peroleh nilai Fhitung sebesar 24,212. Dengan mengambil taraf signifikan  sebesar 5 %, maka dari tabel distribusi F- Snedecor diperoleh F  ;k ; (n-k-1) = 8 -2-1 adalah sebesar 5,79 atau cukup melihat sig F yaitu 0.003 yang artinya dengan  lebih kecil dari 5 %, Artinya dana perimbangan dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Tabel 4.4 Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung antara Variabel Penelitian

No

Pengaruh Langsung

1.

( = 0,3294

)

PengaruhTidak Langsung ( (

) )

Total Pengaruh X1 Y = 0,6586

= 0,3292 2. 3

( ) = 0,2470 Total Pengaruh X1 dan X2 Y secara simultan

X2 Y = 0,2470 0,906

4

Pengaruh Luar 1- 0,906

0,094

5

Total

1

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa pengaruh langsung antara dana perimbangan terhadap kinerja keuangan adalah sebesar 32,9 %, dan untuk pengaruh langsung antara belanja modal dan kinerja keuangan adalah sebesar 24,7 %. Total pengaruh

dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan adalah sebesar 90,6 % dan untuk pengaruh dari luar sebesar 9,4 %.

PENUTUP Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan berdasarkan datadata yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Barang Daerah Kota Tasikmalaya, BPKBD Kota Tasikmalaya mengenai Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal Tehadap Kinerja Keuangan daerah tahun 2007-2014, maka dapat dibuat simpulan sebagai berikut : 1.

Dana Perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal di Pemerintah Kota

Tasikmalaya hali ini disebabkan dana perimbangan memiliki porsi khusus untuk pos belanja daerah salah satunya belanja modal yaitu dengan tujuan unuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang menunjang fasilitas masyarakat di Kota Tasikmalaya. 2. a. Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan di Pemerintah Kota Tasikmalaya hal ini disebabkan Dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil pajak dan bukan pajak serta DAU, dan DAK merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. b. Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah di Pemerintah Kota Tasikmalaya. Belanja Modal Pemerintah Kota Tasikmalaya mempunyai nilai positif yang dapat meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya, artinya keseluruhan komponen Belanja Modal mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah yang sangat dituntut bahwa pembelanjaan setiap daerah dapat membiayai sendiri. 3. Dana Perimbangan dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan di pemerintah Kota Tasikmalaya, dengan demikian semakin besarnya dana perimbangan dan belanja modal mampu memberikan peningkatan yang cukup besar terhadap kinerja keuangan.

DAFTAR PUSTAKA Abdul Halim. 2002. Akuntansi Dan Pengendalian Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. _____________ 2002. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. _____________. Akuntansi Sektor Publik. Edisi 3. Penerbit Salemba Empat. Azhar, Muhammad Karya Satya. 2008. Analisa Kinerja Keuangan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah. Tesis Pascasarjana Universitas Sumatera Azzumar, Mochamad Rizky. 2011. Pengaruh Dana Perimbangan, Investasi Swata, Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Era Desentralisasi Fiskal Tahun 20052009. Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Dipenogoro. Semarang. Bastian, I. 2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Yogyakarta: BPFE. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga. Florida, A., 2007. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Darah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara. Tesis. Akuntansi, Fakultas Ekonomi Sumatera Utara, Medan. ( http://repository.usu.ac.id/ handle/123456 789/4027, diakses tanggal 10 Maret 2014). Handra, Hefrizal dan Maryati, Sri. 2009. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bukan Pajak Pemerintah Propinsi Sumatra Barat. Konferensi Penelitian Keuangan Sektor Publik II Badan Litbang Departemen Dalam Negeri. Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi. Mohammad Nazir. 2005. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia Mulyadi. 2001. Akuntansi Manajemen : Konsep, Manfaat dan Rekayasa. Edisi Ketiga Jakarta. Salemba Empat. Nasution. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara. Skripsi Universitas Syiah Kuala. Peraturan Pemerintah No. 24. 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Pustaka Yudistisia. Rahim, S., 2008. Analisis Strategi Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Takalar. Isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/3206701711.pdf Pramono, J. 2012. Analisis Rasio keuangan untuk menilai kinerja Keuangan pemerintah Daerah. Nugroho, Fajar. 2012 Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel intervening. Hamara, Krisna Dwipayana. 2014. Pengaruh Dana perimbangan dan pendapatan Asli daerah terhadap kinerja keuangan. Al Qadar Azis. 2014. Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap kinerja keuangan. Adi, Priyo Hari. 2007. Pengaruh dana Alokasi umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli daerah terhadap pendapatan perkapita.

Sumarjo, Hendro. 2010. Pengaruh karakteristik Pemerintah daerah terhadap Kinerja Keuangan pemerintah Daerah. Wan Vidi Rukmana.2013. Pengaruh Pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan. E. Julitawati. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Lindri, NI luh. 2015. Pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuanganan dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel intervening. Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah republik Indonesia nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi. Bandung: Ghali Indonesia. Sugiyono. 2011 . Statistika Untuk Penelitian. Bandung: CV. Alfabeta. ________. 2003 . Metode Penelitian Bisnis. Bandung: CV. Alfabeta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Departemen Dalam negeri Republik Indonesia, Jakarta 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Pendapatan Asli Daerah. Departemen Dalam negeri Republik Indonesia, Jakarta 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Dana Perimbangan. Departemen Dalam negeri Republik Indonesia, Jakarta 2004. Walikota Tasikmalaya. 2013. Peraturan Walikota tasikmalaya No 99 Tahun 2013 tentang Tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Unit Badan pengelola Keuangan dan Barang Daerah Walikota Tasikmalaya. 2013. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya. Nomor 6 Tahun 2013 tentang pembentukan organisasi Perangkat Daerah.