PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tasikmalaya)

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tasikmalaya) Oleh: GIAN RIKSA WIBAWA 103403189 Email: [email protected] Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Jl. Siliwangi No. 24 Tasikmalaya, Jawa Barat, Telp. (0265) 330634 ABSTRACT The objective of this research is to know and analyze Regionlly Orginal Income, General Allocation Fund and Capital Expenditures city government Tasikmalaya. The Influence of Regionlly Orginal Income And General Allocation Fund On Capital Expenditures in city government Tasikmalaya. The data was collected by field research. The method used in this research is descriptive method of analysis with a case study approach, while the data analysis technique used is the analysis of the path. Based on these results it can be concluded that there is an influence Regionlly Orginal Income And General Allocation Fund On Capital Expenditures. Regionlly Orginal Income no effect on Capital Expenditures, still small funds obtained from the Regionlly Orginal Income so yet make a major contribution to the Capital Expenditure. General Allocation Fund has effect the Capital Expenditures. Regionlly Orginal Income has effect the General Allocation Fund, if the Regionlly Orginal Income decreased the General Allocation Fund to be received will increase, if otherwise Regionlly Orginal Income increases, General Allocation Fund received will decreased. In this case the City of Tasikmalaya should further develop the potential of local revenue, so the Regionlly Orginal Income will increase more and more significant effect on spending. Keywords: Regionlly Orginal Income, General Allocation Fund, Capital Expenditure ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal Pemerintah Kota Tasikmalaya. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Tasikmalaya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis jalur (path analysis). Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, masih kecilnya dana yang didapatkan dari Pendapatan Asli Daerah sehingga belum memberikan kontribusi yang besar terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Dana Alokasi Umum, jika Pendapatan Asli Daerah yang diterima menurun maka Dana Alokasi Umum yang akan diterima akan meningkat, apabila sebaliknya Pendapatan Asli Daerah yang diterima meningkat maka Dana Alokasi Umum yang diterima akan menurun. Dalam hal ini

Pemerintah Kota Tasikmalaya harus lebih mengembangkan potensi Pendapatan Daerah, sehingga Pendapatan Asli Daerah akan lebih meningkat dan lebih berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal PENDAHULUAN Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka daerah diberikan otonomi atau kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Adanya desentralisasi keuangan merupakan konsekusensi dari adanya kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran di sektor publik, maka mereka harus mendapat dukungan sumbersumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, lain-lain dari pendapatan yang sah (Halim, 2009). Dengan adanya otonomi daerah ini berarti Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih mandiri, tak terkecuali juga mandiri dalam masalah finansial.Meski begitu Pemerintah Pusat tetap memberi bantuan yang berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditransfer ke Pemerintah Daerah. Dalam praktiknya, transfer dari Pemerintah Pusat merupakan sumber pendanaan utama Pemerintah Daerah untuk membiayai operasional daerah, yang oleh Pemerintah Daerah “dilaporkan” di perhitungan anggaran. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri (Maemunah, 2006). Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah. Daerah yang mempunyai potensi pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) yang besar hanya terbatas pada sejumlah daerah tertentu saja.Peranan Dana Alokasi Umum (DAU) terletak pada kemapuannya untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah (Undang-undang No.33 Tahun 2004). Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. Dalam kenyataannya PAD belum bisa memberikan kontribusi

yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan, tidak signifikannya peran PAD dalam anggaran daerah tidak lepas dari system tax assignment di Indonesia yang masih memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah pusat untuk mengumpulkan pajak-pajak potensial (Utang Rosidin, 2010:230). Dengan adanya desentralisasi diharapkan pemerintah bisa lebih mandiri, tidak terkecuali dalam hal finansial. PAD belum memberikan kontribusi yang signifikan. Oleh sebab itu, sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan Sumber Daya Alam. Disamping Dana Perimbangan tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan daerah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer dari Pemerintah Pusat digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Belanja modal merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah yaitu meningkatkan kesejahtraan dan pelayanan kepada masyarakat, hal ini menyimpulkan bahwa belanja modal itu sangat penting karena membantu mewujudkan kesejahtraan masyarakat. Peningkatan pelayanan publik diharapkan mampu menarik kesempatan investasi suatu daerah. Salah satu cara untuk mendukung peningkatan investasi suatu daerah adalah dengan lebih meningkatkan belanja modal. Oleh karena itu, tuntutan merubah struktur belanja menjadi kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal yang lebih rendah (Halim, 2001).Menurut Mardiasmo (2002) semakin tinggi tingkat belanja modal mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan latar belakang penelitian yang ada, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Modal pada Pemerintah Kota Tasikmalaya. 2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) pada Pemerintah Kota Tasikmalaya.

3. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara Parsial dan Simultan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Tasikmalaya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Modal pada Pemerintah Kota Tasikmalaya. 2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) pada Pemerintah Kota Tasikmalaya. 3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara Parsial dan Simultan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Tasikmalaya.

METODE PENELITIAN Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-faktanya, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Operasionalisasi Variabel Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Variabel Independen (X) Dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan variabel bebas.Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiono, 2009:59).Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Alokasi Umum (X2). 2. Variabel Dependen (Y) Dalam bahasa Indonesia sering disebut juga sebagai variabel terikat.Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiono, 2009:59).Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah Belanja Modal (Y).

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian Variabel Pendapatan Asli Daerah (X1)

Konsep Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. (Abdul Halim, 2002:64). Dana Alokasi Dana Alokasi Umum Umum adalah dana yang (X2) bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. (Abdul Halim, 2002:160). Belanja Modal Belanja Modal (Y) merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. (Abdul Halim, 2002:72).

Indikator Ukuran Skala Total penjumlahan Rupiah Rasio pajak daerah, retribusi, bagian laba usaha daerah, dan lain-lain PAD yang sah Celah fiskal, Rupiah Rasio alokasi dasar (gaji pegawai), dana penyeimbang.

Total penjumlahan belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja fisik lainnya.

Rupiah

Rasio

Teknik Pengumpulan Data Jenis Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian meliputi dua jenis data, yaitu: 1. Data Primer Yaitu data yang diperoleh secara peninjauan langsung terhadap suatu objek penelitian dan hasil wawancara denga pihak Badan, Dinas dan Kantor yang terkait. 2. Data Sekunder Yaitu data penelitian yang diperoleh tidak berhubungan langsung memberikan data kepada pengumpul data.Sumber data yang dimaksud adalah dokumen-dokumen yang ada dan jurnal-jurnal yang berhubungan langsung dengan kegiatan penelitian. Prosedur Pengumpulan Data Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Penelitian Lapangan Yaitu penelitian yang berguna untuk memperoleh data primer atau berupa fakta yang ada dilapangan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara melakukan penelitian secara langsung dengan mendatangi tempat yang akan mendukung untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian lapangan ini meliputi: a. Observasi Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian guna melengkapi data yang dibutuhkan. b. Dokumentasi Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara mencatat, melihat, dan mengamati laporan-laporan dan formulir-formulir yang ada di objek penelitian. 2. Penelitian Kepustakaan Yaitu penelitian yang mempunyai manfaat untuk memperoleh sekunder atau teoritis yang akan melandasi dan memberikan arah yang jelas bagi penulis. Langkah yang diambil dengan cara membaca, mengkaji, membandingkan, mengutip hal-hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Teknik Analisis Data Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel, dimana dua variabel bebas (independent variable) yakni Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Alokasi Umum (X2), sedangkan untuk variabel terikat (dependent variable) adalah Belanja Modal (Y).

Teknik yang digunakan adalah analisis jalur (path analysis), tujuan digunakan analisis jalur (path analysis) adalah untuk mengetahui pengaruh seperangkat variabel X (independent variable) dan untuk mengetahui antara variabel X. Dalam analisis jalur ini dapat dilihat pengaruh dari setiap variabel secara bersama-sama.Selain itu, tujuan dilakukannya analisis jalur adalah untuk menerangkan pengaruh langsung atau tidak langsung dari beberapa variabel penyebab terhadap variabel lainnya sebagai variabel terikat. Dari struktur Path Analysis diatas, terdapat beberapa langkah-langkah yang digunakan: 1. Menghitung koefisien korelasi (r) ρyx2 x1 = rx2 x1 Oleh karena itu dapat digunakan rumus berikut: rij =

1 n

Zi Zj

atau r=

N

XY − εX . (εY)

[NεX 2 − (εX)2 ][NεY 2 − εY 2 ]

(Ating Somantri, Sambas Ali Muhidin, 2006:26) Tabel 3.2 Tingkat Keeratan Hubungan Interval Koefisien

Tingkat Hubungan

0,00 – 1,99

Sangat Rendah

0,20 – 0,399

Rendah

0,40 – 0,599

Sedang

0,60 – 0,799

Kuat

0,80 – 1,00

Sangat Kuat

(Sugiyono, 2007:231) 2. Pengujian secara simultan menggunakan rumus sebagai berikut: n − k − 1 R2 yx1 x2 … … xk t= k(1 − R2 yx1 x2 … … xk) (Ating Somantri, Sambas Ali Muhidin, 2006:276) Keterangan: I

= 1,2……….k

K = banyaknya variabel eksogenus dalam substruktur yang sedang diuji T = mengikuti table distribusi F-snedector, dengan derajat bebas 3. Pengujian secara parsial menggunakan rumus sebagai berikut: ρxi xj t= 1 − R2 xi xj Cii n−k−1 (Ating Somantri, Sambas Ali Muhidin, 2006:276) 4. Pengujian faktor residuatau sisa ρyεi =

1 − R2 yi x1 x2 … xk

(Ating Somantri, Sambas Ali Muhidin, 2006:275) Keterangan : k

R2 yi x1 x2 … xk =

ρyx1 ryxi i=1

ρy ε= Koefisien Residu Tabel 3.3 Formula Untuk Mencari Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung antara Variabel Penelitian No 1.

PengaruhLangsung Y ← X1 → Y = ρyx 1

PengaruhTidakLangsung 2

Y ← X1 → X 2 → Y ρyx 1 . rx 1 x 2 . ρyx 2 ) + (ρyx 1 + rx 1 x 2 . ρyx 2

C D E F C+F=(G)

Total PengaruhX1 2.

Y ← X2 → Y = ρyx 2

2

Total PengaruhX2 Total PengaruhX1 dan X2 terhadap Y PengaruhResidu

Total Pengaruh A B

100%-G

1

5. Prosedur Hipotesis Operasional 1. Penetapan Hipotesis Operasioal a. Secara Simultan Ho : ρyx1x2 = 0

Besarnya PAD dan DAU secara simultan tidak berpengaruh terhadap belanja modal

Ha : ρyx1x2 ≠ 0

Besarnya PAD dan DAU secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal

b. Secara Parsial Ho : ρyx1x2 = 0

Besarnya PAD secara parsial tidak berpengaruh terhadap DAU

Ha : ρyx1x2 ≠ 0

Besarnya PAD secara parsial berpengaruh terhadap DAU

Ho : ρyx1x2 = 0

Besarnya PAD secara parsial tidak berpengaruh terhadap belanja modal

Ha : ρyx1x2 ≠ 0

Besarnya PAD secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal

Ho : ρyx1x2 = 0

Besarnya DAU secara parsial tidak berpengaruh terhadap belanja modal

Ha : ρyx1x2 ≠ 0

Besarnya DAU secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal

2. Penetapan tingkat signifikasi Tingkat signifikasi yang digunakan adalah 95% (α = 0,05) yang merupakan tingkat signifikasi yang sering digunakan dalam ilmu sosial yang menunjukkan ketiga variabel mempunyai korelasi cukup nyata. Dimana metode pengujian yang digunakan adalah pengujian dua arah 3. Uji signifikasi Untuk menguji signifikasi dilakukan dua pengujia dua arah, yaitu : a. Secara parsial menggunakan uji t b. Secara simultan menggunakan uji F 4. Kaidah keputusan a. Secara parsial Terima Ho jika −t 1 2 α ≤ t hitung dan ≤ t 1 2 α Tolak Ho jika t hitung ≤ −t 1 2 α dan ≥ t 1 2 α b. Secara simultan Terima Ho jika : F hitung ≤ F tabel Tolak Ho jika : F hitung > F table

5. Penarikan kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis akan melaksanakan analisa secara kuantitatif. Dari hasil tersebut akan ditarik kesimpulan, apakah hipotesis yang telah ditetapkan itu diterima atau ditolak.

PEMBAHASAN Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kota Tasikmalaya Dari hasil penelitian, terlihat bahwa PAD pada Pemerintah Kota Tasikmalaya dari tahun 2004 sampai dengan 2013 senantiasa mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2010, 2012 dan 2013 PAD pada Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan yang cukup besar jika dibandingkan dengan tahun-tahun yang lain. PAD kota Tasikmalaya tahun 2004 merupakan yang terkecil dibandingkan dengan tahun-tahun yang lain, ini dikarenakan pemerintah kota Tasikmalaya baru beberapa tahun berdiri dan belum bisa memaksimalkan potensi yang ada di Kota Tasikmalaya. Namun dari tahun ke tahun PAD Kota Tasikmalaya terus meningkat, misalnya pada tahun 2005 PAD Kota Tasikmalaya naik Rp. 8.182.432.095.68 dari tahun 2004, ini disebabkan oleh pemerintah kota Tasikmalaya sudah bisa sedikit menggali potensi yang ada di Tasikmalaya. Pada tahun 2006 PAD Kota Tasikmalaya naik Rp. 12.722.874.452.09 dari tahun 2005, ini terjadi karena dari tahun ke tahun Kota Tasikmalaya semakin mengetahui apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan PAD. Pada tahun 2007 PAD Kota Tasikmalaya naik Rp. 11.250.485.275.66 dari tahun 2006, ini disebabkan karena pemerintah kota Tasikmalaya telah bisa lebih mandiri dari tahun ke tahun dengan bisa melihat potensi daerahnya. Pada tahun 2008 PAD Kota Tasikmalaya naik Rp. 174.290.456.25 dari tahun 2007, kenaikan ini merupakan kenaikan paling kecil dari tahun-tahun yang lain, ini dikarenakan pemerintah kota Tasikmalaya belum menemukan potensi baru di daerahnya sehingga kenaikan PAD kota Tasikmalaya tidak terlalu besar. Pada tahun 2009 PAD Kota Tasikmalaya naik Rp. 14.621.661.407.00 dari tahun 2008, ini dikarenakan pemerintah kota Tasikmalaya sudah

mengetahui potensi baru yang ada di Tasikmalaya. Pada tahun 2010 PAD Kota Tasikmalaya naik Rp. 24.786.152.945.00 dari tahun 2009, kenaikan ini cukup tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini menjadi nilai yang sangat baik untuk pemerintah kota Tasikmalaya karena daerahnya sudah lebih mandiri dengan menghasilkan PAD yang meningkat besar. Pada tahun 2011 PAD Kota Tasikmalaya naik Rp. 2.058.600.101.17 dari tahun 2010, ini disebabkan oleh pemerintah kota Tasikmalaya yang semakin tahun semakin bisa menggali potensi baru yang ada di daerahnya, terutama potensi dari pajak dan retribusi daerah. Pada tahun 2012 PAD Kota Tasikmalaya naik Rp. 43.167.898.055.46 dari tahun 2011, kenaikan pada tahun 2012 merupakan kenaikan yang paling besar diantara tahun-tahun yang lain, ini pencapaian yang sangat baik untuk pemerintah kota Tasikmalaya yang telah bisa memaksimalkan potensi dari sumber-sumber pemasukan PAD seperti pajak dan retribusi daerah, dll. Pada tahun 2013 PAD Kota Tasikmalaya naik Rp. 24.061.492.917.81 dari tahun 2012, ini dikarenakan semakin tahun pemerintah kota Tasikmalaya semakin mandiri. Setiap tahun PAD Kota Tasikmalaya selalu mengalami kenaikkan, dengan naiknya PAD kota Tasikmalaya, ini menjadi bukti bahwa pemerintah kota Tasikmalaya telah bisa menggali dan memaksimalkan potensi yang ada di Tasikmalaya. Pemerintah Kota Tasikmalaya diharapkan terus menggali yang menjadi sumbersumber

potensi

pajak

daerah

dan

retribusi

daerah,

sehingga

PAD

mengalami

peningkatan.Pemerintah terus berusaha meningkatkan PAD, agar dapat lebih mandiri dalam mengatur rumah tangganya. Dana Alokasi Umum (DAU) pada Pemerintah Kota Tasikmalaya Berdasarkan hasil penelitian, Dana Alokasi Umum yang diberikan cukup besar. Pemberian Dana Alokasi Umum yang terjadi setiap tahunnya terjadi perubahan yang meningkat, ini dikarenakan Dana Alokasi Umum masih merupakan dana prioritas bagi kota Tasikmalaya.

DAU Kota Tasikmalaya tahun 2004 merupakan yang terkecil dibandingkan dengan tahun-tahun yang lain, ini dikarenakan pemerintah kota Tasikmalaya baru beberapa tahun berdiri dan masih dalam tahap transisi. Namun dari tahun ke tahun DAU Kota Tasikmalaya terus meningkat, misalnya pada tahun 2005 DAU Kota Tasikmalaya naik Rp. 1.456.000.000.00 dari tahun 2004, ini disebabkan karena kota Tasikmalaya masih dalam tahap transisi, jadi masih sedikit kebutuhan yang diperlukan untuk membangun atau membayar gaji pegawai. Pada tahun 2006 DAU Kota Tasikmalaya naik Rp. 114.667.000.000.00 dari tahun 2005, ini menjadi kenaikan terbesar dibandingkan dengan tahun-tahun yang lain, ini disebabkan karena kota Tasikmalaya masih belum lama berdiri sehingga banyak kebutuhan-kebutuhan untuk menambah aset kota Tasikmalaya seperti pengeluaran pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dll. Pada tahun 2007 DAU Kota Tasikmalaya naik Rp. 53.794.708.000.00 dari tahun 2006, ini dikarenakan pemerintah kota Tasikmalaya memerlukan dana untuk menambah aset daerahnya. Pada tahun 2008 DAU Kota Tasikmalaya naik Rp. 36.260.923.400.00 dari tahun 2007, ini terjadi karena semakin tahun pemerintah kota Tasikmalaya memerlukan dana untuk program-program pemerintah sehingga dana transfer DAU dari pemerintah pusat masih sangat dibutuhkan. Pada tahun 2009 DAU Kota Tasikmalaya naik Rp. 21.289.058.600.00 dari tahun 2008, ini disebabkan karena setiap tahunnya kota Tasikmalaya memerlukan dana untuk kepentingan yang berbeda-beda, sehingga DAU kota Tasikmalaya terus naik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 DAU Kota Tasikmalaya turun Rp. 4.655.426.000.00 dari tahun 2009, ini disebabkan karena PAD kota Tasikmalaya pada tahun 2010 sangat besar bahkan terbesar dari tahun-tahun yang lain, sehingga dana transfer DAU dari pemerintah pusat menurun. Pada tahun 2011 DAU Kota Tasikmalaya naik Rp. 49.323.010.000.00 dari tahun 2010, ini disebabkan karena pemerintah daerah memerlukan dana untuk program-program atau menambah aset kota Tasikmalaya. Pada tahun 2012 DAU Kota Tasikmalaya naik Rp.

106.036.946.000.00 dari tahun 2011, kenaikan ini cukup besar dikarenakan pemerintah kota Tasikmalaya memerlukan dana untuk belanja daerah yang belum bisa ditutupi oleh PAD yang padahal PAD pada tahun 2012 juga cukup besar. Pada tahun 2013 DAU Kota Tasikmalaya naik Rp. 74.887.905.000.00 dari tahun 2012, ini disebabkan adanya keperluan pemerintah kota Tasikmalaya yang belum bisa ditutupi oleh PAD, sehingga DAU masih menjadi prioritas. Berdasarkan hal tersebut bahwa penerimaan Dana Alokasi Umum bisa memberikan kontribusi tiap tahunnya terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Tasikmalaya, artinya Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagai daerah otonom yang baru berdiri masih sangat tergantung pada penerimaan transfer daerah pusat. Namun demikian, hal ini dijadikan motivasi untuk Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk lebih menggali dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Tetapi dilihat dari hasil penelitian 10 tahun terakhir dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 penerimaan Pendapatan Asli Daerah terus mengalami kenaikan sehingga dapat meningkatkan Kapasitas Fiskal. Dengan demikian Celah Fiskal dapat menurun dan ketergantungan Pemerintah Kota Tasikmalaya kepada Pemerintah Pusat dapat menurun. Belanja Modal pada Pemerintah Kota Tasikmalaya Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Belanja Modal hampir setiap tahun mengalami peningkatan, ini disebabkan karena Kota Tasikmalaya belum lama berdiri dan membutuhkan aset-aset yang memadai untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat. Belanja modal kota Tasikmalaya tahun 2004 merupakan yang terkecil dibandingkan dengan tahun-tahun yang lain, ini dikarenakan pemerintah kota Tasikmalaya baru beberapa tahun berdiri dan masih memikirkan apa yang dibutuhkan dan aset yang diperlukan kota Tasikmalaya. Namun dari tahun ke tahun belanja modal kota Tasikmalaya terus meningkat, misalnya pada tahun 2005 belanja modal kota Tasikmalaya naik Rp. 19.859.800.008.00dari

tahun 2004, ini disebabkan kota Tasikmalaya yang belum lama berdiri membutuhkan aset untuk kebutuhan suatu pemerintahan. Pada tahun 2006 belanja modal kota Tasikmalaya naik Rp. 54.722.313.763.27 dari tahun 2005, kenaikan ini cukup besar dikarenakan pemerintah kota Tasikmalaya membutuhkan aset-aset baru untuk kepentingan pemerintahan dan menambah aset untuk menunjang kesejahteraan rakyat. Pada tahun 2007 belanja modal kota Tasikmalaya turun Rp. 9.699.698.906.27dari tahun 2006, ini disebabkan kebutuhan pada tahun 2007 menurun dikarenakan pada tahun sebelumnya pemerintah kota Tasikmalaya melakukan belanja untuk menambah aset cukup besar. Pada tahun 2008 belanja modal kota Tasikmalaya naik Rp. 4.128.227.150.50 dari tahun 2007, ini dikarenakan pemerintah kota Tasikmalaya membutuhkan dana untuk menambah aset pemerintahan. Pada tahun 2009 belanja modal kota Tasikmalaya naik Rp. 8.949.064.117.00 dari tahun 2008, kenaikan ini dikarenakan adanya keperluan pemerintah kota Tasikmalaya untuk menambah aset kota Tasikmalaya, guna untuk kepentingan rakyat. Pada tahun 2010 belanja modal kota Tasikmalaya naik Rp. 10.994.405.867.50 dari tahun 2009, kenaikan ini cukup besar karena adanya keperluan pemerintah daerah untuk melakukan belanja yang bertujuan untuk menambah aset kota Tasikmalaya. Pada tahun 2011 belanja modal kota Tasikmalaya turun Rp. 25.391.439.858.00 dari tahun 2010, penurunan ini merupakan penurunan yang paling besar disbanding tahun-tahun yang lain, ini disebabkan karena pemerintah kota tidak melakukan belanja yang besar dan tidak memerlukan penambahan aset yang besar pada tahun ini. Pada tahun 2012 belanja modal kota Tasikmalaya naik Rp. 22.080.933.519.00 dari tahun 2011, kenaikan ini cukup besar karena pada tahun sebelumnya pemerintah kota Tasikmalaya tidak melakukan belanja untuk menambah aset secara besar, sehingga pada tahun ini diperlukan dana yang cukup besar untuk menambah aset. Pada tahun 2013 belanja modal kota Tasikmalaya naik Rp. 134.851.697.684.00 dari tahun 2012, kenaikan pada tahun ini merupakan kenaikan yang paling besar dibandingkan tahun-tahun yang lain dan kenaikan

pada tahun ini sangat drastic, ini disebabkan karena pemerintah daerah kota Tasikmalaya melakukan penambahan aset secara besar-besaran dengan melakukan belanja yang sangat besar pada belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja fisik lainnya. Pada tahun 2006 Belanja Modal Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalami kenaikan yang cukup besar, ini sesuai dengan data penerimaan DAU yang diperoleh Pemerintah Kota Tasikmalaya yang ikut naik yang disebabkan oleh meningkatnya Belanja Modal, dimana PAD belum memberikan kontribusi besar bagi Belanja Modal, sehingga bantuan dana dari pemerintah pusat yaitu DAU menjadi meningkat. Belanja modal di Pemerintah Kota Tasikmalaya setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal ini terjadi karena Kota Tasikmalaya baru diresmikan pada tahun 2001 untuk menjadi daerah otonom. Sehingga masih banyak program-program pemerintah yang harus dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan daerah. Salah satunya adalah belanja modal dimana belanja modal ini digunakan untuk mensejahterakan rakyat dan pemberian pelayanan kepada rakyat. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) pada Pemerintah Kota Tasikmalaya

= 0.959 X1

X2 rX1 X2

Gambar 4.1 Struktur pengaruh PAD (X1) terhadap DAU (X2) Untuk mengetahui pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pada Pemerintah Kota Tasikmalaya. Koefisien beta atau koefisien standar untuk PAD (X1) terhadap DAU (X2) sebesar 0.959 dan koefisien determinasi sebesar 0.920 yang berarti bahwa 92.0% variabilitas dari X2 (DAU) dipengaruhi oleh variabel bebas X1 (PAD).

Dengan kriteria penolakan Ho jika t hitung > t tabel maka koefisien beta sebesar 0.959, diperoleh t hitung sebesar 9.561 dengan mengambil taraf signifikasi sebesar 5% maka nilai t tabel adalah sebesar 2.365, sehingga t hitung > t tabel (9.561 > 2.365) maka menolak Ho atau PAD berpengaruh signifikan terhadap DAU. Sementara diperoleh nilai sig sebesar 0.000, maka sig 0.000 < 0.05 yang berarti menolak Ho. Hal ini menunjukkan bahwa PAD akan mempengaruhi DAU, yaitu pada saat PAD meningkat maka DAU yang diberikan akan menurun, sementara pada saat PAD menurun maka DAU yang diberikan akan meningkat. Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah bahwa jika Pendapatan Asli Daerah untuk suatu daerah rendah, maka tingkat ketergantungan kepada Pemerintah Pusat akan lebih tinggi. Hal ini berarti Pemerintah Pusat akan mengalokasikan Dana Alokasi Umum lebih besar lagi jumlahnya. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fevi Rahayu (2008), dari hasil penelitiannya bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Dana Alokasi Umum. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Tasikmalaya Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal dapat dilihat dari indikator yang mempengaruhinya. Koefisien beta atau koefisien standar untuk PAD (X1) terhadap Belanja Modal (Y) sebesar 0.261 dan koefisien determinasi sebesar 0.068 yang berarti bahwa hanya 6.8% variabilitas dari Belanja Modal (Y) dipengaruhi oleh PAD (X1). Untuk menguji signifikasi Pendapatan Asli Daerah secara parsial terhadap Belanja Modal dilakukan uji t. Dengan kriteria penolakan Ho jika t hitung > t tabel dari hasil perhitungan SPSS pada lampiran tabel Coefficients dalam kolom t diperoleh nilai t hitung sebesar 0.375 dan dari tabel distribusi t mengambil taraf signifikan α = 5% maka t tabel sebesar 2.365, sehingga t hitung < t tabel (0.375 < 2.365) maka menerima Ho. Sementara

diperoleh nilai sig sebesar 0.719, maka sig 0.719 > 0.05 yang berarti menerima Ho atau dengan kata lain PAD secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal. PAD tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap Belanja Modal, hal ini terjadi karena PAD belum memberikan kontribusi yang besar terhadap pembiayaan Belanja Modal. PAD Kota Tasikmalaya masih relatif kecil dibandingkan dengan DAU. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, basil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudan asas desentralisasi. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nur Indah Rahmawati (2010), dari hasil penelitiannya bahwa Pendapatan Asli Daerah belum memberikan kontribusi yang besar terhadap Belanja Modal. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Tasikmalaya Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dapat dilihat dari indikator yang mempengaruhinya. Koefisien beta atau koefisien standar Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal adalah sebesar 0.599, sedangkan koefisien determinasinya sebesar 0.358 atau sebesar 35.8% variabilitas dari Belanja Modal (Y) dipengaruhi oleh DAU (X2). Untuk pengujian secara parsial antara Dana Alokasi Umum (X2) terhadap Belanja Modal (Y) dapat dilihat menggunakan SPSS untuk analisis jalur. Dengan kriteria penolakan Ho jika t hitung > t tabel maka koefisien beta sebesar 0.599 diperoleh t hitung sebesar 0.861 dengan mengambil taraf signifikasi sebesar 5% maka nilai t tabel sebesar 2.365, sehingga t hitung < t tabel (0.861 < 2.365) maka menerima Ho. Sementara nilai sig sebesar 0.418, maka

sig 0.418 > 0.05 yaitu berarti menerima Ho artinya DAU secara parsial berpengaruh tidak signifikan. Hal ini terjadi karena DAU masih menjadi dana utama dalam Belanja Modal, sehingga DAU memberikan kontribusi yang besar dalam memenuhi pembiayaan Belanja Modal karena dananya relatif besar. Hal ini mengacu pada PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan bahwa tujuan utama DAU adalah untuk kepentingan Pemerintah Pusat dalam rangka melakukan distribusi pendapatan secara adil dan merata agar tidak terjadi kesenjangan yang lebar antar daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sri Puji Paujiah (2008), dari hasil penelitiannya bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal, tetapi pengaruh tersebut tidak signifikan. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Tasikmalaya Setelah melakukan penelitian dan memperoleh data yang diperlukan maka dilakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui besarnya Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Alokasi Umum (X2) secara simultan terhadap Belanja Modal (Y).Pengujian hipotesis secara simultan tersebut menggunakan uji F, yaitu untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara PAD dan DAU terhadap Belanja Modal, dimana hasil dan pengolahan data melalui SPSS versi 16.0. Pengaruh secara simultan diperoleh sebesar 0.727 atau sebesar 72.7% variabilitas dari Belanja Modal dipengaruhi PAD dan DAU, artinya jika PAD dan DAU secara bersama-sama meningkat, maka Belanja Modal akan bisa dibiayai dari kedua dana ini. Dari hasil perhitungan SPSS, diperoleh nilai Fhitung sebesar 9.332 dengan kriteria penolakan Ho jikaFhitung > Ftabel dengan mengambil taraf signifikan sebesar 5% maka dari table distribusi F-Snedector diperoleh F α ; k ; (n-k-1) = 10-2-1 adalah sebesar 4.74. Sehingga

Fhitung > Ftabel (9.332 > 4.74) maka menolak Ho, sedangkan diperoleh nilai sig 0.011, maka 0.011 < 0.05 maka menolak Ho, artinya PAD dan DAU secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa “Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya”. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rizanda Ratna Pradita (2012), dari hasil penelitiannya bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal. Secara lengkap pengaruh antar variabel X1 dan X2 terhadap Y dapat dilihat di Gambar 4.2 sebagai berikut: ε X1

ρyx1 = 0.261 ρyε

rX1 X2 = 0.959

X2

Y

ρyx2 = 0.599 Gambar 4.2 Nilai Koefisien Jalur antara Variabel X1 dan X2terhadap Y

Dari Gambar 4.2 dapat dilihat pengaruh langsung dan tidak langsung antara variabel, yang disajikan dalam tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5 Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung antara Variabel Penelitian No 1

Pengaruh Langsung 𝐘 ← 𝐗 𝟏 → 𝐘 = 𝛒𝐲𝐱𝟏

Pengaruh Tidak Langsung 𝟐

0.068

(0.261)𝟐 (0.261).(0.959).(0.599) Total Pengaruh 𝐗 𝟏 2

𝐘 ← 𝐗 𝟐 → 𝐘 = 𝛒𝐲𝐱𝟐

Total Pengaruh

0.150 0.218

𝟐

(0.599)𝟐 (0.261).(0.959).(0.599) Total Pengaruh 𝐗 𝟐 Total Pengaruh 𝐗 𝟏 dan 𝐗 𝟐 terhadap Y Pengaruh Residu Total Pengaruh X1, X2, Ɛ terhadap Y

0.358 0.150 0.508 0.726 0.274 1

Dari hasil analisis berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa koefisien jalur variabel PAD (X1) terhadap Belanja Modal (Y) sebesar 0.261. Dengan demikian pengaruh langsung variabel X1 terhadap Y adalah sebesar 0.068 yang artinya bahwa pengaruh langsung PAD pada Belanja Modal sebesar 6.8% yaitu bahwa PAD belum memberikan kontribusi yang besar terhadap Belanja Modal. Hal ini terjadi karena PAD yang dihasilkan masih relatif kecil sehingga belum bisa membiayai Belanja Modal. Koefisien jalur DAU (X2) terhadap Belanja Modal (Y) adalah sebesar 0.599. Dengan demikian pengaruh langsung variabel X2 terhadap Y adalah sebesar 0.358 yang artinya bahwa pengaruh langsung DAU pada Belanja Modal sebesar 35.8% yaitu DAU cukup memberikan kontribusi terhadap Belanja Modal. Hal ini terjadi karena penerimaan DAU lebih besar sehingga cukup memberikan kontribusi untuk membiayai Belanja Modal. Pengaruh PAD terhadap DAU adalah sebesar 0.959. Dengan demikian pengaruh langsung PAD terhadap DAU adalah sebesar 0.920 yang artinya bahwa pengaruh PAD terhadap DAU sebesar 92.0%. Artinya bahwa PAD berpengaruh besar terhadap DAU, karena

besar kecilnya PAD yang didapat menentukan jumlah besar kecilnya DAU yang akan diterima. Total pengaruh X1 dan X2 terhadap Y merupakan pengaruh secara simultan antara variabel X1 dan X2 terhadap Y sebesar 0.726 atau sebesar 72.6%., artinya bahwa PAD dan DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal, apabila keduanya mendapatkan nilai yang besar maka akan mencukupi Belanja Modal. Sedangkan faktor residu atau faktor lain yang tidak termasuk variabel penelitian adalah sebesar 0.274 atau sebesar 27.4%. Faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis yang mempengaruhinya diduga antara lain: 1. Lain-lain Pendapatan Misalnya pendapatan hibah, pendapatan darurat, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil pajak atau bukan pajak. 2. Aspek Makro Ekonomi Penelitian ini tidak meneliti aspek makro ekonomi, dimana aspek ini bisa mempengaruhi Belanja Modal. Dengan adanya kenaikan inflasi/kurs maka Belanja Modal akan meningkat. Itu disebabkan karena Belanja Modal erat kaitannya dengan aset, sedangkan aset sangat dipengaruhi oleh inflasi/kurs.

PENUTUP SIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, yaitu tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal yang dilakukan pada Pemerintah Kota Tasikmalaya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintah Kota Tasikmalaya tiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan adanya pengalokasian sumber pendapatan yang relatif besar yang pada mulanya dikelola oleh pemerintah pusat, dan untuk sekarang pengelolaan diserahkan kepada pemerintah daerah. Sehingga dengan adanya pengalihan pengelolaan terhadap pemerintah daerah, pemerintah daerah meningkatkan kinerja untuk menggali

potensi-potensi yang ada pada daerah tersebut dengan tujuan ntuk meningkatkan PAD di Kota Tasikmalaya. Namun dari semenjak berdirinya Kota Tasikmalaya pada tahun 2001, PAD itu sendiri belum bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini menyebabkan DAU masih menjadi dana utama untuk membiayai belanja daerah yang termasuk didalamnya adalah belanja modal. Belanja modal pada Kota Tasikmalaya setiap tahunnya mengalami kenaikan. Hal ini terjadi karena diakibatkan karena Kota Tasikmalaya belum lama berdiri, sehingga masih banyak program-program yang harus dijalankan dengan membutuhkan dana yang relatif besar. 2. PAD berpengaruh signifikan terhadap DAU, hal ini terjadi karena besar kecilnya PAD yang didapat berpengaruh terhadap DAU yang akanditerima, apabila PAD meningkat maka DAU yang diberikan pemerintah pusat akan menurun, begitupun sebaliknya apabila PAD menurun maka DAU yang diberikan akan meningkat. 3. PAD berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal, hal ini disebabkan masih kecilnya dana yang didapatkan dari PAD, sehingga belum bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap belanja modal. 4. DAU berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal. DAU cukup berpengaruh terhadap belanja modal karena DAU masih menjadi dana utama untuk membiayai belanja daerah termasuk belanja modal. DAU ini merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka desentralisasi. 5. Secara simultan PAD dan DAU memberikan pengaruh terhadap Belanja Modal. Dengan semakin besar PAD dan DAU yang diterima diharapkan dapat membiayai Belanja Modal. SARAN Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis mencoba memberikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kemajuan Pemerintah Kota Tasikmalaya di masa yang akan datang, dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah. Adapun saran tersebut antara lain: 1. Pemerintah Kota Tasikmalaya harus mengoptimalkan kinerja pada pengawasan di masing-masing sumber pemasukan Pendapatan Asli Daerah, karena pada beberapa sumber pemasukan seperti pajak parkir, pajak reklame, dll masih ditemukan oknumoknum yang dapat merugikan pemerintah, karena pemasukan ke Pendapatan Asli Daerah tidak optimal. Sementara besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah itu mencerminkan kemandirian suatu pemerintah daerah. 2. Pemerintah Kota Tasikmalaya diharapkan untuk meminimalisir ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum. Ini harus dilakukan dengan cara mengoptimalkan dan

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga Dana Alokasi Umum tidak lagi menjadi prioritas dan menurunkan kontribusi Dana Alokasi Umum terhadap program-program Pemerintah Kota Tasikmalaya. Apabila Dana Alokasi Umum ini menurun maka pemerintah daerah telah berhasil dalam menggali sumber potensi yang ada dan Kota Tasikmalaya telah berhasil untuk menjadi mandiri. 3. Pengalokasian Belanja Modal Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam APBD harus ditingkatkan, karena pada tahun 2010 sampai 2013 Belanja Modal Kota Tasikmalaya hanya berada dikisaran 8-16%, sementara dalam Perpres No. 5 Tahun 2010 dinyatakan bahwa Belanja Modal yang dialokasikan dalam APBD sekurang-kurangnya 29% dari Belanja Daerah. Dengan naiknya Belanja Modal yang digunakan untuk kepentingan pelayanan rakyat, diharapkan rakyat Kota Tasikmalaya menjadi lebih sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA Abdullah, Syukriy & Abdul Halim.“ Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali”. Simposium Nasional Akuntansi VI, Surabaya,1617 Oktober, 2003 Ginting, Erwin. 2008. “Pengalokasian Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah dalam Belanja; Studi kasus Kabupaten Karo”. Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Sektor Publik :Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta: Salemba Empat Halim, Abdul. 2007. Seri Bunga Rampai Manajmenen Keuangan daerahPengelolaan Keuangan Daerah.Yogyakarta: UPP STIM YKPN Halim, Abdul & Muhammad Syam. 2012. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4, Jakarta: Salemba Empat Mahmudi. 2006. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta:Andi Maimunah, Mutiara. “Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera”.Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang, 23-26 Agustus 2006 Mardiasmo. 2002. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: Andi Nazir, Mohamad. 2005. Metodelogi Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia Pradita, Rizanda Ratna. 2012. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal”. Jurnal. Universitas Negeri Surabaya Pratiwi, Novi. 2007. “Pengaruh Dana Alokasi Dana Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Prediksi Belanja”. Skripsi. Universitas Islam Indonesia

Rahayu, Fevi. 2008. “ Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Pemerintah di Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum”. Skripsi. Universitas Siliwangi Rahmawati, Nur Indah. 2010. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Daerah”. Skripsi. Universitas Islam Indonesia Riduwan & Engkos. 2008. Cara Menggunakan dan Memakai Analisis Jalur, Bandung: Alfabeta Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalamOtonomi. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. Somantri, Ating dan Sambas Ali Muchidin.2006. Aplikasi Statistik Dalam Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Setia. Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Bisnis. Dilengkapi Dengan Metode R&D. Edisi Revisi.Bandung: CV Alfabeta Suparmako. 2008. Keuangan Negara. Yogyakarta: BPFE Ulum, Ihyaul. 2008. Akuntansi Sektor Publik. Malang: UMM Press Peraturan Daerah No. 10 tahun 2004 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Umum Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah