PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) dan DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL
(Studi Kasus pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya)
ASRI SULASTRI PERMATA SARI (113403221) E-mail :
[email protected]
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi
ABSTRACT
THE INFLUENCE OF REGIONLLY ORGINAL INCOME AND GENERAL ALLOCATION FUND ON CAPITAL EXPENDITURES
(Case Study at Department of Revenue, Finance and Asset Management District Tasikmalaya)
This study aims to identify and analyze the ROI, GAF, Tasikmalaya District Government Capital Expenditure. Data collection is done by means of field research. The method used in this research is descriptive analysis method with a case study approach, while data analysis technique used is path analysis (path analysis). Based on the results of this study concluded that there are significant ROI and GAF for Capital Expenditure. ROI effect on capital expenditures, but not significant because it is still small funds from PAD that has not contributed greatly to the Capital Expenditure. GAF effect on on Capital Expenditure. ROI affect the GAF, if the revenue received by decreasing the GAF to be received will be increased, if otherwise ROI received GAF received increases then decreases. In this case Tasikmalaya district must further develop the potential of ROI, so that ROI will further increase and more significant impact on Capital Expenditure.
Keywords : Regionlly Orginal Income, General Alloocation Fund, Capital Expenditure.
ABSTRAK
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL
(Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis PAD, DAU, Belanja Modal Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis jalur (path analysis). Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa terdapat pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Modal. PAD berpengaruh terhadap Belanja Modal, tetapi tidak signifikan karena masih kecilnya dana yang didapat dari PAD sehingga belum memberikan kontribusi yang besar terhadap Belanja Modal. DAU berpengaruh terhadap terhadap Belanja Modal. PAD berpengaruh terhadap DAU, jika PAD yang diterima menurun maka DAU yang akan diterima akan meningkat, apabila sebaliknya PAD yang diterima meningkat maka DAU yang diterima akan menurun. Dalam hal ini Kabupaten Tasikmalaya harus lebih mengembangkan potensi PAD, sehingga PAD akan lebih meningkatkan dan lebih berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal.
LATAR BELAKANG MASALAH Di Indonesia didasarkan pada UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian telah direvisi menjadi UU No.32 Tahun 2004, daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Dalam UU No.32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa pemerintah daerah memisakhan fungsi ekskutif dengan fungsi legislatif. Pemerintah daerah mempunyai hak dan wewenang yang luas
untuk
menggunakan
sumber-sumber
keuangan
yang
dimilikinya
sesuai
dengan
kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Berdasarkan fungsinya, pemerintah Daerah (Eksekutif) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif) terjadi hubungan keagenan (Halim, 2011 : Halim & Abdullah, 2006 ). Secara Implisit, peraturan perundang-undangan merupakan perjanjian antara eksekutif, legislatif, dan publik.
Pengalokasian sumber daya ke dalam alokasi belanja modal merupakan sebuah proses yang sarat, dengan kepentingan-kepentingan politis. Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan saran dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun, adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam penyusunan proses anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah di masyarakat (Keefer dan Khemani, 2003). Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk asset tetap seperti infrastruktur, peralatan dan insfrastruktur sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. Saragih (2003) menyatakan bahwa belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapatan tersebut Stine (1994) dalam Darwanto dan Yustikasari (2006) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program pelayanan publik. Kedua pendapat ini menyirat pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik. Dengan adanya otonomi daerah ini berarti pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri, tak terkecuali juga mandiri dalam masalah financial. Meski begitu pemerintah pusat tetap memberi dana bantuan yang merupakan Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditransfer pemerintah daerah. Dalam praktiknya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber pendanaan utama Pemerintah Daerah untuk membiayai oprasionalisasi daerah, yang oleh pemerintah daerah “dilaporkan” di perhitungkan anggaran. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiscal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negri (Maemunah, 2006). Dengan adanya desentralisasi diharapkan pemerintah bisa lebih mandiri, tidak terkecuali dalam hal financial. Desentralisai fiskal memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan publik. Berdasarkan udang-undang No. 32 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapasan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik.
Setiap daerah mempunyai
kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai
kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBD untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU 32/2004). Dengan adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapat untuk membiayai balanja modal di daerah. Dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah selain DAU adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialoasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional ( UU No.33 Tahun 2004 ). DAK ini penggunaanya diatur oleh pemerintah pusat dan hanya digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan,
keluarga berencana,
infrastruktur
jalan dan jembatan, insfrastruktur irigasi,
infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, saran prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya termasuk dalam komponen belanja modal dan pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan dana pendamping sebesar 10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk mendanai kegiatan fisik. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis tidak memasukan faktror DAK sebagai variabel independen yang mempengaruhi anggaran belanja modal. IDENTIFIKASI MASALAH 1. Bagaimana Hubungan Pendapatan Asli daerah (PAD) terhadap Dana Alokasi Umum (DAU). 2. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal secara Simultan. 3. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal secara Parsial.
TUJUAN PENELITIAN 1. Mengetahui Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Dana Alokasi Umum (DAU). 2. Mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal secara Simultan. 3. Mengetahui Pengaruh Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal secara Parsial. TINJAUAN PUSTAKA Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari: Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (UU No.28 Tahun 2009). Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antara daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP No.55 Tahun 2005). Hal ini berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pusat kepada daerah. Transfer dari pusat ini cukup signifikan sehingga
pemerintah
daerah
dengan
leluasa
dapat
menggunakannya
untuk
memberi
pelayanan publik yang lebih baik atau untuk keperluan lain Belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi daerah seperti pralatan. Infrastruktur, dan harta tetap lainnya, menurut PP No.71 tahun 2010. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.
KERANGKA PEMIKIRAN
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja modal
Dana Alokasi Umum (DAU)
Gambar Kerangka Pemikiran Kemampuan Daerah dalam merealisasikan potensi ekonomi daerah menjadi sumber penerimaan daerah yang dapat digunakan untuk membiayaipembangunan daerah. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang diperoleh dari sumbersumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hali, 2001). Indikator pada konsep ini yaitu total penjumlahan pajak daerah, retribusi, bagian laba usaha daerah, dan lain-lain pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diikuti pula dengan peningkatan Anggaran Belanja Modal yang signifikan sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD)
berpengaruh
terhadap
Belanja
Modal.Kewenangan
pemerintah
daerah
dalam
pelaksanaan kebijakan sebagai daerah otonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah tersebut dalam menghasilkan pendapatan daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daearah (PAD) yang diterima, maka semakin besar pula kewenangan pemeritah daerah tersebut dalam melaksanakan
kebijakan
otonomi.
Pelaksanaan
otonomi
daerah
bertujuan
untuk
meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian Daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan publik dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui Belanja Modal (Solokin, 2010). Kemampuan daerah untu menyediakan sumber-sumber pendapatan Daerah yang sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi Daerah setempat menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan penerimaan Daerah untuk membiayai pembangunan daerah tersebut. Abdullah & Halim (2004) menemukan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja modal.Temuan ini dapat mengidentifikasikan bahwa besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan Belanja Modal. Hal ini sesuai dengan
PP No.58 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa APBD disusun dengan
kebutuhan
penyelanggaraan
pemerintah
dan
kemampuan
daerah
dalam menghasilkan
pendapatan. Setiap penyusunan APBD, alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daearah dengan mempertimbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima. Sehingga apabila PEMDA ingin meningkatkan Belanja Modal untuk pelayanan publik dan kesejahtreaan masyarakat, maka PEMDA harus menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebesar-besarnya. Variabel
Dana Alokasi Umum (DAU)
merupakan dana yang berasal dari APBD
yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antara daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP No.55 Tahun 2005). Indikator pada konsep ini yaitu celah fiskal, Alokasi Dasar (Gaji Pegawai), Dana Penyeimbang. Peningkatan nilai DAU yang ditransfer ke daaerah diikuti oleh peningkatan Anggaran Belanja Modal sehingga terdapat pengaruh DAU terhadap Belanja Modal pemerintah daerah.Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan
pembantuan.
Pelaksanaan
Desentralisasi
dilakukan
dengan
pemerintah
pusat
menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya. Wujud Desentralisasi yaitu pemberian dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbanagan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu sendiri (UU No.32/2004). Pendanaan ini untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat yang ada di daerah (UU No.33/2004). Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan
keuangan
(DAU)
untuk
memberikan
direalisasikan melaui belanja modal (Solikin,
pelayanan
kepada
publik
yang
2010).Hasil penelitian Darwanto (2007)
menyatakan bahwaDana Alokasi Umum (DAU) berhubungan dengan Belanja Modal. Penelitian empiris yang dilakukan oleh Holtz-Eakin et. Al. (1985) dalam Hariyanto Adi menyatakan bahwa terdapat keterkaitan antara dana transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal. Prakoso (2004) memperoleh bukti empiris bahwa jumlah belanja modal di pengaruhi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima dari pemerintah pusat. Hasil penelitian Harianto dan Adi (2007) semakin memperkuat bukti empiris tersebut. Mereka menemukan bahwa kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah
daerah terhadap transfer pemerintah pusat Dana
Alokasi Umum (DAU)menjadi semakin tinggi. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa prilaku belanaja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber
penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU). Berbagai pemaparan di atas
dapat disimpulkan
semakin tinggi Dana Alokasi Umum (DAU) makan alokasi belanja modal juga meningkat. Hal ini disebabkan karena daerah yang memiliki pendapatan (DAU) yang besar maka alokasi untuk anggaran belanja daerah (belanja moadal) akan meningkat. Belanja modal sebagai Variabel Dependen yaitu Variabel Y. Belanja Modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja admministrasi daerah seperti peralatan (PP No.71 Tahun 2010).Indikator pada konsep ini yaitu total penjumlahan belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanaja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja fisik lainnya. Kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)
, dan
terhadap alokasi belanja modal Variabel Y.
HIPOTESIS H1 :
Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Dana Alokasi Umum (DAU).
H2 :
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum Berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal secara Simultan.
H3 :
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal secara Parsial.
METODE PENELITIA
Pendapatan Asli Daerah ( ) Belanja Modal (Y) Dana Alokasi Umum ( ) Gambar Model Penelitian
Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel, dimana dua variabel bebas (independent variable) yakni Pendapatan Asli Daerah (
) dan Dana Alokasi Umum (
) sedangkan untuk
variabel terikat (depedent variable) adalah Belanja Modal (Y).Teknik Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Teknik Analisis Statistik yang dinamakan path analysis (Analisis Jalur). Tujuan digunakan analisis jalur (path analysis) adalah untuk mengetahui pengaruh seperangkat variabel X (independent variable) dan untuk mengetahui antara variabel X. Dalam analisa jalur ini dapat dilihat pengaruh dari setiap variabel secara bersama-sama.Selain itu tujuan dilakukannya analisa jalur adalah untuk menerangkan pengaruh langsung atau tidak langsung dari beberapa variabel penyebab terhadap variabel lainnya sebagai variabel terikat. PEMBAHASAN Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memiliki pendanaan sendiri untuk membiayai Belanja Modalnya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hali, 2001). Disamping itu Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memiliki penerimaan daerah lain yaitu Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antara daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarandalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP No.55 Tahun 2005). Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memiliki jumlah yang sangat signifikan. Sehingga Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menjadikannya sebagai sumber penerimaan terpenting dalam anggaran penerimaan dalam APBD. Belanja Modal adalah belanja pemerintah daerah yang manfaatnyya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi daerah seperti peralatan , infrastruktur, dan harta tetap lainnya (PP No.71 Tahun 2010). Cara mendapatkan Belanja Modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender. Di bawah ini adalah data realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2010-2015, yang disajikan pada tabel 4.1 berikut:
Tabel 4.1 Realisasi Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Modal Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Rupiah) Tahun
Pendapatan Asli
Dana Alokasi Umum
Belanja Modal
Daerah (PAD)
(DAU)
2010
Rp. 48.340.536.521,00
Rp. 921.384.109.200,00
Rp. 185.630.211.095,00
2011
Rp. 51.160.921.192,00
Rp. 881.513.538.000,00
Rp. 167.143.625.168,00
2012
Rp. 60.970.810.517,00
Rp. 1.083.660.482.000,00
Rp. 354.485.347.864,00
2013
Rp. 70.474.192.115,00
Rp. 1.225.934.879.000,00
Rp. 488.363.197.158,00
2014
Rp. 154.255.170.573,00
Rp. 1.342.934.278.000,00
Rp. 558.496.505.928,00
Sumber : DPPKAD Kabupaten Tasikmalaya Data mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, yaitu dari tahun 2010 sampai 2014 dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut :
Tabel 4.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010-2014 (dalam rupiah) Tahun
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2010
Rp. 48.340.536.521,00
2011
Rp. 51.160.921.192,00
2012
Rp. 60.970.810.517,00
2013
Rp. 70.474.192.115,00
2014
Rp. 154.255.170.573,00
Sumber : DPPKAD Kabupaten Tasikmalaya
Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dari tahun 2010 sampai dengan 2014 senantiasa mengalami kenaikan. Pada Tahun 2010 Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 48.340.536.521,00 , Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2011 sebesar Rp.
51.160.921.192,00 . Sedangkan pada tahun 2012 Pendapatan Asli Daerah DPPKAD sebesar Rp. 60.970.810.517,00 , Pada tahun 2013 Pendapatan Asli Daerah sebesar
Rp.
70.474.192.115,00 . Dan pada tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah DPPKAD mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi sebesar Rp. 154.255.170.573,00. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya mengalami peningkatan setiap tahunnya, selalu mengalami perubahan antara Rp. 3.000.000,00 sampai Rp. 10.000.000,00 . Namun pada Tahun 2014 mengalami kenaikan yang begitu tajam jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 83.780.978.458,00. Adapun data mengenai Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya selama 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2010 sampai dengan 2014 dapat dilihat pada Tabel 4.3 sebagai berikut : Tabel 4.3 Dana Alokasi Umum (DAU) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010-2014 (dalam rupiah) Tahun
Dana Alokasi Umum (DAU)
2010
Rp. 921.384.109.200,00
2011
Rp. 881.513.538.000,00
2012
Rp. 1.083.660.482.000,00
2013
Rp. 1.225.934.879.000,00
2014
Rp. 1.342.934.278.000,00
Sumber : DPPKAD Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan data di atas bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan cukup besar. Pada Tahun 2011 pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami penurunan dari tahun sebelumnya tahun 2010 sebesar Rp. 39.870.571.200,00 ini di karenakan dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada meningkat, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa memberikan kontribusi yang besar untuk membiayai
program pemerintah. Ini sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005, bahwa semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka Dana Alokasi Umum yang diberikan relatif kecil, dan sebaliknya.
Namun Pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) yang terjadi pada Tahun 2012 mengalami peningkatan setiap tahunnya, dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2011. Hal ini dapat terjadi aiakibatkan oleh faktor-faktor lain seperti adanya program pemerintah yang memerlukan dana besar, tetapi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum memberikan kontribusi yang besar untuk menutupi program pemerintah tersebut. Sehingga masih mengutakan Dana Alokasi Umum (DAU). Adapun data yang mengenai Belanja Modal yang diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya selama 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2010 samapi dengan tahun 2014 penulis sajikan dalam Tabel 4.4 berikut ini : Tabel 4.4 Belanja Modal Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010-2014 (dalam rupiah) Tahun
Belanja Modal
2010
Rp. 185.630.211.095,00
2011
Rp. 167.143.625.168,00
2012
Rp. 354.485.347.864,00
2013
Rp. 488.363.197.158,00
2014
Rp. 558.496.505.928,00
Sumber : DPPKAD Kabupaten Tasikmalaya Dari data di atas Belanja Modal pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar Rp. 18.486.585.927,00 dibandingkan dengan tahun 2010. Hal ini sesuai dengan data Dana Alokasi Umum (DAU) yang mengalami penurunan, ini dikarenakan saling terkait. Jadi tahun 2011 Belanja Modal juga mengalami penurunan. Akan tetapi pada tahun berikutnya Belanja Modal mengalami kenaikan yang cukup signifikan setiap tahunnya, hal ini juga sesuai dengan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jadi pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 diperlukan dana yang cukup besar dalam membiayai program pemerintah, salah satunya adalah belanja modal. Walaupun Pendapatan Asli Daeeah (PAD) meningkat tetapi belum bisa memberikan kontribusi untuk menutupi belanja modal, sehingga Dana Alokasi Umum meningkat. Ini
untuk menutupi biaya belanja daerah yang ikut meningkat juga, salah satunya adalah belanja modal. SIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi umu (DAU) terhadap Belanja Modal yang dilakukan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010-2014,maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Hubungan antara PAD dan DAU sangat kuat. Hal ini terjadi karena besar kecilnya PAD yang di dapat berpengaruh terhadap DAU yang akan diterima, apabila PAD meningkat maka DAU yang diberikan pemerintah pusat akan menurun, begitu juga sebaliknya apabila PAD menurun maka DAU yang diberikan akan meningkat. 2. Secara Simultan PAD dan DAU memberikan pengaruh yang kuat pada Belanja Modal, dengan demikian semakin besar PAD dan DAU yang diterima diharapkan bisa membiayai Belanja Modal yang cukup besar. 3. Secara Parsial PAD berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini terjadi karena PAD belum memberikan kontribusi yang besar terhadap membiayai Belanja Modal. PAD Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya masih relatif kecil dibandingkan dengan DAU. Sedangkan DAU secara parsial terhadap Belanja Modal berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini terjadi karena DAU masih menjadi dana utama dalam Belanja Modal, sehingga DAU memberikan kontribusi yang besar dalam memenuhi pembiayaan Belanja Modal karena dananya relatif besar. SARAN Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis mencoba memberikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kemajuan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya di masa yang akan datang, dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah. Adapun saran antara lain :
1. Dengan adanya Dana Alokasi Umum (DAU) diharapkan dapat membantu Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk membantu Belanja Daerah. Namun Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk tidak terus mengandalkan Dana Alokasi Umum (DAU) agar lebih mandiri dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan akan menurun. Apabila Dana Alokasi Umum ini menurun maka pemerintah daerah telah berhasil dalam menggali sumber potensi yang ada pada kondisi daerah tersebut. 2. Meningkatkan kembali potensi-potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan lebih meningkat lebih signifikan dalam membiayai Belanja Daaerah. 3. Dalam hal Belanja Modal yang akan dilakukan, PEMDA hendaknya memperbaiki prinsip efektivitas dan efisiensi, yakni dengan
memperhatikan aspek strategis atau aspek yang lebih
penting, terutama sarana yang dapat memberikan peningkatan kesejahraan dan pelayanan masyarakat. Misalnya dalam hal pembangunan jalan. 4. Variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi dengan menambah variabel independen lain baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan Pemerintah Daerah lainnya, maupun komponen keuangan seperti kebijakan pemerintah, kondisi makro ekonomi.
