Departemen Pendidikan Nasional Universitas Lampung JL. Soemantri Brojonegoro 1 Bandar Lampung
PERKEMBANGAN DAN HUBUNGAN DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH ( Studi Kasus Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung )
Oleh Nama : Repi Tresiana Npm : 0011021088 Konsentrasi : Ekonomi Publik dan Fiskal Jurusan : Ekonomi Pembangunan Pembimbing I : Marselina, S.E., M.P.M. Pembimbing II : M.A. Irsan Dalimunthe, S.E.
FAKULTAS EKONOMI JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN UNIVERSITAS LAMPUNG 2008
1
I. PENDAHULUAN 1.1 latar Belakang
Perubahan masa pemerintahan dari masa Orde Baru menjadi Orde Reformasi, membawa dampak yang sangat besar terhadap sistem pemerintahan di Indonesia. Salah satu perubahan yang dihasilkan adalah sistem pemerintahan yang pada masa Orde Baru menganut sistem sentralisasi dimana segala kebutuhan pemerintah termasuk kebutuhan daerah dan pemenuhannya dikelola oleh pusat, maka kini di Orde Reformasi segala kebutuhan pemerintah termasuk kebutuhan daerah serta pemenuhannya diatur oleh daerah masing-masing yang dikenal dengan otonomi daerah.
Otonomi daerah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerah yang selama ini dirasakan kurang terpenuhi karena sistem yang memusat yaitu sistem top-down sehingga kebijakan yang digulirkan ke daerah tidak sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat di daerah. Dalam pelaksanaannya tentu diperlukan aturan-aturan yang jelas sehingga tujuan dari keberadaan otonomi daerah itu sendiri bisa tercapai.
Sebagai dasar hukum dan landasan untuk pelaksanaan otonomi daerah pemerintah menerbitkan Undang-undang Nonor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan
2
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Menurut Undang-undang tersebut pasal 1 ayat (5) dan ayat (6), Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonomi, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menginginkan, Otonomi Daerah dilaksanakan dengan lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokratis, peran masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah.
Sebagai acuan untuk melaksanakan otonomi daerah tersebut perlu memperhatikan prinsip pelaksanaan otonomi daerah yaitu dilaksanakan secara luas, nyata, dan bertanggung jawab, maka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah akan semakin banyak dilimpahkan kepada daerah, hal ini menjadikan peranan keuangan daerah semakin penting dan menentukan, karena daerah dituntut untuk
3
semakin aktif dalam memobilisasi dan mengelola sumber dananya sendiri secara efisien, disamping mengelola dana yang diterima dari pemerintah pusat. Pengelolaan keuangan daerah sendiri diatur secara terperinci di dalam Undangundang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Menurut undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, pasal (1), Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu sitem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transfaran dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan daerah penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantu.
Berdasarkan undang-undang tersebut, pengelolaan keuangan daerah dituntut adanya keadilan antar-daerah, sesuai dengan proporsinya, dan adanya transparansi atau keterbukaan pemerintah di dalam proses pembuatan kebijakan tentang keuangan daerah serta partisipasi dari masyarakat, sehingga publik dan pihak-pihak yang terkait seperti DPRD dapat mengetahui, mengkaji, dan memberikan masukan serta mengawasi pelaksanaan kebijakan publik yang tertuang di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 pasal 1, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan
4
tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dana Perimbangan merupakan sumber penerimaan dalam rangka transfer dana dari pemerintah pusat yang diambil dari APBN. Bagian dari dana perimbangan adalah Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Pemberian dana transfer DAU dan DAK oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari APBN, bertujuan untuk membantu keuangan daerah dalam pelaksanaan kegiatan rumah tangganya. Pada prakteknya, transfer dari pusat merupakan dana utama Pemda untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari yang oleh pemda dilaporkan dalam APBD. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi jika tidak mungkin menghilangkan kesenjangan fiskal antar daerah.
Menurut Halim ( 2002a) bahwa pemda kabupaten/Kota di Pulau Jawa Bali memiliki kemampuan keuangan yang berbeda dengan pemda Kabupaten/Kota di luar Pulau Jawa-Bali.
Pulau Sumatera adalah pulau yang berada di sebelah barat kepulauan di Indonesia yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan Pulau Jawa. Dan Lampung adalah salah satu Propinsinya.
5
Untuk mengetahui pendapatan Pemda Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 1. Pendapatan Pemda Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005- 2006. (Rp.000,-) NO Kabupaten/Kota 2005 2006 1 Lampung Barat 243.670.456 376.621.284 2 Tanggamus 380.470.651 568.770.219 3 Lampung Selatan 473.201.790 722.983.047 4 Lampung Timur 431.458.363 633.519.793 5 Lampung Tengah 443.858.532 694.245.953 6 Lampung utara 326.192.110 526.206.751 7 Way Kanan 233.940.947 343.840.669 8 Tulang Bawang 307.601.895 508.257.841 9 Bandar Lampung 393.519.346 595.004.848 10 Metro 198.640.947 271.454.597 Sumber : Badan Pusat Statistik ( BPS ) Popinsi Lampung tahun 2006.
Dari data di atas dapat dilihat dari tahun 2005-2006 pendapatan di masing-masing daerah mengalami peningkatan. Di tahun 2005 Lampung Selatan yang memiliki pendapatan tertinggi yaitu sebesar Rp. 473.201.790.000,- sedangkan yang terendah adalah Kota Metro hanya sebesar Rp. 198.640.947.000,- Bandar Lampung sendiri sebagai ibu kota Propinsi memiliki pendapatan sebesar Rp. 393.519.346 .000,- . Di tahun 2006 Kabupaten Lampung Selatan tetap yang tertinggi yaitu sebesar Rp. 722.983.047.000,-untuk yang terendah tetap sama yaitu Kota Metro sebesar Rp. 271.454.597.000,-.
Untuk melihat Penerimaan DAU dan PAD Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini :
6
Tabel 2. Bagian PAD dan DAU Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung tahun 2005-2006. (Rp.000,-) N
Kabupaten /Kota
PAD
DAU
O 1 2 3 4
Lampung Barat Tanggamus Lampung Selatan Lampung Timur
2005 6.195.941 10.872.112 15.937.350 7.499.519
2006 11.215.887 15.038.624 19.101.375 16.137.121
2005 165.705.000 285.091.000 337.196.000 282.847.000
2006 259.182.000 448.288.000 532.654.000 445.966.497
5
Lampung Tengah
11.101.704
14.215.610
331.429.000
549.303.000
6
Lampung utara
8.489.554
11.406.398
225.960.000
368.683.000
7
Way Kanan
2.585.982
8.550.638
154.730.000
233.913.000
8
Tulang Bawang
5.313.907
8.340.166
224.124.000
362.113.000
9
Bandar Lampung
46.513.716
46.137.259
264.715.000
421.911.000
10
Metro
12.899.125
17.543.355
128.166.080
178.609.000
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Lampung tahun 2006. (Data Diolah )
Dari data di atas tahun 2005 penerimaan DAU terendah adalah kota Metro yaitu sebesar Rp. 128.166.080.000,- dan penerimaan tahun 2006 untuk penerimaan DAU terendah masih kota metro yaitu Rp. 178.609.000.000,- . untuk penerimaan DAU tahun 2005 terbesar diterima oleh Kabupaten Lampung Selatan dan di tahun 2006 DAU terbesar diterima oleh Kabupaten Lampung Lampung Tengah. Untuk Perkembangan PAD daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung total peningkatan adalah 639,53 % dengan rata-rata peningkatan sebesar 63,95 % sedang peningkatan PAD tertinggi terjadi di kabupaten Way Kanan yaitu sebesar 230,65% dari tahun sebelumnya atau sebesar Rp. 5.964.656.000,- dan terbesar kedua adalah Kabupaten Lampung Timur yaitu sebesar 115, 17 % dari tahun sebelumnya atau sebesar Rp. 8.637.602.000,-. Daerah yang PAD nya menurun adalah kota Bandar Lampung sebesar 0,8 % dari PAD sebelumnya yaitu berkurang sebesar Rp. 376.457.000,-.
7
Sedangkan untuk perkembangan DAU, total peningkatannnya adalah 569,63% dengan rata-rata peningkatan sebesar 56,96 % untuk peningkatan DAU tertinggi diperoleh Kabupaten Lampung Tengah yaitu meningkat sebesar 65,73 % dari tahun lalu atau sebesar Rp.217.874.000.000,- sedangkan penngkatan DAU terendah dialami oleh Kota Metro yang hanya meningkat sebesar 39,35% dari tahun sebelumnya atau sebesar Rp.50.442.920.000,Untuk lebih jelasnya perkembangan PAD dan DAU seluruh Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung dapat di lihat pada table 3 berikut:
Tabel 3. Perkembangan PAD dan DAU Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung tahun 2005-2006. (Rp.000,-) No
Kabupaten/Kota
Peningkatan PAD
%
Peningkatan DAU
%
1 Lampung Barat
5019946
81.01
93.477.000
56.41
2 Tanggamus
4166512
38.32
163.197.000
57.24
3 Lampung Selatan 4 Lampung Timur
3164025
19.85
195.458.000
57.96
8637602
115.17
163.119.497
57.67
5 Lampung Tengah 6 Lampung utara
3113906
28.04
217.874.000
65.73
2916844
34.35
142.723.000
63.16
7 Way Kanan
5964656
230.65
79.183.000
51.17
3026259
56.94
137.989.000
61.56
-376457
-0.8
157.196.000
59.38
4644230
36.00
50.442.920
39.35
8 Tulang Bawang 9 Bandar Lampung 10 Metro Rata-rata
63.95
56,96
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Lampung tahun 2006. (Data Diolah )
Dari Tabel. 3 di atas dapat dilihat nilai peningkatan PAD masing-masing daerah lebih rendah dari nilai peningkatan DAU. Dari Tahun Anggaran 2005 ke Tahun
8
Anggaran 2006 DAU dan PAD pada masing-masing daerah mengalami peningkatan. Bandar lampung adalah kota yang menghasilkan PAD terbesar di tahun 2005 dan 2006 meskipun pada tahun 2006 mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar Rp.376.457.000,- atau sebesar -0.8 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan Kabupaten/Kota penghasil PAD terendah adalah Kabupaten Way Kanan yaitu hanya sebesar Rp. 2.585.982.000,- dan daerah terendah kedua adalah Kabupaten Tulang Bawang dengan PAD sebesar Rp. 5.313.907.000,-,
Pada DAU daerah penerima DAU terbesar di tahun 2005 adalah Kabupaten Lampung Selatan yaitu sebesar Rp. 337.196.000.000,- dan DAU terendah di terima oleh Kota Metro sebesar Rp.128.166.080.000,-sedangkan penerimaan tahun 2006 untuk penerima DAU terbesar adalah Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp.549.303.000.000,- dan daerah yang terendah menerima DAU masih Kota Metro yaitu sebesar Rp.178.609.000.000,- dengan peningkatan di tahun sebelumnya sebesar 39,35% .
Untuk Perkembangan PAD daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung total peningkatan adalah 639.53% dengan rata-rata peningkatan sebesar 63.95% Peningkatan PAD tertinggi terjadi di Kabupaten Way Kanan yaitu sebesar 230.65% dari tahun sebelumnya atau sebesar Rp. 5.964.656.000,- dan terbesar kedua adalah Kabupaten Lampung Timur yaitu 115.17 % dari tahun sebelumnya atau sebesar Rp.8.637.602.000,-. Daerah yang PAD nya menurun adalah kota Bandar lampung, menurun 0.8% dari PAD sebelumnya yaitu berkurang sebesar Rp. 376.457.000,- .
9
Perkembangan DAU,total peningkatannya adalah 569.63% dengan rata-rata mengalami peningkatan sebesar 56,96%. Untuk peningkatan DAU tertinggi diperoleh Kabupaten Lampung Tengah yaitu meningkat sebesar 65,73% dari tahun sebelumnya atau sebesar Rp. 217.874.000.000,- sedangkan peningkatan DAU terendah di alami oleh Kota Metro yaitu hanya meningkat sebesar 39,35% dari tahun sebelumnya atau sebesar Rp. 50.442.920.000,.
DAU dan PAD adalah sebagian sumber dana yang digunakan untuk Belanja Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan daerahnya.
Besarnya dana Belanja daerah seluruh Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung tahun Anggaran 2005-2006 dapat dilihat pada Tabel. 4 dan Tabel. 5 berikut:
Tabel 4. Dana Belanja Daerah seluruh Kabupaten/ Kota di Propinsi Lampung tahun Anggaran 2005 (Rp.000,-)
Lampung Barat Tanggamus Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Tengah Lampung utara Way Kanan
78.867.111 62.398.989 84.361.446 99.067.600 97.369.225 72.855.505 70.798.316
BELANJA Pelayanan Bagi hasil Publik dan bantuan keu 148.357.893 11.584.593 275.892.576 17.066.265 320.227.873 15.846.531 240.959.487 53.475.344 288.621.359 57.531.126 218.152.391 15.330.398 111.279.602 21.494.037
Tulang Bawang
95.321.090
184.283.255
Bandar Lampung
65.653.979
Metro
66.228.947
Kabupaten/Kota
Aparatur Daerah
Tidak Tersangka
TOTAL
404.901 779.600 0 715.000 1.727.832 1.593.807 312.800
239.214.498 356.137.430 420.435.850 394.217.431 445.249.542 307.932.101 203.884.754
16.743.673
859.660
297.207.678
316.486.106
26.625.121
1.551.171
410.316.377
106.399.084
11.602.021
163.400
184.393.452
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Lampung tahun 2006.
10
Data Belanja daerah pada tahun anggaran 2006 di atas menunjukkan pengeluaran Belanja Daerah di seluruh Kabupaten /Kota di Propinsi Lampung didominasi pada Belanja Pelayanan Publik.
Pada tahun anggaran 2005, Lampung tengah memiliki jumlah Belanja terbesar yaitu sebesar Rp. 445.249.542.000,-sedangkan daerah yang memiliki Belanja Daerah terkecil adalah kota Metro yaitu sebesar Rp.184.393452.000,-
Tabel 5. Dana Belanja Daerah Pemda Kabupaten/ Kota di Propinsi Lampung tahun Anggaran 2006 (Rp.000,-) Kabupaten/Kota
Aparatur Daerah
Lampung Barat Tanggamus Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Tengah Lampung utara Way Kanan
91.958.438 94.460.844 128.778.180 138.910.676 141.788.752 86.583.913 102.817.900
BELANJA Pelayanan Bagi hasil Publik dan bantuan keu 219.990.886 20.661.678 408.244.740 33.443.040 442.412.547 69.073.390 364.083.039 45.517.786 482.559.824 68.138.782 397.234.956 20.682.589 162.882.016 16.438.865
Tulang Bawang
Tidak Tersangka
TOTAL
1.203.477 599.883 1.924.116 100.000 8.538.409 1.1517.639 100.000
333.814.480 536.748.507 642.188.233 584.611.501 701.025.767 506.019.097 282.238.781
163.275.490
278.928.781
59.123.382
488.019
501.815.672
Bandar Lampung
65.757.762
445.720.321
25.762.464
748.046
537.988.593
Metro
91.228.557
144.883.940
21.692.401
506.470
258.316. 368
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Lampung tahun 2006.
Data Belanja daerah pada tahun anggaran 2006 di atas menunjukkan pengeluaran untuk belanja daerah di seluruk Kabupaten /Kota di Propinsi Lampung masih didominasi untuk belanja Pelayanan Publik.
11
Dapat dilihat di tahun anggaran 2006 Lampung Tengah masih menjadi daerah yang memiliki Belanja Daerah terbesar yaitu sebesar Rp.701.025.767.000,- dan untuk daerah yang memiliki Belanja Daerah Terkecil masih Kota Metro yaitu sebesar Rp.258.316.368.000,- .
Untuk melihat lebih jelas peningkatan dari Belanja Daerah di seluruh Kabupaten/Kota di Lampung dapat dilihat pada Tabel.6 di bawah ini :
Tabel 6. Dana Belanja Daerah seluruh Kabupaten/ Kota di Propinsi Lampung tahun Anggaran 2006 (Rp.000,-) No.
Kabupaten/Kota
1
Lampung Barat
2
Tanggamus
3
Lampung Selatan
4
Lampung Timur
5
Lampung Tengah
6
Lampung utara
7
Way Kanan
8
Tulang Bawang
9
Bandar Lampung
10
Metro Rata-rata
Peningkatan
%
94.599.982
28.33
180.611.077
33.64
221.752.383
34.53
190.394.070
32.56
255.776.225
36.48
198.086.996
39.14
78.354.027
27.76
204.607.994
40.77
127.672.216
23.73
73.922.916
28.61 32,55
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Lampung tahun 2006 ( Data Diolah)
Data diatas menunjukkan belanja daerah Kabupaten/ Kota di propinsi Lampung. Pada tahun anggaran 2005 Lampung Tengah memiliki jumlah Belanja Daerah tertinggi yaitu sebesar Rp. 445.249.542.000,- begitu juga di tahun anggaran 2006 yaitu sebesar Rp. 701.025.767.000,- , naik 36,43% dari tahun sebelumnya.
12
Sedangkan untuk daerah yang memiliki jumlah Belanja Daerah terkecil di tahun anggaran 2005 adalah Kota Metro, sebesar Rp. 184.393.452.000,- di tahun anggaran 2006 Kota metro masih memiliki jumlah Belanja Daerah terkecil di bandingkan dengan daerah yang lain yaitu sebesar Rp. 258.316. 368.000,- yang hanya naik 28,61% dari tahun 2005.
Perkembangan atau peningkatan dari Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung totalnya mencapai 325.55% dengan rata-rata peningkatan adalah 32,55%. Peningkatan Belanja Daerah yang tertinggi terjadi di Kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp. 204.607.994.000,- atau 40.77% dari tahun sebelumnya.
Dari perkembangan DAU dan PAD serta Belanja Daerah seperti yang telah diuraikan di atas dapat dilihat bahwa peningkatan DAU dan PAD yang masing-masing rata-rata peningkatannya adalah 56,96% dan 63,95% lebih besar dari peningkatan Belanja Daerah yang rata-rata peningkatannya hanya 32,55% atau kurang lebih setengah dari peningkatan DAU dan PAD.
Pada penelitian- penelitian terdahulu telah banyak mengangkat permasalahan transfer ini di Amerika Serikat, persentase dari seluruh pendapatan mencapai 50% untuk pemerintahan federal dan 60% untuk pemerintahan daerah (Fisher,1996). Khususnya di daerah Winconsin di ASsebesr 47% pendapatan pemda berasal dari transfer pusat ( Deller et al, 2002). Di Afrika selatan, persentase transfer pemerintah pusat terhadap pengeluaran Pemda adalah 85%, di Nigeria 67%-95% , dan di
13
Meksiko 70%-90%. Di Indonesia, dimana transfer pusat disebut sebagai DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBD.
Pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja pemerintah Daerah di Pulau Jawa dan Bali telah diteliti dan menghasilkan analisis bahwa ketika tidak digunakan Lag, pengaruh PAD terhadapa Belanja Daerah lebih kuat dari pada DAU , tetapi dengan di gunakan lag, pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah justru lebih kuat dari pada PAD (Sukri dan Halim, 2004). Analisis yang dilakukan oleh Suudi,2001, menyimpulkan bahwa DAU merupakan salah satu dana dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah yang digunakan untuk kegiatan baik pemerintahan maupun pembangunan. Besarnya DAU yang diterima untuk pembangunan daerah dirasa sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pelayanan umum di kota Bandar lampung.
Dalam penelitian Ratnawati,2001 tentang analisis PAD Dalam Menghadapi otonomi daerah di Propinsi Lampung, dana bantuan dari pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan yang dominant dari PAD dalam rangka membiayai pengeluaran daerah. PAD Propinsi Lampung memiliki peranan rata-rata sebesar 71,21% dalam membiayai pengeluaran rutin daerah tersebut.
14
Berdasarkan latar belakang dan paparan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti Bagaimanakah pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah Pemda Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung pada tahun Anggaran 2005-2006.
1.2 Permasalahan Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah : “ Bagaimanakah Hubungan DAU, PAD dan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung tahun Anggaran 2005-2006 “
1.3 Tujuan Penulisan Tujuan penulisan ini adalah 1. Untuk mengetahui Bagaimana Hubungan DAU, PAD dan Belanja Pemerintah Kabupten/Kota di Propinsi Lampung tahun Anggaran 20052006 2. Memberikan gambaran tentang DAU, PAD dan Belanja Daerah di propinsi Lampung tahun anggaran 2005-2006 agar pengelolaan kekayaan daerah bisa lebih baik lagi
1.4 Kerangka Pemikiran Sesuai dengan pengertian otonomi daerah pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa daerah menerima kewenangan untuk mengatur dan mengurus
15
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat yang harus sesuai dengan peraturan perundang undangan.
Daerah adalah bagian dari pemerintahan pusat, sehingga hubungan antara daerah dan pusat tidak terpisahkan, begitu juga dengan aliran dana dari pusat ke daerah dalam bentuk perimbangan keuangan sebagai konsekuensi pusat dalam menyelenggarakan pemerintahannya.
Untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah pusat memberikan dana Perimbangan yang terdiri dari DAU dan DAK dan bagian daerah dari bagi hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Di samping dana perimbangan ini pemerintah daerah memiliki sumber penerimaan sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah ( PAD), pembiayaan dan lain-lain pendapatan yang sah. Dan sudah seharusnya sumber pembiayaan tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien.
DAU adalah dan transfer dari pusat untuk daerah dengan tujuan mengurangi kalaupun tidak dapat menghilangkan kesenjangan fiskal antar daerah. DAU juga merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai belanja daerah.
PAD adalah sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai Belanja Daerah.
16
Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan kerangka skripsi sebagai berikut :
DAU
PAD
BELANJA PEMERINTAH DAERAH 1. Belanja Aparatur Daerah 2. Belanja Pelayanan Publik 3. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 4. Belanja Tidak Tesangka
1.5 Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN Berisi latar belakang, permasalahan, tujuan penulisan, kerangka pemikiran, sistematika penulisan BAB II TINJAUAN PUSTAKA Berisi pengertian-pengertian, teori-teori tentang Otonomi Daerah dan Pemerintahan daerah, keuangan daerah, Penerimaan Daerah, Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). BAB III METODLOGI PENELITIAN Berisi Jenis dan Sumber Data, Alat Analisis BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN Berisi analisis dan pembahasan dari permasalahan
17
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN Berisi tentang kesimpulan yang dapat ditarik dari penulisan ini serta saransaran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
