PENGALOKASIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM BELANJA PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI PROGRAM S-1 EKSTENSI MEDAN

SKRIPSI

PENGALOKASIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM BELANJA PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO Oleh :

Nama

: Erwin Ginting

Nim

: 040522175

Departemen

: Akuntansi

Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi 2008

Erwin Ginting : Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Belanja..., 2008 USU Repository © 2009

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Belanja Pada Pemerintahan Kabupaten Karo.

Adalah benar hasil karya saya sendiri dan judul yang dimaksud belum dimuat, dipublikasikan atau diteliti oleh mahasiswa lain dalam konteks penulisan skripsi Program S1 Ekstensi Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.

Semua sumber data dan informasi yang diperoleh, telah dinyatakan dengan jelas, benar apa adanya. Dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan Universitas.

Medan, 19 juni 2008 Yang Membuat Pernyataan

Erwin Ginting NIM. 040522175


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih Karunia dan anugerah-Nya yang memberikan pengetahuan, kekuatan, kesehatan, dan kesempatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Belanja pada Pemerintahan Kabupaten Karo”.

Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat untuk

memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, yang disebabkan adanya keterbatasan kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan penulis baik materi, teknik penyusunan maupun hasil analisisnya. Oleh karena itu dengan hati terbuka penulis menerima setiap saran dan kritik dari pembaca untuk penyempurnaan pada masa yang akan datang. Adapun skripsi ini dapat diselesaikan hanya dengan bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih atas segala dukungan, tenaga, pemikiran, materi, semangat dan juga Doa dari semua pihak yang membantu selama penulis menjalani masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini kepada :


1. Bapak Drs. Jhon Tafbu Ritonga, Mec selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Drs. Arifin Akhmad, Msi Ak selaku Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara dan Bapak Fahmi Natigor Nasution, SE, Macc, Ak selaku Sekretaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Drs. Idhar Yahya, MBA selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya dalam mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 4. Bapak Drs. Rasdianto, Msi dan Bapak Drs. Hasan Sakti Siregar, Msi selaku Dosen Pembanding/Penguji I & II, dan seluruh staf pengajar dan pegawai di Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara yang telah mendidik dan membimbing serta membantu penulis selama masa perkuliahan. 5. Bapak Bupati Karo Drs. Daulat Daniel Sinulingga, Bapak Sekretaris Daerah Drs. Makmur Ginting, Bapak Sarjana Ginting, Bapak Andriasta Tarigan, Bapak Swingli Sinulingga, Bapak Irwan Bangun, serta seluruh Kepala Dinas dan pegawai Pemkab Karo yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan keterangan dan data yang diperlukan selama penulis riset dalam penyusunan skripsi ini. 6. Untuk Kedua orang tua tercinta Ayahanda P.Ginting (Alm) dan Ibunda K. Barus yang tidak pernah berhenti memberikan cintanya serta Saudarasaudaraku Abang Samudra, Abang Jekson, Kak Mega, Kak Mbera, Timoty yang selalu memberikan semangat, dorongan, dan doa kepada penulis.


7. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan motivasi, semangat dan keceriaan bagi penulis selama ini yakni yang tersayang Betaria, Karunia, Maya, Rats, Hana, Merry, Saprianto, Pukka, Bengbeng, Ronald, Anwar, Hubert, serta Teman-teman di Pasar VII No. 65 8. Keluarga Besar GPdI El-Shaddai dan BSP Generation, terima kasih buat dorongan dan doa-doanya selama ini, God Bless All.

Akhirnya dengan kerendahan hati penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi mahasiswa program studi Akuntansi.

Medan, 19 Juni 2008 Penulis

Erwin Ginting NIM. 040522175


ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam belanja pemerintahan Kabupaten Karo. Data yang dianalisis dalam penelitian ini diolah dari laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa dana alokasi umum dengan jumlah yang sangat besar merupakan sumber dana utama bagi daerah untuk membiayai operasi utamanya seharihari. Sedang pendapatan asli daerah sebagai pencerminan kemampuan daerah juga berperan walaupun tidak secara keseluruhan. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan desain penelitian deskriptif. Jenis data yang dipakai adalah data kulitatif dan kuantitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh dengan cara dokumentasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Dengan responden bagian keuangan pada pemerintahan Kabupaten dan bagian lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Penulis juga telah melakukan analisis efektivitas pengalokasian DAU dan PAD dalam belanja Pemerintahan Kabupaten Karo, dapat diambil beberapa kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, yaitu : (a) Dalam sistem keuangan daerah yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Karo masih menggunakan metode single entry, (b) Adanya Peningkatan penerimaan PAD dan DAU, (c) Telah efektifnya pengalokasian DAU dan PAD dalam belanja Pemerintahan Kabupaten Karo.

Kata kunci : Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah.


ABSTRACT

This research aims to know the alocation of Block grant and Original Earnings of Region Tanah Karo regency expences. The data analized in this research are processed from Revenue Estimate and Region Expences. The result of analusis show that DAU in a great number is the main expences Source for the region to pay its daily main operation. Original Earnings Of Region as the reflection ofregion capacity also has a role eventhough not in the whole. Descriptive research design was done in doing the research in this thesis. The kinds of data used are qualitative and quantitative data that consist of primaru and secondary data. The data was abtained by doing documentation and interviewing. It was done by researcher with the respondent of financial department related to this research. The writer has also done the analysis of the efectifity of Block Grant and Original Earnings of Region Alocation on the expences of central Tanah Karo regency. From the research, some conclution s are drawn of follow : a) in region financial system applied, Tanah Karo regency still use single entry method. b) the is increasing of Original Earnings og region and Block Grant acceptance. c) The alocation of Block Grant and original Earnings of region on central anah karo regency has been effective.

Keywords

: Revenue Estimate and Region Expences, Block Grant, Origina Earnings Of Region, Region Expences.


DAFTAR ISI

PERNYATAAN ………………………………………………………..i KATAPENGANTAR ………………………………………….............ii ABSTRAK …………………………………………………………….. v ABSTRACT ……………………………………………………………vi DAFTAR ISI …………………………………………………………..vii DAFTAR TABEL ……………………………………………………...x DAFTAR GAMBAR …………………………………………………..xi DAFTAR LAMPIRAN ………………………………………………...xii

BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah………………………………….... 1 B. Perumusan Masalah ……………………………………….. 3 C. Tujuan Penelitian……………………………........................3 D. Manfaat penelitian …………………………………………..4 E. Kerangka Konseptual ……………………………………… 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Dana Alokasi Umum……………………………………….. 6 1. Pengertian Dana Alokasi Umum……………………….. 6 2. Sejarah Dana Alokasi Umum………………………….... 7 3. Tujuan dan Fungsi Dana Alokasi Umum……………….. 10


4. Kriteria Desain Transfer Dana Alokasi Umum Dan Formula Perhitungannya…………………………… 12 B. Pendapatan Asli Daerah……………………………………... 23 1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah……………………… 23 2. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah……………………… 23

C. Belanja Daerah……………………………………………….. 27 1. Pengertian dan Jenis Belanja …………………………….. 27 2. Pengalokasian Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah dalam Belanja Kabupaten…………………… 31

BAB III METODE PENELTIAN 1. Tempat Penelitian……………………………………………….. 32 2. Jenis Penelitian…………………………………………………...32 3. Jenis Data……………………………………………………….. 32 4. Teknik Pengumpulan Data……………………………………… 33 5. Metode Penelitian………………………………………………. 33

BAB IV HASIL PENELITIAN A. Data Penelitian………………………………………………..... 34 1. Sejarah Singkat dan Aktivitas Kabupaten Karo………………34 2. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas pemerintah Kabupaten Karo……………………………………………… 40


3. Pendekatan, Penyusunan, Format, dan Klasifikasi APBD….. 42 4. APBD Kabupaten Karo……………………………………

42

5. Kebijakan Tentang Pengalokasian Dana Alokasi Umum dalam Belanja pada Pemerintahan Kabupaten Karo…. 48 6. Kebijakan Tentang Pengalokasian Pendapatan Asli Daerah Dalam Belanja pada Pemerintahan Kabupaten Karo……………………………………………

49

7. Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Belanja Pemerintahan Kabupaten Karo……………………………….. 50 B. Analisis Hasil Penelitian………………………………………….. 56 1. APBD Kabupaten Karo………………………………………... 56 2. Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Belanja Pemerintahan Kabupaten Karo…………………………………57

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan……………………………………………………………. 58 B. Saran…………………………………………………………………... 59

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………61 LAMPIRAN


DAFTAR TABEL

Tabel

Judul

Halaman

Tabel 2.1

Daftar Tarif Pajak Daerah………………………… 25

Tabel 4.1

Luas Wilayah, Jumlah Desa, Jumlah Penduduk menurut Kecamatan……………………. 37

Tabel 4.2

Rinkasan APBD Kabupaten Karo Tahun 2005-2007 ………………………………………… 43

Tabel 4.3

Perbandingan Realisasi dan Anggaran Tahun 2005-2007…………………………………. 47

Tabel 4.4

Peranan DAU dan PAD Dalam Pendapatan Pemerintah Kabupaten Karo …………………….. 49

Tabel 4.5

Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) ……... 52

Tabel 4.6

Pengalokasian Pendapatan Asli Daerah (PAD)……. 54


DAFTAR GAMBAR

Nomor

Judul

Halaman

Gambar 2.1

Proses Penerapan Variabel dan rumus DAU………….. 18


DAFTAR LAMPIRAN

Nomor

Judul

Lampiran 1

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo.

Lampiran 2

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karo.

Lampiran 3

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Karo

Lampiran 4

Ringkasan APBD Kabupaten Karo tahun 2005

Lampiran 5

Ringkasan APBD Kabupaten Karo tahun 2006

Lampiran 6

Ringkasan APBD Kabupaten karo tahun 2007

Lampiran 7

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun yang berakhir 31 Desember 2006 dan 2005

Lampiran 8

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun yang berakhir 31 Desember 2007 dan 2006

Lampiran 9

Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karo tahun 2006 dan target Tahun 2007

Lampiran 10 Rekapitulasi Target Dan Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Karo Tahun 2007.


BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Masalah Sesuai dengan undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, pemerintah daerah berhak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi daerah dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat tercapainya kesejahtraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta semua masyarakat, serta juga meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip Demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan daerah,potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penerapan prinsip good governance pada masa reformasi

menuntut adanya perubahan paradigma berpikir dan bertindak bagi semua elemen birokrasi pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah. Perubahan pandangan berpikir tersebut diarahkan untuk menghasilkan suatu manajemen keuangan pemerintah yang transparan, dapat dipertanggung jawabkan, dan efektif yang mendukung peningkatan peran serta masyarakat dan supremasi hukum di bidang keuangan negara dan meningkatkan kinerja pemerintah.


Kep Mendagri no.29/2002 mengisyaratkan bahwa untuk tujuan efektivitas atas pengelolaan dana yang dikelolanya, pemerintah daerah diwajibkan menyiapkan laporan keuangan daerah sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban kepala daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah Kabupaten Karo yang merupakan salah satu Pemerintah Kabupaten

yang

ada

di

sumatera

utara

diharuskan

menyusun

laporan

pertanggungjawaban keuangan daerah yang meliputi neraca daerah, laporan perhitungan APBD, nota perhitungan APBD dan laporan aliran kas. Dari laporan APBD dapat dianalisis sumber dan penggunaan dana oleh pemerintah daerah selama satu tahun fiskal, sumber dana tersebut tercantum dalam APBD yang mencakup transfer dana perimbangan dan pemerintah pusat. Dalam undang-undang No. 33/2004 diterangkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum dan bagian daerah dari bagi hasil pajak dan bukan pajak. Dimana disamping Dana Perimbangan tersebut pemerintah daerah memilki sumber pendapatan sendiri berupa pendapatan Asli Daerah, pinjaman daerah, maupun penerimaan lain yang sah. Tujuan dari pemerintah pusat adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelyananan publik di seluruh negeri, tetapi pada prakteknya transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari yang dilaporkan dalam perhitungan APBD. Dana alokasi umum memegang peranan yang sangat dominan dibanding sumber dana lain seperti dana alokasi khusus maupun dana kontijensi (penyeimbang). Untuk itu diharapakan Dana Alokasi umum dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat sebagai tujuan dari desentralisasi yaitu untuk


mempercepat pembangunan dan pemerataan hasil pembangunan, disamping tetap memaksimalkan potensi daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Keadaan ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang dituangakan dalam bentuk skripsi dengan judul

“Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan

Pendapatan Asli Daerah Dalam Belanja Pada Pemerintahan Kabupaten Karo”.

B. Perumusan Masalah Berdasarkan uaraian diatas penulis mencoba merumuskan masalah yang menjadi dasar dalam penyususnan skripsi yaitu “Bagaimana Pengalokasian

Dana Alokasi

Umum dan Pendapatan Asli Daerah Dalam Belanja Pada pemerintahan Kabupaten Karo”.

C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Pengalokasian Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah dalam Belanja Pada Pemerintahan Kabupaten Karo.

D. Manfaat Penelitian Pada penelitian ini,penulis berharap dapat memberikan manfaat antara lain: 1. Sebagai pengalaman dan bahan masukan bagi penulis dalam pemahaman bidang Akuntansi Sektor Publik pada umumnya dan akuntansi keuangan daerah pada khususnya 2. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan pemerintah kabupaten Karo untuk melihat efektivitas dan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola


sumber dana untuk digunakan membiayai aktivitas pemerintahan kabupaten Karo dalam penyusunan APBD. 3. Hasil penelitian dapat menjadi bahan masukan bagi peneliti sejenis unuk menyempurnakan penelitian sejenis berikutnya.

E. Kerangka Konseptual

DANA ALOKASI UMUM (DAU)

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD): 1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Bagian Laba Usaha Daerah (BUMD) 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

P E N G A L O K A S I A N

BELANJA DAERAH


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Dana Alokasi Umum 1. Pengertian Dana Alokasi Umum Menurut Bastian ( 2003:84) “Dana Alokasi Umum adalah dana perimbangan dalam rangka untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah.” Menurut Brojonegoro dan C. Risyana dalam Sidik, et, al (2002:155) “Dana Alokasi Umum adalah transfer bersifat umum yang jumlahnya sangat signifikan dimana penggunaanya menjadi kewenangan daerah”. Sedangkan menurut Halim (2002: 160) “Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Dari penjelasan diatas terlihat bahwa Dana Alokasi Umum memiliki jumlah yang sangat signifikan sehingga semua pemerintah daerah menjadikannya sebagai sumber penerimaan terpenting dalam anggaran penerimaannya dalam APBN. Oleh karena itu, Dana Alokasi Umum dapat dilihat sebagai respon pemerintah terhadap aspirasi daerah untuk mendapatkan sebahagian kontrol yang lebih besar terhadap keuangan negara. Tujuan Dana Alokasi Umum adalah untuk mengatasi ketimpangan fiskal keuangan antara pemerintah pusat dan ketimpangan horizontal antar pemerintah daerah karena ketidakmerataan sumber daya yang ada pada masing-masing daerah. Penggunaan Dana Alokasi Umum ditetapkan oleh daerah dimana pada bagian ini dianggarkan jumlah DAU sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh


pemerintah. Dalam perhitungannya DAU menggunakan formula yang menggunakan beberapa aspek seperti luas daerah, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, indeks harga bangunan, dan jarak tingkat kemiskinan.

2. Sejarah Dana Alokasi Umum a. Transfer dan Dana Alokasi Umum di Berbagai Negara Berkembang Model transfer pada satu negara tidak yang dapat digunakan secara mutlak di negara lainnya, hal ini disebabkan karena memang kebutuhan dan kondisi politik serta ekonomi yang terdapat pada masing-masing negara sangat mempengaruhi desain atau sistem transfer pusat ke daerah. 1. Cina Negara cina mengenal sistem desentralisasi keuangan baru setengah dekade terakhir, sebagai akibat perubahan sistem perencanaan yang terpusat ke perekonomian yang berbasis pasar. Cina merupakan Block Grant hanya pada provinsi sebesar 25% dari PPN, Pajak Bisnis, PPh BUMN, dan PPh Perorangan.

2. Filipina Filipina berbentuk kesatuan dengan struktur pemerintahannya berlapis (multi tiered). Sejak tahun 1991 Filipina mengeluarkan Undang-undang Local Government Code 1991. Didalam Code tersebut diatur bahwa Dana Alokasi Umum dialokasikan sebesar 23% untuk kota, dan 54% lagi untuk yang lainnya. Dana ini dialokasikan dari penerimaan dalam negeri sebesar 40%. Dana ini ditetapkan 20% untuk proyek-proyek pembangunan.


3. Afrika Selatan Sistem pemerintah di Afrika Selatan terdiri dari tiga lapis: Pusat, Provinsi, dan daerah (lokal) dengan masing-masing memiliki kapasitas pendapatan yang berbeda. Negara ini mengenal sistem transfer sudah sejak lama, namun yang dianggap sukses mulai dikenalkan pada tahun 1997 untuk provinsi dan tahun 1998 untuk pemerintah daerah. Alokasi untuk provinsi lebih besar di banding alokasi untuk pemerintah daerah. Dana Block Grant diambil dari anggaran nasional yang didistribusikan atas beberapa komponen, yaitu: 41% untuk pendidikan, 19% untuk kesehatan, 17% untuk jaminan kesejahteraan sosial, 8% komponen keterbelakangan, 5% bagi rata yang merupakan komponen institusional. Sistem transfer di Indonesia yang ada saat ini merupakan hasil evolusi sepanjang kurun waktu 50 tahun sejak tahun 1945. Sistem ini mempunyai arti yang sangat penting bagi pemerintah daerah. Karena sekitar dua per tiga pengeluarannya dibiayai melalui transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat. Secara umum, terdapat tiga jenis transfer di Indonesia, yaitu subsidi yang bertujuan mencukupi kebutuhan rutin terutama gaji, bantuan yang bertujuan untuk memberikan bantuan pembangunan baik yang bersifat umum maupun khusus, dan Daftar Isian Proyek (DIP). Subsidi dfan bantuan dikategorikan sebagai bantuan antar tingkat pemerintah (intergovermenta grants) sebab menjadi bagian dari anggaran pemerintah daerah. Sedang Daftar Isian Proyek diklarifikasikan sebagai dana yang mengalir ke daerah, namun tidak termasuk ke dalam anggaran pemerintah daerah. Sebelum terbentuknya UU Nomor 32


Tahun 1956 tentang perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah, sistem subsidi yang dipakai adalah sistem sluit post, yaitu suatu bentuk subsidi yang memberikan tunjangan sebesar selisih antara besarnya rencana pengeluaran dan penerimaan yang diajukan oleh daerah ke pusat.

Namun dalam

prakteknya pemberian tunjangan sangat bergantung pada kebijakan sepihak dari pemerintah pusat. Hal ini cukup menyulitkan karena daerah tidak dapat mengetahui atau mempunyai kepastian mengenai besarnya subsidi yang akan diberikan kepada daerah. Sejak tahun 1956, pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah mengalami perubahan dengan keluarnya UU Nomor 32 tahun 1956. Secara konseptual pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diterjemahkan ke dalam 3 hal utama, yaitu: a. Penyerahan sumber Pendapatan Negara kepada daerah b. Pemberian bagian tertentu dari penerimaan berbagai pajak Negara kepada daerah. c. Memberi ganjaran, subsidi, dan sumbangan kepada daerah. Pemerintah pusat memberikan subsidi kepada daerah dengan kriteria alokasi dana yang didasarkan pada variabel-variabel yang justru tidak memiliki kaitan dengan tujuan utama bantuan tersebut. Sebagai akibatnya, bantuan pusat ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesenjangan pendapatan antar daerah. Sebahagian besar bantuan tersebut merupakan bantuan khusus, maka melalui konsep desentralisasi fiskal dalam UU no. 33/2004 lebih menekankan peranan dari bantuan yang bersifat umum (general purpose grant) yang dikenal sebagai Dana Alokasi Umum.


3. Tujuan dan Fungsi Dana Alokasi Umum Ada beberapa alasan perlunya dilakukan pemberian Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat ke daerah, yaitu: A. Untuk mengatasi permasalahan ketimpangan fiskal vertical.

Hal ini

disebabkan sebagian besar sumber-sumber penerimaan utama di negara bersangkutan. Jadi pemerintah daerah hanya menguasai sebahagian kecil sumber-sumber penerimaan negara atau hanya berwenang untuk memungut pajak yang bersifat lokal dan mobilitas yang rendah dengan karakteristik besaran penerimaan relatif kurang signifikan. B. Untuk menanggulangi persoalan ketimpangan fiskal horizontal. Hal ini disebabkan karena kemampuan daerah untuk menghimpun pendapatan sangat bervariasi, tergantung kepada kondisi daerah dan sangat bergantung pada sumber daya alam yang dimiliki daerah tersebut. C. Untuk menjaga standar pelayanan minimum di setiap daerah tersebut. D. Untuk stabilitas ekonomi. Dana Alokasi Umum dapat dikurangi di saat perekonomian daerah sedang maju pesat, dan dapat ditingkatkan ketika perekonomian sedang lesu. Sedang tujuan umum dari Dana Alokasi Umum adalah untuk: a.

Meniadakan atau meminimumkan Ketimpangan fiskal vertical

b.

Meniadakan atau meminimumkan ketimpangan fiskal horizontal

c.

Menginternalisasikan/memperhitungkan

sebahagian

atau

seluruh

limpahan manfaat/biaya kepada daerah yang menerima limpahan manfaat tersebut.


d.

Sebagai bahan edukasi bagi pemerintah daerah agar secara intensif menggali sumber-sumber penerimaannya, sehingga hasil yang diperoleh menyamai bahkan melebihi kapasitasnya.

4.

Kriteria

Desain

Transfer

Dana

Alokasi

Umum

dan

Formula

Perhitungannya A. Kriteria Desain Dana Alokasi Umum Dalam deasin Dana Alokasi Umum ada tiga faktor yang perlu diperhatikan, yaitu: sumber dana untuk Alokasi DAU (ditributable pool), formula distribusi, dan kondisionalitas (conditionality). 1. Sumber Dana Satu ciri sistem transfer keuangan pusat ke daerah adalah stabilitas, disamping fleksibilitas. Hal ini tampak bertentangan tapi bukan tidak mungkin untuk dicapai, dan berkaitan dengan sumber dana. Secara mendasar berdasarkan praktek di banyak negara, ada tiga cara untuk menentukan berapa jumlah dana yang akan dialokasikan untuk transfer pusat dan daerah: a. Proporsi tertentu dari penerimaan pemerintah,atau persentase tertentu dari APBD b. Secara ad hoc yaitu transfer keuangan yang didesain oleh pemerintah pusat yang didasarklan pada antara lain alokasi prioritas nasional atau alokasi tambahan yang ditujukan untuk tujuan tertentu untuk satu tahun anggaran tertentu. c. Bedasarkan Formula yakni distribusi penerimaan ke daerah yang didasarkan kepada satu formula tertentu atau mempertimbangkan faktor-


faktor tertentu; by grant to reimburse cost: artinya transfer keuangan kepada daerah untuk membiayai satu jenis pengeluaran tertentu. Misalkan sebagai proporsi dari pengeluaran spesifik atau dikaitkan dengan berbagai karaktaristik umum daerah penerima transfer. Dana Alokasi Umum dalam hali ini menggunkan cara yang pertama dan merupakan cara yang baik untuk menciptakan stabilitas bagi pemerintah daerah sekaligus fleksibilitas bagi pemerintah pusat. 2. Formula Distribusi Faktor formula distribusi sangat penting dalam menghasilkan efek yang diharapkan bagi daerah sehingga formula yang tepat harus diusahakan. Maka transfer yang dapat dinegosiasikan sangat dihindarkan, apalagi sampai daerah bisa mempengaruhi faktor atau variabel yang dipakai dalam formula untuk kepentingannya. 3. Kondisionalitas Dana Alokasi Umum adalah unconditional block grant, sehingga persyaratan serupa tidak ada. Seperti sudah diuraikan, tujuan utama Dana Alokasi Umum adalah untuk mnenjamin semua daerah memiliki sumber dana dalam menyediakan pelayanan minimum dengan standar tertentu. Namun untuk penggunaan transfer bersyarat masih sangat kurang di Indonesia.

Transfer ini sangat efektif digunakan sebagai sarana

mencapai sasaran di berbagai sektor tertentu, misalnya : kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar.

Transfer ini cukup baik dalam

rangka menciptakan pemerataan standar di pelosok-pelosok Indonesia.


Menurut Kadjatmiko dalam sidik, et, al (2004 : 133) untuk desain transfer pusat ke daerah ada beberapa kriteria umum yang harus dipenuhi, antara lain: a. Otonomi Merupakan prinsip yang mendasari desentralisasi fiskal, apakah suatu negara itu berbentuk federal maupun kesatuan.

Dengan otonomi

berarti pemerintah daerah memiliki independensi dan fleksibilitas dalam menentukan prioritas-prioritas belanja. b. Penerimaan yang memadai (revenue adequaty) Pemerintah daerah semestinya memiliki pendapatan (termasuk transfer) yang cukup untuk menjalankan segala kewajiban atau fungsi yang diembannya. c. Keadilan (equity) Besarnya dana transfer dari pusat ke daerah seharusnya berhubungan positif dengan kebutuhan fiskal daerah, dan sebaiknya berkebalikan dengan besarnya kapasitas fiskal daerah yang bersangkutan. d. Transparan dan Stabil Formula transfer harus diumumkan sehingga dapat di akses masyarakat, dan yang lebih penting lagi adalah bahwa setiap daerah dapat memperkirakan berapa penerimaan totalnya termasuk transfer sehingga memudahkan penyusunan anggaran. e. Sederhana (simplicity) Alokasi dana kepada pemerintah daerah didasarkan pada faktorfaktor obyektif dimana unit-unit individual tidak memilki kontrol


atau tidak dapat dapat mempengaruhinya.

Disamping itu juga

formula harus relatif mudah untuk dipahami. f. Insentif Desain transfer harus sedemikian rupa sehingga memberikan semacam insentif bagi daerah dengan manajmen fiskal yang baik, dan sebaiknya menyangkal praktik-praktik yang tidak efisien.

B. Formula Perhitungan Dana Alokasi Umum Dalam penyusunannya, rumus Dana Alokasi Umum mengacu pada beberapa prinsip dasar agar rumus yang dipakai memenuhi beberapa aspek, seperti aspek legalitas hukum, aspek akademis, dan aspek implementasi di lapangan. Prinsip- prinsip tersebut adalah: 1. Norma hukum dalam UU Nomor 33 tahun 2004 Undang-undang nomor 33 yang telah disetujui DPR menjadi dasar implementasi dana perimbangan. Didalam pemerintahan kabupaten karo Peraturan Daerah yang mengatur Dana Alokasi Umum yaitu Perda No. 10 Tahun 2004 tentang bagaimana Pengelolaan Dana Alokasi Umum. Oleh karena itu, dalam pembuatan rumus DAU harus memenuhi kaidahkaidah dasar yang telah dicantumkan dalam undang-undang No. 33 tahun 2004. Salah satu kaidah yang terpenting adalah bahwa Dana Alokasi Umum dialokasikan kepada daerah dengan menggunakan bobot daerah. Sementara itu bobot daerah itu sendiri harus dirumuskan dengan menggunakan suatu formula yang didasarkan atas pertimbangan kebutuhan dan potensi penerimaan daerah.


2. Hubungan antara kebutuhan dan potensi daerah harus jelas.

Daerah

yang relatif lebih maju dan mampu berdiri sendiri bila dibandingkan dengan daerah lain, maka daerah bersangkutan akan memerlukan bantuan dari pusat yang relatif kecil. Daerah yang lebih maju pada umumnya akan memiliki Pendapatan Asli Daerah dan atau bagi hasil pajak dan bukan pajak (sumber daya alam) yang relatif lebih besar. Oleh karena itu, dalam perumusannya formula Dana Alokasi Umum disepakati bahwa daerah yang akan memperoleh Dau adalah daerah yang memerlukan pembiayaan kebutuhan daerah, tetapi tidak mampu membiayai selisih antara kebutuhan daerah dengan potensinya. 3. Rumus untuk menentukan alokasi DAU harus mudah dipahami dan logis Rumus Dana Alokasi Umum didasarkan atas formula yang sederhana, mudah dipahami, dan juga mudah dihitung oleh daerah bila data tersedia. Selain itu rumus tersebut harus logis; artinya memenuhi kaidah-kaidah prinsip

teori

maupun

UU

No.

33

tahun

2004,

serta

tidak

mempertentangkan prinsip yang satu dengan yang lain (konsisten). 4. Rumus didasarkan atas variabel-variabel yang datanya tersedia akurat. Formula alokasi DAU harus memiliki variabel-variabel yang datanya terdapat di setiap daerah, dan selain itu data tersebut berasal dari sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarakan uraian

diatas, maka alur pemikiran dalam penyusunan formula Dana Alokasi Umum dapat digambarkan dalam suatu bagan sebagai berikut:


POTENSI PENERIMAAN

VARIABEL POTENSI

-

- PDRB Industri dan jasa

Potensi Industri Potensi SDA Potensi SDM PDRB

- Bagi hasil DSA, PBB, BPHTB

Amanat UU 25/1999 Perimbangan keuangan Pusat dan daerah

FORMULA DAU

KEBUTUHAN FISKAL

VARIABEL KEBUTUHAN

-

-

Jumlah penduduk Luas wilayah Keadaan geografi Penduduk miskin

Jumlah penduduk Luas wilayah Kepadatan penduduk Indeks harga bangunan Property Gap atau jarak

Gambar 2.1 Proses penerapan variabel dan rumus DAU Sumber: Sidik, et al. Dana Alokasi Umum, 2002

C. Potensi Penerimaan Potensi penerimaan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 104

tahun 2000

tentang Dana Perimbangan, terdiri atas variabel-variabel sebagai berikut: 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor sumber daya alam

(primer)

Sektor-sektor yang termasuk dalam sumber daya alam ini adalah sektor yang diatur dalam UU No. 33 tahun 2004 untuk dibagihasilkan ke daerah yaitu: Kehutanan, perikanan, pertambangan, minyak dan gas.

Variabel ini

dipergunakan untuk memperlihatkan perbedaan potensi daerah kaya dengan daerah miskin sumber daya alam. Untuk menunjukkan perbedaan antara satu daerah dengan daerah lain dalam sumber daya alam, dapat dibuat indeks SDA sebagai berikut: Indeks SDA Daerah = [PDRB Sektor Daerah/PDRB Daerah] [PDRB Sektor SDA Nasional/PDB Nasional]

2. PDRB sektor industri dan jasa lainnya (non-primer)


Sektor yang termasuk di dalamnya adalah sektor-sektor yang tidak termasuk dalam sektor SDA.

Variabel ini diperlukan untuk menunjukkan

potensi penerimaan suatu daerah dari sumber-sumber yang berasal bukan dari bagi hasil SDA, seperti PAD maupun bagi hasil pajak PBB.

Untuk

menunjukkan perbedaan potensi suatu daerah di sektor industri tertentu, dapat dilihat dengan Indeks Industri sebagai berikut: Indeks Industri Daerah = [PDRB sektor non primer Daerah/PDRB Daerah] [PDB Sektor non primer Nasional / PDB Nasional ]

3. Besarnya Angkatan Kerja Variabel ini untuk memperlihatkan perbedaan potensi daerah atas sumber daya manusianya. Suatu daerah yang memiliki sumber daya manusia yang besar secara relatif akan memiliki potensi penerimaan yang lebih baik, misalnya potensi penerimaan bagi hasil PPh perorangan, dan juga Pendapatan Asli Daerah. Untuk menunjukkan perbedaan potensi suatu daerah dari segi tenaga kerjanya dapat dibuat indeks SDM sebagai berikut: Indeks SDM Daerah = [Angkatan kerja Daerah / Populasi Daerah] [Angkatan kerja Indonesia / Populasi Indonesia

D. Kebutuhan Daerah Kebutuhan daerah terdiri dari beberapa variabel berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 84 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000 Tentang Dana perimbangan Sebagai berikut : 1. Jumlah Penduduk


Besarnya penduduk suatu daerah mencerminkan kebutuhan pelayanan yang diperlukan. Untuk menunjukkan perbedaan kebutuhan antara suatu daerah dengan yang lain berdasarkan jumlah penduduk, dapat dibuat Indeks Beban Penduduk sebagai berikut: Indeks Penduduk =

Populasi Daerah Rata-rata Populasi Daerah Secara Nasional

2. Luas Wilayah Daerah dengan penduduk yang tidak padat, tetapi dengan memilki cakupan wilayah yang luas, membutuhkan pembiayaan yang besar. Untuk menunjukkan perbedaan kebutuhan suatu daerah didasarkan atas luas wilayahnya digunakan Indeks Luas Wilayah sebagai berikut: Indeks Luas Wilayah =

Luas Daerah Rata-rata Luas Daerah secara Nasional

3. Indeks Harga Bangunan Indeks harga bangunan merupakan penerimaan dari kondisi geografis suatu daerah.

Semakin sulit kondisi geografis suatu daerah, maka diperlukan

pmbiayaan lebih besar. Biaya konstruksi akan lebih mahal pada daerah-daerah pegunungan maupun daerah terpencil lainnya (seperti kepulauan yang tersebar) dibandingkan dengan daerah yang relatif di daratan. Oleh karena itu, biaya pelayanan pada daerah dengan kondisi geografis yang sulit semacam ini cenderung akan lebih besar.

Indeks harga bangunan mampu menunjukkan

tingkat kesulitan geografis daerah. Untuk menghitung perbedaan satu daerah dengan yang lain didasarkan atas indeks harga, digunakan Indeks Harga Bangunan rumusan sebagai berikut:


Indeks Harga Daerah

= Indeks Konstruksi Daerah 100

4. Jumlah Penduduk Miskin Target pelayanan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan Semakin banyaknya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, makin besar kebutuhan pembiayaan suatu daerah.

Untuk menunjukkan perbedaan

banyaknya orang miskin antara satu daerah lain digunakan Indeks kemiskinan relatif sebagai berikut: Indeks Kemiskinan Relatif Daerah = Jumlah Penduduk Miskin Daerah Rata-rata Jumlah penduduk Miskin Nasional

E. Penentuan Bobot dan Alokasi Daerah Untuk menentukan bobot model suatu daerah dalam alokasi DAU, dipergunakan suatu formula yang mengikuti prinsip-prinsip dasar di atas. Prosedur penetapan bobot daerah dapat diuaraikan sebagai berikut : a. Langkah Pertama, rumus DAU yang akan dibentuk didasarkan atas pemikiran bahwa alokasi DAU akan diberikan kepada daerah yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan potensi penerimaannya sendiri. Ini berarti bahwa besarnya kebutuhan Dana Alokasi Umum suatu daerah yang dinyatakan sebagai berikut : Kebutuhan Dau = Kebutuhan Daerah – Potensi Penerimaan Daerah

b. Langkah kedua, dilakukan perkiraan besarnya kebutuhan daerah, yang dalam hal ini diestimasi dengan menggunakan variabel-variabel kebutuhan yang telah disebutkan sebelumnya, dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut: Kebutuhan Daerah= Pengeluaran daerah rata-rata X ( I.Penduduk+I.Luas+I.Kemiskinan) 4


c. Langkah Ketiga, memperkirakan besarnya potensi penerimaan daerah dengan menggunakan

varibel-variabel

potensi

yang

telah

dijelaskan

di

atas.

Pengeluaran daerah di hitung dengan cara sebagai berikut : Potensi Penerimaan= Penerimaan Daerah rata-rata = [Indeks Industri=Indeks SDA+IndeksSDM] 3

d.

Langkah Keempat, ditetapkan selisih antara kebutuhan setiap daerah dengan potensi

penerimaan

dari

daerah.

Bobot

DAU

dihasilkan

dengan

membandingkan kebutuhan DAU daerah besangkutan terhadap total kebutuhan DAU. Bobot DAU Daerah = Kebutuhan DAU Daerah Total Kebutuhan

Dengan menggunakan bobot DAU setiap daerah yang diperoleh dari perhitungan di atas, maka besarnya alokasi DAU untuk setiap satu kabupaten/kota ataupun provinsi dapat dihitung. Besarnya Dana Alokasi Umum ke suatu kabupaten/kota dihitung dengan mengalikan bobot kabupaten/kota bersangkutan dengan besarnya total dana DAU yang tersedia untuk kabupaten/kota. Total dana DAU untuk kabupaten/kota secara nasional adalah 90% dikalikan dengan 25% dari Penerimaan Dalam Negeri (PDN). Dengan demikian besarnya alokasi DAU untuk suatu kabupaten/kota adalah: Alokasi DAU kabupaten/kota = 90% x 25% x PDN x bobot kabupaten/kota

B. Pendapatan Asli Daerah 1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah Menurut

International

Accounting

Standart

Commitee

(IASC)

Framework (Halim, 2002 : 66) yang dimaksud dengan Pendapatan adalah: “Penambahan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus


masuk, atau peningkatan asset/aktiva, atau pengurangan hutang/kewajiban yang mengakibatkan penambahan ekuitas dana, selain penambahan ekuitas dana yang berasal dari kontribusi peserta ekuitas dana.” Menuirut Halim (2004 : 67), “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan asli Daerah merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang digunakan untuk membiayai keperluan daerah dalam pelaksanaan roda pemerintahan. 2. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah Menurut Halim (2004 : 67) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis yaitu: a. Pajak Daerah b. Retribusi Daerah c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang dipisahakan d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Berdasarkan UU No.34 tahun 2000 tentang perubahan atas UU No.

18

tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah, “Pajak Daerah dan retribusi daerah, “Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah”. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam menciptakan pajak yaitu :


a. Bersifat sebagai pajak dan bukan retribusi b. Oibjek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum c. Tidak berdampak negatif terhadap perekonomian d. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pajak daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pajak. Penerimaan dari sektor ini meliputi: a. Pajak Kendaraan Bermotor b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor d. Pajak Kendaraan di Atas Air e. Pajak Air di Bawah Tanah f. Pajak Air Permukaan Tarif pajak daerah menurut UU No. 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah adalah sebagai berikut: Tabel 2.1 Daftar Tarif Pajak Daerah N0

1

2

Pajak Provinsi

Pajak kendaraan bermotor a. Pajak Kendaraan bermotor bukan umum b. Kendaraan Bermotor umum c. Kendaraan bermotor alat-alat berat. Pajak Kendaraan di atas air

Tarif Maksimum (%) 5%

Tarif Final (%)

No

Pajak Kabupaten/Kota

Tarif Maksimum

1

Pajak hotel

10%

2

Pajak Restoran

10%

1,5% 1,0% 0,5%

5%

1,5%


3

4

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor: a.Penyerahan pertama - Kendaraan bermotor bukan umum - Kendaraan bermotor umum - Kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar b. Penyerahan Kedua dst: -Kendaraan Bermotor bukan umum - Kendaraan Bermotor Umum -Kendaraan Alat-alat berat dan alat- alat besar c. Penyerahan karena Warisan: - Kendaraan bermotor bukan umum - Kendaraan bermotor umum - Kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di atas Air: - Penyerahan pertama - Penyerahan kedua - Penyerahan Karena Warisan

3

Pajak hiburan

35%

4

Pajak Reklame

25%

Pajak Penerangan Jalan Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C Pajak Parkir

10%

10% 10% 10% 3% 1% 1% 0,3% 0,1% 0,1% 0,03%

10% 5% 1% 0,1%

5

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

5%

5

6

Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah

20%

6

7

Pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan

10%

7

20%

20%

Sumber: Saragih, Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Otonom, 2003

Sedangkan jenis pajak kabupaten/kota menurut UU no. 34 Tahun 2000 tentang perubahan UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah terdiri atas: a. Pajak Hotel b. Pajak Restoran c. Pajak Hiburan d. Pajak Reklame e. Pajak Penerangan Jalan f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C


g. Pajak Parkir

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah yang tidak hanya didasarakan atas objeknya, tetapi juga berdasarkan perbedaan atas pendekatan tarif. Penerimaan ini meliputi: a.

Retribusi pelayanan kesehatan

b.

Retribusi Pemakaian kekayaan daerah

c.

Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan

d.

Retribusi penjulan produksi usaha daerah

e.

Retribusi izin trayek kendaraan penumpang

f.

Retribusi air

g.

Retribusi jembatan timbang

h.

Retribusi kelebihan muatan

i.

Retribusi perizinan pelayanan dan pengendalian Menurut Halim (2004 : 68), hasil perusahaan milik daerah dan hasil

pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan penegelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Jenis pendapatan ini meliputi Objek

Pendapatan berikut: a. Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah b. Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank c. Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank d. Bagian Laba atas Penyertaan Modal/Investasi


Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah.

Jenis pendapatan ini meliputi Objek

Pendapatan berikut: a. Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan b. Penerimaan jasa Giro c. Penerimaan bunga deposito d. Denda Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan e. Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah (TPTGR)

B. Belanja Daerah 1. Pengertian dan Jenis Belanja Daerah Menurut IASC Framework (Halim,2002 : 73), “Biaya atau belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar, atau deplasi aset, atau terjadinya hutang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana”. Sedangkan menurut Undang-undang No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Menurut Halim (2002 : 68) “ Belanja Daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran”. Secara umum Belanja dalam APBD dikelompokkan menjadi lima kelompok yaitu:


a. Belanja Administrasi Umum Belanja Administrasi Umum adalah semua pengeluaran pemerintah daerah yang tidak berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Belanja administrasi umum terdiri atas empat jenis, yaitu: 1. Belanja Pegawai, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk orangorang/personel yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau dengan kata lain merupakan biaya tetap pegawai. 2. Belanja

Barang,

merupakan

pengeluaran pemerintah daerah untuk

penyediaan barang dan jasa yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik 3. Belanja Perjalanan Dinas, merupakan pengeluaran pemerintah untuk biaya perjalanan pegawai dan dewan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik. 4. Belanja Pemeliharaan, Merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik. b. Belanja Operasi, Pemeliharaan sarana dan Prasarana Publik Belanja ini merupakan semua pengeluaran pemerintah

daerah yang

berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik, Kelompok ini meliputi : 1. Belanja Pegawai, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk orang/personel yang berhubungan langsung dengan suatu aktivitas atau dengan kata lain merupakan belanja pegawai yang bersifat variabel.


2. Belanja

Barang,

merupakan

pengeluaran pemerintah daerah untuk

penyediaan barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik. 3. Belanja Perjalanan, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuyk biaya perjalanan pegawai yang berhubungan langsung dengan pelyanan publik. 4. Belanja Pemeliharaan, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang mempunyai hubungan langsung dengan pelayanan publik. c. Belanja Modal Belanja Modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Belanja modal dibagi menjadi: 1. Belanja Publik, Yaitu belanja yang manfaatnya dapat

dinikmati secara

langsung oleh masyarakat umum. Contoh belanja publik yaitu pembangunan jembatan dan jalan raya, pembelian alat transportasi massa, dan pembelian mobil ambulans. 2. Belanja aparatur yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat akan tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur.

Contoh

belanja

aparatur:

pembelian

kendaraan

dinas,

pembangunan gedung pemerintahan, dan pembangunan rumah dinas. d. Belanja Transfer Belanja Transfer merupakan pengalihan uang dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga tanpa adanya harapan untuk mendapatkan pengembalian


imbalan maupun keuntungan dari pengalihan uang tersebut. Kelompok belanja ini terdiri atas pembayaran: 1. Angsuran Pinjaman 2. Dana Bantuan 3. Dana Cadangan e. Belanja Tak Tersangka Belanja tak tersangka adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan tak terduga dan kejadiankejadian luar biasa.

2. Pengalokasian Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah dalam Belanja Pemerintah Kabupaten Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendanaan belanja bagi pemerintah daerah disamping sumber-sumber pendapatan yang lain.

Dana

Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan sebagai sumber utama yang membiayai belanja daerah karena jumlahnya yang signifikan, sehingga dapat dikatakan bahwa posisi Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah memegang peranan yang sangat vital dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).


BAB III METODE PENELITIAN

1. Tempat Penelitian Penelitian dilakukan di Pemerintahan Kabupaten Karo yang beralamat di Jl. Djamin Ginting No. 62 Kabanjahe, dan penelitian mulai dilakukan bulan maret.

2. Jenis Penelitian Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif eksploratif, dimana penulis mengumpulkan data-data yang berasal dari pemerintah kabupaten karo kemudian menguraikannya secara keseluruhan.

3. Jenis Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : a. Data Primer adalah data yang diambil dari pengamatan langsung dan diolah peneliti, yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan terhadap manajer unit kerja pemerintah, kepala bagian keuangan pemerintah. b. Data Skunder adalah data yang diambil langsung dari Pemerintahan Kabupaten karo tanpa pengolahan lebih lanjut, baik data yang bersifat kuantitatif, berupa dokumen APBD, struktur pemerintah, dan sejarah kota.

4. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang dilakukan terdiri dari:


a. Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan penyediaan informasi yang diperlukan didalam penelitian. b. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dan informasi melalui buku-buku, jurnal, internet, dan dokumen-dokumen yang mendukung penelitian. c. Kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dan informasi dari buku-buku atau literatur yang lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

5. Metode Analisa Data Metode analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif, yakni data yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karo, dan dibandingkan dengan literatur serta dianalisa, kemudian diuraikan secara rinci untuk mencari penyelesaiannya.


BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Data Penelitian 1. Sejarah Singkat dan Aktivitas Kabupaten Karo Sejarah Singkat Kabupaten Karo terletak di dataran tinggi Pegunungan Bukit Barisan dan merupakan Daerah Hulu Sungai. Luas wilayah Kabupaten Karo adalah 2.127,25 Km2 atau 212.725 Ha atau 2,97 persen dari luas Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, dan secara geografis terletak diantara 2°50’–3°19’ Lintang Utara dan 97°55’–98°38’ Bujur Timur. Batas-batas wilayah Kabupaten Karo adalah: a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Deli Serdang b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Toba Samosir c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Simalungun d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara (Propinsi Nangroe Aceh Darusalam). Kabupaten Karo terletak pada ketinggian 120–1.600 Meter di atas permukaan laut dengan perbandingan luas sebagai berikut: a. Daerah ketinggian 120-200 Meter dari permukaan laut seluas 28.606 Ha (13,45%) b. Daerah ketinggian 200-500 Meter dari permukaan laut seluas 17.856 Ha (8,39%)


c. Daerah ketinggian 500-1.000 Meter dari permukaan laut seluas 84.892 Ha (39,91%) d. Daerah ketinggian 1.000-1.400 Meter dari permukaan laut seluas 70.774 Ha (33,27%) e. Daerah ketinggian > 1.400 Meter di atas permukaan laut seluas 10.597 Ha (4,98%) Bila dilihat dari sudut kemiringan/lereng tanahnya dapat dibedakan sebagai berikut: a.

Datar 2 %

= 23.900 Ha = 11,24 %

b.

Landai 2 – 15 %

= 74.919 Ha = 35,22 %

c.

Miring 15 – 40 %

= 41.169 Ha = 19,35 %

d.

Curam 40 %

= 72.737 Ha = 34,19 %

Sejak zaman Belanda Kabupaten Karo sudah terkenal sebagai tempat peristirahatan.

Setelah

kemerdekaan

Republik

Indonesia

kemudian

dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata di Propinsi Sumatera Utara. Objek-objek pariwisata di Kabupaten Karo adalah panorama yang indah di daerah pegunungan, air terjun, air panas, dan kebudayaan yang unik. Kabupaten Karo terkenal sebagai daerah penghasil berbagai buahbuahan dan bunga-bungaan, dan mata pencaharian penduduk yang terutama adalah usaha pertanian pangan, hasil hortikultura dan perkebunan rakyat. Keadaan hutan cukup luas yaitu mencapai 129.749Ha atau 60,99 persen dari luas Kabupaten Karo. Kabupaten Karo merupakan Daerah Hulu Sungai (DHS) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Wampu/Ular, sub Daerah Aliran Sungai Laubiang.


Potensi Industri yang ada adalah Industri kecil dan aneka industri yang mendukung pertanian dan pariwisata. Potensi sumber-sumber mineral dan pertambangan yang ada di Kabupaten Karo diduga cukup potensial namum masih memerlukan survei lapangan.

Tabel 4.1

Jumlah Desa, Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Per Kecamatan Number of Village, Total Area and Population by Sub District

Penduduk/ Population

Luas Wilayah/ Area (KM2)

Kepadatan Penduduk/ Population Density Tiap KM2

No.

Kecamatan/ Sub District

Banyaknya Desa/Kel/ Total Village

(1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

(2) Mardingding Laubaleng Tigabinanga Juhar Munte Kutabuluh Payung Tiganderket Simpang Empat Naman Teran Merdeka Kabanjahe Berastagi Tigapanah Dolat Rayat Merek Barusjahe

(3) 10 13 19 24 22 16 8 17 17 14 9 13 9 22 7 19 19

(4) 15.616 18.404 18.894 13.841 20.565 11.549 10.627 13.765 19.774 11.550 11.973 58.500 41.442 29.626 7.957 15.577 22.895

(5) 267,11 252,60 160,38 218,56 125,64 195,70 47,24 86,76 93,48 87,82 44,17 44,65 30,50 186,84 32,25 125,51 128,04

(6) 58,46 72,86 117,81 63,33 163,68 59,01 224,96 158,66 211,53 131,52 271,07 1.310,19 1.358,75 246,73 309,01 124,11 178,81

Jumlah/Total 2006 2005 2004

258 258 258

342.555 316.207 312.300

2.127,25 2.127,25 2.127,25

161,03 148,65 146,81

Sumber/Source: BPS Kabupaten Karo/BPS-Statistics Of Karo Regency tahun 2006


Kekayaan Alam Kabupaten karo merupakan salah satu kabupaten yang kaya akan sumber daya alam Baik yang bersumber dari hasil pertanian tanaman pangan. Holtikultura berupa buah-buahan, sayur-sayuran, bunga-bungaan maupun hasil perkebunan lainnya.

Selain itu Kabupaten yang luasnya mencapai

2127.25 Km2 ini juga kaya akan keindahan alamnya. Sesuai dengan kondisi geografis kabupaten ini, sekitar 125.516,5 Ha atau 59% dari luas wilayahnya masih merupakan kawasan hutan. Sekitar 20% diusahakan untuk pertanian, 6% untuk perkebunan, dan hanya 15% yang dipergunakan untuk pemukiman atau budidaya lainnya. Pengembangan pembangunan, kemajuan teknologi dan pertambahan penduduk menyebabkan intesitas penggunaan lahan semakin tahun semakin meningkat, baik untuk usaha-usaha di sektor pertanian dan perkebunan, lahan untuk industri maupun untuk pemukiman.

Aktivitas Daerah Pelaksanaan

otonomi

daerah

sebagai

tindak

lanjut

dengan

diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 1999, memberikan implikasi kepada Kabupaten Karo untuk mampu mengemban tanggung jawab dan wewenang yang luas, baik dalam urusan pemerintahan,

maupun

dalam

pengelolaan

pembangunan

dengan

berpedoman kepada motto “MARI SIPESIKAP KUTA KEMULIHENTA”. Adapun visi dari pemerintahan Kabupaten Karo yaitu “ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Karo yang Maju, Demokratis, Beriman dan Sejahtera dalam Suasana Kekerabatan Karo”


Dalam mewujudkan visi tersebut, maka disusunlah misi yang merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai, pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus yang dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, adapun Misi dari Kabupaten Karo adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia 2. Meningkatkan peran serta masyarakat khususnya tokoh agama dan rohaniawan dalam penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan kemasyarakatan. 3. Mengembangkan secara Optimal Pertanian, Pariwisata, Industri dan perdagangan berbasis Agrribisnis yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan serta pelestarian hutan dan rehabilitasi lahan yang kritis. 4. Meningkatkan peranan koperasi dan UMKM untuk menunjang perekonomian masyarakat melalui perbankan dan lembaga keuangan Non bank. 5. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana Kabupaten Karo. 6. Melestarikan nilai-nilai Budaya Karo dengan tidak menutup diri terhadap Budaya luar yang bersifat positif. 7. Meningkatkan Ketertiban dan ketentraman masyarakat serta kesadaran politik berdasarkan nilai demokrasi.


2. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pemerintahan Kabupaten Karo. a. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Karo. Penyusunan struktur organisasi dalam suatu organisasi sangat penting dilakukan guna mempermudah pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola-pola tata hubungan diantara fungsi-fungsi, bagianbagian maupun orang yang menunjukkan kedudukan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berada dalam struktur organisasi. Struktur organisasi pemerintah kabupaten pada umumnya tidak jauh berbeda, demikian juga halnya dengan pemerintah Kabupaten Karo yang berbentuk garis dan staf. Bupati sebagi pemimpin tertinggi didalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Skretaris Daerah dan asisten dalam menjalankan roda pemerintahan.

Bupati dan Skretaris Daerah

selanjutnya dibantu oleh dinas dan lembaga teknis ditambah Camat yang membawahi kecamatan.

b. Uraian Tugas Pemerintah Kabupaten Dalam pelaksanaan Organisasi pemerintah Kabupaten Karo mempunyai unsur pelaksana yaitu Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf pemerintah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah meyelenggarakan fungsi : 1. Pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintahan daerah 2. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan


3. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, dan sarana pemerintah Daerah. 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari: a. Asisten Sekretaris Daerah Asisten Sekretaris Daerah adalah unsur staf yang membantu pelaksanaan fungsi Skretaris Daerah dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas Bagian. b. Bagian Setiap Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Sekretaris Daerah. c. Sub Bagian Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

3. Pendekatan, Penyusunan, Format, dan Klasifikasi APBD Dalam penyusunan APBD, pemerintah Kabupaten Karo menggunakan format yang sesuai dengan Kep Mendagri No. 29 Tahun 2002. Kebijakan akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karo terutama dalam penyusunan Laporan Aliran Kas dan Neraca daerah adalah sebagai berikut: a. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karo mengacu pada format yang disajikan pada Kepmendagri No. 29 Tahun 2002.


b. Masa pembukuan adalah 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari dan 31 Desember. c. Mata uang yang digunakan adalah Rupiah, Valuta asing dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

4. APBD Kabupaten Karo Sesuai dengan penyusunan yang berlaku pada masa penyusunannya, maka APBD Kabupaten Karo menggunakan berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 Tentang pedoman pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah dan penyusunan Perhitungan APBD. Berikut ini merupakan ringkasan perubahan APBD Kabupaten Karo dari Tahun 2005-2007 :

Tabel 4.2 Ringkasan APBD Kabuapaten Karo Tahun 2005-2007 Uraian

Kode

2005

2006

2007

Rek. 1

PENDAPATAN DAERAH

1.1

Pendapatan Asli Daerah

1.1.1

12.750.000.0000

15.194.558.000

17.491.160.000

Pajak Daerah

5.258.000.000

5.491.600.000

6.431.760.000

1.1.2.

Retribusi Daerah

5.825.000.000

7.067.958.000

7.610.500.000

1.1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

107.000.000

337.000.000

821.900.000

1.1.4

Lain-lain Pendapatan Daerah yang

1.560.0000.000

2.298.000.000

2.627.000.000

225.493.049.000

386.702.551.000

440.589.974.256

8.692.049.000

14.659.551.000

18.953.974.256

194.397.000.000

334.102.000.000

373.637.000.000

Sah

1.2

Dana Perimbangan

1.2.1

Dana Bagi hasil Pajak/Bagi Hasil bukan Pajak

1.2.2

Dana Alokasi Umum


1.2.3

Dana Alokasi Khusus

12.360.000.000

26.764.000.000

47.999.000.000

1.2.4

Pendapatan bagi hasil pajak

dan

10.044.000.000

11.177.000.000

-

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang

5.004.825.400

13.397.032.000

60.343.673.596

bantuan keuangan dari propinsi 1.3

Sah 1.3.1

Hibah

19.029.164.000

1.3.2

Dana Darurat

1.3.3

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

7.940.000.000

1.3.4

Dana Penyesuaian dan Otonomi

29.000.000.000

Khusus 1.3.5

Bantuan Keuangan dari Provinsi

Total Pendapatan

4.374.509.596

243.247.874.400

415.294.141.000

518.424.807.852

278.466.614.100

247.259.122.405

2.

BELANJA

2.1

Belanja Aparatur

2.1.1

Belanja Administrasi dan Umum

179.215.984.600

263.678.820.100

-

2.1.2

Belanja Pegawai

144.330.646.240

227.288.429.400

227.643.322.405

2.1.3

Belanja Barang dan Jasa/sosial

24.225.368.700

27.153.504.500

4.201.000.000

2.1.4

Belanja perjalanan dinas

4.646.160.000

5.012.420.000

2.1.5

Belanja Pemeliharaan

6.013.791.660

4.224.466.200

2.2.

Belanja Publik

57.157.355.550

147.022.761.750

2.2.1

Belanja operasi dan pemeliharaan

33.914.798.550

77.730.970.900

2.2.2.

Belanja pegawai/personalia

2.797.661.000

22.541.551.000

34.253.944.634

2.2.3

Belanja barang dan jasa

12.119.650.000

6.261.000.000

77.115.032.794

2.2.4

Belanja Perjalanan dinas

-

80.000.000

2.2.5

Belanja pemeliharaan

18.997.487.550

48.848.419.900

2.2.6

Belanja Modal

23.242.557.000

63.009.258.750

180.869.899.993

2.2.7

Belanja

11.780.305.000

4.520.920.000

13.914.800.000

220.000.0000

1.761.612.100

1.500.000.000

Total Belanja

248.373.645.150

425.489.375.850

539.497.999.826

Surplus/(Defisit)

(5.125.770.750)

(10.195.234.850)

(21.073.191.974)

5.325.937.000

11.880.037.000

66.744.393.070

bagi

hasil

dan

bantuan

keuangan 2.2.8

Belanja tidak Tersangka

3

PEMBIAYAAN

3.1

Penerimaan Daerah

3.1.1

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu


3.2

Pengeluaran Daerah

3.2.1

Penyertaan Modal

3.2.2

Pembayaran pokok hutang

Jumlah Pembiayaan

200.166.250

5.125.770.750

1.634.803.150

33.200.000.000

50.000.000

100.000.000

10.195.234.850

33.444.393.070

Sumber : APBD Kabupaten Karo Tahun 2005-2007

Dari sumber APBD diatas dapat diketahui bahwa jumlah kenaikan pendapatan, belanja dan pembiayaan APBD Kabuapten Karo dari tahun 2005-2007 adalah: Pada tahun 2005 pendapatan yang diterima adalah sebesar Rp 243.247.874.400, hal ini berbeda jauh dari pendapatan yang diterima pada tahun 2006 yaitu sebesar Rp 415.294.141.000, maka dengan data ini dapat diketahui ada kenaikan pendapatan tahun 2005 ke tahun 2006 sebesar Rp 172.046.267.400 atau sebesar 170.7 %. Pada tahun 2007 pendapatan yang diterima daerah adalah sebesar Rp 518.424.807.852, jadi dari tahun 2006 ke tahun 2007 pendapatan mengalami kenaikan sebesar Rp 103.130.666.852 atau sebesar 124.8%. Dalam membiayai kebutuhan daerah maka harus ada belanja yang dianggarkan oleh pemerintah daerah, dari sumber APBD diatas dapat diketahui bahwa: Belanja daerah untuk tahun 2005 adalah sebesar Rp 248.373.645.150 Belanja pada tahun 2006 sebesar Rp 425.489.375.850, dengan perbandingan data ini berarti belanja dari tahun 2005-2006 mengalami kenaikan sebesar Rp 177.115.730.702 atau sebesar 171.3%. Pada tahun 2007 belanja sebesar Rp 539.497.999.826 berarti dari tahun 2006-2007 belanja mengalami kenaikan sebesar Rp 114.008.624.026 atau sebesar 126.7%. Pembiayaan tidak jauh berbeda dari pendapatan dan belanja, yaitu dimana pembiayaan tahun 2005 ke tahun 2006 mengalami kenaikan sebesar Rp


5.069.463.100 atau sebesar 198.9%, sedangkan pada tahun 2006-2007 pembiayaan mengalami kenaikan sebesar Rp 23.249.159.220.

Surplus atau defisit dapat dilihat dari selisih antara jumlah Pendapatan dan jumlah Belanja yang ada pada tahun 2005-2007. Pada tahun 2005 belanja yang dianggarkan adalah sebesar Rp 248.373.645.150 dan anggaran pendapatan adalah sebesar Rp 243.247.847.400 maka terjadi Defisit sebesar Rp 5.125.770.750, akan tetapi apabila dibandingkan dengan realisasi belanja dan pendapatan pada tahun 2005 maka jumlah defisit ini akan berubah sesuai dengan jumlah realisasinya, dimana jumlah realisasi belanja pada tahun tersebut adalah sebesar Rp 250.309.310.000 dan jumlah pendapatan adalah sebesar Rp 259.706.060.155

maka

defisit

pada

tahun

2005

adalah

sebesar

Rp

9.396.750.155. Pada tahun 2006 belanja yang dianggarkan adalah sebesar Rp 425.489.375.850

sedangkan

anggaran

pendapatan

adalah

sebesar

Rp

415.294.141.000, sehingga terjadi defisit adalah sebesar Rp 10.195.234.850, pada tahun 2006 mengalami surplus sebesar Rp 45.084.972.077 yang berasal dari pengurangan realisasi pendapatan sebesar Rp 400.673.029.991 dan dengan realisasi belanja sebesar Rp 355.588.057.914, hal ini dikarenakan realisasi belanja lebih kecil dibandingkan dengan realisasi pendapatan. Untuk tahun 2007 terjadi defisit sebesar Rp 21.073.191.974 yang didapat dari perhitungan pengurangan antara anggaran belanja Rp 539.497.999.826 dan anggaran pendapatan sebesar Rp 518.424.807.852, akan tetapi pada tahun 2007 mengalami surplus sebesar Rp 33.310.272.696, yang berasal dari pengurangan


realisasi anggaran belanja sebesar Rp 482.992.194.894 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp 516.302.467.590. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel ringkasan dibawah ini :

Tabel 4.3 Perbandingan Realisasi dan Anggaran 2005-2007 N

Uraian

Tahun

Anggaran

Realisasi

PENDAPATAN

2005

243.247.874.400

259.706.060.155

2006

415.294.141.000

400.673.029.991

2007

518.424.807.852

516.302.467.590

2005

248.373.645.150

250.302.310.000

2006

425.489.375.850

355.588.057.914

2007

539.497.999.826

482.992.194.894

SURPLUS/(DEFISIT

2005

( 5.125.770.750)

9.396.750.155

)

2006

(10.195.234.850)

45.084.972.077

2007

( 21.073.191.974)

33.310.272.696

o 1

2

3

BELANJA

Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo mengalami defisit maka untuk menanggulangi kekurangan tersebut diambil dari dana pembiayaan yaitu dari sisa perhitungan tahun lalu. Apabila terjadi defisit maka besarnya hanya boleh 3% dari PDRB (Pendapatan Regional Domestik Bruto), dan apabila dibandingkan dengan APBD mulai tahun 2005-2007 adalah =

PDRB

x 100%

Total Pendapatan Daerah


Maka dengan demikian dapat bahwa defisit anggaran mulai 2005-2007 tetap dibawah defisit anggaran yaitu 3%.

5. Kebijakan Tentang Pengalokasian Dana Alokasi Umum dalam Belanja pada Pemerintahan Kabupaten Karo Pada era reformasi yang dintandai dengan dikeluarkannya UU No.22 tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999, pemerintah daerah sebagai daerah otonom memiliki kebebasan dalam menggunakan Anggaran ke arah yang dianggap pemerintah daerah memiliki prioritas yang paling utama dan hal ini juga harus berdasarakan hasil keputusan dan kesepakatan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing-masing. Pada pemerintah Kabupaten Karo Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dalam APBD terhadap belanja daerah ditetapkan berdasarkan kebijakan dari pemerintah Kabupaten Karo yakni 70% dialokasikan untuk belanja pegawai, 30% untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal. Dalam laporan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau laporan realisasi anggaran pemerintah kabupaten Karo disajikan perincian pengalokasian Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah. Secara terperinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:


Tabel 4.4 Peranan DAU dan PAD Dalam Pendapatan Pemerintah Kabupaten Karo Kabupaten Karo Keterangan Tahun

2005


2006

2007

12.750.000.000

15.194.558.000

17.491.160.000

194.397.000.000

334.102.000.000

373.637.000.000

243.247.874.400

415.294.141.000

518.424.807.852

Presentase PAD (%)

5,24

3,65

3,37

Presentase DAU (%)

79,91

80,44

72,07

Dana Alokasi Umum Jumlah

pendapatan

Non

UKP

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa Dana Alokasi Umum memiliki peranan yang sangat besar sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah Kabupaten Karo dimana persentasenya antara 72,07% s/d 80,44%.

Hal ini menunjukkan jumlah yang sangat signifikan dalam

penyususnan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah kabupaten Karo.

6.

Kebijakan Tentang Pengalokasian Pendapatan Asli Daerah dalam Belanja Pada Pemerintahan Kabupaten Karo. Pengalokasian Pendapatan Daerah terutama untuk pengalokasian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD, pemerintah daerah memiliki kebebasan yang penuh dalam menentukan prioritas belanja yang dianggap penting oleh daerah sehingga pemerintah daerah harus memiliki independen dan fleksibilitas dalam menentukan prioritas-prioritas kebutuhan daerah. Prioritas belanja daerah akan sangat berpengaruh kepada rencana strategis pemerintah daerah. Pengalokasian Pendapatan Asli Daerah (PAD)


dalam APBD terhadap belanja daerah pemerintah Kabupaten Karo ditetapkan berdasarkan kebijakan pemerintah Kabupaten Karo dialokasikan untuk belanja pegawai anggota DPRD dan belanja barang dan jasa. Berdasarkan tabel 4.4 pemerintahan Kabupaten Karo pada tahun anggaran 2005-2007 menunjukkan peningkatan penerimaan PAD, tahun 2005 Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 12.750.000.000, tahun 2006 PAD sebesar Rp 15.194.558.000 dan pada tahun 2007 sebesar Rp 17.491.160.000, mulai dari tahun 2005 s/d 2007 Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Dari data ini dapat dilihat bahwa

pemerintah Kabupaten Karo berusaha mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber penerimaan daerah.

7. Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Belanja Pada Pemerintahan Kabupaten Karo Pengalokasian Pendapatan Daerah terutama dalam hal Pengalokasian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dalam APBD, masing-masing pemerintah daerah memiliki kebebasan dan kewenangan yang penuh dalam menentukan prioritas belanja yang dianggap lebih penting oleh daerah sehingga pemerintah daerah harus memiliki independensi dan fleksibilitas dalam menentukan prioritas-prioritas daerah. Adapaun prioritas belanja sangat dipengaruhi oleh rencana strategis pemerintah daerah dan anggaran belanja berdasarkan kebutuhan dari masingmasing dinas/bagian. Berikut ini adalah Pengalokasian Dana Alokasi Umum


terhadap Belanja Pada Pemerintahan Kabupaten Karo untuk tahun 20052007, disertai dengan persentasenya.

Tabel 4.5 Pengalokasian Dana Alokasi Umum dalam Belanja Keterangan

2005

%

2006

%

2007

%

1

2

3

4

5

6

7

Dana Alokasi Umum

194.397.000.000

334.102.000.000

373.637.000.000

Belanja 1. Belanja Aparatur Belanja Adm. Umum Belanja

112.964.660.900

54,11

178.471.010.500

53,41

157.657.615.200

Belanja Barang dan Jasa

18.960.716.880

9,75

21.321.425.460

6,38

2.909.462.204

Belanja Perjalanan Dinas

3.636.454.929

1,87

3.935.843.396

1,17

-


4.706.871.895

2,42

3.317.127.577

0,99

-

11.611.644.950

3,47

-

42,19

Pegawai/Personalia 0,77

Belanja Publik Belanja

-

Operasi/Pemeliharaan Belanja

2.189.672.360

1,12

17.700.036,040

5,29

23.723.055.320

6,34


9.485.803.540

4,87

4.916.251.133

1,47

53.407.110.430

14,29


-

-

-

-

-


14.868.946.660

7,64

38.356.667.510

11,48

-

Belanja Modal

18.191.476.610

9,35

49.476.015.980

14,80

125.264.016.900

9.220.205.111

4,74

3.549.908.652

1,06

9.636.892.328

2,57

172.189.525

0,085

1,383.249.799

0,41

1.038.846.300

0,27

194.397.000.0000

100

334.102.000.000

100

373.637.000.000

100

Pegawai/Personalia

Belanja

Bagi

hasil/

33,52

Keuangan Belanja Tidak Tersangka Jumlah Belanja

Sumber : APBD Kabupaten Karo Tahun 2005-2007

Dari tabel diatas dapat dilihat Bagaimana Pengalokasian DAU pada Pemerintahan Kabupaten Karo untuk tahun 2005 sampai 2007. Ternyata pengalokasian Dana Alokasi Umum yang paling besar dialokasikan untuk belanja Pegawai dan Personalia yaitu sebesar Rp 112.964.660.900 atau


sekitar 54,11% dari jumlah DAU, untuk tahun 2006 DAU dialokasikan sebesar Rp 178.471.010.500 atau sebesar 53,41% dari jumlah DAU, dan untuk tahun 2007 DAU dialokasikan sebesar Rp 157.657.615.200 atau sebesar 42,19% dari jumlah DAU. Selain untuk belanja pegawai dan personalia, beberapa bidang belanja yang mendapat pengalokasian DAU yang cukup besar adalah belanja Modal dan belanja Barang dan Jasa. Seperti dapat dilihat pada tahun 2005 belanja modal sebesar Rp 18.191.476.610 atau sebesar 9,35% dari jumlah DAU, sedangkan belanja Barang dan jasa dialokasikan sebesar Rp 18.960.716.880 atau sebesar 9,75% dari jumlah DAU. Pada tahun 2006 belanja modal dialokasikan sebesar Rp 49.476.015.980 atau sebesar 14,80% dari jumlah DAU, sedangkan belanja barang dan jasa sebesar Rp 21.321.425.460 atau sebesar 6,38% dari jumlah DAU. Pada tahun 2007 Belanja Modal mendapat pengalokasian DAU sebesar Rp 125.264.016.900 atau sebesar 33,52% dari jumlah DAU, sedangkan untuk belanja barang dan jasa mendapat pengalokasian sebesar Rp 53.407.110.430 atau sebesar 14,29% dari jumlah DAU. Pengalokasian Dana Alokasi Umum yang paling sedikit mendapat alokasi dari DAU berbeda dari tahun 2005-2007, pada tahun 2005 belanja yang mendapat alokasi yang paling sedikit adalah Belanja perjalanan dinas yaitu sebesar Rp 3.636.454.929 atau sebesar 1,87% dari jumlah DAU. Pada tahun 2006 Belanja bagi hasil/bantuan keuangan yang mendapat alokasi yang terkecil yaitu sebesar

Rp 3.549.908.652 atau sebesar 1,06%

dari jumlah DAU dan pada tahun 2007 yang mendapat jumlah alokasi paling


sedikit adalah Belanja barang dan jasa yaitu sebesar Rp 2.909.462.204 atau sebesar 0,77% dari jumlah DAU. Berikut ini adalah pengalokasian Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pemerintahan Kabupaten Karo tahun 2005-2007 dilengkapi dengan persentasenya. Tabel 4.6 Pengalokasian Pendapatan Asli Daerah dalam Belanja Keterangan

2005

%

2006

%

2007

%

1

2

3

4

5

6

7

8.116.647.371

53,41

7.380.464.386

42,19

136.201.360

0,77


12.750.000.000

15.194.558.000

Belanja 1. Belanja Aparatur Belanja Adm. Umum Belanja

7.409.062.006

Pegawai/Personalia

58,0 8


1.234.584.727

9,75

969.672.847

6,38

Belanja Perjalanan Dinas

238.505.740

1,87

178.997.439

1,17


308.711.639

2,42

150.858.980

0,99

528.083.673

3,47

Belanja Publik Belanja

-

Operasi/Pemeliharaan Belanja

143.614.986

1,12

804.976.391

5,29

1.110.553.147

6,34


622.149.493

4,87

223.585.199

1,47

2.500.160.025

14,29


-

2.856.862

0,01

33,52

Pegawai/Personalia

Belanja Pemeliharaan Belanja Modal Belanja

Bagi

hasil/

975.216.026

7,64

1.744.415.193

11,48

1.193.132.233

9,35

2.250.109.013

14,80

5.864.014.829

604.729.579

4,74

161.423.086

1,06

451.134.179

2,57

11.293.468

0,88

62.908.540

0,41

48.631.764

0,27

12.750.000.000

100

15.194.558.000

100

17.491.160.000

100

Keuangan Belanja Tidak Tersangka Jumlah Belanja

Sumber : APBD Kabupaten Karo 2005-2007 Prioritas Belanja dari alokasi PAD terhadap masing-masing belanja sama halnya dengan prioritas belanja dari alokasi DAU terhadap masing-masing


belanja daerah.

Hal ini disebabkan karena PAD juga dialoksikan kepada

semua masing-masing sektor belanja. Tidak jauh berbeda dari DAU, demikian juga PAD dialokasikan belanja pegawai dan personalia mendapat alokasi yang paling besar, dimana pada tahun 2005 yaitu sebesar Rp 7.409.062.006 atau sebesar 58,08% dari jumlah PAD, pada tahun 2006 alokasi PAD sebesar Rp 8.116.647.371 atau sebesar 53,41%

dari jumlah PAD dan pada tahun 2007 jumlah belanja

pegawai/personalia sebesar Rp 7.380.464.386 atau sebesar 42,19% dari jumlah PAD. Belanja Modal juga mendapat alokasi yang besar dari PAD, hal ini dapat di lihat pada tahun 2005 jumlah yang dialokasikan sebesar Rp 1.193.132.233 atau sebesar 9,35% dari jumlah PAD, pada tahun 2006 juga mendapat alokasi yang cukup besar yaitu sebesar Rp 2.250.109.813 atau sebesar 14,80% dari jumlah PAD, dan pada tahun 2007 belanja modal sebesar Rp 5.864.014.829 atau sebesar 33,52% dari jumlah PAD.

B. Analisis Hasil Penelitian 1. APBD Kabupaten Karo Belanja, pendapatan dan pembiayaan APBD Kabupaten Karo sejak tahun 2005-2007 mengalami kenaikan. Sejak tahun 2005 mengalami kenaikan sebesar Rp 177.115.730.702 atau sebesar 171.3% dan belanja tahun 2006 ke tahun 2007 terdapat kenaikan sebesar Rp 114.008.624.026 atau sebesar 126.7%.


Untuk pendapatan pada tahun 2005 ke tahun 2006 mengalami kenaikan sebesar Rp 172.046.267.400 atau sebesar 170,7% sedangkan dari tahun 2006 ke tahun 2007

pendapatan mengalami kenaikan sebesar Rp

103.130.666.852 atau sebesar 124.8%. Pembiayaan juga tidak jauh berbeda dari pendapatan dan belanja, yaitu dimana pembiayaan tahun 2005 ke tahun 2006 mengalami kenaikan sebesar Rp 5.069.463.100 atau sebesar 198.9%, sedangkan pada tahun 2006-2007 pembiayaan mengalami kenaikan yang sangat drastis yaitu sebesar Rp 23.249.159.220. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo mulai tahun 2005-2007 mengalami defisit, hal ini disebabkan jumlah belanja daerah lebih besar dibanding jumlah pendapatan.

2. Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Belanja Pemerintah Kabupaten Karo Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa pemerintahan Kabupaten Karo diberi kebebasan yang penuh dalam menentukan prioritas belanja yang dianggap penting oleh daerah sehingga pemerintah daerah harus memiliki indenpendensi dan fleksibilitas dalam menentukan prioritas-prioritas daerah. Pemerintahan Kabupaten Karo lebih memprioritaskan pengalokasian Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah pada Belanja pegawai secara umum dan Belanja barang/jasa sesuai dengan misi dari Kabupaten Karo yaitu untuk peningkatan Sumber Daya Manusia yang berpengalaman dan terampil dibidangnya.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Berdasarkan pada uraian dan pembahasan mengenai Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah dalam Belanja Pemerintah Kabupaten Karo melalui perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Pemerintah Kabupaten Karo berusaha mengoptimalkan PAD dan DAU sebagai sumber penerimaan daerah, hal ini dapat dilihat dari penerimaan PAD dan DAU yang mengalami Peningkatan pada tahun anggaran 20052007. 2. Pengalokasian Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah dalam belanja pemerintahan kabupaten karo belum dialokasikan secara merata. Hal ini dapat dilihat dari anggaran belanja daerah paling besar dialokasikan untuk kebutuhan belanja pegawai dan belanja barang/jasa, sedangkan masih banyak hal yang harus dibenahi dalam pemerintahan kabupaten karo yaitu pada bidang pendidikan, kesehatan, perhubungan dan pariwisata. 3. Untuk tahun anggaran 2005-2007 Pemerintah Kabupaten Karo lebih memprioritaskan

pengalokasian

Dana

Alokasi

Umum

(DAU)

dan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk belanja pegawai dan belanja barang/jasa, jadi pengalokasian Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah belum berjalan secara efektif dan efisien.


B. Saran Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan sebelumnya, maka penulis menawarkan beberapa saran sesuai dengan topik yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu: 1. Pemerintah Kabupaten Karo sebaiknya lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD)

sehingga

dapat

melaksanakan

efisiensi

dalam

hal

pembelanjaan yang dapat mengurangi defisit pada APBD Kabupaten Karo 2. Dalam penyusunan APBD Pemerintah Kabupaten Karo agar lebih memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan utama dari daerah tersebut, sehingga dalam pengalokasian Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah dapat berjalan secara maksimal dan terarah. 3. Dalam pengalokasian DAU dan PAD Pemerintah Kabupaten Karo sebaiknya memperhatikan semua bidang agar pengalokasian DAU dan PAD dapat dimanfaatkan secara optimal, terutama dalam hal perhubungan dan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, karena dengan hal ini maka akan menambah jumlah wisatawan domestik dan wisatawan asing yang berkunjung ke Kabupaten Karo, sehingga keadaan ini diharapakan akan menambah Pendapatan Daerah dari sektor pariwisata. 4. Pemerintah daerah harus meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia yang terampil, dan memahami secara dalam tentang keuangan, hal ini dapat diperoleh melalui perekrutan pegawai dengan kualifikasi di bidang akuntansi yang memadai serta melakukan pelatihan-pelatihan yang cukup agar perhitungan dalam menyusun APBD dapat berjalan efektif dan efisien.


DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra, 2003. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Halim, Abdul, 2002. Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 3 Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta. , 2004. Akuntansi Keuangan Daerah; Akuntansi Sektor Publik. Edisi Revisi: Salemba Empat, Jakarta. Saragih, Juli Panglima, 2003. Desentralisasi fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonom, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta. Sidik, Machfud, B. Raksana Mahi, Robert Simanjuntak, & Bambang Brojonegoro, 2002, Dana Alokasi Umum-Konsep Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah, Penerbit Buku Kompas, Jakarta. Sidik, Machfud, Djoko Hidayanto, Tjip Ismail, Kadjatmiko, Arlen T.Pakpahan & Ardriansah, 2004, Bunga Rampai Desentralisasi Fiskal. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Jakarta. Umar, Husein, 2001. Riset Akuntansi, Edisi Ketiga. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Republik Indonesia, Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. , Peraturan Pemerintah No. 104 tahun 2000 tentang Dana Perimbangan Daerah , Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2001 Tentang Pajak Daerah. , Peraturan Pemerintah No. 84 tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan. , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.


, Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi umum

, Undang-Undang No. 34 tahun 2000, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. , Undang-Undang No. 25 tahun 2003 tentang Kewenangan Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom. , Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. , Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.


PENGALOKASIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM BELANJA PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO

Recommend Documents