PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA LANGSUNG (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya)
SITI HOTIMAH (113403226) E-mail :
[email protected]
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi
ABSTRACT THE INFLUENCE OF REGIONLLY ORGINAL INCOME (PAD) AND GENERAL ALLOCATION FUND (DAU) ON DIRECT EXPENDITURE (The Case Study At Department of Earnings, Financial and Asset Management districts Tasikmalaya) This study aims to identify and analyze the ROI, GAF, Direct Expenditure Tasikmalaya District Government. Data collection is done by means of field research. The method used in this research is descriptive analysis method with a case study approach, while data analysis technique used is path analysis (path analysis). Based on the results of this study concluded that there are significant ROI and GAF for Direct Expenditure. ROI effect on direct expenditures, but not significant because it is still small funds from ROI that has not contributed greatly to the Direct Expenditure. GAF effect on Direct Expenditure. ROI affect the GAF, if the revenue received by decreasing the GAF to be received will be increased, if otherwise ROI received decreased the GAF to be received will decrease. In this case district Tasikmalaya should further develop the potential of ROI, so that ROI will further increase and more significant effect on direct Expenditure. Keywords : Regionlly Orginal Income, General Allocation Fund, Direct Expenditure.
ABSTRAK
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA LANGSUNG (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis PAD, DAU, Belanja Langsung Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis jalur. Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa terdapat pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Langsung. PAD berpengaruh terhadap Belanja Langsung, tetapi tidak signifikan karena masih kecilnya dana yang didapat dari PAD sehingga belum memberikan kontribusi yang besar terhadap Belanja Langsung. DAU berpengaruh terhadap Belanja Langsung. Hubungan PAD terhadap DAU, jika PAD yang diterima menurun maka DAU yang akan diterima akan meningkat, apabila sebaliknya PAD yang diterima meningkat maka DAU yang diterima akan menurun. Dalam hal ini Kabupaten Tasikmalaya harus lebih mengembangkan potensi PAD, sehingga PAD akan lebih meningkatkan dan lebih berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung. Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Langsung.
LATAR BELAKANG MASALAH Tap MPR No. XV/MPR/1998 merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang kemudian diperbaharui dengan di syahkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan optimisme tinggi dan harapan baru untuk membangun daerah secara lebih maksimal karena sudah tidak terkonsentrasi di pusat. Sehingga kebijakan pemerintah daerah tidak lagi bersifat “given” dan “uniform” (selalu menerima dan seragam) dari pemerintah pusat, namun justru pemerintah daerah yang mengambil inisiatif dalam merumuskan kebijakan daerah yang sesuai dengan aspirasi, potensi, dan sosiokultural masyarakat setempat.
Berlakunya Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, berimplikasi pada perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan keuangan pemerintah. Tujuan utama pemberian dana perimbangan kepada pemerintah daerah adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta menjamin tercapai standar pelayanan publik. Dana perimbangan oleh pemerintah pusat seharusnya bukan menjadikan pemerintah daerah bergantung sepenuhnya terhadap pemerintah pusat dalam melaksanakan pemerintahan. Namun pemerintah daerah dituntut agar tetap memaksimalkan potensi daerah untuk menghasilkan sendiri sumber pendanaan melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Undang-undang
No. 33 Tahun 2004 bahwa Pendapatan Asli
Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. Dalam kenyataannya Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan, tidak signifikannya peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam anggaran daerah tidak lepas dari sistem tax assignment di Indonesia yang masih memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah pusat untuk mengumpulkan pajakpajak potensial (Utang Rosidin, 2010:230). Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sangat kecil dan bervariasi antar daerah, yaitu kurang dari 10% hingga 50%. Sebagian besar wilayah Provinsi dapat membiayai kebutuhan pengeluaran kurang dari 10%. Distribusi pajak antar daerah sangat timpang karena basis pajak antar daerah sangat bervariasi. Peranan pajak dan retribusi daerah dalam pembiayaan yang sangat rendah dan bervariasi hal ini terjadi karena adanya perbedaan yang sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis (berdampak pada biaya yang relatif mahal) dan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mengakibatkan biaya penyediaan pelayanan kepada masyarakat sangat bervariasi. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah.
Daerah yang mempunyai potensi pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) yang besar hanya berbatas pada sejumlah daerah tertentu saja. Peranan Dana Alokasi Umum (DAU) terletak pada kemampuannya untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah (Undang-undang No. 33 Tahun 2004). Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang diperoleh dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaran urusan Pemerintah Daerah. Kawedar, dkk (2008) mengatakan bahwa belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi beberapa bagian, dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, pada pasal 36 ayat 1 dijelaskan belanja menurut kelompok belanja terdiri dari: belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja langsung adalah belanja yang dilakukan sebagai dampak langsung karena adanya kegiatan dan program-program yang dilakukan oleh organisasi, dalam hal ini pemerintah. Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak berkenaan atau tidak dipengaruhi secara langsung oleh kegiatan ataupun program-program. Dalam pemerintahan daerah, belanja langsung dan tidak langsung dapat berupa belanja (gaji dan tunjangan) pegawai/aparatur, pembelian barang atau jasa, biaya pemeliharaan serta perjalanan dinas.
IDENTIFIKASI MASALAH 1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Langsung pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
2. Bagaimana hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya 3. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya 4. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) secara Parsial terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya 5. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
TUJUAN PENELITIAN Sehubungan dengan permasalahan yang diidentifikasi, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Langsung pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya 2. Untuk mengetahui hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya 3. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya 4. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya 5. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Simultan terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
TINJAUAN PUSTAKA Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari: Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (UU No.28 Tahun 2009). Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Pasal 36 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal.
KERANGKA PEMIKIRAN
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Langsung Dana Alokasi Umum (DAU)
Menurut Halim (2009) permasalahan dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalian sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah. Hal tersebut dapat mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah. Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sangat kecil dan bervariasi antar daerah yaitu kurang dari 10% hingga 50%. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antara daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP No.55 Tahun
2005). Indikator pada konsep ini yaitu celah fiskal, Alokasi Dasar (Gaji Pegawai), Dana Penyeimbang. Peningkatan nilai DAU yang ditransfer ke daaerah diikuti oleh peningkatan Anggaran Belanja Langsung sehingga terdapat pengaruh DAU terhadap Belanja Langsung pemerintah daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan. Pelaksanaan Desentralisasi dilakukan dengan pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya. Wujud Desentralisasi yaitu pemberian dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu sendiri (UU No.32/2004). Pendanaan ini untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat yang ada di daerah (UU No.33/2004). Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAU) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melaui belanja Langsung. Berbagai pemaparan di atas dapat disimpulkan semakin tinggi Dana Alokasi Umum (DAU) maka Belanja Langsung juga meningkat. Hal ini disebabkan karena daerah yang memiliki pendapatan (DAU) yang besar maka anggaran belanja daerah (Belanja Langsung) juga akan meningkat. Belanja Langsung sebagai Variabel Dependen yaitu Variabel Y. Belanja Langsung belanja daerah yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Kerangka
pemikiran
teoritis
yang
menggambarkan
pengaruh
variabel
independen terhadap variabel dependen yaitu mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD)
, dan Dana Alokasi Umum (DAU)
terhadap Belanja Langsung
Variabel Y.
HIPOTESIS H1 : Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Dana Alokasi Umum (DAU). H2 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Langsung.
H3 : Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Langsung. H4 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Langsung.
METODE PENELITIAN Pendapatan Asli Daerah ( )
Belanja Langsung (Y) Dana Alokasi Umum ( ) Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel, dimana dua variabel bebas (independent variable) yakni Pendapatan Asli Daerah ( (
) dan Dana Alokasi Umum
) sedangkan untuk variabel terikat (depedent variable) adalah Belanja Langsung (Y).
Teknik Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Teknik Analisis Statistik yang dinamakan path analysis (Analisis Jalur). Tujuan digunakan analisis jalur (path analysis) adalah untuk mengetahui pengaruh seperangkat variabel X (independent variable) dan untuk mengetahui antara variabel X. Dalam analisa jalur ini dapat dilihat pengaruh dari setiap variabel secara bersama-sama. Selain itu tujuan dilakukannya analisa jalur adalah untuk menerangkan pengaruh langsung atau tidak langsung dari beberapa variabel penyebab terhadap variabel lainnya sebagai variabel terikat.
PEMBAHASAN Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memiliki pendanaan sendiri untuk membiayai Belanja Langsung yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2001).
Disamping itu Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memiliki penerimaan daerah lain yaitu Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antara daerah
untuk
membiayai
kebutuhan
pengeluarandalam
rangka
pelaksanaan
desentralisasi (PP No.55 Tahun 2005). Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memiliki jumlah yang sangat signifikan. Sehingga Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menjadikannya sebagai sumber penerimaan terpenting dalam anggaran penerimaan dalam APBD. Belanja langsung merupakan belanja daerah yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Di bawah ini adalah data realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Langsung Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2010-2015, yang disajikan pada tabel 4.1 berikut:
Tabel 4.1 Realisasi Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Langsung Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Rupiah) Tahun 2010
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 48.340.536.521,00
Dana Alokasi Umum (DAU) Rp. 921.384.109.200,00
Belanja Langsung Rp. 185.630.211.095,00
2011
Rp. 51.160.921.192,00
Rp. 881.513.538.000,00
Rp. 167.143.625.168,00
2012
Rp. 60.970.810.517,00
Rp. 1.083.660.482.000,00
Rp. 354.485.347.864,00
2013
Rp. 70.474.192.115,00
Rp. 1.225.934.879.000,00
Rp. 488.363.197.158,00
2014
Rp. 154.255.170.573,00 Rp. 1.342.934.278.000,00
Rp. 558.496.505.928,00
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Data mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten
Tasikmalaya, yaitu dari tahun 2010 sampai 2014 dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut :
Tabel 4.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010-2014 Tahun
Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rupiah)
2010
48.340.536.521,00
2011
51.160.921.192,00
2012
60.970.810.517,00
2013
70.474.192.115,00
2014
154.255.170.573,00
Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dari tahun 2010 sampai dengan 2014 senantiasa mengalami kenaikan. Pada Tahun 2010 Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 48.340.536.521,00, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2011 sebesar Rp. 51.160.921.192,00. Sedangkan pada tahun 2012 Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 60.970.810.517,00, Pada tahun 2013 Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 70.474.192.115,00. Dan pada tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi sebesar Rp. 154.255.170.573,00. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya mengalami peningkatan setiap tahunnya, selalu mengalami perubahan antara Rp. 3.000.000,00 sampai Rp. 10.000.000,00. Namun pada Tahun 2014 mengalami kenaikan yang begitu tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 83.780.978.458,00. Adapun data mengenai Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten
Tasikmalaya selama 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2010 sampai dengan 2014 dapat dilihat pada Tabel 4.3 sebagai berikut: Tabel 4.3 Dana Alokasi Umum (DAU) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010-2014 Tahun
Dana Alokasi Umum (DAU) (Rupiah)
2010
921.384.109.200,00
2011
881.513.538.000,00
2012
1.083.660.482.000,00
2013
1.225.934.879.000,00
2014
1.342.934.278.000,00
Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Berdasarkan data di atas bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan cukup besar. Pada Tahun 2011 pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2010 sebesar Rp. 39.870.571.200,00 ini di karenakan dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada meningkat, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa memberikan kontribusi yang besar untuk membiayai program pemerintah. Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005, bahwa semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka Dana Alokasi Umum yang diberikan relatif kecil, dan sebaliknya. Namun Pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) yang terjadi pada Tahun 2012 mengalami peningkatan setiap tahunnya, dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2011. Hal ini dapat terjadi diakibatkan oleh faktor-faktor lain seperti adanya program pemerintah yang memerlukan dana besar, tetapi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum memberikan kontribusi yang besar untuk menutupi program pemerintah tersebut. Sehingga masih mengutamakan Dana Alokasi Umum (DAU). Adapun data yang mengenai Belanja Langsung yang diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten
Tasikmalaya selama 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 penulis sajikan dalam Tabel 4.4 berikut ini :
Tabel 4.4 Belanja Langsung Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010-2014 Tahun
Belanja Langsung (Rupiah)
2010
314.680.763.161,00
2011
409.553.172.534,00
2012
611.197.535.721,00
2013
749.036.950.239,00
2014
843.232.899.659,00
Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Dari data di atas Belanja Langsung pada tahun 2010 sampai dengan 2014 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Belanja Langsung mengalami kenaikan yang cukup signifikan setiap tahunnya, hal ini juga sesuai dengan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jadi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 diperlukan dana yang cukup besar dalam membiayai program pemerintah, salah satunya adalah belanja Langsung. Walaupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat tetapi belum bisa memberikan kontribusi untuk menutupi belanja Langsung, sehingga Dana Alokasi Umum (DAU) meningkat. Ini untuk menutupi biaya belanja daerah yang ikut meningkat juga, salah satunya adalah belanja Langsung.
SIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi umu (DAU) terhadap Belanja Langsung yang dilakukan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010-2014, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 1.
Pendapatan Asli Daerah (PAD), di pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan adanya pengalokasian sumber pendapatan relatif besar yang pada mulanya dikelola oleh pemerintah pusat, dan untuk sekarang pengelolaan diserahkan kepada pemerintah daerah. Sehingga dengan adanya pengalihan pengelolaan terhadap pemerintah daerah, pemerintah daerah meningkatkan kinerja untuk menggali potensi0potensi yang ada pada daerah tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten Tasikmalaya. Namun Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini menyebabkan Dana Aloksi Umum (DAU) masih menjadi dana utama untuk membiayai belanja daerah yang termasuk di dalamnya adalah Belanja Langsung. Belanja Langsung di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tiap tahunnya relatif meningkat, Sehingga masih banyak program pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang harus dijalankan dan membutuhkan dana yang relatif besar juga termasuk Belanja Langsung, cukup besar.
2.
Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sangat kuat. Hal ini terjadi karena besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat berpengaruh terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan diterima, apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat maka Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan pemerintah pusat akan menurun, begitu juga sebaliknya apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurun maka Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan akan meningkat.
3.
Secara Parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Langsung. Hal ini terjadi karena masih kecilnya dana yang didapatkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga belum memberikan kontribusi yang besar terhadap membiayai Belanja Langsung. Pendapatan Asli Daerah
(PAD)
Pemerintah
Kabupaten
Tasikmalaya
masih
relatif
kecil
dibandingkan dengan Dana Alokasi Umum (DAU). 4.
Secara parsial Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Langsung. Hal ini terjadi karena Dana Alokasi Umum (DAU) masih
menjadi dana utama untuk membantu membiayai belanja daerah termasuk Belanja Langsung. 5.
Secara Simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) memberikan pengaruh yang signifikan pada Belanja Langsung, dengan demikian semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima diharapkan bisa membiayai Belanja Langsung yang cukup besar.
SARAN Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis mencoba memberikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kemajuan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya di masa yang akan datang, dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah. Adapun saran antara lain : 1.
Dengan adanya Dana Alokasi Umum (DAU) diharapkan dapat membantu Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk membantu Belanja Daerah. Namun pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tidak harus selalu mengandalkan Dana Alokasi Umum (DAU) agar lebih mandiri dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan akan menurun. Apabila Dana Alokasi Umum (DAU) ini menurun maka pemerintah daerah telah berhasil dalam menggali sumber potensi yang ada pada kondisi daerah tersebut.
2.
Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan lebih meningkat dan berpengaruh lebih signifikan dalam membiayai belanja daerah.
3.
Variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi dengan menambah variabel independen lain baik ukuranukuran atau jenis-jenis penerimaan Pemerintah Daerah lainnya, maupun komponen keuangan seperti kebijakan pemerintah, kondisi makro ekonomi.
