PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP EFEKTIVITAS BELANJA OPERASIONAL (Survei pada 10 Dinas Daerah Kota Tasikmalaya) RAHAYU OCTARINA

PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP EFEKTIVITAS BELANJA OPERASIONAL (Survei pada 10 Dinas Daerah Kota Tasikmalaya)

RAHAYU OCTARINA 123403300 E-mail: [email protected]

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi

Pembimbing :

H. Iman Pirman Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA. H. Usman Mulya Kusumah, SE., Ak.

ABSTRACT

The purpose of this study was to describe (1) implemention of performance based budgeting at The Regional Offices of The Tasikmalaya City (2) how is effectiveness operational expenditure at The Regional Offices of The Tasikmalaya City (3) the influence of the performance based budgeting to effectiveness operational expenditure at The Regional Offices of The Tasikmalaya City. This research used analysis descriptive method with survey approach and data collection implemented by primary data that obtained directly from subjects or The Regional Offices of The Tasikmalaya City and secondary data from literature. The research were correlation coeficien analysis and determination coeficien analysis with software spss 17.0 for windows to process the primary data. The result of the results showed that: (1) implemention of performance based budgeting at The Regional Offices of The Tasikmalaya City was good; (2) how is

effectiveness operational expenditure at The Regional Offices of The Tasikmalaya City was effective; (3) the performance based budgeting has a positive and significance influence effectiveness operational expenditure.

Keyword : The performance based budgeting and effectiveness operational expenditure

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja di Dinas Daerah Kota Tasimalaya (2) bagaimana Efektivitas Belanja Operasional di Dinas Daerah kota Tasikmalaya (3) bagaimana pengaruh Anggaan Berbasis Kinerja terhadap Efektivitas Belanja Operasional di dinas Daerah Kota Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan survei dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dalam hal ini Dinas Daerah Kota Tasikmalaya dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari peneltian kepustakaan. Metode analisis dalam penelitian ini yaitu analisis koefisien korelasi dan koefisien determinasi dengan bantuan software spss 17.0 for windows unuk mengolah data primer. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja di Dinas Daerah Kota Tasikmalaya baik, (2) Efektivitas Belanja Operasional di Dinas Daerah Kota Tasikmalaya efektif, (3) Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Belanja Operasional di Dinas Daerah Kota Tasikmalaya.

Kata kunci : Anggaran Berbasis Kinerja dan Efektivitas Belanja Operasional

PENDAHULUAN Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 memberikan perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga terjadi reformasi dalam manajemen keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang mengatur

mengenai keuangan daerah. Selain perubahan terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah,

kedua

undang-undang

tersebut

merubah

akuntabilitas

atau

pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD). Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada pemerintah daerah yang merupakan daerah otonomi yang berhubungan langsung dengan masyarakat, mengingat fungsi utama Pemerintah Daerah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan demikian pemerintah daerah diharapkan lebih mengerti dan memenuhi aspirasi-aspirasi masyarakat yang ada didaerahnya, agar dapat mendorong timbulnya prakarsa dan partisipasi aktif masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintah dan pelaksanaaan pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pembangunan, baik itu ditingkat Pusat ataupun ditingkat Daerah, tidak pernah terlepas dari unsur keuangan. Pembangunan dengan keuangan hampir tidak dapat dipisahkan karena keuangan merupakan kunci penting dalam menunjang pelaksanaan pembangunan. Namun dalam hal keuangan sering terdapat masalah yang dapat menghambat lajunya pembangunan baik ditingkat Pusat maupun ditingkat Daerah, tetapi seperti yang kita ketahui hambatan sering dialami oleh Daerah, apalagi daerahdaerah yang kurang potensial, baik itu sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Hambatan-hambatan dalam hal keuangan mulai sangat terasa pada saat terjadi penurunan penerimaan Negara akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan yang berdampak pula pada penurunan pemberian subsidi dan pembiayaan proyekproyek Pemerintah di Daerah oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, suatu daerah harus mampu menggali sumber-sumber potensi daerahnya untuk dapat membiayai anggaran belanja daerah yang nyata dan bertanggung jawab merupakan konsekuensi dari tugas pokok pemerintah. Pelaksanaan administrasi keuangan daerah merupakan salah satu unsur yang sangat penting di dalam penyelenggaraan pemerintah. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dalam peraturan ini disebutkan tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD). Adanya RKA-SKPD ini berarti telah terpenuhinya kebutuhan tentang anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas. Dimana anggaran berbasis kinerja menuntut adanya output yang optimal atau pengeluaran yang dialokasikan sehingga setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomi, efisien, dan efektif. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan Pemerintah Daerah mampu mengelola sumber-sumber yang ada didaerahnya yang akhirnya mampu memperoleh Pendapatan Asli Daerah semaksimal mungkin akan secara langsung menambah Pendapatan Daerah. Apabila Pendapatan Daerah dapat meningkat maka akan dapat membiayai Belanja Daerah sehingga Kinerja Belanja Operasional dapat mencapai tingkat yang efektif sesuai dengan yang direncanakan. Pencapaian sasaran dan tujuan akhir merupakan ukuran efektif tidaknya ukuran kinerja finansial dan non finansial. Efektivitas Kinerja Finansial pada sektor publik seperti pada Pemerintahan dapat diukur dengan melakukan atau menghitung selisih antara realisasi dengan yang telah dianggarkan.

IDENTIFIKASI MASALAH Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, dalam penelitian ini penulis mengemukaan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut: 1.

Bagaimana Anggaran Berbasis Kinerja dan Efektivitas Belanja Operasional pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya.

2.

Bagaimana Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektivitas Belanja Operasional pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya.

METODE PENELITIAN Penelitian dilakukan pada 10 Dinas Daerah di Kota Tasikmalaya. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas belanja operasional. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan survei.

OPERASIONAL VARIABEL

1. Variabel Independen (X) Yaitu variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2014:59). Dalam penelitian ini yang berfungsi sebagai variabel independen adalah Anggaran Berbasis Kinerja. 2. Variabel Dependen (Y) Yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiono, 2014:59). Dalam penelitian ini yang berfungsi sebagai variabel dependen adalah Efektivitas Belanja Operasional.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 1) Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dalam hal ini Dinas Daerah di Kota Tasikmalaya. 2) Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak ketiga (selain Dinas) sumber literatur, hasil publikasi penelitian, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN Dalam penelitian ini yang menjadi populasi sasaran yang penulis teliti adalah subjek yang berhubungan dengan anggaran berbasis kinerja dalam kaitannya dengan efektivitas belanja operasional yaitu 11 Dinas Daerah yang berada di Kota Tasikmalaya. Adapun sampel yang akan digunakan adalah 10 Dinas Daerah yang berada di Kota Tasikmalaya.

PROSEDUR PENGUMPULAN DATA Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Penelitian Lapangan, yaitu penelitian secara langsung ke objek penelitian dengan cara observasi, studi dokumentasi, dan kuesioner. 2. Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang digunakan untuk memperolah data sekunder guna mendukung data-data primer yang diperoleh selama penelitian dengan cara menbaca dan mempelajari literature-literatur atau sumbersumber bacaan lainnya yang mempunyai kaitannya dengan maslah yang diteliti. Data

sekunder ini diperoleh dari buku-buku serta referensi-referensi lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian serta untuk diperolehnya informasi dengan tingkat reliabilitas dan validitas memadai. Responden dalam penelitian ini adalah Kasubag.Keuangan pada setiap dinas daerah di Kota Tasikmalaya dengan tujuan untuk memperoleh informasi melalui kuesioner khusus untuk variabel Anggaran Berbasis Kinerja.

TEKNIK ANALISIS DATA Pengujian Validitas Alat Ukur Uji validitas dilakukan dengan cara menghitung korelasi dari masing-masing pernyataan dengan skor total. Rumus yang digunakan adalah produk moment (product moment) sebagai berikut:

𝑟𝑥𝑦 =

𝑛 Σxy−(Σx)(Σ𝑦) √(𝑛Σ𝑥 2 –(Σ𝑥)2 )(𝑛Σ𝑦 2 –(Σy)2 )

Keterangan: r = Koefisien korelasi x = Skor tiap item variabel x y = Jumlah skor seluruh item variabel x n = Jumlah responden Jika dari hasil analisis tersebut diperoleh rhitung > rtabel maka data tersebut adalah signifikan (valid) berarti layak untuk digunakan dalam pengujian hipotesis. Kemudian dapat ditentukan bahwa pernyataan-pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini valid, maka dilanjutkan dengan uji reliabilitas. Pengujian Realibilitas Alat Ukur Pengujian

reliabilitas

dalam

penelitian

ini

menggunakan

teknik

Cronbach’s Alpha. Pengujian reliabilitas dengan teknik Cronbach’s Alpha ini dilakukan untuk jenis data interval (Sugiama, 2008: 199). Perhitungan Cronbach’s Alpha dilakukan dengan rumus berikut:

ri = [

∑ a2 b k ] [1 − ] k−1 a2 t

Keterangan: ri : Reliabilitas instrumen k : Banyaknya butiran pernyataan ∑a2b : Jumlah varian butir a2t : Varian total Regresi linier Sederhana Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependent (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. 1. Analisis Koefisien Korelasi Analisis korelasi adalah suatu ukuran yang dipakai untuk mengetahui derajat asosiasi atau derajat keeratan antara variabel independen dan dependen. Di mana derajat keeratan tersebut tergantung dari pola variasi atau interelasi yang bersifat simulator dari variabel independen dan variabel dependen. Koefisien korelasi dalam penelitian ini akan dicari dengan menggunakan analisis pearson, analisis ini digunakan untuk menentukan apakah variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Derajat hubungan ini ditunjukkan oleh koefisien korelasi yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : r =

𝑛 .∑ 𝑋𝑖 𝑌𝑖 − (∑𝑋𝑖 )(∑𝑌𝑖 ) √{𝑛∑𝑋𝑖2 −(∑𝑋𝑖 )2 }{𝑛∑𝑌𝑖2 −(∑𝑌𝑖 )2 }

(Sugiyono, 2014 : 276)

Keterangan : r = Koefisien korelasi n = Ukuran sampel X = Variabel independen (Anggaran Berbasis Kinerja) Y = Variabel dependen (Efektivitas Belanja Operasional) 2. Koefisien Determinasi

Merupakan pengkuadratan koefisien korelasi (r²) digunakan untuk menentukan besarnya pengaruh variabel independen (Anggaran Berbasis Kinerja) terhadap pengaruh variabel dependen (Efektivitas Belanja Operasional). Maka digunakan koefisien determinasi yaitu dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

Kd = r² x 100%

(Sugiyono, 2014:210)

Keterangan : Kd = Koefisensi determinasi r² = Koefisiensi korelasi dikuadratkan 3. Prosedur Pengujian Hipotesis a. Penetapan hipotesis operasional Ho : ρ = 0 :Anggaran Berbasis Kinerja tidak berpengaruh signifikan

terhadap

Efektivitas Belanja Operasional. Ho : ρ ≠ 0 :Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Belanja Operasional.. b. Menguji Signifikansi Koefisien Korelasi dengan Uji t t=

r√n − 2 √1 − r 2

Keterangan: t r n Pengujian

: Nilai thitung : Koefisien korelasi : Ukuran sampel (Sugiyono, 2014:250) ini digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dan setiap variabel

independen akan berpengaruh terhadap variabel dependen. Nilai thitung dibandingkan dengan ttabel pada taraf signifikansi 5% (taraf kepercayaan 95%), apabila thitung lebih besar dari ttabel berarti ada pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Sebaliknya, apabila thitung lebih kecil dari ttabel berarti tidak ada pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. c. Kaidah Keputusan Untuk mengetahui kesimpulan dari hipotesis diatas dilakukan dengan kriteria uji tolak Hₒ jika t terhitung < t tabel dengan derajat kebebasan dk = n-2 dan taraf signifikansi α = 0,05 (5%). Kriteria penolakan dan penerimaan hipotesis H0 adalah sebagai berikut: a. Jika ttabel < thitung, maka Hₒ ada pada daerah penolakan, berarti Hа diterima atau ada pengaruh.

b. Jika ttabel > thitung, maka Hₒ pada daerah penerimaan, berarti Hа ditolak atau tidak ada pengaruhnya.

PEMBAHASAN Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya Berdasarkan hasil penelitian dari keseluruhan tanggapan responden mengenai Anggaran Berbasis Kinerja di rekap untuk dilihat skor total tanggapan responden dan dapat dilihat pada Tabel 1.2:

No. 1. 2.

3. 4.

5. 6. 7.

Tabel 1.2 Rekapitulasi Tanggapan Responden mengenai Variabel Anggaran Berbasis Kinerja Uraian Skor yang Skor yang Kriteria ditargetkan dipeoleh Pelaksanaan anggaran perkiraannya selalu terukur 10x5=50 39 Baik secara rasional Selalu memperhatikan pada setiap belanja yang dianggarkan pada pos/pasal merupakan batas 10x5=50 41 Baik tertinggi pengeluaran belanja Menggunakan keuangan daerah dapat dinikmati 10x5=50 39 Baik oleh seluruh masyarakat Selalu menggunakan keuangan daerah tanpa didiskriminasi dalam pemberian pelayanan 10x5=50 41 Baik terhadap masyarakat Selalu menggunakan anggaran tepat waktu 10x5=50 41 Baik Selalu mengutamakan upaya pencapaian hasil 10x5=50 39 Baik kinerja dalam pelaksanaan anggaran Selalu merencanakan alokasi biaya berdasarkan 10x5=50 41 Baik pada output dan outcome yang akan dihasilkan Total 281

Dari hasil penelitian yang dapar dilihat pada rekapitulasi menyatakan bahwa nilai yang diperoleh dari hasil perhitungan diatas terhadap tanggapan responden mengenai Anggaran Berbasis Kinerja pada 10 Dinas Daerah yang berada di Kota Tasikmalaya adalah sebesar 281. Hal ini menunjukkan ke dalam interval berkategori baik, yang berarti bahwa tanggapan responden mengenai Anggaran Berbasis Kinerja memberikan respon yang baik. Dengan demikian Anggaran Berbasis Kinerja yang dilakukan dengan baik pada 10 Dinas Daerah yang berada di Kota Tasikmalaya, atau dengan kata lain 10 Dinas Daerah yang berada di Kota Tasikmalaya telah melakukan Anggaran Berbasis Kinerja dengan baik.

Efektivitas Belanja Operasional pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan mendapatkan data dengan mendatangi 10 Dinas Daerah yang berada di Kota Tasikmalaya. Pada Tabel 1.3 dapat diketahui persentase efektivitas belanja operasional pada 10 Dinas Daerah yang berada di Kota Tasikmalaya: Tabel 1.3 REKAPITULASI TARGET ANGGARAN BELANJA OPERASIONAL DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA OPERASIONAL DINAS DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2015 (Dalam Rupiah) Target Anggaran Realisasi No. Uraian Belanja Anggaran Efektivitas Operasional Belanja (%) Tahun 2015 Operasional Tahun 2015 1 Dinas Koperasi, Usaha 15.438.810.800 14.283.909.838 93 Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 2 Dinas Perhubungan, 33.986.379.632 32.166.227.796 95 Komunikasi, dan Informatika 3 Dinas Bina Marga, 25.287.550.358 20.075.576.641 79 Pengairan, Pertambangan, dan Energi 4 Dinas Sosial, Tenaga Kerja, 5.182.792.250 4.481.258.729 86 dan Transmigrasi 5 Dinas Kependudukan dan 6.190.588.100 4.038.852.972 65 Pencatatan Sipil 6 Dinas Kebudayaan, 8.289.917.625 6.914.533.831 83 Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga 7 Dinas Kesehatan 97.745.925.395 61.743.736.052 63 8 Dinas Pendapatan Daerah 20.460.871.950 19.314.290.743 94 9 Dinas Pertanian, Perikanan, 42.279.200.100 39.586.867.434 94 dan Kehutanan 10 Dinas Cipta Karya, Tata 111.141.610.625 108.147.113.383 97 Ruang, dan Kebersihan Sumber: data hasil penelitian yang diolah

Dari tabel diatas dapat diketahui persentase efektivitas belanja operasional pada 10 Dinas Daerah yang berada di Kota Tasikmalaya. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan memiliki persentase efektivitas sebesar 93% yang menunjukkan kategori efektif. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika memiliki persentase efektivitas sebesar 95% yang menunjukkan kategori efektif. Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan, dan Energi memiliki persentase efektivitas sebesar 79% yang menunjukkan kategori kurang efektif. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi memiliki persentase efektivitas sebesar 86% yang menunjukkan kategori cukup efektif. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiiki persentase

efektivitas sebesar 65% yang menunjukkan kategori kurang efektif. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga memiliki persentase efektvitas sebesar 83% yang mennjukkan kategori cukup efektif. Dinas Kesehatan memiliki persentase efektivitas sebesar 63% yang menunjukkan kategori kurang efektif. Dinas Pendapatan Daerah memiliki persentase efektivitas sebesar 94% yang menunjukkan kategori efektif. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan memiliki persentase efektivitas sebesar 94% yang menunjukkan kategori efektif. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan memliki persentase efektivitas sebesar 97% yang menunjukan kategori efektif.

Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Belanja Operasional pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya Hasil analisis dengan program SPSS versi 17.0 for windows maka dihasilkan perhitungan statistik sebagai berikut: Berdasarkan perhitungan menggunakan SPSS 17.0 maka diperoleh nilai konstanta sebesar 5,481 artinya jika variabel X dianggap 0 (nol), maka nilai variabel Y (Efektivitas Belanja Operasional) adalah sebesar 5,481 satuan. Koefisisen regresi X sebesar 2,826 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Anggaran Berbasis Kinerja sebesar 1 satuan akan menaikkan tingkat Efektivitas Belanja Operasional sebesar 2,826 satuan. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan arah model regresi ini adalah positif. Berdasarkan perhitungan menggunakan SPSS 17.0 maka diperoleh nilai r (koefisien korelasi) sebesar 0,954. Ini mengartikan bahwa antara Anggaran Berbasis Kinerja dengan Efektivitas Belanja Operasional mempunyai korelasi sebesar 0,954. Dilihat dari nilai yang diperoleh adalah 0,954 maka menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi antara Anggaran Berbasis Kinerja dengan Efektivitas Belanja Operasional adalah positif dan termasuk pada kategori sangat kuat yang disesuaikan dengan tabel tingkat kuat keeratan hubungan, artinya semakin baik diterapkannya Anggaran Berbasis Kinerja maka akan semakin Efektif Belanja Operasional tersebut. Berdasarkan hasil perhitungan maka diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 91% atau dapat dilihat dari hasil output SPSS dari nilai R Square 0,910 (91%). Variabilitas dari Efektivitas Belanja Operasional (Y) dapat diprediksi atau dijelaskan oleh variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X) sebesar 91% dan sisanya sebesar 9% dipengaruhi oleh faktor lain yaitu Peranan Audit Internal, dan lain sebagainya.

Untuk uji signifikansi, berdasarkan hasil perhitungan SPSS versi 17.0 diperoleh nilai thitung 8,991 dan dengan n=10 pada (df) n-2=8 dan α = 0,05 diperoleh ttabel 2,306 dan nilai signifikansi 0,000. Karena thitung 8,991 > dari ttabel 2,306 dan nilai signifikansi 0,000 < dari α = 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Belanja Operasional. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bayu Aji Prabowo (2007) yang menyebutkan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Belanja Operasional. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin baik diterapkannya Anggaran Berbasis Kinerja, maka akan semakin Efektif Belanja Operasional pada setiap dinas daerah tersebut. Hal ini sesuai dengan teori Bastian (2006) yang menyatakan bahwa anggaran yang berorientasi pada kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategi organisasi. Anggaran Berbasis Kinerja diharapkan pula sebagai solusi atas kelemahan sistem anggaran yang ada dan untuk dapat mengendalikan tingkat efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang diprogramkan. Dengan membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. Belanja Operasional dikatakan efektif apabila kinerja finansial pada varians belanja operasional telah mencapai target anggaran yang telah ditetapkan dan telah tercapainya program atau kegiatan yang dijalankan seperti penyediaan jasa kebersihan dinas, penyediaan jasa perlengkapan dan peralatan dinas, pemeliharaan rutin gedung dinas, dan sebagainya.

PENUTUP Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka Anggaran Berbasis Kinerja menunjukkan klasifikasi yang baik. Yang berarti Dinas Daerah yang berada di Kota Tasikmalaya telah menerapkan dan melakukan Anggaran Berbasis Kinerja dengan baik sehingga penyusunan anggarannya selalu terukur secara rasional, telah melakukan penyusunan rencana belanja dengan baik, selalu memperhatikan pos/pasal pengeluaran belanja pada setiap belanja yang dianggarkan. Efektivitas Belanja Operasional pada

beberapa dinas daerah yang berada di Kota Tasikmalaya yang termasuk ke dalam kategori yang efektif diantaranya Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan. Sedangkan sisanya dalam kategori yang kurang efektif diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan, dan Energi. Anggaran Berbasis Kinerja dengan Efektivitas Belanja Operasional termasuk pada kategori sangat kuat dan berpengaruh positif serta hipotesis yang menyatakan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Belanja Operasional. Penerapan anggaran berbasis kinerja dan Efektivitas Belanja Operasional yang dilakukan di dalam Dinas Daerah Kota Tasikmalaya sudah dilakukan dengan baik oleh karena itu perlu dipertahankan dan bila perlu ditingkatkan lagi, maka diharapkan dapat terus meningkatkan efektivitas dalam penggunaan anggaran, meningkatkan sosialisasi dan pelatihan rutin bagi pimpinan maupun staf mengenai sistem penganggaran berbasis kinerja sehingga bisa memahami format teknis yang merujuk pada undang-undang yang telah diamanatkan.

DAFTAR PUSTAKA A.Gima Sugiama. 2008. Metode Riset Bisnis dan Manajemen. Bandung: Guardaya Intimaria. Abdul Halim. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. Ariplie. 2015. Pengertian dan Tujuan Efektivitas. http://ariplie.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-dan-tujuan-efektivitas.html. (02 April 2015) Bayu Aji Prabowo. 2007. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Belanja Operasional. Jurnal Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. Dadang Badru Zaman. 2010. Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Derah. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi. Dian Nurtiani. 2010. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah. Skripsi Universitas Widyatama Bandung. Elmi Bachrul. 2002. Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia. Jakarta: UIPress. Eti R., Ratih T., dan Abdul M. L. 2007. Metodologi Penelitian Bisnis: Dengan Aplikasi SPSS. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.

Gitta Noviani Rusnandar. 2014. Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Belanja Modal. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi. Glynn, JJ. 1993. Public Sector Financial Control And Accounting, 2nd Edition, Oxford Blackwill. Imam Ghozali. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBMSPSS 19, Edisi 5. Semarang: Universitas Diponegoro. Indra Achmadi. 2013. Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja. http://indraachmadi.blogspot.com/2013/05/penyusunan-anggaran-berbasiskinerja.html. (05 Maret 2013). Indra Bastian. 2001. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Penerbit Erlangga Indra Bastian. 2002. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat. Indra Bastian. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Penerbit Erlangga. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1969 tentang Anggaran Belanja Rutin. Mahmudi. 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu ManajemenYKPN. Mardiasmo. 2002. Akuntansi sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi. Muharina Pribadi. 2008. Pengaruh Pemberlakuan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan. Skripsi Universitas Sumatera Utara. Mohammad Nazir. 2005. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia. Mulyadi. 2001. Akuntansi Manajemen. Jakarta: Salemba Empat. Mohamad Mahsun. 2009. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit BPFE. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Anggaran Kementerian Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah. Riskawati Salawati. 2013. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Pengendalian. Skripsi Universitas Negeri Gorontalo. Risky Rizkiana Sumarli. 2012. Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi.

Sedarmayanti. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bandung: Rafika ADITAMA. Sendi Nugraha. 2011. Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Good Governance. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi. Suharsimi Arikunto.2009. Manajemen Penelitian. Jakarta: PT Rineka Cipta. Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta. Sony Yuwono, dkk. 2005. Penganggaran Sektor Publik. Malang: Bay Media. Syambudi Prasetia Bahri. 2012. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Instansi Pemerintah. Skripsi Universitas Pasundan. TAP MPR No. XV/MPR/1998 tentang Otonomi Daerah. Uma Sekaran, 2006. Research Method For Business, Edisi 4, Buku 2. Jakarta: Salemba Empat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Venni Avionita. 2013. Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Instansi Pemerintah Daerah. Skripsi Universitas Widyatama Bandung. Yaya Jakaria. 2015. Mengolah Data Penelitian Kuantitatif dengan SPSS. Bandung: Alfabeta. Yunita Anggarini dan B. Hendra Puranto. 2010. Anggaran Berbasis Kinerja. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan.