e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen (Volume 4 Tahun 2016)
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN Resiana Sukmawati, I Wayan Suwendra, Fridayana Yudiaatmaja Jurusan Manajemen Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia Email :
[email protected],
[email protected],
[email protected]
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh temuan tentang pengaruh (1) pendapatan asli daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal, (2) pendapatan asli daerah terhadap belanja modal (3) sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal.Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif kausal.Subjek dalam penelitian adalah pemerintah daerah Kabupaten Buleleng dan objeknya adalah pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran dan belanja modal.Jenis data adalah data kuantitatif.Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dan dianalisis menggunakan analisis regresi berganda.Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) ada pengaruh positif dan signifikan pendapatan asli daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal secara simultan dengan sumbangan pengaruh sebesar 45% (2) ada pengaruh positif dan signifikan secara parsial pendapatan asli daerah terhadap belanja modal dengan sumbangan pengaruh sebesar 28% dan (3) ada pengaruh positif dan signifikan secara parsial sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal dengan sumbangan pengaruh sebesar 22,9%. Kata Kunci: pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran, belanja modal.
ABSTRACT This study aimedtodetermine the effect of(1) local goverment revenue and financing surplus budget to capital expenditure, (2) local goverment revenue to capital expenditure, (3) financing surplus budget to capital expenditure. This research uses a quantitative research design causal.The subjects of this study wasBuleleng Regency Government and the object of this study was local goverment revenue, financing surplus budget and capital expenditure. The data collection inthis study used documentation techniqueand it was analyzed using multiple regression analysis. The results of this study showed that (1) there was a positive dan significant influencethat simultaneously of local goverment revenue and financing surplus budget to capital expenditure with the donation effect of 45%, (2) there was a positive and significant influencethat partially oflocal goverment revenue to capital expenditure with the donation effect of 28%, and (3) there was a positive and significant that partially offinancing surplus budget to capital expenditure with the donation effect of 22,9%.
Keywords: Local Goverment Revenue, Financing Surplus Budget, Capital Expenditure
e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen (Volume 4 Tahun 2016) PENDAHULUAN Pelaksanaan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pemerintah daerah dalam rangka menjalankan proses pemerintahan di daerah wajib menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proses penyusunan APBD dimulai dengan kedua belah pihak yaitu antara eksekutif dan legislatif membuat kesepakatan tentang kebijakan umum APBD yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dari sisi keuangan Negara, kebijakan pelaksanaan desentralisasi fiskal telah menimbulkan implikasi yang mendasar dalam peta pengelolaan fiskal..Pengoptimalan tersebut harus secara tegas dicantumkan dalam APBD sebagai salah satu media utama dalam perencanaan penerimaan dan pembiayaan pembangunan di daerah.Ini berarti pengalokasian anggaran publik harus lebih di peruntukan bagi kepentingan publik, misalnya dalam hal belanja modal. Menurut pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 2 (2011), belanja modal (capital expenditure) adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap, inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas. Lebih lanjut menurut Syaiful (2006) Belanja Modal dapat dikategorikan menjadi 5 (lima) kategori utama yaitu Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Modal Fisik Lainnya. Untuk dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal, maka perlu diketahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap belanja modal,
seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Menurut Warsito (2001:128) “ Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”. Pengalokasian dana PAD ke dalam anggaran belanja modal dikarenakan dengan hal tersebut Pemda akan dapat membangun daerahnya menjadi lebih baik karena tersedianya sarana dan prasarana dari belanja modal yang dilakukan. Selain dari PAD dan transfer dari pusat, sumber lain yang dapat dimanfaatkan oleh Pemda untuk membiayai kegiatannya yaitu Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Kusnandar dan Siswantoro, 2012). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006, SiLPA merupakan sisa dana yang diperoleh dari aktualisasi penerimaan serta pengeluaran anggaran daerah selama satu periode. Pelampauan target SiLPA yang bersumber dari pelampauan target penerimaan daerah dan efisiensi sangat diharapkan sedangkan yang bersumber dari ditiadakannya program/kegiatan pembangunan apalagi dalam jumlah yang tidak wajar sangat merugikan masyarakat. SiLPA digunakan pula untuk permasalahan krusial yang sebelumnya memang disetujui oleh pihak legislatif. SiLPA yang cenderung besar menunjukkan lemahnya eksekutif dibidang perencanaan dan pengelolaan dana. Sebagian besar SiLPA digunakan belanja langsung berupa belanja modal yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Jumlah belanja langsung dapat berupa pembangunan infrastruktur, pengadaan aset, dan sebagainya (Ardhini, 2011). Berdasarkan observasi awal, menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran, dan belanja modal pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Buleleng selama empat tahun terakhir ini tidak stabil. Dimana pendapatan asli daerah dari tahun 2009 ke tahun 2010 mengalami
e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen (Volume 4 Tahun 2016) peningkatan sebesar 36%, sisa lebih pembiayaan anggaran mengalami peningkatan sebesar 24%, sedangkan belanja modal mengalami penurunan sebesar 53%. Pada tahun 2010 ke tahun 2011 pendapatan asli daerah mengalami peningkatan sebesar 25%, sisa lebih pembiayaan anggaran mengalami peningkatan sebesar 25%, sedangkan belanja modal mengalami peningkatan sebesar 158%. Pada tahun 2011 ke tahun 2012 dimana pendapatan asli daerah mengalami penurunan sebesar 18%, sisa lebih pembiayaan anggaran mengalami peningkatan sebesar 92%, sedangkan belanja modal mengalami penurunan sebesar 34%. Menurut Ardhini (2011) menyatakan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah di suatu daerah, maka belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah juga semakin meningkat.Namun kenyataannya di pemerintahan daerah Kabupaten Buleleng berbeda justru belanja modal mengalami penurunan sedangkan pendapatan asli daerah mengalami peningkatan. Disisi lain sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) di pemerintahan daerah Kabupaten Buleleng meningkat pada tahun 2012 namum belanja modalnya menurun.Menurut Tanjung (2009) bahwa kelebihan SiLPA yang cukup besar dapat mengindikasikan bahwa pemerintah tidak tepat dalam menganggarkan anggaran belanja daerah sehingga seharusnya kelebihan penganggaran tersebut dapat digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan belanja modal yang berguna untuk penyediaan pelayanan publik pada tahun berjalan menjadi tertunda.Hal ini tidak sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ida Metayani dan Rusmanto (2013) dimana semakin besar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran maka semakin besar pula Belanja Modal. Berdasarkan adanya ketidaksesuaian antara teori dan kenyataan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Periode 2009-2013”.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut.(1) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran secara simultan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Periode 2009-2013.(2) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah secara parsial terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Periode 20092013.(3) Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran secara parsial terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Periode 2009-2013. Manfaat dari hasil penelitian secara teoritis dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu ekonomi khususnya yang berkaitan dengan manajemen keuangan dan secara praktis dapat memberikan informasi mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal. Halim (2013:101) mengungkapkan bahwa pengertian Pendapatan Asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Sedangkan lebih lanjut Mardiasmo (2002),menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Tidak jauh berbeda dengan yang diungkapkan oleh Rahman (2005:38), Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi
e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen (Volume 4 Tahun 2016) daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Dari beberapa pendapat di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah antara lain.Menurut Widayat (2000), faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah antaralain adalah sebagai berikut. (1) Banyak sumber pendapatan di kabupaten/kota yang besar, tetapi digali oleh instansi yang lebih tinggi, misalnya pajak kendaraan bermotor (PKB), dan pajak bumi dan bangunan (PBB). (2) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum banyak memberikan keuntungan kepada Pemerintah Daerah. (3) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi, dan pungutan lainnya. (4) Adanya kebocorankebocoran. (5) Biaya pungut yang masih tinggi. (6) Banyak Peraturan Daerah yang perlu disesuaikan dan disempurnakan. (7) Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Menurut Abdullah (2013), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari sisa kas tahun anggaran sebelumnya sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2006. Menurut Tanjung (2009), SiLPA didefenisikan sebagai selisih antara surplus/defesit dengan pembiayaan neto. Jika SiLPA daerah cukup besar dan diperkirakan mampu membiayai seluruh Belanja Modal maka untuk penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan publik tidak harus menunggu bantuan dana transfer dari Pemerintah Pusat. Dana Transfer
dapat dialokasikan untuk belanja operasional dan belanja tak terduga daerah.Disamping itu jumlah SiLPA suatu daerah dapat juga mengindikasikan sejauh mana Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran daerah secara efisien dan ekonomis dalam setiap anggaran belanja daerah.Menurut Tanjung (2009) bahwa kelebihan SiLPA yang cukup besar dapat mengindikasikan bahwa pemerintah tidak tepat dalam menganggarkan anggaran belanja daerah sehingga seharusnya kelebihan penganggaran tersebut dapat digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan belanja modal yang berguna untuk penyediaan pelayanan publik pada tahun berjalan menjadi tertunda. Halim (2004:72) menyatakan bahwa pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaan. Tidak jauh berbeda dengan yang diungkapkan Abdullah (2013), Belanja modal adalah komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan output berupa aset tetap. Sama pula dengan yang diungkapkan oleh Nordiawan (2006), bahwa Belanja Modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu. Adapun jenis - jenis belanja yang dapat dikategorikan kedalam lima kategori utama kegiatan belanja modal menurut Syaiful (2006), Menurut Perdirjen Perbendaharaan belanja modal dipergunakan untuk antara lain sebagai berikut. (1) Belanja Modal Tanah.Belanja modal tanah adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau pembelian atau pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurungan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai. (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Belanja modal peralatan dan mesin adalah
e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen (Volume 4 Tahun 2016) pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai. (3) Belanja Modal Gedung dan BangunanBelanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaaan atau penambahan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai. (4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian atau peningkatan pembangunan atau pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.(5) Belanja Modal Fisik Lainnya.Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian atau peningkatan pembangunan atau pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang- barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku- buku dan jurnal ilmiah. METODE Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif kausal (hubungan sebab akibat). Desain kuantitatif kausal menurut Widayat dan Amirullah (2002 :61) dalam bukunya yang berjudul Metode Riset Akuntansi Terapan, adalah “desain yang berguna untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dengan
variabel lainnya dan bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu Pendapatan Asli Daerah (X1), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X2) dan Belanja Modal (Y). Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, menggunakan tahun amatan selama 5 tahun yaitu dari tahun 2009-2013, dengan alasan data yang digunakan adalah data terbaru yang disajikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu dalam bentuk angka-angka yang menunjukkan nilai dari besaran atau variabel yang mewakilinya (Sugiyono, 2007).Dalam penelitian ini data kuantitatif yang digunakan adalah data mengenai realisasi Anggaran Pendapatan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Periode Anggaran 2009-2013. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder, karena informasi dikumpulkan dari data yang telah diolah lebih lanjut dan data yang disajikan oleh pihak lain. Data sekunder adalah data yang telah tersedia sebelumnya, data skunder diperoleh dari pihak-pihk lain yaitu buku, artikel, serta jurnal (Sugiyono, 2008). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan target dan realisasi Anggaran Pendapatan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Belanja Modal periode anggaran 2009-2013. Subyek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dan obyeknya adalah Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Belanja Modal. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data laporan target dan realisasi Anggaran Pendapatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Belanja Modal tahun anggaran 2009-2013 yang bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.
e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen (Volume 4 Tahun 2016) Menurut Sugiyono (2012:61), populasi adalah “wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi dalam penelitian ini yaitu laporan APBD pemerintahan daerah Kabupaten Buleleng Periode 2009-2013. Menurut Sugiyono (2012:116) mengemukakan bahwa, “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, perlu adanya teknik sampling yang tepat seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2012:116117) bahwa “Teknik Sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Teknik sampling yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sampling jenuh.Menurut Sugiyono (2012:85) menyatakan bahwa, “Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.Penelitian ini menggunakan sampling jenuh, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel”. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Hasil analisis regresi berganda dengan bantuanStatistical Package for Social Sience (SPSS) 16.0 for Windows, maka di peroleh hasil penelitian seperti tampak pada Tabel berikut ini.
Tabel 1Hasil Uji Statistik Analisis RegresiBerganda Parameter Koefisien p-value Alpha (α) Ryx1x2 0,671 0,000 0,05
Keputusan Menolak Ho
R2yx1x2
0,450
0,000
0,05
Menolak Ho
Pyx1
0,530
0,000
0,05
Menolak Ho
P2yx1
0,280
0,000
0,05
Menolak Ho
Pyx2
0,479
0,000
0,05
Menolak Ho
P2yx2
0,229
0,000
0,05
MenolakHo
Simpulan Ada pengaruh simultan dari pendapatan asli daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal Menunjukkan besarnya sumbangan pengaruh simultan dari pendapatan asli daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal Ada pengaruh parsial dari pendapatan asli daerah terhadap belanja modal Menunjukkan besarnya sumbangan pengaruhsecara parsial dari pendapatan asli daerah terhadap belanja modal Ada pengaruh sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal Menunjukkan besarnya sumbangan pengaruhsecara parsial dari sisa lebih pembiayaan anggaran
e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen (Volume 4 Tahun 2016) Pyε
0,329
-
α 2,215 0,047 β1 0,422 0,000 β2 0,327 0,000 (Sumber: Hasil Output SPSS)
-
-
0,05 0,05 0,05
Signifikan Signifikan Signifikan
terhadap belanja modal Sumbangan pengaruh variabel lain Bisa memprediksi Bisa memprediksi Bisa memprediksi
ε X1
Pyx1= 0,530 Ryx1x2= 0,671
X2
Pyε= 0,55
Y
Pyx2= 0,479
Gambar 1 Struktur Hubungan Pengaruh X1 dan X2 terhadap Y Adapun persamaan regresi linear berganda dapat di peroleh sebagai berikut: Y= α + β1X1 + β2X2 Y= 2,215 + 0,422 X1 + 0,327 X2 Dari persamaan linier berganda tersebut menunjukkan bahwa, nilai konstanta sebesar 2,215 berarti, apabila pendapatan asli daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran sama dengan nol, maka belanja modal adalah sebesar 2,215 miliyar rupiah, nilai β1 = 0,422 berarti, apabila pendapatan asli daerah bertambah 1 rupiah maka belanja modal akan meningkat sebesar 2,637 miliyar rupiah dengan asumsi variabel lain dalam model konstan dan nilai β2 = 0,327 berarti, apabila sisa lebih pembiayaan anggaran bertambah 1 rupiah maka belanja modal akan meningkat sebesar 2,542 miliyar rupiah dengan asumsi variabel lain dalam model konstan.
Hasil uji regresi linear berganda diperoleh pada Tabel 1 menunjukkan hasil Ryx1x2= 0,671 dengan p-value 0,000
e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen (Volume 4 Tahun 2016) belanja modal juga akan mengalami kenaikan. Hasil uji regresi linear berganda pada Tabel 1 menunjukkan hasil Pyx2 = 0,479 dengan nilai p-value 0,000
(2012), yang menyimpulkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan secara parsial dari sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal.Hasil penelitian ini mendukung teori dari Ida Metayani (2013) yang menyatakan semakin besar sisa lebih pembiayaan anggaran maka semakin besar pula belanja modal.Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian empirik dari Kusnandar (2012) dan Maryadi (2012), yang menyimpulkan bahwa secara parsial sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. PENUTUP Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut.(1) Ada pengaruh secara simultan dari pendapatan asli daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng periode 2009-2013. (2) Ada pengaruh positif secara parsial dari pendapatan asli daerah terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng periode 2009-2013. (3) Ada pengaruh positif secara parsial dari sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng periode 2009-2013. Selanjutnya dari kesimpulan diatas, penulis dapat mengajukan saran sebagai berikut. (1) Pemerintah Kabupaten Buleleng harus meningkatkan kemampuan keuangan daerahnya terutama dalam pengoptimalan sumber pendapatan yang telah ada di Kabupaten Buleleng, sehingga Kabupaten Buleleng mampu mandiri dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya belanja modal. (2) Manajemen pengeluaran pemerintah daerah dalam bentuk belanja modal perlu lebih diprioritaskan pada
e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen (Volume 4 Tahun 2016)
(3)
peningkatan kesejateraan rakyat. Hal ini menandakan bahwa pengeluaran pemerintah daerah, khusus untuk belanja modal harus lebih difokuskan pada sektor pembangunan yang mampu mendorong peningkatan ekonomi dan kemandirian masyarakat secara berkelanjutan. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan untuk mengembangkan penelitian ini dengan memperpanjang periode pengamatan serta memperluas daerah penelitian. Disamping itu juga diharapkan untuk menguji variabel lain yang diduga kuat dapat mempengaruhi belanja modal.
DAFTAR RUJUKAN Abdul
Hafiz Tanjung. 2009.AkuntansiPemeriintahan Daerah.Bandung:Alfabeta
Abdul Halim. 2013. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta:Salemba Empat Abdullah, Syukriy & Halim, Abdul.2013.Studi atas belanja modal pada anggaran pemerintah daerah dalam hubungannya dengan belanja pemeliharaan dan sumber pendapatan, Jurnal Akuntansi Pemerintah, 2,17- 32.
Kalimantan.STIE Banjarmasin.
Nasional
Kusnandar, Dodik Siswantoro. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. Jakarta: Universitas Indonesia. Mardiasmo. 2002. Akuntansi sector Publik. Andi Offset. Yogyakarta. Maryadi. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Indonesia. Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sugiyono. 2007.Metode Penelitian Bisnis Cetakan Kedelapan .Bandung : Alfabeta. Sugiyono.2008. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta.
Ardhini. 2011.Pengaruh rasio keuangan daerah terhadap belanja modal untuk pelayanan public dalam prespektif teori keagenan (studi pada kabupaten dan kota di jawa tengah). Skripsi.Semarang:Universitas Diponegoro
Sugiyono.2012.Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA.
Halim, Abdullah. 2004. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
Wahyu Widayat, 2000. Maksimisasi PAD Sebagai Kekuatan Ekonomi Daerah Jurnal Akuntasi dan Manajeman, STIE YKPN.
Ida
Metayani dan Rusmanto .2013.Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggran terhadap Belanja Modal Pada Kota dan Kabupaten di Pulau
Syaiful.2006. Pengertian Dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang Dan Belanja Modal Dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan.Makalah
