PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) DAN LUAS WILAYAH TERHADAP BELANJA MODAL STUDI EMPIRIS PADA KABUPATEN DI KARESIDENAN PATI PERIODE 2009-2013
NASKAH PUBLIKASI Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta
Disusun oleh : RITA DEVI SETIYANI B200100051
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2015
1
2
ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal. Untuk menganalisis bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Untuk menganalisis bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap belanja modal. Untuk menganalisis bahwa Luas Wilayah berpengaruh terhadap belanja modal. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota di Karesidenan Pati sedangkan sampel pada penelitian ini sebanyak enam kabupaten/kota di Karesidenan Pati yang terdiri dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, Grobogan dan tehnik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan tehnik pengambilan sampel jenuh dimana teknik sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Berdasarkan hasil analisis uji ttest diketahui variabel DAU mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Variabel PAD mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal. Variabel SiLPA tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Variabel Luas Wilayah mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal. Analisis uji Ftest diperoleh hasil 7,241 > 2,99 dan nilai signifikansi = 0,001 < = 0,05, maka variabel DAU, PAD, SiLPA dan Luas Wilayah berpengaruh secara bersama-sama terhadap belanja modal. Sedangkan hasil perhitungan untuk nilai R2 diperoleh dalam analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi dengan adjusted R2 sebesar 0,463. Hal ini berarti bahwa 46,3% variabel Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variabel DAU, PAD, SILPA dan Luas Wilayah sedangkan sisanya yaitu 53,7% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti Kata Kunci : Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, SiLPA, Belanja Modal hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom
A. LATAR BELAKANG Reformasi yang bergulir tahun 1998
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
membuat
dan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat
administrasi, salah satu bentuk reformasi
setempat sesuai dengan peraturan perundang-
tersebut
undangan. Otonomi daerah berimplikasi pada
telah
perubahan
adalah
politik
perubahan
bentuk
pemerintahan yang sentralisasi menjadi struktur
kewenangan
yang terdesentralisasi
mengelola dan mengembangkan daerahnya.
dengan diberlakukan
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999,
yang
pemerintah
daerah
untuk
Setiap daerah berpacu untuk memajukan dan
kemudian terakhir diubah dengan UU No. 32
meningkatkan
Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah.
melalui penggalian dan pengembangan potensi
Tujuan ekonomi yang hendak dicapai melalui
daerah secara maksimal atas inisiatif dan
desentralisasi
kekuatan
adalah
mewujudkan
kesejahteraan melalui penyediaan pelayanan
(Mentayani
dan
Hal tersebut menegaskan bahwa Pemda
antara penyedia layanan publik dan
masyarakat
sendiri
masyarakat
Rusmanto, 2013).
publik yang lebih merata dan memperpendek jarak
daerah
kesejahteraan
memiliki
lokal (Kusnandar dan Dodik
alokasi
Siswantoro, 2012).
kewenangan sumberdaya
untuk
yang
menentukan
dimiliki
untuk
belanja-belanja daerah dengan menganut asas
Berdasarkan Undang-Undang No. 32
kepatuhan,
tahun 2004, otonomi daerah diartikan sebagai
kebutuhan,
dan
kemampuan
daerah yang tercantum dalam anggaran daerah. 3
Tujuan kewenangan tersebut adalah untuk lebih
Menurut
Kusnandar
Siswantoro
masyarakat, memudahkan masyarakat untuk
kewenangan
memantau dan mengontrol penggunaan dana
disertai dengan penyerahan dan pengalihan
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
masalah pembiayaan. Sumber pembiayaan
Belanja
menciptakan
persaingan
antardaerah, inovasi.
(APBD),
serta
Pemerintah
dengan
Daerah
yang
sehat
Asli Daerah (PAD) yang komponennya adalah
timbulnya
penerimaan yang berasal dari pajak daerah,
tersebut,
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan
mampu
daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang
diharapkan
sah.
untuk
besar
pembiayaan
penting bagi Pemda adalah Pendapatan
Peningkatan PAD dalam jumlah yang diharapkan
pemerintahan dan pembangunan di daerahnya
akuntabilitas
yang
melalui
pembiayaan
daerah,
Pendapatan
Asli
Pemda
yang
hal
kebutuhan
ke
untuk
menggali sumber -sumber keuangan khususnya memenuhi
Pemerintah
berbagai
dan
mendorong
Sejalan
dari
Penyerahan
Dodik
mendekatkan pelayanan pemerintah kepada
Daerah
(2012),
dan
Daerah
(PAD)
(Sumarmi, 2013).
dapat
mendorong
lebih,
memperbaiki
dan
juga
dapat
memperkecil sumber pembiayaan yang berasal
Dalam era desentralisasi fiskal sekarang
dari transfer
ini, diharapkan adanya peningkatan pelayanan
Pemerintah pusat yang secara
langsung meningkatkan kemandirian daerah.
di berbagai sektor terutama sektor publik,
Selain dari PAD dan transfer dari pusat
dengan adanya peningkatan dalam layanan di
untuk membiayai kegiatannya, Pemda
sektor publik dapat meningkatkan daya tarik
dapat memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan
bagi investor untuk menanamkan investasinya
Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. SiLPA
di daerah. Oleh karena itu,
pergeseran
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan
komposisi belanja merupakan upaya logis yang
pengeluaran anggaran selama satu periode
dilakukan Pemda dalam rangka meningkatkan
anggaran. Jumlah SiLPA yang ideal perlu
tingkat
dapat
ditentukan sebagai salah satu dasar evaluasi
dilakukan dengan peningkatan investasi modal
pelaksanaan program/ kegiatan pemda kota/
dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan,
kabupaten. Pelampauan target SiLPA yang
bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya
bersumber dari pelampauan target pemda dan
(Maharani: 2010 dalam Kusnandar dan Dodik
efisiensi sangat diharapkan, sedangkan yang
Siswantoro(2012)).
bersumber dari ditiadakannya program kegiatan
kepercayaan
pengeluaran
publik
yang
Dengan
modal
meningkatnya
diharapkan
dapat
pembangunan apalagi dalam jumlah yang tidak
meningkatkan pelayanan publik karena hasil
wajar
dari
(Mentayani dan Rusmanto, 2013)
pengeluaran
meningkatnya merupakan
belanja
aset
prasyarat
modal
tetap dalam
adalah
daerah
juga
yang
sangat Faktor
memberikan
mendorong
pelayanan publik oleh Pemerintah daerah.
merugikan utama
bagi
pertumbuhan
masyarakat daerah
untuk
ekonomi
adalah
dengan meningkatkan investasi yang dapat dilakukan diantaranya dengan meningkatkan 4
ketersediaan infrastruktur yang memadai, baik
berpengaruh
kualitas maupun kuantitas dan menciptakan
anggaran belanja modal.
kepastian hukum. Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah, mengoptimalkan
Pemda
potensi
signifikan
terhadap
Berdasarkan uraian di atas masih
dituntut untuk
didapatkan perbedaan hasil antara penelitian
yang
satu dengan penelitian yang lain. Sehingga
dimiliki dan salah satunya adalah memberikan
peneliti merasa tertarik untuk menguji lebih
proporsi belanja modal yang lebih besar untuk
lanjut mengenai masalah tersebut. Penelitian
pembangunan
yang dilakukan oleh penulis adalah replikasi
pada
pendapatan
secara
sektor-sektor
yang
produktif di daerah (Harianto dan Adi Priyo
dari
Hadi, 2007).
Siswantoro (2012). Namun ada beberapa hal
Anggaran belanja modal didasarkan
penelitian
yang
Kusnandar
menunjukkan
dan
perbedaan
Dodik dengan
pada kebutuhan daerah akan sarana dan
penelitian sebelumnya yaitu, penelitian ini
prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan
mengambil sampel pada karesidenan Pati pada
tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas
periode 2010 sampai 2012, sedangkan pada
publik. Dalam penjelasan Undang-Undang
penelitian Kusnandar dan Dodik Siswantoro
nomor 33 tahun 2004, salah satu variabel yang
(2012) menggunakan sampel pada seluruh
mencerminkan kebutuhan atas penyediaan
kabupaten/kota di Indonesia dengan periode
sarana dan prasarana adalah luas wilayah.
tahun 2011. Maka dalam penelitian ini penulis
Daerah dengan wilayah yang lebih luas
mengambil
tentulah membutuhkan sarana dan prasarana
ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI
yang lebih banyak sebagai syarat untuk
DAERAH, SISA LEBIH PEMBIAYAAN
pelayanan kepada publik bila dibandingkan
ANGGARAN
dengan daerah yang tidak begitu luas.
TERHADAP BELANJA MODAL (STUDI
Studi yang dilakukan oleh Kusnandar
EMPIRIS
“PENGARUH
judul:
DAN
PADA
LUAS
DANA
WILAYAH
KABUPATEN
DI
KARESIDENAN PATI)”.
dan Dodik Siswantoro (2012) menyimpulkan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap
Rumusan Masalah dalam penelitian ini
alokasi belanja modal sedangkan PAD, SiLPA
1) Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh
dan Luas Wilayah berpengaruh. Menurut
terhadap
Aprizay,
Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap
Yudi
Satria,
Darwanis
dan
belanja modal?,
modal?, 3)
Apakah
2) Sisa
Apakah
Muhammad Arfan (2014) bahwa PAD dan
belanja
Lebih
SiLPA berpengaruh terhadap belanja modal.
Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap
Menurut Mentayani dan Rusmanto (2013)
belanja modal?, 4) Apakah Luas Wilayah
disimpulkan bahwa DAU dan PAD tidak
berpengaruh terhadap belanja modal?
berpengaruh terhadap alokasi belanja modal
Tujuan Penelitian penelitian 1) Untuk
sedangkan SiLPA berpengaruh. Sementara itu
menganalisis bahwa Dana Alokasi Umum
berdasarkan hasil penelitian Sumarni (2013)
berpengaruh terhadap belanja modal. 2) Untuk
menunjukkan
menganalisis bahwa Pendapatan Asli Daerah
bahwa
DAU
dan
PAD 5
berpengaruh terhadap belanja modal. 3) Untuk
Pengukuran variabel dalam penelitian ini
menganalisis bahwa Sisa Lebih Pembiayaan
adalah sebagai berikut :
Anggaran berpengaruh terhadap belanja modal.
1. Variabel Dependen
4) Untuk menganalisis bahwa Luas Wilayah
Variabel dependen adalah variabel
berpengaruh terhadap belanja modal.
yang variasinya dipengaruhi oleh variasi variabel independen. Variabel ini sering disebut dengan variabel kriteria. Variasi
B. METODE PENELITIAN
perubahan variabel dependen ditentukan
1. Populasi Populasi adalah wilayah generalisasi
oleh variasi perubahan variabel independen
yang terdiri atas: obyek/subyek yang
(Suliyanto, 2011:8). Variabel dependen
mempunyai
karakteristik
dalam penelitian ini yaitu belanja modal.
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti
Belanja Modal adalah pengeluaran yang
untuk dipelajari dan kemudian ditarik
dilakukan dalam rangka pembentukan
kesimpulan, (Sugiono, 2007:115). Populasi
modal yang sifatnya menambah aset tetap
dalam penelitian ini adalah pemerintah
atau
kabupaten/kota di Karesidenan Pati.
manfaat lebih dari satu periode akuntansi,
kualitas
dan
aset
lainnya
yang
memberikan
termasuk di dalamnya adalah pengeluaran 2. Sampel
dan
teknik
untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya
pengambilan
mempertahankan atau menambah masa
sampel dan
Sampel adalah bagian dari jumlah
manfaat,
karakteristik
oleh
kualitas aset. Belanja Modal dapat di
(Sugiono,2007:116).
kategorikan dalam 5 (lima) kategori utama
populasi
tersebut
yang
dimiliki
Sampel pada penlitian ini sebanyak enam
meningkatkan
kapasitas
dan
(Syaiful, 2006) :
kabupaten/kota di Karesidenan Pati yang
1. Belanja Modal Tanah
terdiri dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang,
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Blora, Grobogan. Tehnik pengambilan
3. Belanja
Jaringan
pengambilan sampling jenuh adalah teknik
5. Belanja Modal Fisik Lainnya
penentuan sampel bila semua anggota
Variabel belanja modal dapat diukur
populasi digunakan sebagai sampel. Istilah
dengan :
sampel jenuh adalah sensus dimana semua dijadikan
dan
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan
tehnik pengambilan sampel jenuh. Teknik
populasi
Gedung
Bangunan
sampel dalam penelitian ini menggunakan
anggota
Modal
Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset Lainnya
sampel
(Sugiono,2007:122).
2. Variabel Independen Variabel
C. Definisi Operasional Variabel dan
variabel
Pengukurannya 6
yang
Independen memengaruhi
adalah atau
menjadi penyebab besar kecilnya nilai
Pendapatan asli daerah (PAD)
variabel yang lain. Variabel ini sering
merupakan semua penerimaan
disebut dengan variabel predikator.
daerah
Variasi perubahan variabel independen
sumber ekonomi asli daerah.
akan
Kelompok
berakibat
terhadap
perubahan
variabel
(Suliyanto,
2011:7).
variasi dependen
daerah
Variabel
empat
yang
berasal
dari
pendapatan
dipisahkan jenis
yaitu
asli
menjadi :
pajak
independen dalam penelitian ini adalah
daerah, retribusi daerah, bagian
:
laba usaha daerah dan lain-lain a.
Dana alokasi umum
PAD
Menurut UU no 3 tahun 2004
2002:64).
tentang perimbangan keuangan
c.
yang
Sisa
sah
Lebih
(Halim,
Pembiayaan
antara pemerintah pusat dan
Anggaran
pemerintah daerah, dana alokasi
Sisa
umum merupakan salah satu
Anggaran
transfer dana pemerintah kepada
Permendagri Nomor 13 tahun
pemerintah
2006
daerah
bersumber
dari
APBN
yang
dengan
tujuan
kemampuan daerah
yang
pendapatan
Lebih
Pembiayaan
(SiLPA)
adalah
realisasi
menurut
selisih
lebih
penerimaan
dan
dialokasikan
pengeluaran anggaran selama
pemerataan
satu periode anggaran. SiLPA
keuangan
untuk
antar
tahun
mendanai
anggaran
mencakup
sebelumnya pelampauan
kebutuhan daerah dalam rangka
penerimaan PAD, pelampauan
pelaksanaan desentralisasi.
penerimaan dana perimbangan,
Dana alokasi umum dihitung
pelampauan penerimaan lain-
dengan
lain pendapatan asli daerah yang
menggunakan
pendekatan celah fiskal (fiscal
sah,
gap)
pembiayaan,
yaitu
selisih
antara
pelampauan
penerimaan penghematan
kebutuhan fiskal (fiskal needs)
belanja, kewajiban kepada fihak
dikurangi
kapasitas
ketiga sampai dengan akhir
fiskal daerah dan alokasi dasar
tahun belum terselesaikan, dan
berupa gaji PNS. Rumus dana
sisa dana kegiatan lanjutan.
dengan
alokasi umum dapat dituliskan
d.
sebagai berikut :
Luas wilayah Menurut
DAU= AD + CF
penelitian
Ardhini
(2011) Luas wilayah adalah
b. Pendapatan asli daerah
ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur 7
terkait padanya yang batas dan
terdapat korelasi yang tinggi atau
sistemnya
ditentukan
sempurna di antara variabel maka
berdasarkan aspek administratif
model regresi tersebut dinyatakan
dan atau aspek fungsional.
mengandung gejala multikolinier. Uji
multikolinieritas
dilakukan
D. Analisis Data
dengan
dapat
melihat
nilai
1. Uji Asumsi Klasik
Tolerance dan VIF dari masing-
a. Uji Normalitas
masing variabel bebas terhadap
Uji
normalitas
dilakukan
variabel terikatnya. Jika nilai VIF
untuk menguji apakah nilai residual
tidak lebih dari 10, maka dinyatakan
yang
tidak terdapat gejala multikolinier.
telah
distandarisasi
pada
model regresi berdistribusi normal
Berdasarkan pada tabel 4.4
atau tidak. Nilai residual dikatakan
Hasil uji Multikolinearitas dapat
normal
ditunjukan
jika
nilai
terstandarisasi
residual
tersebut
sebagian
value
Untuk
independen.
normalitas
nilai
varian
inflation factor (VIF) dan tolerance
besar mendekati nilai rata-ratanya. menguji
dengan
data
dari
tiap-tiap Pada
tiap
variabel variabel
dalam penelitian ini menggunakan
diatas (DAU,PAD,SiLPA dan Luas
uji Kolmogorov-Smirnov.
Wilayah)
Dari
hasil
normalitas
masing-masing
pengujian
menunjukkan nilai VIF di atas 10
menggunakan
sedangkan tolerance value di bawah
Kolmogorov Smirnov menunjukkan
0,10.
bahwa nilai signifikansi sebesar
dinyatakan juga model regresi ini
0,624 lebih besar dari 0,05 dan nilai
tidak terdapat multikolinearitas.
kolmogorov-smirnov
yang
regresi
untuk
bahwa
dapat
Uji ini bertujuan menguji
persamaan
model
demikian
c. Uji Heterokedastisitas
dihasilkan sebesar 0,832. Hal ini menunjukkan
Dengan
apakah dalam model regresi terjadi
dalam
ketidaksamaan varian dari residual
penelitian ini memiliki sebaran data
satu pengamatan ke pengamatan
yang normal.
lain tetap. Model regresi yang baik adalah varian residualnya bersifat
b. Uji Multikolinearitas. Uji multikolinieritas bertujuan
homoskedastisitas.
Pengujian
ini
untuk menguji apakah dalam model
menggunakan Uji Glejser dengan
regresi yang terbentuk ada korelasi
meregresikan semua variabel bebas
yang tinggi atau sempurna di antara
terhadap nilai mutlak residualnya.
variabel bebas atau tidak. Jika
Hasil uji heteroskedastisitas dengan
dalam model regresi yang terbentuk
uji Glejser dapat ditunjukan hasil 8
yang ditunjukan dalam tabel 3
Penelitian
menggunakan
nampak bahwa variabel DAU, PAD,
pendekatan kuantitatif, dengan alat
SiLPA dan Luas Wilayah masing-
yang digunakan dalam penelitian ini
masing
adalah
memperoleh
nilai
analisis
regresi
linear
signifikansi sebesar 0,062, 0,172,
berganda dengan teknik estimasi
0,151
yang
dan
0,461
ditunjukkannya nilai
dengan signifikansi
digunakan
persamaan
untuk
regresi
mencari
menggunakan
lebih besar dari 0,05 tersebut, maka
metode kuadrat terkecil (Ordinary
dapat di simpulkan bahwa semua
Least
variabel
menganalisis pengaruh DAU, PAD,
bebas
dari
masalah
heteroskedastisitas.
Uji Autokorelasi bertujuan mengetahui
dengan
alokasi
apakah
antar variabel dalam penelitian ini
ada
dapat diformulakan sebagai berikut:
korelasi antara anggota serangkaian observasi
untuk
belanja modal. Adapun hubungan
d. Autokorelasi
data
OLS)
SiLPA, dan luas wilayah dalam hubungannya
untuk
–
Squares
yang
BM = 58003,983
diuraikan
+
0,696DAU
- 2,391PAD + 0,129SiLPA
menurut waktu atau ruang. Teknik
- 98,602LW
pengujian autokorelasi yang dipakai
Interpretasi
adalah Durbin Watson (Suliyanto:
tersebu adalah, sebagai berikut :
2011). Jika angka DW dibawah -2
1) Konstanta sebesar 58003,983
yang berarti ada autokorelasi positif,
yang artinya apabila variabel
angka DW diantara -2 sampai 2
DAU, PAD, SiLPA dan Luas
yang berarti tidak ada autokorelasi
Wilayah
dan angka DW diatas 2 yang berarti
satuan maka variabel belanja
ada autokorelasi negatif. Dari tabel
modal
4 tersebut diketahui bahwa hasil uji
meningkat sebesar 58003,983
autokorelasi pada bagian model
(dalam jutaan rupiah).
summary diperoleh angka Durbin-
hasil
naik
dari
sebesar
dimungkinkan
2) Koefisien
variabel
analisis
satuakan
DAU
Watson sebesar 1,681 yang terletak
menunjukkan koefisien positif
diantara –2 sampai 2, sehingga
sebesar 0,696 dengan demikian
dapat
dapat diketahui bahwa variabel
dikatakan
bahwa
tidak
terdapat autokorelasi.
DAU
meningkatkan
belanja modal sebesar 0,696.
2. Uji Hipotesis a. Hasil analisis
dapat
3) Koefisien
regresi linear
menunjukan
berganda
variabel koefisien
PAD yang
negatif sebesar -2,391 dengan 9
demikian dapat diketahui bahwa
Variabel SiLPA diketahui
variabel PAD dapat menurunkan
nilai
belanja modal sebesar 2,391.
daripada ttabel (2,048) atau dapat
4) Koefisien
variabel
thitung
(0,585)
lebih
kecil
SiLPA
dilihat dari nilai signifikansi 0,564 >
yang
= 0,05. Oleh karena itu, H0
positif sebesar 0,129 dengan
diterima, artinya variabel SILPA
demikian dapat diketahui bahwa
tidak
variabel
signifikan terhadap belanja modal.
menunjukkan
koefisien
SiLPA
meningkatkan
dapat
belanja
modal
Variabel
sebesar 0,129.
pengaruh
Luas
Wilayah
diketahui nilai thitung (-2,417) lebih
5) Koefisien variabel Luas Wilayah menunjukkan
mempunyai
koefisien
besar daripada ttabel (2,048) atau
yang
dapat dilihat dari nilai signifikansi
negatif sebesar -98,602 dengan
0,023 < = 0,05. Oleh karena itu,
demikian dapat diketahui bahwa
H0 ditolak, artinya variabel Luas
variabel Luas Wilayah dapat
Wilayah
menurunkan
negatif
belanja
modal
sebesar 98,602.
mempunyai dan
pengaruh
signifikan
terhadap
belanja modal. c. Uji F
b. Uji t
Pengujian ini dimaksudkan Berdasarkan
dapat
diketahui
hasil hasil
analisis uji
untuk menguji apakah model regresi
ttest
dengan
variabel
ditunjukkan variabel DAU diketahui
variabel
independen
nilai thitung (3,965) lebih besar
pengaruh secara statistik. Hasil uji F
daripada ttabel (2,048) atau dapat
diketahui bahwa Fhitung > Ftabel yaitu
dilihat dari nilai signifikansi 0,001 <
7,241 > 2,99 dan nilai signifikansi =
= 0,05. Oleh karena itu, H0
0,001 < = 0,05. Hal ini berarti Ho
ditolak, artinya DAU mempunyai
ditolak, sehingga variabel DAU,
pengaruh secara signifikan terhadap
PAD, SiLPA dan Luas Wilayah
belanja modal.
berpengaruh secara bersama-sama
Variabel PAD diketahui nilai
dependen
dan
mempunyai
terhadap belanja modal. d. Uji R2
thitung (-2,376) lebih besar daripada ttabel (-2,048) atau dapat dilihat dari
Analisis
uji
R2
diketahui
<=
bahwa untuk mengetahui seberapa
0,05. Oleh karena itu, H0 ditolak,
besar variasi variabel independen
artinya variabel PAD mempunyai
dalam
pengaruh negatif dan signifikan
dependen, hasil perhitungan untuk
terhadap belanja modal.
nilai R2 diperoleh dalam analisis
nilai signifikansi 0,025
10
mempengaruhi
variabel
regresi berganda diperoleh angka
(-2,048) atau dapat dilihat dari nilai
koefisien
dengan
signifikansi 0,025 < = 0,05. Oleh
adjusted R2 sebesar 0,463. Hal ini
karena itu, H0 ditolak artinya variabel
berarti
PAD mempunyai pengaruh negatif dan
determinasi bahwa
46,3%
variabel
Belanja Modal dapat dijelaskan oleh
signifikan terhadap belanja modal.
variabel DAU, PAD, SILPA dan
Otonomi
daerah
dan
Luas Wilayah sedangkan sisanya
desentralisasi
yaitu 53,7% dijelaskan oleh faktor-
pemerintah
faktor lain diluar
kemandirian yang lebih besar dalam
model
yang
diteliti.
mengharapkan
daerah
memiliki
keuangan daerah. Oleh karena itu, peranan
E. Pembahasan Hasil Penelitian 1. Pengaruh
fiskal
Dana
kinerja
Alokasi
Umum
PAD
sangat
keuangan
menentukan
daerah.
Dengan
potensi yang dimiliki oleh masing-
terhadap anggaran belanja modal
masing
Variabel DAU diketahui nilai
daerah
dimanfaatkan
diharapkan
untuk
dapat
meningkatkan
thitung (3,965) lebih besar daripada ttabel
penerimaan daerah. Penerimaan daerah
(2,048) atau dapat dilihat dari nilai
tersebut
signifikansi 0,001 < = 0,05. Oleh
membiayai segala kewajibannya dalam
karena itu, H0 ditolak artinya DAU
menjalankan pemerintahannya,
mempunyai pengaruh secara signifikan
digunakan
dalam
terhadap belanja modal.
infrastruktur
daerah.
Variabel
DAU
berpengaruh
sejalan
dapat
dengan
digunakan
untuk yang
meningkatkan Penelitian
penelitian
ini yang
terhadap anggaran belanja modal hal ini
dilakukan oleh Harianto dan Adi (2007)
disebabkan
Darwanto
karena
adanya
transfer
dan
Yustikasari
(2007)
DAU dari Pemerintah pusat maka
memberikan bukti empiris bahwa PAD
Pemerintah daerah bisa mengalokasikan
mempengaruhi
pendapatannya
pengalokasian belanja modal tahun
untuk
membiayai
Belanja Modal. Penelitian ini sejalan
Pemda
dalam
berikutnya.
dengan penelitian yang dilakukan oleh
3. Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan
Harianto dan Adi (2007), Darwanto dan
Anggaran terhadap anggaran belanja
Yustikasari
modal
bahwa
DAU
(2007), sangat
menunjukkan berpengaruh
Variabel SILPA diketahui nilai
terhadap Belanja Modal.
thitung (0,585) lebih kecil daripada ttabel
2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah
(2,048) atau dapat dilihat dari nilai
terhadap anggaran belanja modal
signifikansi 0,564 > = 0,05. Oleh
Variabel PAD diketahui nilai
karena itu, H0 diterima artinya variabel
thitung (-2,376) lebih besar daripada ttabel 11
SiLPA
tidak
mempunyai
pengaruh
bila
signifikan terhadap belanja modal. penerimaan
digunakan
untuk
daerah
Penelitian ini sejalan dengan penelitian
pembiayaan
menutupi
dengan
dengan wilayah yang tidak begitu luas.
SiLPA tahun sebelumnya yang merupakan
dibandingkan
yang dilakukan Ardhini dan Handayani
defisit
(2011) menguatkan bahwa semakin
anggaran apabila realisasi pendapatan
besar luas wilayah akan berpengaruh
lebih kecil daripada realisasi belanja,
terhadap anggaran belanja modal.
mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung (belanja
F. Simpulan
barang dan jasa, belanja modal, dan belanja
pegawai)
dan
Berdasarkan hasil analisis diatas
mendanai
penulis
dapat
mengambil
kesimpulan
kewajiban lainnya yang sampai dengan
sebagai berikut :
akhir
1. Variabel DAU diketahui nilai thitung
tahun
anggaran
belum
diselesaikan. Penelitian ini tidak sejalan
(3,965)
dengan
dilakukan
(2,048) atau dapat dilihat dari nilai
Ardhini (2011) menguatkan hal tersebut
signifikansi 0,001 < = 0,05. Oleh
dimana SiLPA berpengaruh positif
karena itu, H0 ditolak artinya DAU
terhadap anggaran Belanja Modal.
mempunyai pengaruh secara signifikan
penelitian
yang
4. Pengaruh Luas Wilayah terhadap
besar
daripada
ttabel
terhadap belanja modal.
anggaran belanja modal Variabel
lebih
2. Variabel PAD diketahui nilai thitung (-
Luas
Wilayah
2,376)
lebih
besar
daripada
ttabel
diketahui nilai thitung (-2,417) lebih besar
(-2,048) atau dapat dilihat dari nilai
daripada ttabel (2,048) atau dapat dilihat
signifikansi 0,025 < = 0,05. Oleh
dari nilai signifikansi 0,023 < = 0,05.
karena itu, H0 ditolak artinya variabel
Oleh karena itu, H0 ditolak artinya
PAD mempunyai pengaruh negatif dan
variabel Luas Wilayah mempunyai
signifikan terhadap belanja modal.
pengaruh
negatif
dan
signifikan
3. Variabel SiLPA diketahui nilai thitung
terhadap belanja modal. Anggaran
(0,585) lebih kecil daripada ttabel (2,048) modal
atau dapat dilihat dari nilai signifikansi
didasarkan pada kebutuhan daerah akan
0,564 > = 0,05. Oleh karena itu, H0
sarana
untuk
diterima artinya variabel SILPA tidak
tugas
mempunyai
dan
kelancaran
belanja
prasarana,
baik
pelaksanaan
pemerintahan maupun untuk fasilitas
pengaruh
signifikan
terhadap belanja modal.
publik. Daerah dengan wilayah yang
4. Variabel Luas Wilayah diketahui nilai
lebih luas membutuhkan sarana dan
thitung (-2,417) lebih besar daripada ttabel
prasarana yang lebih banyak sebagai
(2,048) atau dapat dilihat dari nilai
syarat untuk pelayanan kepada publik
signifikansi 0,023 < = 0,05. Oleh 12
karena itu, H0 ditolak artinya variabel
Ardhini. 2011. Pengaruh Rasio Keuangan daerah terhadap belanja modal untuk pelayanan public dalam prespektif teori keagenan (studi pada kabupaten dan kota di jawa tengah). Skripsi, Univeritas Diponegoo, Semarang. Balitbang Provinsi NTT. 2008. Analisis tentang tingkat efisiensi dan efektifitas pengeluaran pemerintah terhadap pmbangunan daerah di provinsi nusa tenggara timur. Jurnal Litbang NTT, IV-03 Darwanto & Yustikasari, Yulia. 2007. Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar. Harianto, David & Adi Priyo Hadi, 2007. Hubungan antara dana alokasi umum, belanja modal, pendapatan asli daerah dan pendapatan per-kapita. Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar. Kusnandar dan Dodik Siswantoro. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Andi, Yogyakarta. Mawarni, Darwanis, Abdullah Syukriy. 2013. Pengaruh Pendapatan Ali Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Twehadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pada Kabupaten Dan Kota di Aceh. Vol.2 No.2, Mei. Pages 80-90 Mentayani, Ida dan Rusmanto. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daeerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Kota dan Kabupaten di Pulau Kalimantan. Jurnal Infestasi. Vol. 9 No. 2, Desember. Pages 91-102 Putro, Nugroho Suratmo & Pamudji, Sugeng. 2011. Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap
Luas Wilayah mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal. G. Keterbatasan Penelitian 1. Penelitian
ini
terbatas
pada
wilayah/daerah penelitian yaitu hanya karesidenan Pati. 2. Penelitian ini terbatas pada variabel yang diteliti yaitu DAU, PAD, SiLPA dan Luas Wilayah.
H. Saran 1. Bagi penelitian yang akan datang sebaiknya memperluas wilayah/daerah penelitian. 2. Bagi peneliti mendatang sebaiknya menambah variabel yang diteliti yaitu tidak hanya DAU, PAD, SiLPA dan Luas Wilayah saja. DAFTAR PUSTAKA Abdullah, Syukriy & Halim, Abdul. 2006. Studi atas belanja modal pada anggaran pemerintah daerah dalam hubungannya dengan belanja pemeliharaan dan sumber pendapatan, Jurnal Akuntansi Pemerintah, 2, 17-32. Aprizay, Yudi Satria, Darwanis dan Muhammad Arfan. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh.Vol.3 No. 1, Februari. Pages 140-149 13
pengalokasian anggaran belanja Modal. Sumarmi, Saptaningsih. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta. Jurnal Ekonomi dan Bisnis UPY (online). Syaiful (2006). ”Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan”. Artikel. Undang-Undang Republik Indonesia. 2004. Nomer 32 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia. 2004. Nomer 33 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Penelolaan Keuangan Daerah., 2006 Republik Indonesia, Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Peraturan Pemerintah Republika Indonesia No. 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah Republika Indonesia Perimbangan keuangan pusat dan daerah secara (Online) 31 Juni 2014 http://pustakabakul.blogspot.com/2012/03/peri mbangan-keuangan-pusat-dan-daerah.html
14
