“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA PERIMBANGAN, DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) TERHADAP BELANJA MODAL (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 20132015).”
Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta
Disusun Oleh : RUDI HERMAWAN B 200 130 270
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2017
i
ii
iii
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA PERIMBANGAN, DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2015)
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal (BM). Variabel independen pada penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Sedangkan untuk variabel dependen pada penelitian ini adalah Belanja Modal (BM). Sampel penelitian terdiri atas 29 Kabupaten dan 6 Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan periode penelitian sebanyak tiga tahun yaitu tahun anggaran 20132015. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh. Data penelitian ini berupa data sekunder dalam bentuk Laporan Realisasi APBD Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2013-2015. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Pada Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM), (2) Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Modal, (3) Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal, (4) Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal, (5) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Belanja Modal.
1
Abstract This research aim to analyse influence of local genuine revenues (PAD), Local Own Sources Revenue (PAD), Revenue Sharing Fund (DBH), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK) and Budget Financing Surplus (SILPA) to the Capital Expenditure (BM). The independent variables are Local Own Source Revenue (PAD), Revenue Sharing Fund (DBH), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK) and Budget Financing Surplus (SILPA). Meanwhile, the dependent variable is using Capital Expenditure (BM). The samples are 29 districts and 6 cities in Central Java Province and the research is a three-year periods in 2013-2015 fiscal years. The sample collection technique has been done by using saturation sampling. The government data is in the form of secondary data in the APBD Realization statement of Central Java Governance in 2013-2015. The analysis method has been done by using multiple linear regressions. The result of this research shows that (1) Local Own Source Revenue (PAD) has influence to the Capital Expenditure (BM), (2) Revenue Sharing Fund (DBH) has influence to the capital expenditure (BM), (3) General Allocation Fund (DAU) has influence to the capital expenditure, (4) Special Allocation Fund (DAK) has influence to the capital expenditure, (5) Budget Financing Surplus (SILPA) does not have any influence to the capital expenditure. Keyword: Local Own Sources Revenues, Revenue Sharing Fund, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Budget Financing Surplus, Capital Expenditure.
2
1.
PENDAHULUAN Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) merupakan penyelenggara urusan pemerintah oleh pemda dan DPRD menurut asas otonomi. Pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya merupakan upaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara melaksanakan pembangunan sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat serta mengembangkan daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi hak, kewajiban, dan wewenang pemda dalam mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya. Pemda dalam upaya membangun dan mengembangkan daerah serta meningkatkan kesejahteraan publik dalam hal pelayanan, pemda dapat menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan. Menurut Undang-undang No. 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Kemampuan keuangan dan kemandirian daerah antara satu dengan lainnya berbeda sehingga dapat dapat mengakibatkan timbulnya ketimpangan fiskal. Dalam
mengatasi
ketimpangan
fiskal,
pemerintah
memberikan
Dana
Perimbangan. Dana tersebut bersumber dari APBN yang meliputi dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU),dan dana alokasi khusus (DAK). Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangannya, juga dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pada pemerintahan antar daerah. Kemudian, pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya untuk membiayai kegiatannya dalam rangka mensejahterakan masyarakat. SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD/APBN selama satu periode laporan.
3
2.
METODE PENELITIAN
Populasi dan Sampel Populasi penelitian adalah semua kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan periode pelaporan tahun 2013-2015. Teknik Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling dengan teknik sampling jenuh, adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Penelitian ini mengambil data dari tahun 2013-2015, dengan jumlah sampel sebanyak 35 Kabupaten/Kota, maka jumlah sampel penelitian keseluruhan menjadi 105 data laporan realisasi anggaran (3Tahun X 35 Kabupaten/Kota). Data dan Sumber Data Data penelitian ini berupa data sekunder, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Belanja Modal (BM) yang terdapat pada laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang diperoleh dari kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel Variabel Dependen Belanja Modal Belanja Modal (BM) adalah suatu pengeluaran yang dilakukan untuk menambah aset tetap daerah atau investasi yang ada sehingga dapat memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Variabel Belanja Modal dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:
4
LnBM = Ln Belanja Tanah + Ln Belanja Peralatan dan Mesin + Ln Belanja Gedung dan Bangunan + Ln Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan + Ln Belanja Aset Variabel Independen PendapatanAsli Daerah (PAD) Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004:96). Dalam penelitian ini Pendapatan Asli Daerah yang digunakan sebagai sampel penelitian adalah dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2013-2015. Untuk Menghitung Pendapatan Asli Daerah rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: LnPAD = Ln Pajak Daerah + Ln Retribusi Daerah + Ln Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Ln Lain-lain PAD yang sah Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam penelitian ini, Variabel DBH dapat diketahui dari jumlah DBH yang ada di pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013-2015. Untuk Menghitung DBH rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: LnDBH = Ln Dana Bagi Hasil Pajak + Ln Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
5
Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah
untuk
mendanai
kebutuhan
daerah
dalam
rangka
pelaksanaan
desentralisasi. Dalam penelitian ini, Variabel DAU diukur dari jumlah DAU yang ada di pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013-2015. Untuk Menghitung DAU rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: LnDAU = LnAD (Alokasi Dasar) + LnCF (Celah Fiskal) Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dalam penelitian ini, Variabel Dana Alokasi Khusus diukur dari jumlah DAK yang ada di pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013-2015. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD/APBN selama satu periode laporan (PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah). Dalam penelitian ini, Variabel SiLPA diukur dari jumlah SiLPA yang ada di Laporan Realisasi APBD pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013-2015. Metode Analisis Data Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda yang bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 6
Sehingga analisis regresi linear berganda yang digunakan dapat dirumuskan sebagai berikut: Y = α + β1PAD + β2DBH +β3DAU + β4DAK + β5SiLPA+ € Keterangan :
3.
Y
= Belanja Modal
α
= Konstanta
β1 - β3
= Koefisien regresi dan estimator dari parameter
PAD
= Pendapatan Asli Daerah
DBH
= Dana Bagi Hasil
DAU
= Dana Alokasi Umum
DAK
= Dana Alokasi Khusus
SiLPA
= Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
€
= Variabel pengganggu
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Uji Asumsi Klasik Masalah yang umum terjadi dalam model regresi linier berganda yaitu uji normalitas, uji multikolineritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Maka, dilakukan uji asumsi klasik mengenai keberadaan masalah tersebut. Hasil Uji Normalitas Hasil uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai sebesar 0,749 dengan sig 0,629. Nilai Sig lebih besar daripada tingkat signifikansi yang berarti (0,629 > 0,05) yang berarti bahwa data residual terdistribusi normal dan model regresi layak untuk digunakan dalam penelitian. Hasil Uji Heteroskedastisitas Uji
Heteroskedastisitas
dalam
penelitian
ini
untuk
mendeteksi
heteroskedastisitas dilakukan dengan Uji Glejser. Berdasarkan hasil uji glejser yang dilakukan, nilai probabilitas menunjukkan lebih dari 0,05 maka dapat diketahui bahwa tidak ada hubungan antara variabel independen dengan nilai residual sehingga menunjukkan tidak adanya masalah heteroskedastisitas.
7
Hasil Uji Mutikolinearitas Pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat besarnya Tolerance Value dan Variance Inflation Factor (VIF). Nilai VIF pada hasil uji multikolinearitas model regresi untuk semua variabel independennya kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1 atau 10%. Dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa pada model regresi tidak terdapat gejala multikolinearitas. Uji Autokorelasi Pengujian autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson, nilai hitung Durbin-Watson diperoleh nilai sebesar 1,806 yang selanjutnya nilai ini harus dibandingkan dengan nilai tabel dU. Nilai tabel dU didapat nilai 1,7827, maka dapat kita lakukan proses untuk mengetahui hasilnya dengan cara perbandingan sesuai persamaannya (dU < DW < 4-dU), sehingga didapatkan hasil 1,7827 < 1,806 < 2,2173 maka nilai DW berada diatas dU = 1,7827 dan dibawah 2,2173. Dengan demikian disimpulkan bahwa hasil regresi terbebas dari autokorelasi. Pengujian Hipotesis Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal. Berdasarkan uji t diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai nilai thitung sebesar 6,298 lebih besar dibandingkan dengan nilai ttabel sebesar 1,98397 dan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 (0,000 < 0,05). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh dan secara statistik signifikan terhadap belanja modal, maka H1 diterima. Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal Berdasarkan uji t diketahui bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) mempunyai nilai thitung sebesar 3,676 lebih besar dibandingkan dengan nilai ttabel sebesar 1,98397 dan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 (0,000 < 0,05). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa DBH berpengaruh dan secara statistik signifikan terhadap belanja modal, maka H2 diterima.
8
Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal Berdasarkan uji t diketahui bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai nilai thitung sebesar 3,526 lebih besar dibandingkan dengan nilai ttabel sebesar 1,98397 dan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 (0,001 < 0,05). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa DAU berpengaruh dan secara statistik signifikan terhadap belanja modal, maka H3 diterima. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Berdasarkan uji t diketahui bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) mempunyai nilai thitung sebesar 2,627 lebih besar dibandingkan dengan nilai ttabel sebesar 1,98397 dan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,010 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 (0,010 < 0,05). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa DAK berpengaruh dan secara statistik signifikan terhadap belanja modal, maka H4 diterima. Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Modal Berdasarkan uji t diketahui bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) mempunyai nilai thitung sebesar -1,460 lebih kecil dibandingkan dengan nilai ttabel sebesar 1,98397 dan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,147 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 (0,147 > 0,05). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa SiLPA tidak berpengaruh dan secara statistik tidak signifikan terhadap belanja modal, maka H5 ditolak. 4.
KESIMPULAN
Simpulan `Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum,dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal sedangkan untuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.
9
Implikasi Diharapkan Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan PAD, DBH, DAU, dan DAK dengan efisien dan efektif untuk lebih meningkatkan lagi terhadap pembangunan infrastruktur serta sarana prasarana publik yang lebih baik dan memadai melalui belanja modal, karena hal ini sangat nampak meningkatkan produktivitas masyarakat dan menyejahterakan masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Keterbatasan Periode penelitian ini hanya terbatas pada tahun 2013 sampai 2015 dan hanya berada di Provinsi Jawa Tengah, sehingga hasil yang diperoleh kemungkinan tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya dan hasil dari prenelitian ini kurang maksimal. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas pada unsur yang terdapat pada laporan realisasi anggaran sehingga penelitiann ini belum mencakup variabel lain di luar komponen lapoan realisasi anggaran. Saran Bagi Pemerintah daerah sebaiknya dapat meningkatkan pengelolaan hasil kekayaan daerah agar mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil kekayaan alam maupun dalam pengelolaan pajak daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja sendiri termasuk Belanja Modal sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat. DAFTAR PUSTAKA [1]
Arwati, Dini dan Noviati Hadiati. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerahdan Dana Alokasi Umumterhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. SEMANTIK 2013 Semarang, 16 November 2013 ISBN: 979-26-0266-6.
[2]
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakiran Provinsi Jawa Tengah.
10
[3]
Febriana, Imas Sherli. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Pada Provinsi Jawa Timur. Jurnal
Ilmu & Riset
Akuntansi Vol. 4 No. 9 (2015). [4]
Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: BP Undip.
[5]
Halim, Abdul. 2014. Manajemen Keuangan Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
[6]
Http://junaidichaniago.wordpress.com
[7]
Jiwatami, Sandhyakalaning. 2013. Pengaruh Kemandirian Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Pada Kota/Kabupaten di Indonesia periode 2008 – 2012. SNA XVI Manado, 25 – 28 September 2011.
[8]
Kawedar, Warsito, dkk. 2008. Akuntansi Sektor Publik (Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah/ Buku 1. Semarang: Salemba Empat.
[9]
Mentayani, Ida dan Rusmanto. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada kota dan Kabupaten di Pulau Kalimantan. Jurnal Infestasi vol. 9 no. 2: 91- 102.
[10] Nuarisa, Sheila Ardhian. 2013. Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Accounting Analysis Journal (AAJ) 2 (1) (2013) ISSN 2252-6765. [11] Oktora, Fahri Eka dan Winston Pontoh. 2013. Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Atas Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. Jurnal Accountability Vol. 2 No. 1. [12] Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. [13] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
11
[14] Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah [15] Prastiwi, Ayu, Siti Nurlela, dan Yuli Chomsatu. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Pegawai Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Surakarta. Seminar Nasional IENACO (2016) ISSN: 2237-4349. [16] Sholikhah, Imroatus dan Agus Wahyudin. 2014. Analisis Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa. Accounting Analysis Journal (AAJ) 3 (4) (2014) ISSN 2252-6765. [17] Sugiarthi,Ni Putu Dwi Eka Rini, dan Ni Luh Supadmi. 2014. Pengaruh PAD, DAU, dan SILPA dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.2 (2014): 477495 ISSN: 2302-8556. [18] Suprayitno,
Bambang.
2015.
Pengaruh
Pertumbuhan
Ekonomi,
Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa. Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP Vol. 2, No. 1, Juni 2015: 106-112 ISSN 2339-1545. [19] Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. [20] Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. [21] Wandira, Arbie Gugus. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Accounting Analysis Journal (AAJ) 2 (1) (2013) ISSN 2252-6765.
12
