PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP TERHADAP ANGGARAN BELANJA MODAL PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010-2013
SYAMSINAR 110462201154 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh produk domestik regional bruto, sisa lebih pembiayaan anggaran, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap anggaran belanja modal pemerintah kabupaten/kota provinsi kepulauan riau tahun 2010-2013 Data yang digunakan adalah laporan realisasi APBD tahun2010-2013 yang diperoleh dari www.djpk.deukeu.go.id dan Badan pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau. Variabel Independen yang digunakan adalah produk domestik regional bruto, sisa lebih pembiayaan anggaran, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan Variabel dependen yang digunakan adalah anggaran belanja modal. Model analisis yang digunakan regerisi linier berganda. Dan uji herteroskededastitas, dan uji autokorelasi. Pengujian Hioptesis yang digunakan adalah uji t, uji f dan koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial dana alokasi khusus berpengaruh terhadap anggaran belanja modal pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010-2013. Sedangkan produk domestik regional bruto, sisa lebih pembiayaan anggaran, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi kepulauan Riau tahun 2010-2013. Secara simultan produk domestik regional bruto, sisa lebih pembiayaan anggaran, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus berpengaruh terhadap anggaran belanja modal pemerintah kabupaten/kota provinsi kepulauan riau tahun 20102013. Kata
Kunci
:
Produk Domestik Regional Bruto, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap anggaran belanja modal pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi kepulauan Riau tahun 2010-2013
PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Terselenggaranya otonomi daerah yang baik, diperlukan adanya peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dengan adil dan tegas. Kebijakan otonomi daerah merupakan hak dan wewenang daerah otonom untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri disegala bidang dengan seminimal mungkin campur tangan dari pemerintah pusat namun dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan tersebut diatur dalam UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam memberikan layanan publik ke masyarakat, penetapan belanja modal yang baik menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja modal untuk menambah asset tetap. Dalam menetapkan anggaran belanja daerah, pemerintah daerah menentukannya berdasarkan kebutuhan akan sarana dan prasarana yang digunakan untuk fasilitas publik. Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Salah satu sumber daerah adalah Pendapatan Asli Daerah, dimana sumber tersebut diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal di daerah. Jika investasi belanja modal meningkat, maka penyelenggaraan pelayanan publik akan lebih baik. Agar terciptanya infrastruktur dapat berjalan dengan baik, maka PAD yang ada harus ditingkatkan dan dikembangkan dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki. Pelaksanaan otonomi daerah ini diberlakukan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik itu pada tingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten dan/atau kota.Pemerintah daerah dalam rangka menjalankan proses pemerintahan di daerah wajib menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkaan permasalahan diatas maka peneliti perlu mengkaji ulang untuk melakukan penelitian yang berjudul “PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP ANGGARAN BELANJA MODAL PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010-2013.” Perumusan Masalah 1. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal? 2. Apakah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal? 3. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal?
4. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal? 5. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal? 6. Apakah Produk Domestik Regional Bruto, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal? Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Anggaran Belanja Modal. 2. Untuk mengetahui pengaruh Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran (SiLPA) terhadap Anggaran Belanja Modal. 3. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Belanja Modal. 4. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Anggaran Belanja Modal. 5. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Anggaran Belanja Modal. 6. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS Kajian Pustaka Belanja Modal Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar, belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, “Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud”. Sedangkan menurut PSAP Nomor 2, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Dengan kata lain belanja modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas asset.
Produk Domestik Regional Bruto Menurut Sularno (2013) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Penyajian angka-angka dalam PDRB di bedakan menjadi dua, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku mengambarkan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan setiap tahun, sedangkan PDRB atas harga konstan menunjukan nilai tambah barang dan jasa yang di hitung dengan memakai harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar tahun berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ketahun. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu indikator yang menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan atau balas jasa suatu faktor produksi di suatu daerah. PDRB ini terdiri dari PDRB Riil dan PDRB Nominal. PDRB Rill nilainya diukur atas dasar harga konstan, sedangkan PDRB Nominal adalah PDRB yang dinilai atas dasar harga berlaku. Dalam menghitung PDRB suatu daerah baik PDRB atas dasar harga berlaku maupun PDRB atas harga konstan, sektor-sektor produksi yang dihitung terdiri dari 9 (sembilan) sektor, yaitu: (i) Pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan dan perkebunan; (ii) Pertambangan dan penggalian; (iii) Industri pengolahan; (iv) Listrik, gas dan air bersih; (v) Bangunan; (vi) Perdagangan, hotel dan restoran; (vii) Pengangkutan dan Komunikasi; (viii) Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; da (xi) Jasa-jasa (Abrar (2010) dalam Setyowati dan Suparwati (2012)). Pada Tahun 2010, sektor-sektor di Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami perubahan. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Menurut System National Account (2010), pada tahun 2010 sektor-sektor PDRB terdiri dari 17 (tujuh belas) sektor, yaitu: (i) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; (ii) Pertambangan dan Penggalian; (iii) Industri Pengolahan; (iv) Pengadaan Listrik dan gas; (v) Pengadaan Air; (vi) Konstruksi; (vii) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; (viii) Transportasi dan pergudangan; (xi) Penyediaan Akomodasi dan makan Minum; (x) Informasi dan Komunikasi; (xi) Jasa Keuangan; (xii) Real Estate; (xiii) Jasa Perusahaan; (xiv) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; (xv) Jasa Pendidikan; (xvi) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; (xvii) Jasa Lainnya. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Menurut Kusnandar dan Siswantoro (2012) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup
pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada fihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Pendapatan Asli Daerah Menurut Soleh dan Rochmansjah (2010:62), “adapun sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan, pinjaman Daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. ” Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipunggut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Yani (2009:51) Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) Menurut Yani (2009:142), Dana Alokasi Umum adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. DAU bertujuan untuk pemertaan kemampuan keuangan antara daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Dau disuatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (fiscal need) dan potensi daerah ( fiscal capa city). Menurut Yani (2009:143), adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut: 1. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. 2. DAU untuk daerah provinsi dan untuk Kabupaten/Kota ditetapkan masingmasing 10% dan 90% dari DAU sebagaimana ditetapkan diatas 3. DAU untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah DAU untuk Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan 4. Porsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
Dana Alokasi Khusus (DAK) Menurut Yani (2009:164), Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.dana alokasi khusus merupakan bagian dana perimbangan sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana alokasi khusus dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintah dibidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. Dana alokasi khusus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang urusan daerah. Kegiatan khusus tersebut sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN. Pengalokasian DAK menurut Yani (2009:166) daerah yang tertentu yang dapat memperoleh alokasi DAK ditentukan berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. 1. Kriteria Umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah. 2. Kriteria Khusus dirumuskan berdasarkan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaran otonomi khusus dan karakteristik daerah. 3. Kriteria Teknis disusun berdasarkan indikator- indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK. Pengembangan Hipotesis PengaruhProduk Domestik Regional Bruto Terhadap Alokasi Belanja Modal Otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Tetapi, perbedaan kemampuan daerah yang satu dengan daerah yang lainnya dalam mengelola potensi lokalnya dan ketersediaan sarana prasarana serta sumber daya menyebabkan pertumbuhan PDRB antara satu daerah dengan daerah lainnya tidak sama (Putro,2011) Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggran Daerah Terhadap Belanja Modal SiLPA tahun sebelumnya yang merupakan penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung (belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja pegawai) dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Merujuk dari penelitian terdahulu yang dilakukan
oleh Kusnandar dan Siswantoro (2012) Sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh terhadap belanja modal Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Belanja Modal Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipunggut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Merujuk dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ardhani (2011) pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap anggaran belanja modal. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Anggran Belanja Modal Dana alokasi umum Menurut Yani (2009:142) adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dau dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten / kota. DAU bertujuan utuk pemertaan kemampuan keuangan antara daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Merujuk dari penelitian yang dilakukan oleh Putro (2011) Dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAK) Terhadap Anggaran Belanja Modal Menurut Yani (2009:164) Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dana alokasi khusus merupakan bagian dana perimbangan sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Merujuk dari penelitian yang dilakukan oleh Ardhani (2011) Dana alokasi khusus berpengaruh terhadap anggaran belanja modal. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Sisa Lebih Pembiayaan, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belaja Modal Produk Domestik Regional Bruto, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh putro (2011) Produk domestik regional bruto berpengaruh terhadap belanja modal. Penelitian Kusnandar & Siswantoro (2012) Sisa lebih pembiayaan anggran berpengaruh terhadap belanja modal. Dari
hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardhani (2011) Pendapatan Asli Daerah dan berpengaruh terhadap belanja Modal. Penelitian yang dilakukan oleh Putro (2011) Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardhani (2011) Dana alokasi Khusus berpengaruh terhadap belanja modal. Hipotesis H1 : Diduga Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal. H2 : Diduga Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal. H3 : Diduga Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal. H4 : Diduga Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal. H5 : Diduga Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal. H6 : Diduga Produk Domestik Regional Bruto, Sisa Lebih Pembiayaan, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus beerpengaruh Terhadap Pengalokasian Anggaran Belaja Modal METODOLOGI PENELITIAN Objek Dan Ruang Lingkup Penelitian Objek dalam penelitian ini adalah Anggran Belanja Modal, Produk Domestik Regional Bruto, Sisa Lebih Pembiayaan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Penelitian ini dilakukan di Provinsi Kepualuan Riau di situs Dirjen Perimbangan keuangan Pemerintah Daerah melalui website www.djpk.depkeu.go.id dan Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau. Metode Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan uji statistik. Untuk membantu menganalisis data, kegiatan Operasionalisasi Variabel Menurut Sugiyono (2012:39) “Variabel Dependen adalah sering disebut sebagai variabel Output, Kriteria, Konsekuen”. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat merupakan varibel yang di pengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer ataupun sedunder. Sumber primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber data
yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2013:225). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data diperoleh dari dokumen laporan APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan keuangan Pemerintah Daerah melalui website www.djpk.depkeu.go.id. Sampel penelitian Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2013:81). Teknik sampling menggunakan purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah Kota dan Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang menerbitkan Laporan Realisasi APBD tahun 2010-2013 dan Anggaran Belanja Modal tahun 2010-2013. Berdasarkan pengertian sampel tersebut maka yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah Laporan APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2010-2013 dan Anggaran Belanja Modal Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2010-2013. Dari populasi yang berjumlah 7 (5 kabupaten dan 2 kotamadya), peneliti memperoleh sampel sebanyak 7 (5 kabupaten dan 2 kotamadya) yang sesuai dengan kriteria sebagai berikut: Metode Analisis Metode analisis data yang dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda, dimana sebelum melakukan analisis regresi berganda terlebih dahulu dilakukan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Statistik Deskrtif Menurut Priyatno (2011:129) Stastistik Deskrtif digunakan untuk menggambarkan tetang rigkasan data-data penelitian seperti mean, minimum, maximum, standar deviasi, varian, modus dan lain-lain. Uji Normalitas Menurut priyatno (2011:277) uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual terdistribusi secaral ini yang normal atau tidak. Jadi dalam ha ini di uji normalitas buka masing-masing variabel indevenden tetapi nilai residual yang dihasilkan dari model regersi.model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terditstribusi secara normal. Uji Multikolinieritas Menurut Priyatno (2011:288) uji multikolinieritas untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel indevenden. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antar variabel bebas. Metode pengujian yang bisa digunakan yaitu melihat nilai inflation factor (VIF) dan toleance pada modal regresi. Jika nilai VIF kurang dari 10 dan tolerance lebih dari 0,1 maka model regresi bebas dari multikolinearitas. Uji Autokolerasi
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada peroide t dengan kesalan pengganggu pada periode t-1(sebelumnya). Jika terjadi korelasi,maka dinamakan ada problem korelasi. Autokorelasi muncul karena obervasi yang berurutan sepanjang waktu berkaintan satu sama lain Uji Heteroskedastisitas Menurut Priyatno (2011:296) uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah dalam model regersi terjadi ketidaksamaan varian dari residu pada suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regersi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas . ada beberapa metode pengujian yang bisa digunakan antara lain uji korelasi spearman,uji glejser,uji park, dan scatter plot (nilai prediksi ZPRED dengan residual SRESID). Metode Regresi Liner Berganda Menurut Priyatno (2011:238) Regresi liner berganda untuk mengetahui pengaruh antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen yang ditampilkan dalam bentuk persamaan regresi. Hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut : Y = β0+β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+β5X5+e Keterangan : Y Β0 β1,β2,β3,β4,β5 X1 X2 X3 X4 X5 e
= Belanja Modal = kostanta = Koefisiean regresi X1,X2,X3,X4,X5 = Produk domestik regional bruto = Sisa lebih Pembiayaan anggaran = Pendapatan asli daerah = Dana alokasi umum = Dana alokasi khusus = Error
Pengujian Hipotesis Koefisien Determinasi (R2) Menurut Priyatno (2011:251) koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara bersamasama terhadap variabel dependen. Uji t (Uji Parsial) Menurut Priyatno (2011:268) Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh PDRB, Sisa lebih pembiayaan anggaran, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal
Hipotesis Pengujian juga dilakukan dengan membandingan t hitung dengan t tabel . Kriteria dalam pengujian uji t sebagai berikut: 1. Apabila t hitung> t tabel maka Ho akan ditolak dan H1 akan diterima, dapat diartikan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara parsial. 2. Apabila t hitung < t tabel maka Ho akan diterima H1 ditolak dapat diartikan bahwa variabel indpenden tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara parsial. Pengujian Simultan (Uji Stastistik F) Menurut Priyatno (2011:275), Uji F dilakukan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersama sama terhadap variabel terikat. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh PDRB, Sisa lebih pembiayaan anggaran, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal. Pengujian juga dilakukan dengan membandingan Fhitung dengan Ftabel. Kriteria dalam pengujian uji F sebagai berikut 1. Apabila Fhitung > Ftabel maka Ho akan ditolak dan H1 akan diterima, dapat diartikan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara simultan. 2. Apabila Fhitung < Ftabel maka Ho akan diterima H1 ditolak dapat diartikan bahwa variabel indpenden tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara simultan.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Deskripsi Unit Analisis/Observasi Lokasi Penelitian Lokasi penelitian adalah di dalam penelitian ini adalah di Provinsi Kepulauan Riau yaitu di Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau . Sejarah Singkat Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tanggal 24 September 2002. Disyahkan oleh DPR RI dengan hak inisiatif DPR RI melalui suatu proses yang jarang digunakan oleh badan legislatif sejak zaman Orde baru. Pembentukan Provinsi Kepri adalah hasil jerih payah perjuangan panjang rakyat dan tokoh-tokoh masyarakat Kepulaun Riau. Penjelasan sejarah pembentukan Provinsi Kepulauan Riau ini telah ditulis oleh Bappeda Provinsi Kepulauan Riau tahun 2009 dalam sebuah buku volume I dengan judul “Provinsi Kepulauan Riau membangun Hari Depan”. Hasil Penelitian Dan Pembahasan Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Produk Domestik Bruto (PDRB), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan
Anggaran Belanja Modal (ABM) akan diuji secara statistik deskriptif seperti yang terlibat dalam tabel 4.1. Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif Descriptive Statistics N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
ABM
28
52167.97
492153.35
233202.7482
107514.97615
PDRB
28
1.86
78.86
18.1836
22.45704
SiLPA
28
937.00
482601.00
181630.7500
101676.45914
PAD
28
10560.00
606340.00
131869.6071
141137.26295
DAU
28
69456.85
528840.00
225590.9589
105845.87348
DAK
28
432.00
74760.00
20467.3214
19370.77628
Valid N (listwise)
28
Hasil Uji Asumsi Klasik Hasil Uji Normalitas Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji kolmogorovsmirnov. Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N Normal Parameters
28 a,b
Most Extreme Differences
Mean Std. Deviation
.0000000 50153.24364051
Absolute
.121
Positive
.121
Negative
-.078
Kolmogorov-Smirnov Z
.643
Asymp. Sig. (2-tailed)
.803
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
Sumber:Data diolah, SPSS V.21.0
Dari hasil pengujian pada tabel 4.2 dapat diketahui bahwa hasil nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0,643 dan signifikan pada 0,803, sehingga dapat disimpulkan nilai (Asymp. Sig.(2-tailed) 0,803>0,05), maka disimpulkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Anggaran Belanja Modal terdistribusi secara normal sehingga dapat untuk menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil Uji Multikolonieritas Coefficients Model
a
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
t
Sig.
Collinearity Statistics
Beta
Tolera
VIF
nce (Constant)
88237.905
45208.981
1.952
.064
PDRB
-320.074
882.884
-.067
-.363
.720
.291 3.438
SiLPA
.169
.129
.160
1.310
.204
.663 1.508
PAD
-.215
.122
-.283
-1.772
.090
.388 2.576
DAU
.204
.157
.201
1.301
.207
.415 2.412
DAK
5.003
.747
.901
6.694
.000
.545 1.834
1
a. Dependent Variable: ABM
Sumber:Data diolah, SPSS V.21.0 Dari hasil uji mutikolinieritas, dapat dilihat bahwa nilai tolerance variabel Produk Domestik Regional Bruto, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus semuanya lebih dari 0,1 dan semua nilai variabel VIF<10. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonieritas. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Gambar 4.1 Hasil Uji Scatterplot Dengan melihat sebaran titik-titik yang acak, baik diatas, maupun dibawah angka 0 dari sumbu Y, dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi ini. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan Uji Korelasi Spearman yaitu dengan melakukan analisis korelasi Spearman antara residual dengan masing-masing variabel independen Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas Correlations Unstand
PDRB
SiLPA
PAD
DAU
DAK
1.000
-.088
.002
-.043
.045
.009
.
.658
.991
.829
.818
.965
28
28
28
28
28
28
-.088
1.000
.167
.169
.203
.658
.
.394
.390
.300
.000
28
28
28
28
28
28
ardized Residual Correlation Coefficient S Unstandard Sig. (2-tailed) p ized e Residual
N
a
Correlation Coefficient
r m
PDRB
Sig. (2-tailed) N
.715
**
**
.190
.509
.001
.333
28
28
28
-.130 1.000
*
.141
a
Correlation Coefficient
.002
.167
1.000
-.130
n SiLPA
Sig. (2-tailed)
.991
.394
.
's
N
28
28
28
r h o
Correlation Coefficient PAD
-.043
.169
.829
.390
.509
.
.039
.475
28
28
28
28
28
28
Correlation Coefficient
.045
.203
*
1.000
.068
Sig. (2-tailed)
.818
.300
.001
.039
.
.731
28
28
28
28
28
28
Correlation Coefficient
.009
**
.190
.141
.068
1.000
Sig. (2-tailed)
.965
.000
.333
.475
.731
.
28
28
28
28
28
28
Sig. (2-tailed) N
DAU
N
DAK
-.584
N
.715
-.584
**
.393
.393
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Sumber:Data diolah, SPSS V.21.0 Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat korelasi antara variabel PDRB dengan Unstandardized residual memiliki nilai signifikasi 0,658. Korelasi antara variabel SiLPA dengan Unstandardized residual memiliki nilai signifikasi 0,991. Korelasi antara variabel PAD dengan Unstandardized residual memiliki nilai signifikasi 0,829. Korelasi antara variabel DAU dengan Unstandardized residual memiliki nilai signifikasi 0,818. Korelasi antara variabel DAK dengan Unstandardized residual memiliki nilai signifikasi 0,965. Karena nilai signifikansi semua variabel lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil Uji Autokorelasi Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi dengan metode Durbin-Watson b
Model Summary Model
1
R
.885
R Square
a
.782
Adjusted R
Std. Error of the
Square
Estimate .733
a. Predictors: (Constant), DAK, SiLPA, PAD, DAU, PDRB b. Dependent Variable: ABM
Sumber:Data diolah, SPSS V.21.
55560.93783
Durbin-Watson
2.425
Dari hasil uji autokorelasi, berdasarkan nilai α dengan nilai dl (N=28,K=5) =1,0276 dan du=1,8502. Nilai du (1,8502 < dw (2,425), dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Tabel 4.6 Hasil Uji Regresi Linier Berganda Coefficients Model
Unstandardized Coefficients
a
Standardized
t
Sig.
Coefficients B (Constant)
Std. Error
88237.905
45208.981
PDRB
-320.074
882.884
SiLPA
.169
PAD
Beta 1.952
.064
-.067
-.363
.720
.129
.160
1.310
.204
-.215
.122
-.283
-1.772
.090
DAU
.204
.157
.201
1.301
.207
DAK
5.003
.747
.901
6.694
.000
1
a. Dependent Variable: ABM
Sumber:Data diolah, SPSS V.21.0 Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilakukan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: Y= 88237,905-320,074X1+0,169X2-0,215X3+0,204X4+5,003X5 Dari persamaan regresi linier tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Konstanta regresi sebesar 88237,905, menyatakan jika variabel Produk Domestik Regional Bruto, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus sama dengan nol maka Anggaran Belanja Modal akan diikuti kenaikan sebesar 88237,905 satu satuan. 2. Nilai koefisien regresi variabel X1 sebesar -320,074 menunjukkan bahwa setiap kenaikan produk domestik regional bruto sebesar satu satuan, maka akan menurunkan anggaran belanja modal sebesar 320,074 satu satuan dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan. 3. Nilai koefisien regresi variabel X2 sebesar 0,169 menunjukkan bahwa setiap kenaikan sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar satuan, maka akan menambahkan anggaran belanja modal sebesar 0,169 satu satuan dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan. 4. Nilai koefisien regresi variabel X3 sebesar -215 menunjukkan bahwa setiap kenaikan pendapatan asli daerah sebesar satuan, maka akan menurunkan anggaran belanja modal sebesar 215 satu satuan dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan.
5. Nilai koefisien regresi variabel X4 sebesar 0,204, menunjukkan bahwa setiap kenaikan dana alokasi umum sebesar satuan, maka akan menambah anggaran belanja modal sebesar 0,204 satu satuan dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan. 6. Nilai koefisien regresi variabel X5 sebesar 5,003, menunjukkan bahwa setiap kenaikan dana alokasi khusus sebesar satuan, maka akan menambah anggaran belanja modal sebesar 5,003 satu satuan dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan. Hasil Uji Hipotesis Hasil Uji t Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan atau pengaruh yang berarti (signifikan) antara variabel independen (produk domestik regional bruto, sisa lebih pembiayaan anggaran, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus) secara parsial terhadap variabel dependen (anggaran belanja modal ). Tabel 4.7 Hasil Uji t Coefficients Model
a
Unstandardized Coefficients
Standardized
t
Sig.
Coefficients B (Constant)
Std. Error
88237.905
45208.981
PDRB
-320.074
882.884
SiLPA
.169
PAD
Beta 1.952
.064
-.067
-.363
.720
.129
.160
1.310
.204
-.215
.122
-.283
-1.772
.090
DAU
.204
.157
.201
1.301
.207
DAK
5.003
.747
.901
6.694
.000
1
a. Dependent Variable: ABM
Sumber:Data diolah, SPSS V.21.0 1. Hasil Uji t Produk Domestik Regional Bruto Hipotesis pengujiannya adalah: Ho : artinya produk domestik regional bruto tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal. H1 : artinya produk domestik regional bruto berpengaruh terhadap anggaran belanja modal. Dari tabel di atas diperoleh hasil t hitung produk domestik regional bruto sebesar -0,363 dan t tabel sebesar 2,07387, dengan perbandingan t hitung < t tabel (0,363<2,07387), dengan nilai signifikan 0,720>0,05. Dari hasil pengujian diatas maka Ho diterima dan H1 ditolak artinya produk domestik regional bruto tidak
berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Periode 2010-2013. 2. Hasil Uji t Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Hipotesis pengujiannya adalah: : artinya sisa lebih pembiayaan anggaran tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal. H1 : artinya sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh terhadap anggaran belanja modal. Dari tabel di atas diperoleh nilai t hitung sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar 1,310 dan t tabel sebesar 2,07387, dengan perbandingan t hitung < t tabel (1,310 < 2,07387) dengan nilai signifikan 0,204>0,05. Dari hasil pengujian diatas maka Ho diterima dan H1 ditolak artinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Periode 2010-2013. Ho
3. Hasil Uji t Pendapatan Asli Daerah Hipotesis pengujiannya adalah: Ho : artinya pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal. H1 : artinya pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap anggaran belanja modal. Dari tabel di atas diperoleh nilai t hitung pendapatan asli daerah sebesar 1,772 dan t tabel sebesar 2,07387, dengan perbandingan t hitung < t tabel (1,772<2,07387), dengan nilai signifikan 0,09>0,05. Dari hasil pengujian diatas maka Ho diterima dan H1 ditolak artinya Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Periode 2010-2013. 4. Hasil Uji t Dana Alokasi Umum Hipotesis pengujiannya adalah: Ho : artinya dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal. H1 : artinya dana alokasi umum berpengaruh terhadap anggaran belanja modal. Dari tabel di atas diperoleh nilai t hitung dana alokasi umum sebesar 1,301 dan t tabel sebesar 2,07387, dengan perbandingan t hitung < t tabel (1,301<2,07387), dengan nilai signifikan 0,207 > 0,05. Dari hasil pengujian diatas maka Ho diterimadan H1 ditolak artinya Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Periode 2010-2013. 5. Hasil Uji t Dana Alokasi Khusus Hipotesis pengujiannya adalah:
Ho
: artinya dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal. H1 : artinya dana alokasi khusus berpengaruh terhadap anggaran belanja modal. Dari tabel di atas diperoleh nilai t hitung dana alokasi khusus sebesar 6,694 dan t tabel sebesar 2,07387, dengan perbandingan t hitung > t tabel (6,694 > 2,07387), dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Dari hasil pengujian diatas maka Ho ditolak dan H1 diterima artinya Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Periode 2010-2013. 4.2.4.2 Hasil uji F 5 6
Tabel 4.8 Hasil Uji F a
ANOVA Model
Sum of Squares Regression
1
Residual
Total
df
244191300721.
Mean Square 5
196 67914391886.9
48838260144.2
15.821
Sig. .000
b
39 22
49 312105692608.
F
3087017813.04 3
27
144
a. Dependent Variable: ABM b. Predictors: (Constant), DAK, SiLPA, PAD, DAU, PDRB
Sumber: Data diolah, SPSS V.21.0 Hipotesis pengujiannya adalah: Ho : artinya Produk domestik regional bruto, sisa lebih pembiayaan anggaran, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus tidak bepengaruh terhadap anggaran belanja modal H1 : artinya Produk domestik regional bruto, sisa lebih pembiayaan anggaran, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus bepengaruh terhadap anggaran belanja modal Dari tabel di atas diperoleh hasil Fhitung produk domestik regional bruto, sisa lebih pembiayaan anggaran, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sebesar 15,821 dan F tabel sebesar 2,66 dengan perbandingan F hitung > F tabel (15,821 > 2,66), dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Dari hasil pengujian diatas maka Ho ditolak dan H1 diterima artinya produk domestik regional bruto, sisa lebih pembiayaan anggaran, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Periode 2010-2013
Hasil Uji Koefisien Determinasi Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi b
Model Summary Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
1
.885
a
.782
.733
55560.93783
a. Predictors: (Constant), DAK, SiLPA, PAD, DAU, PDRB b. Dependent Variable: ABM
Nilai Adjusted R Square sebesar 0,733 atau 73,3%% berarti bahwa anggaran belanja modal dipengaruhi sebesar 73,3% oleh produk domestik regional bruto, sisa lebih pembiayaan anggaran, pendapatanasli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, sedangkan 26,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti. Pembahasan Hasil Penelitian Hasil penelitian yang telah dilakukan untuk uji asumsi klasik diperoleh hasil distribusi data normal, uji multikolinieritas tidak terjadi masalah multikolonieritas, uji heteroskedastisitas tidak terdapat masalah heteroskedastisitas, uji autokorelasi tidak terdapat masalah autokorelasi. Untuk uji hasil analisis penelitian terhadap produk domestik regional bruto, sisa lebih pembiayaan anggaran, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap anggaran belanja modal yang telah diuraikan pada bab sebelumnya menunjukkan produk domestik regional bruto memiliki nilai signifikan 0,720>0,05 maka Ho diterima dan H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Periode 2010-2013. Hasil Penelitian ini tidak sejalan dengan Indiyani (2014) yang mendapatkan hasil PDRB berpengaruh terhadap anggaran belanjan modal. Penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Maharani (2010) yang mendapatkan hasil PDRB tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi tidak terlalu dipertimbangkan sebagai acuan utama dalam penyusunan belanja modal. Selain itu, adanya faktor yang mempengaruhi misalnya proses penyusunan anggaran setiap kabupaten/kota yang juga mempertimbangkan kondisi sosial politik di daerahnya selain memperhatikan kondisi makro ekonomi daerah. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran memiliki nilai signifikansi 0,204>0,05 maka Ho diterima dan H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal Kabupaten/Kota Provinsi Riau Periode 2010-2013. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Purnama (2014) yang mendapatkan hasil Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau kurang
berhasil menggunakan SiLPA untuk pelaksanaan program/kegiatan pemerintah daerah kabupaten/kota termasuk kepada pelayanan publik. Presiden Republik Indonesia telah menegaskan bahwa SiLPA yang dihasilkan dari efisiensi APBD hendaknya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai signifikan 0,090>0,05 maka Ho diterima dan H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Periode 2010-2013. Penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sularno (2013) yang mendapatakan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap anggran belanja modal. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013) yang mendapatkan hasil Penadapatan Asli Daerah tidak berpenaruh terhadap anggaran belanja modal. Daerah di Provinsi Kepualauan Riau dengan PAD rendah kemungkinan dikarenakan kurangnya penggalian sumber-sumber penerimaan baru (ekstensifikasi), seharusnya setiap daerah meningkatkan PAD melalui upaya ekstensifikasi yaitu dengan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, upaya ini harus diarahkan dengan mempertahankan dan menggali potensi daerah agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Penelitian Dana Alokasi umum memiliki nilai signifikan 0,207<0,05 maka Ho diterima dan H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Periode 2010-2013. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Purnama (2014) yang mendapatkan hasil dana alokasi umum berpengaruh terhadap anggran belanja modal. Penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Arwati dan Hadiati (2013) yang mendapatkan hasil Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal. . Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi DAU maka alokasi belanja modal juga semakin meningkat, kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat (DAU) menjadi semakin tinggi. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan DAU Dana Alokasi Khusus memiliki nilai signifikan 0,000<0,05 maka Ho ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap anggaran belanja modal Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Periode 2010-2013. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sularno (2013) yang mendapatakan hasil dana alokasi khusus berpengaruh terhadap anggran belanja modal. Hasil ini menjelaskan bahwa provinsi Kepualuan Riau yang mendapatkan DAK yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang besar pula. Hasil ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan DAK. Pendapatan daerah yang berupa Dana Perimbangan (transfer daerah) dari pusat menuntut daerah membangun dan mensejahterahkan rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan daerah yang proposional dan profesional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana
perimbangan keuangan (DAK) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal. Dalam uji F nilai signifikansi sebesar 0,000<0,05 dengan demikian H6 diterima, hal ini menunjukkan bahwa PDRB, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah,dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap anggaran belanja modal Kabupaten/Kota Provins Riau Periode 20102013. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan 1. Secara parsial Produk domestik regional bruto tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Periode 2010-2013. 2. Secara parsial Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Periode 2010-2013. 3. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Periode 2010-2013. 4. Secara parsial Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Periode 20102013. 5. Secara parsial Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap anggaran belanja modal Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Periode 20102013. 6. Secara simultan Produk domestik regional bruto, sisa lebih pembiayaan anggaran, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap anggaran belanja modal Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Periode 2010-2013. 5.2 Saran Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya yaitu: 1. Didalam penelitian ini hanya menggunakan beberapa variabel independent namun peneliti menyarankan agar menambah variabel Independent. Karena masih banyak variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi anggaran belanja modal. 2. Didalam tahun penelitian ini terbatas hanya empat (4) tahun saja namun peneliti menyarankan penelitian selanjutnya menambahkan jumlah periode tahun yang akan diteliti. DAFTAR PUSTAKA Ardhani, P. (2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.
Badan Pusat Statistik.2015."Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau dalam Angka 2007-2013” http:www.djpk.depkeu.go.id Indiyani, Devi Asih (2014). Pengaruh PDRB, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal. Jurnal Kusnandar & Siswantoro, Dodik. (2012) Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggran, dan Luas wilayah Terhadap Belanja Modal. Maharani, Mayzestika. (2010). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Belanja Modal. Jurnal. Universitas negeri Semarang. Putro, N. S. (2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Skripsi Priyatno, Duwi. (2013) SPSS Analisis Statistik Data. Yogyakarta. Mardiasmo. (2005) Akuntansi sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset. Sugiyono. (2013) Metode penelitian pendidikan: pendekatan Kuantitatif, kulalitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Soleh, C. & Rochmansjah, H. (2010) Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah. Bandung: Fokusmedia. Setyowati, L., & Suparwati, Y. K. (2012) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. Jurnal. Sularno, F. M. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Jurnal Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang Republik Pemerintahan Daerah.
Indonesia
Nomor
32
Tahun
2004
Tentang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah.” Wandira, Arbie Gugus. (2013). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak), Dan Dana Bagi Hasil (Dbh) Terhadap PengalokasianBelanja Modal(Studi Empiris Pada PemerintahProvinsi se Indonesia tahun 2012). Skripsi. Uiversitas Negeri Semarang. Yani Ahmad. (2009) Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta : Rajawali Pers.
