PENGARUH DANA ALOKASI KHUSUS, DANA ALOKASI UMUM, DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN PERKAPITA TESIS. Oleh

PENGARUH DANA ALOKASI KHUSUS, DANA ALOKASI UMUM, DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN PERKAPITA

TESIS

Oleh

RICKY ANDRA LEVI BANGUN 077017020/Akt

S

C

N

PA

A

S

K O L A

H

E

A S A R JA

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009 Ricky Andra Levi Bangun : Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Perkapita, 2009 USU Repository © 2008

PENGARUH DANA ALOKASI KHUSUS, DANA ALOKASI UMUM, DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN PERKAPITA

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister Sains dalam Program Studi Ilmu Akuntansi pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Oleh

RICKY ANDRA LEVI BANGUN 077017020/Akt

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009

Judul Tesis

:

Nama Mahasiswa Nomor Pokok Program Studi

: : :

PENGARUH DANA ALOKASI KHUSUS, DANA ALOKASI UMUM, DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN PERKAPITA Ricky Andra Levi Bangun 077017020 Akuntansi

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. Ade Fatma Lubis, MAFIS, MBA, Ak) Ketua

(Drs. Zainul Bahri Torong, M.Si., Ak) Anggota

Ketua Program Studi,

Direktur,

(Prof. Dr. Ade Fatma Lubis, MAFIS, MBA, Ak) (Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B., M.Sc.)

Tanggal lulus : 30 April 2009

Telah diuji pada Tanggal : 30 April 2009

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua

: Prof. Dr. Ade Fatma Lubis, MAFIS, MBA, Ak

Anggota

: 1. Drs. Zainul Bahri Torong, M.Si., Ak 2. Drs. Hasan Sakti Siregar, M.Si., Ak 3. Dra. Sri Mulyani, MBA, Ak 4. Dra. Tapi Anda Sari Lubis, M.Si., Ak

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan tesis yang berjudul : “ PENGARUH DANA ALOKASI KHUSUS, DANA ALOKASI UMUM, DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN PERKAPITA” Adalah benar hasil kerja saya sendiri dan belum dipublikasikan oleh siapapun sebelumnya. Sumber-sumber data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara benar dan jelas.

Medan, 30 April 2009 Yang membuat pernyataan :

Ricky Andra Levi Bangun

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa apakah Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap Pendapatan Perkapita. Metode analisis yang dipakai adalah regresi berganda. Populasi penelitian adalah seluruh kabupaten dan kota di Pulau Sumatera, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung yang terdiri dari 101 kabupaten dan 31 kota. Data DAK, DAU, dan PAD diperoleh dari situs www.djpkd.depkeu.go.id. Data pendapatan perkapita diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa DAK, DAU, dan PAD secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan perkapita. Hal ini sejalan dengan hipotesis penelitian. DAK secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan perkapita. DAU secara parsial berpengaruh negatif secara signifikan terhadap pendapatan perkapita. PAD secara parsial berpengaruh positif secara signifikan terhadap pendapatan perkapita. Kata kunci : Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Alsi Daerah, Pendapatan Perkapita

ABSTRACT The purpose of this research is to know and analyze whether Dana Alokasi Khusus (specific allocation fund), Dana Alokasi Umum (general allocation fund), and Pendapatan Asli Daerah (regional own revenue) have impact on per capita income simultaneously and partially. The method of analyze is multiple regression. The population of this research is whole regencies and municipalities in Sumatera Island, Riau islands, and Bangka Belitung which consists of 101 regencies and 31 municipalities. The data of specific allocation fund, general allocation fund, and regional own revenue was obtained from website www.djpkd.depkeu.go.id. The data of per capita income was obtained from Badan Pusat Statistik (Statistics Indonesia of The Republic of Indonesia). The result of this research takes conclusion that specific allocation fund, general allocation fund, and regional own revenue are simultaneously having impact to per capita income. This relates to the hypothesis of the research. The specific partially does not have effect to per capita income. The general allocation fund partially has negative and significant effect to per capita income. The regional own revenue partially has positive and significant effect to per capita income. Key words: Specific allocation fund, General allocation fund, Regional own revenue, Per capita income

KATA PENGANTAR Puji dan ucapan syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh karena kasih dan penyertaanNya setiap waktu sehingga tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Ada beberapa kendala yang ditemui dalam proses penelitian akan tetapi berkat bimbingan, bantuan, masukan, maupun kritik dari berbagai pihak akhirnya tesis ini dapat terwujud. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada : 1. Bapak Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM&H, Sp.A(K) selaku Rektor Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pascasarjana. 2. Ibu Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B., M.Sc. selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Pascasarjana Akuntansi. 3. Ibu Prof. Dr Ade Fatma Lubis, MBA, MAFIS, Ak selaku Ketua Program Studi Ilmu Akuntansi Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan motivasi dan saran dalam membimbing penulis dari awal hingga selesainya tesis ini. 4. Bapak Drs. Zainul Bahri Torong, M.Si., Ak selaku Anggota Komisi Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, bimbingan, kesempatan berdiskusi, dan saran yang konstruktif dari awal hingga akhir penulisan tesis ini. 5. Ibu Dra. Tapi Anda Sari Lubis, M.Si., Ak selaku Anggota Komisi Dosen Pembanding yang telah memberikan saran dan kritik yang konstruktif dalam penyelesaian tesis ini. 6. Ibu Dra. Sri Mulyani, MBA, Ak selaku Anggota Komisi Dosen Pembanding yang telah memberikan saran dan kritik yang konstruktif dalam penyelesaian tesis ini.

7. Bapak Drs. Hasan Sakti Siregar, M.Si., Ak selaku Anggota Komisi Dosen Pembanding yang telah memberikan saran dan kritik yang konstruktif dalam penyelesaian tesis ini. 8. Istriku Alma Miranda Barus, SE, Ak, ibuku Kartini Barus dan adikku Vicky Ruthapa Bangun, A.Md di Jambi, mama Suphan Barus dan mami Rentina Hutabarat di Aek Kanopan, adikku Vicky Ruthapa Parulian Bangun, Anita Verawati Barus/Reinaldo Sembiring, Erik Obaza Barus/Ruth Maranatha Tarigan, dan seluruh saudara dan famili yang telah memberikan perhatian dan doa sehingga penulis terdorong untuk menyelesaikan studi dengan sebaik-baiknya. 9. Rekan–rekan mahasiswa satu kelas dan satu almamater yang selama ini memberikan dukungan, semangat, dan saran dalam menyelesaikan tesis ini. 10. Seluruh staf Sekolah Pascasarjana Ekonomi yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan seluruh administrasi selama penulis menempuh pendidikan. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki banyak kekurangan dari segi substansi maupun penyusunannya. Oleh sebab itu penulis mendukung kritik dan saran sehingga penelitian di bidang akuntansi sektor publik semakin banyak dan mendalam yang pada akhirnya kita dapat menikmati good government governance yang kita cita-citakan. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga tesis ini memberikan manfaat bagi para pembaca.

Medan, 30 April 2009 Penulis

Ricky Andra Levi Bangun

RIWAYAT HIDUP Data Pribadi : Nama

: Ricky Andra Levi Bangun

Tempat/Tgl. Lahir

: Lahat, 8 Juli 1979

Jenis Kelamin

: Laki – laki

Agama

: Kristen Protestan

Pekerjaan

: Pegawai Negeri Sipil

Alamat

: Komp. Bougenville Blok FH No. 2 RT. 25 Kel. Kenali Besar Kec. Kotabaru Jambi

E-mail

: [email protected]

Riwayat Pendidikan : 1. SD Xaverius 2 Jambi

Lulus tahun 1992

2. SMP Negeri 17 Jambi

Lulus tahun 1995

3. SMU Negeri 1 Jambi

Lulus tahun 1998

4. Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada

Lulus tahun 2003

5. Sekolah Pascasarjana USU Medan

Lulus tahun 2009

Riwayat Pekerjaan : 1. PNS Dinas Perindag Provinsi Jambi

2005 – sekarang

DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK....................................................................................................... i ABSTRACT....................................................................................................

ii

KATA PENGANTAR...................................................................................

iii

RIWAYAT HIDUP........................................................................................

v

DAFTAR ISI…………………………………………..........……................. vi DAFTAR TABEL…………………………………………........…............... ix DAFTAR GAMBAR…………………………………………......................

x

DAFTAR LAMPIRAN..................................................................................

xi

BAB I

PENDAHULUAN………………………………........................ 1 1.1. Latar Belakang.......................................................................

1

1.2. Rumusan Masalah..................................................................

9

1.3. Tujuan Penelitian.................................................................... 9 1.4. Manfaat Penelitian.................................................................. 10

BAB II

1.5. Originalitas.............................................................................

10

TINJAUAN PUSTAKA..............................................................

12

2.1. Tinjauan Teori........................................................................

12

2.1.1. Dana Alokasi Khusus............................................

12

2.1.2. Dana Alokasi Umum............................................. 14 2.1.3. Pendapatan Asli Daerah........................................

14

2.1.4. Pendapatan Perkapita............................................

15

2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu.............................................. BAB III

18

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS.............................. 30 3.1. Kerangka Konsep.............................................................

30

3.2. Hipotesis Penelitian............................................................... 33 BAB IV

METODE PENELITIAN...........................................................

34

4.1.Jenis Penelitian........................................................................

34

4.2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian................................. 34 4.3. Populasi dan Sampel..............................................................

34

4.4. Metode Pengumpulan Data....................................................

35

4.5. Definisi Operasional Variabel................................................

36

4.6. Model Analisis Data............................................................... 38 4.7. Teknik Analisis Data..............................................................

40

4.7.1. Pengujian Outlier................................................... 40 4.7.2. Pengujian Asumsi Klasik......................................

40

4.7.2.1. Uji Normalitas.....................................

41

4.7.2.2. Uji Multikoliniearitas........................... 41 4.7.2.3. Uji Autokorelasi................................... 42 4.7.2.4. Uji Heteroskedastisitas........................

42

4.7.3. Pengujian Hipotesis............................................... 42 4.7.3.1. Uji Statistik F....................................... 42 4.7.3.2. Uji Statistik t........................................

43

4.7.3.3. Koefisien Determinasi (R2).................

44

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.......................... 45 5.1. Hasil Penelitian......................................................................

45

5.1.1. Statistik Deskriptif................................................. 45 5.1.2. Pengujian Outlier................................................... 47 5.1.3. Pengujian Asumsi Klasik......................................

48

5.1.3.1. Pengujian Normalitas Data..................

48

5.1.3.2. Pengujian Multikolinearitas................. 52 5.1.3.3. Pengujian Autokorelasi........................ 54 5.1.3.4. Pengujian Heteroskedastisitas.............

56

5.1.4. Pengujian Hipotesis............................................... 57 5.1.4.1. Uji Statistik F....................................... 58

BAB VI

5.1.4.2. Uji Statistik t........................................

59

5.1.4.3. Koefisien Determinasi.........................

61

5.2. Pembahasan............................................................................

62

5.2.1.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pendapatan Perkapita........................................ 64

5.2.2.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Perkapita........................................ 64

5.2.3.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Perkapita........................................ 65

KESIMPULAN DAN SARAN...................................................

66

6.1. Kesimpulan............................................................................. 66 6.2. Keterbatasan...........................................................................

67

6.3. Saran......................................................................................

67

DAFTAR PUSTAKA....................................................................................

68

DAFTAR TABEL

Nomor

Judul

Halaman

2.1.

Tinjauan atas Penelitian Terdahulu………………………….....

25

4.1.

Populasi Jumlah Kabupaten dan Kota......................................... 35

4.2.

Definisi Operasional Variabel.....................................................

5.1.

Data Jumlah Kabupaten dan Kota untuk Tahun 2004 dan 2005. 45

5.2.

Data Jumlah Kabupaten dan Kota untuk Tahun 2005 dan 2006. 46

5.3.

Data Jumlah Kabupaten dan Kota untuk Model Regresi Tahun 2004 dan 2006.............................................................................

37

47

5.4.

Statistik Deskriptif Model Regresi dengan Lag Satu Tahun....... 47

5.5.

Statistik Deskriptif Model Regresi dengan Lag Dua Tahun.......

48

5.6.

Nilai Koefisien Korelasi Model dengan Lag Satu Tahun...........

52

5.7.

Nilai Tolerance dan VIF Model dengan Lag Satu Tahun...........

52

5.8.

Nilai Koefisien Korelasi Model dengan Lag Dua Tahun............ 53

5.9.

Nilai Tolerance dan VIF Model dengan Lag Satu Tahun...........

54

5.10.

Nilai Durbin-Watson Model dengan Lag Satu Tahun................

54

5.11.

Nilai Durbin-Watson Model dengan Lag Dua Tahun.................

55

5.12.

Nilai F-hitung Model dengan Lag Satu Tahun............................ 58

5.13.

Nilai F-hitung Model dengan Lag Dua Tahun............................

5.14.

Nilai t-hitung Model dengan Lag Satu Tahun............................. 59

5.15.

Nilai t-hitung Model dengan Lag Dua Tahun.............................

60

5.16.

Nilai Koefisien Determinasi Model dengan Lag Satu Tahun.....

61

5.17.

Nilai Koefisien Determinasi Model dengan Lag Dua Tahun.....

61

5.18.

Perbandingan Hasil Pengujian Statistik......................................

63

58

DAFTAR GAMBAR Nomor

Judul

Halaman

3.1.

Kerangka Konseptual...........................................................................

30

5.1.

Histogram Uji Normalitas Data Model dengan Lag Satu Tahun.........

49

5.2.

Normal P-P Plot Model Regresi dengan Lag Satu Tahun...................

49

5.3.

Histogram Uji Normalitas Data Model dengan Lag Dua Tahun.........

50

5.4.

Normal P-P Plot Model Regresi dengan Lag Dua Tahun....................

51

5.5.

Scatterplot Model dengan Lag Satu Tahun........................................

56

5.6.

Scatterplot Model dengan Lag Dua Tahun........................................

57

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor

Judul

Halaman

1

Statistik Deskriptif...............................................................................

73

2

Pengujian Normalitas Data..................................................................

74

3

Pengujian Multikolinearitas.................................................................

76

4

Pengujian Autokorelasi.......................................................................

78

5

Pengujian Heteroskedastisitas.............................................................

79

6

Pengujian Hipotesis.............................................................................

80

7

Koefisien Determinasi.........................................................................

82

8

Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi.........................................

83

9

Data Alokasi Umum............................................................................

86

10

Pendapatan Asli Daerah......................................................................

90

11

Pendapatan Perkapita...........................................................................

93

12

Jadual Penelitian..................................................................................

97

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan perkapita. Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan bukti keberhasilan pembangunan yang merupakan salah satu tugas pemerintah. Pendapatan perkapita menunjukkan rata-rata tingkat pendapatan masyarakat pada suatu daerah. Pemerintah pusat dalam rangka desentraliasi kewenangannya memberikan dana transfer kepada pemerintah daerah (pemda). Salah satu kegunaan dari pendapatan perkapita adalah turut menentukan seberapa besar jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Nilai DAU menggunakan pendapatan perkapita sebagai salah satu komponen penghitungannya. Hal ini dapat dilihat pada bagian penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan. Selain DAU, pemerintah juga menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sarana untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi masyarakat. Data menunjukkan bahwa DAK, DAU, dan PAD dari tahun 2004 sampai 2005 rata-rata menunjukkan peningkatan di berbagai daerah (Lampiran 8, 9, dan 10). Begitu pula dengan pendapatan perkapita di banyak kabupaten/kota dari tahun 2005 sampai 2006 juga menunjukkan peningkatan (Lampiran 11). Pendapatan perkapita

merupakan salah satu indikator apakah kesejahteraan masyarakat di suatu daerah mengalami peningkatan atau penurunan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada bagian penjelasan pasal 28 ayat 2 menyebutkan bahwa jumlah penduduk merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan akan penyediaan layanan publik di setiap daerah. Oleh sebab itu peneliti ingin mengetahui lebih lanjut seberapa besar pengaruh keuangan daerah terhadap peningkatan pendapatan perkapita. Pembangunan di Indonesia pada daerah kabupaten dan kota sampai saat ini masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Kabupaten/kota baru berdiri yang berasal dari pemekaran pada awal pemerintahan bergantung kepada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Menurut Simanjuntak (2001) dalam Ndadari dan Adi (2008) walaupun otonomi sudah berjalan di tiap kabupaten dan kota namun pemerintah daerah belum sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat salah satunya dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2000 tentang dana perimbangan yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), DAU, dan Dana Alokasi Khusus. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menyebutkan pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa ketiga bagian tersebut mempunyai peranan dalam meningkatkan pembangunan di kabupaten/kota. Menurut Adi dan Ndadari (2008) permasalahan yang terjadi saat ini adalah pemerintah daerah terlalu menggantungkan alokasi DAU untuk membiayai belanja modal dan pembangunan tanpa mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah. Saat alokasi DAU yang diperoleh besar, maka pemerintah daerah akan berusaha agar pada periode berikutnya DAU yang diperoleh tetap. Hal ini menunjukkan bahwa DAU merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung dalam peningkatan kemakmuran masyarakat di daerah. Menurut Brata (2004) dalam Harianto dan Adi (2007) bahwa terdapat dua komponen penerimaan daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan regional yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Bagian Sumbangan dan Bantuan, namun penelitian ini dilakukan sebelum periode otonomi daerah. Mardiasmo (2002) dalam Adi (2007) menyatakan semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD. PAD merupakan kontribusi publik kepada pemerintah daerah yang pada akhirnya akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pada pasal 52 (1) menyebutkan bahwa belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya

kurang dari dua belas bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pasal 53 menyebutkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. DAK dan DAU merupakan sumber bagi pemda untuk melakukan belanja modal sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) Didi Widayadi dalam Sidang Kabinet Paripurna tanggal 29 Juli 2007 menyatakan bahwa penyerapan anggaran dan tidak proporsionalnya belanja modal dibanding belanja barang pemerintah pusat maupun daerah telah menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga dipandang perlu untuk melakukan realokasi sebagian belanja barang ke belanja modal khususnya untuk percepatan infrastruktur. Selanjutnya Didi Widayadi menyatakan bahwa perkembangan alokasi belanja modal dan belanja barang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2002 sampai dengan 2008 menunjukkan penurunan alokasi belanja modal dibandingkan alokasi untuk belanja barang. Pada tahun 2002 alokasi belanja modal dibandingkan dengan total belanja modal dan barang sebesar 74,45% sedangkan tahun 2008 menurun menjadi sebesar 50,77%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya belanja barang dibandingkan dengan total belanja menunjukkan semakin besarnya porsi

belanja pemerintah yang dialokasikan untuk aparatur dengan kata lain tidak mendukung rakyat dan pertumbuhan ekonomi (www.bpkp.go.id). Untuk meningkatkan pembangunan pemerintah berperan dalam menyediakan fasilitas publik kepada masyarakat seperti jalan, jembatan, rumah sakit, air bersih, dan lain-lain.

Menurut

Darwoto

dan

Yustikasari

(2007)

pemerintah

daerah

mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK, dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam (Maimunah, 2006). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa DAK merupakan bantuan pemerintah pusat kepada pemda dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk membantu percepatan pembangunan daerah. Jenis pelayanan yang termasuk dalam pelayanan dasar tersebut diantaranya adalah pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, dan air minum sebagai prasarana dasar (http://balitbang.depkominfo.go.id). Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Mardiasmo menyatakan bahwa DAK merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, terutama

untuk membantu membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Daerah yang akan mendapatkan alokasi DAK adalah daerah-daerah yang memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kebijakan alokasi DAK antara lain diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar yang sudah merupakan urusan daerah; menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah pesisir dan kepulauan, perbatasan darat dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, serta termasuk daerah ketahanan pangan; mendorong penyediaan lapangan kerja, mengurangi jumlah penduduk miskin, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan sel-sel pertumbuhan di daerah; menghindari tumpang tindih kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan yang didanai dari anggaran kementerian/lembaga; serta mengalihkan kegiatan-kegiatan yang didanai dari dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang telah menjadi urusan daerah secara bertahap ke DAK (http://www.perbendaharaan.go.id). Menurut Halim (2002) dalam Maimunah (2006) bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa-Bali memiliki kemampuan keuangan yang berbeda dengan yang di luar Jawa-Bali. Selanjutnya Maimunah (2006) menyebutkan bahwa Pulau Sumatera memiliki karakteristik ekonomi dan geografis yang berbeda dengan Pulau Jawa sehingga peneliti ingin mengetahui pengaruh DAK, DAU, dan PAD terhadap pendapatan perkapita pemda kabupaten/kota di Pulau Sumatera dan sekitarnya. Kepulauan Riau dan Bangka Belitung dimasukkan ke dalam penelitian ini karena

pemda di kedua daerah tersebut berasal dari pemda di Pulau Sumatera yang berawal dari pemekaran sehingga aparat pemerintah dan pola pemerintahan masih menggunakan cara pemda sebelumnya. Abdullah dan Halim (2004) dalam Maimunah (2006) menggunakan lag dalam meneliti pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja pemerintah. Belanja pemerintah adalah salah satu sarana untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat. Abdullah dan Halim (2006) pada penelitian yang lain juga menggunakan data change perubahan belanja modal dan belanja pemeliharaan dari tahun 2003 ke tahun 2004. Berdasar pada hal tersebut peneliti juga menggunakan lag dalam penelitian ini sebab DAK, DAU, dan PAD tidak langsung memberikan efek pertumbuhan ekonomi kepada masyarakat pada tahun anggaran yang sama. Penelitian Simanjuntak (2006) menunjukkan bahwa variabel PAD dan DAU memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang dinilai dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan harga konstan di Kabupaten Labuhan Batu. Saragih (2006) meneliti mengenai pengaruh keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) menunjukkan bahwa variabel PAD, DBH, dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun. Penelitian Rahmansyah (2004) dengan metode Ordinary Least Square menunjukkan bahwa pengeluaran pembangunan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang direpresentasikan dengan PDRB berdasarkan harga konstan di dua puluh empat provinsi. Lebih lanjut Rahmansyah

(2004) menyatakan bahwa pengeluaran rutin memberikan pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Estimasi menggunakan Generalized Least Square menunjukkan bahwa variabel pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variasi pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia. Penelitian Nurlina (2004) menjelaskan bahwa anggaran belanja pembangunan mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Nanggroe Aceh Darussalam. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan PDRB riil dengan harga konstan. Selanjutnya disebutkan bahwa anggaran belanja rutin memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Nanggroe Aceh Darussalam. Nurlina (2004) juga menyimpulkan bahwa pengeluaran pembangunan dua tahun sebelumnya memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Nanggroe Aceh Darussalam. Penelitian Ramzuhri (2008) pada kabupaten-kabupaten di Sumatera Utara menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh pertumbuhan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian Harianto dan Adi (2007) menyimpulkan bahwa variabel belanja modal mempunyai dampak yang signifikan dan negatif terhadap pendapatan perkapita (PDRB per jumlah penduduk) sedangkan variabel PAD sangat berpengaruh terhadap pendapatan perkapita, tetapi pertumbuhan yang terjadi masih kurang merata sehingga banyak ketimpangan/jarak ekonomi antar daerah.

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda mengenai pengaruh penggunaan anggaran daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, oleh sebab itu peneliti ingin meneliti lebih lanjut untuk mengetahui apakah akan didapat hasil yang sama atau berbeda. Penelitian sebelumnya lebih banyak menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi yaitu PDRB dengan harga konstan sedangkan penelitian ini menggunakan variabel dependen pendapatan perkapita dimana PDRB dengan harga berlaku pada suatu wilayah dibagi dengan jumlah penduduk wilayah tersebut.

1.2. Rumusan Masalah Rumusan masalah dalam penelitian ini apakah DAK, DAU, dan PAD berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap pendapatan perkapita?

1.3.Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah DAK, DAU, dan PAD berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap pendapatan perkapita.

1.4. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan yaitu : 1. Peneliti, sebagai pengetahuan atas pemahaman terhadap akuntansi sektor publik. 2. Pemerintah daerah kabupaten/kota, sebagai informasi untuk mengetahui faktorfaktor apa saja dalam keuangan daerah yang dapat mempengaruhi pendapatan perkapita. 3. Akademis, sebagai dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya dan memberi masukan pada perkembangan akuntansi sektor publik.

1.5. Originalitas Penelitian ini mereplikasi penelitian Harianto dan Adi (2007) yang diambil dari Simposium Nasional Akuntansi X tanggal 26 sampai dengan 28 Juni 2007 di Makasar yang berjudul Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Perkapita. Kesimpulan penelitian ini antara lain yaitu DAU berdampak signifikan terhadap PAD dan PAD sangat berpengaruh terhadap pendapatan perkapita. Populasi dan sampel penelitian tersebut adalah kabupaten dan kota se-Jawa-Bali dari tahun 2001 sampai 2004 sedangkan populasi yang diambil oleh peneliti adalah kabupaten dan kota se-Sumatera, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung dari tahun 2004 sampai 2006. Alat analisis yang digunakan peneliti sebelumnya adalah analisis deskriptif dan analisis jalur (path analysis) sedangkan peneliti menggunakan regresi berganda untuk melihat hubungan antara

variabel dependen dengan independen. Penelitian ini melanjutkan penelitian terdahulu dengan menambahkan variabel DAK. Selain itu untuk membedakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti menggunakan regresi dengan lag satu tahun dan lag dua tahun sebagai perbandingan seberapa besar pengaruh DAK, DAU, dan PAD terhadap pendapatan perkapita pada jangka waktu yang berbeda.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori Penelitian mengenai akuntansi sektor publik di Indonesia sampai saat ini masih terbatas. Salah satu penyebabnya adalah masih berlanjutnya perubahanperubahan dalam peraturan perundang-undangan pada sektor publik. Oleh sebab itu tinjauan teori yang mendukung penelitian ini agak sulit diperoleh. 2.1.1. Dana Alokasi Khusus Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan menyebutkan bahwa DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK berasal dari APBN dengan tujuan untuk melaksanakan program yang menjadi prioritas nasional yang dilaksanakan di tingkat daerah. DAK disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. Oleh sebab itu DAK dicantumkan dalam APBD. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas. DAK ini akan digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik antara lain seperti pembangunan rumah sakit, jalan, irigasi, dan air bersih. DAK ini bisa disamakan dengan dengan belanja pembangunan karena digunakan untuk

mendanai peningkatan kualitas pelayanan publik berupa pembangunan sarana dan prasarana publik (Ndadari dan Adi, 2008). DAK digunakan sepenuhnya sebagai belanja modal oleh pemerintah daerah. Belanja modal kemudian digunakan untuk menyediakan aset tetap. Menurut Abdullah dan Halim (2006) aset tetap yang dimiliki dari penggunaan belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemda. Lebih lanjut Abdullah dan Halim (2006) menjelaskan bahwa biasanya setiap tahun pemda melakukan pengadaan aset tetap sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial. Menurut Abimanyu (2005) yang dikutip oleh Harianto dan Adi (2007) infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktifitas sehari-hari secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktifitasnya yang semakin meningkat dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Transfer pemerintah pusat ke pemda diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Meskipun demikian, menurut Ndadari dan Adi (2008) bahwa dapat juga terjadi keganjilan dimana terjadi flypaper effect yaitu saat pemda mendapat transfer dari pemerintah pusat justru pendapatan masyarakat tidak meningkat karena transfer tersebut digunakan sepenuhnya untuk kegiatan belanja pemerintah tanpa diimbangi dengan peningkatan PAD. Menurut Maimunah (2006) seharusnya dana

transfer dari pemerintah pusat diharapkan untuk digunakan secara efektif dan efisien oleh pemda untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, selain itu kebijakan penggunaan dana tersebut harus transparan dan akuntabel. 2.1.2. Dana Alokasi Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan menyebutkan bahwa DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sama seperti DAK, DAU juga disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Darwanto dan Yustikasari, 2007). Lebih lanjut menurut Darwanto dan Yustikasari (2007) hal tersebut menunjukkan terjadi transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting. 2.1.3. Pendapatan Asli Daerah Saragih (2006) dalam Harianto dan Adi (2007) menyatakan bahwa peningkatan PAD harus berdampak pada perekonomian daerah. Peningkatan PAD menunjukkan adanya peningkatan partisipasi publik terhadap jalannya pemerintahan di daerahnya.

Pemda yang salah satu tugasnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat memerlukan PAD sebagai bentuk kemandirian di era otonomi daerah. BAPPENAS (2003) seperti yang dikutip oleh Adi (2006) melakukan analisis elastisitas PAD terhadap PDRB pada pemerintah provinsi menunjukkan ada 12 provinsi (41,37%) yang mempunyai nilai elastisitas ≥ 1(lebih dari satu). Hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadi perubahan PDRB akan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap perubahan PAD, sedangkan provinsi yang lain perubahan PDRB-nya tidak cukup mempengaruhi perubahan PAD. 2.1.4. Pendapatan Perkapita PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Salah satu manfaat data PDRB adalah untuk mengetahui tingkat produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian pada satu periode di suatu daerah tertentu. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar penghitungannya (http://riau.bps.go.id).

Selanjutnya menurut Kuncoro (2004), Gaspersz dan Feony (2003) dalam Harianto dan Adi (2007) indikator pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) atau PDRB dianggap tidak selalu tepat karena tidak mencerminkan makna pertumbuhan yang sebenarnya. Lebih lanjut disebutkan bahwa indikator pendapatan perkapita lebih komprehensif dalam mengukur pertumbuhan ekonomi karena lebih menekankan kemampuan daerah untuk meningkatkan PDRB karena secara simultan menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi mampu meningkatkan kesejahteraan seiring dengan laju pertambahan penduduk. Hukum Wagner merupakan teori mengenai perkembangan persentase pengeluaran pemerintah yang semakin besar terhadap Gross National Product (GNP). Wagner menyatakan dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat

secara

relatif

pengeluaran

pemerintah

juga

akan

…

>

meningkat

(Mangkoesoebroto, 2001). Hukum tersebut dirumuskan sebagai berikut : Gp Ct Yp Ct

>

Gp Ct-1 Yp Ct-1

>

Gp Ct-2 Yp Ct-2

Keterangan : Gp C = pengeluaran pemerintah perkapita Yp C = produk atau pendapatan nasional perkapita t

= indeks waktu (tahun)

>

Gp Ct-n Yp Ct-n

Menurut Wagner ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat yaitu tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, perkembangan demografi, dan ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintah (Dumairy, 1997). Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang (Boediono, 1999). Pengertian tersebut mencakup tiga aspek yaitu proses, output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses bukan gambaran ekonomi pada suatu saat. Hal ini mencerminkan aspek dinamis dari suatu perekonomian yaitu melihat bagaimana perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita. Dalam hal ini berkaitan output total (Gross Domestic Product) dan jumlah penduduk karena output perkapita adalah total dibagi dengan jumlah penduduk. Jadi proses kenaikan output perkapita harus dianalisa dengan melihat apa yang terjadi dengan output total di satu pihak dan dan jumlah penduduk di pihak lain. Musgrave (1989) menyatakan bahwa pendekatan alternatif penyebab semakin meningkatnya jumlah anggaran pemerintah antara lain adalah : a. Pertumbuhan pendapatan perkapita; oleh karena proporsi antara barang pribadi dan barang sosial selalu berubah sesuai dengan kenaikan pendapatan perkapita dan bahwa porsi barang-barang sosial selalu mengalami peningkatan. Hal ini membawa implikasi bahwa kebijakan anggaran yang efisien menghendaki adanya

peningkatan rasio pembelanjaan pemerintah terhadap Gross National Product (GNP). b. Perubahan populasi penduduk; perubahan populasi bisa merupakan suatu penentu utama porsi pengeluaran pemerintah. Perubahan tingkat pertumbuhan populasi menyebabkan perubahan distribusi umur dan kecenderungan ini direfleksikan dalam perubahan pengeluaran seperti kebutuhan pendidikan, fasilitas perumahan, dan sebagainya. Oleh sebab itu kebutuhan akan pelayanan umum dipengaruhi pula oleh faktor-faktor seperti mobilitas penduduk yang dapat mendorong pertumbuhan kota-kota baru dan berakibat meningkatnya permintaan fasilitas publik.

2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu Berikut ini adalah tinjauan atas penelitian terdahulu yang berhubungan dengan akuntansi sektor publik : a. Rahmansyah (2004) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Propinsi-Propinsi di Indonesia” dengan metode Ordinary Least Square (OLS) dan Generalized Least Square (GLS). Data yang digunakan adalah jenis data time series selama kurun waktu tahun 1975 – 2001 yang diperoleh dari BPS. Variabel dependen pada penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi yang dinilai dengan PDRB sedangkan variabel independennya yaitu pengeluaran pemerintah daerah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Kesimpulan penelitian ini bahwa

terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengeluaran pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di 24 provinsi. Selanjutnya Rahmansyah (2004) menyimpulkan bahwa dari hasil estimasi GLS menunjukkan bahwa variabel pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variasi pertumbuhan ekonomi di provinsi-provinsi Indonesia. b. Adi (2006) meneliti mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerah, belanja pembangunan, dan PAD. Data yang digunakan adalah APBD realisasi pemerintah kabupaten dan kota se-Jawa-Bali tahun 1998 – 2003. Data kemudian dikelompokkan menjadi data sebelum dan sesudah desentralisasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis jalur. Hasil penghitungan menunjukkan bahwa belanja pembangunan mempunyai efek langsung terhadap PAD. Belanja pembangunan mempunyai hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan positif dengan peningkatan PAD. Adi (2007) menyatakan bahwa hubungan tidak langsung antara belanja pembangunan dengan peningkatan PAD dapat dijelaskan oleh variabel pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian Adi (2006) adalah pertumbuhan ekonomi daerah mempunyai dampak yang signifikan terhadap peningkatan PAD serta belanja pembangunan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap PAD maupun pertumbuhan ekonomi. c. Nurlina (2004) meneliti mengenai analisis pengaruh anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi Nanggroe Aceh Darussalam. Penelitian ini menggunakan data time series dari tahun 1976 – 2001

yang bersumber dari BPS. Variabel dependen yang digunakan yaitu pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB dengan harga konstan dengan satuan ukurannya adalah persen. Variabel independen yang digunakan pengeluaran pemerintah daerah, anggaran belanja rutin daerah, dan anggaran belanja pembangunan. Metode analisis yang digunakan adalah persamaan regresi linier berganda. Kesimpulan yang diperoleh Nurlina (2004) yaitu anggaran belanja pembangunan mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi NAD, anggaran belanja rutin memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi NAD, pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi NAD, dan pengeluaran pembangunan dua tahun sebelumnya memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi NAD. d. Harianto dan Adi (2007) meneliti mengenai hubungan antara DAU, belanja modal, PAD dan pendapatan perkapita. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah kabupaten dan kota se-Jawa-Bali. Tahun data yang digunakan diperoleh dari BPS dan memiliki rentang waktu tahun 2001 – 2004. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan analisis jalur. Hipotesis yang dikemukakan yaitu : DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal; belanja modal berpengaruh positif terhadap PAD; belanja modal berpengaruh positif terhadap pendapatan perkapita; PAD berpengaruh positif terhadap pendapatan perkapita. Kesimpulan yang mereka peroleh yaitu DAU berpengaruh positif dan signifikan

terhadap perubahan belanja modal; belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan PAD; belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perubahan PAD; dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan pendapatan perkapita. Selanjutnya Harianto dan Adi (2007) dengan menggunakan analisis jalur menyimpulkan bahwa belanja modal mempunyai dampak yang signifikan dan negatif terhadap pendapatan perkapita dalam hubungan langsung, tetapi juga mempunyai hubungan yang positif dalam hubungan tidak langsung melalui PAD dan DAU mempunyai dampak yang signifikan terhadap PAD melalui belanja modal (efek tidak langsung). e. Simanjuntak (2006) menganalisis pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Labuhan Batu. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan jenis data time series selama kurun waktu 2001 – 2004. Data yang digunakan bersumber dari Dinas Pendapatan Kabupaten Labuhan Batu (Dispenda), BPS, Departemen Keuangan, dan sumber-sumber lainnya seperti jurnal-jurnal serta hasil penelitian. Variabel dependen yang digunakan yaitu PDRB berdasarkan harga berlaku. Variabel independen yang digunakan yaitu PAD, DAU, APBD, Derajat Otonomi Fiskal. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ordinary Least Square. Hasil penelitiannya yaitu PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhan Batu serta pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi tahun berjalan di Kabupaten Labuhan Batu.

f. Ramzuhri (2008) meneliti pengaruh pertumbuhan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi pada enam kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yaitu Toba Samosir, Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Labuhan Batu, dan Asahan. Data realisasi belanja modal berasal dari Laporan Realisasi APBD pemda dari tahun 2001 – 2006 yang diperoleh dari Bagian Keuangan atau Badan Pengelola Keuangan Keuangan dan Kekayaan Daerah pada setiap kabupaten. Data pertumbuhan ekonomi dinyatakan dalam bentuk PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 dalam bentuk data tahunan pada tahun anggaran 2001 – 2006 yang diperoleh dari BPS. Kesimpulan yang diperoleh adalah tidak ada pengaruh pertumbuhan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. g. Saragih (2006) menganalisis pengaruh keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai instansi dalam lingkungan Pemerintahan Kabupaten Simalungun selama periode tahun 1986 – 2005. Metode analisis yang digunakan adalah OLS. Variabel dependen yang digunakan yaitu PDRB berdasarkan harga berlaku sedangkan variabel independennya yaitu PAD, DBH, dan DAU. Kesimpulan yang diperoleh adalah PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun, Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun, serta DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun.

h. Solin (2007) meneliti mengenai pengaruh anggaran sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sektor lainnya terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai instansi yang terkait yaitu Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kimpraswil, BPS, Bappeda, jurnal-jurnal, dan hasil penelitian. Jenis data adalah time series dengan kurun waktu tahun 1985 – 2004. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui PDRB atas harga konstan tahun 1993 (dalam rupiah). Variabel independennya adalah anggaran sektor pertanian, anggaran sektor pendidikan, anggaran sektor kesehatan, anggaran sektor transportasi, dan anggaran sektor lainnya. Metode analisis yang digunakan adalah OLS. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh anggaran sektor pertanian, anggaran sektor pendidikan, anggaran sektor kesehatan, anggaran sektor transportasi dan otonomi daerah; secara parsial anggaran pertanian dan sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi; secara parsial anggaran sektor kesehatan, transportasi, dan lainnya berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi; dan secara parsial otonomi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. i. Irawan (2009) meneliti mengenai pengaruh PAD, transfer pemerintah pusat, dan belanja modal terhadap pendapatan perkapita masyarakat di kabupaten/kota seProvinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

dan situs BPS dengan tahun amatan 2004 – 2006. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pendapatan perkapita yang diperoleh dari hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk. Variabel independen penelitian ini adalah PAD, transfer pemerintah pusat, dan belanja modal. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa secara individual hanya PAD yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan perkapita sedangkan transfer pemerintah pusat dan belanja modal secara individual berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pendapatan perkapita. Kesimpulan berdasarkan uji simultan diperoleh hasil bahwa PAD, transfer pemerintah pusat, dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pendapatan perkapita kabupaten/kota se-Sumatera Utara. j. Walidi (2009) meneliti pengaruh DAU terhadap pendapatan perkapita dengan belanja modal sebagai variabel intervening. Populasi yang digunakan adalah seluruh kabupaten/kota yang terdapat di Sumatera Utara dengan rentang waktu tahun 2004 – 2006. Metode analisis yang digunakan adalah regresi bertingkat. Data sekunder diperoleh dari BPS dan situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Kesimpulan penelitian ini yaitu secara individual DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan perkapita dan belanja modal secara individual berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pendapatan perkapita. Kesimpulan berdasarkan uji simultan ditemukan bahwa DAU dan belanja modal berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan perkapita kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

Tabel 2.1. Tinjauan atas Penelitian Terdahulu

No. 1.

2.

Nama Peneliti dan Tahun Penelitian Armin Rahmansyah (2004)

Priyo Hari Adi (2006)

Judul Penelitian Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi PropinsiPropinsi di Indonesia

Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan PAD (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa Bali)

Variabel Penelitian

Metode yang Digunakan

Variabel Dependen : Pertumbuhan ekonomi (PDRB)

Ordinary Least Square (OLS) dan Generalized Least Square (GLS)

Hasil Penelitian -

Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengeluaran pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di 24 provinsi.

-

Hasil estimasi GLS menunjukkan bahwa variabel pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variasi pertumbuhan ekonomi di provinsiprovinsi Indonesia.

-

Pertumbuhan ekonomi berdampak signifikan terhadap peningkatan PAD.

-

Belanja pembangunan berdampak positif dan signifikan terhadap PAD maupun pertumbuhan ekonomi.

Variabel Independen : Pengeluaran rutin pemda, Pengeluaran pembangunan pemda

Belanja Modal (Pembangunan), Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), PAD

Analisis deskriptif, Analisis jalur (path analysis)

Lanjutan Tabel 2.1 3.

Nurlina (2004)

Analisis Pengaruh Anggaran Belanja Rutin dan Anggaran Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nanggroe Aceh Darussalam

Variabel Independen : Pertumbuhan ekonomi (PDRB) Variabel Dependen : Pengeluaran pemda, Anggaran belanja rutin daerah, Anggaran belanja pembangunan

Ordinary Least Square (OLS)

-

Anggaran belanja pembangunan mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi NAD.

-

Anggaran belanja rutin memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi NAD.

-

Pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi NAD.

-

Pengeluaran pembangunan dua tahun sebelumnya memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi NAD.


5.

David Harianto dan Priyo Hari Adi (2007)

Daslan Simanjuntak (2006)

Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Perkapita

Analisis Pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Labuhan Batu

DAU, Belanja Modal, PAD, Pendapatan Perkapita (PDRB dibagi jumlah penduduk)

Variabel Dependen : Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

Analisis jalur (path analysis)


-

DAU sangat berpengaruh terhadap Belanja Modal.

-

Belanja Modal berdampak signifikan dan negatif terhadap PAD.

-

PAD sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Perkapita.

-

DAU berdampak signifikan terhadap PAD (efek tidak langsung).

-

PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhan Batu.

-

Pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi tahun berjalan di Kabupaten Labuhan Batu.

-

Tidak ada pengaruh pertumbuhan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi.

Variabel Independen : PAD dan DAU

6.

Ramzuhri (2008)

Pengaruh Pertumbuhan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten di Sumatera Utara

Variabel Dependen : Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Variabel Independen : Pertumbuhan Belanja Modal

Analisis regresi sederhana


8.

Jan Waner Saragih (2006)

Jonni Solin (2007)

Feber

Analisis Pengaruh Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Simalungun

Pengaruh Anggaran Sektor Pertanian, Pendidikan, Kesehatan, Transportasi dan Sektor Lainnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Dairi

Variabel Dependen : Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)


-

PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun.

-

DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun.

-

DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun.

-

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh anggaran sektor pertanian, anggaran sektor pendidikan, anggaran sektor kesehatan, anggaran sektor transportasi dan otonomi daerah.

-

Secara parsial anggaran pertanian dan sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Variabel Independen : PAD, Dana Bagi Hasil (DBH), DAU

Variabel Dependen : Pertumbuhan ekonomi (PDRB) Variabel Independen : Anggaran sektor pertanian, anggaran sektor pendidikan, anggaran sektor kesehatan, anggaran sektor transportasi, anggaran sektor lainnya, variabel dummy dimana D=1 adalah sesudah otonomi dan D=2 adalah sebelum otonomi


Lanjutan Tabel 2.1 Secara parsial anggaran sektor kesehatan, transportasi, dan lainnya berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

9.

10.

Ari Irawan (2009)

Walidi (2009)

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah Pusat dan Belanja Modal terhadap Pendapatan Perkapita Masyarakat di Kabupaten/Kota seProvinsi Sumatera Utara

Variabel Dependen : Pendapatan Perkapita

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Perkapita, Belanja Modal sebagai Intervening Variabel (Studi Kasus di Propinsi Sumatera Utara)

Variabel Dependen : Pendapatan Perkapita

Regresi Linier Berganda

Variabel Independen : PAD, Transfer Pemerintah, Belanja Modal

Variabel Independen : DAU Variabel Intervening : Belanja Modal

Analisis Regresi Bertingkat

-

Secara parsial otonomi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

-

Secara parsial PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan perkapita.

-

Secara parsial Transfer Pemerintah dan Belanja Modal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pendapatan perkapita.

-

Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan perkapita di kabupaten/kota se- Sumatera Utara

BAB III KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS

3.1. Kerangka Konsep Berdasarkan teori dan penjelasan pada bab sebelumnya maka kerangka konseptual yang dibentuk adalah sebagai berikut : Variabel independen

Variabel dependen

DAK

Pendapatan Perkapita (PPKT)

DAU

PAD

Gambar 3.1. Kerangka Konseptual Berdasarkan penjelasan literatur dan hasil penelitian sebelumnya peneliti membentuk kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antara variabel dependen dan independen. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu DAK, DAU, dan PAD yang diduga akan berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap variabel dependen yakni pendapatan perkapita. Tanda panah menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen diduga berpengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap variabel dependen.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menjelaskan bahwa DAK merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang digunakan untuk menjalankan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di kabupaten/kota. DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. DAK sepenuhnya digunakan untuk belanja modal untuk peningkatan fasilitas publik dengan kata lain tidak ada bagian DAK yang digunakan untuk biaya operasional pembangunan seperti biaya perjalanan dinas dan sebagainya. Jika fasilitas publik dapat terpenuhi maka masyarakat merasa nyaman dan dapat menjalankan usahanya dengan efisien dan efektif sehingga pada akhirnya akan meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan (Harianto dan Adi, 2007). Gamkhar dan Oates (1996) dalam Maimunah (2006) menyatakan bahwa pengurangan jumlah transfer (cut in the federal grants) menyebabkan penurunan dalam pengeluaran daerah. Hal ini dapat menunjukkan bahwa jika transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan maka alokasi dana yang digunakan pemda untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan menurun, dengan kata lain pendapatan perkapita akan menurun. Gan Jun et.al. (2005) dalam Ndadari dan Adi (2008) mengartikan transfer pemerintah pusat sebagai pengalihan dari pendapatan fiskal antara pemerintah pusat

dengan pemerintah daerah yang memainkan peranan penting dalam menentukan tingkat disparitas sosial sehingga dalam jangka panjang dapat mengembangkan perekonomian negara. DAU adalah dana yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka desentralisasi. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menjelaskan bahwa DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU suatu Daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (fiscal need) dan potensi daerah (fiscal capacity). Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa pemberian DAU kepada pemda merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemda. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemda, dan pemda secara leluasa dapat menggunakan DAU apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting. Harianto dan Adi (2007) menyatakan bahwa pembangunan dalam sektor pelayanan kepada publik akan merangsang masyarakat untuk lebih aktif dan bergairah dalam bekerja karena ditunjang oleh fasilitas yang memadai selain itu investor juga akan tertarik kepada daerah karena fasilitas yang diberikan oleh daerah sehingga produktifitas masyarakat dan investor yang berada di daerah akan

berdampak pada peningkatan PAD. Peningkatan PAD yang semakin tinggi akan merangsang pemda untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada publik sehingga pendapatan perkapita masyarakat juga akan meningkat dengan kata lain daerah dengan pertumbuhan PAD yang positif diharapkan akan meningkatkan pendapatan perkapita.

3.2. Hipotesis Penelitian Berdasar pada kerangka konseptual yang telah digambarkan dan dijelaskan sebelumnya maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut : DAK, DAU, dan PAD berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap pendapatan perkapita.

BAB IV METODE PENELITIAN

4.1. Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian hubungan kausal untuk membuktikan secara empiris pengaruh DAU, DAK, dan PAD terhadap pendapatan perkapita. Penelitian ini dilakukan dengan cara menguji variabel-variabel penelitian melalui pembentukan model analisis dengan prosedur statistik kemudian diambil intepretasi untuk dijadikan dasar pengambilan kesimpulan.

4.2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian Lokasi penelitian ini adalah kabupaten/kota di Pulau Sumatera, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung. Waktu yang direncanakan untuk melakukan penelitian adalah bulan November 2008 - April 2009.

4.3. Populasi dan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota yang ada di sepuluh provinsi di Pulau Sumatera, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung yang terdiri dari 132 kabupaten/kota (101 kabupaten dan 31 kota). Penelitian ini menggunakan metode sensus karena menggunakan seluruh elemen populasi.

Tabel 4.1. Populasi Jumlah Kabupaten dan Kota Provinsi Jumlah Kabupaten Jumlah Kota Nanggroe Aceh Darussalam 17 4 Sumatera Utara 18 7 Sumatera Barat 12 7 Riau 9 2 Jambi 9 1 Sumatera Selatan 10 4 Bengkulu 8 1 Lampung 8 2 Bangka Belitung 6 1 Kepulauan Riau 4 2 Jumlah 101 31 Total 132 Sumber : Badan Pusat Statistik, PDRB Kabupaten dan Kota, 2002-2006 (data diolah)

4.4. Metode Pengumpulan Data Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk data panel (pooled data) dari 132 kabupaten/kota dari tahun 2004 sampai 2006. Data DAU, DAK, dan PAD diperoleh melalui situs www.djpkd.depkeu.go.id sedangkan data pendapatan perkapita diperoleh melalui buku terbitan Badan Pusat Statistik (BPS) dan situs www.bps.go.id. Alasan mengapa data yang digunakan dari 2004 sampai 2006 karena sejauh yang peneliti ketahui ketersediaan data DAK, DAU, dan PAD di situs www.djpkd.depkeu.go.id yang paling lengkap hanya ada pada jangka waktu tersebut. Selain itu berdasarkan data BPS, data daerah kabupaten/kota hasil pemekaran wilayah paling banyak tersedia mulai dari tahun 2004.

4.5. Definisi Operasional Variabel Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Definisi operasional variabel pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut: 1. DAK merupakan variabel independen yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada kabupaten/kota dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi prioritas nasional dan dilaksanakan oleh daerah. Data DAK diperoleh langsung dari situs www.djpkd.depkeu.go.id sehingga tidak lagi dilakukan penghitungan. Penelitian ini menggunakan nilai total DAK non dana reboisasi dan tidak memisahkan DAK untuk alokasi perbidang. Variabel ini menggunakan skala pengukuran rasio. 2. DAU merupakan variabel independen yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada kabupaten/kota untuk melaksanakan desentralisasi. Data DAU merupakan nilai total yang diterima pemda dan diperoleh langsung dari situs www.djpkd.depkeu.go.id sehingga tidak lagi dilakukan penghitungan. Variabel ini menggunakan skala pengukuran rasio. 3. PAD merupakan variabel independen yaitu hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang merupakan hasil usaha mandiri daerah untuk memperoleh dana. PAD yang digunakan adalah PAD realisasi dari tiap

kabupaten

dan

kota.

Data

PAD

diperoleh

langsung

dari

situs

www.djpkd.depkeu.go.id sehingga tidak lagi dilakukan penghitungan. PAD menggunakan nilai total yang diperoleh melalui sumber data. Variabel ini menggunakan skala rasio.

4. Pendapatan perkapita merupakan variabel dependen yaitu hasil pembagian Produk Domestik Regional Bruto tanpa minyak dan gas dari tiap kabupaten/kota dengan jumlah penduduk pada wilayah tersebut. Data PDRB dan jumlah penduduk diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Variabel ini menggunakan skala pengukuran rasio. Pendapatan Perkapita

=

PDRB tahun t Jumlah Penduduk tahun t

Berikut adalah definisi operasional variabel yang digunakan oleh peneliti berikut pengukuran dan skala pengukurannya : Tabel 4.2. Definisi Operasional Variabel Variabel

Definisi Operasional

Pengukuran

Skala Pengukuran

Variabel Dependen Pendapatan perkapita

Pendapatan perkapita yaitu PDRB dibagi dengan jumlah penduduk

Pendapatan perkapita dinyatakan dalam angka. Data PDRB dan jumlah penduduk diperoleh langsung dari sumber data, kemudian peneliti membagi PDRB dengan jumlah penduduk untuk memperoleh data pendapatan perkapita.

Skala rasio

Lanjutan Tabel 4.2 DAU

DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada kabupaten/kota untuk melaksanakan desentralisasi

DAU dinyatakan dalam angka (satuan moneter Rupiah), diperoleh langsung dari sumber data.

Skala rasio

DAK

DAK adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada kabupaten/kota dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi prioritas nasional dan dilaksanakan oleh daerah

DAK dinyatakan dalam angka (satuan moneter Rupiah), diperoleh langsung dari sumber data.

Skala rasio

PAD

PAD adalah kemampuan daerah untuk memperoleh dana yang sepenuhnya melalui usaha sendiri.

PAD dinyatakan dalam angka (satuan moneter Rupiah), diperoleh langsung dari sumber data.

Skala rasio

4.6. Model Analisis Data Untuk menguji hipotesis yang dikemukakan digunakan analisis regresi linier berganda dengan model regresi sebagai berikut : PPKTt

= a + b1DAK t-1 + b2DAUt-1 + b3PAD t-1 + e

PPKTt

= pendapatan perkapita

DAK t-1

= Dana Alokasi Khusus tahun sebelumnya

DAU t-1

= Dana Alokasi Umum tahun sebelumnya

PAD t-1

= Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya

a

= konstanta

b1, b2, b3

= koefisien variabel

e

= error

Untuk meneliti lebih lanjut apakah ada perbedaan hasil regresi antara lag satu tahun atau lebih peneliti menambah lag pada persamaan sebanyak 2 tahun sehingga modelnya menjadi : PPKTt

= a + b1DAK t-2 + b2DAUt-2 + b3PAD t-2 + e

PPKTt

= pendapatan perkapita

DAK t-2

= Dana Alokasi Khusus dua tahun sebelumnya

DAU t-2

= Dana Alokasi Umum dua tahun sebelumnya

PAD t-2

= Pendapatan Asli Daerah dua tahun sebelumnya

a

= konstanta

b1, b2, b3

= koefisien variabel

e

= error

Model regresi dengan lag sebanyak 2 tahun tetap menggunakan hipotesis yang sama. Hasil dari regresi dari model yang kedua akan dibandingkan dengan hasil dari model yang pertama sehingga diketahui pengaruh DAK, DAU, dan PAD secara parsial dan simultan untuk jangka waktu yang berbeda.

4.7. Teknik Analisis Data Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier. Analisis regresi bermanfaat terutama untuk tujuan peramalan (estimation) yaitu bagaimana variabel independen digunakan untuk mengestimasi nilai variabel dependen. Penelitian ini pada dasarnya menguji hipotesis tentang pengaruh DAK, DAU, dan PAD secara simultan dan parsial terhadap pendapatan perkapita. Teknik analisis data menggunakan alat bantu perangkat lunak SPSS 15.0 for Windows. 4.7.1. Pengujian Outlier Menurut Erlina dan Mulyani (2007) uji ini berguna untuk melihat apakah ada data yang outlier, yaitu data yang mempunyai nilai sangat menyimpang dari nilai data lainnya. Salah satu sebab terjadi distribusi tidak normal karena ada yang outlier yaitu karena ada data ekstrim yang tidak bisa dihindari keberadaannya. Selanjutnya menurut Hair et.al. (1998) dalam Erlina (2008) cara untuk mengatasi data yang outlier dengan cara trimming yaitu membuang data outlier yang mempunyai nilai absolut skor Z (standardized score) sama atau melebihi 3. 4.7. 2. Pengujian Asumsi Klasik Pengujian asumsi klasik diperlukan sebelum dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian asumsi klasik yang dilakukan yaitu uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas.

4.7.2.1. Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal, oleh sebab itu nilai residual diharapkan akan memiliki distribusi normal (Ghozali, 2005). Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik (Erlina dan Mulyani, 2007). 4.7.2.2. Uji Multikolinearitas Multikolinearitas adalah suatu kondisi dimana terjadi hubungan yang sempurna/kuat antar variabel independen. Uji multikolinearitas terjadi karena jumlah variabel independen lebih dari satu (multivariate) dan dikhawatirkan ada hubungan yang kuat diantaranya. Adanya hubungan yang kuat diantara variabel–variabel independen menyebabkan informasi yang dihasilkan menjadi sangat mirip dan sulit memisahkan pengaruh dari variabel independen secara individual sehingga menimbulkan bias dalam spesifikasi. Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan variance inflation factor (VIF) dan Tolerance. Multikolinearitas terjadi jika VIF lebih besar dari 10 dan nilai Tolerance kurang dari 0,1 atau jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi umumnya diatas 0,9 (Ghozali, 2005).

4.7.2.3. Uji Autokorelasi Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain (Hanke dan Reitsch,1998 dalam Kuncoro, 2001). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dilakukan pengujian Durbin-Watson (DW) dengan melihat model regresi linear berganda. Jika nilai Durbin-Watson berada di bawah angka 2 maka model tersebut terbebas dari autokorelasi (Lubis et.al,2007). 4.7.2.4. Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari data pengamatan yang satu ke pengamatan yang lain. Salah satu cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas ini adalah dengan melihat pola sebaran pada grafik scatter plot. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas dan jika tidak ada pola yang jelas serta titik–titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2005) 4.7.3. Pengujian Hipotesis Pengujian hipotesis yang dilakukan meliputi uji F (uji signifikansi simultan) dan uji t (uji signifikansi parameter individual). 4.7.3.1. Uji Statistik F Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama–sama terhadap variabel dependen (Kuncoro, 2001). Lebih lanjut Kuncoro (2001) menyebutkan uji

ini dapat dilakukan dengan membandingkan nilai F-hitung dengan nilai F-tabel, jika nilai F-hitung lebih besar dari pada nilai F-tabel dapat dinyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. Hipotesis untuk uji statistik F adalah sebagai berikut : Ho : b = 0, DAU, DAK, dan PAD tidak berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Pendapatan Perkapita. Ha : b ≠ 0, DAU, DAK, dan PAD berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Pendapatan Perkapita 4.7.3.2. Uji Statistik t Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat (Kuncoro, 2001). Apabila nilai t-hitung lebih besar dari pada t-tabel dapat disimpulkan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen (Kuncoro, 2001). Hipotesis untuk uji statistik t adalah sebagai berikut : Ho : b = 0, DAU, DAK, dan PAD secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Perkapita. Ha : b = 0, DAU, DAK, dan PAD secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Perkapita.

4.7.3.3. Koefisien Determinasi (R²) Koefisien determinasi (R²) atau Adjusted R² bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai R² atau Adjusted R² adalah di antara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen dan sebaliknya jika mendekati nol (Kuncoro, 2001). Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen maka nilai R² pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut memiliki nilai t yang signifikan atau tidak. Oleh sebab itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan Adjusted R² karena nilainya dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model (Kuncoro, 2001). Oleh sebab itu dalam penelitian ini digunakan Adjusted R².

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Penelitian Setelah dilakukan penelitian dengan menggunakan metode statistik diperoleh hasil-hasil sebagai berikut :

5.1.1. Statistik Deskriptif Setelah diteliti lebih lanjut dari populasi 132 kabupaten/kota terdapat beberapa kabupaten/kota yang tidak berhasil diperoleh secara lengkap baik salah satu atau lebih dari data DAU, DAK, dan PAD. Oleh sebab itu data DAU 2004, DAK 2004, PAD 2004, dan PPKT 2005 dari tiap kabupaten/kota yang memenuhi syarat untuk diuji adalah sebagai berikut : Tabel 5.1. Data Jumlah Kabupaten dan Kota untuk Tahun 2004 dan 2005 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Jumlah Total

Jumlah Kota 3 5 7 1 2 1 2 21

Jumlah Kabupaten 9 11 8 4 4 3 6 45

Sumber : www.djpkd.depkeu.go.id dan BPS (diolah)

66

Data DAU 2005, DAK 2005, PAD 2005, dan PPKT 2006 dari tiap kabupaten/kota

yang

memenuhi

syarat

untuk

diuji

pada

model

regresi

PPKTt = a + b1DAK t-1 + b2DAUt-1 + b3PAD t-1 + e adalah sebagai berikut : Tabel 5.2. Data Jumlah Kabupaten dan Kota untuk Tahun 2005 dan 2006 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kepulauan Riau Jumlah Total

Jumlah Kabupaten 9 11 8 6 3 3 6 2 1 49 74

Jumlah Kota 3 7 7 1 3 1 2 1 0 25

Sumber : www.djpkd.depkeu.go.id dan BPS (diolah)

Data DAU, DAK, PAD, dan PPKT pada kabupaten/kota yang terdapat kedua tabel diatas kemudian digabungkan menjadi data panel model regresi dengan lag satu tahun yaitu PPKTt = a + b1DAK t-1 + b2DAUt-1 + b3PAD t-1 + e. Data DAU 2004, DAK 2004, PAD 2004, dan PPKT 2006 dari tiap kabupaten/kota yang memenuhi syarat untuk dilakukan pengujian pada model regresi dengan lag dua tahun PPKTt = a + b1DAK sebagai berikut :

t-2

+ b2DAUt-2 + b3PAD

t-2

+ e adalah

Tabel 5.3. Data Jumlah Kabupaten dan Kota untuk Model Regresi Tahun 2004 dan 2006 Provinsi Jumlah Kabupaten Nanggroe Aceh Darussalam 9 Sumatera Utara 11 Sumatera Barat 8 Jambi 4 Sumatera Selatan 4 Bengkulu 3 Lampung 6 Bangka Belitung 4 Kepulauan Riau 0 Jumlah 49 Total 72 Sumber : www.djpkd.depkeu.go.id dan BPS(diolah)

Jumlah Kota 3 5 7 1 2 1 2 1 1 23

5.1.2. Pengujian Outlier Hasil pengujian outlier dengan SPSS diperoleh data yang memiliki nilai ekstrim. Data tersebut kemudian dibuang sehingga diperoleh data akhir yang lebih baik. Hasil pengujian outlier untuk regresi dengan lag satu tahun diperoleh hasil bahwa ada delapan data yang outlier. Setelah data tersebut dibuang maka data akhir adalah sebagai berikut : Tabel 5.4. Statistik Deskriptif Model Regresi dengan Lag Satu Tahun Descriptive Statistics

N

Minimum

DAU

132

25942,00

DAK PAD

132 132

PPKT

132

2500,00 283,36 3053436,2 4

Valid N (listwise)

132

Maximu Sum m 337195,6 20275277,95 0 15350,00 1208890,00 55368,38 1486119,33 1831358 1116093629,0 9,14 4

Mean 153600,590 5 9158,2576 11258,4798 8455254,76 55

Std. Deviation 67453,80501 2836,93698 8891,00679 2948623,47732

Hasil pengujian outlier dengan lag dua tahun diperoleh hasil bahwa tiga daerah merupakan data outlier sehingga data akhir sebagai berikut : Tabel 5.5. Statistik Deskriptif Model Regresi dengan Lag Dua Tahun Descriptive Statistics N Minimum Maximum DAU 2004 DAK 2004 PAD 2004 PPKT 2006 Valid N (listwise)

69

25942,00

315688,00

69

2500,00

14060,00

Sum 10223797,0 0 560920,00

Mean 148170,971 0 8129,2754

69

283,36

68646,57

791964,33

11477,7439

69

3306988,7 3

18657450, 08

639992045, 32

9275247,03 36

Std. Deviation 70320,3598 4 2514,13435 10201,0384 5 3186521,68 905

69

5.1.3. Pengujian Asumsi Klasik Pengujian data melalui metode regresi berganda dengan variabel independen yaitu DAU, DAK, dan PAD serta variabel dependen yaitu pendapatan perkapita (PPKT) diperoleh hasil sebagai berikut. 5.1.3.1. Pengujian Normalitas Data Hasil pengujian normalitas data pada variabel DAU, DAK, PAD, dan PPKT diperoleh hasil sebagai berikut :

Histogram

Dependent Variable: PPKT

Frequency

30

20

10

Mean =1.89E-15 Std. Dev. =0.988 N =132

0 -2

0

2

4

Regression Standardized Residual

Gambar 5.1. Histogram Uji Normalitas Data Model dengan Lag Satu Tahun Berdasarkan tampilan histogram dan kurva normal yang berbentuk lonceng maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan sudah berdistribusi normal.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual


Expected Cum Prob

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0 0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Observed Cum Prob

Gambar 5.2. Normal P – P Plot Model Regresi dengan Lag Satu Tahun

Berdasarkan analisa lebih lanjut dengan menggunakan Normal Probability Plot of Regression Standardized Residual dapat dilihat bahwa data residual membentuk pola garis lurus mengikuti garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa data telah berdistribusi normal. Hasil pengujian normalitas data pada variabel DAU 2004, DAK 2004, PAD 2004, dan PPKT 2006 diperoleh hasil sebagai berikut :

Histogram

Dependent Variable: PPKT 2006 20

Frequency

15

10

5

Mean =4.89E-16 Std. Dev. =0.978 N =69

0 -3

-2

-1

0

1

2

3


Gambar 5.3. Histogram Uji Normalitas Data Model dengan Lag Dua Tahun Berdasarkan tampilan histogram dan kurva normal yang berbentuk lonceng maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan sudah berdistribusi normal.


Dependent Variable: PPKT 2006

Expected Cum Prob

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0 0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Observed Cum Prob

Gambar 5.4. Normal P – P Plot Model Regresi dengan Lag Dua Tahun Berdasarkan analisa lebih lanjut dengan menggunakan Normal Probability Plot of Regression Standardized Residual dapat dilihat bahwa data residual membentuk pola garis lurus mengikuti garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa data telah berdistribusi normal.

5.1.3.2. Pengujian Multikolinearitas Hasil pengujian multikolinearitas pada variabel DAU, DAK, PAD, dan PPKT diperoleh hasil sebagai berikut : Tabel 5.6. Nilai Koefisien Korelasi Model dengan Lag Satu Tahun Model 1

Correlations

Covariances

PAD

DAK

DAU

PAD

1,000

,210

-,434

DAK

,210

1,000

-,266

DAU

-,434

-,266

1,000

PAD

939,066

577,005

-54,454

DAK

577,005

8061,205

-98,025

DAU

-54,454

-98,025

16,789

a Dependent Variable: PPKT Berdasarkan koefisien korelasi antar variabel independen tidak ada yang melebihi 0,90 dengan demikian tidak terdapat multikolinearitas dalam model regresi. Tabel 5.7. Nilai Tolerance dan VIF Model dengan Lag Satu Tahun

Model DAU DAK PAD

Collinearity Statistics Tolerance VIF ,780 1,283 ,918 1,089 ,802 1,246

a. Dependent Variable: PPKT

Pengujian menggunakan VIF dan Tolerance menunjukkan bahwa tidak ada yang bernilai lebih dari 10 dan kurang dari 0,1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas dalam model regresi. Hasil pengujian multikolinearitas data pada variabel DAU 2004, DAK 2004, PAD 2004, dan PPKT 2006 diperoleh hasil sebagai berikut : Tabel 5.8. Nilai Koefisien Korelasi Model dengan Lag Dua Tahun Coefficient Correlationa Model 1

PAD Correlations

Covariances

DAK

DAU

PAD 2004

1,000

,334

-,510

DAK 2004

,334

1,000

-,579

DAU 2004

-,510

-,579

1,000

PAD 2004

1350,951

1929,779

-115,515

DAK 2004

1929,779

24782,824

-562,455

DAU 2004

-115,515

-562,455

38,032

a. Dependent Variable: PPKT 2006 Berdasarkan koefisien korelasi antar variabel independen tidak ada yang melebihi 0,90 dengan demikian tidak terdapat multikolinearitas dalam model regresi.

Tabel 5.9. Nilai Tolerance dan VIF Model dengan Lag Satu Tahun Coefficienta

Model DAU 2004 DAK 2004 PAD 2004


a. Dependent Variable: PPKT 2006 Pengujian menggunakan VIF dan Tolerance menunjukkan bahwa tidak ada yang bernilai lebih dari 10 dan kurang dari 0,1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas dalam model regresi. 5.1.3.3. Pengujian Autokorelasi Hasil pengujian autokorelasi pada variabel DAU, DAK, PAD, dan PPKT diperoleh hasil sebagai berikut : Tabel 5.10. Nilai Durbin-Watson Model dengan Lag Satu Tahun Model Summaryb Model 1

R ,351ª

R Square Adjusted R Square ,123

a. Predictors: (Constant), PAD, DAK, DAU b . Dependent Variable: PPKT

,103

Durbin-Watson 1,478

Nilai Durbin-Watson berada dibawah angka 2 yaitu 1,478 menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model regresi. Hasil pengujian autokorelasi pada variabel DAU 2004, DAK 2004, PAD 2004, dan PPKT 2006 diperoleh hasil sebagai berikut : Tabel 5. 11. Nilai Durbin-Watson Model dengan Lag Dua Tahun Model Summaryb Model 1

R ,579ª

R Square

Adjusted R Square

,336

DurbinWatson ,305

1,357

a. Predictors: (Constant), PAD 2004, DAK 2004, DAU 2004 b . Dependent Variable: PPKT 2006

Nilai Durbin-Watson berada dibawah angka 2 yaitu 1,357 menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model regresi.

5.1.3.4. Pengujian Heteroskedastisitas Hasil pengujian heteroskedastisitas pada variabel DAU, DAK, PAD, dan PPKT diperoleh hasil sebagai berikut :

Scatterplot


Regression Studentized Residual

4

2

0

-2

-2

0

2

4

Regression Standardized Predicted Value

Gambar 5.5. Scatterplot Model dengan Lag Satu Tahun Berdasarkan scatterplot diatas, titik–titik tidak membentuk pola tertentu yang teratur dan menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Hasil pengujian heteroskedastisitas pada variabel DAU 2004, DAK 2004, PAD 2004, dan PPKT 2006 diperoleh hasil sebagai berikut :

Scatterplot



3

2

1

0

-1

-2

-3 -2

0

2

4


Gambar 5.6. Scatterplot Model dengan Lag Dua Tahun Berdasarkan scatterplot diatas, titik-titik tidak membentuk pola tertentu yang teratur dan menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. 5.1.4. Pengujian Hipotesis Pengujian hipotesis kedua model regresi digunakan untuk mengetahui apakah ketiga variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen baik secara simultan maupun parsial.

5.1.4.1. Uji Statistik F Hasil pengujian statistik F (uji simultan) pada variabel DAU, DAK, PAD, dan PPKT diperoleh hasil sebagai berikut : Tabel 5.12. Nilai F-hitung Model dengan Lag Satu Tahun ANOVA(b)

Model 1

Mean Square

F

Regression

140201093576813,700

Sum of Squares

3

46733697858937,900

5,989

Residual

998762740267190,000

128

7802833908337,420

1138963833844004,000

131

Total

df

Sig. ,001(a)

a Predictors: (Constant), PAD, DAK, DAU b Dependent Variable: PPKT

Nilai F-hitung 5,989 lebih besar dari pada nilai F-tabel 2,675 (Ho ditolak), artinya semua variabel independen (DAU, DAK, dan PAD) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (PPKT) pada taraf signifikansi α = 5%. Hasil pengujian statistik F (uji simultan) untuk variabel DAU 2004, DAK 2004, PAD 2004, dan PPKT 2006 diperoleh hasil sebagai berikut : Tabel 5.13. Nilai F-hitung Model dengan Lag Dua Tahun ANOVA(b)

Model 1

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

10,953

,000(a)

Regression

231840767793526,500

3

77280255931175,500

Residual

458625824493463,000

65

7055781915284,060

Total

690466592286990,000

68

a Predictors: (Constant), PAD 2004, DAK 2004, DAU 2004 b Dependent Variable: PPKT 2006

Nilai F-hitung 10,953 lebih besar dari pada nilai F-tabel 2,736 (Ho ditolak), artinya semua variabel independen (DAU 2004, DAK 2004, dan PAD 2004) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (PPKT 2006) pada taraf signifikansi α = 5%. 5.1.4.2. Uji Statistik t Hasil pengujian statistik t (uji parsial) untuk variabel DAU, DAK, PAD, dan PPKT diperoleh hasil sebagai berikut : Tabel 5.14. Nilai t-hitung Model dengan Lag Satu Tahun Coefficients(a) Standardized Model

Unstandardized Coefficients B

1

(Constant)

Std. Error

9054538,306

951444,534

DAU

-12,194

4,097

DAK

-3,911

PAD

116,312

Coefficients

t

Sig.

Beta 9,517

,000

-,279

-2,976

,003

89,784

-,004

-,044

,965

30,644

,351

3,796

,000

a Dependent Variable: PPKT

Variabel independen yang mempunyai nilai lebih besar dari pada nilai t-tabel 1,978 dalam nilai absolut pada taraf signifikansi α = 5% yaitu DAU sebesar 2,976 dan PAD sebesar 3,796. Variabel DAU bernilai negatif pada t-hitung berarti variabel ini berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap variabel PPKT (Ho ditolak). Variabel PAD bernilai positif pada t-hitung berarti variabel ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel PPKT (Ho ditolak). Variabel DAK bernilai

lebih kecil dari t-tabel dalam nilai absolut artinya tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel PPKT (Ho diterima). Hasil pengujian statistik t (uji parsial) untuk variabel DAU 2004, DAK 2004, PAD 2004, dan PPKT 2006 diperoleh hasil sebagai berikut : Tabel 5.15. Nilai t-hitung Model dengan Lag Dua Tahun Model 1

(Constant) DAU 2004

Unstandardized Coefficients B Std. Error 10192826,042 1168427,748 -19,832 6,167

Standardized Coefficients Beta

t

Sig.

-,438

8,724 -3,216

,000 ,002

DAK 2004

-13,389

157,426

-,011

-,085

,932

PAD 2004

185,556

36,755

,594

5,048

,000

a Dependent Variable: PPKT 2006

Variabel independen yang mempunyai nilai lebih besar dari pada nilai t-tabel 1,994 dalam nilai absolut pada taraf signifikansi α = 5% yaitu DAU 2004 sebesar 3,216 dan PAD 2004 sebesar 5,048. Variabel PAD 2004 bernilai positif pada t-hitung berarti variabel ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel PPKT 2006. Variabel DAK 2004 dalam angka absolut bernilai lebih kecil dari t-tabel, berarti variabel tersebut tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel PPKT 2006 (Ho diterima).

5.1.4.3. Koefisien Determinasi Berdasarkan hasil pengujian statistik untuk model dengan variabel independen DAU, DAK, dan PAD serta variabel dependen PPKT diperoleh hasil sebagai berikut : Tabel 5.16. Nilai Koefisien Determinasi Model dengan Lag Satu Tahun Model Summaryb Model 1

R ,351ª

R Square Adjusted R Square ,123

,103

a. Predictors: (Constant), PAD, DAK, DAU b . Dependent Variable: PPKT

Koefisien determinasi dengan nilai Adjusted R Square sebesar 0,103 berarti variabel independen mampu menjelaskan variasi variabel dependen sebesar 10,3%, sisanya sebesar 89,7 % diterangkan oleh variabel lain di luar model yang terangkum dalam error. Berdasarkan hasil pengujian statistik untuk model dengan variabel independen DAU 2004, DAK 2004, dan PAD 2004 serta variabel dependen PPKT 2006 diperoleh hasil sebagai berikut : Tabel 5.17. Nilai Koefisien Determinasi Model dengan Lag Dua Tahun Model Summaryb Model 1

R ,579ª

R Square

Adjusted R Square

,336

a. Predictors: (Constant), PAD 2004, DAK 2004, DAU 2004

b . Dependent Variable: PPKT 2006

,305

Koefisien determinasi dengan nilai Adjusted R Square sebesar 0,305 berarti variabel independen mampu menjelaskan variasi variabel dependen sebesar 30,5%, sisanya sebesar 69,5% diterangkan oleh variabel lain di luar model yang terangkum dalam error.

5.2. Pembahasan Hasil pengujian statistik untuk model dengan lag satu tahun menunjukkan bahwa pada regresi dengan variabel independen DAU, DAK, dan PAD serta variabel dependen PPKT disimpulkan bahwa DAU berpengaruh secara negatif dan signifikan pada α = 5% terhadap PPKT, artinya kenaikan DAU akan menyebabkan penurunan pendapatan perkapita. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa PAD berpengaruh secara positif dan signifikan pada α = 5% terhadap PPKT, artinya kenaikan PAD akan menaikkan pendapatan perkapita. Penelitian Harianto dan Adi (2007) dengan menggunakan analisis jalur (path analysis) juga menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan perkapita. Model yang terbentuk dari hasil regresi adalah sebagai berikut : PPKTt = 9.054.538,306 – 12,194 DAU t-1 – 3,911 DAK t-1 + 116,312 PAD t-1 + e Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa pada regresi dengan variabel independen DAU 2004, DAK 2004, dan PAD 2004 serta variabel dependen PPKT 2006 disimpulkan bahwa DAU 2004 berpengaruh secara positif dan signifikan pada α = 5% terhadap PPKT 2006. Hal ini berarti kenaikan DAU akan menyebabkan penurunan pendapatan perkapita. Pengujian secara statistik menunjukkan PAD

berpengaruh secara positif dan signifikan pada α = 5% terhadap PPKT 2006. Artinya kenaikan PAD akan menyebabkan kenaikan pendapatan perkapita. Model yang terbentuk dari hasil regresi adalah sebagai berikut : PPKTt = 10.192.826,042 – 19,832 DAU t-2 – 13,389 DAK t-2 + 185,556 PAD t-2 + e Tabel di bawah ini adalah rangkuman yang menunjukkan variabel apa saja yang berpengaruh terhadap pendapatan perkapita serta seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Tabel 5.18. Perbandingan Hasil Pengujian Statistik Variabel Independen

Variabel Dependen

Adjusted R²

t signifikan pada α = 5%

DAU

PPKT

10,3%

DAU ( - )

DAK

PAD ( + )

PAD DAU 2004 DAK 2004

PPKT 2006

PAD 2004

30,5%

DAU 2004 ( - ) PAD 2004 ( + )

Sumber : Hasil pengolahan data

Berdasarkan hasil pengolahan data dapat dilihat pada kedua model yang terbentuk menunjukkan bahwa dengan menggunakan lag satu tahun nilai Adjusted R² lebih rendah dari pada menggunakan lag dua tahun. Berdasarkan hasil pengolahan data secara statistik dapat diambil kesimpulan bahwa dalam jangka panjang (lebih dari satu tahun) DAK, DAU, dan PAD secara simultan akan lebih berpengaruh terhadap pendapatan perkapita. Ini berarti DAK, DAU, dan PAD akan lebih memberi

pengaruh atau efek terhadap pendapatan perkapita setelah ketiganya digunakan oleh pemda lebih dari satu tahun dengan kata lain sarana dan prasarana yang dibangun oleh pemda akan terasa manfaatnya setelah melewati masa satu tahun anggaran. 5.2.1. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pendapatan Perkapita Hasil pengujian dengan lag dua tahun membuktikan bahwa DAK 2004 secara parsial tidak berpengaruh terhadap PPKT 2006. Selanjutnya dengan selisih waktu satu tahun diperoleh hasil yang sama bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap PPKT, demikian pula DAK tidak berpengaruh terhadap PPKT. Penelitian ini tidak memisahkan alokasi DAK perbidang seperti pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, air bersih, kelautan dan perikanan serta pertanian. Selain itu, pengalokasian DAK per bidang di tiap-tiap daerah berbeda-beda tergantung dari prioritas pembangunan nasional yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat bersama pemda. Peneliti tidak dapat mengetahui secara rinci sarana dan prasarana apa saja yang dibangun pemerintah yang menggunakan DAK dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat selain itu terdapat perbedaan DAK untuk masing–masing kabupaten/kota. 5.2.2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Perkapita Hasil pengujian dengan lag satu dan dua tahun diperoleh hasil bahwa DAU secara parsial berpengaruh negatif terhadap PPKT. Hasil diatas tidak sejalan dengan penelitian Saragih (2006) dan Simanjuntak (2006) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Data penelitian ini menggunakan lebih banyak kabupaten/kota dan runtut waktu selama tiga tahun (data panel) dengan lokasi seluruh Sumatera, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung

sedangkan Saragih (2006) dan Simanjuntak (2006) hanya menggunakan data runtut waktu (time series) pada satu kabupaten. Penelitian ini tidak memisahkan secara rinci seberapa besar DAU yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat selain itu porsi DAU untuk masing-masing kabupaten/kota juga berbeda-beda tergantung dari hasil penghitungan DAU yang ditentukan pemerintah pusat. 5.2.3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Perkapita Hasil pengujian dengan lag satu dan dua tahun membuktikan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan perkapita. Hal ini sejalan dengan penelitian Harianto dan Adi (2007) yang menyatakan bahwa PAD sangat berpengaruh terhadap pendapatan perkapita. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Saragih (2006) dan Simanjuntak (2006) bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini memberi bukti secara empiris bahwa pengaruh PAD terhadap peningkatan pendapatan perkapita sebab PAD tidak tergantung dari pemerintah pusat dan lebih menunjukkan kemandirian daerah. Selain itu Harianto dan Adi (2007) menyebutkan bahwa kebijakan untuk penggunaan belanja modal untuk peningkatan pendapatan perkapita lebih efektif melalui PAD dari pada digunakan secara langsung untuk peningkatan pendapatan perkapita.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sehingga diketahui pengaruh DAK, DAU, dan PAD terhadap pendapatan perkapita. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Secara simultan, DAK, DAU, dan PAD berpengaruh terhadap pendapatan perkapita. Kesimpulan ini sejalan dengan hipotesis penelitian. 2. Secara parsial DAK tidak berpengaruh terhadap pendapatan perkapita. Pengujian pengaruh DAK terhadap pendapatan perkapita sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan sebelumnya. Secara parsial DAU berpengaruh negatif secara ignifikan terhadap pendapatan perkapita. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Simanjuntak (2006) dan Saragih (2006). Secara parsial PAD berpengaruh positif secara signifikan terhadap pendapatan perkapita. Hal ini sejalan dengan penelitian Harianto dan Adi (2007), Saragih (2006), dan Simanjuntak (2006). 3. Berdasarkan hasil pengujian statistik diketahui bahwa DAK, DAU, dan PAD lebih memberi efek terhadap pendapatan perkapita setelah digunakan dua tahun sebelumnya dari pada setelah satu tahun atau dengan kata lain DAK, DAU, dan PAD yang telah dianggarkan dan digunakan tahun ini akan lebih memberi manfaat kepada kesejahteraan masyarakat dua tahun berikutnya.

6.2. Keterbatasan Keterbatasan penelitian ini yaitu data DAU, DAK, dan PAD yang digunakan belum terinci dengan baik. Hal ini disebabkan karena data tidak diperoleh secara lengkap serta rentang waktu yang pendek yaitu tahun 2004 – 2006. Data DAU dan PAD yang digunakan tidak memisahkan bagian untuk pelayanan publik dengan bagian untuk pelaksanaan pemerintahan sehingga tidak diketahui secara rinci seberapa besar DAU dan PAD yang dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat. Data DAK yang digunakan juga tidak memisahkan alokasi perbidang sehingga tidak diketahui bidang apa saja yang berperan dalam peningkatan pendapatan perkapita

6.3. Saran Penelitian berikutnya disarankan menggunakan data yang lebih lengkap dan rentang waktu yang lebih panjang sehingga besarnya pengaruh DAK, DAU, dan PAD terhadap pendapatan perkapita lebih teruji. Data DAU yang digunakan adalah untuk sarana dan prasarana publik sehingga pengaruh DAU terhadap pendapatan perkapita dapat lebih teruji. Data DAK sebaiknya dilakukan pemisahan alokasi perbidang sehingga dapat diketahui mana saja yang memiliki peranan jangka pendek dan jangka panjang terhadap peningkatan pendapatan perkapita. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan model regresi dengan lag lebih dari dua tahun sehingga dapat diketahui apakah DAK, DAU, dan PAD dalam jangka lebih panjang semakin berpengaruh dalam peningkatan pendapatan perkapita atau malah terjadi penurunan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Yogyakarta: Jurnal Ekonomi STEI No.2/Th. XIII/25/ April-Juni 2004: 90-109. ______________________________. 2006. Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol. 2, No.2, November 2006, Hal. 17-32 Abimanyu, Anggito. 2005. Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang Tindih. Bapekki Depkeu. Adi, Priyo Hari. 2007. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa Bali). Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik. Volume 08, No. 01, February 2007. Page 1450 -1465. BAPPENAS. 2003. Peta Kemampuan Keuangan Propinsi dalam Era Otonomi Daerah : Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya yang Dilakukan Daerah. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah. Boediono. 1999. Teori Pertumbuhan Ekonomi. BPFE UGM. Yogyakarta. BPS. http://riau.bps.go.id/bengkalis/content/pdrb06/bab1 Brata, Aloysius Gunadi. 2004. Komposisi Penerimaan Sektor Publik dan Pertumbuhan Ekonomi Regional. Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Darwoto dan Yulia Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi X, Unhas Makasar 26 – 28 Juli 2007. Departemen Komunikasi dan Indormasi. 2008.Dana Alokasi Khusus Untuk Bantu Daerah Dalam Pembangunan. http://balitbang.depkominfo.go.id/?mod=CLDEPTKMF_BRT01&view=1&id =BRT080212142301&mn=BRT0100%7CCLDEPTKMF_BRT01

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2006. Sosialisasi Kebijakan dan Perhitungan Dana Perimbangan Tahun 2007. http://www.perbendaharaan.go.id/perben/modul/kegiatan/index.php?id=1860 Dumairy. 1997. Perekonomian Indonesia. Erlangga. Jakarta. Erlina. 2008. Pengaruh Set Kesempatan Investasi terhadap Nilai Perusahaan : Peran Kebijakan Perusahaan dan Kepemilikan Manajerial. USU Press. Medan. Erlina dan Sri Mulyani. 2007. Metodologi Penelitian untuk Akuntansi dan Manajemen. USU Press. Medan. Gamkhar, Shama dan Wallace Oates. 1996. Asymetries In Response To Increase And Decrease In Intergovernmental Grants : Some Empirical Findings. National Tax Journal 49 (4) : 501 – 512. Gan, Jun, Hongfei Wang, dan Gang Chen. 2005. Intergovernmental Fiscal Transfer System – A New Model From A Comparison Between Sweden and China. Kristianstad University, Mei. Gaspersz, Vincent dan Esthon Foenay. 2003. Kinerja Pendapatan Ekonomi Rakyat dan Produktivitas Tenaga Kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jurnal Ekonomi Rakyat. Th. II - No.8 – Nopember 2003. Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. Hair, J.F., Anderson R.E., Rolph, Tatham, R.L., dan Black, W.C. 1998. Mutivariate Data Analysis. 5th edition. Prentice-Hall Int.,Inc. NJ. Harianto, David dan Priyo Hari Adi. 2007. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita. Simposium Nasional Akuntansi X. Unhas Makasar 26-28 Juli 2007. Irawan, Ari. 2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah Pusat dan Belanja Modal terhadap Pendapatan Perkapita Masyarakat di Kabupaten/Kota se- Provinsi Sumatera Utara. Tesis S2 Program Pascasarjana USU. Medan. (tidak dipublikasikan). Lubis, Ade Fatma, Arifin Akhmad, dan Firman Syarif. 2007. Aplikasi SPSS (Statistical Product and Service Soutions) untuk Penyusunan Skripsi dan Tesis. USU Press. Medan.

Maimunah, Mutiara. 2006. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang 23-26 Agustus 2006. Makridakis,S., Whellwright, S.C., dan McGee, V. E. (Alih bahasa oleh Andriyanto Sus Untung dan Basith Abdul). 1995. Metode dan Aplikasi Peramalan. Jilid 1 edisi kedua. Penerbit Erlangga. Jakarta. Mangkoesoebroto, Guritno. 2001. Ekonomi Publik. BPFE UGM. Yogyakarta. Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi. Yogyakarta. Musgrave, R.A. , dan P. B. Musgrave. (Alih bahasa oleh Alfonsus Sirait). 1991. Keuangan Negara : dalam Teori dan Praktek. Edisi kelima. Erlangga. Jakarta. Ndadari, Laras Wulan dan Priyo Hari Adi. 2008. Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah terhadap Transfer Pemerintah Pusat. The 2nd National Conference UKWMS Surabaya, 6 September 2008. Nurlina. 2004. Analisis Pengaruh Anggaran Belanja Rutin dan Anggaran Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nanggroe Aceh Darussalam. Tesis S2 Program Pascasarjana USU. Medan. (tidak dipublikasikan). Rahmansyah, Armin. 2004. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Propinsi – Propinsi di Indonesia. Tesis S2 Program Pascasarjana USU. Medan. (tidak dipublikasikan). Ramzuhri. 2008. Pengaruh Pertumbuhan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten di Sumatera Utara. Tesis S2 Program Pascasarjana USU. Medan. (tidak dipublikasikan). Republik Indonesia. 2000. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan. ________________. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. ________________. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

________________. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. ________________. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Saragih, Jan Waner. 2006. Analisis Pengaruh Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Simalungun. Tesis S2 Program Pascasarjana USU. Medan. (tidak dipublikasikan). Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Penerbit Ghalia Indonesia. Saputra, Andra Eka. 2007. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dan Pengaruhnya terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tenggara. Tesis S2 Program Pascasarjana USU. Medan. (tidak dipublikasikan). Sidik, Machfud. 2002. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia). Jogyakarta. Simanjuntak, Dasan. 2006. Analisis Pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Labuhan Batu. Tesis S2 Program Pascasarjana USU. Medan. (tidak dipublikasikan). Simanjuntak, Robert. 2001. Kebijakan Pungutan Daerah di Era Otonomi, Domestic Trade, Decentralization and Globalization : A One Day Conference, LPEMUI, Jakarta. Solin, Jonni Feber. 2007. Pengaruh Anggaran Sektor Pertanian, Pendidikan, Kesehatan, Transportasi dan Sektor Lainnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Dairi. Tesis S2 Program Pascasarjana USU. Medan. (tidak dipublikasikan). Sulaiman, Wahid. 2004. Analisis Regresi Menggunakan SPSS Contoh Kasus dan Pemecahannya. Penerbit ANDI. Yogyakarta. Walidi. 2009. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Perkapita, Belanja Modal sebagai Intervening Variabel (Studi Kasus di Propinsi Sumatera Utara). Tesis S2 Program Pascasarjana USU. Medan. (tidak dipublikasikan).

Widayadi, Didi. 2007. Pengawalan BPKP Terhadap Titik Kritis (Critical Points) Implementasi RPJM & RKP serta Pengalihan Belanja Barang ke Belanja Modal pada Departemen/Lembaga Tahun 2007/2008. Sidang Kabinet Paripurna. 29 Juli 2007. www.bpkp.go.id/unit/Pusat/Paparan_KepalaBPKP_29Juli2007.pdf

Lampiran 1 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics N DAU DAK PAD PPKT Valid N (listwise)

132 132 132 132 132

Minimum Maximum 25942,00 337195,60 2500,00 15350,00 283,36 55368,38 3053436 18313589,14

Sum Mean 20275277,95 153600,6 1208890,00 9158,2576 1486119,33 11258,48 1116093629,04 8455255

Std. Deviation 67453,80501 2836,93698 8891,00679 2948623,477

Descriptive Statistics DAU 2004 DAK 2004 PAD 2004 PPKT 2006 Valid N (listwise)

N 69 69 69 69 69

Minimum 25942,00 2500,00 283,36 3306989

Maximum 315688,00 14060,00 68646,57 18657450,08

Sum 10223797,00 560920,00 791964,33 639992045,32

Mean 148171,0 8129,2754 11477,74 9275247

Std. Deviation 70320,35984 2514,13435 10201,03845 3186521,689

Lampiran 2 Pengujian Normalitas Data

Histogram


Frequency

30

20

10

Mean =1.89E-15 Std. Dev. =0.988 N =132

0 -2

0

2

4




Expected Cum Prob

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0 0.0

0.2

0.4

0.6

Observed Cum Prob

0.8

1.0

Histogram

Dependent Variable: PPKT 2006 20

10

5

Mean =4.89E-16 Std. Dev. =0.978 N =69

0 -3

-2

-1

0

1

2

3




1.0

Expected Cum Prob

Frequency

15

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0 0.0

0.2

0.4

0.6

Observed Cum Prob

0.8

1.0

Lampiran 3 Pengujian Multikolinearitas

Coefficient Correlationsa Model 1

Correlations

Covariances

PAD DAK DAU PAD DAK DAU

PAD 1,000 ,210 -,434 939,066 577,005 -54,454

DAK ,210 1,000 -,266 577,005 8061,205 -98,025


Coefficientsa

Model 1

DAU DAK PAD



DAU -,434 -,266 1,000 -54,454 -98,025 16,789

Coefficient Correlationsa Model 1

Correlations

Covariances

PAD 2004 1,000 ,334 -,510 1350,951 1929,779 -115,515

PAD 2004 DAK 2004 DAU 2004 PAD 2004 DAK 2004 DAU 2004

DAK 2004 ,334 1,000 -,579 1929,779 24782,824 -562,455

a. Dependent Variable: PPKT 2006

Coefficientsa

Model 1

DAU 2004 DAK 2004 PAD 2004



DAU 2004 -,510 -,579 1,000 -115,515 -562,455 38,032

Lampiran 4 Pengujian Autokorelasi

Model Summaryb

Model 1

R R Square ,351a ,123

Adjusted R Square ,103

Std. Error of the Estimate 2793355,31

DurbinWatson 1,478


DurbinWatson 1,357

a. Predictors: (Constant), PAD, DAK, DAU b. Dependent Variable: PPKT

Model Summaryb

Model 1

R R Square a ,579 ,336


a. Predictors: (Constant), PAD 2004, DAK 2004, DAU 2004 b. Dependent Variable: PPKT 2006

Lampiran 5 Pengujian Heteroskedastisitas

Scatterplot



4

2

0

-2

-2

0

2

4


Scatterplot



3

2

1

0

-1

-2

-3 -2

0

2


4

Lampiran 6 Pengujian Hipotesis ANOVAb Model 1

Regression Residual Total

Sum of Squares 1,4E+014 1,0E+015 1,1E+015

df 3 128 131

Mean Square 4,673E+013 7,803E+012

F 5,989

Sig. ,001a


Coefficientsa

Model 1

(Constant) DAU DAK PAD

Unstandardized Coefficients B Std. Error 9054538,306 951444,534 -12,194 4,097 -3,911 89,784 116,312 30,644


Standardized Coefficients Beta -,279 -,004 ,351

t 9,517 -2,976 -,044 3,796

Sig. ,000 ,003 ,965 ,000

Coefficientsa

Model 1

(Constant) DAU 2004 DAK 2004 PAD 2004

Unstandardized Coefficients B Std. Error 10192826,042 1168428 -19,832 6,167 -13,389 157,426 185,556 36,755


Standardized Coefficients Beta -,438 -,011 ,594

t 8,724 -3,216 -,085 5,048

Sig. ,000 ,002 ,932 ,000

Lampiran 7 Koefisien Determinasi

Model Summaryb

Model 1





Model Summaryb

Model 1




a. Predictors: (Constant), PAD 2004, DAK 2004, DAU 2004 b. Dependent Variable: PPKT 2006

Lampiran 8 Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Besar Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Singkil Kab. Aceh Tengah Kab. Aceh Tenggara Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Utara Kab. Bireuen Kab. Pidie Kab. Simeuleu Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Langsa Kota Lhokseumawe Kab. Aceh Jaya Kab. Nagan Raya Kab. Aceh Barat Daya Kab. Gayo Lues Kab. Aceh Tamiang Provinsi Sumatera Utara Kab. Asahan Kab. Dairi Kab. Tanah Karo Kab. Labuhan Batu Kab. Langkat Kab. Mandailing Natal Kab. Nias Kab. Simalungun Kab. Tapanuli Selatan Kab. Tapanuli Tengah Kab. Tapanuli Utara Kab. Toba Samosir Kota Binjai Kota Medan Kota Pematang Siantar

DAK 2004 dalam jutaan 9.650 8.420 8.470 7.800 8.360 8.490 10.900 6.940 10.930 9.000 7.170 6.660 5.500 10.800 9.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 DAK 2004 dalam jutaan 11.720 8.520 8.580 9.010 11.400 9.200 9.330 12.910 9.000 12.210 9.660 9.000 9.500 6.500 8.880

DAK 2005 dalam jutaan 13.140 11.350 14.500 11.190 11.800 11.670 15.990 11.580 10.490 14.700 11.180 7.730 7.650 8.310 7.110 11.550 11.710 12.210 10.360 11.330 DAK 2005 dalam jutaan 4.000 10.680 12.360 4.000 12.730 11.630 14.710 4.000 13.720 12.390 13.650 11.610 7.460 4.000 8.500

% perubahan 36,17 34,80 71,19 43,46 41,15 37,46 46,70 66,86 (4,03) 63,33 55,93 16,07 39,09 (23,06) (25,16) 110,00 112,91 122,00 88,36 106,00 % perubahan (65,87) 25,35 44,06 (55,60) 11,67 26,41 57,66 (69,02) 52,44 1,47 41,30 29,00 (21,47) (38,46) (4,28)

16 17 18 19 20 21

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kota Sibolga Kota Tanjung Balai Kota Tebing Tinggi Kota Padang Sidempuan Kab. Pakpak Barat Kab. Humbang Hasundutan

Provinsi Sumatera Barat Kab. Lima Puluh Kota Kab. Agam Kab. Kepulauan Mentawai Kab. Padang Pariaman Kab. Pasaman Kab. Pesisir Selatan Kab. Sawahlunto Sijunjung Kab. Solok Kab. Tanah Datar Kota Bukit Tinggi Kota Padang Panjang Kota Padang Kota Payakumbuh Kota Sawahlunto Kota Solok Kota Pariaman

Provinsi Jambi Kab. Batanghari Kab. Bungo Kab. Kerinci Kab. Merangin Kab. Muaro Jambi Kab. Sarolangun Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Tebo Kota Jambi

6.420 5.520 6.450 13.160 4.000 4.000

7.230 6.880 7.420 7.270 8.520 9.280

12,62 24,64 15,04 (44,76) 113,00 132,00

DAK 2004 dalam jutaan 10.360 9.800 7.340 14.060 9.490 10.520 7.910 9.170 8.630 8.950 6.050 5.580 5.500 6.030 6.110 7.040

DAK 2005 dalam jutaan 15.350 12.800 11.030 13.280 11.650 13.990 10.570 13.000 11.910 9.380 7.700 11.880 7.890 7.890 7.230 13.690

% perubahan 48,17 30,61 50,27 (5,55) 22,76 32,98 33,63 41,77 38,01 4,80 27,27 112,90 43,45 30,85 18,33 94,46

DAK 2004 dalam jutaan 7.370 7.700 9.540 8.530 8.460 8.600 10.700 11.420 8.220 6.680

DAK 2005 dalam jutaan 10.890 11.950 12.720 10.980 12.430 11.190 11.060 11.470 10.090 7.760

% perubahan 47,76 55,19 33,33 28,72 46,93 30,12 3,36 0,44 22,75 16,17

No. 1 2 3 4 5

No. 1 2 3 4 5 6 7

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No. 1 2 3 4

Provinsi Sumatera Selatan Kab. Lahat Kab. Muara Enim Kota Prabumulih Kota Pagar Alam Kota Lubuk Linggau

Provinsi Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan Kab. Bengkulu Utara Kab. Rejang Lebong Kota Bengkulu Kab. Mukomuko Kab. Seluma Kab. Kaur

Provinsi Lampung Kab. Lampung Barat Kab. Lampung Selatan Kab. Lampung Tengah Kab. Lampung Utara Kab. Lampung Timur Kab. Tanggamus Kab. Tulang Bawang Kab. Way Kanan Kota Bandar Lampung Kota Metro

Provinsi Bangka Belitung Kab. Bangka Kab. Belitung Kota Pangkal Pinang Kab. Belitung Timur

DAK 2004 dalam jutaan 9.370 2.500 9.500 9.500 5.500

DAK 2005 dalam jutaan 15.320 4.000 6.880 6.880 7.400

% perubahan 63,50 60,00 (27,58) (27,58) 34,55

DAK 2004 dalam jutaan 9.830 9.740 9.000 6.650 4.000 4.000 4.000

DAK 2005 dalam jutaan 12.640 12.760 12.770 8.410 10.590 9.330 10.720

% perubahan 28,59 31,01 41,89 26,47 164,75 133,25 168,00

DAK 2004 dalam jutaan 7.080 12.050 8.490 8.250 12.460 11.750 11.030 6.430 9.500 5.500

DAK 2005 dalam jutaan 10.930 13.890 4.000 10.860 14.280 12.390 11.140 10.720 4.000 6.800

% perubahan 54,38 15,27 (52,89) 31,64 14,61 5,45 1,00 66,72 (57,89) 23,64

DAK 2004 dalam jutaan 8570 8570 6470 4000

DAK 2005 dalam jutaan 11.580 12.630 8.290 9.280

% perubahan 35,12 47,37 28,13 132,00

Lampiran 9 Dana Alokasi Umum No.

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

1 2 3 4 5 6 7 8

Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Besar Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Singkil Kab. Aceh Tengah Kab. Aceh Tenggara Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Utara

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kab. Bireuen Kab. Aceh Pidie Kab. Simeuleu Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Langsa Kota Lhokseumawe Kab. Nagan Raya Kab. Aceh Jaya Kab. Aceh Barat Daya Kab. Gayo Lues Kab. Aceh Tamiang

No.

Provinsi Sumatera Utara

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kab. Asahan Kab. Dairi Kab. Deli Serdang Kab. Tanah Karo Kab. Labuhan Batu Kab. Langkat Kab. Mandailing Natal Kab. Nias Kab. Simalungun Kab. Tapanuli Selatan Kab. Tapanuli Tengah

12 13 14 15

Kab. Tapanuli Utara Kab. Toba Samosir Kota Binjai Kota Medan

DAU 2004 dalam jutaan 115.732 192.200 126.339 106.034 158.675 117.296 143.900 199.896

DAU 2005 dalam jutaan 139.496 192.200 145.661 117.849 120.251 149.207 159.002 199.896

% perubahan

159.116 233.016 90.043 145.114 80.258 85.498 95.473 94.900 77.699 80.452 85.734 92.011

183.713 242.139 105.355 160.363 92.661 104.780 108.124 116.281 100.016 103.201 112.152 120.685

15,46 3,92 17,01 10,51 15,45 22,55 13,25 22,53 28,72 28,28 30,81 31,16

DAU 2004 dalam jutaan 274.447 131.494 485.416 179.845 268.127 273.583 168.144 155.786 299.970 252.889 134.817

DAU 2005 dalam jutaan 292.231 138.511 330.429 194.397 286.548 293.755 183.019 172.962 313.639 265.560 153.475

% perubahan

139.276 159.848 132.050 404.990

149.607 108.378 140.594 426.572

7,42 (32,20) 6,47 5,33

20,53 0,00 15,29 11,14 (24,22) 27,21 10,49 (0,00)

6,48 5,34 (31,93) 8,09 6,87 7,37 8,85 11,03 4,56 5,01 13,84

16 17 18 19 20 21 22 23

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kota Pematang Siantar Kota Sibolga Kota Tanjung Balai Kota Tebing Tinggi Kota Padang Sidempuan Kab. Pakpak Barat Kab. Nias Selatan Kab. Humbang Hasundutan

Provinsi Sumatera Barat Kab. Limapuluh Kota Kab. Agam Kab. Kepulauan Mentawai Kab. Padang Pariaman Kab. Pasaman Kab. Pesisir Selatan Kab. Sawahlunto Sijunjung Kab. Solok Kab. Tanah Datar Kota Bukit Tinggi Kota Padang Panjang Kota Padang Kota Payakumbuh Kota Sawahlunto Kota Solok Kota Pariaman

Provinsi Riau Kab. Bengkalis Kab. Indragiri Hilir Kab. Indragiri Hulu Kab. Kampar Kab. Kuantan Singingi Kab. Pelalawan Kab. Rokan Hilir Kab. Rokan Hulu Kab. Siak Kota Dumai Kota Pekanbaru

140.229 93.121 103.860 110.041 110.115 25.942 66.466 71.368

149.682 101.569 106.177 114.202 128.044 43.399 82.051 83.584

6,74 9,07 2,23 3,78 16,28 67,29 23,45 17,12

DAU 2004 dalam jutaan 167.840 190.470 99.249 182.504 210.897 193.016 167.030 202.064 173.264 103.859 85.713 272.154 119.970 81.802 90.622 70.578

DAU 2005 dalam jutaan 179.246 204.252 110.806 197.236 115.592 206.774 107.707 151.940 182.326 110.632 93.129 287.033 119.970 89.637 94.643 95.973

% perubahan

DAU 2004 dalam jutaan 206.723 203.823 162.264 185.109 118.228 109.947 91.848 104.146 95.609 93.479 164.752

DAU 2005 dalam jutaan 206.723 203.823 162.264 185.109 118.228 109.947 91.848 104.146 95.609 93.479 171.345

% perubahan

6,80 7,24 11,64 8,07 (45,19) 7,13 (35,52) (24,81) 5,23 6,52 8,65 5,47 0,00 9,58 4,44 35,98

(0,00) 0,00 (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 0,00 4,00

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

No. 1 2 3 4 5 6 7

No. 1 2 3


Provinsi Sumatera Selatan Kab. Lahat Kab. Musi Banyuasin Kab. Musi Rawas Kab. Muara Enim Kab. Ogan Komering Ilir Kab. Ogan Komering Ulu Kota Palembang Kota Pagar Alam Kota Lubuk Linggau Kota Prabumulih Kab. Banyuasin

Provinsi Bangka Belitung Kab. Bangka Kab. Belitung Kota Pangkal Pinang Kab. Bangka Selatan Kab. Bangka Tengah Kab. Bangka Barat Kab. Belitung Timur

Provinsi Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan Kab. Bengkulu Utara Kab. Rejang Lebong

DAU 2004 dalam jutaan 140.880 147.824 177.753 152.489 128.074 128.630 119.273 113.797 128.758 186.780

DAU 2005 dalam jutaan 145.487 164.996 193.116 169.898 143.794 139.535 133.439 130.807 142.287 198.220

% perubahan

DAU 2004 dalam jutaan


% perubahan

3,27 11,62 8,64 11,42 12,27 8,48 11,88 14,95 10,51 6,12

193.320 145.336 187.256 179.580 315.688 323.697 343.376 85.810 92.817 76.103 165.377

206.384 145.336 201.781 187.293 244.152 134.239 351.714 92.469 104.057 87.906 210.948

6,76 (0,00) 7,76 4,30 (22,66) (58,53) 2,43 7,76 12,11 15,51 27,56

DAU 2004 dalam jutaan 80.421 78.190 95.876 41.210 33.853 42.217 45.810

DAU 2005 dalam jutaan 95.111 88.920 108.718 56.695 49.070 55.370 63.902

% perubahan

DAU 2004 dalam jutaan 87.323 158.011 198.967

DAU 2005 dalam jutaan 92.904 166.265 118.963

% perubahan

18,27 13,72 13,39 37,58 44,95 31,16 39,49

6,39 5,22 (40,21)

4 5 6 7

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No. 1 2 3 4 5

Kota Bengkulu Kab. Kaur Kab. Seluma Kab. Mukomuko


Provinsi Riau Kepulauan Kab. Kepulauan Riau Kab. Natuna Kab. Karimun Kota Batam Kota Tanjung Pinang

156.083 49.962 73.672 60.311

167.655 65.711 88.328 84.811

7,41 31,52 19,89 40,62



% perubahan

149.384 312.592 308.268 215.610 257.028 261.163 203.812 136.824 243.044 116.050

165.705 337.196 331.429 225.963 282.847 285.091 224.124 154.732 264.151 121.947

10,93 7,87 7,51 4,80 10,05 9,16 9,97 13,09 8,68 5,08

DAU 2004 dalam jutaan 95.510 147.584 117.649 104.201 59.818

DAU 2005 dalam jutaan 85.225 147.584 122.891 125.831 100.315

% perubahan (10,77) (0,00) 4,46 20,76 67,70

Lampiran 10 Pendapatan Asli Daerah

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No. 1 2 3 4 5 6 7 8

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Kab. Aceh Besar Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Tenggara Kab. Aceh Utara Kota Banda Aceh Kota Langsa Kota Lhokseumawe Kab. Aceh Barat Daya Kab. Aceh Tamiang

Provinsi Sumatera Utara Kab. Asahan Kab. Dairi Kab. Deli Serdang Kab. Tanah Karo Kab. Labuhan Batu Kab. Simalungun Kab. Toba Samosir Kota Binjai Kota Medan Kota Sibolga Kota Tanjung Balai Kota Tebing Tinggi Kab. Pakpak Bharat Kab. Humbang Hasundutan

Provinsi Sumatera Barat Kab. Limapuluh Koto Kab. Agam Kab. Padang Pariaman Kab. Pasaman Kab. Sawahlunto Sijunjung Kab. Solok Kab. Tanah Datar Kota Bukit Tinggi

PAD 2004 dalam jutaan 4.830,20 3.680,01 4.366,31 38.029,12 9.456,71 2.395,89 9.414,45 2.717,47 3.092,21

PAD 2004 dalam jutaan 22.876,08 4.648,78 46.169,04 9.151,94 27.500,45 14.204,12 12.006,30 8.965,29 257.989,89 7.972,80 8.840,19 9.701,88 283,36 1.768,12

PAD 2004 dalam jutaan 10.146,66 11.681,14 15.840,39 9.077,58 14352,31 10.448,41 15.390,49 18.062,53

PAD 2005 dalam jutaan 7.749,57 3.819,89 2.401,16 55.368,38 5.687,43 6.073,63 12.656,16 2.758,10 5.445,77

PAD 2005 dalam jutaan 22.624,38 4.555,50 52.540,86 11.379,87 25.178,21 16.899,37 3.596,92 8.890,59 303.383,07 5.467,17 9.530,90 9.457,10 12.037,53 4.653,01

PAD 2005 dalam jutaan 10.372,84 11.596,28 9.710,52 7.155,22 10356,31 9.154,11 22.921,80 18.184,03

% perubahan 60,44 3,80 (45,01) 45,59 (39,86) 153,50 34,43 1,50 76,11

% perubahan (1,10) (2,01) 13,80 24,34 (8,44) 18,98 (70,04) (0,83) 17,59 (31,43) 7,81 (2,52) 4148,14 163,16

% perubahan 2,23 (0,73) (38,70) (21,18) (27,84) (12,39) 48,93 0,67

9 10 11 12 13 14

No. 1 2 3 4 5 6 7 8

No. 1 2 3

No. 1 2 3 4

No. 1 2 3 4 5 6 7 8

Kota Padang Panjang Kota Padang Kota Payakumbuh Kota Sawahlunto Kota Solok Kota Pariaman

Provinsi Riau Kab. Indragiri Hilir Kab. Kampar Kab. Kuantan Singingi Kab. Pelalawan Kab. Rokan Hilir Kab. Rokan Hulu Kota Dumai Kota Pekanbaru

Provinsi Riau Kepulauan Kab. Karimun Kota Batam Kota Tanjung Pinang

Provinsi Jambi Kab. Bungo Kab. Muaro Jambi Kab. Tanjung Jabung Barat Kota Jambi

Provinsi Sumatera Selatan Kab. Lahat Kab. Musi Banyuasin Kab. Musi Rawas Kab. Muara Enim Kab. Ogan Komering Ilir Kota Palembang Kota Pagar Alam Kota Lubuk Linggau

8.334,18 68.646,57 20.121,31 9.871,72 8.546,78 2.489,91

7.220,42 89.747,73 20.406,39 12.804,88 10.083,36 5.162,54

(13,36) 30,74 1,42 29,71 17,98 107,34

PAD 2004 dalam jutaan 19.013,93 26.792,89 9.109,08 8.915,97 28.090,49 19.064,73 16.623,87 71.907,18

PAD 2005 dalam jutaan 25.888,20 34.816,68 13.462,63 13.815,48 49.039,32 43.239,64 19.222,59 86.945,16

% perubahan 36,15 29,95 47,79 54,95 74,58 126,80 15,63 20,91

PAD 2004 dalam jutaan 40.343,52 63.335,00 16.941,80

PAD 2005 dalam jutaan 28.334,50 63.713,00 28.633,00

% perubahan (29,77) 0,60 69,01

PAD 2004 dalam jutaan 20.821,71 7.418,05 16.065,48 32.133,20

PAD 2005 dalam jutaan 22.244,32 6.262,24 13.802,71 35.947,63

% perubahan 6,83 (15,58) (14,08) 11,87

PAD 2004 dalam jutaan 14.325,90 9.491,42 11.893,93 27.059,12 12.848,84 61.586,18 2.653,07 7.533,24

PAD 2005 dalam jutaan 18.776,87 13.514,72 12.749,32 33.494,77 15.658,50 78.714,19 3.879,09 9.024,67

% perubahan 31,07 42,39 7,19 23,78 21,87 27,81 46,21 19,80

9 10

No. 1 2 3

No. 1 2 3

No. 1 2 3 4 5 6 7

Kota Prabumulih Kab. Banyuasin

Provinsi Bangka Belitung Kab. Bangka Kab. Belitung Kota Pangkal Pinang

Provinsi Bengkulu Kota Bengkulu Kab. Kaur Kab. Mukomuko

Provinsi Lampung Kab. Lampung Barat Kab. Lampung Selatan Kab. Lampung Tengah Kab. Tanggamus Kab. Tulang Bawang Kota Bandar Lampung Kota Metro

7.486,25 5.040,00

9.800,89 8.890,53

30,92 76,40

PAD 2004 dalam jutaan 20.136,34 19.541,53 13.432,97

PAD 2005 dalam jutaan 17.926,30 26.076,18 16.960,00

% perubahan (10,98) 33,44 26,26

PAD 2004 dalam jutaan 15.495,50 601,30 1.154,25

PAD 2005 dalam jutaan 13.920,33 1.368,27 2.073,71

% perubahan (10,17) 127,55 79,66

PAD 2004 dalam jutaan 4.954,46 13.265,86 10.165,31 8.769,70 5.173,97 410.682,09 10.511,50

PAD 2005 dalam jutaan 6.197,94 15.937,35 11.101,71 11.166,69 5.313,91 46.073,50 13.092,17

% perubahan 25,10 20,14 9,21 27,33 2,70 (88,78) 24,55

Lampiran 11 Pendapatan Perkapita I

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

1 2 3 4 5 6 7 8

Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Besar Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Singkil Kab. Aceh Tengah Kab. Aceh Tenggara Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Utara

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kab. Bireuen Kab. Aceh Pidie Kab. Simeuleu Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Langsa Kota Lhokseumawe Kab. Nagan Raya Kab. Aceh Jaya Kab. Aceh Barat Daya Kab. Gayo Lues Kab. Aceh Tamiang Kab. Bener Meriah

Pendapatan Perkapita 2005 2006 5.277.206,85 10.944.536,00 8.406.597,54 9.957.344,86 7.786.009,74 8.411.980,05 4.991.057,41 3.053.436,24 7.569.368,85 8.185.958,01 3.914.528,82 4.360.444,67 6.205.801,41 6.711.538,49 6.218.070,92 6.850.231,35 7.391.971,35 4.819.240,53 3.371.518,71 10.757.242,76 6.948.819,81 7.279.371,88 15.208.140,45 10.168.566,63 5.906.882,95 6.863.617,09 6.063.331,95 5.792.869,40 7.990.872,08

8.026.191,23 3.953.023,02 3.607.185,08 13.331.115,21 7.506.174,29 7.905.852,80 15.951.923,70 12.402.185,06 6.735.478,97 7.460.934,55 6.816.550,58 7.533.149,72 8.586.482,00

1

Kab. Asahan

Pendapatan Perkapita 2005 2006 15.063.500,61 6.403.460,19

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kab. Dairi Kab. Deli Serdang Kab. Tanah Karo Kab. Labuhan Batu Kab. Langkat Kab. Mandailing Natal Kab. Nias Kab. Simalungun Kab. Tapanuli Selatan Kab. Tapanuli Tengah Kab. Tapanuli Utara Kab. Toba Samosir Kota Binjai

8.816.326,34 12.169.994,16 11.621.166,17 11.471.610,16 7.801.618,47 5.179.346,24 5.461.573,56 7.574.084,21 5.869.857,30 4.573.080,01 8.412.453,97 11.947.355,51 9.707.260,58

II

Provinsi Sumatera Utara

9.538.398,08 13.317.451,12 11.588.298,87 12.727.924,81 8.554.821,63 5.464.262,91 6.132.025,14 8.135.965,02 6.459.317,24 4.853.698,96 9.430.734,27 12.311.683,99 10.954.695,81

% Perubahan 107,39 18,45 8,04 (38,82) 8,15 11,39 8,15 10,17 8,58 (17,97) 6,99 23,93 8,02 8,61 4,89 21,97 14,03 8,70 12,42 30,04 7,45

% Perubahan (57,49) 8,19 9,43 (0,28) 10,95 9,65 5,50 12,28 7,42 10,04 6,14 12,10 3,05 12,85

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

IV 1 2 3 4 5 6 7

Kota Medan Kota Pematang Siantar Kota Sibolga Kota Tanjung Balai Kota Tebing Tinggi Kota Padang Sidempuan Kab. Pakpak Bharat Kab. Nias Selatan Kab. Humbang Hasundutan Kab. Serdang Berdagai Kab. Samosir

Provinsi Sumatera Barat Kab. Limapuluh Koto Kab. Agam Kab. Kepulauan Mentawai Kab. Padang Pariaman Kab. Pasaman Kab. Pesisir Selatan Kab. Sawahlunto Sijunjung Kab. Solok Kab. Tanah Datar Kota Bukit Tinggi Kota Padang Panjang Kota Padang Kota Payakumbuh Kota Sawahlunto Kota Solok Kota Pariaman Kab. Dharmasraya Kab. Solok Selatan

Provinsi Riau Kab. Bengkalis Kab. Indragiri Hilir Kab. Indragiri Hulu Kab. Kampar Kab. Kuantan Singingi Kab. Pelalawan Kab. Rokan Hilir

21.015.993,24 11.553.354,68 9.313.593,00 11.536.909,12 9.253.513,20 6.429.077,35 5.456.926,93 5.060.625,54 9.022.287,04 8.602.475,18 8.400.675,20

23.665.258,13 18.313.589,14 10.131.746,66 12.606.792,84 10.276.542,74 7.248.640,75 5.961.443,63 5.714.690,73 10.052.446,24 9.385.791,46 9.156.946,78

Pendapatan Perkapita 2005 2006 9.503.077,04 11.043.309,75 7.952.082,61 8.927.817,78 10.408.677,56 12.011.799,43 42.654.354,44 10.111.620,95 6.510.281,33 7.335.234,28 5.376.730,88 6.199.455,00 8.134.676,90 9.236.831,80 7.112.482,90 8.317.237,05 8.646.147,07 10.086.148,66 10.809.507,42 12.410.092,15 10.304.444,42 10.922.847,11 16.588.048,84 18.657.450,08 9.372.433,34 10.874.915,89 11.671.667,26 12.700.562,53 10.629.695,65 12.363.317,54 12.360.787,64 13.211.188,84 7.811.237,45 8.878.921,26 5.599.251,73 6.025.121,92

Pendapatan Perkapita 2005 2006 12.768.572,71 14.412.568,87 15.035.861,15 18.582.220,51 19.624.324,21 24.339.305,70 11.309.153,77 13.262.250,11 21.277.749,96 26.635.754,23 28.011.152,99 32.217.044,78 15.849.738,27 19.040.456,58

12,61 58,51 8,78 9,27 11,06 12,75 9,25 12,92 11,42 9,11 9,00

% Perubahan 16,21 12,27 15,40 (76,29) 12,67 15,30 13,55 16,94 16,65 14,81 6,00 12,48 16,03 8,82 16,31 6,88 13,67 7,61

% Perubahan 12,88 23,59 24,03 17,27 25,18 15,02 20,13

8 9 10 11

V

Kab. Rokan Hulu Kab. Siak Kota Dumai Kota Pekanbaru

Provinsi Riau Kepulauan

1 2 3 4 5

Kab. Kepulauan Riau Kab. Natuna Kab. Karimun Kota Batam Kota Tanjung Pinang

6

Kab. Lingga

VI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VII

15.497.756,42 28.634.841,45 10.215.966,90 19.638.641,33

Pendapatan Perkapita 2005 2006 18.462.766,46 19938992,15 12.302.426,18 14550593,53 11.503.934,63 12568437,15 43.558.153,51 47023244,85 15.184.317,85 16847779,54 7.184.786,30


Provinsi Sumatera Selatan

1 2 3 4 5 6 7 8

Kab. Lahat Kab. Musi Banyuasin Kab. Musi Rawas Kab. Muara Enim Kab. Ogan Komering Ilir Kab. Ogan Komering Ulu Kota Palembang Kota Pagar Alam

9 10 11 12

Kota Lubuk Linggau Kota Prabumulih Kab. Banyuasin Kab. Ogan Ilir

17.830.134,61 33.435.559,76 73.684.742,63 3.592.442,53

7758417,382

Pendapatan Perkapita 2005 2006 6.968.413,16 8.112.798,62 6.259.909,55 7.226.187,32 7.564.062,60 8.620.052,76 5.248.337,71 5.903.511,52 4.616.769,83 5.351.871,47 6.685.435,16 8.154.301,67 10.563.149,16 11.436.811,76 6.568.991,72 7.413.464,74 5.040.628,35 5.557.722,81 8.546.790,39 10.317.477,48

Pendapatan Perkapita 2005 2006 6.712.698,78 8.459.664,99 10.391.859,49 12.303.428,25 5.621.952,96 6.414.286,50 9.237.734,58 10.675.001,22 5.302.794,44 5.992.187,32 9.410.228,62 10.728.343,68 12.619.071,41 14.591.262,51 6.168.330,64 6.836.884,81 6.488.836,10 7.985.740,33 5.456.440,34 5.227.285,79

7.166.495,46 9.229.496,76 6.294.610,90 5.863.153,17

15,05 16,77 621,27 (81,71)

% Perubahan 8,00 18,27 9,25 7,96 10,96 7,98

% Perubahan 16,42 15,44 13,96 12,48 15,92 21,97 8,27 12,86 10,26 20,72

% Perubahan 26,02 18,39 14,09 15,56 13,00 14,01 15,63 10,84 10,44 15,57 15,36 12,16

13 14

VIII 1 2 3 4 5 6 7 8 9

IX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kab. OKU Timur Kab. OKU Selatan

Provinsi Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan Kab. Bengkulu Utara Kab. Rejang Lebong Kota Bengkulu Kab. Kaur Kab. Seluma Kab. Mukomuko Kab. Lebong Kab. Kepahiang


4.626.507,97 4.274.837,34

5.369.732,15 5.160.544,18

Pendapatan Perkapita 2005 2006 5.189.381,03 6.086.379,34 4.402.332,66 4.941.044,24 8.181.435,48 9.423.004,16 9.721.533,97 11.633.110,03 3.138.442,13 3.306.988,73 2.759.683,53 3.159.567,03 5.519.826,97 6.164.118,38 6.837.994,00 8.041.971,64 7.324.653,99 8.563.805,06

Pendapatan Perkapita 2005 2006 3.607.529,82 3914617,788 4.521.730,72 5192521,228 5.726.117,16 6664176,065 6.246.273,84 6841844,656 4.784.444,91 5382682,447 4.415.747,57 4925618,458 7.182.232,72 8500906,872 4.034.697,94 4362435,311 8.561.475,38 9962346,024 4.527.536,91 4968599,825

16,06 20,72

% Perubahan 17,29 12,24 15,18 19,66 5,37 14,49 11,67 17,61 16,92

% Perubahan 8,51 14,83 16,38 9,53 12,50 11,55 18,36 8,12 16,36 9,74

Lampiran 12 Jadual Penelitian

No.

Uraian Kegiatan Penelitian

November 2008

Minggu Ke II - IV II

1

Penyusunan proposal

2

Kolokium

3

Pengumpulan data

4

Pengolahan data

5

Penyusunan seminar hasil

6

Seminar hasil

7

Perbaikan seminar hasil

8

Ujian Tesis

IV

Desember 2008

Januari – Februari 2009

Maret 2009

April 2009

Minggu ke-

Minggu ke I - IV

Minggu ke-

Minggu ke-

I

II

III

IV

I

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

PENGARUH DANA ALOKASI KHUSUS, DANA ALOKASI UMUM, DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN PERKAPITA TESIS. Oleh

Recommend Documents