PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA MODAL Muhammad Fadli, Ethika, Dandes Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta Email :
[email protected] ABSTRACT The purpose of this research is to test the influence of authentic territory income (PAD), general donation allocation (DAU), specific donation allocation (DAK), and profit sharing donation (DBH) toward capital purchase. The sample of this research is regency/city of West Sumatera Province in period of time 2009-2013. The data that used of this research is realization report of calculation income and budget territory (RAPBD) which getting from organizer committe of territory finance (BPKD) in Padang City. Analyzing data used SPSS (Statistical Package for Social Science) to test the influence of authentic territory income (PAD), general donation allocation (DAU), specific donation allocation (DAK), and profit sharing donation (DBH) toward capital purchase partially (t-test) and simultanly (F-test). The result of this research showed that partially, PAD and DAK do not have significant influence toward capital purchase, while DAU and DBH have significant influence toward capital purchase, simultanly, PAD, DAU, DAK, and DBH have influence toward capital purchase. Keyword
: authentic territory income, general donation allocation, specific donation allocation, profit sharing donation, capital purchase
PENDAHULUAN
(PAD), Pemerintah daerah diharapkan
Latar Belakang
mampu untuk dapat mengupayakan dan
Otonomi
daerah
menciptakan
beradaptasi
kemandirian untuk membangun daerah
pusat
sehingga
kesejahteraan
dan
mengoptimalkan
Pengelolaan keuangan daerah pada
meningkatkan
pelayanan
penggunaan
dasarnya
publik,
merupakan
desentralisasi
sumber-
pelaksanaan
kewenangan
dalam
menyelenggarakan urusan pemerintah di
sumber keuangan yang dimiliki sesuai
daerah,
dengan
memberikan
kebutuhan
kebutuhan-
kebututuhan publik.
secara optimal dan tidak lagi terkonsentrasi di
terhadap
daerah.Untuk
dimana
pemerintah
kewenangan
pusat kepada
meningkatkan pelayanan publik yang lebih
pemerintah daerah untuk mengatur dan
baik dan melakukan perbaikan diberbagai
mengurus
rumah
sektor yang potensial untuk dikembangkan
menggali
pendapatan
menjadi sumber pendapatan asli daerah
mengalokasikan 1
tangganya
dana
sendiri,
daerah bagi
dan
pelayanan
umum,
serta
pembuatan Belanja
kewenangan
Anggaran
Daerah
dalam
Pendapatan
(APBD)
menyampaikan
dan
mengakibatkan
(Wulandari;
bahwa
hal
berkurangnya
ini alokasi
untuk Belanja Modal, yang dipandang
2014).
lebih mempunyai pengaruh yg signifikan
Pemerintah daerah mengalokasikan
terhadap pemenuhan pelayanan publik
dana dalam bentuk anggaran Belanja
kepada masyarakat (Dirjen Perimbangan
Modal dalam APBD untuk menambah aset
Keuangan 2012)
tetap.
Belanja
pemerintah
Modal
daerah
adalah
yang
belanja
UU
Nomor
33
Tahun
2004
manfaatnya
menyatakan bahwa yang menjadi sumber-
melebihi satu tahun anggaran dan akan
sumber pembiayaan untuk pembangunan
menambah asset atau kekayaan daerah dan
daerah (capital investment) antara lainPAD
selanjutnya akan menambah belanja yang
dan Dana Perimbangan yang diterimadari
sifatnya rutin seperti biaya pemeliharaan
Pemerintah Pusat.Dana perimbanganterdiri
kepada kelompok belanja administrasi
dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi
umum (Halim; 2004).
Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus
Adapun fenomena yang terjadi di
(DAK). Selain itu juga terdapat sumber
Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera
lain yang menjadi pembiayaan adalah
Barat,berdasarkan data yang diperoleh dari
pinjaman daerah.
Badan
Pengelola
Keuangan
Daerah
Berdasarkan uraian di atas, dapat
(BPKD), yaitu terjadi penurunan dan
dirumuskan permasalahan yaitu :
peningkatan persentase Belanja Modal dari
1. Apakah
Pendapatan
Asli
Daerah
tahun 2009 sampai tahun 2013, sementara
(PAD) berpengaruh terhadap Belanja
Pendapatan
Modal pada Kabupaten dan Kota
Asli
Daerah
dan
Dana
Perimbangan cenderung meningkat dari
Provinsi Sumatera Barat?
tahun 2009 sampai 2013. Pada tahun 2011
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU)
PAD dan Dana Perimbangan menunjukkan
berpengaruh terhadap Belanja Modal
nilai persentase yang tinggi dan meningkat
pada Kabupaten dan Kota Provinsi
dari tahun sebelumnya, tetapi persentase
Sumatera Barat?
Belanja Modal semakin berkurang dari
3. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK)
tahun sebelumnya.Hal ini dikarenakan
berpengaruh terhadap Belanja Modal
pendapatan-pendapatan
pada Kabupaten dan Kota Provinsi
daerah
lebih
banyak digunakan pemda untuk belanja
Sumatera Barat?
pegawai dan belanja rutin. Banyak pihak 2
4. Apakah Dana Bagi Hasil (DBH)
kekayaan daerah serta akan menimbulkan
berpengaruh terhadap Belanja Modal
konsekuensi
pada Kabupaten dan Kota Provinsi
bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan
Sumatera Barat?
(Halim; 2004).Nuarsia (2013) mengatakan
jangka
bangunan, infrastruktur, dan harta tetap
memberi wewenang kepada agen untuk
lainnya.
mengambil keputusan atas nama prinsipal
Berpedoman
(Jansen dan Meckling; 1976). Prinsipal
akuntansi
otoritas pengambilan keputusan kepada
telah
merupakan
kontrak
bentuk
menjelaskan
2. Belanja Modal Peralatan Dan mesin 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
bersama. Pada pemerintahan, peraturan secara
pemerintahan”
1. Belanja Modal Tanah
disepakati
perundang-undangan
Peraturan
Belanja Modal terdiri dari:
untuk
melakukan tugas tertentu sesuai dengan yang
pada
Pemerintah No. 24/2005 tentang “standar
(dalam hal ini legislatif) mendelegasikan
kerja
memberikan
tetap Pemerintah Daerah, yakni peralatan,
yaitu prinsipal dan agen, dimana prinsipal
kontrak
untuk
dimaksudkan untuk mendapatkan aset
persetujuan (kontrak) diantara dua pihak,
publik)
panjang
pelayanan kepada publik.Belanja Modal
hubungan keagenan merupakan sebuah
ini
yang
penting karena memiliki masa manfaat
Teori keagenan menyatakan bahwa
hal
belanja
bahwa Belanja Modal memiliki peranan
Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis Teori keagenan
agen(dalam
menambah
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan
implisit
Jaringan
antara
5. Belanja Modal Fisik Lainnya
eksekutif, legislatif, dan publik.Dalam teori
keagenan
terdapat
Pendapatan Asli Daerah
perbedaan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
kepentingan antara agen dan prinsipal, sehingga mungkin saja pihak agen tidak
merupakan
penerimaan
selalu melakukan tindakan terbaik bagi
berasal dari sumber ekonomi asli daerah.
kepentingan prinsipal.
Pendapatan
Asli
daerah
Daerah
yang
dipisahkan
menjadi empat jenis pendapat, yaitu: pajak Belanja Modal
daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan
Belanja Modal merupakan belanja
milik
pemerintah merupakan belanja pemerintah
daerah
dan
hasil
pengelolaan
kekayaan milik daerah yang dipisahkan,
daerah yang manfaatnya melebihi satu
lain-lain PAD yang sah (Halim; 2004).
anggaran dan akan menambah aset atau 3
Menurut UU No. 33 tahun 2004,
Wandira
(2013),
Yovita
(2011),
sumber sumber penerimaan daerah yang
Kusnandar (2011) menyatakan bahwa
dimasukkan dalam pos Pendapatan Asli
DAU tidak memiliki pengaruh signifikan
Daerah (PAD) terdiri dari, (1)hasil pajak
terhadap Belanja Modal.
daerah, (2)hasil retribusi daerah, (3) Hasil
Maka hipotesis yang dirumuskan sebagai
Perusahaan Pengelolaan
Milik
Negara
Kakayaan
dan
Hasil
berikut:
Daerah
yang
H2 :Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat.
Dipisahkan, (4)lain-lain Pendapatan daerah yang sah. Penelitian yang dilakukan oleh Nuarsia
(2013),
Kusnandar
Dana Alokasi Khusus
(2011),
Berdasarkan
Undang-Undang
Darwanto dan Yustikasari (2007) maupun
No.33 tahun 2004, Dana Alokasi Khusus
Putro (2011) yang menyatakan bahwa
merupakan dana yang bersumber dari
Pendapatan
berpengaruh
APBN yang dialokasikan kepada daerah
terhadap Belanja Modal. Maka hipotesis
tertentu dengan tujuan untuk membantu
dirumuskan sebagai berikut:
mendanai
H1
merupakan urusan daerah dan sesuai
Asli
Daerah
: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat.
dengan
kegiatan
prioritas
khusus
yang
Nasional.Pemanfaatan
DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan,
Dana Alokasi Umum Menurut Halim (2004) "Dana Alokasi
dan perbaikan sarana dan prasarana fisik
Umum adalah dana yang berasal dari
dengan umur ekonomis yang panjang,
APBN yang dialokasikan dengan tujuan
termasuk
pemerataan kemampuan keuangan daerah
penunjang. Dengan adanya pengalokasian
untuk
kebutuhan
DAK diharapkan dapat mempengaruhi
pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan
pengalokasian anggaran Belanja Modal,
desentralisasi".Dana
Umum
karena DAK cenderung akan menambah
menurut UU No. 33 tahun 2004 adalah
aset tetap yang dimiliki pemerintah guna
dana yang bersumber dari APBN yang
meningkatkan pelayanan publik (Ardhani;
dialokasikan
2011).
membiayai
Alokasi
untuk
pemerataan
pengadaan
sarana
fisik
kemampuan keuangan antar daerah dalam
Dalam penelitian yang dilakukan
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
oleh Nuarsia (2013) Tuasikal (2008), dan
pelaksanaan desentralisasi.
Abdullah dan Halim (2003)menyatakan 4
bahwa DAK berpengaruh terhadap Belanja
Metodologi
Modal.
Populasi dan Sampel
Maka
hipotesis
dirumuskan
sebagai berikut:
Populasi
adalah
keseluruhan
H3 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh
kelompok orang, kejadian atau hal minat
terhadap Belanja Modal pada
yang ingin peneliti investigasi (Sekaran,
Kabupaten dan Kota Provinsi
2006).Populasi dalam penelitian ini adalah
Sumatera Barat.
seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatra Barat selama periode 2009 sampai
Dana Bagi Hasil
2013 yang berjumlah 19, terdiri dari 12
Dana Bagi Hasil (DBH) adalah
Kabupaten dan 7 Kota.
dana yang bersumber dari pendapatan
Sampel
APBN yang dialokasikan kepada daerah
subkelompok
dengan memperhatikan potensi daerah
subset
populasi
atau
(Sekaran;
2011).Pemilihan sampel pada penelitian ini
penghasil berdasarkan angka presentase
menggunakan
tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah
metode
jenuh.Sampling
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
jenuh
sampling
adalah
teknik
penentuan sampel bila semua anggota
(Deddi; 2007).DBH merupakan sumber
populasi digunakan sebagai sampel. Istilah
pendapatan daerah yang cukup potensial
lain sampel jenuh adalah sensus, dimana
dan merupakan salah satu modal dasar
semua
pemerintah daerah dalam mendapatkan
anggota
populasi
dijadikan
sampel(Sugiyono; 2010).
dana pembangunan dan memenuhi belanja
Jenis dan Sumber Data
daerah yang bukan berasal dari PAD selain
Jenis data yang digunakan dalam
DAU dan DAK (Wandira; 2013).
penelitian ini adalah data sekunder.Data
Wulandari (2014), Indra (2010) dan
sekunder
Syukran (2012) menyatakan bahwa dana
adalah
data
yang
telah
dikumpulkan oleh para peneliti, data yang
bagi hasil beperpengaruh terhadap belanja
diterbitkan dalam jurnal statistik dan
modal. Maka
adalah
lainnya, dan informasi yang tersedia dari hipotesis
yang
dirumuskan
sumber publikasi atau nonpublikasi entah
sebagai berikut :
di dalam atau di luar organisasi, semua
H4 : Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat.
yang
dapat
berguna
bagi
penelitian
Operasional
dan
(Sekaran; 2011). Defenisi
PengukuranVariabel 5
tujuan pemerataan kemampuan keuangan
Belanja Modal Menurut PP Nomor 71 tahun 2010 Belanja
Modal
merupakan
belanja
yang
digunakan
untuk
langsung
antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah
dalam
rangka
pelaksanaan
desentralisasi(Yovita; 2011).
membiayai kegiatan investasi (aset tetap).
Dana Alokasi Umum (DAU) dapat
Variabel ini diukur melalui besarnya target
diukur berdasarkan besarnya jumlah Dana
alokasi
daerah
Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh
tahun
daerah pada setiap tahun anggaran dengan
Belanja
Kabupaten/Kota
Modal pada
setiap
anggaran. Belanja Modal diukur dengan
menggunakan data time series.
menggunakan rumus: BM
=Belanja
Dana Alokasi Khusus
Tanah
Peralatandan
Mesin
+ +
Dana
Belanja
APBN
Jalan,
pemerintah
dan
Jaringan
khusus
(DAK)
merupakan dana yang bersumber dari
Belanja
Gedung dan Bangunan + Belanja Irigasi,
alokasi
+
Belanja Aset Lainnya
yang
dialokasikan
daerah
untuk
kepada membiayai
kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional (Wandira;
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan asli daerah ( PAD)
2013). PP Nomor 55 tahun 2005 mengatur
adalah penerimaan daerah dari sektor pajak
bahwa perhitungan alokasi DAK dilakukan
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah
melalui dua tahap yaitu : 1.
yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan
Penentuan
daerah
tertentu
yang
menerima DAK
asli daerah yang sah (Mardiasmo; 2002) . 2.
Rumus untuk mencari pendapatan
Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.
asli daerah yaitu:
Dana Bagi Hasil
PAD=Pajak daerah + retribusi daerah pengelolaankekayaan
DBH yang di transfer Pemerintah
daerah yang dipisahkan + lain
pusat terdiri dari dua jenis yaitu DBH
lain PAD yang sah
pajak dan DBH bukan pajak (Sumber daya
+hasil
alam). Dana Alokasi Umum
Dana bagi hasil (DBH) dapat diukur
Dana alokasi umum merupakan
dengan
salah satu transfer dana pemerintah pusat
menggunakan
rumus
berikut (Wulandari; 2014):
kepada pemerintah daerah yang bersumber
DBH = DBHP + DBHS
dari APBN, yang dialokasikan dengan 6
sebagai
Keterangan:
berupa laporan realisasi APBD yang
DBH = Dana Bagi Hasil
diperleh dari Badan Pengelola Keuangan
DBHP = Dana Bagi Hasil Pajak
Daerah (BPKD) Propinsi Sumatera Barat. Sampel
DBHS = Dana Bagi Hasil Sumber Daya
dalam
penelitian
dipilih
dengan menggunakan metode samling
Alam (SDA)
Jenuh.Sampling
Metode Analisis Data
jenuh
yaitu
semua
populasi dijadikan sampel
Persamaan regresi yang terdapat dalam penelitian ini adalah:
Statistik Deskriptik
Y = α + β1PAD+ β2DAU + β3DAK
Hasil statistik deskriptifdapat dilihat
+β4DBH+ e
pada tabel di bawah ini:
Keterangan: Tabel Statistik Deskriptif VariabelPenelitian
Y
= Belanja Modal
α
= Konstanta
β
=Slope/koefisienregresi
PAD
= Pendapatan Asli Daerah
DAU
= Dana Alokasi Umum
DAK
= Dana alokasi khusus
DBH
= Dana Bagi Hasil
e
= Error
HASIL DAN PEMBAHASAN Pembahasan
ini
bertujuan
untuk
Ket
N
Min
Max
Mean
Std.D ev
BM
95
36,42
370,56
1,03
48,88
PAD
95
7,36
304,24
39,68
40,87
DAU
95
194,87
1060,91
3,95
162,29
DAK
95
11,82
97,02
43,42
18,08
DBH
95
11,16
108,59
24,62
9,98
Sumber :hasil pengolahan data SPSS 16.0
mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum, Dana
Pengujian Uji Asumsi Klasik
Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil
Hasil Uji Normalitas
terhadap Belanja Modal pada Kab/Kota di Sumatera
Barat
Pengolahan
periode data
Uji normalitas dilakukan dengan
2019-2013.
menggunakan uji One Sample Kolmogorov
dilakukan
Smirnov Test, di mana sebuah variabel
denganmenggunakan software SPSS 16.
dapat dikatakan normal apabila nilai
Deskripsi Sampel
Asymp Sig (2-Tailed) di atas 0,05.
Populasi dalam penelitian ini adalah semuaKota/Kabupaten Sumatera
Barat
di
periode
Propinsi 2009-2013.
Penelitian ini menggunakan data sekunder 7
Tabel Hasil Pengujian dengan OneSampelKolmogorov-Smirnov Test Ket
Asymp Sig (2Tailed)
Alpha
0,348 0,093 0,197 0,927 0,141
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
BM LnPAD DAU DAK Ln DBH
Hasil Uji Multikolonieritas Untuk mendeteksi ada atau tidak multikolonieritas di dalam regresi adalah
Kesimpulan
dengan melihat nilai tolerancedan variance inflation factor (VIF). Jika nilai tolerance
Normal Normal Normal Normal Normal
yang besarnya di atas 0,10 dan nilai VIF ≤ 10 maka dapat disimpulkan bahwa data bebas dari multikolinearitas namun jika
Sumber : hasil pengolahan data SPSS 16.0
nilai VIF ≥ 10 dan nilai tolerance≤ 0,10
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat
maka terjadi multikolinearitas (Ghozali,
masing-masing variabel yang terdiri dari
2011).
BM, LnPAD, DAU, DAK, dan LnDBH
Tabel Hasil Pengujian Multikolonieritas
memiliki nilai asymp sig (2-tailed)> alpha 0,05,
maka
dapat
dinyatakan
bahwa
Ket
seluruh variabel berdistribusi normal. Hasil Uji Autokorelasi
Tolerance
VIF
Kesimpulan
LnPAD
0,338
2,96
Tidak Terjadi Multikolinearitas
DAU
0,162
6,18
Tidak Terjadi Multikolinearitas
DAK
0,339
2,95
LnDBH
0,796
1,25
Tidak Terjadi Multikolinearitas Tidak Terjadi Multikolinearitas
Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.Pengujian autokorelasi dalam penelitian ini dideteksi dengan menggunakan uji Durbin-Watson.
Sumber : hasil pengolahan data SPSS 16.0
Tabel Hasil Pengujian Autokorelasi
Berdasarkan
tabeldi
atas
terlihat
DurbinWatson 2,063
bahwa semua variabel indepnden memiliki
Sumber :hasil pengolahan data SPSS 16.0
Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap
Model 1
nilai tolerance≥ 0,10 dan VIF ≤ 10.
. Hasil yang diperoleh dalam tahapan
masing-masing variabel independen tidak
pengolahan data menunjukkan nilai 1,754
teridentifikasi atau bebas dari gejala
< 2,063 < 4 – 1,754. Sehinga dapat
multikolinearitas.
disimpulkan bahwa pada model regresi
Hasil Uji Heterokedastisitas
yang
akan
dibentuk
tidak
terjadi
Uji
yang
autokorelasi sehingga tahapan pengolahan
mendeteksi
data lebih lanjut dapat terus dilaksanakan.
heteroskedastisitas
ada
digunakan atau digunakan
untuk tidaknya Uji
Glejser.Dalam uji glejser ini menunjukan nilai absolute residual (ABS) diregres 8
terhadap regresi
variabel
independen.
Model
Dari tabel hasil uji regresi di atas
akan
terjadi
terlihat bahwa nilai R Square yang berhasil
tidak
heteroskedastisitas jika nilai signifikan
didapatkan
yang
menjelaskan
dihasilkan
lebih
dari
0,05.
sebesar
0,542.
bahwa
Hal
ini
pengaruh
Tabelberikut merupakan hasil perolehan
variabelPendapatan Asli Daerah (PAD),
dari uji Glejser:
Dana
Alokasi
Sig
Alpha
Kesimpulan
LnPAD
0,895
0,05
Tidak terjadi heteroskedastisitas
DAU
0,216
0,05
Tidak terjadi heteroskedastisitas
penelitian ini. Pengujian
0,05
Tidak terjadi heteroskedastisitas
LnDBH
0,326
0,05
Tidak terjadi heteroskedastisitas
Dana
Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal
Ket
0,455
(DAU),
Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi
Tabel Hasil Pengujian Heteroskedastisitas
DAK
Umum
sebesar 54,2%, sedangkan sisanya sebesar 45,8% dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya
yang
tidak
termasuk
Signifikan
dalam
Simultan
(Uji
Statistik F) Pengujian signifikan simultan (uji
Sumber :hasil pengolahan dataSPSS 16.0
Statistik-F)
dalam
penelitan
ini
Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa
menggunakan SPSS 16 yang disajikan
setiap variabel independen pada penelitian
dalam betuk tabel dibawah ini:
ini telah menunjukkan nilai signifikan
Tabel Hasil PengujianStatistik F
diatas 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa
Keterangan
tidak terjadigejala heteroskedastisitas.
Sig
Pengujian Hipotesis
PAD, DAU, 0,000
Pengujian Koefisien Determinansi (R2)
DAK, DBH
Pengujian
koefisien
Alpha
Kesimpulan
0,05
Signifikan
determinasi Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 16.0
dalam penelitan ini menggunakan SPSS 16
Berdasarkan tabel tersebut, terlihat
yang disajikan dalam betuk tabel dibawah
bahwa nilai signifikan sebesar 0,000 <
ini :
alpha 0,05 maka artinya Ho ditolak dan Ha
Tabel Hasil Pengujian Koefisien Determinasi(R2) Keterangan
R-Square
PAD, DAU, DAK, DBH
0,542
diterima. Sehingga dapat
disimpulkan
bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara serentak antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 16.0
(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), 9
danDana Bagi Hasil (DBH) terhadap
tidak berpengaruh signifikan terhadap
Belanja Modal.
Belanja Modal. Hasil penelitian ini mendukung
Pengujian t-Statistik Pengujian
t-Statistik
dalam
Putro (2010) yang menyatakan bahwa
penelitan ini menggunakan SPSS 16 yang
variabel PAD tidak berpengaruh terhadap
disajikan dalam betuk tabel dibawah ini :
alokasi Belanja Modal, karena PAD lebih banyak
Tabel 4.9 Hasil Pengujian t-Statistik Koefisien Regresi
Sig
Alpha
(constanta)
-102,688
0,071
0,05
LnPAD
9,673
0,347
0,05
H1 Ditolak
DAU
0,145
0,008
0,05
H2 Diterima H3 Ditolak H4 Diterima
0,317
0,342
0,05
LnDBH
32,247
0,033
0,05
Hasil
lainnya
Pendapatan
Asli
hasil
menyatakan Daerah
sebesar
nilai
Daerah
berpengaruh
Asli
signifikan
kemungkinan
dikarenakan
kurangnya
penggalian
sumber-sumber
penerimaan
baru
(ekstensifikasi),
dengan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, upaya ini harus diarahkan dengan mempertahankan dan menggali
signifikan
bahwa
Pendapatan
PAD melalui upaya ekstensifikasi yaitu
potensi daerah agar dapat dimanfaatkan
0,347 dengan menggunakan
menunjukan
membiayai
seharusnya setiap daerah meningkatkan
pengujian
secara berkelanjutan.
tingkat kesalahan sebesar 0,05. Hasil yang diperoleh
bahwa
tidak
rendah
Daerah sebesar 9,673 yang dibuktikan dengan
untuk
menyatakan Daerah dengan PAD yang
koefisien regresi untuk Pendapatan Asli
nyata
pada
terhadap Belanja Modal. Wandira (2013)
hipotesis pada tabel 4.9 diperoleh nilai
secara
dari
dilakukan oleh Wandira (2013) yang
Terhadap Belanja Modal. Berdasarkan
membiayai
Belanja Modal. Hasil penelitian yang
Sumber : hasil pengolahan data SPSS 16.0
Pengaruh
untuk
belanja pegawai dan biaya langsung
Ket
DAK
digunakan
Pengaruh
nilai
Dana
Alokasi
signifikan sebesar 0,347 atau lebih besar
Terhadap Belanja Modal
dari alpha 0,05. Dapat disimpulkan bahwa
Berdasarkan
hasil
Umum
pengujian
hipotesis untuk Pendapatan Asli Daerah
hipotesis diperoleh nilai koefisien regresi
adalah H0 diterima dan Ha ditolak, atau
untuk Dana Alokasi Umum sebesar 0,145
dengan kata lain Pendapatan Asli Daerah
yang dibuktikan secara nyata dengan nilai signifikan 10
sebesar
0,008
dengan
menggunakan tingkat kesalahan sebesar
secara
0,05. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis
sebesar
untuk Dana Alokasi Umum adalah HO
tingkat kesalahan sebesar 0,05. Dapat
ditolak dan Ha diterima, atau dengan kata
disimpulkan bahwa hipotesis untuk Dana
lain Dana Alokasi Umum berpengaruh
Alokasi Khusus adalah HO diterima dan Ha
signifikan terhadap Belanja Modal.
ditolak, atau dengan kata lain Dana
Penelitian penelitian
ini
nyata
dengan
nilai
signifikan
0,342 dengan menggunakan
didukung
oleh
Alokasi
(2013)
yang
signifikan terhadap Belanja Modal.
Nuarsia
menggunakan
sampel
kabupaten/kota
di
Khusus
tidak
berpengaruh
pemerintah
Hasil dari pengujian hipotesis ini
Tengah
tidak sejalan dengan Tuasikal (2008),
Jawa
menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum
dimana
berpengaruh
menunjukkan bahwa adanya pengaruh
terhadap
alokasi
Belanja
dalam
penelitian
Modal.Hal ini juga sejalan dengan Putro
signifikan
(2011)
Modal.Seharusnya
yang
mengambil
sampel
35
DAK
tersebut
terhadap
Belanja
DAK
kabupaten/kota di Jawa Tengah yang
mempengaruhi
menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum
pemanfaatan
berpengaruh signifikan terhadap anggaran
kegiatan
Belanja Modal. Hal ini dikarenakan DAU
pengadaan, peningkatan, dan perbaikan
merupakan dana hibah yang bersifat block
sarana
grant
menambah
yang
kegunaannya
diserahkan
kepada pemerintah daerah. DAU lebih banyak
digunakan
untuk
pemerintah
yaitu
membiayai
sebab
diarahkan
untuk
investasi
dan
pembangunan,
prasarana aset
karena
pemerintah
akan dalam
Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal
perawatan,
Berdasarkan
bangunan, infrastruktur, dan harta tetap
hasil
pengujian
hipotesis pada tabel 4.9 diperoleh nilai
lainnya. Pengaruh
DAK
Modal,
meningkatkan pelayanan publik.
kegiatan yang untuk mendapatkan aset tetap
Belanja
dapat
koefisien regresi untuk dana bagi hasil Dana
Alokasi
sebesar 32,247 yang dibuktikan secara
Khusus
nyata dengan nilai signifikan sebesar 0,033
Terhadap Belanja Modal Berdasarkan
hasil
pengujian
dengan menggunakan tingkat kesalahan
hipotesis pada tabel 4.9 diperoleh nilai
sebesar 0,05. Dapat disimpulkan bahwa
koefisien regresi untuk Dana Alokasi
untuk hipotesis Dana Bagi Hasil adalah HO
Khusus sebesar 0,317 yang dibuktikan
ditolak dan Ha diterima, atau dengan kata 11
lain
Dana
Bagi
Hasil
berpengaruh
dan saran yang dihadapi peneliti adalah
signifikan terhadap Belanja Modal.
Penelitian ini hanya menggunakan data
Hasil penelitian ini mendukung
dengan jangka waktu pengamatan selama
hasil penelitian yang dilakukan oleh
lima
Wulandari
mendatang
(2014)
menyatakan
bahwa
tahun.
Untuk
peneliti
disarankan
dimasa untuk
DBH memilik pengaruh signifikan positif
memperpanjang jangka waktu observasi,
terhadap Belanja Modal dan hal ini juga
karena semakin panjang jangka waktu
sejalan dengan Wandira (2013).Hasil ini
penelitian akan diketahui variasi yang
memberikan adanya indikasi yang kuat
terjadi pada Kabupaten/Kota yang akan
bahwa perilaku Belanja Modalakan sangat
memberikan kontribusi hasil penelitian
dipengaruhi dari sumber penerimaan DBH.
yang lebih tepat dan akurat di masa
Dana Bagi Hasil merupakan sumber
mendatang. (2) Variabel independent yang
pendapatan daerah yang cukup potensial
digunakan dalam penelitian ini tidak
dan merupakan salah satu modal dasar
bervariasi,
pemerintah daerah dalam mendapatkan
selanjutnya
dana pembangunan dan memenuhi belanja
independen lainnya
seperti jenis-jenis
daerah yang bukan berasal dari PAD selain
penerimaan
lainnya
DAU
variabel
dan
DAK.
Pola
bagi
hasil
penerimaan tersebut dilakukan dengan
disarankan
non
untuk
menambahkan
daerah
keuangan
peneliti variabel
maupun
non-keuangan
seperti kebijakan pemerintah.
persentase tertentu yang didasarkan atas daerah
penghasil.Jadi
dapat
DAFTAR PUSTAKA
disimpulkanjika anggaran DBH meningkat
Ardhani, Pungki. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Perndapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum terrhadap Belanja Modal. Skripsi. Semarang. Program Program Studi Ilmu Akuntansi Universitas Diponogoro.
maka alokasi Belanja Modal juga ikut meningkat. KESIMPULAN Dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum dan dana bai hasil berpengaruh signifikan terhadap
Belanja
Modal.
Sedangkan
Arwati, Dini dan Hadiati, Novita.2013.Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap
Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus
tidak
berpengaruh
signifikan
terhadap Belanja Modal.(1) Keterbatasan 12
Pengalokasian Belanja Modal Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat. Semarang. Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan 2013.
Financial Economics,V.3,No.4.
Kusnandar & Siswantoro, Dodik. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. Banjarmasin. Simpasium Nasional Akuntansi XV.
Bastian, Indra.2006. Akuntansi Suatu Pengantar; Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga. Darwanto & Sari, Yulia Yustika. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Makasar.Simposium Nasional Akuntansi X Makasar 26-28 Juli 2007.
Lenkong, Justonly, David P.E. Saerang & Stanly Alexander.2013.Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara.Jurnal riset akuntansi going concern FEB UNSRAT, Vol. 8, No.3.
Ghozali, Iman. 2011. Aplikasi Analisis Multivarite dengan program SPSS 19 Edisi 4. Jakarta; Salemba Empat.
Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Dearah. Jogjakarta. Erlangga. Maimunah, Mutiara & Akbar, Rusdi. 2008. Flypaper effect pada dana alokasi umum (dau) dan pendapatan asli daerah (pad) terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di pulau sumatera. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, 11, 37-51.
Halim, Abdul. 2004. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Yogyakarta; UPP AMP YKPN Harianto, David & Adi Priyo Hadi. 2007. Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Perkapita. Makassar. Simposium Nasional Akuntansi X Makassar.
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Publik. Jogjakarta: Andi.
Sektor
Noordiawan, Deddi. 2007. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. 1976. Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of
Nuarsia, Sheila Ardhian. 2013. Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal. Accounting Analysis Journal 2 (1). 13
Modal Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi D.I Yogyakarta.
Permana, Deva Yoga. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Skripsi. Semarang. Universitas Diponegoro.
Syahputra, Indra. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.Jurnal Ilmu Sosial. Tuasikal, Askam. 2008. Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Jurnal telaah & Riset Akuntansi. Vol 1 No.2, 142-155
Putro, Nugroho Suratno. 2010. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (studi kasus pada kabupaten/kota Di Provinsi Jawa Tengah).Skripsi. Semarang. Universitas Diponegoro.
Tambunan , T. T. 2011. Perekonomian Indonesia.Bogor : Ghalia Indonesia.
PP No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar akuntansi pemerintahan
Undang-Undang Republik Indonesia No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.www.bapenas.go.id
PP No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan
Undang-Undang Republik Indonesia No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.www.bapenas.go.id
PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Sekaran, Uma. 2011. “ Metodologi Penelitian Bisnis” Jakarta: Salemba empat.
Undang-Undang Republik Indonesia No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.www.bapenas.go.id
Sulistyowati, Diah. 2011.Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana AlokasiUmum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal. Skripsi. Semarang. Program Studi Ilmu Akuntansi Universitas Diponogoro. Sumarmi, Saptaningsih. 2008. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja
Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta. www.bapenas.go.id Wahyuni, Sri. 2008. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana 14
Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Provinsi Jambi.Skripsi. Padang. Universitas Bung Hatta. Wandira, Arbie gugus. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Accounting Analysis Journal. No. 1 Vol (3) Wulandari, Dwi. 2008. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.Skripsi. Padang. Universitas Bung Hatta. Wulandari, Yolanda. 2013. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Indonesia. Artikel. Padang. Univeritas Negeri Padang. Yovita, Farah Marta. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Skripsi.Semarang. Universitas Diponogoro.
15
