ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO

Vol. 2 No.2 Apr-Jun 2017 [Jurnal Ilmiah KARIMAH STIE AMKOP Makassar] ISSN : 2089-9351

ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO PURNAMA SARI1 (STIE Ichsan Pohuwato) ARMAN2 (Universitas Ichsan Gorontalo) email: [email protected] Abstrak Usaha pemerintah daerah dalam menggali sumber dana yang berasal darimpotensi daerah yang dimiliki serta kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber dana yang ada tercermin dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Oleh karena itu laporan realisasi anggaran menjadi salah satu laporan pertanggung jawaban keuangan daerah yang utama. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang jujur, demokratis, efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan dan belanja daerah perlu dilaksanakan meskipun terdapat perbedaan kaidah pengakuntansiannya dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta. Dengan memperhatikan keadaan pemerintah daerah, maka penulis merasa tertarik untuk mengemukakan masalah dalam menganalisis realisasi anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah. Kata Kunci: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Laporan Realisasi Anggaran, Analisis Pendapatan dan Belanja Daerah. Abstract Local government efforts in exploring sources of funding that comes darimpotensi area owned and the ability to manage and utilize the resources available is reflected in the Revenue and Expenditure Budget (APBD). Budget has an important role as a means of stabilization, distribution, allocation of public resources, planning and control of the organization and performance assessment. Therefore the budget realization reports into one report financial accountability major areas. In the framework of financial management of honest, democratic, effective, efficient, economical and accountable, the analysis of financial ratios to rev enue and expenditure needs to be done even though there are differences in the rules of the financial statements pengakuntansiannya with a privately owned company. By paying attention to the state of local government, the authors feel compelled to raise th e issue in analyzing the budget realization of local government revenue and expenditure. Keywords: Budget Regional Budget Realization Report, Analysis of Revenue and Expenditure. 179

Website

http://journal.stieamkop.ac.id/


pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelpaoan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisaisnya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundangundangan.laporan realisasi anggaran terdiri atas beberapa elemen (pos) utama yaitu: pendapatan, transfer, belanja, surplus atau defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto dan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA). Laporan Realisasi anggaran merupakan jenis laporan keuangan daerah yang lebih dahulu dihasilkan sebelum kemudian diisyaratkan untuk membuat laporan neraca dan laporan arus kas. Anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung (backbone) penyelenggaraan pemerintahan. B. Masalah Pokok Penelitian Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato telah menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif (value of money). C. Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah ”Untuk mengetahui apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato telah menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif (value of money).

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pada saat ini perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya. Pengelolaan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi value for money serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi jumlah pengangguran serta menurunkan tingkat kemiskinan. Untuk pengelolaan daerah tidak hanya dibutuhkan sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya ekonomi berupa keuangan yang dituangkan dalam suatu anggaran pemerintah daerah. Keuangan daerah merupakan dokumen publik yang berhak diketahui oleh masyarakat. Pemerintah daerah wajib mempublikasikan setiap laporan keuangan daerah kemasyarakat. Empat laporan keuangan yang wajib dipublikasikan adalah laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Namun untuk melihat efisiensi, dan efektifitas (value of money) dari pemerintah daerah, maka kita dapat melihat kinerjanya melalui laporan realisasi anggaran. Dalam laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam suatu periode 180

Website



suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Wuryan Andayani (2007:63), mengemukakan bahwa anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Selanjutnya juga mendefinisikan bahwa Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja dan pendapatan yang diharapkan dapat menutup kebutuhan belanja atau pembiayaan yang diperlukan. Anggaran mengorganisasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan untuk periode anggaran yaitu periode tahunan.

TINJAUAN PUSTAKA A. Konsep Anggaran Anggaran merupakan dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas, dan estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Anggaran juga menggambarkan mengenai rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh organisasi pemerintah daerah berdasarkan mandat yang diberikan oleh para stakeholder pemerintah daerah. Dengan demikian, anggaran mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah oleh suatu periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan. Namun tidak menutup kemungkinan disiapkannya anggaran untuk jangka waktu lebih atau kurang dari setahun. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan B. Fungsi Anggaran Indra Bastian (2006:164), mengemukakan fungsi anggaran sektor publik sebagai berikut : 1. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja. 2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang. 3. Anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja atasan dan bawahan. 4. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja. 5. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam pencapaian visi organisasi.

6. Anggaran merupakan instrumen politik. 7. Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal Menurut pasal 16 Permendagri No. 13 Tahun 2006, APBD memiliki fungsi sebagai berikut: 1. Otorisasi; anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. 2. Perencanaan; anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. 3. Pengawasan; anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan Website

181



2. Melakukan penghematan dan diikuti dengan peningkatan disiplin anggaran. 3. Pengetatan serta perbaikan mekanisme pelaksanaan anggaran yang terhindar dari praktik KKN. Undang-undang No.32 Tahun 2004 mengemukakan bahwa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjunya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan diisetujui pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan daerah.. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah mengemukakan bahwa “Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana kegiatan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD. Selanjutnya PSAP Nomor 2 Tahun 2005 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD. APBD adalah suatu anggaran daerah. Pengertian APBD di atas menunjukkan bahwa suatu anggaran daerah, termasuk APBD, memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraian secara rinci. 2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya biaya sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang merupakan

penyelenggaraan pemerintah daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 4. Alokasi; anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. 5. Distribusi; kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. C. Pengertian APBD Anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentukk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan biaya yang merupakan batas maksimal untuk suatu periode anggaran. Berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, APBD adalah suatu rencana kegiatan tahunan daerrah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD. Dalam instruksi Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan adanya UU No.32 Tahun 2004 tentang pokok-pokok kebijaksanaan penyusunan anggaran dan belanja daerah tahun anggaran 1999/2000 diisebutkan bahwa APBD harus secar rill mencerminkan niat pemerintah daerah dan memenuhi kehendak masyarakat untuk melakukan perubahan-perubahan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang diselarasakan dengan prinsip keadilan dan kehatihatian dalam pengelolaan anggaran. 1. Meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja.

182

Website



batas maksimal pengeluaranpengeluaran yang akan dilaksanakan. 3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka. 4. Periode anggaran, biasanya satu (1) Tahun. D. Analisis Pendapatan dan Belanja Daerah Analisis varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Biasanya selisih anggaran sudah di informasikan dalam Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan oleh pemerintah daerah. Informasi selisih anggaran tersebut sangat membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis kinerja pendapatan. Dalam analisis selisih anggaran pendapatan, hal utama yang perlu dilakukan oleh pembaca laporan adalah: 1. Melihat besarnya selisih anggaran pendapatan dengan realisasinya baik secara nominal maupun persentase. 2. Menetapkan tingkat selisih yang dapat ditoleransi atau dianggap wajar. KERANGKA KONSEPTUAL Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya. Pengelolaan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi value for money serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong

3. Menilai signifikan tidaknya selisih tersebut jika dilihat dari total pendapatan. 4. Menganalisis penyebab terjadinya selisih anggaran. Pada prinsipnya, anggaran pendapatan merupakan batas minimal jumlah pendapatan yang ditargetkan harus diperoleh oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan. Sebaliknya apabila realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik. Apabila target pendapatan dapat dicapai bahkan terlampaui, maka hal itu tidak terlalu mengejutkan karena memang seharusnya demikian. Tetapi jika target pendapatan tidak tercapai, hal ini butuh penelaan lebih lanjut terkait dengan penyebab tidak tercapainya target. Selisih lebih realisasi pendapatan merupakan selisih yang diharapkan (favourable variance), sedangkan selisih kurang merupakan selisih yang tidak diharapkan (unfavourable variance). pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi jumlah pengangguran serta menurunkan tingkat kemiskinan. Untuk pengelolaan daerah tidak hanya dibutuhkan sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya ekonomi berupa keuangan yang dituangkan dalam suatu anggaran pemerintah daerah. METODE PENELITIAN A. Obyek Penelitian Penelitian dilakukan dengan mengambil objek dari laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah 183

Website



Kabupaten Pohuwato dalam hal ini mendapatkan gambaran untuk laporan realisasi anggaran tahun 2012. mendapatkan gambaran mengenai masalah yang diteliti serta analisis B. Jenis Dan Sumber Data penilitian yang akan dilakukan. 1. Jenis Data Metode Dokumentasi yaitu Data kuantittif, yaitu data yang dengan mengumpulkan data sekunder dapat dihitung atau berupa angkayang diperlukan berupa laporan angka. Dalam hal ini data dari laporan realisasi anggaran. Realisasi Anggaran. Data kualitatif, D. Metode Analisis yaitu data yang tidak dapat diukur, Metode analisis data yang namun berupa keterangan-keterangan digunakan merujuk pada Mahmudi antara lain keterangan mengenai Objek (2010: 34), bahwa Analisis pendapatan yang diteliti yaitu laporan realisasi dan belanja daerah melalui laporan anggaran . realisasi anggaran, untuk dapat 2. Sumber Data melakukan analisis pendapatan dan Data yang diperoleh dari obyek belanja untuk menilai apakah penelitian berupa data sekunder yang penggunaan anggaran pendapatan dan diambil dari laporan realisasi anggaran belanja ekonomis, efektifitas, dan pendapatan dan belanja Daerah efisiensi dengan menggunakan alat Kabupaten Pohuwato. Untuk analisis antara lain : mengumpulkan data yang dibutuhkan 1. Analisis varians pendapatan maka dilakukan penelitian dengan cara kuisioner, yaitu penelitian yang SP= PR-PA dilakukan dengan cara menyebarkan Dimana: angket kepada para calon responden. SP= Selisih Pendapatan C. Teknik Pengumpulan Data PR= Pendapatan dana realisasi Metode kepustakaan yaitu PA= Pendapatan dana yang dengan mengumpulkan data yang dianggarkan bersifat teoritis yang bersumber dari 2. Rasio Ketergantungan Keuangan berbagai literatur, penelitian pihak lain Daerah dan laporan yang dipublikasikan untuk Secara umum, nilai efektivits PAD dapat dikategorikan sebagai berikut: Kategori Persentase Sangat Efektif > 100% Efektif 100 % Cukup Efektif 90-99% Kurang Efektif 75-89 % Tidak Efektif < 75 % Secara umum, nilai efisien PAD dapat di kategorikan sebagai berikut: Kategori Persentase Sangat efesien < 10% Efesien 10-20% Cukup efesien 21-30% Kurang efesien 31-40% Tidal efesien >40 Website

184



3. Analisis varians belanja SB= RB-BA Dimana: SB= Selisih Belanja RB= realisasi Belanja BA= Pendapatan yang dianggarkan HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Job Descrobtion Berdasarkan peraturan daerah No.1 tahun 2008 tentang organisasi perangkat daerah kabupaten pohuwato, dimana didalamnya terdapat susunan organisasi badan pengelola keuangan dan asset daerah memiliki tugas pokok: 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan asset daerah. 2. Pengelolaan administrasi keuangan daerah 3. Pelaksanaan pelayanan umum 4. Pembinaan dan pengendalian terhadap satuan kerja perangkat daerah dibidang pengelolaan keuangan dan asset daerah yang berbasis kinerja dan pendapatan daerah. 5. Bertindak selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan bendahara umum daerah dalam rangka melaksanakan sebagian kewenangan kepala daerah dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya tugas dan kewenangan kedinasan. Penjabaran tugas dan pokok dari kepala badan pengelola keuangan dan asset daerah adalah Sekertaris badan pengelola keuangan dan asset daerah: a. Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kesekretarisan,

penyusunan rencana program, penyelenggaraan anggaran rutin keuangan, umum dan kepegawaian b. Bidang anggaran dan perbendaharaan c. Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan di bidang penganggaran, verivikasi dan perbendaharaan d. Bidang akuntansi, melaksanakan sebagian tugas badan di bidang akuntansi dan pelaporan e. Bidang pendapatan, melaksanakan sebagian tugas badan di bidang pendapatan daerah f. Bidang Pengelolaan Asset, melaksanakan sebagian tugas badan di bidang pengelolaan asset. B. Pembahasan 1. Analisis Varians Pendapatan Hasil Analisis menunjukkan bahwa adanya selisih kurang pendapatan ( unfavourable variance ) atau selisih yang tidak diharapkan yang mana Anggaran Pendapatan tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp.446.157.457.098 dan terealisasi sebesar Rp. 439.465.159.462 yang menunjukkan adanya selisih kurang pendapatan dan tingkat persentase antara selisih anggaran pendapatan dan besarnya realisasi pendapatan sebesar 1,49% atau 1,5 % melihat hasil analisis tersebut kinerja pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dapat dinilai kurang baik, Adapun salah satu penyebab tidak tercapainya target 185

Website



dikeluarkan

pendapatan karena kurangnya realisasi dari penerimaan retribusi daerah hanya mencapai 0,05% dari target anggaran Rp. 65.000.000 terealisasi sebesar Rp.30.000. 2. Derajat Desentralisasi Hasil analisis menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan daerah mencapai 1,97% atau 2 % dalam arti kontribusi pendapatan asli daerah tidak mampu menunjukkan adanya kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi dapat dilihat dari target anggaran sebesar Rp.11.592.910.526 dan terealisasi sebesar Rp. Rp.8.697.707.683. 3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Hasil penelitian menunjukkan adanya jumlah pendapatan transfer yang lebih besar di bandingkan Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dari besarnya pendapatan transfer sebesar Rp.430.767.451.779 dan

sebesar

Rp.

Rp.1.176.156.768 lebih kecil dari realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang didapatakan yaitu sebesar Rp. 8.697.707.683 dengan tingkat persentase sebesar 13,52 % atau 14 % dengan kata

lain kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan Pendapatan Asli Daerah sudah efesien. 5. Analisis Varians Belanja Hasil penelitian menunjukkan bahwa target anggaran belanja mengalami selisih lebih sebesar Rp. 4.813.731.320 yang mana target anggaran belanja sebesar Rp. 70.461.540.654 terealisasi sebesar Rp.65.647.809.334 dengan tingkat persentase antara selisih anggaran belanja dengan besarnya anggaran belanja sebesar 6,83 % atau 7 %. Salah satu penyebab terjadinya selisih lebih anggaran belanja adalah karena tidak terealisasinya anggaran belanja tak terduga yang mana target anggaran tahun 2012 sebesar Rp. 350.000.000 terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0%. 6. Rasio Efesiensi Belanja Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah dalam melakukan penghematan anggaran dilihat dari besarnya realisasi belanja Rp.65.647.809.334 dengan anggaran belanja Rp.70.461.540.654 menunjukkan adanya selisih kurang penggunaan anggaran dengan tingkat persentase 93,16% dengan kata lain kemampuan pemerintah dalam melakukan penghematan tidak efesien. 7. Rasio Belanja Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Hasil penelitian menunjukkan bahwa produktivitas dan efektivitas belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten pohuwato

Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 8.697.707.683 dengan persentase 4,95% atau 5 %. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato terhadap transfer pemerintah pusat. masih sangat tinggi.

4. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Hasil penelitian menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah tidak sesuai dengan yang ditargetkan dimana tingkat efektifitas sebesar 75,02 % atau dengan kata lain kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah kurang efektif . kemudian dari segi tingkat efesiensi biaya yang dikeluarkan untuk mencapai target anggaran pendapatana, biaya yang

186

Website



terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 1,47 % PDRB perkapita atas dasar harga berlaku adalah gambaran dari seberapa besar nilai tambah yang mampu diciptakan oleh masing-masing penduduk. Sementara PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai PDRB perkapita secara riil, sehingga jika dibandingkan nilainya setiap tahun akan dapat diketahui pertumbuhan real PDRB perkapita. Nilai PDRB perkapita ADHB Kabupaten Pohuwato menunjukkan trend yang selalu meningkat setiap. Tahun 2012 meningkat menjadi 4,44 juta rupiah atau tumbuh sebesar 4,60 persen. Meskipun tidak dapat mencerminkan distribusi pendapatan penduduk Pohuw ato, namun setidaknya nilai PDRB perkapita yang semakin membaik dari tahun ke tahun dapat menjadi acuan untuk menilai apakah hasil pembangunan yang telah dilakukan secara umum dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat atau tidak. SIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah 1. Penggunaan Anggaran Pendapatan, dilihat dari sisi kinerja pendapatan dinilai kurang baik, kontribusi pendapatan asli daerah tidak mampu menunjukkan adanya kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi,

efesiensi biaya pemungutan pendapatan asli daerah sudah efesien. 2. Penggunaan Anggaran Belanja menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah dalam melakukan penghematan tidak efesien, tetapi dari tingkat produktivitas dan efektivitas belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten pohuwato terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 1,47 %. DAFTAR PUSTAKA Abdul Halim. 2002. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta : Salemba Empat. . 2008. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta : Salemba Empat. Ihyaul Ulum. 2005. Akuntansi Sektor Publik. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang pers. Indra Bastian. 2006. Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar. Jakarta: Penerbit Erlangga. Nurlan Darise. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik). Jakarta: Penerbit Indeks. Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Mardiasmo. 2005. Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Andi. Mohamad Mahsun. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik.yogyakarta: BPFE. Peraturan pemerintah No.25 tahun 2004 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato terhadap transfer pemerintah pusat. masih sangat tinggi. serta kemampuan pemerintah

daerah dalam memobilisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah kurang efektif akan tetapi dari segi

187

Website


ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO

Recommend Documents