ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK MENGETAHUI TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEDIRI)

Cendekia Akuntansi Vol. 3 No. 3 September 2015

ISSN 2338 - 3593

ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK MENGETAHUI TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEDIRI). Oleh : Nur Rahmanti Ratih

Abstract This research was conducted in the Kediri Regency Government is located on Jl. Soekarno–Hatta No. 1 Katang Kediri Regency. In this study, researchers used a descriptive research method that uses kuantiatif fiscal needs and fiscal capacity to describe the manner and process data related to the numbers then performed an analysis using effectiveness ratio, efficiency ratio and the ratio of the level of independence From the research, it is known that the collection of the Regional Budget is greater than the specified target. While the analysis of the effectiveness ratio, efficiency ratio and the ratio of the level of independence has increased, so it can be concluded that the original income Kediri Independence of Local Government is still relatively moderate because local governments are still highly dependent on the central government. Local Government Performance of Kediri seen from the financial aspect has not managed to meet their own regions. Based on research, the researcher can put forward some suggestions that the Government of Kediri should reduce dependence on the central government is to optimize the potential of existing revenue sources. Kediri City Government is expected to improve the welfare of the people of Kediri with improving the quality of human resources baik.Pemerintah of Kediri need to improve the development and provision of public facilities and infrastructure to improve public economic activities of Kediri and to attract investors. Where the government should be selective in doing development based on priorities and efficiency. ABSTRAK Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri yang tepatnya berada di Jl. Soekarno-Hatta No.1 Katang Kediri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian diskriptif kuantiatif yang menggunakan kebutuhan fiskal ( Fiscal Need ) dan kapasitas fiskal ( Fiscal Capacity )dengan cara mendiskripsikan dan mengolah data yang berhubungan dengan angka yang selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan rasio efektivitas, rasio efisiensi serta rasio tingkat kemandirian Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pemungutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lebih besar dari target yang ditentukan. Sedangkan dari analisis rasio efektivitas, rasio efisiensi serta rasio tingkat kemandirian mengalami kenaikan, jadi dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli

112


ISSN 2338 - 3593

Daerah di Kabupaten Kediri, Kemandirian Pemerintah Daerah masih relatif sedang karena pemerintah daerah masih sangat tergantung kepada Pemerintah Pusat. Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri dilihat dari aspek keuangannya belum berhasil untuk mencukupi daerahnya sendiri. Berdasarkan penelitian maka peneliti dapat mengemukakan beberapa saran yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri hendaknya mengurangi ketergantungan kepada Pemerintah Pusat yaitu dengan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada. Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kediri dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang baik.Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri perlu mengawasi pungutan pajak sesuai dengan data Wajib Pajak ,serta berupaya untuk terus menggali sumber-sumber potensi baru yang ada di Kabupaten Kediri.Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri perlu meningkatkan pembangunan serta penyediaan sarana dan prasarana umum, untuk meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat Daerah Kabupaten Kediri dan untuk menarik investor. Dimana Pemerintah hendaknya selektif dalam melakukan pembangunan yang didasarkan atas skala prioritas dan efisiensi. Kata kunci : Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Tingkat Kemandirian Keuangan, Kebutuhan Fiskal (Fiscal Need) dan Kapasitas Fiskal (Fiscal Capacity) PENDAHULUAN Desentralisasi dikenal sebagai pemberian wewenang untuk mengelola keuangan daerah masing-masing dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, hal ini dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerah sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang nyata. Penyelenggaraan urusan Pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah harus dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi.Sedangkan penerimaan

dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan tidak dicatat dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.Tahun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut. Salah satu sumber sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah banyak menggali sumber-sumber pendapatan terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Dari sumber-sumber penerimaan daerah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pendapatan Daerah meliputi, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Sah . Sedangkan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat masih merupakan

113


sumber penerimaan yang terbesar masih menunjukkan ketergantungan daerah terhadap pusat dan masih kurangnya daerah dalam menunjukkan kemandirian suatu daerah. Kemandirian keuangan suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan oleh Pemerintah pusat. Pemerintah daerah harus berusaha mengembangkan dan meningkatkan perannya dalam bidang ekonomi dan keuangan.Ketergantungan daerah terhadap pusat masih belum bisameningkatkan kemandirian suatu daerah secara ekonomis, efisiensi, dan efektif dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,sehingga pemerintah pusat dalam menganalisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menggunakan rasio keuangan untuk mengetahui tingkat kemandirian. Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Dengan analisa ini pemerintah dapat menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, dan dapat melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

ISSN 2338 - 3593

Pemerintah daerah Kabupaten Kediri yang berada di wilayah Propinsi Jawa Timur memiliki potensi untuk menggali Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dalam jumlah yang besar. Dalam memungut dan menggali sumber-sumber pendapatan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri banyak menggali sumber-sumber pendapatan terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Dari sumber-sumber penerimaan daerah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ternyata pos-pos Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak masih sangat kecil dibandingkan dengan total Penerimaan Daerah. Sedangkan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat masih merupakan sumber penerimaan yang terbesar. Hal ini menunjukan masih ketergantungannya daerah terhadap pusat dan masih kurangnya kemandirian daerah dalam menunjukan kemampuan daerah yang efisien. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui sejauh mana kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri dalam mencapaitingkat kemandirian keuangannya Sehubungan dengan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Mengetahui Tingkat Kemandirian Keuangan ” (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri) Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah “Bagaimana Analisis AnggaranPendapatan Dan Belanja Daerah untuk Mengetahui Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri”.

113


Tujuan Penelitian Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri.

c) Indeks Kemahalan Kontruksi Indeks kemahalan konstruksi merupakan cerminan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasrkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relative antar daerah. Indeks kemahalan konstruksi dapat diukur dengan rumus : 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝐾𝑒𝑚𝑎ℎ𝑎𝑙𝑎𝑛 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑢𝑘𝑠𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝐾𝑒𝑚𝑎ℎ𝑎𝑙𝑎𝑛 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑢𝑘𝑠𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ = 𝑅𝑎𝑡𝑎2 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝐾𝑒𝑚𝑎ℎ𝑎𝑙𝑎𝑛 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑠𝑐𝑟 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ d) Indeks Pembangunan Manusia Indeks pembangunan manusia merupakan variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk atas layanan dasar dibidang pendidikan dan kesehatan. Indeks pembangunan manusia dapat diukur dengan rumus : 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑛𝑢𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝐼𝑃𝑀 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ = 𝑅𝑎𝑡𝑎2 𝐼𝑃𝑀 𝑠𝑐𝑟 𝑁𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

METODE PENELITIAN Teknik Analisis Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah bersifat deskriptif kuantitatif.Alat analisis dalam penelitian ini adalah perhitungan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal serta rasio kemandirian keuangan daerah. 1. Perhitungan Kebutuhan Fiskal a) Indeks Jumlah Penduduk Jumlah penduduk merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan akan menyediakan layanan publik disetiap daerah. Indeks jumlah penduduk dapat dihitung dengan rumus : 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 =

ISSN 2338 - 3593

e) Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Produk Domestik Regional Bruto merupakan cerminan potensi dan aktivitas perekonomian suatu daerah yang dihitung berdasrkan total seluruh output produksi kotor dalam suatu wilayah. Indeks PDRB per kapita dihitung dengan rumus : 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑝𝑒𝑟 𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ = 𝑅𝑎𝑡𝑎2 𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑝𝑒𝑟 𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑁𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑅𝑎𝑡𝑎2 𝐽𝑚𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑆𝑐𝑟 𝑁𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 b) Indeks Luas wilayah Luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah.Luas wilayah yang dimaksud adalah luas wilayah daratan. Indeks jumlah wilayah dihitung dengan rumus : 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑊𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑤𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ = 𝑅𝑎𝑡𝑎2 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑊𝑖𝑙 𝑠𝑐𝑟 𝑁𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

f) Total Belanja Daerah Belanja daerah merupakan jumlah dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal

114


kemudian dibagi dengan banyaknya Provinsi atau Kabupaten atau Kota di seluruh Indonesia. Total belanja daerah rata-rata dapat diukur dengan rumus : 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑅𝑎𝑡𝑎 𝐵. 𝑃𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑖 + 𝐵. 𝐵𝑎𝑟𝑎𝑛𝑔 + 𝐵. 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑛𝑠𝑖 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝐾𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛/𝐾𝑜𝑡𝑎 g) Kebutuhan Fiskal Kebutuhan Fiskal merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum dihitung dengan rumus : Bastian (2006:331) Total Belanja Daerah Rata-Rata X Indeks Jumlah Penduduk + Indeks Luas Wil + Indeks Kemahalan Konstruksi + Indeks Pembanggunan Manusia + Indeks PDRB Per Kapita

h) Kapasitas Fiskal Kapasitas fiskal daerah merupakan penjumlahan dari Pendapatan Daerah Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil : Cara Perhitungan Kapasitas Fiskal

Rasio Efektivitas = RealisasiPenerimaanPAD Target Penerimaan X 100% Tabel 1 Kriteria Kinerja Keuangan Rasio Efektivitas Persentase Kinerja Kriteria Keuangan Diatas 100% Sangat Efektif 100% Efektif 90% - 99% Cukup Efektif 75% - 89% Kurang Efektif Kurang dari 75% Tidak Efektif Sumber : Mahmudi (2011:171)

b) Rasio Efisiensi Efisiensi bertujuan untuk menilai apakah sejauh mana efisensi pemerintah dalam merealisasi pendapatan.Rasio efisiensi pendapatan dirumuskan sebagi berikut: Rasio Efisiensi Biaya Pemerolehan Pendapatan Asli Daerah = 𝑥 100% 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 Tabel 2 Kriteria Kinerja Keuangan Rasio Efisiensi Persentase Kinerja Kriteria Keuangan < 5% Sangat Efisien 5% - 10% Efisien 11% - 20% Cukup Efisien 21% - 30% Kurang Efisien > 30% Tidak Efisien Sumber : Mahmudi (2011:171)

Kapasitas Fiskal = Pendapatan Asli Daerah +Dana Bagi Hasil 2.

ISSN 2338 - 3593

UntukMenghitung Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah a) Rasio Efektivitas Rasio efektivitas bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan.

115


ISSN 2338 - 3593

c. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mencakup seluruh kawasan Indonesia (Halim,2004: 284) bagian timur, bahkan hingga mencapai Pulau Papua. Kerajaan Kediri pun 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖𝑎𝑛 Pendapatan asli Daerah (PAD) banyak memiliki catatan sejarah yang = membanggakan, salah satu diantaranya 𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑎ℎ 𝑝𝑢𝑠𝑎𝑡/𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 adalah Kerajaan Kediri pernah menjadi lumbung padi nasional pada masa Sebuah pedoman dalam melihat pola kejayaannya, yaitu pada masa Raja hubungan daerah dari sisi keuangan Jayabaya. Namun pada akhirnya Kediri dapat dikemukakan pada tabel berikut : dipilah menjadi dua kerajaan, yaitu Tabel 3 Kerajaan Jenggala dan Panjalu. Seiring Pola Hubungan Dan Tingkat berjalannya waktu, Kerajaan Kediri pun Kemampuan Daerah mengalami kemunduran dan mengalami Kemampuan Pola Kemandirian kehancuran ketika mengalami kekalahan Daerah Hubungan dalam perang melawan Ken Arok, raja Rendah 0%-25% Instruktif Kerajaan Singosari pada tahun 1222. sekali Rendah

25%-50%

Konsultif

Sedang

50%-75%

Partisipatif

Tinggi 75%-100% Abdul Halim, 2004 : 284

2. a.

Kondisi Kabupaten Kediri Letak Geografis Secara geografis Kediri berbatasan dengan Kabupaten Blitar dan Tulungagung di sebelah selatan, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Jimbang di sebelah utara, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Nganjuk di bagian barat dan di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Malang. b. Hasil Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Tanaman pangan di Kabupaten Kediri terdiri dari padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai, dan kacang hijau. Buah-buahan terdiri dari mangga, pepaya, nanas dan pisang. Sayur-sayuran terdiri dari lombok, mentimun, tomat, terong, dan bawang merah. Untuk tanaman perkebunan terdiri dari karet, kopi, coklat, cengkeh, kopra, kelapa, jambu mete, randu, lada, dan tebu. Sektor peternakan terdiri dari ayam petelor atau pedaging, sapi perah, sapi potong, kuda, kerbau, kambing, dan ayam kampung. Dari sektor perikanan berupa jenis ikan tawar seperti lele,

Delegatif

langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah : a. Perhitungan APBD 1. Menghitung Kebutuhan Fiskal 2. Menghitung Kapasitas Fiskal b. Menghitung Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 1. Rasio Efektivitas 2. Rasio Evisiensi 3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah c. Menganalisa Hasil Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mengetahui seberapa besar tingkat kemandirian keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kediri. PEMBAHASAN 1. Sejarah Kabupaten Kediri Kediri pada awalnya merupakan sebuah kerajaan besar yang bernama Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri mempunyai wilayah yang cukup luas, 116


mujair, tawes, dll. Kawasan hutan di Kabupaten Kediri terdiri dari pohon sengon dan pinus yang menghasilkan produk-produk dasar seperti kayu bakar, kayu pertukangan, getah pinus dan sebagainya. c. Kependudukan Jumlah penduduk untuk tahun 2013 sejumlah 1.415.027 jiwa dengan jumlah laki-laki 711.723 jiwa dan perempuan 703.304 jiwa. Untuk tahun 2014, jumlah penduduknya sebesar 1.492.585 jiwa dengan jumlah laki-laki 755.628 jiwa dan perempuan 736.957 jiwa.

ISSN 2338 - 3593

3) Menumbuh-kembangkan aktifitas pendidikan formal, non-formal, dan informal untuk meningkatkan sumber daya generasi muda sebagai upaya mencapai tujuan mencerdaskan kehidupa bangsa. 4) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pola hidup sehat sebagai langkah nyata menuju keluarga sejahtera. 5) Membangun kehidupan masyarakat yang tertata, taat hukum dan perundang-undangan, saling menghargai satu sama lain sebagai dasar pemahaman atas hak asasi manusia, gotong royong, dan toleran dalam rangka menciptakan suasana aman, tertib, dan damai di masyarakat. 6) Mengembangkan industri dan perdagangan berbasis pertanian yang berorientasi pada mekanisme pasar bersama Koperasi dan UKM. 7) Menggalakkan promosi di sektor pariwisata, produk-produk homeindustry, pertanian, perkebunan, perikanan di tingkat regional, nasional, dan global. 8) Menciptakan suasana kondusif sehingga membuat kehidupan masyarakat menjadi tenteram. 9) Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, berwibawa, bebas KKN, transparan, akuntabel, responsif terhadap permasalahan masyarakat sebagai upaya meningkatkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

3. a.

Visi dan Misi Kabupaten Kediri Visi Kabupaten Kediri Visi Pemerintah Kabupaten Kediri adalah “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Kediri yang Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha esa, Cerdas, Sehat, Mandiri, Tenteram dan Sejahtera yang berbasis pada Lima Sektor Utama Pembangunan, yaitu: Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Industri-Perdagangan dan Pariwisata, yang didukung oleh penyelenggaraan pemerintahan yang profesional”. b. Misi Kabupaten Kediri Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Kediri tahun 2011-2015 sebagai berikut: 1) Melaksanakan ajaran agama dalam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sebagai wujud peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan serta terwujudnya keluarga sehat.

117


Rata –rata Standar Kebutuhan Fiskal Jawa Timur tahun 2013-2014 adalah Rp 9.628,30 per tahun, di mana pada tahun 2013 sebesar Rp 9.117,78 dan pada tahun 2014 sebesar Rp 10.138,83.

Pembahasan Hasil Penelitian 1. Menghitung Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Rasio kemandirian keuangan daerah mengalami keningkatan sebesar 4,33 % yaitu dari 11,34 % naik ke 15,67 %.

b.

Indeks Pelayanan Publik Per Kapita (IPPP) Kabupaten Kediri Menunjukkan bahwa jumlah kebutuhan fiskal per kapita Kabupaten Kediri pada tahun 2013 dan 2014 samasama lebih besar 132 kali. Hal ini berarti bahwa tingkat belanja daerah per kapita Kabupaten Kediri lebih besar 132 kali jika dibandingkan dengan rata-rata kebutuhan fiskal per kapita Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur.

2. Menghitung Derajat Desentralisasi Fiskal Rasio Pendapatan Asli Daerah dengan Total Pendapatan Daerah pada tahun 2013 adalah sebesar 7,86%, dan mengalami kenaikan pada tahun 2014 yaitu menjadi 10,30%. Selama tahun 2013-2014, rasio Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dengan Total Penerimaan Daerah Kabupaten Kediri mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2013 sebesar 4,05% dan tahun 2014 sebesar 4,62%. Sumbangan Daerah Kabupaten Kediri pada tahun 2013-2014 mengalami penurunan, yaitu sebesar 88,09% pada tahun 2013, dan 85,08% pada tahun 2014. Rasio 1 dan rasio 2 menunjukkan kontribusi pendapatan Kabupaten Kediri yang berasal dari potensi keuangan daerahnya, sedangkan rasio 3 menunjukkan pendapatan Kabupaten Kediri yang berasal dari sumbangan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah lainnya. Dengan meningkatnya rasio 1 dan rasio 2, maka dapat dikatakan semakin meningkatnya Desentralisasi Fiskal Kabupaten Kediri. Dapat diartikan juga bahwa ketergantungan Kabupaten Kediri terhadap sumbangan ataupun bantuan keuangan mengalami penurunan. 3. a.

ISSN 2338 - 3593

4. a.

Menghitung Kapasitas Fiskal Kapasitas Fiskal Standar (KFS) Jawa timur Kapasitas Fiskal Standar Jawa Timur mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Provinsi Jawa Timur untuk membiayai pengeluarannya ada kenaikan pada tahun 2013-2014. b. Kapasitas Fiskal Kabupaten Kediri Kapasitas Fiskal Kabupaten Kediri lebih besar dibandingkan dengan Standar Kapasitas Fiskal Jawa Timur, yaitu 305 kali lebih besar pada tahun 2013, dan 347 kali lebih besar pada ahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Kabupaten Kediri dalam membiayai pembangunannya lebih besar jika dibandingkan dengan kemampuan rata-rata Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Timur. 5. Analisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap tingkat Kemandirian keuangan Daerah Kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan daerah diukur dengan Rasio Kemandirian Keuangan

Menghitung Kebutuhan Fiskal Standar Kebutuhan Fiskal (SKF) Jawa Timur

118


Daerah dan Derajat Desentralisasi Fiskal selama tahun 2013-2014 dinilai kurang, yang berarti bahwa kemandirian daerah Kabupaten Kediri belum mampu dalam membiayai pembangunan daerahnya dan masih sangat bergantung pada bantuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya serta subsidi. Jika dilihat dari kemampuan Kapasitas Fiskal untuk membiayai Kebutuhan Fiskalnya dinilai sangat baik, yang berarti bahwa sumber keuangan Kabupaten Kediri yang berasal dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sudah mampu untuk menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan daerahnya, tetapi untuk membiayai pembangunan daerahnya masih kurang mampu, karena Kabupaten Kediri masih bergantung pada bantuan dari Pemerintah Pusat ataupun subsidi untuk pembangunan daerahnya.

b.

c.

Kesimpulan a.

Berdasarkan hasil analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kediri selama tahun 2013-2014 menunjukkan bahwa rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengalami peningkatan sebesar 4,33 % yaitu dari 11,34 % naik ke 15,67 %. Dari persentase tersebut terlihat bahwa kemandirian daerah dalam mencukupi pembangunan daerahnya masih rendah, karena masih jauh dari 100% (mandiri). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri dianggap belum mampu dalam membiayai seluruh urusan pembangunan daerahnya, karena Pendapatan Asli Daerahnya lebih rendah dibandingkan dengan bantuan maupun pinjaman, yang berarti bahwa Kabupaten Kediri dalam 119

ISSN 2338 - 3593

membiayai pembangunannya masih tergantung kepada bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Berdasarkan hasil analisis Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Kediri selama tahun 2013-2014 masih kurang mampu, walaupun terjadi peningkatan. Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Kabupaten Kediri masih kurang untuk memenuhi Total Penerimaan Daerahnya, yaitu dengan rata-rata 13,41% per tahun, sedangkan sisanya sebesar 86,59% dapat tercukupi dari transfer dana Pemerintah Pusat ayaupun Pemerintah Daerah lainnya. Berdasarkan hasil analisis Kapasitas Fiskal dan Kebutuhan Fiskal pada tahun 2013-2014, Kapasitas Fiskal Kabupaten Kediri mampu untuk memenuhi Kebutuhan Fiskalnya, karena terdapat selisih lebih 173 pada tahun 2013, dan 215 pada tahun 2014. Rata-rata kemampuan Kapasitas Fiskal untuk memenuhi Kebutuhan Fiskal Kabupaten Kediri yaitu sebesar 247% dan termasuk kriteria sangat baik karena melebihi dari 100%. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa sumber keuangan Kabupaten Kediri yang berasal dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sudah mampu untuk menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan daerahnya, tetapi untuk membiayai pembangunan daerahnya masih kurang mampu, karena Kabupaten Kediri masih bergantung pada bantuan dari Pemerintah Pusat ataupun subsidi untuk pembangunan daerahnya.


Darise, Nurlan (2009), Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan BLU, Jakarta: Indeks

Saran a.

b.

ISSN 2338 - 3593

Agar kemandirian daerah dapat tercapai, maka Kabupaten Kediri diharapkan bisa mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerahnya melalui sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan Lainlain Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah melalui sektor pajak dan retribusi daerahnya bisa dilakukan dengan mengawasi pungutan pajak sesuai dengan data Wajib Pajak, serta berupaya untuk terus menggali sumber-sumber potensi baru yang ada di Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri perlu meningkatkan Produk Domestik regional Bruto (PDRB) untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan daerahnya dengan cara meningkatkan produksi pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, dan pariwisata yang ada di Kabupaten Kediri.

Halim, Abdul (2004), Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah (Edisi Revisi), Jakarta: Salemba Empat. Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi (2012), Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi 4), Jakarta: Salemba Empat. http://datahukum.pnri.go.id (2005), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Jakarta: Sekretarian Negara. http://hukum.unsrat.ac.id/men/mendagri _29_2002.pdf (2002), Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Selama tahun 2013-2014, kemandirian daerah Kabupaten Kediri untuk membiayai pembangunan daerahnya mengalami peningkatan, hal ini harus dipertahankan agar Kabupaten Kediri bisa mandiri dan mampu untuk membiayai pembangunan daerahnya. DAFTAR PUSTAKA Wijaya (2003), Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah dalam Era Otonomi Daerah, Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi LIPI.

http://hukum.unsrat.ac.id/men/permenda gri_13_2006.pdf (2006), Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tetang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bastian, Indra (2006), Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, Yogyakarta: BPFE.

http://www.anggaran.depkeu.go.id (2012), Nota Keuangan dan

Adi,

120


Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.

Sidik, Machfud dkk. (2002), Dana Alokasi Umum - Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah, Jakarta: Kompas.

http://www.itjen.depkes.go.id (2005), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Siregar, Baldric dkk.(2001), Akuntansi Pemerintahan dengan Sistem Dana (Edisi 3), Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ekonomi YKPN.

Mardiasmo (2002), Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Andi.

Tjandra, Riawan (2009), Hukum Keuangan Negara, Jakarta: PT. Grasindo

Reksohadiprodjo, sukanto (2001), Ekonomika Publik (Edisi Pertama), Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Widjaja, HAW. (2005), Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada

Republik Indonesia (2004), Undangundang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Jakarta: Pustaka Pergaulan. (2004),

Said,

ISSN 2338 - 3593

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Jakarta: Pustaka Pergaulan.

Mas’ud (2008), Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia, Malang: UMM PRESS

Sianturi, Y. Simonsen (Skripsi), Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Pendapatan antar Wilayah Studi Kasus Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara, http://eprints.undip.ac.id (tidak dipublikasikan), Semarang: Univesritas Diponegoro Semarang.

121

ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK MENGETAHUI TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEDIRI)

Recommend Documents