Analisis Pendapatan Dan Belanja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur

Analisis Pendapatan Dan Belanja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Hermawati Ariana ([email protected]) Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Suharyono ([email protected]) Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Dwi Risma Devianti ([email protected]) Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman

ABSTRAK Hermawati Ariana, Analisis Pendapatan Dan Belanja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur . dibawah bimbingan Bapak Suharyono dan Ibu Dwi Risma Devianti. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang nilai efisiensi,efektifitas, dan ekonomis dari anggaran pendapatan dan belanja pada pemerintah daerah kabupaten kutai timur. Analisis ini menggunakan beberapa alat analisis diantaranya Analisis varians pendapatan,Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD, Analisis varians belanja, Rasio efisiensi belanja, Rasio belanja daerah terhadap PDRB.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2011 pemerintah daerah kabupaten kutai timur telah melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja daerah secara efisien , efektif dan ekonomis yang di lihat dari persentasi yang diperoleh sesuai dengan karakteristik yang ada pada alat analisis tersebut. Kata kunci: pendapatan dan pengeluaran di pemerintah daerah ABSTRACT Hermawati Ariana, An Analysis Of Revenues And Spending At The Local Government Of East Kutai Regency .Supervised by Mr. Suharyono and Mrs. Dwi Risma Devianti. This research was conducted to find out about the value of efficiency, effectiveness and economical than the budget revenue and spending on local Government of East kutai Regency. This analysis using multiple analysis tools such as analysis of variance of income, the degree of decentralization, regional financial dependency ratio, the ratio of the effectiveness and efficiency of the PAD, analysis of variance, the ratio of spending efficiency of shopping, shopping area ratio to GDP.the results of this research indicate that in 2011 the local government district of East kutai, has been implementing the budget revenue and shopping area in an efficient, effective and economical that seen from the percentage obtained in accordance with the characteristics of the analysis tool. Keywords : revenues and spending at the local Government

. I.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Pada saat ini perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya. Pengelolaan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi value for money serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan 23

mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi jumlah pengangguran serta menurunkan tingkat kemiskinan. Untuk pengelolaan daerah tidak hanya dibutuhkan sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya ekonomi berupa keuangan yang dituangkan dalam suatu anggaran pemerintah daerah. Keuangan daerah merupakan dokumen publik yang berhak diketahui oleh masyarakat. Pemerintah daerah wajib mempubllikasikan setiap laporan keuangan daerah kemasyarakat. Empat laporan keuangan yang wajib dipublikasikan adalah laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Namun untuk melihat efisiensi, dan efektifitas (value of money) dari pemerintah daerah, maka kita dapat melihat kinerjanya melalui laporan realisasi anggaran. Dalam laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelpaoan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisaisnya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang- undangan.laporan realisasi anggaran terdiri atas beberapa elemen (pos) utama yaitu: pendapatan, transfer, belanja, surplus atau defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto dan, siasa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA). Laporan Realisasi anggaran merupakan jenis laporan keuangan daerah yang lebih dahulu dihasilkan sebelum kemudian diisyaratkan untuk membuat laporan neraca dan laporan arus kas. Anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung (back-bone) penyelenggaraan pemerintahan. Usaha pemerintah daerah dalam menggali sumber dana yang berasal darimpotensi daerah yang dimiliki serta kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber dana yang ada tercermin dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Oleh karena itu laporan realisasi anggaran menjadi salah satu laporan pertanggung jawaban keuangan daerah yang utama. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang jujur, demokratis, efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan dan belanja daerah perlu dilaksanakan meskipun terdapat perbedaan kaidah pengakuntansiannya dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta. Dengan memperhatikan keadaan pemerintah daerah, maka penulis merasa tertarik untuk mengemukakan masalah dalam menganalisis realisasi anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah. Semua masalah inilah yang menjadi latar belakang penulisan skripsi sehingga penulis mencoba mengambil judul “ANALISIS PENDAPATAN DAN BELANJA PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR”. B. PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang maka permasalahan yang timbul pada garis besarnya dirumuskan sebagai berikut Apakah pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur telah menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif (value of money) C. TUJUAN PENELITIAN Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara ekonomis, efisien dan efektif (value of money). II.

TINJAUAN TEORITIS

A. DASAR TEORITIS 1.

Pengertian Akuntansi Keuangan daerah

24

2.

3.

4.

Pengertian akuntansi keuangan daerah, yaitu suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemda (kabupaten, kota, atau provinsi). (Abdul halim 2008: 36) Anggaran Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus digunakan sebagai alat pengendalian. Agar fugsi perencanaan dan pengawasan dapat berjalan dengan baik maka sistem anggaran serta pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis. Pemerintah menggunakan anggaran sebagai alat untuk merancang program kerja atau langkah-langkah yang akan dilakukan setiapa aktivitas dapat terarah dan terkontrol dengan baik. Anggaran sektor publik menjadi kendali dan tolok ukur untuk setiap aktivitas yang dilkukan. Sebagai sebuah sistem, perencanaan anggaran sektor publik telah mengalami banyak perkembangan. Sistem perencanaan anggaran sektor publik berkembang dan berubah sesuai dengan dinamika perkembangan manajemen sektor publik dan perkembangan tuntutan yang muncul dimasyarakat. Ada beberapa pendekatan dalam penyusunan anggaran. Seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2004:76-83) bahwa pendekatan dalam penyusunan anggaran sebagai berikut : “1. Anggaran Tradisional a. Line Item Budgeting b. Incremental Budgeting 2. New Public Managemen a. Anggaran Berbasis Kinerja (Perfomance Budgeting) b. Zero Based Budgeting (ZBB) c. Programming and Budgetig System (PPBS).” Laporan Keuangan Laporan keuangan daerah merupakan informasi yang memuat data sebagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas ekonomi suatu organisasi pemerintah daerah. Adapun tujuan Pelaporan Keuangan daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Adapun yang mencakup Laporan Kaeungan daerah adalah: 1. Laporan Keuangan Daerah 2. Neraca Daerah 3. Laporan Arus Kas 4. Catatan Atas Laporan Keuangan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mendefinisikan pendapatan sebagai semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Secara umum pendapatan daerah dapat dipahami sebagai hak pemerintah daerah yang menambah kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu. Pendapatan pemerintah daerah berbeda dengan penerimaan daerah. Penerimaan daerah adalah semua jenis penerimaan kas yang masuk ke rekening kas daerah baik yang murni berasal dari pendapatan daerah maupun dari penerimaan pembiayaan. Berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, belanja daerah dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. (Mahmudi: 2010). Definisi belanja menurut peraturan pemerintah no.71 tahun 2010 adalah sebagai berikut :“Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.” Definisi lain dari belanja ini adalah seperti yang di jelaskan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 sebagai berikut: “Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.” Sedangkan belanja di lingkungan akuntansi pemerintahan di Indonesia diartikan sebagai semua pengeluaran bendahara umum negara/ daerah yang

25

5.

mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah.(Nordiawan: 2007) Analisis Pendapatan dan Belanja Daerah Analisisis pendapatan dan belanja daerah secara umum terlihat dari laporan realisasi Anggaran. Melalui laporan realisasi anggaran, kita dapat melakukan analisis pendapatan untuk menilai efektifitas, efisiensi, dan ekonomi dari pendapatan daerah antara lain dengan cara : 1. Analisis varians pendapatan 2. Derajat Desentralisasi 3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah 4. Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD 5. Analisis varians belanja 6. Rasio efisiensi belanja 7. Rasio belanja daerah terhadap PDRB

B. RERANGKA PIKIR Alur dari kerangka konsep penelitian dapat dilihat sebagai berikut: Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Gambar 2.1. Rerangka Pikir Rumusan masalah: “Apakah pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur telah menggunakan anggaran belanja daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif (value of money)?” Alat analisis: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Analisis varians pendapatan Derajat Desentralisasi Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD Analisis varians belanja Rasio efisiensi belanja Rasio belanja daerah terhadap PDRB

Hasil Analisis: Anggaran Belanja Daerah Telah Dilakukan Secara Ekonomis, Efisien, Dan Efektif

C. RINCIAN DATA YANG DIPERLUKAN Untuk mempermudah penelitian yang dilakukan, maka data yang diperlukan adalah sebagai berikut: 1. Gambaran umum kabupaten kutai timur 2. Struktur anggaran dan realisasi anggaran pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten kutai timur. 3. Data-data untuk perhitungan analisis belanja yang berasal dari laporan keuangan kabupaten kutai timur yaitu Laporan Realisasi APBD tahun 2010 dan 2011 4. Data lainnya yang relevan dengan penulisan ini.

26

D. JANGKAUAN PENELITIAN Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur yang berlokasi di Jl. Prof. DR. Wirjono Projodikoro, No.01 (Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi) Sangata Utara. Penelitian ini berfokus pada, anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur tahun anggaran 2010 dan 2011. E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Penelitian Lapangan (Field Work Research), yaitu kegiatan pengumpulan data yang didasarkan atas keadaan sesungguhnya di lapangan. . Field Work Research dilakukan dengan dua cara, yaitu: a. Wawancara, yaitu suatu cara untuk untuk memperoleh data dengan mengadakan wawancara langsung kepada pimpinan perusahaan dan bagian lain yang berkaitan dengan penelitian ini. b. Teknik Observasi, yaitu suatu cara untuk memperoleh data dengan jalan melakukan pencatatan secara tertulis terhadap setiap kejadian yang berkaitan dengan penelitian pada penulisan ini. 2. Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu penilitian yang dilakukan dengan cara mempelajari teori dan informasi yang erat hubungannya dengan objek penelitian sebagai pedoman pokok dalam pengumpulan data di lapangan. F. ALAT ANALISIS Dalam penelitian ini alat analisis yang digunakan adalah sebagai berikut : 1. Analisis Varians (selisih) anggaran pendapatan Analisis varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitungselisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Dalam analisis selisih anggaran pendapatan, hal utama yang perlu dilakukan oleh pembaca laporan adalah: 1. Melihat besarnya selisih anggaran pendapatan dengan realisasinya baik secara nominal maupun persentase. 2. Menetapkan tingkat selisih yang dapat ditoleransi atau dianggap wajar 3. Menilai signifikan tidaknya selisih tersebut jika dilihat dari total pendapatan 4. Menganalisis penyebab terjadinya selisih anggaran pendapatan Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan. Sebaliknya apabila realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik. Apabila target pendapatan dapat dicapai bahkan terlampaui, maka hal itu tidak terlalu mengejutkan karena memang seharusnya demikian. Tetapi jika target pendapatan tidak tercapai, hal ini butuh penelaahan lebih lanjut terkait dengan penyebab tidak tercapainya target. 2. Derajat Desentralisasi Derajat dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kontribusi maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/ atau pemerintah propinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

27

4. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Rasio efektifitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektivits PAD dapat dikategorikan sebagai berikut : Tabel 3.1 KATEGORI PREDIKAT Sangat Efektif >100% Efektif 100% Cukup Efektif 90% - 99% Kurang Efektif 75% - 89% Tidak Efektif <75% Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD, indikator rasio efekivitas PAD saja belum cukup, sebab meskipun jika dilihat dari rasio efektivitasnya sudah baik tetapi bila ternyata biaya untuk mencapai target tersebut sangat besar, maka berarti pemungutan PAD tersebut tidak efisien. Untuk dapat menghitung rasio efisiensi PAD ini diperlukan data tambahan yang tidak tersedia di Laporan Realisasi Anggaran, yaitu data tentang biaya pemungutan PAD.

Semakin kecil nilai rasio ini maka semakin efisiensi kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan Pendapatan Asli Daerah. Secara umum, nilai efisien PAD dapat di kategorikan sebagai berikut : Tabel 3.2 KATEGORI PREDIKAT Sangat efisien <10% Efisien 10%-20% Cukup Efisien 21%-30% Kurang Efisien 31%-40% Tidak Efisien >40% 5. Analisis Varians Belanja Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Analisis varians cukup sederhana namun dapat memberikan informasi yang sangat berarti. Hal penting yang harus diperhatikan dalam analisis varians ini adalah : 1. Mempertanyakan alasan terjadinya varians. Apakah selisih tersebut cukup beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan? 2. Berapa besarnya varians, apakah jumlahnya signifikan atau tidak ? 3. Berapa tingkat selisih (varians) yang bisa di toleransi? 6. Rasio Efisiensi Belanja Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini di gunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Rasio efisiensi belanja dirumuskan sebagai berikut :

28

7. Rasio Belanja Daerah Terhadap PDRB Rasio Belanja daerah terhadap PDRB merupakan perbandingan antara total belanja daerah dengan PDRB yang dihasilkan daerah. Rasio ini menunjukkan produktivitas dan efektivitas belanja daerah. Selain itu kita juga dapat melihat tingkat ekonomis pemerintah daerah dalam rasio ini. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: Rasio Belanja Daerah thd PDRB = Total Realisasi Belanja Daerah Total PDRB

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. ANALISIS Setelah melakukan penelitian pada badan pembangunan dan perencanaan daerah kabupaten kutai timur, penulis memperoleh data yang diperlukan untuk perhitungan analisis pendapatan dan belanja pemerintah daerah kabupaten kutai timur. Data-data tersebut telah dicantumkan oleh pemerintah daerah pada bab sebelumnya. Berdasarkan data-data keuangan yang telah diperoleh tersebut, maka perhitungan analisis pendapatan dan belanja pendapatan dan belanja pemerintah daerah kabupaten kutai timur adalah sebagagi berikut : 1. Analisis Varians Pendapatan Tabel 4.2 : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2010

Uraian

Anggaran 2010

Realisasi 2010

SELISIH ANTARA ANGGARAN DAN REALISASI

REALISASI TAHUN 2009

% PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Penglolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah PENDAPATAN TRANSFER Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Dana Bagi Hasli pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Transfer Pemerintah Pusat – lainnya Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian

66,330,458,900.00 4,005,000,000.00 7,231,000,000.00

62,998,716,993.08 4,772,008,197.00 7,644,419,829.99

(3.331.741.906,92) 767008.197 413.419.829,99

94.98 119.15 105.72

70,263,856,526.81 7,679,497,861.04 9,490,554,858.15

28,094,458,900.00

28,147,906,144.91

53.447.244,91

100.19

4,612,275,602.51

27,000,000,000.00

22,434,382,821.18

(456.617.178,82)

83.09

49,481,528,205.11

1,633,400,000,000.00

1,571,962,829,024.23

(61.437.170.975,77)

96.24

1,428,082,631,716.88

1,513,300,000,000.00 250,000,000,000.00

1,450,754,435,524.23 230,686,415,073.00

(62.545.564.475,77) (19.313.584.927)

95.87 92.27

1,428,082,631,716.88 196,643,015,605.00

1,174,880,889,000.00 68,978,701,000.00 19,440,400,000.00

1,125,123,999,851.23 75,503,620,600.00 19,440,400,000.00

(49.576.889.148,77) 6.524.919.600 0

95.76 109.46 100.00

997,880,086,843.88 191,392,527,000.00 42,167,002,268.00

-

7,889,984,000.00 7,889,984,000.00

-

120,100,000,000.00 120,100,000,000.00

113,318,409,500.00 113,318,409,500.00

(6.781.590.500) (6.781.590.500)

Transfer Pemerintah Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Pajak LAIN – LAIN PENDAPATAN

29

94.35 94.35

YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan lainnya JUMLAH PENDAPATAN

72,531,444,600.00 12,958,444,600.00 59,573,000,000.00 1,772,261,903,500.00

58,573,000,000.00 58,573,000,000.00 1,693,534,546,017.31

(1.395.8444.600) (1.000.000.000) (20.154.357.482,69)

80,76

98.32 95.56

187,670,132,900.00 6,750,000,000.00 109,194,427,900.00 71,725,705,000.00 1,687,016,621,143.69

Tabel 4.3 : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2011 Uraian

Anggaran 2011

SELISIH ANTARA ANGGARAN DAN REALISASI

Realisasi 2011

REALISASI TAHUN 2011

% PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Penglolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

54,890,317,483.96 28,860,000.000.00 6,629,000,000.00

53,188,370,526.32 22,904,548,111.25 6,454,706,227.74

(1,701,946,957.64) (5,955,451,888.75) (174,293,772.26)

96.90 79.36 97.37

62,998,716,993.08 4,772,008,197.00 7,644,419,829.99

3,401,317.483.96

3,151,317,483.96

(3,086,180,000)

92,65

28,147,906,144.91

16,000,000,000.00

20,677,798,703.37

4,677,798,703.37

PENDAPATAN TRANSFER Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

1,672,349,650,000.00

1,907,784,136,345.00

235,434,486,345.00

114.08

1,571,962,829,024.23

1,672,349,650,000.00

1,907,784,136,345.00

235,434,486,345.00

114.08

1,571,962,829,024.23

1,347,030,563,000.00 311,401,287,000.00 13,917,800,000.00

1,582,346,072,345.00 311,466,164,000.00 13,971,900,000.00

235,315,509,345.00 64,877,000.00 54,100,000.00

117.47 100.02 100.39

1,125,1223,999,851.23 75,503,620,600.00 19,440,400,000.00

Transfer Pemerintah Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Pajak

58,383,500,000.00 58,383,500,000.00

58,383,500,000.00 58,383,500,000.00

0 0

100.00 100.00

113,318,409,500.00 113,318,409,500.00

306,850,736,200 20,748,057,000.00 261,250,123,200.00 24,853,656,600.00 2,092,475,304,283,96

272,555,874,600 0.00 226,475,017,000.00 46,080,857,600.00 2,291,911,921,471,32

(34,294,861,600.00) (34,775,106,200.00) 21,227,201,000.00 199,436,617,187.36

88.82 0.00 86.69 185.41 109.53

58,573,000,000.00 58,573,000,000.00 1,693,534,546,017.31

LAIN – LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan lainnya JUMLAH PENDAPATAN

2. Derajat Desentralisasi

= 4%

= 2% 3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

= 93%

30

129.24

22,434,382,821.18

= 83 % 4. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

= 95 %

= 97 % 5. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

=6%

=7% 6. Analisis Varians Belanja Tabel 4.4 : Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2010 Uraian

Anggaran 2010

Realisasi 2010

SELISIH ANTARA ANGGARAN DAN REALISASI

REALISASI TAHUN 2009

1,772,261,903,500.00

1,693,534,546,017.31

(20.154.357.482,69)

% 95.56 1,687,016,621,143.69

1,482,483,698,246.72

1,226,660,232,426.50

(255.823.465.820.22)

82.74 1,117,498,789,224.96

Belanja Pegawai Belanja barang Belanja bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja bantuan Keuangan

616,675,198,095.00 634,500,749,329.72 0.00 5,800,000,000 99,862,252,822.00 80,632,498,000.00 45,013,000,000.00

493,711,720,911.00 509,870,194,897.50 0.00 5,737,707,588.00 99,762,000,000.00 75,836,424,125.00 41,742,184,905.00

(122,963,477,184.00) (124,630,554,432.22) (62,292,412.00) (100,252,822.00) (4,796,073,875.00) (3,270,815,095.00)

80.06 80.36 98.93 99.90 94.05 92.73

401,767,382,916.96 458,577,291,663.00 12,633,654,000.00 38,925,000,000.00 96,729,360,645.00 108,866,100,000.00

BELANJA MODAL

881,518,470,080.28

821,412,717,333.39

(60,105,752,746.89)

93.18

677,632,244,158.22

2,000,000,000.00 2,000,000,000.00

2,000,000,000.00 2,000,000,000.00

-

100.00 100.00

2,051,952,300.00 2,051,952,300.00

102,000,000,000.00 102,000,000,000.00 102,000,000,000.00

91,984,453,383.00 91,984,453,383.00 91,984,453,383.00

(10,015.546,617.00) (10,015.546,617.00) (10,015.546,617.00)

90.18 90.18 90.18

-

PENDAPATAN BELANJA BELANJA OPERASI

BELANJA TIDAK TERDUGA Belanja Tidak Terduga TRANSFER TRANSFER BAGI HASIL KEDESA Bagi hasil Pajak JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER SURPLUS/(DEFISIT) PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

2,468,002,168,327.00 (695,740,264,827.00) 727,740,264,827.00

2,142,057,403,142.89 (32,594,476,518,411.00) (448,522,857,125.58) 728,510,299,550.93

31

770,034,729.93

86.79 1,797,182,985,683.18 (110,166,364,539.49) 100.11

845,906,629,366.90

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Jumlah PENGELUARAN PEMBIAYAAN Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Jumlah Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

727,740,264,827.00 727,740,264,827.00 32,000,000,000.00

728,510,299,550.93 728,510,299,550.93 12,000,000,000.00

770,034,729.93 770,034,729.93 (20,000,000,000.00)

100.11 100.11 37.50

845,906,629,366.90 845,906,629,366.90 8,000,000,000.00

32,000,000,000.00 32,000,000,000.00 695,740,264,827.00

12,000,000,000.00 12,000,000,000.00 716,510,299,550.93

(20,000,000,000.00) (20,000,000,000.00) 20,770,034,723.93

37.50 37.50 102.99

8,000,000,000.00 8,000,000,000.00 837,906,629,366.90

0.00

267,987,442,425.35

727,740,264,827.41

Tabel 4.5 :Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2011 Uraian

Anggaran 2011

Realisasi 2011

SELISIH ANTARA ANGGARAN DAN REALISASI

REALISASI TAHUN 2010

2,092,475,304,283,96

2,291,911,921,471,32

(199,436,617,187.36)

% 109.53

1,693,534,546,017.31

1,425,578,483,668,31

1,304,236,515,130.00

(121,341,968,538.31)

91.48

1,226,660,232,426.50

Belanja Pegawai Belanja barang Belanja bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja bantuan Keuangan

655,848,333,043,81 547,368,016,404.50 0.00 3,129,262,000.00 95,950,000,000.00 122,712,382,220.00 490,500,000.00

576,204,233,741,00 510,821,541,790.00 0.00 3,059,362,000.00 92,612,236,200.00 121,085,050,000.00 454,091,400.00

(7,944,099,302.81) (36,546,474,614.50) (3,337,763,800.00) (1,627,332,220.00) (36,408,600.00)

87.86 93.32 97.77 96.52 98.67 92.58

493,711,720,911.00 509,870,194,897.50 0.00 5,737,707,588.00 99,762,000,000.00 75,836,424,125.00 41,742,184,905.00

BELANJA MODAL

804,920,285,261.00

755,981,516,474.10

(48,938,768,786.90)

93.92

821,412,717,333.39

1,543,967,780.00 1,543,967,780.00

1,543,967,780.00 1,543,967,780.00

0 0

100.00 100.00

2,000,000,000.00 2,000,000,000.00

96,000,000,000.00 96,000,000,000.00

95,569,954,839.00 95,569,954,839.00

(430,045,161.00) (430,045,161.00)

99.55 99.55

91,984,453,383.00 91,984,453,383.00 91,984,453,383.00

2,327,962,746,709.31 (235,487,442,425.35)

2,157,331,954,224.10 134,579,967,247.22

(170,630,792,485.21)

92.67 57.15

2,142,057,403,142.89 (448,522,857,125.58)

267,987,442,425.35

267,987,442,425.35

0

100.00 100.00

728,510,299,550.93

267,987,442,425.35 267,987,442,425.35 32,500,000,000.00

267,987,442,425.35 267,987,442,425.35 32,500,000,000.00

0 0 0

32,500,000,000.00 32,500,000,000.00 238,487,,442,425.35

32,500,000,000.00 32,500,000,000.00 235,487,442,425.35

0 0 0

PENDAPATAN BELANJA BELANJA OPERASI

BELANJA TIDAK TERDUGA Belanja Tidak Terduga TRANSFER TRANSFER BAGI HASIL KEDESA Bagi hasil Pajak JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER SURPLUS/(DEFISIT) PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Jumlah PENGELUARAN PEMBIAYAAN Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Jumlah Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

370,067,409,672.57

7. Rasio Efisiensi Belanja

32

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

728,510,299,550.93 728,510,299,550.93 12,000,000,000.00 12,000,000,000.00 12,000,000,000.00 716,510,299,550.93 267,987,442,425.35

= 87%

= 92% 8. Rasio Belanja Daerah Terhadap PDRB

= 6%

=5% B. PEMBAHASAN Dari hasil analisis tersebut, maka diberikan uraian yang tertuang dalam pembahasan Hasil Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010-2011 Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut: 1. Analisis Varians Pendapatan Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran diatas, pada tahun 2010 secara umum terdapat selisih anggaran pendapatan dengan realisasi yang bersaldo negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pendapatan yang cukup baik walaupun masih belum mampu memperoleh pendapatan yang sesuai dengan jumlah yang dianggarkan. Selisih anggaran pendapatan yang dapat terealisasi pada tahun 2010 sebesar 20.154.357.482,69 atau sebesar 95.56% dari total APBD. Jumlah realisasi tersebut jika dilihat dari nominalnya memang tidak begitu besar, namun jika dilihat nilai persentasinya cukup signifikan. Meskipun secara nominal cukup besar, tetapi jika secara persentasi cukup signifikan, maka dapat dikatakan kinerjanya baik dan memililiki tingkat efektifitas yang cukup baik. hal ini terlihat dari perbandingan realisasi penerimaan pendapatan dengan target penerimaan pendapatan sebesar 95.56% Tetapi pada tahun 2011 terjadi perubahan yang cukup signifikan. Pada tahun 2011 selisih anggaran pendapatan bersaldo positif. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pendapatan sangat baik dan sangat efektif. Realisasi pendapatan pada tahun ini melebihi jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar 199,436,617,187.36 atau 109.53% dari total APBD. Hal ini dikarenakan meningkatnya pendapatan transfer yang diperoleh pemerintah daerah Kutai Timur. Selisih realisasi ini merupakan selisih yang diharapkan (favorable variance) oleh pemerintah daerah. 2. Derajat Desentralisasi Derajat desentralisasi pada pemerintah kabupaten Kutai Timur pada tahun anggaran 2010 sebesar 4% sedangkan pada tahun anggaran 2011 sebesar 2 %. Dari perhitungan tersebut dapat kita ketahui bahwa derajat desentralisasi pemerintah kabupaten mengalami penurunan, maka semakin menurun pula kemampuan pemerintah dalam penyelenggaraan desentralisasi. 3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Rasio ketergantungan keuangan daerah pada tahun 2010 sebesar 93% dan tahun 2011 sebesar 83%. Dari perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2010 pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya masih sangat bergantung terhadap pemerintah pusat/propinsi. Namun pada tahun 2011 rasio ketergantungan keuangan daerah mulai menurun menjadi 83% karena meningkatnya total pendapatan daerah menjadi 2.291.911.921.471,32. Dampak potensial dari analisis rasio ketergantungan keuangan daerah bagi keuangan daerah, dengan adanya hasil

33

4.

5.

6.

7.

8.

perhitungan rasio ini dapat diketahui bahwa keuangan daerah pemerintah Kabupaten Kutai Timur masih sangat tergantung pada pemerintah pusat dan/ atau pemerintah propinsi. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Rasio efektifitas PAD pada tahun anggaran 2010 sebesar 95% dapat dikatakan cukup efektif karena berada pada predikat 90%-99%. Jika dibandingkan tahun 2011 kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya pada tahun 2011 ini mengalami sedikit peningkatan menjadi 97%, hal ini terjadi karena perbandingan jumlah antara target anggaran dan realisasinya tidak terlalu jauh perbedaannya yaitu sebesar Rp 1.701.946..955,64 (Rp 54.90.317.483,96 – Rp 53.188.370.528,32 ). Pada tahun 2011 ini walaupun tejadi peningkatan sebesar 97% tetap saja kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD masih dikatakan cukup efektif karena rasio efektifitas PAD tahun anggaran 2011 berada pada predikat 90%-99%.Dampak positif perhitungan rasio efektifitas PAD ini bagi keuangan yaitu dari perhitungan analisis rasionya dapat diketahui dengan cermat bagaimana perbandingan antara target dan realisasi PAD pada tiap tahunnya sehingga dapat dinilai oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kapan target dan realisasinya ini berada di posisi paling efektif bagi keuangan daerahnya. Dampak negatif dari perhitungan rasio efektifitas PAD ini bagi keuangan yaitu walaupun rasio efektifitasnya sudah sangat baik tetapi apabila ternyata biaya pemungutan PAD sangat besar, maka pemerintah dianggapa tidak efisien dalam menjalankan kegiatannya. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Rasio efisiensi PAD pada tahun anggaran 2010 sebesar 6% dapat dikatakan sangat efisien karena berada pada predikat dibawah 10%. Jika dibandingkan tahun 2011 perhitungan efisiensi PAD mengalami peningkatan sebesar 7%. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi PAD mengalami penurunan karena pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar Rp 53.188.370.528,32 sementara biaya pemerolehan PAD Setiap tahunnya tidak mengalami penurunan. Pada tahun 2011 ini walaupun tejadi peningkatan sebesar 7% tetap saja kemampuan pemerintah daerah dalam hal efisiensi penerimaan PAD masih dikatakan sangat efisien karena rasio efisiensi PAD tahun anggaran 2011 berada pada predikat dibawah 10%.Dengan melihat nilai analisis rasio efisiensi pemerintah dapat membandingkan tingkat efisiensi biaya yang dikeluarkan didalam memungut PAD dibandingkan dengan PAD yang diperoleh Analisis Varians Belanja Berdasarkian laporan realisasi anggaran tahun 2010, secara umum terdapat selisih anggaran belanja bersaldo negatif. Hal ini mengindikasikan adanya efisiensi atau penghematan anggaran. Anggaran belanja terserap 86.79%, penghematan anggaran belanja yang dilakukan dalam tahun 2010 sebesar 32,594,476,518,411 atau 13,21% dari total APBD. Jumlah penghematan tersebut jika dilihat dari persentasenya memang tidak begitu besar, namun jika dilihat dari nominalnya cukup signifikan dan dapat dikatan pemerintah daerah kutai timur memiliki kinerja yang cukup baik dalam penghematan anggaran belanja. Hal ini cukup berbeda pada laporan realisasi anggaran tahun 2011. Pada tahun ini persentasi efisiensi atau penghematan anggaran cukup meningkat sebesar 92.67%. Penghematan belanja pada tahun 2011 sebesar 170,630,792,485.21 atau 7,33% dari total APBD. Dalam analisis ini hendaknya tidak terpaku pada persentase pengehematan yang yang berhasil dilakukan tetapi juga jumlah nominalnya. Meskipun secara persentase kecil, tetapi jika secara cukup signifikan, maka dapat dikatakan kinerjanya baik. Rasio Efisiensi Belanja Rasio efisiensi belanja pada tahun 2010 sebesar 87% hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun ini pemerintah telah melakukan efisiensi anggaran belanja sedangkan pada tahun 2011 pemerintah mengalami penurunan dalam hal efisiensi anggaran belanja hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya persentase dari perhitungan analisis rasio anggaran belanja sebesar 92%. Hal ini dikarenakan karena selisih antara anggaran dan realisasi belanja tidak jauh berbeda. Kinerja pemerintah daerah dinilai baik apabila pemerintah daerah mampu melakukan efisiensi belanja. Sebaliknya jika realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan maka hal itu mengindikasikan adanya kinerja anggaran yang kurang baik. Rasio Belanja Daerah Terhadap PDRB Rasio Belanja daerah terhadap PDRB merupakan perbandingan antara total belanja daerah dengan PDRB yang dihasilkan daerah. Rasio ini menunjukkan produktivitas dan efektivitas belanja daerah. Selain itu kita juga dapat melihat tingkat ekonomis pemerintah daerah dalam rasio ini. 34

Rasio belanja daerah terhadap PDRB pada tahun 2010 sebesar 6% hal ini menunjukkan bahwa produktivitas dan efektiivitas belanja daerah cukup baik karena selisih antara pendapatan domestik regional bruto dengan belanja daerah cukup signifikan sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah memiliki produktivitas dan efektifitas yang baik. Kemudian pada tahun 2011 produktifitas dan efektifitas belanja daerah mengalami peningkatan hal ini dapat dilihat dari peresentase sebesar 5% hal ini dikarenakan realisasi belanja daerah yang tidak mengalami peningkatan yang tidak cukup signifikan tetapi berbading terbalik dengan PDRB daerah yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. IV. PENUTUP A. SIMPULAN Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis akan mengambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Pemerintah daerah Kutai Timur dalam menggunakan anggaran pendapatan dan belanja dapat dikatakan cukup efektif hal ini terlihat dalam rasio efektifitas pendapatan asli daerah yang menunjukkan bahwa pada tahun 2010 pemerintah dapat melakukan efektifitas sebesar 95%, dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 97%. Dalam analisis varians juga dapat terlihat bahwa pemerintah daerah cukup efektif dalam menggunakan anggaran pendapatan daerah pada tahun 2010 sebesar 95,56% dan meningkat menjadi 109,53% hal ini jika dilihat dari tahun sebelumnya maka pemerintah daerah dapat meningkatkan efektifitas dan kinerjanya dalam menggunakan anggaran. 2. Pemerintah daerah Kutai Timur dalam menggunakan anggaran pendapatan dan belanja dapat diakatakan sangat efisien hal ini terlihat dalam analisis efisiensi pendapatan asli daerah yang menunjukkan bahwa pada tahun 2010 pemerintah daerah dapat melakukan efisiensi pendapatan asli daerah sebesar 6% namun pada tahun 2011 mengalami kenaikan persentasi sebesar 7% yang menandakan bahwa pemerintah daerah mengalami penurunan dalam melakukan efisiensi anggaran namun tidak terjadi secara signifikan. Dalam anggaran belanja daerah efisiensi juga dapat terlihat dalam analisis efisiensi belanja daerah dan analisis varians belanja daerah yang menunjukkan bahwa pada tahun 2010 pemerintah daerah dalam melaksanakan anggaran belanja sangat efisien sebesar 87% sedangkan pada tahun 2011 mengalami peningkatan persentase sebesar 92,67% yang mengindikasikan pemerintah daerah dalam melakukan anggaran belanja daerah mengalami penurunan efisiensi.Pada tahun 2011 efisiensi dan pendapatan dan belanja daerah mengalami penigkatan yang baik namun peningkatan yang terjadi tidak cukup signifikan . 3. Pemerintah daerah Kutai Timur dalam menggunakan anggaran pendapatan dan belanja dapat diakatakan produktif dan efektif. Hal ini terlihat dalam analisis belanja daerah terhadap PDRB cukup baik karena perbandingan antara pendapatan domestik regional bruto dengan belanja daerah pada tahun 2010 sebesar 6% dan mengalami penurunan presentase sebesar 5% hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mengalami peningkatan dalam produktifitas, efektifitas dan ekonomis. Karena semakin kecil persentasi yang diperoleh, maka semakin meningkat pula produktifitas, efektifitas dan ekonomis belanja daerah. Selain itu kita juga dapat melihat kemandirian daerah dalam melaksanakan anggaran pendapatan daerah pada analisis derajat desentralisasi dan Rasio Ketergantungan daerah yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah kutai timur masih sangat bergantung pada pihak eksternal. B.

SARAN

Berdasarkan uraian-uraian pada bab terdahulu, maka penulis akan memberikan saran-saran sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur, adalah sebagai berikut : 1. Dengan adanya perhitungan analisis pendapatan dan belanja daearah yang telah dianalisis oleh penulis, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih melaksanakan anggaran secara efektif, efisien , dan ekonomis.

35

2.

Dengan adanya perhitungan rasio-rasio keuangan daerah yang telah dianalisis oleh penulis, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan kecendrungan yang terjadi sebagai bahan pertimbangan didalam pengambilan keputusan pada waktu yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar. Jakarta: Penerbit Erlangga. Baridwan, zaki. 2004. Intermediate Accounting. Yogyakarta : BPFE Darise, Nurlan. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik). Jakarta: Penerbit Indeks. Maria, Evi.2007. Akuntansi untuk Perusahaan Jasa, Yogyakarta :Gava media Halim, Abdul. 2008. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta : Salemba Empat Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Yogyakarta: UPP STIM YKPN Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta : Andi. Nafarin, M. 2007. Penganggaran Perusahaan. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Nordiawan, Deddi. 2007. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang retribusi daerah. Peraturan pemerintah no.71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Undang-undang Nomor 32 tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang Nomor 58 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah www.kabkutim.go.id diakses tanggal 23/10/2012

36

Yadiati, Wiwin. Wahyudi, Ilham. 2006. Pengantar Akuntansi. Prenada Media Group:Jakarta.

37