PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN GORONTALO HELDY ISMAIL Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal pada Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa data laporan realisali anggaran APBD dan data PDRB dari tahun 2007 sampai tahun 2011. Data dianalisis dengan menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa untuk pertumbuhan ekonomi terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, dimana peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% akan meningkatkan belanja modal sebesar 6,976%. Untuk PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dimana nilainya cenderung kearah negatif yakni setiap peningkatan penerimaan PAD sebesar 1% justru malah mengurangi belanja modal sebesar -0,207%. Sedangkan untuk dana alokasi umum tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal namun DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal karena jumlah DAU yang diterima tetap mampu meningkatkan belanja modal di Kabupaten Gorontalo walaupun peningkatannya relatif kecil. Setiap kenaikan jumlah DAU sebesar 1% akan meningkatkan alokasi belanja modal sebesar 0,526%. Namun secara simultan pertumbuhan ekonomi, PAD dan DAU terdapat pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten Gorontalo. Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, Belanja Modal. PENDAHULUAN Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik. Pelayanan publik yang baik dapat menunjukan pertumbuhan ekonomi
yang baik bagi suatu daerah. Semua dapat terwujud apabila ada upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada publik dengan memfasilitasi serta memberikan belanja yang lebih besar untuk tujuan tersebut agar pertumbuhan ekonomi akan terus lebih membaik. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan bertambahnya produksi barang dan jasa dan kemakmuran masyarakat yang meningkat. Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertambahan penduduk, bertambahnya infrastruktur dan perbaikannya oleh pemerintah daerah diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah (Putro, 2010: 24). Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Ardhani (2011: 11) Menyatakan bahwa pembangunan ekonomi ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan perkapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan, Maka pemerintah daerah diwajibkan untuk mengoptimalkan penerimaan dari daerahnya sendiri yakni pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Darise (2009: 48). Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Setiap penyusunan APBD, alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan pendapatan asli daerah yang diterima, sehingga apabila pemerintah daerah ingin meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah daerah harus menggali PAD yang sebesar-besarnya (Ardhany, 2011: 43). Oleh karena itu peningkatan pendapatan asli daerah dapat mempengaruhi pemerintah dalam pengalokasian anggaran belanja modal.
Untuk mensukseskan anggaran pemerintah daerah, Pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang bersumber dari APBN. Salah satunya adalah dana alokasi umum (DAU) yang dapat digunakan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Menurut Rahmawati (2010: 36) dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Dengan demikian pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik. Adanya dana transfer DAU dari pemerintah pusat maka daerah bisa fokus untuk menggunakan PAD untuk membiyai belanja modal yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik. Hal ini mengidentifikasikan bahwa terdapat hubungan antara pemberian DAU dengan belanja modal (Ardhani, 2010: 35). Menurut peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang SAP, belanja modal dapat dikategorikan ke dalam 5 kategori utama, yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal fisik lainnya. Pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik.
Pembangunan pada
upaya
ekonomi
Kabupaten
meningkatkan
pendapatan
Gorontalo perkapita
saat
ini
diarahkan
masyarakat,
yang
dibarengi oleh perubahan institusional dan modernisasi serta pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan aspek pemerataan pendapatan (income equity), kesempatan kerja, laju pertumbuhan penduduk dan perubahan struktur ekonomi daerah. Investasi pemerintah dapat dicapai melalui optimalisasi pengelolaan pendapatan asli daerah serta harapan kebijakan pemerintah pusat akan peningkatan dana perimbangan. Dengan belanja modal, daerah diharapkan dapat melaksanakan pembangunan berbagai fasilitas, yakni dengan memfasilitasi kepentingan publik. Oleh karena itu pemerintah dituntut untuk mampu melaksanakan pembangunannya secara maksimal. Pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik. hal ini menyimpulkan bahwa belanja modal itu sangat penting karena membantu mewujudkan kesejahtraan masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap belanja modal pada Kabupaten Gorontalo secara parsial dan simultan.
METODE PENELITIAN Desain Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena empiris yang disertai data statistik, karakteristik dan pola hubungan antar variabel. Penelitian kuantitatif dalam penelitian ini yakni menganalisis dan untuk mengetahui adanya pengaruh antar variabel X (Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum) dengan variabel Y (Belanja Modal) di Kabupaten Gorontalo.
Definisi Operasional Variabel Tabel Definisi Operasional Variabel Variabel
Definisi Variabel
Indikator 1. Pendapatan Produk
X1:
Putro, (2010: 24) menyatakan bahwa
Pertumbuhan
Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan
domestik regional
Ekonomi
sebagai
bruto per Kapita yang
perkembangan
perekonomian
yang
kegiatan menyebabkan
Skala Rasio
diperoleh pertahun
bertambahnya produksi barang dan jasa dan
kemakmuran
masyarakat
yang
meningkat. X2:
Darise (2009: 48) Pendapatan asli daerah
1. Pajak daerah
Pendapatan
(PAD) adalah pendapatan yang diperoleh
2. Retibusi daerah
Asli Daerah
daerah
3. Hasil pengelolaan
yang
dipungut
berdasarkan
peraturan daerah sesuai dengan peraturan
kekayaan daerah yang
perundang-undangan
dipisahkan
Rasio
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah X3:
Rahmawati (2010: 36) dana alokasi umum
Dana
adalah
Alokasi
pendapatan
Umum
dengan tujuan pemerataan kemampuan
dana
yang
APBN
bersumber yang
dari
1. Pembiayaan, dana
Rasio
perimbangan
dialokasikan
keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan
daerah
dalam
pelaksanaan
desentralisasi. Y:
Menurut PP nomor 71 tahun 2010 tentang
1. Belanja tanah
Belanja
SAP, belanja modal merupakan belanja
2. Belanja peralatan dan
Modal
pemerintah
daerah
yang
manfaatnya
melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada
kelompok
umum.
Sumber: Data Olahan, 2013
belanja
administrasi
mesin 3. Belanja Gedung dan bangunan 4. Belanja jalan, Irigasi dan Jaringan 5. Belanja aset lainnya
Rasio
Populasi dan Sampel Adapun populasi dalam penelitian ini adalah data PAD, DAU, dan data belanja modal yang ada pada Laporan realisasi pendapatan asli daerah dan belanja daerah Kabupaten Gorontalo serta data PDRB selama 5 tahun berturut-turut yakni dari tahun 2007 sampai tahun 2011, sehingga total dari populasi adalah 5 data. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik full sampling, yaitu semua populasi digunakan sebagai sampel (Setiawan, 2010), Maka jumlah sampel penelitian keseluruhan adalah 5 data. Karena data yang diperoleh dari berbagai sumber berbentuk tahunan yakni dari 2007-2011 sedangkan periode pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini seharusnya sebanyak 20 periode (kuartalan) dengan menggunakan rumus sebagai berikut: Q1 = ¼ {yt- 4.5 / 12 (yt- yt-1) } Q2 = ¼ {yt- 1.5 / 12 (yt- yt-1) } Q3 = ¼ {yt+ 1.5 / 12 (yt- yt-1) } Q4 = ¼ {yt+ 4.5 / 12 (yt- yt-1) } Dimana Q1, Q2, Q3, dan Q4 adalah data kuartalan yang dicari, sedangkan Yt dan Yt-1 adalah data tahunan pada tahun yang bersangkutan dan tahun sebelumnya. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data dokumentasi yakni dengan cara
mempelajari dokumen-dokumen atau data yang
dibutuhkan, dan menghimpun data yang relevan. Sumber data adalah data sekunder yakni data laporan anggaran dan realisasi APBD Kabupaten Gorontalo selama 5 tahun terakhir berupa data time series (runtut waktu). Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda, dimana sebelum melakukan analisis regresi berganda terlebih dahulu dilakukan analisis statistik deskriptif, uji normalitas data dan uji asumsi klasik.
Hipotesis Statistik Sebelum melakukan analisis regresi berganda terlebih dahulu dilakukan analisis statistik deskriptif, uji normalitas data dan uji asumsi klasik.
HASIL DAN PEMBAHASAN Pengujian Regresi Berganda Hasil analisis regresi dengan menggunakan bantuan SPSS adalah sebagai berikut: a Coefficients
Model 1
(Constant) Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum
Unstandardized Coefficients B Std. Error 15.225 7.590 6.976 1.408 -.207 .160 .526 .361
Standardized Coefficients Beta .818 -.252 .293
t 2.006 4.953 -1.296 1.457
Sig. .062 .000 .214 .164
a. Dependent Variable: Belanja Modal
Berdasarkan hasil analisis di atas maka dapat diinterpretasikan beberapa hal sebagai berikut: 1. Rata-rata peningkatan belanja modal Kabupaten Gorontalo selama tahun 20072011 jika pengaruh dari variabel dalam model (pertumbuhan ekonomi, PAD dan DAU) diabaikan adalah sebesar 15,225% 2. Setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% maka akan meningkatkan alokasi belanja modal sebesar 6,97%. 3. Setiap peningkatan penerimaan PAD sebesar 1% justru mengurangi alokasi belanja modal di Kabupaten Gorontalo sebesar -0,207%. 4. Setiap peningkatan penerimaan DAU sebesar 1% maka akan meningkatkan alokasi belanja modal sebesar 0,526%.
Pengujian Terhadap Model Regresi Hasil pengujian dengan menggukan SPSS adalah sebagai berikut: ANOVAb Model 1
Regression Residual Total
Sum of Squares .599
df 3
.301
16
.900
19
Mean Square .200
F 10.609
Sig. .000a
.019
a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah b. Dependent Variable: Belanja Modal
Berdasarkan hasil di atas didapat nilai F-hitung sebesar 10,609. Adapun nilai Ftabel
pada tingkat signifikansi 5% dan derajat bebas pembilang (df1) sebesar k = 1 dan
derajat bebas penyebut (df2) sebesar N-k-1 = 20-3-1 = 16 adalah sebesar 4,494. Jika kedua nilai F ini dibandingkan, maka nilai F-hitung yang diperoleh jauh lebih besar Ftabel
sehingga Ho ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi
yang dihasilkan sudah sesuai dengan data.
Interpretasi Koefisien Determinasi Untuk mengetahui besar pengaruh dari pertumbuhan ekonomi, PAD dan DAU terhadap belanja modal Kabupaten Gorontalo selama periode 2007-2011 digunakan analisis koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi untuk model regresi antara pertumbuhan ekonomi, PAD dan DAU terhadap belanja modal Kabupaten Gorontalo selama periode 2007-2011 adalah sebagai berikut:
Model Summary
R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
Model 1 .816 a .665 .603 .13715
a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan hasil estimasi model persamaan regresi yang telah dilakukan di atas diperoleh nilai koefisien determinasi R2 sebesar 0,665. Nilai ini berarti bahwa sebesar 66,5% perubahan alokasi belanja modal Kabupaten Gorontalo selama periode 2007-2011 dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang dicapai, jumlah PAD yang berhasil diperoleh serta jumlah transfer pusat berupa DAU yang diterima oleh Kabupaten Gorontalo. Adapun pengaruh dari variabel lain terhadap belanja modal sebesar 33,5%.
Pengujian Hipotesis Setelah pengujian model dilakukan selanjutnya akan dilaksanakan pengujian signfikansi pengaruh dari variabel X (pertumbuhan ekonomi, PAD dan DAU) terhadap alokasi belanja modal. Hasil pengujian dengan menggukan SPSS adalah sebagai berikut:
a Coefficients
Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Model B Std. Error Beta 1 (Constant) 15.225 7.590 Pertumbuhan Ekonomi 6.976 1.408 .818 Pendapatan Asli Daerah -.207 .160 -.252 Dana Alokasi Umum .526 .361 .293
t 2.006 4.953 -1.296 1.457
Sig. .062 .000 .214 .164
a. Dependent Variable: Belanja Modal
Berdasarkan output di atas dapat dilihat nilai t-tabel yang diperoleh setiap variabel. Untuk mendapatkan kesimpulan apakah menerima atau menolak Ho, terlebih dahulu harus ditentukan nilai t-tabel yang akan digunakan. Nilai t-tabel ini bergantung pada besarnya df (degree of freedom) serta tingkat signifikansi yang digunakan. Dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% dan nilai df seebsar n-k-1 = 20-3-1 = 16 diperoleh nilai t-tabel sebesar 2,120. Hasil pengujian pengaruh setiap variabel yang terlibat (pertumbuhan ekonomi, PAD dan DAU) terhadap belanja modal Kabupaten Gorontalo selama periode 20072011 adalah sebagai berikut: 1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal Berdasarkan analisis di atas diperoleh nilai t-hitung untuk variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 4,953. Jika dibandingkan dengan nilai t-tabel yang hanya sebesar 2,120 maka t-hitung yang diperoleh jauh lebih besar dari nilai t-tabel sehingga Ho ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja modal. Setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% maka akan meningkatkan belanja modal di Kabupaten Gorontalo sebesar 6,976%. 2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Berdasarkan analisis diperoleh nilai t-hitung untuk variabel pendapatan asli daerah sebesar-1,296. Jika dibandingkan dengan nilai t-tabel yang sebesar 2,120 maka t-hitung yang diperoleh jauh lebih kecil dari nilai t-tabel sehingga Ho diterima. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah yang diperoleh Kabupaten Gorontalo tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. 3. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Berdasarkan analisis diperoleh nilai t-hitung untuk variabel pendapatan asli daerah sebesar -1,296. Jika dibandingkan dengan nilai t-tabel yang sebesar 2,120 maka t-hitung yang diperoleh jauh lebih kecil dari nilai t-tabel sehingga Ho diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum yang diperoleh Kabupaten Gorontalo tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal.
PEMBAHASAN 1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang konsisten dari tahun ke tahun maka diperlukan penyediaan infrastruktur yang mendukung hal tersebut. Dengan demikian jika suatu daerah mempunyai pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun maka seharusnya daerah tersebut akan meningkatkan infrastruktur yang ada agar momentum pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dijaga kestabilannya. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi yang stabil akan memicu peningkatan penyediaan infrastruktur daerah. Upaya peningkatan penyediaan infrastruktur ini dengan sendirinya akan membuat pemerintah daerah untuk meningkatkan alokasi belanja modal yang akan digunakan dalam pembiayaan infrastruktur tersebut. Untuk daerah Kabupaten Gorontalo, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah memberikan pengaruh yang positif terhadap belanja modal. Dengan kata lain peningkatan pertumbuhan ekonomi akan turut meningkatkan belanja modal. Kenyataan ini sesuai dengan konsep pemikiran yang telah dikemukakan sebelumnya. Dari hasil analisis juga dapat diketahui bahwa setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% akan meningkatkan belanja modal sebesar 6,976%.
2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Secara logika sederhana, peningkatan pendapatan asli daerah dengan sendirinya akan meningkatkan jumlah belanja daerah. Khusus pengaruh PAD terhadap belanja modal, hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang nilainya kearah negatif yakni tidak ada pengaruh peningkatan PAD terhadap belanja modal Kabupaten Gorontalo selama tahun 2007-2011. Dengan kata lain peningkatan jumlah PAD yang diterima oleh pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo selama periode tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan belanja modal. PAD yang diperoleh Kabupaten Gorontalo senantiasa meningkat dari tahun ke tahun, namun untuk belanja modal justru mengalami penurunan pada tahun 2010. Penurunan alokasi belanja modal ini pun cukup signifikan yakni dari 154,64 milyar pada tahun 2009 menjadi 90,84 milyar rupiah. Penurunan belanja modal ini dapat diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya peningkatan belanja operasional Kabupaten Gorontalo yakni peningkatan belanja barang dan terutama untuk pos belanja pegawai yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan sehingga mengakibatkan komposisi pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk membiayai belanja modal malah relatif sedikit. Kondisi inilah yang menyebabkan pendapatan asli daerah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan belanja modal di Kabupaten Gorontalo. Dimana setiap peningkatan penerimaan PAD sebesar 1% malah justru akan mengurangi belanja modal di Kabupaten Gorontalo sebesar -0,207%.
3. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dana alokasi umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom (provinsi/kabupaten/kota) setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Dengan adanya dana transfer DAU dari pemerintah pusat maka daerah bisa fokus untuk menggunakan PAD untuk membiayai belanja modal yang digunakan untuk
meningkatkan
pelayanan
publik.
Dengan
demikian
dengan
adanya
pengalokasian dana alokasi umum diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal,
karena dana alokasi umum cenderung akan menambah aset tetap pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik. Untuk Kabupaten Gorontalo, hasil analisis menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari jumlah DAU yang diterima terhadap alokasi belanja modal. Namun demikian, jumlah DAU yang diterima tetap mampu meningkatkan alokasi belanja modal di Kabupaten Gorontalo walaupun peningkatannya relatif kecil. Ini terlihat dari koefisien regresi untuk variabel DAU yang sebesar 0,526. Ini berarti setiap kenaikan jumlah DAU sebesar 1% akan meningkatkan belanja modal sebesar 0,526%. Kecilnya pengaruh DAU terhadap peningkatan belanja modal ini disebabkan oleh mekanisme alokasi dana alokasi umum yang diprioritaskan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi. Dengan demikian komposisi DAU yang dapat digunakan untuk membiayai belanja modal relatif dibatasi. Kondisi inilah yang menyebabkan DAU tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan alokasi belanja modal.
4. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Berdasarkan hasil analisis di atas dapat dilihat bahwa secara simultan pertumbuhan ekonomi, PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, yakni 66,5% belanja modal Kabupaten Gorontalo selama periode 2007-2011 dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, jumlah PAD diperoleh serta jumlah DAU yang diterima oleh Kabupaten Gorontalo, Adapun pengaruh dari variabel lain terhadap belanja modal sebesar 33,5%.
Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa: 1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten Gorontalo. Dimana setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi
sebesar 1% akan meningkatkan belanja modal sebesar 6,976% di Kabupaten Gorontalo. 2. Pendapatan asli daerah (PAD) terdapat pengaruh yang negatif terhadap alokasi belanja modal Kabupaten Gorontalo selama tahun 2007-2011. Dengan kata lain peningkatan jumlah PAD yang diterima oleh pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo selama periode tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan belanja modal. Meskipun PAD yang diperoleh Kabupaten Gorontalo meningkat dari tahun ke tahun, namun untuk belanja modal justru mengalami penurunan pada tahun 2010. Penurunan ini diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya peningkatan belanja operasi terutama untuk pos belanja pegawai. Setiap peningkatan penerimaan PAD sebesar 1% justru mengurangi alokasi belanja modal di Kabupaten Gorontalo sebesar -0,207%. 3. Dana alokasi umum tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten Gorontalo karena komposisi DAU yang dapat digunakan untuk membiayai belanja modal relatif dibatasi sehingga DAU tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan belanja modal. Namun demikian, DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal karena jumlah DAU yang diterima tetap mampu meningkatkan alokasi belanja modal di Kabupaten Gorontalo walaupun peningkatannya relatif kecil. Setiap kenaikan jumlah DAU sebesar 1% akan meningkatkan belanja modal sebesar 0,526%. Kecilnya pengaruh DAU ini disebabkan oleh mekanisme alokasi DAU yang diprioritaskan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan desentralisasi. 4. Secara simultan dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi, PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, yakni 66,5% belanja modal Kabupaten Gorontalo selama periode 2007-2011 dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, jumlah PAD diperoleh serta jumlah DAU yang diterima oleh Kabupaten Gorontalo, Adapun pengaruh dari variabel lain terhadap belanja modal sebesar 33,5%.
Saran Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut: 1. Mengingat hasil penelitian ini bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, disarankan kepada pihak yang terkait agar tetap mempertahankan dan meningkatkan potensi daerah yang ada karena hal ini akan memberikan dampak baik untuk pemerintahan Kabupaten Gorontalo khususnya dalam hal pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Gorontalo. 2. Untuk lebih meningkatkan alokasi belanja daerah maka pemerintah daerah diharapkan bisa terus menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah agar PAD akan lebih meningkat lagi dan sebaiknya akan berpengaruh signifikan dalam membiayai belanja daerah dalam hal ini adalah belanja modal. PAD tersebut sebaiknya lebih ditingkatkan lagi agar dapat membiayai belanja daerah dengan baik bukan hanya untuk belanja operasional melainkan juga untuk belanja modal Kabupaten Gorontalo. 3. Dengan adanya dana alokasi umum diharapkan dapat membantu Kabupaten Gorontalo untuk mengalokasikan belanja daerah. Pemerintah Kabupaten Gorontalo sebaiknya tidak terus mengandalkan DAU sehingga lebih mandiri dengan peningakatan PAD, dengan peningkatan PAD maka dana alokasi umum dari pusat akan menurun. Apabila dana alokasi umum ini menurun maka pemerintah daerah telah berhasil dalam menggali sumber potensi yang ada pada kondisi daerah tersebut, sehingga PAD akan lebih meningkat dan seharusnya DAU tersebut akan berpengaruh signifikan dalam membiayai belanja daerah dalam hal ini adalah belanja modal. 4. Secara keseluruhan baik pertumbuhan ekonomi, PAD dan DAU pada kabupaten gorontalo sudah baik, namun sebaiknya lebih ditingkatkan lagi khususnya pada belanja modal sehingga lebih meningkatlkan efektifitas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Gorontalo.
DAFTAR PUSTAKA Ardhani, Pungky. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK) , Dana Alokasi Umum (DAU), terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang. Darise, Nurlan. 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Indeks. Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 71 tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Putro, Nugroho Suratno. 2010. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (studi kasus pada kabupaten/kota Di Provinsi Jawa Tengah). Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang. Rahmawati, Nur Indah. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.
