PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)
NASKAH PUBLIKASI Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Salah Satu Syarat Menyelesaikan Studi pada Program Sarjana (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta
Disusun oleh: KARINA EKKY DAMAYANTI B 200 110 253
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2015
n!*nMlassoj
d:
DdfuH,DN cqdenrl(o!
di
hu r{gdr
6di he
P€nsii&t
(n6,iquEdhsslao.M'sD
PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah) Karina Ekky Damayanti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta
[email protected]
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian belanja modal pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah periode tahun 2011-2013. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Jumlah sampel yang terkumpul sebanyak 35 kabupaten/kota dengan 105 data. Dengan adanya data outliers sebanyak 7 maka sampel menjadi 98 data. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis data yang terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan uji t, uji f, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 0,675 yang berarti bahwa 67,5% pengalokasian belanja modal dipengaruhi oleh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum sisanya sebanyak 32,5% dipengaruhi oleh variable diluar model. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal. Kata kunci: pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), belanja modal
A. PENDAHULUAN Pengelolaan Pemerintah Daerah di Indonesia sejak tahun 2001 memasuki era baru yaitu dengan dilaksanakannya otonomi daerah. Otonomi daerah ini ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Serta Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan
kebutuhan
daerah,
serta
besaran
pendanaan
penyelenggaraan
dekonsentrasi dan tugas pendanaan. Otonomi daerah yang terjadi bukan hanya penyerahan tugas dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi juga disertai dengan pelimpahan wewenang untuk dapat mengelola pemerintahannya sendiri. Diberlakukannya
otonomi
daerah
memberikan
kesempatan
pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah. Untuk mengembangkan potensi daerah tersebut maka pemerintah daerah perlu meningkatkan anggaran belanja modal, sumber-sumber dana yang digunakan untuk membiayai belanja modal tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) (Wandira 2013). Dalam era desentralisasi fiskal sekarang ini, diharapkan adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik, dengan adanya peningkatan dalam layanan di sektor publik dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk untuk menanamkan investasinya di daerah. Oleh karana itu, pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang
dilakukan Pemda dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik yang dapat dilakukan dengan peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya (Maharani, 2010 dalam Kusnandar dan Siswantoro, 2012). Dengan meningkatnya pengeluaran modal diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik karena hasil dari pengeluaran belanja modal adalah meningkatnya aset tetap daerah yang merupakan prasyarat dalam memberikan pelayanan publik oleh Pemerintah daerah (Kusnandar dan Siswantoro, 2012). Berdasarkan
Undang-Undang
No.
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lainlain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatankegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan
yang selaras
dengan
penyelenggaraan urusan pemerintahan (Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Dengan adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya. Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Mayasari, dkk (2014). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada populasi penelitiannya. Populasi penelitian yang dilakukan oleh
Mayasari, dkk (2014) adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, sedangkan populasi penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. B. TINJAUAN PUSTAKA 1. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita diproksidengan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Boediono, 1985) dalam (Siti Arifah, dkk, 2014). Perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Darwanto dan Yustikasari, 2007). 2. Pendapatan Asli Daerah Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
Pendapatan Asli
Daerah adalah peneriman yang diperoleh daerah dari sumber – sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. 3. Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Budi Purnomo, 2009: 37). 4. Belanja Modal Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (aset tetap). Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.
C. PENGEMBANGAN HIPOTESIS Pertumbuhan Ekonomi adalah sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian daerah dari suatu tahun ke tahun berikutnya diproksikan dengan PDRB, semakin tinggi PDRB suatu daerah
berarti
pertumbuhan
ekonomi
semakin
meningkat
yang
mengakibatkan pengalokasian belanja modal yang semakin dinamis. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan daerah yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik (Jaya dan Dwirandra, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Mayasari, dkk (2014) menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Belanja Modal. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : H1=Pertumbuhan
Ekonomi
berpengaruh
terhadap
pengalokasian
Belanja Modal. APBD
disusun
sesuai
dengan
kebutuhan
penyelenggaraan
pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Artinya, disetiap penyusunan APBD, jika pemerintah daerah akan mengalokasikan belanja modal maka harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Besar kecilnya belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya PAD. Sehingga jika pemerintah daerah ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan belanja modal, maka pemerintah daerah harus berusaha keras untuk menggali PAD yang sebesar-besarnya (PP No 58 tahun 2005). Penelitian yang dilakukan oleh Mayasari, dkk (2014) menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : H2=Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja Modal.
Pelaksanaan desentralisasi, dimana pemerintah pusat menyerahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah, menimbulkan konsekuensi pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah itu sendiri. Pendanaan ini untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat yang ada di daerah (UU No.33/2004). Penelitian yang dilakukan oleh Mayasari, dkk (2014) menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : H3=Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja Modal. D. METODE PENELITIAN 1. Populasi, Sampel, dan Pengambilan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/kota di Jawa Tengah. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian Kabupaten/kota di Jawa Tengah. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu sampel yang diambil adalah sampel yang memiliki kriteria-kriteria tertentu. Pengambilan sampel sebagai berikut : (1) Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan Realisasi APBD Tahunan kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2011-2013, (2) Kabupaten/Kota yang mencantumkan data mengenai PAD, DAU, dan Belanja Modal pada laporan realisasi APBD yang digunakan dalam penelitian ini. 2. Definisi dan Operasional Variabel a. Variabel Dependen Belanja Modal Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (aset tetap). Belanja modal meliputi belanja modal untuk
perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Indikator variabel belanja modal diukur dengan: (PP No.71 Tahun 2010) Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan + Belanja Aset Tetap Lainnya b. Variabel Independen Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita diproksidengan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Boediono, 1985) dalam (Siti Arifah, dkk, 2014). Pertumbuhan Ekonomi diukur dengan rumus: (Bappenas, 2003)
Pendapatan Asli Daerah Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah peneriman yang diperoleh daerah dari sumber – sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah diukur dengan rumus: (UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain – lain PAD yang sah Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
(Budi Purnomo, 2009: 37). Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota dapat diukur dengan rumus : (Budi Purnomo, 2009: 37) DAU = Celah Fiskal + Alokasi Dasar Dimana, Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal 3. Teknik Pengujian Data Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalahregresi berganda (multiple regression), hal ini sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dan hipotesis penelitian ini. Metode regresi berganda menghubungkan satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen dalam suatu model prediktif tunggal. Uji regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal. Hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut : Y = α + β1PDRB + β2PAD + β3DAU + e dimana : Y
= Belanja Modal ( BM )
α
= Konstanta
β
= Slope atau koefisien regresi atau intersep
PDRB
= Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
PAD
= Pendapatan Asli Daerah (PAD)
DAU
= Dana Alokasi Umum (DAU)
e
= error
E. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 1. Statistik Deskriptif Analisis statistik deskriptif merupakan analisis untuk memberikan gambaran atau deskriptif mengenai variabel-variabel yang diteliti dengan
melihat dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata atau mean, dan standar deviasi. Pengujian diolah menggunakan program SPSS 20. Hasil analisis deskriptif disajikan dalam table berikut ini : Descriptive Statistics N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
PDRB
98
6.38
13.64
10.3637
1.23412
PAD
98
60155.00
925919.00
136335.0204
115540.27511
DAU
98
262653.00
1197315.00
689223.6531
208122.47141
BELANJAMODAL
98
66386.00
591011.00
171348.8776
81274.59790
Valid N (listwise)
98
Berdasarkan hasil statistik deskriptif diketahui bahwa untuk pertumbuhan ekonomi diperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 10,3637, nilai maksimum sebesar 13,64, nilai mimimum sebesar 6,38, dan nilai standar deviasi sebesar 1,23412. Pendapatan Asli Daerah diperoleh nilai rata-rata (mean) 136335,0204, nilai maksimum sebesar 925919,00, nilai minimum sebesar 60155,00, dan nilai standar deviasi sebesar 115540,27511. Dana Alokasi Umum diperoleh nilai rata-rata (mean) 689223,6531, nilai maksimum sebesar 1197315,00, nilai minimum sebesar 262653,00, dan nilai standar deviasi sebesar 208122,47141. Belanja Modal diperoleh nilai rata-rata (mean) 171348,8776, nilai maksimum sebesar 591011,00, nilai minimum sebesar 66386,00, dan nilai standar deviasi sebesar 81274,59790. 2. Uji Asumsi Klasik Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linier berganda. Oleh karena itu, harus dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi: a. Uji Normalitas Dalam penelitian ini uji Kolomogorov-Smirnov Z sebesar 0,819 dengan nilai probabilitas (p-value) sebasar 0,514. Kesimpulan dari hasil perhitungan tersebut adalah nilai probabilitas 0,514 > 0,05;
sehingga menunjukkan bahwa distribusi data dalam penelitian ini adalah normal. b. Uji Multikolonieritas Hasil uji multikolonieritas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai Tolerance Value (TV) lebih besar dari 0,10 dan nilai VarianceInflation Factor (VIF) lebih kecil dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan linier diantara variabel-variabel bebas dalam model regresi tidak mengandung multikoliniearitas. c. Uji Heteroskedastisitas Dalam penelitian ini mendeteksi adanya heteroskedastisitas yaitu dengan menggunakan uji glejser. Hasil perhitungan diketahui bahwa nilai signifikansi masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,05; sehingga menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. d. Uji Autokorelasi Hasil Uji Autokorelasi Durbin-Watson Ketentuan 2,033
1,5 - 2,5
Kesimpulan tidak ada autokorelasi
Dari tabel di atas dapat diketahui nilai Durbin-Watson sebesar 2,033, dimana hasil ini terletak pada 1,5 - 2,5 sehingga tidak terjadi autokorelasi.
3. Pengujian Hipotesis a. Regresi Berganda
Coefficients Model
a
Unstandardized Coefficients
Standardized
t
Sig.
Coefficients B
Std. Error
(Constant)
18275.129
40083.599
PDRB 1 PAD
-3053.169
3970.522
.348 .199
DAU
Beta .456
.649
-.046
-.769
.444
.044
.494
7.864
.000
.025
.510
7.843
.000
a. Dependent Variable: BELANJAMODAL
Dari tabel tersebut, maka dapat dibentuk suatu persamaan regresi dengan model taksiran sebagai berikut : Y = α + β1PDRB + β2PAD + β3DAU + e dimana : Y
= Belanja Modal ( BM )
α
= Konstanta
β
= Slope atau koefisien regresi atau intersep
PDRB
= Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
PAD
= Pendapatan Asli Daerah (PAD)
DAU
= Dana Alokasi Umum (DAU)
e
= error Berdasarkan
hasil
regresi
diinterprestasikan sebagai berikut :
tersebut
diatas
dapat
1. Konstanta sebesar 18275,129 menunjukan bahwa faktor Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum konstan maka Belanja Modalakan naik sebesar 18275,129. 2. Koefisien regresi Pertumbuhan Ekonomi bernilai negatif yaitu 3053,169
menunjukkan
bahwa
setiap
ada
kenaikan
Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1% maka Belanja Modal akan turun sebesar 3053,169. Sebaliknya setiap setiap ada penurunan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1% maka Belanja Modal akan naik sebesar 3053,169. 3. Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah bernilai positif yaitu 0.348 menunjukkan bahwa setiap ada kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1% maka Belanja Modal akan naik sebesar 0.348. Sebaliknya setiap ada penurunan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1% maka Belanja Modalakan turun sebesar 0.348. 4. Koefisien regresi Dana Alokasi Umum bernilai positif yaitu 0.199 menunjukkan bahwa setiap ada kenaikan Dana Alokasi Umum
sebesar 1% maka Belanja Modal akan naik sebesar
0.199. Sebaliknya setiap ada penurunan Dana Alokasi Umum sebesar 1% maka Belanja Modalakan turun sebesar 0.199. b. Hasil Uji Hipotesis Dari hasil pengujian tersebut maka dapat diinterprestasikan sebagai berikut ini: 1. Nilai Signifikansi Variabel Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai signifikasi lebih besar dibandingkan level of significant yaitu sebesar 0,444> 0,05 dan nilai thitung sebesar -0,769lebih kecil dibandingkan dengan nilai ttabel sebesar 1,985.Hal ini berarti menunjukkan secara individu variabel Pertumbuhan Ekonomitidak terdapat pengaruh terhadap Belanja
Modal dan mempunyai hubungan negatif terhadap Belanja Modal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hipotesis Pertama (H1) ditolak. 2. Nilai Signifikansi Variabel Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai signifikasi lebih kecil dibandingkan level of significant yaitu sebesar 0,000 > 0,05 dan nilai thitung sebesar 7,864 lebih besar dibandingkan dengan nilai ttabel sebesar 1,985. Hal ini berarti menunjukkan secara individu variabel Pendapatan Asli Daerah terdapat pengaruh terhadap Belanja Modal dan mempunyai hubungan positif terhadap Belanja Modal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hipotesis Kedua (H2) diterima. 3. Nilai Signifikansi Variabel Dana Alokasi Umum Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa Dana Alokasi Umum memiliki nilai signifikasi lebih kecil dibandingkan level of significant yaitu sebesar 0,000 > 0,05 dan nilai thitung sebesar 7,843 lebihbesar dibandingkan dengan nilai ttabel sebesar 1,985. Hal ini berarti menunjukkan secara individu variabel Dana Alokasi Umum terdapat pengaruh terhadap Belanja Modal dan mempunyai hubungan positif terhadap Belanja Modal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hipotesis Ketiga (H3) diterima. F. PENUTUP 1. Kesimpulan a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) memiliki nilai signifikasi lebih besar dibandingkan level of significant yaitu sebesar 0,444> 0,05 dan nilai thitung sebesar -0,769 lebih kecil dibandingkan dengan nilai ttabel sebesar 1,985. Maka H1 ditolak, hal ini berarti menunjukkan secara individu variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan
terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Jawa Tengah tahun 2011-2013. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arwati dan Hadiati (2013), Jaya dan Dwirandra (2014), dan Putro (2010) menunjukkan hasil bahwa Pertumbuhan Ekonomi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. b. Secara parsial, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai signifikasi lebih kecil dibandingkan level of significant yaitu sebesar 0,000< 0,05 dan nilai thitung sebesar 7.864 lebih besar dibandingkan dengan nilai ttabel sebesar 1,985. Maka H2 diterima,hal ini berarti menunjukkan secara individu variabel Pendapatan Asli Daerah(PAD) terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Jawa Tengah tahun 2011-2013. Hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian Arwati dan Hadiati (2013), Mawarni (2013), dan Mayasari, dkk (2014)yang menyatakan PAD memiliki pengaruh signifikan terhadap pengaokasian anggaran belanja modal. c. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai signifikasi lebih kecil dibandingkan level of significant yaitu sebesar 0,000< 0,05 dan nilai thitung sebesar 7.843 lebih besar dibandingkan dengan nilai ttabel sebesar 1,985. Maka H3 diterima, hal ini berarti menunjukkan secara individu variabel Dana Alokasi Umum (DAU) terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Jawa Tengah tahun 2011-2013. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Mayasari. Dkk (2014), Mawarni (2013), dan Martini, dkk (2014)
yang menyatakan bahwa DAU memiliki pengaruh
positif yang signifikan terhadap belanja modal. 2. Keterbatasan Penelitian a. Variabel yang digunakan hanya mencakup Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan
Belanja Modal. Hasil yang diperoleh mungkin akan berbeda jika peneliti menambahkan variabel-variabel lain yang terkait dengan penelitian tersebut. b. Objek yang diteliti hanyan mencakup kabupaten dan kota yang berada di satu provinsi saja yaitu provinsi Jawa Tengah. c. Periode penelitian yang relatif pendek yaitu tahun 2011-2013. Sehingga hasil yang diperoleh kemungkinan tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya. 3. Saran a. Memperluas objek penelitian yaitu dengan menambahkan variabelvariabel lain selain variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini agar hasilnya dapat terdefinisi dengan lebih sempurna. b. Memperbanyak objek penelitian yaitu dengan cara menambah sampel penelitian dari kabupaten atau kota yang berada di provinsi lain mengingat ada 33 provinsi di Indonesia. c. Menambah tahun sampel pengamatan dengan cara memilih sampel yang sekiranya bisa representatif dalam menjelaskan kondisi anggaran pemerintah daerah.
DAFTAR PUSTAKA
________. 2005.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. ________.2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Abdul Halim.2007.Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3.Jakarta:Salemba Empat Abdul Halim.2014.Manajemen Keuangan Sektor Publik,Problematika Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah).Jakarta:Salemba Empat Adiwiyana, Priya. 2011. PengaruhPertumbuhanEkonomi, PendapatanAsliDaerah, dan Dana AlokasiUmumTerhadapPengalokasianAnggaranBelanja Modal. Skripsi.FakultasEkonomiUniversitasDiponogoro,Semarang. Arwati dan Hadiati.2013.Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat.Semantik 2013, ISBN: 979-26-0266-6. Bahtiar, Arif, Muchlis dan Iskandar. 2009. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta : Akademia. BAPPENAS. 2003. Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era OtonomiDaerah: tinjauan Alas Kinerja PAD dan Upaya Yang Dilakukan Daerah.Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah. Boediono, 2010, Ekonomi Indonesia Mau ke Mana?, Kumpulan Esai Ekonomi, Edisi Ketiga, Jakarta, KPG (Keputakaaan Populer Gramedia Budi, Purnomo S.2009.Obligasi Daerah.Alfabeta:Bandung. Darwanto dan Yustikasari, 2007, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”, Simposium Nasional Akuntansi, Juli, Makasar. Harianto, David & Adi Priyo Hadi.2007.Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Per Kapita.Simposium Nasional Akuntansi X,Unhas Makasar 26-28 Juli 2007. Ghozali, Imam.2012.Aplikasi Analisis Multivariate SPSS.Semarang : Badan Penerbit UNDIP.
Dengan
Program
Indarti dan Sugiartiana.2012. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap
Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Di Kota Semarang Periode Tahun 2005-2009”.Fokus Ekonomi.Vol.7,No.2 Jaya dan Dwirandra. 2014. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi”. EJurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.1 :79-92 Kusnandar dan Siswantoro. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin. Lembaga Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Martini, dkk. 2014. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Buleleng Tahun 2006 – 2012”. e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha. Vol.2. Mawarni,dkk.2013.Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Aceh).Jurnal Akuntansi.Vol.2,No.2. Mayasari,Luh Putu Rani,dkk.2014.Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng.e-journal.Vol.2,No.1. Nurlan Darise.2006.Pengelolaan Keuangan Daerah.PT Indeks:Jakarta. Oktora dan Pontoh.2013.Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Atas Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Toli-toli Sulawesi Tengah.Jurnal Accountability Vol.2.No.1. Paseki,Meilen Greri,dkk.2014.Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Kota Manado Tahun 2004-2012.Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi,Vol.14,No.3. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perdirjen Perbendaharaan No. PER-33/PB/2008 tentang pedoman penggunaan akun pendapatan, belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal sesuai dengan peraturan menteri keuangan nomor 91/PMK.05/2007.
Produk Domestik Regional Atas Dasar Harga Berlaku Propinsi Jawa Tengah : www.bps.com Putro, Suratno Nugroho. 2010. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Study Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)”. Universitas Esa Unggul: Jakarta. Republik Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan daerah.
Nomor
23
tahun
2015
Tentang
Siti Arifah, Chaidir Iswanaji dan Nuwun Priyono.2014.Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Realisasi Belanja Modal (Studi pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Periode Tahun 2007-2010).Fakultas Ekonomi Universitas Ttiidar Magelang.Vol.40 No.2, 15 Februari 2014: 4649. Setyowati, Lilis dan Suparwati, Yohana Kus. 2012:113. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. Prestasi, Vol. 9, No. 1. Situngkir, Anggiat, 2009, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU dan DAK Terhadap Anggaran Belanja Modal: Studi di Kabupaten/Kota Sumatra Utara”, Tesis S2, USU Medan. Sugiyono. 2009. Metode CV.Alfabeta:Bandung.
Penelitian
Kuantitatif
dan
Kualitatif.
Sugiyono.2012.Metode Penelitian Pendidikan.Bandung: CV Alfabeta. Wandira, Arbie Gugus. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus(DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap PengalokasianBelanja Modal. Universitas Negeri Semarang, Indonesia.Accounting Analysis Journal 1 (3) (2013).
