PENTINGNYA PERDA TRANSPARANSI DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KOTA BEKASI Nuraina Abstract This paper focuses on the importance of transparency to local regulations imposed in Bekasi City, as the manifest efforts of Good Governance. If these regulations apply will certainly help the development of construction in the Bekasi City as clean government, including the community that can support government programs in the strict sense. Therefore, through this paper is expected to open the eyes that local regulation of transparency is not a barrier for Bekasi’s local government performance, but instead. Keywords: Local Regulation, Good Governance, Local Government
Latar Belakang Sejak tahun 2005 melalui gerakan Koalisi Rakyat untuk Transparansi Anggaran (Kontra-Bekasi) telah berupaya mewujudkan peraturan daerah (PERDA) mengenai transparansi anggaran. Tujuan utama gerakan ini adalah mewujudkan Good Governance melalui APBD yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Namun hingga kini upaya itu belum terlaksana, karena pemerintah dalam hal ini lembaga legislatif maupun eksekutif tidak memiliki keinginan politik atau political will yang baik terhadap upaya itu. Hal ini juga telah dijelaskan oleh Ariyanto Hendrata, Wakil Direktur Progress Indonesia bahwa: “Raperda transparansi sudah diusulkan sejak tahun 2005 dan sudah sempat dibahas dalam sebuah Sidang Paripurna. Bahkan untuk mendapatkan pemahaman secara utuh tentang Perda Transparansi dan implementasinya, kata Ariyanto, DPRD Kota Bekasi sampai melakukan studi banding ke Gorontalo. Artinya, untuk proses pembahasan Raperda itu telah dikeluarkan biaya yang lumayan besar. Yang terjadi saat ini, katanya, baik legislatif maupun eksekutif masih berkutat pada perdebatan yang
22 | Jurnal Kybernan, Vol. 1, No. 1 Maret 2010 tidak bermutu dan menimbulkan kesan tarik- ulur. "Eksekutif dan legislatif tidak pernah serius untuk membahas masalah ini."1 Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pemerintahan di Kota Bekasi belum sepenuhnya siap untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik atau yang sering disebut Good Governance. Padahal di dalam visi dan misi Bekasi Cerdas, Sehat, dan Ihsan, 2 dijelaskan bahwa untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kebijakan pemerintah yang mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan. Sedangkan untuk meningkatkan agar Bekasi Ihsan, maka kebijakan pemerintah harus dapat mewujudkan karakter masyarakat yang ihsan yang diartikan memiliki nilai, sikap. Pengertian ihsan juga berlaku bagi aparatur dalam menjalankan pemerintahan yang baik (good governance) dan berlaku bagi warga masyarakat dalam mentaati peraturan/perundangan yang berlaku. Untuk mewujudkan perda transparansi ini, tidak terlepas dari latar belakang ada banyak persoalan korupsi di birokrasi khususnya di tingkat pemerintahan daerah. Salah satu persoalan yang saat ini sedang gencar untuk diusut adalah yakni dugaan korupsi revitalisasi Pasar Baru di Kota Bekasi senilai Rp 83 miliar, dugaan korupsi dana KPR KORPRI Bekasi senilai Rp 4 miliar, penghapusan aset Pasar Baru, dan penggelembungan dana proyek TPA Bantar Gebang.3 Gerakan Cicak Kota Bekasi (GCKB) menyatakan: “praktek korupsi bisa tumbuh subur di Kota Bekasi, karena adanya permainan dari mafia hukum yang ada di kejaksaan, kepolisian dan pengadilan Kota Bekasi. Apalagi, beberapa kasus dugaan korupsi itu sendiri pernah dilaporkan ke kepolisian dan kejaksaan Kota Bekasi. Namun, tidak ada tindak lanjut dari lembaga penegak hukum lokal itu.”4 Hasil survey Transparansi Internasional Indonesia (TII) yang menempatkan Bekasi pada urutan 11 sebagai kota terkorup. Hasil survey tersebut membuktikan masih banyak praktek penyimpangan pelayanan kepada masyarakat.5 Terjadinya praktek penyimpangan ini menurut Harul Al Rasyid, disebabkan Kota Bekasi merupakan lahan basah bagi para pejabat untuk 1
(Rabu, 8 April 2008, Harian Pikiran Rakyat) http://www.siidkotabekasi.com/?p=43 3 Massa Desak KPK Usut Korupsi di Kota Bekasi, Ditulis oleh Herdi Jayakusumah di/pada Sabtu, 13 Maret 2010, http://herdijayakusumah.wordpress.com/2010/03/13/massa-desak-kpkusut-korupsi-di-kota-bekasi/ 4 Ibid 5 Korupsi di Bekasi banyak terjadi di pada Perizinan, Kamis 17 Februari 2005, http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=979&l=korupsi-di-bekasi-banyak-terjadi-padaperizinan 2
Nuraina – Pentingnya Perda Transparansi dalam Mewujudkan Good Governance di Kota Bekasi |
23
melakukan tindak pidana Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Hal ini terjadi, karena di kota ini, akses terhadap informasi sangat sulit dan bahkan terkesan ditutuptutupi. “Tidak transparan dan akuntabel.”6 Sedangkan menurut Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Bekasi, Muhammad Husen, membantah laporan masyarakat terkait kasus korupsi tidak ditindaklajuti. Menurut Husen, laporan dari masyarakat seringkali masuk ke kantornya, justru tidak berdasarkan data dan bukti yang kuat. “Bahkan kita seringkali hanya laporan berupa surat kaleng,” ujar Husen.” 7 Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pemerintah Kota Bekasi belum mampu mewujudkan pemerintahan yang good governance, sehingga perlu upaya khusus mewujudkan good governance di dalam pembangunan Kota Bekasi. Menurut Icuk Rangga Bawono:8 “good governance yang diimplementasi akan membantu mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam dunia usaha seperti dapat memotong biaya tinggi (high cost) yang disebabkan adanya pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum birokrasi pemerintah dan oknum aparat di lapangan Kota Bekasi. Selain itu implementasi good governance dalam sektor publik akan membawa dampak yang baik kepada pemerintah dan juga masyarakat sebagai stake holder. Pemerintah melalui departemen, badan usaha miliki Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak hanya sebagai perusahaan dan abdi masyarakat yang hanya bermotifkan laba tetapi juga dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Efisiensi pelayanan yang diimplementasikan di dalam good governance cenderung membawa efisiensi karena masyarakat cukup mengeluarkan dana tertentu yang relatif terjangkau untuk charge of services yang dikenakan pemerintah kepada masyarakat sehingga dengan biaya terjangkau masyarakat semakin banyak kebutuhan yang dapat terpenuhi dengan sejumlah dana tertentu.” Sedangkan pengertian good governance dari UNDP9 dijelaskan sebagai “the exercise of political, economic and social resources for development of society“ penekanan utama dari definisi di atas adalah pada aspek ekonomi, politik dan administratif dalam pengelolaan negara. Pendapat ahli yang lain mengatakan good governance mengandung dua pengertian sebagai berikut. Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai yang dapat 6
Pengungkapan Kasus Korupsi di Kota Bekasi Mandek, Republika Newsroom, Senin 28 Desember, 2009, http://rol.republika.co.id/berita/98562/ Pengungkapan_Kasus_Korupsi_di_Kota_Bekasi_Mandeg 7 Ibid 8 Icuk Rangga Bawono, Makalah Manajemen Strategik Sektor Publik: Langkah Tepat Menuju Good Governance, hal. 2 – 3. 9 Ibid, hal. 4
24 | Jurnal Kybernan, Vol. 1, No. 1 Maret 2010 meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan pengertian ini, good governance berorientasi pada: 1. Orientasi ideal, negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Orientasi ini bertitik tolak pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen konstituennya seperti: legitimacy (apakah pemerintah) dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyat, accountability (akuntabilitas), securing of human rights autonomy and devolution of power dan assurance of civilian control. 2. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Orientasi kedua ini tergantung pada sejauh mana pemerintah mempunyai kompetensi dan sejauh mana struktur serta mekanisme politik serta administratif berfungsi secara efektif dan efisien. Menurut UNDP 10 karakteristik pelaksanaan good governance meliputi: 1. Participation. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta partisipasi secara konstruktif. 2. Rule of law. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. 3. Transparancy. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. 4. Responsiveness. Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholders. 5. Consensus of orientation. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. 6. Equity. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan. 7. Efficiency and effectiveness. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
10
Ibid, hal.5
Nuraina – Pentingnya Perda Transparansi dalam Mewujudkan Good Governance di Kota Bekasi |
25
8. Accountability. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan 9. Strategic vision. Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi yang strategis. Dari ke sembilan karakteristik tersebut, paling tidak terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik yaitu penciptaan transparansi, akuntabilitas publik dan value for money (economy, efficiency dan effectiveness). Berdasarkan penjelasan di atas perda transparansi menjadi produk penting di dalam upaya pencapaian visi dan misi pembangunan di Kota Bekasi. Salah satu aspek penting untuk mewujudkan good governance adalah penerapan perda transparansi yang sudah lama diusulkan dari masyarakat melalui LSM-LSM dan masyarakat, namun sampai saat ini proses tersebut tidak mengalami kemajuan. Oleh karena itu tulisan ini akan membahas tentang sejauhmana pentingnya penerapan perda transparansi dalam mewujudkan good governance di Kota Bekasi.
Pembahasan Sejak diberlakukannya undang-undang otonomi daerah no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah maka sebagian kewenangan penyelenggaraan pemerintahan diberikan kepada pemerintah di tingkat daerah. Pada dasarnya implementasi otonomi daerah di Indonesia dapat dilihat sebagai sebuah strategi yang memiliki tujuan ganda 11. Pertama, diberlakukannya otonomi daerah merupakan strategi dalam merespons tuntutan masyarakat di daerah terhadap tiga permasalahan utama, yaitu sharing of powers, distribution of incomes, dan kemandirian sistem manajemen di daerah. Kedua, otonomi daerah dimaksudkan sebagai strategi untuk memperkuat perekonomian daerah dala m memperkokoh perekonomian nasional menuju kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Demikian pula dengan semakin besarnya partisipasi masyarakat, desentralisasi kemudian akan mempengaruhi komponen pemerintahan lainnya, seperti bergesernya orientasi pemerintah dari command and control menjadi berorientasi pada demand (tuntutan) and public needs (kebutuhan publik). Orientasi inilah kemudian akan menjadi dasar bagi pelaksanaan peran pemerintah sebagi stimulator, fasilitator, koordinator dan entrepreneur (wirausaha) dalam proses pembagunan. Bila melihat penjelasan tentang tujuan pelaksanaan otonomi daerah di atas, maka pemerintah daerah harus membuka peluang untuk membuka diri 11
Otonomi daerah dan anggaran berbasis Syafrie,http://supriyadi019.student.umm.ac.id/2010/02/02/hello-world/
public,
Yana
26 | Jurnal Kybernan, Vol. 1, No. 1 Maret 2010 terhadap masyarakat dalam menjalankan pelayanan di masyarakat. Salah satu aspek pentingnya adalah membuka akses informasi publik seluas-luasnya terhadap anggaran keuangan daerah.12 Hal ini penting mengingat masalah anggaran menjadi persoalan yang sangat besar isunya baik di tingkat nasional maupun daerah. Isu yang sampai saat ini masih menjadi persoalan besar yang dihadapi pemerintahan saat ini adalah korupsi. Masalah korupsi ini tidak saja terjadi di tingkat pusat, namun juga merebak ke tingkat daerah. Hambatan ini tentu akan mempengaruhi upaya menciptakan good governance. Menurut Yana Syafrie:13 “Untuk menciptakan good governance, maka diperlukan reformasi kelembagaan (institutional reform) menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik suprastuktur maupun infrastrukturnya, yang intinya adalah adanya pemberdayaan masingmasing elemen yang ada di daerah, yaitu masyarakat (stakeholder), pemerintah daerah (executive), dan DPRD (shareholder). Di samping itu, pentingnya reformasi manajemen sektor publik (public management reform) terkait dengan perlunya digunakan model manajemen pemerintahan yang baru dan sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Manajemen publik baru berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja bukan pada kebijakan. Hal ini menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintahan di daerah, diantaranya adalah perubahan pendekatan dalam penganggaran (budgeting reform), dimana pengelolaan uang rakyat (public money) dilakukan secara transparan, efisien, rasional dan berkeadilan – termasuk dalam pengertian ini adalah adil secara gender – sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability). Sedangkan reformasi anggaran (budgeting reform) itu sendiri meliputi proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban anggaran.” Berdasarkan pendapat Yana Syafrie dalam menciptakan good governance, diperlukan model manajemen pemerintahan yang berfokus pada manajemen pemerintahan yang berorientasi pada kinerja bukan pada kebijakan. Oleh karena itu diperlukan perubahan pendekatan dalam penganggaran (budgeting reform), yaitu model pengelolaan uang rakyat yang dilakukan secara transparan, efisien, rasional dan berkeadilan sehingga tercipta akuntabilitas publik. Proses transparan ini meliputi proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran ini terletak pada proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. 12 13
Ibid Ibid
Nuraina – Pentingnya Perda Transparansi dalam Mewujudkan Good Governance di Kota Bekasi |
27
Kembali menurut pendapat Yana Syafrie dijelaskan bahwa pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran adalah sebagai berikut: ”Anggaran daerah merupakan suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan (atau pendapatan) di masa yang akan datang, umumnya disusun untuk satu tahun. Di samping itu anggaran merupakan alat kontrol atau pengawasan terhadap pengeluaran maupun pendapatan di masa yang akan datang. Sebagai instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah, Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menduduki posisi sentral (central position) dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintahan daerah. Pada hakekatnya, anggaran daerah merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan tujuan dari otonomi daerah itu sendiri. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.”14 Berdasarkan penjelasan di atas maka seharusnya untuk mencapai tujuan visi dan misi Kota Bekasi tidak terlepas dari aspek penyelenggaraan pemerintahan yang transparan yang ditunjukkan pada pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang mengupayakan pengembangan kapabilitas dan efektivitas yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan tujuan otonomi daerah itu sendiri. Berdasarkan hal ini tentunya, perlu ada upaya untuk membangun pengelolaan anggaran yang tepat dan sepatutnya harus melibatkan peran serta masyarakat tidak hanya pemerintah daerah. Salah satu pola yang ditawarkan adalah melalui pembentukan peraturan daerah (perda) yang memfokuskan pada transparansi anggaran. Perda transparansi membuka peluang publik atau masyarakat untuk dapat ikut serta mendapatkan informasi secara langsung mengenai pengelolaan anggaran yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Selain itu penerbitan perda transparansi sangat berkaitan erat dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Terbitnya undang-undang ini berkaitan erat dengan upaya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mengakses informasi dan jaminan adanya transparansi di pemerintahan dalam hal pelayanan publik. Oleh karena itu agar undang-undang tersebut berjalan efektif diperlukan dukungan kuat dari pemerintah daerah dengan menerbitkan perda yang menekankan adanya transparansi. Melalui perda transparansi selalu mendukung UU KIP juga akan mendukung jaminan hak-hak warga negara untuk mendapatkan 14
Ibid
28 | Jurnal Kybernan, Vol. 1, No. 1 Maret 2010 informasi transparansi yang menyangkut kebijakan publik khususnya pelayanan publik. Berdasarkan hal itu maka perda transparansi seharusnya menjadi prioritas kebijakan yang harus dibuat oleh pemerintah melalui lembaga legislatif baik di tingkat kota maupun kabupaten. Berikut ini dapat dilihat sejauhmana manfaat perda transparansi yang terkait dengan upaya menciptakan good governance di dalam pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan beberapa uraian di atas berikut ini beberapa manfaat perda transparansi sebagai wujud terciptanya good governance berdasarkan karakteristik pelaksanaan good governance dari UNDP: Pertama, perda transparansi membuka peluang keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan. Tujuan partisipasi dibangun atas dasar kebebasan yang konstruktif, untuk mengawasi penggunaan anggaran. Dalam membuat proses ini diperlukan mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua, perda transparansi dapat menegakan hukum perundang-undangan Keterbukaan Informasi Publik yang sudah ditetapkan. Berdasarkan undangundang tersebut, maka jelas perda transparansi dapat menjadi pendukung bagi penegakan undang-undang tersebut. Ketiga, perda transparansi membuka peluang terbukanya kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Keempat, perda transparansi mewujudkan responsif yang cepat dan tanggap dalam pelayanan terhadap pemangku kepentingan sehingga terjadi efektifitas pelayanan yang dapat memuaskan pemangku kepentingan. Kelima, perda transparansi berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, tidak pada kepentingan kelompok atau partai politik tertentu tetapi lebih berupaya untuk konsensus dengan masyarakat umum atau kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan. Keenam, perda transparansi mewujudkan kesetaraan bagi setiap masyarakat dan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan. Ketujuh, perda transparansi membangun efficiency and effectiveness yaitu membuka pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif). Kedelapan, perda transparansi merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Kesembilan, perda transparansi akan membangun penyelenggara pemerintahan yang dapat membentuk visi dan misi strategik yang di dalamnya juga melibatkan
Nuraina – Pentingnya Perda Transparansi dalam Mewujudkan Good Governance di Kota Bekasi |
29
peran masyarakat sehingga dapat membangun perencanaan dan pelaksanaan program yang berkesinambungan dan terukur sesuai dengan target pencapaian. Berdasarkan kesembilan penjelasan di atas menunjukkan bahwa perda transparansi dapat mewujudkan good governance. Hal di atas menjadi tolak ukur bagi proses penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini terkait dengan kinerja pemerintahan. Tanpa adanya kebijakan transparansi, hal tersebut tidak akan menjamin munculnya pemerintahan yang baik (good governance).
Kesimpulan Perda transparansi merupakan salah satu alat ukur untuk melihat sejauhmana keinginan pemerintah daerah untuk menciptakan good governance. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan wujud dari upaya menciptakan good governance. Hal ini juga tercermin di tingkat pemerintahan daerah kota Bekasi, yang dalam visi dan misinya mencerminkan hal tersebut (good governance). Namun sejak upaya membentuk perda transparansi yang dipelopori beberapa LSM Kota Bekasi sejak tahun 2005 sampai saat ini belum diterbitkan. Hal ini disebabkan tidak adanya political will pemerintahan di Kota Bekasi untuk menangani secara serius penerbitan perda tersebut. Padahal, dengan diterbitkannya perda trransparansi tersebut, maka di masa depan akan tercipta good governance di pemerintahan Kota Bekasi. Selain itu isu penerbitan perda transparasi menjadi indikator kinerja pemerintah yang baik, sehingga seharusnya perda transparansi menjadi agenda prioritas yang harus dibangun pemerintah Kota Bekasi saat ini. Penerbitan perda transparansi juga sebagai upaya mendukung terciptanya good governance sampai pada tingkat pemerintahan nasional mengingat telah diterbitkannya Undang-undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebagai bagian dari upaya meningkatkan peran masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pemerintahan yang baik. Oleh karena itu perda transparansi menjadi hal penting sebagai ukuran dari upaya menciptakan good governance.
Daftar Pustaka Harian Pikiran Rakyat, Rabu, 8 April 2008 Herdi Jayakusumah, Massa Desak KPK Usut Korupsi di Kota Bekasi, Ditulis oleh di/pada Sabtu, Sabtu, 13 Maret 2010, http://herdijayakusumah.wordpress.com/2010/03/13/massa-desak-kpkusut-korupsi-di-kota-bekasi/
30 | Jurnal Kybernan, Vol. 1, No. 1 Maret 2010 Icuk Rangga Bawono, Makalah Manajemen Strategik Sektor Publik : Langkah Tepat Menuju Good Governance, hal. 2 – 3 Korupsi di Bekasi banyak terjadi di pada Perizinan, Kamis 17 Februari 2005, http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=979&l=korupsi-di-bekasibanyak-terjadi-pada-perizinan Pengungkapan Kasus Korupsi di Kota Bekasi Mandek, Republika Newsroom, Senin 28 Desember,2009,http://rol.republika.co.id/berita/98562/ Pengungkapan_Kasus_Korupsi_di_Kota_Bekasi_Mandeg Yana
Syafrie Otonomi daerah dan anggaran berbasis public, http://supriyadi019.student.umm.ac.id/2010/02/02/hello-world/
*Nuraina, S.Sos., M.Si. (Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP UNISMA Bekasi)
