PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROSES PEMBENTUKAN PERDA PROVINSI BALI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Oleh Zenith Syahrani NIM. 0603005216 Pembimbing: I Gusti Ngurah Wairocana Cok Istri Anom Pemayun Program Kekhususan Penyelenggaraan Negara, Fakultas Hukum, Universitas Udayana
ABSTRACT According to Article 1 paragraph (2), The 1945 Contitution of the Republic of Indonesia, fourth amendment, sovereignty is in the hands of the people and is implemented according to this Constitution. That article explicitly explained that people has role in government practice through involve in people participation in the process of making regulation, in this case Peraturan Daerah Provinsi Bali. On the other side, participation has also becomes an important indicator in the effort of achieving a Good Governance. How is the mechanism and the type of that people participation? And what is the relevancy between participation and Good Governance? This paper uses normative legal method and descriptively analyzed, it will explicate the rules of the mechanism of people participation in government practice based on the regulation and its relevancy with the effort of achieving Good Governance. Keywords: Regulation, Peraturan Daerah Provinsi Bali, People Participation, Good Governance ABSTRAK Sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Dari ketentuan tersebut secara eksplisit tersirat makna bahwa rakyat memiliki peran dalam pemerintahan dan peran tersebut dapat dilihat salah satunya melalui partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan sebuah peraturan, dalam hal ini Peraturan Daerah Provinsi Bali. Partisipasi juga menjadi indikator penting dalam upaya pencapaian Good Governance. Bagaimanakah mekanisme dan bentuk partisipasi tersebut diatur? Dan apa kaitan antara partisipasi dan Good Governance? Tulisan ini akan menjelaskan tentang mekanisme dan bentuk partisipasi dalam peraturan perundang-undangan serta kaitannya dengan pencapaian Good Governance yang akan dikaji secara normatif dan dianalisis secara deskriptif. Kata kunci: Peraturan, Peraturan Daerah Provinsi Bali, Partisipasi Masyarakat, Kepemerintahan Yang Baik 1
I.
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Dalam praktek ketatanegaraan, peran rakyat dalam pemerintahan dapat dilihat
melalui partisipasinya dalam proses pembentukan kebijakan pemerintah berupa peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun daerah. Proses kebijakan publik dalam negara demokrasi yang konstitusional mengandung keterlibatan unsur pemerintah, dunia usaha dan masyarakat luas, yang didasari dan disemangati nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban yang luhur, serta diselenggarakan dengan mengindahkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik atau yang dikenal dengan good governance. Dalam proses pencapaian kebijakan yang baik, baik di tingkat pusat maupun daerah, salah satu unsur yang penting adalah partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah merupakan bentuk transparansi pemerintah terhadap masyarakat. Transparansi atau akuntabilitas publik adalah salah satu syarat bagi penyelenggaraan pemerintah untuk mewujudkan Good Governance.1 1.2
Tujuan Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka dapat disampaikan tujuan
dari penulisan jurnal ini adalah sebagai berikut: 1.
Untuk mengetahui bagaimana mekanisme keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan Perda Provinsi Bali
2.
Untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan dan hubungan antara partisipasi masyarakat tersebut dalam pembentukan Perda Provinsi Bali dengan pencapaian Good Governance.
II.
ISI MAKALAH
2.1
Metode Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif karena meneliti
sejarah hukum serta asas-asas hukum tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.
2
Bahan hukum yang digunakan untuk menunjang pembahasan
1
Koesnadi Hardjasoemantri, 2003, Good Governance, Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. Makalah untuk Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional ke VIII di Bali, tanggal 15 Juli 2003 2
Abdullah Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 101.
2
permasalahan adalah bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang kemudian dibagi menjadi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah Pendekatan Perundangundangan (Statute Approach) dimana yang akan dikaji adalah perundangan-undangan yang terkait dengan partisipasi masyarakat dan proses pembentukan Perda. Keseluruhan bahan hukum yang telah didapat merupakan data kualitatif yang kemudian akan diolah dan dianalisis secara deskriptif.
2.2
Hasil dan Pembahasan
2.2.1 Mekanisme Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Perda Provinsi Bali Mengapa peran masyarakat menjadi penting dalam sebuah proses pembuatan kebijakan publik? Lyman Tower Sargent dalam bukunya Contemporary Political Ideologies, A Comparative Analysis, menjelaskannya sebagai berikut: “The basic assumption behind the argument for citizen participation is that citizens should have some say regarding public policy, about things done in the name of the public – in their name since they are the public”.3 Bahwa asumsi dasar dibalik alasan keterlibatan masyarakat adalah karena mereka adalah masyarakat itu sendiri, dan oleh karena itu mereka harus ikut serta dalam memberikan pendapatnya terhadap bentuk kebijakan publik yang mengatas-namakan masyarakat. Dalam peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu pada ketentuan Pasal 96 yang menyebutkan bahwa: “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” Di tingkat Provinsi Bali, partisipasi masyarakat diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali, yaitu pada Bab XV tentang Penerimaan Pengaduan dan Penyaluran Aspirasi Masyarakat yaitu pada Pasal 124. Walaupun telah diatur secara tertulis dalam Peraturan
3
Lyman Tower Sargent, 1984, Contemporary Political Ideologies, A Comparative Analysis, The Dorsey Press, Chicago, Illinois, h.33
3
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali, Sekretariat Dewan DPRD Provinsi Bali, melalui wawancara yang dilalukan pada tanggal 23 Desember 2010, memperjelas beberapa hal yang bersifat administratif dan teknis dalam tata cara atau mekanisme penindaklanjutan aspirasi atau aduan yang masuk, yaitu meliputi langkahlangkah sebagai berikut:4 1.
Aspirasi masyarakat pertamakali akan diterima oleh Sekretariat Dewan dan akan dilakukan proses administratif berupa pendataan nama dan profesi serta tujuan kedatangannya.
2.
Kemudian Sekretariat Dewan akan meneruskannya kepada Pimpinan Dewan untuk selanjutnya Pimpinan Dewan akan meneruskan aspirasi masyarakat ke komisi-komisi yang terkait dengan permasalahan yang diajukan.
3.
Komisi akan menampung dan meneruskan aspirasi masyarakat baik dalam bentuk masukan maupun aduan ke dalam rapat paripurna atau kepada pemerintah pusat.
2.2.1 Bentuk Partisipasi yang Dapat Dilakukan Masyarakat pada Proses Pembentukan Perda Provinsi Bali Dalam Undang-Undang No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu pada ketentuan Pasal 96 disebutkan bahwa: “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”. Pasal tersebut telah secara jelas menyebutkan bahwa bentuk partisipasi yang dapat dilakukan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan adalah secara lisan dan/ atau tertulis tetapi tidak ada penjelasan yang lebih jauh tentang lisan dan/ atau tertulis. Tetapi dalam prakteknya secara lisan dapat dilakukan dengan ikut menghadiri rapat paripurna dan rapat-rapat lainnya yang dinyatakan terbuka yang diadakan oleh pemerintah daerah bersama DPRD dalam proses pembahasan rancangan suatu peraturan daerah. Dalam upaya pencapaian Good Governance, partisipasi masyarakat menjadi hal yang penting untuk dilakukan, sebagai bentuk kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Akan tetapi partisipasi saja tidaklah cukup karena untuk ikut 4
Dikutip dari Laporan Mahasiswa PKKH atas nama Zenith Syahrani, dengan Judul Partisipasi Mayarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Bali, yang berdasarkan hasil wawancara tertanggal 23 Desember 2010.
4
berpartispasi memberikan pendapat, masyarakat memerlukan transparansi dari pemerintah mengenai segala informasi yang terkait dengan kebijakan yang akan dibuat.
III. KESIMPULAN 1.
Dalam proses pembentukan peraturan daerah di Provinsi Bali, masyarakat yang berkepentingan dapat ikut berpartisipasi memberikan masukan baik lisan maupun tertulis. Secara lisan dapat dilakukan dengan ikut menghadiri Rapat Paripurna.
2.
Mengenai mekanisme partisipasi telah tercantum secara normatif dalam peraturan perundang-undangan. Tetapi ada beberapa ketentuan yang bersifat administratif yang belum tertuang secara tertulis. Mengikutsertakan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah merupakan salah satu upaya dalam pencapaian Good
Governance
dalam
praktek
penyelengaraan
pemerintahan,
selain
diperlukannya transparansi dari pemerintah itu sendiri.
DAFTAR PUSTAKA Buku: Abdullah, Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hardjasoemantri, Koesnadi, 2003, Good Governance, Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. Makalah Untuk Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional ke VIII di Bali, tanggal 15 Juli 2003 Sargent, Lyman Tower, 1984, Contemporary Political Ideologies, A Comparative Analysis, The Dorsey Press, Chicago, Illinois.
Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali
5
