Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012 19
MEMBANGUN KEPERCAYAAN DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Oleh : Juanda Nawawi ABSTRAK Tulisan ini mencoba mengungkapkan good governance sebagai sebuah paradigma dapat terwujud bila dibangun diatas kepercayaan pada tiga pilar pendukungnya yaitu negara, sektor swasta, dan masyarakat. Negara dengan birokrasi pemerintahannya dituntut untuk melaksanakan pelayanan publik yang baik. Sektor swasta sebagai pengelola sumber daya diluar negara dan birokrasi pemerintahan harus memberi kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya tersebut. Tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud apabila didukung dengan prinsip yang dapat membangkitkan kepercayaan berupa partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, kesetaraan dan keadilan, dan akuntabilitas. PENDAHULUAN Citra
ada yang memaknai Good Governance
pemerintahan
buruk
yang
sebagai
kinerja
suatu
lembaga
ditandai dengan syaratnya tindakan korupsi,
pemerintahan, perusahaan atau organisasi
kolusi dan nepotisme telah melahirkan
kemasyarakatan. Istilah ini merujuk pada
ketidakpercayaan masyarakat pada institusi
arti asli Governing yang berarti mengarah-
pemerintahan baik di pusat maupun di
kan
daerah, yang berlangsung baik pada masa
mempengaruhi masalah publik dalam suatu
pemerintahan sebelumnya maupun pada
negeri. Karena itu Good Governance dapat
era reformasi. Salah satu isu reformasi yang
diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku
digulirkan
yang
oleh
pemangku
kepentingan
atau
mengendalikan
didasarkan
pada
atau
nilai-nilai
yang
pemerintahan adalah Good Governance,
bersifat mengarahkan, mengendalikan atau
secara
mempengaruhi
berangsur
istilah
tata
kelola
masalah
publik
untuk
pemerintahan yang baik menjadi populer
mewujudkan nilai-nilai itu dalam tindakan
dikalangan pemerintahan, swasta maupun
dan
masyarakat secara umum.
demikian ranah Good Governance tidak
Istilah
Good
Governance
sering
kehidupan
keseharian.
Dengan
terbatas pada negara melalui birokrasi
disebut dalam berbagai kesempatan dan
pemerintahan,
tetapi
juga
pada
ranah
dimaknai secara berlainan, bahkan menjadi
masyarakat sipil yang di representasikan
konsep yang populer dalam banyak debat
oleh organisasi non pemerintah seperti
akademik dan politik Kontemporer. Satu sisi
lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012 20
juga sektor swasta singkatnya, tuntutan
secara sinergis, tidak saling berbenturan,
terhadap tata kelola pemerintahan yang baik
memperoleh dukungan dan kepercayaan
tidak selayaknya ditujukan hanya kepada
dari rakyat dan lepas dari gerakan-gerakan
penyelenggara negara atau pemerintahan,
anarkis yang bisa menghambat proses
melainkan juga pada masyarakat diluar
jalannya pemerintahan. Pemerintahan juga
pemerintahan yang secara bersemangat
bisa dikatakan baik jika pembangunan dapat
menuntut penyelenggaraan pemerintahan
dilakukan
yang baik.
minimal menuju cita kesejahteraan dan
Pada
dasarnya
konsep
Good
dengan
biaya
yang
sangat
kemakmuran sebagai basis model dari
Governance memberikan rekomendasi pada
pemerintahan.
sistem pemerintahan yang demokratis yang
dikatakan baik, jika produktif, inovatif dan
menekankan kesetaraan antara lembaga-
memperlihatkan
lembaga
negara
baik
pusat
kemampuan ekonomi, rakyat meningkat
maupun
daerah,
sektor
dan
baik dalam aspek produktifitas maupun
ditingkat swasta,
hasil
dengan
indikator
dalam
kelola pemerintahan yang baik berdasarkan
spritualitasnya
pada pandangan ini suatu kesepakatan
indikator rasa aman, tenang dan bahagia
menyangkut
yang
diciptakan
bersama
masyarakat
dan
Kesepakatan
negara
oleh
yang
pemerintah,
sektor
tersebut
swasta. mencakup
baik.
belinya,
dapat
masyarakat. Good Governance atau tata
pengaturan
daya
Pemerintahan
terus
kesejahteraan
meningkat
Proses
dengan
pelaksanaan
pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan amanah dilakukan
pemerintahannya dengan
penuh
juga
harus
transparansi,
keseluruhan bentuk mekanisme, proses dan
manajemen yang akuntabel, serta dukungan
lembaga-lembaga
kepercayaan publik.
kelompok
masyarakat
kepentingannya, hukumnya,
dimana
warga
mengutarakan
menggunakan
memenuhi
dan
kewajiban
hak
paradigma dapat terwujud bila ketiga pilar
dan
pendukungnya
menjembatani perbedaan diantara mereka. Berdasar
pada
konsep
Good Governance sebagai sebuah
saling
meletakkan
kepercayaan antara satu sama lain yaitu
tersebut
negara dengan birokrasi pemerintahannya
diatas, maka pemerintahan yang baik dalam
dituntut untuk merubah pola pelayanan dari
ukuran proses maupun hasilnya. Semua
birokrasi elitis menjadi birokrasi populis agar
unsur dalam pemerintahan bisa bergerak
masyarakat dan swasta dapat memberi
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012 21
kepercayaan.
Sektor
swasta
sebagai
kepercayaan memainkan peran setiap kali
pengelola sumber daya diluar negara dan
kebijakan baru diumumkan (Ocampo, 2006).
birokrasi pemerintahan mendapat dukungan
Kepercayaan
dalam
politik,
adalah
bentuk
dan pada akhirnya keterlibatan organisasi
sineqna non (syarat mutlak) pemerintahan
kemasyarakatan
yang baik. Tata pemerintahan yang baik dan
perimbang
mendapat
kekuatan
kepercayaan
dari
negara dan swasta.
maupun
baik
kepercayaan dari negara dan masyarakat,
sebagai
sosial
(trust),
kepercayaan yang saling membutuhkan satu sama lain, kepercayaan menumbuhkan tata
KEPERCAYAAN
DAN
GOOD
GOVERNANCE
pemerintahan
mekanisme
yang
penyebab
baik. utama
Tiga yang
beroperasi antara kepercayaan dan tata
Kepercayaan sangat penting artinya
kelola pemerintahan yang baik yaitu : (1)
bagi tata kelola pemerintahan yang baik.
Mekanisme kausal sosial kemasyarakatan,
Kepercayaan
hubungan
(2) Mekanisme kausal ekonomi efisiensi,
interpersonal dan konsep organisasi yang
dan (3) Mekanisme kausal politik legitimasi
kompleks (Bok, 1997), (Kramer dan Tylor,
pemerintahan
demokratis
melahirkan
1995). Kepercayaan terjadi ketika pihak
kepercayaan,
kepercayaan
merupakan
yang
yang
prasyarat bagi tata kelola pemerintahan
yang
yang demokratis, dan pentingnya hubungan
memungkinkan hubungan untuk mencapai
sosial kemasyarakatan antara kepercayaan
hasil
Seseorang
dan pemerintahan yang baik melibatkan
mempercayai, kelompok atau lembaga akan
utamanya membangun dan memelihara
terbebas dari kekhawatiran dan kebutuhan
semangat
untuk
lain,
masyarakat dimana orang tidak percaya
sebagian atau seluruhnya. Kepercayaan
satu sama lain dan memilih untuk tidak
adalah cara yang efisien untuk menurunkan
terlibat dalam kegiatan yang berarti dalam
biaya transaksi dalam hubungan sosial,
jaringan assosiasi sosial. Ada kemungkinan
ekonomi dan politik (Fukuyama, 1995).
besar masyarakat memiliki legitimasi politik
Kepercayaan adalah juga jauh lebih dari itu.
yang
Ini adalah fondasi dari semua hubungan
pemerintah dan wakil-wakilnya. Sebuah
manusia dan interaksi institusional, dan
masyarakat
memiliki
menguntungkan
yang
adalah
suatu
persepsi satu
tertentu
sama
diharapkan.
memonitor
perilaku
lain
pihak
masyarakat
rendah
yang
sipil
sipil.
diberikan
yang
kuat
Dalam
kepada
menjadi
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012 22
penengah yang efektif antara rakyat dan
kata lain, pemerintah dalam menerapkan
pemerintah. Karena itu, ia merupakan arena
kebijakan-kebijakan
penting dari representasi dan agregasi
daya
kepentingan.
Hubungan
sosial
masalah kesenjangan sosial. Selanjutnya
kemasyarakatan
yang
dapat
hubungan
baik
saing,
yang
harus
meningkatkan
mempertimbangkan
politik
legitimasi
yaitu
melahirkan kepercayaan sosial. Berkenan
membangun kepercayaan politik kearah
dengan kepercayaan warga negara satu
pemerintahan yang baik. Hubungan politik
sama
legitimasi antara kepercayaan dan tata
lain
sosial,
sebagai
bahwa
anggota komunitas
keterlibatan
masyarakat
pemerintahan
yang
baik.
Legitimasi
dalam suatu komunitas dan kepercayaan
mewujudkan persetujuan yang sesuai warga
interpersonal
diantara
anggotanya
negara untuk pemerintah yang berkuasa.
berkontribusi
pada
meningkatnya
Jika warga menganggap bahwa pemerintah
kepercayaan
masyarakat
keseluruhan
dalam
secara
suatu
berhak
memegang
dan
menggunakan
masyarakat
kekuasaan, maka pemerintah menikmati
tertentu. Hubungan tatap muka bersama
legitimasi politik. Diantara faktor utama
anggota
legitimasi
masyarakat
dalam
asosiasi
adalah
kepercayaan
sosial.
masyarakat tidak hanya memungkinkan
Legitimasi ini mudah dicapai (Gilley, 2006)
orang untuk saling mengenal satu sama lain
jika
yang lebih baik dalam hal pribadi, tetapi juga
pemerintahan
memungkinkan mereka untuk memperluas
dengan demikian, kepercayaan politik yang
perasaan
dari
mengarah ke tata pemerintahan yang baik
pengalaman warga terhadap orang lain
memberi kontribusi terhadap pembangunan
dalam
legitimasi politik. Legitimasi politik, pada
positif
yang
masyarakat
berasal
dan
pemerintahan.
ada
kepercayaan dan
warga
perwakilan
mereka,
Meningkatkan kepercayaan sosial melalui
gilirannya,
penerapan kebijakan politik dan ekonomi
memperluas kepercayaan politik sehingga
yang
berkontribusi
sehat
pemerintahan Meningkatkan
juga yang
penting baik
dan
kepercayaan
untuk
lebih
dalam
efektif.
pemerintahan.
melalui
mempromosikan
merangsang
untuk Salah
dan
demokratisasi satu
cara
kepercayaan
untuk melalui
pembuatan kebijakan ekonomi yang efektif
penguatan legitimasi politik adalah untuk
membawa pemerintahan yang baik hanya
membawa masyarakat lebih dekat dengan
jika keterkaitan efisiensi ekonomi. Dengan
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012 23
pemerintah mereka dan pemerintah mereka
kurangnya
kredibilitas
menimbulkan
kepada mereka.
ketidakpercayaan dan kemungkinan untuk waktu yang lama, oleh karena itu setiap
PILAR
KEPERCAYAAN
DALAM
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Dalam
mewujudkan
tata
kelola
organisasi dan kebijakan juga merupakan tindakan
potensial
dapat
kepercayaan (Porte, 1996).
pemerintahan yang baik dapat ditopang
Kedua ; Penegakan hukum, partisipasi
oleh beberapa pilar kepercayaan ; pertama
masyarakat
pertisipasi,
perumusan-perumusan
berhak
semua
warga
terlibat
dalam
masyarakat pengambilan
dalam
memerlukan hukum.
Tanpa
lembaga
hukum
dan
yang
sah
untuk
proses
sistem
keputusan, baik langsung maupun melalui perwakilan
membangun
politik
kebijakan dan
dan publik
aturan-aturan
diimbangi
oleh
penegakannya
sebuah
yang
kuat,
mewakili kepentingan mereka. Partisipasi
partisipasi akan berubah menjadi proses
menyeluruh
politik
tersebut
dibangun
diatas
yang
anarkis.
Pelaksanaan
kepercayaan masyarakat bahwa mereka
pemerintahan yang baik juga harus ditata
telah diberi kebebasan untuk berkumpul dan
oleh sebuah sistem dan aturan hukum yang
mengungkapkan pendapat serta kapasitas
kuat serta memiliki kepastian, kepercayaan
berpartisipasi
hanya
dapat terbangun apabila ada penegakan
memiliki
hukum yang konsisten dan non diskriminatif,
kepercayaan diri untuk ikut terlibat dan
sebaliknya kepercayaan kepada pemerintah
bertanggung
pengelolaan
pudar jika hukum tidak dapat ditegakkan
pemerintahan, pada sisi lain dengan tingkat
dan hukum bersifat diskriminatif. Problema
partisipasi masyarakat dalam pengambilan
pemberantasan korupsi dan penegakan
keputusan
kepada
hukum masih menjadi isu utama di era
pemerintah dalam pembuatan kebijakan
demokratisasi dan reformasi yang paling
yang kredibel. Kredibilitas adalah perbuatan
banyak
sesuai perkataan (Blinder, 2000). Dalam hal
penyikapan publik dan kekecewaan pada
ini kredibilitas langsung berkaitan dengan
kinerja
gagasan
pemberantasan korupsi
dengan
secara
konstruktif,
partisipasi
jawab
merasa
dalam
memberi
legitimasi
kepercayaan
politik
karena
menjadi
sorotan
penegak
publik.
hukum
dalam
bermuara
pada
korupsi
yang
sebagai instansi pemerintah memproduksi
carut-marut
kebijakan
banyak berputar pada tarikan kepentingan
yang
berulang
kali,
dan
penanganan
Pola
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012 24
politik kekuasaan. Dari berbagai persoalan
pemerintahnya masing-masing. Oleh karena
hukum, tampak kesangsian publik terkait
itu, menjadi aksionea untuk menyatakan
perbaikan kondisi penanganan kasus-kasus
bahwa pemerintah yang ingin membangun
korupsi. Korupsi muncul sebagai salah satu
atau membutuhkan kekuatan kepercayaan,
faktor
yang pertama dan terutama adalah bekerja
politik
memberikan
yang
paling
kontribusi
bagi
penting penurunan
untuk
menegakkan
hukum
dan
tingkat kepercayaan dalam pemerintahan
memberantas korupsi. Pemerintahan yang
baik di negara maju maupun di negara
baik dengan muda dapat dihancurkan oleh
berkembang. Ada dua peringatan penting
variabel
tentang hubungan kepercayaan dan korupsi
korupsi tidak dapat dipungkiri ketika muncul
berkaitan yaitu legitimasi sistem politik dan
pada tata kelola pemerintahan yang baik,
pemerintahan yang baik. Salah satunya
korupsi melemahkan kepercayaan sosial,
adalah
para
menjadi tugas dan prioritas pemerintah,
untuk
swasta dan masyarakat dalam membangun
memerangi korupsi, mereka juga harus
kepercayaan melalui penegakan hukum,
munculnya
pemberantasan korupsi dan juga hadirnya
bahwa
pemimpin
dan
tidak
cukup
lembaga
korup,
bagi
politik
peringatan
kedua
mengenai hubungan antara kepercayaan dan korupsi adalah bahwa orang mungkin
korupsi.
Dampak
negatif
dari
pemerintahan yang efektif. Ketiga
;
Transparansi,
sasaran
percaya kepada pemerintah dan penegak
penyelenggaraan pemerintahan dewasa ini
hukum, mereka bahkan
adalah
meskipun ada
kepercayaan pemerintah
yang
diperintah
beberapa tingkat korupsi yang dirasakan
terhadap
atau nyata. Nampaknya korupsi sebagai isu
Maksudnya disini adalah yang diperintah
penting dalam kepercayaan politik, jika
percaya kepada pemerintah karena bukti
seorang pejabat politik yang jujur, tetapi
bukan janji. Kepercayaan tersebut timbul
muncul sebagai korup. Hukum pencegahan
karena pemerintah mampu dan mau untuk
atau tampilnya peraturan, telah membuat
memenuhi janji yang telah disampaikan.
munculnya tindak pidana korupsi itu sendiri
Kemampuan
(Warren, 2006), kepercayaan dan korupsi
memenuhi janji kepada orang lain atau diri
menunjukkan bahwa warga negara di mana-
sendiri tersebut adalah tanggung jawab.
mana adalah waspada terhadap kurangnya
Pemerintah yang bertanggungjawab adalah
kejujuran dan perilaku yang tidak etis di
pemerintah yang mampu menjawab atau
untuk
sebagai
menjawab
output.
atau
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012 25
memenuhi janji kepada warganya. Untuk
mencakup
mewujudkan
pertanggungjawaban
tersedia secara cuma-cuma dan dapat
pemerintah terhadap warganya salah satu
diakses secara mudah dan langsung, dan
cara
transparansi dibangun atas dasar arus
dilakukan
dengan
menggunakan
pengertian
prinsip transparansi (keterbukaan). Melalui
informasi
transparansi
pemerintahan,
penyelenggaraan
pemerintahan,
masyarakat
yang
bahwa
bebas.
informasi
Seluruh
lembaga-lembaga
proses dan
diberikan
informasi perlu dapat diakses oleh pihak-
kesempatan untuk mengetahui kebijakan
pihak yang berkepentingan, dan informasi
yang akan telah diambil oleh pemerintah.
yang tersedia harus memadai agar dapat
Juga melalui transparansi penyelenggaraan
dimengerti dan dipantau.
pemerintahan tersebut, masyarakat dapat memberikan Feedback
Keempat
;
Responsif,
pemerintah
atau Outcomes
harus memahami kebutuhan masyarakat-
terhadap kebijakan yang telah diambil oleh
nya, jangan menunggu mereka menyampai-
pemerintah. Makna dari transparansi dalam
kan keinginan-keinginan itu, tetapi mereka
penyelenggaraan
dapat
secara
wujud
menganalisis kebutuhan-kebutuhan mereka,
dilihat
dalam
pemerintahan dua
pertanggungjawaban
hal
yaitu
pemerintah
kepada
untuk
proaktif
kemudian
melahirkan
kebijakan
strategis
pengelolaan
penyelenggaraan
umum. Sesuai dengan asas responsif, maka
pemerintahan yang baik dan mengurangi
setiap unsur pemerintah harus memiliki etik
kesempatan praktek kolusi, korupsi dan
yakni etik individual menuntut mereka agar
nepotisme
berarti
memiliki kriteria kapabilitas dan loyalitas
memperoleh
profesional. Sedang etik sosial menuntut
informasi secara bebas dan mudah tentang
mereka agar memiliki sentifitas terhadap
proses dan pelaksanaan keputusan yang
berbagai kebutuhan publik. Kedua etik
diambil.
apabila
(KKN).
masyarakat
harus
Di
dalam
Transparansi dapat
Good
Governance
memenuhi
dan
rakyat dan upaya peningkatan manajemen dan
guna
mempelajari
diaplikasikan
demi
kepentingan
kepentingan
transparansi adalah merupakan salah satu
publik maka akan terbangun kepercayaan.
prinsip
artinya
Responsif yakni pemerintah harus peka dan
diambil
dan
segala keputusan
penerapannya
dibuat
yang dan
cepat
tanggap
terhadap
persoalan-
dilaksanakan sesuai korider hukum dan
persoalan masyarakat untuk membuat opini
peraturan
bahwa
yang
berlaku.
Hal
ini
juga
pemerintah
membangun
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012 26
kepercayaan. Salah satu fungsi yang harus
guna
terus menerus dibangun oleh pemerintah
kepercayaan masyarakat.
dalam
mewujudkan
tingkat
kepuasan
dan
kelola
Kelima ; kesetaraan dan keadilan,
pemerintahan yang baik adalah harus lebih
sebagai sebuah bangsa beradab, dan terus
banyak
berupaya
memberi
tata
mencapai
pelayanan
kepada
menuju
cita
kelola
rakyatnya untuk membangun kepercayaan,
pemerintahan
keharmonisan,
integritas.
pengelolaan
pemerintahan
Peran pemerintah lebih sebagai pelayanan
memberikan
peluang,
masyarakat
bertujuan
pelayanan dan treatment yang sama dalam
memperoleh keuntungan atau profit, dimana
koridor kejujuran dan keadilan. Tidak ada
lebih mementingkan terpenuhinya kepuasan
seorang atau sekelompok orangpun yang
pelanggan dan bukan memenuhi apa yang
teraniaya dan tidak memperoleh apa yang
menjadi kemauan
menjadi
stabilitas
yang
dan
tidak
birokrasi
itu
sendiri.
yang
tata
haknya.
baik,
Pola
proses itu
harus
kesempatan,
pengelolaan
Kepuasan masyarakat dapat menimbulkan
pemerintahan membutuhkan kejujuran dan
kepercayaan kepada pemerintah. Dalam
keadilan yang melahirkan kepercayaan dan
praktek
adanya
memperoleh legitimasi yang kuat dari publik
kepercayaan rakyat dan swasta kepada
dan akan memperoleh dukungan serta
pemerintah, kebanyakan rakyat lebih dulu
partisipasi yang baik dari rakyat. Kesetaraan
memberikan
pelayanan
dan keadilan dalam pemilihan pelayanan
pemerintahnya. Dalam perkembangannya,
publik berkoselasi positif dalam membangun
pelayanan
bukan
kepercayaan semua unsur Governance.
sekedar pelayanan dasar saja, namun
Para pejabat publik, unsur-unsur dalam
pelayanan yang lebih luas menyangkut
masyarakat sipil, dan dunia usaha sama-
berbagai kepentingan pengguna hasil dan
sama
penerima
pelayanan.
Dari
perbaikan
kinerja
emperik,
perluasan
jangkauan
Setidaknya
ada
pemerintahan
pelayanan
apresiasi
masyarakat
dan
dengan
atas
ternyata
pengalaman
sistem
target
pelayanan
memiliki
melatarbelakangi
kepentingan
terhadap
layanan tiga
bahwa
alasan
publik. yang
pembaharuan
diharapkan akan menumbuhkan kreativitas
pelayanan publik dapat mendorong praktek
pemerintah
dalam
Good Governance yaitu ; perbaikan kinerja
meningkatkan kualitas pelayanan publik
pelayanan publik dinilai penting oleh semua
yang
responsif
stakeholders,
yaitu
pemerintah,
warga
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012 27
pengguna,
dan
para
pasar.
sangat penting untuk meyakinkan mereka
Pemerintah berkepentingan dengan upaya
semua bahwa Good Governance bukan
perbaikan pelayanan publik karena jika
hanya mitos tetapi dapat menjadi realitas
berhasil memperbaiki pelayanan publik,
apabila pemerintah dan unsur-unsur non
akan dapat memperbaiki biaya birokrasi,
pemerintah bekerja keras
yang pada gilirannya dapat menimbulkan
menggalang semua potensi yang dimilikinya
kepercayaan
untuk mewujudkan Good Governance.
dan
pelaku
kesejahteraan
warga
pengguna dan efisiensi mekanisme pasar. Reformasi
pelayanan
publik
dan mampu
Keenam ; Akuntabilitas merupakan
akan
kewajiban untuk memberikan pertanggung-
memperoleh dukungan luas menuju tata
jawaban atau menjawab dan menerangkan
kelola pemerintahan yang baik. Pelayanan
kinerja
publik adalah ranah dari ketiga unsur
hukum/pimpinan suatu organisasi kepada
Governance
pihak yang memiliki hak atau kemenangan
melakukan
interaksi
yang
atas
tindakan
sangat intensif. Melalui penyelenggaraan
untuk
layanan publik, pemerintah, warga sipil, dan
pertanggungjawaban. Akuntabilitas publik
para
merupakan
pelaku
pasar
berinteraksi
secara
meminta
seseorang/badan
keterangan
landasan
bagi
atau
proses
intensif sehingga apabila pemerintah dapat
penyelenggaraan
pemerintahan.
memperbaiki kualitas layanan publik, maka
diperlukan
aparatur
manfaatnya
harus mempertanggungjawabkan tindakan
dapat
dirasakan
secara
karena
dan
pasar. Hal seperti ini penting dilakukan agar
organisasi tempat kerjanya. Akuntabilitas
warga dan pelaku pasar semakin percaya
sebagai
bahwa pemerintah tanpa diskriminasi pada
mencega penyalagunaan kewenangan yang
semua golongan masyarakat serta bertindak
didelegasikan dan menjamin kewenangan
adil dan telah serius melakukan perubahan.
diarahkan pada pencapaian tujuan nasional
Adanya
yang diterima secara luas dengan tingkat
pemerintah pemerintah sangat
dan
unsur-unsur
merupakan
penting
(trust)
prasyarat
untuk
antara non yang
efisiensi,
kepada
pemerintah
langsung oleh masyarakat dan para pelaku
kepercayaan
pekerjaannya
Ia
persyaratan
efektivitas,
kepercayaan.
publik
mendasar
kejujuran,
Akuntabilitas
dan
untuk
dan
merupakan
menggalang
salah satu prinsip dalam mewujudkan tata
dukungan yang luas bagi pengembangan
kelola pemerintahan yang baik, dan dapat
praktek Good Governance. Kepercayaan
melahirkan kepercayaan masyarakat. Asas
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012 28
Akuntabilitas berarti pertanggungjawaban
tanggungjawab pribadi, tapi juga karena
pejabat publik terhadap masyarakat yang
sifat dari pekerjaan dan tanggungjawab
memberinya
kewenangan
merupakan kepentingan pribadi pemerintah,
urusan
dan
masalah akuntabilitas menjadi lebih rumit
kepentingan mereka. Setiap pejabat publik
pada lembaga publik bukan semata-mata
dituntut untuk mempertanggungjawabkan
karena sifat individu pelaku dan kurangnya
semua
moral,
tanggungjawab pribadi, tetapi disebabkan
terhadap
karena sifat pekerjaan dan pertanggung-
masyarakat, demikian pula unsur-unsur non
jawaban merupakan kepentingan pribadi
pemerintah dituntut untuk mempertanggung-
pemerintah
jawabkan
seringkali dan melampaui kewenangannya
untuk
delegasi
mengurus
berbagai
kebijakan,
maupun
perbuatan,
netralitas
dengan
dan
semua
sikapnya
aktivitas
keikutsertaan
sehubungan
Individu
birokrat
dalam
(Peters, 1984). Pemerintah harus dapat
pengelolaan pemerintahan. Pengembangan
bertanggungjawab dan mempertanggung-
asas akuntabilitas dalam kerangka Good
jawabkan
Governance tiada lain agar para pejabat
kebijakannya kepada publik dalam bingkai
atau unsur-unsur yang diberi kewenangan
melaksanakan apa yang menjadi tugas,
mengelola urusan publik itu senantiasa
wewenang
dan
terkontrol
diberikan
kepadanya.
dan
tidak
melakukan
mereka
sendiri.
memiliki
peluang
penyimpangan
untuk
segala
sikap,
perilaku,
tanggung
jawab
Segala
dan
yang sikap,
tindakan dan kebijakan pemerintah harus
melakukan KKN. Dengan asas ini mereka
dipertanggungjawabkan
tetap produktivitas profesionalnya sehingga
karena rakyat disamping sebagai pemegang
berperan besar dalam memenuhi berbagai
kedaulatan tertinggi negara, juga karena
aspek
kepentingan
demikian publik
seringkali
rakyat,
publiknya.
Namun
rakyat yang memiliki segala sumber daya
pertanggungjawaban
pejabat
pembangunan termasuk kekuasaan yang
dalam
wewenang,
kepada
dan
melaksanakan tanggung
diharapkan
tugas,
diberikan
kepada
pemerintah
jawabnya
menjalankan pemerintahan. Pertanggung-
banyak
jawaban dapat menimbulkan kepercayaan
pada
permasalahan yang pada gilirannya dapat
jika
menimbulkan
mempertanggungjawabkan
ketidak
dalam
percayaan
publik.
para
pemegang
yang
kekuasaan
diambil.
dapat segala
Permasalahan tersebut bukan saja karena
kebijakan
Pertanggung-
sifat individual pegawai dan kurangnya
jawaban para pemegang kekuasaan kepada
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012 29
yang memberi kekuasaan ditampung agar
transparansi, responsif, kesetaraan dan
rakyat
keadilan, dan akuntabilitas.
dapat
mengetahui
apa
yang
dilakukan oleh mereka, juga sekaligus
DAFTAR PUSTAKA
rakyat dapat melakukan kontrol atas apa yang
dilakukan
oleh
para
pemegang
kekuasaan tadi. Mekanisme pertanggungjawaban pada hakekatnya sebagai media
Azyumardi, Azra (2000). Demokrasi Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani : Tim ICCE UIN Jakarta.
terhadap
Bok, D (1997). Measuring The Perfurmance Of Government : In Why Peopel Don’t Trust Government? Nye, S Yoseph P.D Zelikow and De King (eds) Cambridge : Harvard University Press.
Good Governance sebagai sebuah
Blinder, A. S (2000). Central Bank Credibility : Why Do We Care ? How Do We Built It, The American Ekonomic Review.
kontrol
rakyat
dan
swasta
pemerintah. PENUTUP
paradigma dapat terwujud bila dibangun diatas
kepercayaan
pada
tiga
pilar
pendukungnya dan dapat berfungsi secara baik yaitu negara, sektor swasta, dan masyarakat.
Negara
pemerintahannya
dengan dituntut
birokrasi
Sektor swasta sebagai pengelola sumber diluar
negara
dan
birokrasi
pemerintahan harus memberi kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya tersebut.
Penerapan
pemerintahan
yang
cita baik
tata
kelola
mensyaratkan
keterlibatan masyarakat dan organisasinya sebagai kekuatan pengembang negara. Tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud apabila didukung dengan prinsip yang dapat membangkitkan kepercayaan berupa
partisipasi,
Gilley, B (2006). The Determinants Of State Legitimacy ; International Political Science Review, New York.
untuk
melaksanakan pelayanan publik yang baik.
daya
Fukuyama, F (1995). The Social Witnes and The Creations Of Prosperity, New York : Free Press.
penegakan
hukum,
Joko Widodo (2001). Good Governance; Tokoh Dari Dimensi Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah, Insan Cendekia ; Surabaya. Kramer, R.M and T.R. Taylor (1995). Trust In Organizations ; Prontiers of Theozy an Research, Thousan d Oaks, Calef, Sage : New York. Peri K. Blind (2006). Building Trust in Goverment in The Twenty First Century ; Review of Litrature and Emerguing Is swes : Vienna, Australia. Peter.B.Guy (1991). The Polities of Bureancracy , Logman Inc, New York and London. Ocampo (2006). Congratulatory Message ; The Regional Forum of Reinventing Goverment in Asia Seoul, Korea.
