ANGGARAN KESEHATAN Yenny Sucipto Direktur Resource Centre Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran
ALUR BELANJA APBN KE DAERAH PEMERINTAH PUSAT Belanja Pusat
Belanja APBN
Melalui Anggaran K/L
Melalui Anggaran Non K/L
DAERAH
Mendanai Kewenangan di luar 6 Urusan
Penyelenggaraan Azas
Mendanai Kewenangan 6 Urusan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Kantor Vertikal di Daerah
Mendanai Program Nasional Kewenangan Bersama
Bantuan:
Anggaran Non K/L --à Anggaran yang dikelola Menkeu sebagai Bendara Umum yang kegiatan nya dilakukan oleh K/L
Dekon dan Tugas Pembantuan
PNPM, BOS, Jamkesmas, BOK dll
Subsidi: Pupuk, Benih, Migor
Pajak Dana Perimbangan Belanja Daerah
Dana Otsus
Dana Penyesuaian
DAU, DBH, DAK
SDA
Penyelenggaraan Desentralisasi (Masuk APBD)
Sasaran Program Kesehatan 2010 Kementerian Kesehatan Jumlah penduduk
234.181.400 jiwa
Jumlah ibu hamil
4.842.871 jiwa
Jumlah ibu bersalin
4.622.741 jiwa
Jumlah bayi
4.484.998 jiwa
Jumlah balita
21.571.500 jiwa
Jumlah anak balita
17.086.502 jiwa
Jumlah anak prasekolah
8.269.856 jiwa
Jumlah anak sekolah (kelas 1)
4.101.012 jiwa
Jumlah anak sekolah (kelas 2)
4.083.334 jiwa
Jumlah anak sekolah (kelas 3)
4.068.298 jiwa
Jumlah wanita usia subur (WUS)
66.326.200 jiwa
Jumlah Puskesmas
8.737 buah
Jumlah Puskesmas Perawatan
2.704 buah
Jumlah Puskesmas Non Perawatan
6.033 buah
Jumlah RS (pemerintah dan swasta)
1.378 buah
Jumlah SD/MI
174.920 buah
Tren Anggaran Kesehatan
Situasi Anggaran Gizi Buruk Anggaran Perbaikan Gizi East 694.5 600
600
600
449.8
267.4 175
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Pemetaan Anggaran Kementerian Kesehatan
Sebaran Anggaran Kesehatan Pusat ke Daerah Berdasarkan Jenis DAK
Skema APBN ke Daerah
Dana Perimbangan
Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD)
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF&PPD)
Jamkesmas Non Azaz Perimbangan/Bantuan Sosial
Bantuan Operasional Kesehatan
6000 Rp milyar
5000
5100
16.3
4000 3000 2000 1000
2829.75 9 1161.78 3.7
701.22 2.2
794.89 2.5
0
Nominal
Presentase
575.93 1.8
215.26 0.8
18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
Presentase
Sebaran Anggaran Fungsi Kesehatan TA 2010 ke Daerah Berdasarkan Jenis
Alokasi Dana Jamkesmas — Alokasi dana Jamkesmas sebesar Rp 5,1 triliun digunakan untuk meng-cover setiap orang miskin
dan tidak mampu yang pada tahun 2008 sebesar 19,1 juta Rumah Tangga Miskin (RTM) atau sekitar 76,4 juta jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2006.
— Paket pemeliharaan dasar berbentuk: rawat jalan meliputi promotif, preventif, kuratif, dan
rehabilitatif (pemulihan) sesuai kebutuhan medis; rawat inap sesuai kebutuhan medis meliputi 5 (lima) hari rawat; dan pemeriksaan penunjang meliputi rado diagnostic dan atau ultrasonografi serta laboratorium klinik.
—
Program Jamkesmas yang berkaitan langsung dengan kesehatan ibu dan anak terdapat di paket pemeliharaan dasar rawat jalan yang cakupannya harus meliputi: imunisasi; Keluarga Berencana; dan pelayanan ibu dan anak dengan catatan pelayanan persalinan hanya diberikan sampai anak kedua.
— Ruang lingkup pelayanan Jamkesmas meliputi pelayanan Puskesmas dan jaringannya, pelayanan
Rumah Sakit dan Pelayanan yang dibatasi. Pelayanan Puskesmas dan jaringannya antara lain berupa: rawat jalan tingkat pertama (RJTP); rawat inap tingkat pertama (RITP); persalinan normal yang dilakukan di Puskesmas non-perawatan/bidan di desa/Polindes/di rumah pasien/ praktek bidan swasta; pelayanan spesialistik di Puskesmas yang menyediakan pelayanan spesialistik; pelayanan gawat darurat; dan pelayanan untuk transport untuk rujukan gawat darurat, rujukan yang bukan gawat darurat (bila diperlukan) dan pemulangan pasien/jenazah (bila diperlukan.
Dana Alokasi Khusus —
Anggaran tersebut digunakan rata-rata digunakan untuk pengadaan infrastruktur kesehatan, dan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan pada pelayanan kesehatan primer. Pengadaan infrastruktur kesehatan, meliputi: — — — — —
Pembangunan Puskesmas; Pembangunan Puskesmas Perawatan; Pembangunan Pos Kesehatan Desa; Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan; Pengadaan Kendaraan roda dua untuk Bidan Desa.
Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan, dapat dimanfaatkan untuk peningkatan fasilitas ruma sakit provinsi, kabupaten/kota, antara lain: a) peningkatan fasilitas tempat tidur kelas III RS; b) pemenuhan peralatan unit transfusi darah RS dan bank darah RS; c) peningkatan fasilitas instalasi gawat darurat RS; d) peningkatan sarana prasarana dan pengadaan peralatan kesehatan untuk program pelayanan obstetric neonatal emergency komprehensif (PONEK) di RS; dan e) pengadaan peralatan pemerksaan kultur M.tuberculosis di BLK provinsi. — Untuk kabupaten/kota, alokasi DAK 2010 ditujukan 2 (dua) kegiatan, yaitu: pemenuhan pelayanan dasar dan pelayanan rujukan. Pelayanan dasar berupa — pemenuhan kesehatan dasar dan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan. Untuk pemenuhan kesehatan dasar, DAK diberikan kepada 405 kabupaten/kota dengan total anggaran sebesar Rp1,22 triliun, sementara untuk obat dan perbekalan kesehatan diberikan kepada 378 kabupaten/kota dengan total anggaran sebesar Rp 1 triliun. —
Dana Dekon dan Tugas Pembantuan Program Pembangunan Kesehatan Tahun Anggaran 2010 1000 864.2
900 800
Rp Milyar
700
610
600 500 400 285.6
300
164.2
200 100 0
90.2 51.1
16.5 0
6.6
0
47.3
0
7
9.925.4
0
52.4
115 67.6 0
Dekon Tugas Pembantuan
Alokasi Dana Penyesuaian (DPDF&PPD dan DPIPD) —
DPDF dan PPD ditujukan untuk membantu penguatan desentralisasi fiskal dan percepatan pembangunan daerah melalui penyediaan dan pengembangan bidang infrastruktur dan non infrastruktur.
—
DPIPD ditujukan untuk peningkatan pelayanan publik melalui penyediaan infrastruktur dan prasarana daerah.
—
Alokasi DPDF dan PPD 2010 totalnya sebesar Rp 7,1 triliun yang disebar ke 276 daerah (17 provinsi dan 259 kabupaten/kota). Untuk infrastruktur totalnya sebesar totalnya sebesar Rp 5,59 triliun digunakan untuk: jalan dan jembatan; irigasi/normalisasi sungai dan pantai; dan air bersih yang. Sisanya sebesar Rp 1,5 triliun digunakan untuk non infrastruktur yang terdiri dari: kesehatan, pertanian/ perkebunan, perhubungan/transportasi, perdagangan, prasarana pemerintah daerah, sarana dan prasarana pedesaan, pasar (termasuk pasar tradisional), dan kelautan dan perikanan (termasuk reklamasi pantai).
—
Khusus DPDF dan PPD kesehatan totalnya sebesar Rp 794,69 milyar. Dari 276 kabupaten/kota penerima DPDF dan PPD, hanya 86 daerah saja (3 provinsi dan 83 kabupaten/kota) yang mendapatkan DPDF dan PPD kesehatan. Kabupaten/kota terbesar yang mendapatkan alokasi terbesar adalah Kabupaten Rejang Lebong Rp 29,5 milyar dan Kota Takalar Rp 24 milyar, dan yang terendah adalah Kota Sabang sebesar Rp 1,9 milyar.
—
Untuk DPIPD 2010 totalnya sebesar Rp 5,48 triliun yang terbagi untuk propinsi Rp Rp 358 milyar dan untuk kabupaten/kota Rp 5,1 triliun. Daerah penerima DPIPD 2010 sebanyak 318 kabupaten/kota dan 33 provinsi. DPIPD 2010 programnya terdiri dari: jalan/jembatan, irigasi, air minum, sanitasi, pelayanan kesehatan rujukan, pelabuhan daerah, prasarana pemerintah daerah, dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Dari total anggaran DPIPD 2010 sebagian besar digunakan untuk membiayai pembangunan jalan dan jembatan yang totalnya mencapai Rp 3,45 triliun.
—
DPIPD untuk pelayanan kesehatan rujukan totalnya hanya sebesar Rp 575,9 milyar. Dan dari 33 propinsi penerima DPIPD yang menerima dana pelayanan kesehatan rujukan hanya 2 provinsi. Kemudian dari 318 kabupaten/kota , yang menerima dana pelayanan kesehatan rujukan hanya 59 kabupaten/kota saja. Kabupaten/kota yang menerima dana DPIPD terbesar ada 6 (enam) kabupaten kota kesemuanya menerima Rp 24 milyar. Kabupaten/kota tersebut antara lain: Kabupaten Yapen, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Banggai, Kota Semarang, Kota Subulussalam, Kabupaten Rejang Lebong. Sementara Kabupaten terendah yang menerima DPIPD adalah Kabupaten Kubu Raya sebesar Rp 2,4 milyar. Khusus untuk kabupaten Kubu Raya tersebut sebenarnya sampai saat ini belum memiliki Rumah Sakit, padahal dana DPIPD hanya bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan rujukan.
Dana BOK — BOK tahun 2010 totalnya sebesar Rp 215,26 milyar yang
disebar kepada 582 Puskemas Uji Coba dan 8.155 Puskesmas Non Ujicoba. Untuk Puskesmas Ujicoba rata-rata per puskesmas mendapatkan alokasi Rp 100 juta. Sementara untuk Puskesmas Nonujicoba rata-rata per puskesmas mendapatkan alokasi Rp 18 juta dan Rp 22 juta (Hal 47).
Pertumbuhan Urusan Kesehatan 200.0%
150.0%
100.0%
50.0%
0.0%
-50.0%
-100.0% 2008
2009
2010
Urusan Kesehatan Terhadap Belanja Daerah 25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
2007
2008
2009
2010
Total Urusan Kesehatan Terhadap Belanja Langsung Daerah 120.0%
100.0%
80.0%
60.0%
40.0%
20.0%
0.0%
Series1
Series2
Series3
Series4
Belanja Langsung Urusan Terhadap Total Belanja Urusan Kesehatan 140.0%
120.0%
100.0%
80.0%
2007 60.0%
2008 2009 2010
40.0%
20.0%
0.0%
Kab. Sidenreng Rappang Kab. Lombok Barat Kota Blitar Kota Bandar Lampung Kab. Garut Kab Malang Kab. Cilacap Kota Palu Kab. Polewali Mandar Kab. Aceh Utara Kab. Lombok Tengah Kab. Pekalongan Kab. Lombok Timur Kab. Aceh Besar Kab. Serdang Bedagai Kab. Kendal Kab. Bone Kab. Semarang Kab. Boyolali Kota Padang Kab. Sumedang Kota Banjar Kab. Bondowoso Kab. Wajo Kab. Situbondo Kab. Aceh Barat Kota Pontianak Kota Pare Pare Kota Gorontalo Kota Palangkaraya Kab. Dompu Kota Pekalongan Kota Padang Panjang Kab. Sumbawa Barat Kota Surakarta Kota Pekan Baru Kota Semarang Kab. Sleman Kab. Bojonegoro Kota Surabaya Kota Palembang Kab. Gorontalo Utara
Rp Juta
Dana Perimbangan Kesehatan
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2008 2009 2010
Pemetaan Anggaran di 5 Daerah Besaran Transfer Pusat ke Daerah Bidang Kesehatan Anggaran Tahun 2010 70 60
66.43
0.25
0.21
0.2 0.15
40 30 18.58 0.06
20
24.86 0.08
10
0.1
3.9 0.01
0 Prov. Maluku
Prov. Jabar Nominal
Kab. Garut
Kab. Bener Meriah Presentase
12.48 0.04
0.05 0
Kab. Bireuen
Presentase
Rp milyar
50
Besaran Anggaran Vs Jumlah Masyarakat Miskin
70
66.43 460380
60
Rp milyar
50 40 30 18.58
20 10
24.86 69190
13900
0 Prov. Maluku
Prov. Jabar Nominal
Kab. Garut
136700 51460 3.9
12.48
Kab. Bener Meriah
Kab. Bireuen
Membiayai Perorang
500000 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0
Rp
Besaran Transfer Pusat ke Daerah Bidang Anggaran Tahun 2010
Millions
Sebaran Transfer Anggaran Kesehatan di Lima Daerah 30,000
25,000
25,316 25,948
20,000
15,000
15,787
15,167 13,651
10,000
8,358
8,031 4,930
5,000
3,637 1,044
100
0 Propinsi Jawa Barat DAK
Propinsi Maluku DPDFPPD
Dekonsentrasi
Kabupaten Garut Tugas Pembantuan
3,054 180
Kabupaten Bener Meriah Jamkesmas
BOK
761
306
Kabupaten Bireun
Dana Dekon (Rp Juta)
Program Promosi & PemberdayaanMasyarakat
Prov. Jabar
Prov. Maluku 1.500
1.050
3.015,2
1.932,7
11.321,3
4.995,9
Perbaikan Gizi Masyarakat
2.050
1.300
Upaya Kesehatan Perorangan
383,2
171,6
3.166,1
545,6
300
300
Promosi & Pemberdayaan Masyarakat
1.500
1.050
Obat & Perbekalan Kesehatan
593,7
503,1
2.118,9
1.801,9
25.948,5
13.650,9
Kebijakan & Manajajemen Pembangunan Kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat
Lingkungan Sehat Pencegahan & Pemberantasan Penyakit
Sumber Daya Kesehatan Total
Program Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perbaikan Gizi — Untuk program upaya kesehatan masyarakat di Provinsi Jabar totalnya
Rp 11,32 milyar, dengan rincian kegiatan: 1) Peningkatan kesehatan masyarakat Rp 1,22 milyar; 2) Peningkatan pelayanan kesehatan ibu Rp 5,01 milyar; 3) Peningkatan pelayanan kesehatan anak Rp 4,08 milyar; 4) Peningkatan kesehatan kerja Rp 1 milyar. Kemudian untuk program perbaikan gizi masyarakat sebesar Rp 2 milyar, kesemuanya digunakan untuk kegiatan penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil dan menyusui, bayi dan anak balita. — Untuk program upaya kesehatan masyarakat di Provinsi Maluku totalnya sebesar Rp 4,99 milyar, dengan rincian kegiatan: 1) Peningkatan kesehatan masyarakat Rp 1,26 milyar; 2) Peningkatan pelayanan kesehatan ibu Rp 1,68 milyar; dan 3) Peningkatan pelayanan kesehatan anak Rp 2,05 milyar. Kemudian untuk program perbaikan gizi masyarakat sebesar Rp 1,3 milyar, kesemuanya digunakan untuk kegiatan penanggulangan dan perbaikan gizi masyarakat.
Dana Alokasi Khusus — DAK tahun 2010 sesuai ketentuan Menteri Kesehatan dialokasikan dalam
—
—
— —
bentuk Pelayananan Dasar dan Pelayanan Rujukan. Untuk pelayanan dasar, kedua provinsi (Jabar dan Maluku) tidak mendapatkan alokasi anggaran, namun keduanya mendapatkan alokasi anggaran Pelayanan Rujukan. Sebaliknya, dari 3 (tiga) kabupaten yang diassesment, untuk Kabupaten Bener Meriah tidak mendapatkan alokasi anggaran Pelayanan Rujukan, namun ketiga kabupaten mendapatkan alokasi anggaran Pelayanan Kesehatan. Khusus untuk pelayanan rujukan, Rumah Sakit yang berhasil dipetakan mendapatkan alokasi anggaran pelayanan rujukan dari hasil assement hanya 3 (tiga) daerah, yaitu Provinsi Maluku, Kabupaten Bireun dan Kabupaten Garut, antara lain: Propinsi Maluku diberikan kepada RSU Haulussy sebesar Rp 1,58 milyar, RSU Tulehu sebesar Rp 985,9 juta, RS Khusus Daerah (Jiwa) sebesar Rp 1,58 milyar, dan BLK Propinsi Maluku sebesar Rp 788,8 juta. Kabupaten Bireun dialokasikan untuk RS Dr. Fauziah sebesar Rp 3,1 milyar; Kabupaten Garut dialokasikan untuk RSU Dr. Slamet sebesar Rp 2 milyar.
Dana Alokasi Khusus Daerah
Pelayanan Dasar Obat dan Perbekalan Kesehatan (2)
Kesehatan Dasar (1)
Prov. Jawa Barat
-
-
Prov. Maluku
-
-
Pelayanan Rujukan (3) Jumlah (1+2)
12,727,500,000
13,761,800,000
jumlah (1+2)+(3)
2,439,500,000
15,167,000,000
4,929,600,000
4,929,600,000
2,025,100,000
29,548,700,000
Kab.Garut
2,639,200,000
11,122,600,000
Kab.Bener Meriah
2,907,800,000
728,700,000
Kab.Bireun
2,771,000,000
2,483,100,000
5,254,100,000
3,104,000,000
13,612,200,000
Total
8,318,000,000
14,334,400,000
35,379,900,000
12,498,200,000
70,530,500,000
3,636,500,000 -
7,273,000,000
Jamkesmas — Garut. Alokasinya total sebesar Rp 8 milyar. RS yang ditunjuk
melaksanakan pelayanan Jamkesmas adalah RSUD Dr. Slamet Garut sebesar Rp 7,87 milyar dan BBKPM Garut sebesar Rp 155,57 juta. Alokasi tersebut digunakan untuk meng-cover 133 ribu orang miskin di Garut dengan perhitungan Rp 5.000 per orang/bulan. — Bener Meriah. Alokasinya total sebesar Rp 100 juta. RS yang ditunjuk melaksanakan pelayanan Jamkesmas adalah RSUD Kabupaten Bener Meriah. Alokasi tersebut digunakan untuk meng-cover 1.666 orang miskin dengan perhitungan Rp 5.000 per orang/bulan. — Bireun. Alokasinya total sebesar Rp 3,05 milyar. RS yang ditunjuk melaksanakan pelayanan Jamkesmas adalah RSD Dr. Fauziah Bireuen sebesar Rp 2,95 milyar dan RSU Malahayati Rp 100 juta. Alokasi tersebut digunakan untuk meng-cover 50.833 orang miskin dengan perhitungan Rp 5.000 per orang/bulan.
BOK — Garut. Alokasi BOK yang diberikan totalnya sebesar Rp
1,044 milyar, dengan cakupan 58 Puskesmas, setiap puskesmas mendapatkan alokasi masing-masing Rp 18 juta. — Bireuen. Alokasi BOK yang diberikan totalnya sebesar Rp 306 juta, dengan cakupan 17 Puskesmas, setiap puskesmas mendapatkan alokasi masing-masing Rp 18 juta. — Bener Meriah. . Alokasi BOK yang diberikan totalnya sebesar Rp 180 juta, dengan cakupan 10 Puskesmas, setiap puskesmas mendapatkan alokasi masing-masing Rp 18 juta.
Temuan LHP Tahun 2009
BELANJA KEMENTERIAN KESEHATAN — Realisasi belanja (Netto) tahun 2009 sebesar
Rp18.001.531.831.232 terdiri dari : Belanja Pegawai sebesar Rp2.505.156.869.448, Belanja Barang sebesar Rp6.497.626.270.736 Belanja Modal sebesar Rp3.346.227.807.079 dan Bantuan Sosial Rp5.652.520.883.969 — Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2008 sebesar Rp15.871.890.053.677, tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar Rp2.129.641.777.555 atau meningkat 13,4%
Lanjutan… — Kementerian Kesehatan Tahun 2009 memperoleh
anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp20.931.658.481.000,- meliputi : — Satuan kerja pusat/KP sebesar Rp. 11.480.740.339.000 — Satuan kerja daerah/KD sebesar Rp. 7.462.663.655.000 — kerja dekonsentrasi/DK sebesar Rp. 829.823.429.000 — Satuan kerja Tugas Pembantuan sebesar Rp. 1.068.585.412.975
Satker Tidak Merealisasikan DIPA Tahun 2009 Nama Satker
Jenis Kegiatan
Alokasi
Dinkes Prop. Jatim
TP
15 milyar
Dinkes Prop. Jatim
DK
64 juta
Dinkes Prop NAD
DK
67 juta
Dinkes Kaltim
DK
60 juta
RSUD Dr. Slamet Garut
TP
3 milyar
Dinkes Kaltim
300 juta Total
18,5 milyar
— Beberapa Satker Dana Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan tidak dapat merealisasikan anggaran disebabkan DIPA diterima terlambat dan tidak cukup waktu untuk proses pelaksanaan anggaran, yaitu terdapat pada program-program Setjen 1 Satker Dekonsentrasi, Ditjen Bina Yanmedik 4 Satker (3 Dekon, 1 TP), Ditjen P2&PL 1 Satker Dekonsentrasi, atau seluruhnya berjumlah 6 Satker.
Dana Jamkesmas Ditjen Bina Kesmas TA 2009 — Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada Ditjen Bina Kesmas sebesar
Rp1.326.101.947.963 digunakan untuk :
— Jamkesmas Puskesmas sebesar Rp885.248.292.000 — Bantuan Sosial Menkes sebesar Rp 5.537.370.000 — Peningkatan Yankes Dasar sebesar Rp147.585.680.000 — Bansos Proyek DHS-2 sebesar Rp 95.222.645.000 — Bansos Daerah Tertinggal sebesar Rp 12.592.250.000 — Bansos Save Papua sebesar Rp106.602.965.963 — Bansos Prog Gizi dan KIA sebesar Rp 73.312.745.000
— Realisasi bantuan sosial peningkatan pelayanan kesehatan dasar
sebesar tersebut, termasuk digunakan untuk Tim Pengelola Program Jamkesmas Dinkes Propinsi, Kab/Kota sebesar Rp.29.815.230.000 yang seharusnya masuk jenis belanja barang namun tidak dilakukan revisi DIPA.
Hasil Temuan BPK Terhadap Belanja KemKes — Pengelompokan Jenis Belanja pada Saat Penganggaran Tidak
Sesuai Kegiatan yang Dilaksanakan Minimal Sebesar Rp136,54 Miliar Rincian sebagai berikut.
— belanja barang, baik barang habis pakai maupun barang untuk dibagikan kepada
pihak lain minimal sebesar Rp83.818.134.815,00 yang dianggarkan pada Belanja Modal sehingga realisasi Belanja Modal tidak menambah aset tetap bagi entitas Kemenkes; — realisasi anggaran Belanja Barang senilai Rp22.732.110.081,00 yang substansinya menambah belanja modal karena digunakan untuk kegiatan pengadaan aset; — Belanja barang berupa dana untuk kegiatan manajemen operasional Tim Pengelola Jamkesmas Provinsi/Kabupaten/Kota senilai Rp29.989.530.000,00 yang seharusnya termasuk belanja barang, oleh Kemenkes dianggarkan dari Belanja Bantuan Sosial. Kesalahan klasifikasi belanja tersebut mengakibatkan dana yang ditransfer ke rekening Tim Pengelola Jamkesmas Provinsi/Kabupaten/Kota telah dicatat sebagai realisasi belanja definitif meskipun secara riil belum seluruhnya digunakan untuk kegiatan operasional.
Temuan Bansos — Pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Bantuan Sosial
yang Disalurkan Ditjen Binkesmas Belum Tertib sebesar Rp Rp1.347.342.049.442,00. — Bansos untuk Tim Pengelola Jamkesmas Provinsi/Kab/Kota senilai Rp29.989.530.000,00 — Bansos Program Jamkesmas untuk Puskesmas dan Jaringannya senilai Rp885.248.292.000,00 — Bansos Pengembangan Poskesdes/Desa Siaga Rp97.596.150.000,00 — Bansos Pengembangan Desa Siaga ke 16 Provinsi senilai Rp800.000.000,00 — Bansos Pelatihan Bidan Poskesdes senilai Rp20.000.000.000,00 — Bansos untuk Operasional Posyandu senilai Rp72.510.000.000,00 — Bansos Pelayanan Kesehatan Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) senilai Rp12.592.250.000,00
