Bentuk:
UNDANG-UNDANG (UU)
Oleh:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor:
45 TAHUN 1957 (45/1957)
Tanggal:
26 OKTOBER 1957 (JAKARTA)
Sumber:
LN 1957/120
Tentang:
PENETAPAN BAGIAN XI (KEMENTRIAN KESEHATAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 *)
Indeks:
ANGGARAN (BAGIAN XI). KEMENTRIAN KESEHATAN. Presiden Republik Indonesia,
Mengingat: Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia; Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; MEMUTUSKAN : Pasal 1 Bagian XI (Kementerian Kesehatan) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti berikut: BAGIAN XI KEMENTERIAN KESEHATAN BAB I (Pengeluaran) 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 11.10
Kementerian dan pengeluaran umum ........ Luar Negeri ............................. Pendidikan .............................. Rumah-rumah Sakit dan Balaibalai Pengobatan ........................ Kedokteran Sosial ....................... Usaha Hygiene dan Pendidikan Kesehatan kepada Rakyat .................................. Penyakit Jiwa ........................... Pemberantas Penyakit Menular dan Karantina Pemberantasan Pes ....................... Pemberantasan ...........................
16 998 300 21 499 000 10 464 000 49 993 300 1 000 000 2 000 000 27 285 300 3 173 000 24 111 200 11 633 400
11.11 11.12 11.13 11.14 11.15 11.16 11.17 11.18 11.19 11.20
Kesejahteraan Ibu dan Anak .............. Kesehatan Gigi .......................... Teknik Perbaikan Kesehatan Rakyat Kesehatan Statistik, Perpustakaan, Publikasi dan Dokumentasi ......................... Jawatan Farmasi ......................... Lembaga-lembaga ......................... Badan-badan sementara ................... Subsidi dan Bantuan ..................... Persekot-persekot ....................... Pengeluaran tak tersangka ...............
2 557 200 660 000 374 800 250 000 110 464 300 24 814 100 7 335 100 8 000 000 1 000 000 5 050 000 jumlah ...............
(Tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah). BAB II (Penerimaan) 11.1 11.1.1 11.1.1.
1 2 3
11.2 11.2.1 11.2.1.
11.3 11.3.1 11.3.1.
1 3
KEMENTERIAN DAN DINAS UMUM. Dinas Umum. Penerimaan dari Mess-mess dan Asrama-asrama Kementerian Kesehatan. Penerimaan berhubung dengan pebayaran kembali dari penjualan kendaraan bermotor. Penerimaan kembali dari penjualan barang-barang berhubung dengan pemusatan pembelian barang-barang. PENDIDIKAN Pendidikan. Penerimaan dari penjualan buku-buku pelajaran. Pembayaran kembali dari biaya-biaya berhubung dengan pemutusan perjanjian ikatan dinas oleh pelajar-pelajar dalam ikatan dinas.
1 2 3 4 5
RUMAH-RUMAH SAKIT DAN BALAI-BALAI PENGOBATAN Rumah-rumah Sakit. Penerimaan Rumah Sakit Umum Pusat di Jakarta. Penerimaan Rumah Sakit Umum Pusat di Semarang. Penerimaan Rumah Sakit Umum Pusat di Surabaya. Penerimaan Rumah Sakit Umum Pusat "Rancabadak" di Bandung. Penerimaan Rumah Sakit Umum MCH di Yogyakarta.
1 2
RUMAH-RUMAH SAKIT JIWA PUSAT, RUMAH-RUMAH SAKIT JIWA, RUMAH-RUMAH PERAWATAN ORANG SAKIT JIWA DAN KOLONI. Rumah-rumah Sakit Jiwa Pusat, Rumah-rumah Sakit Jiwa, Rumahrumah Perawatan Orang Sakit Jiwa dan Koloni. Penerimaan Rumah Sakit Jiwa Pusat "Cilendek" di Bogor. Penerimaan Rumah Sakit Jiwa Pusat "Kramat" di Magelang.
11.4 11.4.1
328 663 000
3 4 5 6 7 8 9 10 11.5 11.5.1 11.5.1.
1 2
11.5.2 11.5.2.
1
11.5.3 11.5.3. 11.5.4 11.5.4. 11.5.5 11.5.5.
1 1 1
Penerimaan Rumah Sakit Jiwa Pusat "Sumberporong" di Lawang. Penerimaan Rumah Sakit Jiwa "Grogol" di Jakarta. Penerimaan Rumah Sakit Jiwa "Tawang" di Semarang. Penerimaan Rumah Sakit Jiwa "Mengunjayan" di Surakarta. Penerimaan Rumah Sakit Jiwa Medan annex Pematang-Siantar di Pematang-Siantar. Penerimaan Rumah Sakit Jiwa di Menado. Penerimaan Rumah Sakit Jiwa di Makassar. Penerimaan Rumah-rumah Perawatan Orang Sakit Jiwa dan Koloni. PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR DAN KARANTINA. Penerimaan berhubung dengan peraturan-peraturan orang naik haji dan peraturan-peraturan karantina. Bermacam-macam penerimaan berhubung dengan peraturanperaturan karantina. Penerimaan berhubung dengan "uitzaveling"dari kapal-kapal. Penerimaan berhubung dengan perbaikan perumahan rakyat dalam daerah pes. Penerimaan menurut kekuatan penduduk dalam perbaikan perumahan rakyat yang diselenggarakan oleh pemerintah berhubung dengan pemberantasan pes. Penerimaan dari Konsultasi Biro, Sanatoria dari Pemberantasan Tuberculose. Penerimaan dari pemeriksaan dan perawatan dari orang sakit tuberculose. Penerimaan dari Pemberantasan Patek. Penerimaan dari Pemberantasan Patek. Penerimaan dari Pemberantasan Penyakit Rakyat lainnya. Penerimaan Rumah Sakit Mata "Cicendo" di Bandung.
11.6 11.6.1
JAWATAN FARMASI. Pusat Persediaan Obat-obat, Alat-alat Kedokteran, Depot-depot dan sub-depot-depot Farmasi.
11.7 11.7.1 11.7.1.
2 3
LEMBAGA-LEMBAGA. Penerimaan Lembaga-lembaga. Penerimaan Lembaga Eykman, Laboratorium Kesehatan Pusat di Jakarta. Penerimaan Gedung Cacar dan Lembaga Pasteur di Bandung. Penerimaan dari Pemberantasan Kusta.
2 3
BADAN-BADAN SEMENTARA (LABORATORIUM DAN SEBAGAINYA). Penerimaan Laboratorium-laboratorium. Penerimaan Pusat Laboratorium Pemindahan Darah di Jakarta. Penerimaan Laboratorium Kesehatan di Yogyakarta. Penerimaan Laboratorium Kesehatan Daerah di Yogyakarta.
1
11.8 11.8.1 11.1.1
11.8.1.
11.9 11.9.1 11.9.1. 11.10 11.10.1 11.10.1.
4 5 6 7 8
Penerimaan Laboratorium Kesehatan Daerah di Semarang. Penerimaan Laboratorium Kesehatan Daerah di Surabaya. Penerimaan Laboratorium Ilmu Kesehatan Teknik di Bandung. Penerimaan Laboratorium Kesehatan Daerah di Medan. Penerimaan Laboratorium Kesehatan Daerah di Makassar.
1
PERSEKOT-PERSEKOT. Persekot-persekot. Penerimaan kembali persekot-persekot gaji.
1 2 3
PENERIMAAN LAIN-LAIN. Penerimaan lain-lain. Penjualan barang-barang yang dapat digunakan dan dipakai oleh Pemerintah. Penjualan barang-barang yang tidak dipakai dan tidak berguna lagi. Penerimaan lain-lain.
Pasal 2 Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1954. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undangundang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1957 Presiden Republik Indonesia, SOEKARNO Diundangkan pada tanggal 13 Nopember 1957 Menteri Kehakiman G.A.MAENGKOM Menteri Kesehatan, AZIS SALEH -------------------------------CATATAN
Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar.
*)
Disetujui DPR dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada hari Senen tanggal 2 Nopember 1956, P.38/1956.
*)
Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada hari Jum'at tanggal 2 Nopember 1956, P.38/1956.
Kutipan:
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 YANG TELAH DICETAK ULANG
