KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA Pemikiran untuk Kabupaten Kediri
Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada
[email protected] website: www.kumoro.staff.ugm.ac.id
1. BENCANA ALAM: - Gempabumi - Gunung api - Tsunami - Cyclon - Banjir - Forest fire - Kekeringan dsb
BENCANA
2. BENCANA HUMAN ERROR (”MAN MADE”) - Polusi/Pencemaran/Kecelakaan - Ledakan Nuklir - Kerusuhan dsb
3. KOMBINASI ALAM DAN HUMAN ERROR
- Banjir - Longsor - Kekeringan
PENANGGULANGAN BENCANA Fungsi Koordinasi
Kesiapsiagaan -Mitigasi -Kesiapan -Peringatan Dini
Tidak ada Bencana 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Perencanaan PB; Pengurangan risiko bencana; Pencegahan; Pemaduan dalam Renbang; Pensyaratan analisis risiko bencana; Penegakan rencana tata ruang; Pendidikan dan pelatihan; dan Persyaratan standar teknis PB
Pada Saat Darurat 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Kajian kilat Penetapan status Bencana SAR Pemenuhan kebutuhan dasar Perlindungan klp rentan Pemulihan sarana kunci
Pemulihan •Rehabilitasi •Rekonstruksi
Fungsi Komando
TANTANGAN DAN KESEMPATAN BAGI PEMDA Daerah harus segera membentuk badan yg berkoordinasi dg BNPB; ps. 18(2) UU No.24/2007; Sistem penanganan bencana berdasarkan Perpres No.83/2005 (Bakornas, Satkorlak, Satlak) terbukti kurang efektif.
Paradigma penanggulangan bencana harus diubah; à Fatalistik-Reaktif Æ Terencana-Proaktif à Tanggap darurat Æ Pengurangan risiko à Sentralistik Æ Otonomi Daerah à Pemerintah-sentris Æ Partisipatif
Rencana Aksi Daerah (RAD) dapat segera disusun; à PB dari fungsi ketika tidak ada bencana, kesiapsiagaan, tanggap-darurat, hingga rehabilitasi-rekonstruksi à Penyatuan fungsi BPBD dg SKPD yg sudah ada
Daerah punya peluang untuk mewujudkan sistem perencanaan penanggulangan bencana yang komprehensif; à Pembagian kewenangan provinsi-kabupaten/kota kini lebih jelas (PP No.38/2007) à SOT dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah (self-assessment), sesuai PP No.41/2007
Dari: Sugeng Triutomo
SISTEM PB(UU No. 24/2007)
Sistem Penanggulangan Bencana Terdiri atas komponen: Hukum, Peraturan dan Perundangan Kelembagaan Perencanaan Penyelenggaraan PB Pengelolaan Sumberdaya Pendanaan
Sistem Peraturan dan Nasional: Perundangan à UU No. 24/2007 à à à à à à à à
PP No. 21/2008 ttg Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana PP No.22/2008 ttg Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana PP No.23/2008 ttg Peran Lembaga Internasional dlm PB Perpres No.8/2008 ttg BNPB Perpres No. 9/2008 ttg Penentuan Status dan Tingkatan Bencana Permendagri No.33/2008 ttg Pedoman Umum Mitigasi Bencana Permendagri No.46/2008 ttg Pedoman Organisasi dan Tatakerja BPBD Draf Pedoman Pembentukan BPBD dari BNPB.
Daerah; à Peraturan Daerah Penanggulangan Bencana di Daerah Pembentukan BPBD à Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota Rencana Daerah Penanggulangan Bencana (LDM Plan) Æ Masukan ke RPJMD Keputusan Bupati Kediri No.360/2002 ttg Satlak PB Protap Penanggulangan Bencana Gunung Kelud
Perencanaan dan Pendanaan PB (RKP Nas 08) 1 Pemetaan kawasan rawan bencana Pembangunan peringatan dini pada rawan bencana (prasarana / 2 kawasan sarana, teknologi, sosialisasi)
Pencegahan/ Pengurangan Risiko
Bakosurtanal, BPPT, PU, ESDM, BMG, LAPAN BPPT, LIPI, BMG, Dep. Hub
3 Pemberdayaan masyarakat (peningkatan kesadaran, kesiapsiagaan)
Bakornas PB, Depdagri, Depsos, Depdiknas
kelembagaan (koordinasi, 4 Penguatan mekanisme, reaksi, pelayanan cepat)
Bakornas PB, Depdagri, Depsos
1 Tanggap darurat korban bencana
Bakornas PB, Depsos,Depkes, PU
(Pra Bencana)
Penangaan
2 dampak bencana lainnya
Depsos, Depkes, Depdiknas
3 Rehabilitasi sarana dan prasarana umum
Dep.PU, Dep.ESDM, Dephub, Bakornas
Pemulihan kondisi traumatik dan
(Pasca Bencana)
Rekonstruksi (infrastruktur, sosial,
4 ekonomi, kelembagaan)
Dep.PU, Dep.ESDM, Dephub, Deptan, Dep.KP, Dephut, Depsos, Bakornas
Ancaman Bencana di Kediri? Tahun No. Jenis Bencana
2006
2007
2008
1
Longsor
3
7
3
2
Banjir
37
13
10
3
-
1
-
4
Gunung meletus Gempa
-
-
-
5
Angin puyuh
49
30
9
Total kerugian
5.992.979.000 907.965.00 805.700.00 0 0
Peta Kerawanan Bencana Kediri 1. Banjir: Mojo, Ngancar, Grogol, Kandangan, Gampengrejo, Wates, Puncu, Purwoasri, Plemahan, Papar, Ngadiluwih, Kras, Banyakan, Tarokan, Kunjang, Badas, Pare (50 desa) 2. Longsor: Mojo, Ngancar, Kandangan, Puncu, Semen, Banyakan, Tarokan (22 desa) 3. Letusan gunung: Ngancar, Kandangan, Kepung, Puncu, Plosoklaten, Wates (19 desa) 4. Angin puyuh: semua wilayah kecamatan & desa.
Wewenang Pemda 1. Menetapkan kebijakan PB di wilayahnya selaras dg kebijakan pembangunan daerah 2. Memasukkan unsur PB dlm rencana pembangunan 3. Kerjasama PB dg provinsi dan/atau kabupaten/kota lain 4. Mengatur penggunaan teknologi yg berpotensi sebagai sumber ancaman & bahaya bencana di wilayahnya 5. Mencegah penguasaan & eksploitasi SDA yg melebihi kemampuan alam di wilayahnya 6. Menertibkan pengumpulan & penyaluran dana dan barang bantuan di wilayahnya.
Matriks Penyelenggaraan Kegiatan Perencanaan PB
BNPB BMG
X X
Peringatan Dini
dst nya
SAR
PMI
TNI
X
X
LSM
X X
X
X
Penyelamatan Perlindungan
PU
X
Pencegahan
Pelatihan
Sos
X
X X X
X X X
X X X
X X X
dst
Kelembagaan BPBD
Kepala BPBD
Unsur Pengarah
Pejabat Pemerintah
Masyarakat Profesional
Unsur Pelaksana
Merupakan Kewenangan Pemerintah, terdiri atas: Tenaga Profesional dan Ahli
SUMBER DANA PENANGGULANGAN BENCANA Dana darurat APBN untuk Pemda [UU No.32/2004 ps.164(3)] Bantuan pemerintah [UU No.32/2004 ps.65-68] Dana siap pakai untuk BNPB [UU No.24/2007 ps.62(2)] APBD [UU No.24/2007 ps.8(d)]
RAD Penanggulangan Bencana HYOGO FRAMEWORK
Formalisasi Kebijakan (SK Bupati/Walikota)
UU Penanggulangan Bencana Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Bencana
Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana
RPJPD RPJMD RENSTRA SKPD
Acuan bagi Program dan Kegiatan oleh Masyarakat
RKPD Musrembang
APBD-P
KUA dan PPAS APBD
Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
1. Menetapkan pedoman & pengarahan PB sesuai kebijakan Pemda dan BNPB 2. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta PB 3. Menyusun & menetapkan Protap PB 4. Melaksanakan penyelenggaraan PB 5. Melaporkan penyelenggaraan PB sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi bencana 6. Menertibkan pengumpulan dan penyaluran bantuan uang dan barang 7. Mempertanggungjawabkan penggunaan APBD 8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai peraturan perundangan
Saatnya Kediri Membentuk BPBD? ¾ Interpretasi BNPB thd UU 24/2007: tingkat Provinsi harus dibentuk, tingkat Kab/Kota sesuai kebutuhan Æ sesuaikan dg potensi ancaman bencana ¾ Materi dasar: Permendagri 46/2008, Keputusan Bupati Kediri No.360/2002 ttg Satlak PB; Protap Penanggulangan Bencana Gunung Kelud; produk peraturan lain? ¾ Susun agenda kerja rutin & non-rutin BPBD dg jelas: tidak ada bencana (pelatihan), kesiapsiagaan / mitigasi, tanggap-darurat, hingga rehabilitasi-rekonstruksi ¾ Koordinasi antar-lembaga adalah titik paling krusial Æ susun dan laksanakan Matriks Penyelenggaraan secara konsisten ¾ BPBD dibentuk bukan untuk menambah jabatan struktural atau menambah anggaran Pemda Æ fokuskan pada kinerja penanggulangan bencana ¾ Libatkan masyarakat secara aktif dalam penanggulangan bencana (CBDRM, Community Based Disaster Risk Management)
