PENGANGGARAN UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA

PENGANGGARAN UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA

Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP www.kumoro.staff.ugm.ac.id [email protected]

“BUILDING THE SHIP WHILE SAILING” Daerah harus segera membentuk badan yg berkoordinasi dg BNPB; ps. 19(2) UU No.24/2007 Kelembaman paradigma; – Resistensi kelembagaan di daerah – Tabrakan & inkonsistensi dg berbagai peraturan

Rencana Aksi Daerah (RAD) sangat bervariasi; – PB adalah “tanggap darurat ” – Penyatuan fungsi BPBD dg SKPD yg sudah ada – Pola SOT daerah maksimal (PP No.8/2003: maks. 14 dinas, 370 jabatan struktural)

Kebutuhan menyederhanakan mekanisme pendanaan saat tanggap darurat Peraturan rinci ttg penganggaran untuk Penanggulangan Bencana belum ada.

PENANGGULANGAN BENCANA Fungsi Koordinasi

Kesiapsiagaan -Mitigasi -Kesiapan -Peringayan Dini

Tidak ada Bencana 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

perencanaan PB; pengurangan risiko bencana; pencegahan; pemaduan dalam Renbang; pensyaratan analisis risiko bencana; penegakan rencana tata ruang; pendidikan dan pelatihan; dan persyaratan standar teknis PB

Pada Saat Darurat 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kajian kilat Penetapan status Bencana SAR Pemenuhan kebutuhan dasar Perlindungan klp rentan Pemulihan sarana kunci

Pemulihan •Rehabilitasi •Rekonstruksi

Fungsi Komando

Dari: Dari: Sugeng Sugeng Triutomo Triutomo

SISTEM PB(UU No. 24/2007)

PELAKSANAAN ANGGARAN KINERJA Transisi yang Belum Selesai Budgetary Slack

1.

Anggaran belanja cenderung ditetapkan LEBIH TINGGI.

2.

Anggaran pendapatan cenderung ditetapkan LEBIH RENDAH.

3.

Kurangnya keterpaduan antara perencanaan dengan penganggaran.

4.

Relevansi Program / Kegiatan: kurang responsif dengan permasalahan dan / atau kurang relevan dengan peluang yang dihadapi.

5.

Konsistensi & sinkronisasi program masih relatif lemah; baik secara vertikal maupun horizontal.

6.

Program / kegiatan saling tumpang tindih antar SKPD dan bahkan saling meniadakan.

PELAKSANAAN ANGGARAN KINERJA Transisi yang Belum Selesai 7.

Pertanggungjawaban kinerja kegiatan masih tetap cenderung fokus pada pelaporan penggunaan dana. Paling tidak, sebelum PP 8 / 2006 ditetapkan, keterpaduan Laporan Lapora n Keuangan dengan Laporan Kinerja masih belum jelas.

8

Spesifikasi indikator kinerja dan target kinerja masih relatif lemah. lemah. Pada beberapa kasus, penetapan besar belanja tidak didasarkan pada pa da target kinerja keluaran (output) atau hasil (outcome). Volume output diubah, tetapi total belanja tidak berubah

9.

Indikator kinerja untuk Belanja Administrasi Umum (dulu disebut: Belanja Rutin) masih tetap belum jelas.

10.

Honor pada tiap kegiatan.

11.

Penetapan APBD seringkali terlambat, dan perubahan APBD seringkali seringka li di akhir tahun anggaran.

12. Manajemen Pendanaan Kesra: Mengapa Kabupaten X mampu menggratiskan menggratiskan Yankesmas serta wajar 12 tahun, sedangkan Kabupaten kita tidak mampu?

Alokasi Anggaran Indikatif 2008: PRB & Pengendalian Wabah Penyakit Menular No Fokus

Indikatif (M)

K/L

1

Penjabaran RAD PRB

2

Penguatan kapasitas kelembagaan dan peringatan dini serta mitigasi bencana

3

Pengarusutamaan PRB dalam rencana tataruang

277,0 Bakosurtanal, PU, DKP, Depdagri

4

Mendukung pengendalian wabah penyakit dan Flu Burung

604,3 DPU, Bakosurtanal, Depdagri

Total

127,3 Bakornas PB, Ristek, LIPI, DKP 1.028,7 Depdagri, Bakornas PB, Depkominfo, Depsos, Bakosurtanal, BPPT, LAPAN, BMG

9.412,7

Perencanaan dan Pendanaan PB (RKP Nas 08) 1 Pemetaan kawasan rawan bencana Pembangunan peringatan dini pada kawasan rawan bencana (prasarana / 2 sarana, teknologi, sosialisasi)

Pencegahan/ Pengurangan Risiko

Bakosurtanal, BPPT, PU, ESDM, BMG, LAPAN BPPT, LIPI, BMG, Dep. Hub

3 Pemberdayaan masyarakat (peningkatan kesadaran, kesiapsiagaan)

Bakornas PB, Depdagri, Depsos, Depdiknas

4 Penguatan kelembagaan (koordinasi,

Bakornas PB, Depdagri, Depsos

1 Tanggap darurat korban bencana

Bakornas PB, Depsos,Depkes, PU

(Pra Bencana) mekanisme, reaksi, pelayanan cepat)

Penangaan

2 dampak bencana lainnya

Depsos, Depkes, Depdiknas

3 Rehabilitasi sarana dan prasarana umum

Dep.PU, Dep.ESDM, Dephub, Bakornas

Pemulihan kondisi traumatik dan

(Pasca Bencana)

Rekonstruksi (infrastruktur, sosial,

4 ekonomi, kelembagaan)

Dep.PU, Dep.ESDM, Dephub, Deptan, Dep.KP, Dephut, Depsos, Bakornas

SUMBER DANA PENANGGULANGAN BENCANA Dana darurat APBN untuk Pemda [UU No.32/2004 ps.164(3)] Bantuan pemerintah [UU No.32/2004 ps.65-68] Dana siap pakai untuk BNPB [UU No.24/2007 ps.62(2)] APBD [UU No.24/2007 ps.8(d)]

RAD Penanggulangan Bencana HYOGO FRAMEWORK

Formalisasi Kebijakan (SK Bupati/Walikota)

UU Penanggulangan Bencana Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Bencana

Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana

RPJPD RPJMD RENSTRA SKPD

Acuan bagi Program dan Kegiatan oleh Masyarakat

RKPD Musrembang

APBD-P

KUA dan PPAS APBD

Analisis Stakeholders DPRD Bagaimana supaya terpilih dan menjabat lagi? lagi ? (+ mampu mewujudkan kewajiban DPRD) KEPALA DAERAH Bagaimana supaya terpilih dan menjabat lagi? lagi ? (+ visi KDH terwujud) TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH = TAPD Bagaimana agar SKPD makin EKONOMIS, EFISIEN tetapi semakin EFEKTIF (3E) SKPD Getting money first PIMPINAN KEGIATAN Berhemat dan mampu mengmeng -SPJ SPJ--kannya MASYARAKAT dan atau POKMAS PEMERHATI / PEDULI (Semua) Layanan publik yang murah bahkan gratis, responsif, cepat, cepa t, relevan, antisipatif, 3E, terjangkau (aksesibilitas), berkualitas, berkualitas, dan lainlainlain.

Untuk mewujudkan kewajiban daerah, apakah kepentingan dapat diserasikan?

MENUJU PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG SEMAKIN BERKUALITAS UU 25/2004

UU 17/2003

UU 1/2004

PP

UU 15/2004

PP

UU 32/2004

PP

UU 33/2004

Pasal 182 & Pasal 194 UU 32/2004

misal:: PP 24/2005 misal

PP 58/2005: Pengelolaan Keuda (Omnibus Regulation)

Pasal 69 & Pasal 86 UU 33/2004

Pasal 155 PP 58 /2005

PERMENDAGRI 13 / 2006 Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah

1

Perda Pokok2 Pengelolaan Keu Daerah

Kandungan lokal berdasarkan kesepakatan bersama yg tidak bertentangan dng peraturan perUUan

Perkada ttg Sistem & Prosedur Pengelolaan Keu Daerah

SE ttg Pedoman Penyusunan RKA - SKPD

Psl 330 Permendagri 13/2006 Psl 151 Ayat 1 PP 58 / 2005

Psl 151 Ayt 1 PP 58 /2005

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Perencanaan RPJMD

RKP

Pelaksanaan Rancangan DPA-SKPD

Renstra SKPD Renja SKPD

Penatausahaan

RKPD KUA

PPAS

Bendahara Penerimaan

Anggaran Kas Daerah

Penatausahaan Belanja

SPD (Surat Penyediaan Dana)

Nota Kesepakatan Pedoman Penysnan RKA-SKPD

Pelksnaan Angg. Pendapatan Intensifikasi Ekstensifikasi

RKA--SKPD RKA

Pelksnaan Angg. Belanja

Pmbhasan RAPBD

• Pengadaan barang & Jasa, Rapat2, dll. • Pembayaran Gaji • . . . (dll)

RPAPBD Evaluasi RAPBD & RPAPBD

Pelksnaan Angg. Pembiayaan

APBD

Laporan Realisasi Semester Pertama

Pnjbaran APBD

Perubahan APBD

Pengawasan

Penatausahaan Pendapatan

Ranc. Anggaran Kas SKPD

DPA-SKPD Permendagri ttg Penyusunan APBD

Pertgjwban

Bendahara Pengeluaran Penatausahaan Pendanaan Tugas Pembantuan

Akuntansi Keuangan Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah • Laporan Realisasi Anggaran • Neraca • Laporan Arus Kas • Catatan atas Laporan Keuangan

Kas Umum Piutang Investasi Barang Dana Cadangan Utang

Akuntansi Keuangan Daerah

• Pemberian Pedoman • Bimbingan • Supervisi • Konsultasi • Pendidikan • Pelatihan • Penelitian dan Pengembangan

Pengawasan terhadap pelaksanaan Perda tentang APBD

Kekayaan dan Kewajiban daerah • • • • • •

Pembinaan:

Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK Pengendalian Intern

Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksnan APBD

Pemeriksaan Ekstern

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Provinsi/Kabupaten/Kota . . . . Tahun Anggaran . . . . Urusan Pemerintahan: x. xx. .......... x. xx xx. Organisasi : .......... Program : x. xx xx. xx. .......... x. xx. xx. xx. xx. Kegiatan : .......... Lokasi kegiatan ….. Jumlah Tahun n-1 Rp …………………………………..(……………………………………………………..) Jumlah Tahun n Rp …………………………………..(……………………………………………………..) Jumlah Tahun n+1 Rp …………………………………..(……………………………………………………..) INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG Jenis Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capalan Program Masukan Keluaran Hasil

1

KEBIJAKAN program APA dan UNTUK APA?

Kelompok Sasaran Kegiatan : …………. RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Rincian Penghitungan Kode

Uraian

Rekening

x x x

x x x

x x x

1 xx xx xx

xx xx xx

2

x

x

x

xx

xx

Volume

Satuan

Harga satuan

3

4

5

Jumlah (Rp) 6 = (3 x 5)

MANAJEMEN 1

Jumlah …….., tanggal …..

BAGAIMANA program & kegiatan dilaksanakan?

Kepala SKPD (tanda tangan) (nama lengkap) NIP. Keterangan

:

Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst No 1 2 dst

Nama

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH: NIP

Jabatan

Tandatangan

Tiap rupiah yang dibelanjakan harus menghasilkan prestasi kerja tertentu

Perencanaan RPJMD

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

RKP

RKPD = Dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.


RKPD

Permendagri ttg Penyusunan APBD

KUA

PPAS


RKA--SKPD RKA Pmbhasan RAPBD RPAPBD Evaluasi RAPBD & RPAPBD APBD Pnjbaran APBD

RKPD disusun UNTUK MENJAMIN keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. RKPD memuat: ? Rancangan kerangka ekonomi daerah, ? Prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, daerah, ? Rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Urutan kegiatan penyusunan RKPD: ? Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan; ? Penyiapan rancangan rencana kerja; ? Musyawarah perencanaan pembangunan; dan ? Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Perencanaan RPJMD

RKP

KUA memuat:


RKPD

KEBIJAKAN UMUM APBD


KUA

PPAS

– target pencapaian kinerja yang terukur dari programprogramprogram yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintah daerah – yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan – yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. mendasarinya .


RKA--SKPD RKA

Pembahasan KUA dilakukan oleh TAPD bersama Panitia Anggaran DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.

Pmbhasan RAPBD RPAPBD Evaluasi RAPBD & RPAPBD APBD Pnjbaran APBD

Disepakati dalam sebuah Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum APBD Tahun XXXX antara: ? Pihak Pertama: Kepala Daerah yang bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah ? Pihak Kedua: Pimpinan DPRD (Ketua dan WakilWakil-Wakil Ketua) yang bertindak selaku dan atas nama DPRD

tabel 1 di subbab 2 pada KUA

TARGET PENCAPAIAN KINERJA YANG TERUKUR DARI SETIAP URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KODE A

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

SASARAN PROGRAM / KEGIATAN

TARGET (%)

ORGANISASI

PAGU INDIKATIF (Juta Rupiah Rupiah))

C

D

E

F

G

B

URUSAN WAJIB 1

01

PENDIDIKAN Program Kegiatan ...

1

02

KESEHATAN Program Kegiatan ... ...

Sesuaikah dengan: • Isu strategis Faktual • Batas kewenangan & TUPOKSI • Kewajiban Daerah, DPRD & KDH

Wajarkah terhadap beban kerja (di kolom D & E)?

Perencanaan RPJMD

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

RKP

PPAS = Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah:


RKPD


KUA

PPAS


?

Rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD

?

untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKARKASKPD sebelum disepakati dengan DPRD. Disusun dengan tahapan sbb:

?

menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan; pilihan;

?

menentukan urutan program untuk masingmasing -masing urusan; dan

?

menyusun plafon anggaran sementara untuk masingmasing -masing program.

RKA--SKPD RKA

Disepakati dalam sebuah Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon P lafon Anggaran APBD Tahun XXXX antara:

Pmbhasan RAPBD

?

Pihak Pertama: Kepala Daerah yang bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah

?

Pihak Kedua: Pimpinan DPRD (Ketua dan WakilWakil-Wakil Ketua) yang bertindak selaku dan atas nama DPRD

RPAPBD Evaluasi RAPBD & RPAPBD APBD Pnjbaran APBD

tabel 1 di subbab 4 pada PPAS

MATRIKS PRIORITAS PROGRAM DAN PLAFON ANGGARAN NO

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN

SASARAN PROGRAM / KEGIATAN

ORGANISASI

JUMLAH PLAFON ANGGARAN

A

B

C

D

E

Sesuaikah dengan: • Isu strategis Faktual • Batas kewenangan & TUPOKSI • Kewajiban Daerah, DPRD & KDH

Wajarkah terhadap beban kerja (di kolom D & E)?

JADWAL PENYUSUNAN APBD $ NKLU0 HL

0 HG- XQ

0 J ,, - XO L

0 HPEDKDV .8$

5.3'

5 HQVW U D

5 HQM D

3HPEDKDVDQ 33$6

5 DQF 33$6

3HGRP DQ 3HPEDKDVDQ 3HQ\ XVXQDQ 5 . $ RO HK7LP 5 . $ 6. 3' $ QJJDUDQ 3HPGD

' HV

$NKLU1 RY 3HPEDKDVDQ 5 DSHUGD $3%'

1 RW D . HVHSDNDW DQ . HS' D ' 35'

5 DQF .8$

53-0'

0 LQJJX , 2 NW REHU

3HUGD $3%'

3HUVHW XM XDQ %HUVDP D

5 DSHUGD $3%'

5 DQFDQJDQ 3HU. D' D7W J 3HQM DEDUDQ $3%'

3 HU. D' D 3HQM DEDUDQ $3%'

9 HULILNDVL ' 3$ RO HK7LP $QJJDUDQ 3HPGD

5 DQF ' 3$ 6.3'

5 . $ 6.3'

( YDOXDVL

' 3$ 6.3'

FUNGSI KUA dan PPAS menurut

PP 58 / Tahun

2005

1.

Landasan untuk penyusunan RAPBD (Psl 34 Ayat 3 PP 58 Tahun 2005)

2.

Dasar untuk menentukan PPAS (Psl 35 Ayat 1 PP 58 Tahun 2005)

3.

KUA & PPAS dituangkan dalam NOTA KESEPAKATAN, yang ditandatangani bersama oleh KDH dan Pimpinan DPRD. (Psl 35 Ayat 4 PP 58 Tahun 2005)

4.

KUA & PPAS = dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menilai usulan RKA SKPD (Psl 41 Ayat 3 PP 58 Tahun 2005)

5.

KUA & PPAS = dasar bagi DPRD untuk menilai Raperda ttg APBD (Psl 44 Ayat 2 PP 58 Tahun 2005)

6.

Asumsi dalam KUA dapat digunakan untuk menilai urgensi perubahan APBD (Psl 81 Ayat 1 huruf a PP 58 Tahun 2005)

7.

Materi KUA merupakan dasar bagi DPRD untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. (Psl 132 PP 58 Tahun 2005)

FUNGSI KUA dan PPAS menurut public expenditure management Akuntabilitas KUA dan PPAS ? Nota Kesepakatan KepDa + DPRD = Dasar Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Disiplin Anggaran yang bersifat Menyeluruh (aggregate fiscal discipline) KUA dan PPAS kunci untuk membangun disiplin anggaran yang bersifat bersifat menyeluruh sesuai plafon yang telah disepakati.

Alokasi Sumberdaya secara Strategik KUA & PPAS digali dari kondisi terkini, terkini , = alat validasi relevansi DOKUMEN PERENCANAAN dengan dinamika kehidupan sosial budaya dan tuntutan tuntuta n aspirasi masyarakat yang sedang berkembang.

Efisiensi Teknis Informasi daftar program dan kegiatan di KUA dan PPAS akan lebih memudahkan dan mempercepat penyusunan RKA SKPD.

dari kepmendagri 29/2002 ke Permendagri 13/2006 pada

• Gaji & Tunjangan • Tambahan Penghasilan PNS • Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH • Biaya Pemungutan Pajak Daerah

BAU

BELANJA TIDAK LANGSUNG

a

Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan

KEGIATAN

BOP Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Perjalanan Dinas

BELANJA LANGSUNG

KEGIATAN

Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Modal

Belanja Pemeliharaan

BM

Daftar program / Kegiatan ada pada LAMPIRAN A.VII Permendagri 13/2006

Bagaimanakah proses penyusunan RKA SKPD ? Rincian Anggaran Pendapatan

1. SKPD menerima Surat Edaran KDH tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD.

R-1

2. SKPD menyusun Rincian Anggaran Pendapatan untuk menghasilkan R-1 (= RKA-SKPD 1). Hanya oleh SKPD pemungut pendapatan.

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung

3. SKPD menyusun Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung untuk menghasilkan R-2.1 (= RKA-SKPD 2.1)

5. Kemudian, seluruh R-2.2.1 (RKA-SKPD 2.2.1) direkapitulasi untuk menghasilkan R-2.2. (= RKA SKPD 2.2) 6. SKPD yang bertindak sebagai SKPKD menyusun Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah untuk menghasilkan R-3.1 (= RKASPKD 3.1) 7. SKPD yang bertindak sebagai SKPKD menyusun Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah untuk menghasilkan R-3.2. (= RKASKPD 3.2) 8. SKPD mengkompilasi dokumen-dokumen R di atas menjadi R-0. 9. RKA-SKPD tersebut selanjutnya diserahkan kepada PPKD untuk proses peyusunan Raperda APBD.

SE KDH ttg Pedoman Penyusunan RKA SKPD

4. SKPD menyusun Rincian Anggaran Belanja Langsung tiap kegiatan utk menghasilkan R-2.2.1 (= RKA-SKPD 2.2.1)

R - 2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung

R - 2.2.1

R - 2.2

Rincian Penerimaan Pembiayaan

R - 3.1 Rincian Pengeluaran Pembiayaan

R - 3.2

R-0

JENIS & PENYEBAB BENCANA Kecelakaan

Kerusuhan

Perang

Ledakan Nuklir

Kimiawi

Buatan Manusia

BENCANA Alami

Gempa

Angin

Banjir

Kekeringan

PENGANGGARAN UNTUK DISASTER PREPAREDNESS (KESIAPAN MENGHADAPI BENCANA) Goel, 2006:167 1. Dukungan kebijakan dan struktur administratif di tingkat pusat & daerah 2. Keseriusan elit politik & birokrat 3. Kesadaran masy, PR, pengemb. SDM 4. Perencanaan yg rinci: pemantauan, prediksi, peringatan dini, respon yg efektif 5. Penguatan litbang & transfer teknologi 6. Identifikasi projek & alokasi dana untuk pencegahan & mitigasi 7. Pelatihan untuk menjamin kesiapan personil 8. Transparansi dalam semua hal mengenai kesiapan menghadapi bencana 9. Akses keuangan bagi proses pengkajian ulang (retrofitting) 10. Penguatan program di semua tingkatan untuk memperbaiki kesiapan menghadapi bencana.

PENGANGGARAN UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA

Recommend Documents