PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 42/PRT/M/2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
Daftar Isi Hal. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 42/PRT/M/2007 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur ...............................................
1
Lampiran – 1
Petunjuk Pelaksanaan Subbidang Jalan ...........................................
10
Lampiran – 2
Petunjuk Pelaksanaan Subbidang Irigasi .........................................
27
Lampiran – 3a
Petunjuk Pelaksanaan Subbidang Air Minum .....................................
47
Lampiran – 3b
Petunjuk Pelaksanaan Subbidang Sanitasi Lingkungan.......................
57
Lampiran – 4
Pemantauan dan Evaluasi ...............................................................
69
Lampiran – 5
Mekanisme Pelaporan .....................................................................
71
i
MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 42/PRT/M/2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEKERJAAN UMUM, Menimbang
:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Menteri Teknis menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan DAK; b. bahwa untuk pelaksanaan dari Pasal 59 ayat (1) sebagaimana tersebut dalam huruf a Menteri PU telah menerbitkan Peraturan Menteri PU Nomor 39/PRT/M/2006 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Tahun 2007, yang dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur.
Mengingat
: 1.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
2.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
4.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2006;
5.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
6.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum.
1
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR
BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 2. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum. 3. Departemen adalah Departemen Pekerjaan Umum. 4. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum. 5. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Bidang Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi Subbidang Jalan, Subbidang Irigasi, dan Subbidang Air Minum dan Sanitasi. 7. Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur yang selanjutnya disebut DAK Bidang Infrastruktur, adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional khususnya untuk membiayai kebutuhan prasarana dan sarana Bidang Infrastruktur masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur yang selanjutnya disebut SKPD DAK adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur. Bagian kedua Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup Pasal 2 (1.) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Departemen, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemanfaatan, pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan dari segi teknis terhadap kegiatan yang dibiayai melalui DAK Bidang Infrastruktur; (2.) Tujuan dibentuknya petunjuk teknis ini untuk: a.
Menjamin tertib pemanfaatan, pelaksanaan dan pengelolaan DAK Bidang Infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota;
2
b. Menjamin terlaksananya koordinasi antara Departemen Pekerjaan Umum, departemen terkait, dinas teknis di provinsi, dan dinas teknis di kabupaten/kota dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pemantauan teknis kegiatan yang dibiayai dengan DAK Bidang Infrastruktur; c.
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur, serta mensinergikan kegiatan yang dibiayai dengan DAK Bidang Infrastruktur dengan kegiatan prioritas Departemen;
d. Meningkatkan kinerja prasarana dan sarana bidang infrastruktur seperti kinerja jalan provinsi/kabupaten/kota, kinerja pelayanan jaringan irigasi (termasuk jaringan reklamasi rawa) yang merupakan kewenangan provinsi/kabupaten/kota, serta meningkatkan cakupan pelayanan air minum dan sanitasi di perkotaan dan perdesaan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. (3.) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi perencanaan dan pemrograman, koordinasi penyelenggaraan, pelaksanaan, tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan kegiatan/fisik dan keuangan, mekanisme pelaporan keuangan DAK Bidang Infrastruktur dengan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI), serta penilaian kinerja. BAB II PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN Pasal 3 (1.) Departemen melalui unit Eselon-1 dan/atau unit Eselon-2 terkait untuk masing-masing subbidang membantu proses perencanaan kegiatan yang dibiayai DAK Bidang Infrastruktur dalam hal: a. Merumuskan kriteria teknis pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur; b. Memberikan rekomendasi alokasi dana untuk masing-masing subbidang dan untuk masing-masing provinsi/kabupaten/kota; c. Pembinaan teknis dalam proses penyusunan Rencana Kegiatan (RK) dalam bentuk pendampingan dan pelatihan; d. Melakukan evaluasi dan sinkronisasi atas usulan Rencana Kegiatan (RK) dan perubahannya, terkait kesesuaiannya dengan prioritas nasional. (2.) Prioritas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. Subbidang Jalan meningkatkan integrasi fungsi jaringan jalan, meningkatkan aksesakses ke daerah potensial, membuka daerah terisolasi dan terpencil, mendukung pengembangan kawasan perbatasan; b. Subbidang Irigasi, mempertahankan tingkat pelayanan jaringan irigasi (termasuk jaringan reklamasi rawa) di provinsi dan kabupaten/kota guna mendukung program ketahanan pangan; c. Subbidang Air Minum dan Sanitasi memberikan akses pelayanan sistem penyediaan air minum dan sanitasi kepada masyarakat berpenghasilan rendah di perdesaan dan kawasan kumuh perkotaan termasuk daerah pesisir dan permukiman nelayan. (3.) Berdasarkan penetapan alokasi DAK Bidang Infrastruktur dari Menteri Keuangan, Gubernur/Bupati/Walikota penerima DAK membuat Rencana Kegiatan (RK) kegiatan yang akan dibiayai dengan DAK Bidang Infrastruktur secara partisipatif berdasarkan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, dan kegiatan tersebut memenuhi kriteria prioritas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4.) Penyusunan Rencana Kegiatan (RK) harus memperhatikan tahapan penyusunan program, penyaringan, dan penentuan lokasi kegiatan yang akan ditangani, penyusunan
3
pembiayaan, serta metoda pelaksanaan yang berpedoman pada standar, peraturan, dan ketentuan yang berlaku. (5.) Rencana Kegiatan (RK) dan usulan perubahannya terlebih dahulu dikonsultasikan ke unit Eselon-1 dan/atau Dinas Provinsi terkait tentang kesesuaian dengan prioritas nasional, sebelum disampaikan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat. (6.) Mekanisme perencanaan dan pemrograman untuk masing-masing subbidang sesuai ketentuan pada Lampiran 1 untuk Subbidang Jalan, Lampiran 2 untuk Subbidang Irigasi, Lampiran 3a untuk Subbidang Air Minum, dan Lampiran 3b untuk Subbidang Sanitasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini. BAB III KRITERIA TEKNIS Pasal 4 (1.) Kriteria Teknis kegiatan Bidang Infrastruktur meliputi: a.
Kriteria Teknis untuk prasarana jalan;
b.
Kriteria Teknis untuk prasarana irigasi (termasuk jaringan reklamasi rawa);
c.
Kriteria Teknis untuk prasarana air minum dan sanitasi.
(2.) Kriteria Teknis untuk prasarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempertimbangkan: A. Jalan Provinsi a. Panjang jalan provinsi (km); b. Panjang jalan provinsi tidak mantap (km); c. Kinerja jalan provinsi (dalam nilai kekasaran jalan); d. Kinerja pelaporan DAK Subbidang Jalan Provinsi; e. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK). B. Jalan Kabupaten/Kota a.
Panjang jalan kabupaten/kota (km);
b.
Panjang jalan kabupaten/kota tidak mantap (km);
c.
Kinerja Jalan kabupaten/kota (dalam nilai pertambahan kemantapan jalan);
d.
Kinerja pelaporan DAK Subbidang Jalan Kabupaten/Kota;
e.
Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).
(3.) Kriteria Teknis untuk prasarana irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempertimbangkan: a. Luas Daerah Irigasi (DI) dan Daerah Reklamasi Rawa sesuai kewenangan daerah; b. Kerusakan jaringan irigasi pada Daerah Irigasi (DI) dan jaringan reklamasi rawa yang luasnya disesuaikan dengan kewenangan daerah; c. Kinerja pelaporan penggunaan DAK Subbidang Irigasi (termasuk jaringan reklamasi rawa) Provinsi dan Kabupaten/Kota; d. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).
4
(4.) Kriteria Teknis untuk prasarana air minum dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempertimbangkan: a. Desa dan kelurahan rawan air minum dan sanitasi (desa/kelurahan); b. Jumlah penduduk desa/kelurahan berpenghasilan rendah (>20% dari total penduduk); c. Luas kawasan kumuh perkotaan (>2 Ha); d. Tingkat/cakupan pelayanan air limbah pada daerah rawan sanitasi; e. Tingkat/cakupan pelayanan persampahan rendah; f. Daerah genangan di kawasan kumuh/nelayan; g. Kinerja pelaporan DAK Subbidang Air Minum dan Sanitasi Kabupaten/Kota; h. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK). BAB IV KOORDINASI PENYELENGGARAAN Pasal 5 (1) Menteri membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur tingkat Departemen, yang terdiri dari unsur Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan unit kerja Eselon-1 terkait. (2) Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Menyusun petunjuk teknis penggunaan DAK Bidang Infrastruktur; b. Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi serta pembinaan pelaksanaan kepada Daerah-daerah yang mendapat DAK Bidang Infrastruktur; c. Memfasilitasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur oleh Daerah; d. Memberikan saran, masukan, maupun rekomendasi kepada Menteri dalam mengambil kebijakan terkait penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur; e. Menyiapkan laporan tahunan Departemen penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur.
kepada
Menteri
Keuangan
terkait
(3) Biaya operasional Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Satuan Kerja, Biro Perencanaan dan KLN. Pasal 6 (1) Unit Eselon-1 terkait masing-masing subbidang membentuk Tim Teknis Penyelenggaraan DAK subbidang terkait. (2) Tugas dan tanggung jawab Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Membantu pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, dan pembinaan pelaksanaan kepada Daerah-daerah yang mendapat DAK subbidang terkait; b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan DAK pada subbidang terkait; c. Menyiapkan dan menyampaikan laporan tahunan subbidangnya, kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur tingkat Departemen. (3) Biaya operasional Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada masingmasing unit Eselon-1 terkait.
5
Pasal 7 (1) Gubernur membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur tingkat provinsi, yang terdiri dari unsur Bappeda provinsi, dinas teknis terkait, dan Balai/Satuan Kerja Pusat yang ada di Daerah terkait. (2) Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Memberikan masukan Infrastruktur;
penyusunan
petunjuk
teknis
pelaksanaan
DAK
Bidang
b. Membantu pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, dan pembinaan pelaksanaan kepada Daerah-daerah yang mendapat DAK Bidang Infrastruktur; c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Infrastruktur oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
DAK
Bidang
d. Memberikan saran dan masukan atas Rencana Kegiatan (RK) yang disusun pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur tingkat departemen; e. Menyiapkan laporan triwulanan, semesteran, dan tahunan terkait penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur di provinsinya, dan menyampaikannya kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur tingkat Departemen sebagaimana mekanisme pelaporan dalam Peraturan Menteri ini. (3) Pelaksanaan kegiatan operasional Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Balai/Satuan Kerja Pusat yang ada di Daerah dari masing-masing subbidang sebagai berikut : a. Subbidang Jalan oleh Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional c.q. oleh Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan (P2JJ) di provinsi yang bersangkutan; b. Subbidang Irigasi oleh Balai Wilayah Sungai atau Satuan Kerja Pengelolaan Sumber Daya Air terkait di Provinsi yang bersangkutan; c. Subbidang Air Minum dan Sanitasi oleh Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum, dan Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Permukiman di provinsi yang bersangkutan. (4) Biaya operasional Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Pemerintah Provinsi. Pasal 8 (1) Bupati/Walikota membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur tingkat kabupaten/kota, terdiri dari unsur Bappeda kabupaten/kota dan dinas teknis terkait. (2) Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Memberi masukan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur; b. Membantu pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, dan pembinaan pelaksanaan kepada daerah-daerah yang mendapat DAK Bidang Infrastruktur; c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap Infrastruktur di kabupaten/kota yang bersangkutan;
pelaksanaan
DAK
Bidang
d. Menyiapkan laporan triwulanan, semesteran, dan tahunan terkait penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur di kabupaten/kota sesuai wewenangnya, dan menyampaikan kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur tingkat provinsi dan tingkat Departemen sebagaimana mekanisme pelaporan dalam Peraturan Menteri ini. (3) Pelaksanaan kegiatan operasional Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung SKPD DAK di kabupaten/kota yang bersangkutan.
6
(4) Biaya operasional Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. BAB V PELAKSANAAN DAN CAKUPAN KEGIATAN Pasal 9 (1)
Ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan diatur pada Petunjuk Teknis untuk masingmasing subbidang sesuai ketentuan pada Lampiran 1 untuk Subbidang Jalan, Lampiran 2 untuk Subbidang Irigasi, dan Lampiran 3a dan 3b untuk Subbidang Air Minum dan Sanitasi, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.
(2)
DAK Bidang Infrastruktur diarahkan untuk membiayai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang menjadi kewenangan daerah namun merupakan program prioritas nasional Bidang Infrastruktur, meliputi: a.
Prasarana jalan diutamakan untuk kegiatan rehabilitasi, pemeliharaan berkala dan peningkatan prasarana jalan dan jembatan. Ruas jalan provinsi dan kabupaten/kota yang dapat dibiayai dengan DAK adalah ruas-ruas jalan sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/ Bupati/Walikota tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan sebagai Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota;
b.
Prasarana irigasi (termasuk jaringan reklamasi rawa) diutamakan untuk kegiatan rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan jaringan irigasi (termasuk jaringan reklamasi rawa) provinsi/kabupaten/kota dan bangunan pelengkapnya. Prasarana irigasi (termasuk jaringan reklamasi rawa) yang dapat dibiayai dengan DAK adalah jaringan irigasi (termasuk jaringan reklamasi rawa) primer dan sekunder sesuai kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah;
c.
Prasarana air minum diutamakan untuk kegiatan optimalisasi dan pembangunan baru sistem penyediaan air minum bagi masyarakat yang rawan air minum dan kekeringan. Skala pelayanan SPAM minimal skala komunal (namun bukan individual) dan daerah pelayanan berada diluar jaringan (sistem) PDAM. Teknologi unit SPAM yang digunakan diutamakan teknologi sederhana (sehingga mampu dikelola masyarakat) di luar jaringan (sistem) PDAM/PAM, dengan cakupan skala komunal yang dikelola masyarakat. Khusus untuk kawasan yang di lokasi tersebut memungkinkan dilayani oleh PDAM maka pengembangan air minum sederhana tersebut harus menggunakan sumber dari pipa PDAM. Pengembangan SPAM dari sumber air jaringan PDAM diperbolehkan jika masih ada sisa kapasitas dan tidak merusak sistem yang ada (didukung pernyataan oleh PDAM);
d.
Prasarana sanitasi diutamakan untuk kegiatan pembangunan sistem sanitasi sederhana skala komunal bagi masyarakat yang rawan sanitasi, kawasan permukiman kumuh, daerah genangan, dan daerah yang tingkat pelayanan sanitasinya rendah di kawasan/wilayah kota. BAB VI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN KEGIATAN Pasal 10
(1)
SKPD DAK masing-masing subbidang infrastruktur bertugas melaksanakan kegiatan yang dananya bersumber dari DAK Bidang Infrastruktur sebagaimana telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(2)
Kepala SKPD DAK bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DAK Bidang Infrastruktur.
7
BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 11 Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan SKPD DAK dilakukan sesuai ketentuan pada Lampiran 4 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini. Pasal 12 Pengawasan fungsional/pemeriksaan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan DAK dilakukan oleh instansi-instansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VIII PELAPORAN Pasal 13 Pelaporan pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur dilakukan secara berjenjang, mulai dari Kepala SKPD DAK, Kepala Daerah dan Menteri sebagai berikut : a.
SKPD DAK tingkat provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Infrastruktur kepada Gubernur melalui Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur tingkat provinsi, dengan tembusan kepada Tim Teknis Penyelenggaraan DAK di unit Eselon-1 terkait;
b.
SKPD DAK tingkat kabupaten/kota menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Iinfrastruktur kepada Bupati/Walikota melalui Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur tingkat kabupaten/kota, dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur tingkat provinsi dan Tim Teknis Penyelenggaraan DAK di unit Eselon-1 terkait;
c.
Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Infrastruktur secara berkala kepada Menteri dengan tembusan kepada Unit Eselon-1 terkait sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
d.
Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan laporan akhir seluruh pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Infrastruktur kepada Menteri paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya;
e.
Bentuk dan substansi laporan untuk masing-masing subbidang mengikuti ketentuan Lampiran 5, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini. BAB IX PENILAIAN KINERJA Pasal 14
(1) Pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur yang akan dievaluasi meliputi: a) kesesuaian rencana kegiatan dalam Rencana Kegiatan (RK) dengan arahan pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur dan kriteria program prioritas nasional; b) kesesuaian pelaksanaan dengan Rencana Kegiatan (RK); c) kesesuaian hasil pelaksanaan fisik kegiatan dengan dokumen kontrak/spesifikasi teknis yang ditetapkan; d) pencapaian sasaran kegiatan yang dilaksanakan; e) dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan; f) kepatuhan dan ketertiban pelaporan.
8
(2) Pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dapat berakibat pada penilaian kinerja yang negatif, yang akan dituangkan dalam laporan Menteri ke Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas, Menteri Dalam Negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat. (3) Kinerja penyelenggaraan DAK Bidang Iinfrastruktur akan dijadikan salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK oleh Departemen pada tahun berikutnya. (4) Penyimpangan dalam pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 15 (1) Dalam hal terjadi bencana alam, Daerah dapat mengubah penggunaan DAK untuk kegiatan di luar yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Petunjuk Teknis ini, setelah sebelumnya mengajukan usulan perubahan dan mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Keuangan dan Menteri. (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh Kepala Daerah terkait. (3) Perubahan penggunaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang dalam bidang yang sama dan tidak mengubah besaran alokasi DAK pada bidang tersebut. (4) Persetujuan Menteri Keuangan dan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Daerah yang bersangkutan. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri nomor 39/PRT/M/2006 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Tahun 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 17 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal,
Desember 2007
MENTERI PEKERJAAN UMUM,
DJOKO KIRMANTO
9
LAMPIRAN 1 : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 42/PRT/M/2007 TANGGAL : 18 Desember 2007
PETUNJUK TEKNIS SUBBIDANG JALAN I. PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang Petunjuk Teknis Subbidang Jalan Bantuan Dana Alokasi Khusus ini sebagai Lampiran Peraturan Menteri PU tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur. Undang Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan serta Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, digunakan sebagai acuan hukum dalam kaitan pembagian wewenang antara Pemerintah (Pusat) dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pasal 14 Undang Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan menyatakan bahwa wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan nasional dan penyelenggaraan jalan secara umum yang mencakup (1) pengaturan secara umum, antara lain penyusunan petunjuk teknis, (2) pembinaan secara umum antara lain pemberian sosialisasi, (3) pembangunan secara umum antara lain kewajiban penyelenggaraan jalan memprioritaskan pemeliharaan jalan. Pasal 23 Undang Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, menyatakan bahwa Pembinaan Jalan Umum meliputi pembinaan jalan secara umum dan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan desa serta jalan kota. Petunjuk Teknis Subbidang Jalan disusun untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan pelaksanaan DAK, mulai dari proses perencanaan dan pemrograman, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, sampai dengan proses monitoring dan evaluasi. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan penanganan infrastruktur Subbidang Jalan dapat menghasilkan kualitas sesuai umur rencana yang diharapkan. Sesuai PP No. 34 Tahun 2006 bahwa program penanganan jaringan jalan meliputi program pemeliharaan jalan, program peningkatan jalan serta program konstruksi jalan baru. Tahapan penanganan jalan provinsi dan kabupaten/kota dalam pemanfaatan DAK, meliputi: • Kegiatan Pemograman dan penganggaran terdiri atas: 1. Penyusunan Daftar Ruas Jalan; 2. Penyusunan Daftar Ruas Jalan Prioritas; 3. Penyusunan Program Penanganan; 4. Penyusunan Rencana Kegiatan (RK). • Perencanaan Teknis Jalan • Pelaksanaan Konstruksi • Monitoring dan Evaluasi Pelaksaaan, Pelaporan • Penilaian kinerja
10
I.2. Maksud Maksud dari penyusunan Petunjuk Teknis ini adalah sebagai acuan dan pegangan bagi para pelaksana dan pihak terkait lainnya dalam penyelenggaraan kegiatan Subbidang Jalan. I.3. Tujuan Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan/pengelolaan DAK Bidang Infrastruktur Subbidang Jalan sesuai dengan ketentuan, tertib dalam pelaksanaan dan tepat sasaran. I.4. Ruang Lingkup Petunjuk Teknis ini memuat tata cara pengelolaan jaringan jalan mulai dari perencanaan pemrograman, perencanaan teknis, pelaksanaan, pelaporan sampai dengan evaluasi dan penilaian kinerja pengelolaan jaringan jalan. I.5. Pengertian 1. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel; 2. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan; 3. Pengaturan Jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan; 4. Pembinaan Jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan; 5. Pembangunan Jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan; 6. Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan; 7. Pemeliharaan Rutin (PR) adalah Kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakankerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap; 8. Rehabilitasi Jalan merupakan kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan sesuai dengan rencana; 9. Pemeliharaan Berkala (PM) adalah kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain, agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana; 10. Peningkatan Jalan (PK) adalah kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan ruas-ruas jalan dalam kondisi tidak mantap atau kritis agar ruas jalan tersebut dalam kondisi mantap sesuai dengan umur rencana. Peningkatan kapasitas merupakan penanganan jalan dengan pelebaran perkerasan, baik menambah maupun tidak menambah jumlah lajur.
II. PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN II.1. Kebijakan Pemberian Dana Perimbangan (DAK) Merujuk pada Pasal 162 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa DAK dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk (a) mendanai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah atas dasar prioritas nasional, (b) mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.
11
Berdasarkan pernyataan di atas, syarat kegiatan yang dapat didanai DAK adalah kegiatan yang sesuai dengan prioritas nasional. Kegiatan Subbidang Jalan merupakan kegiatan pada Bidang Infrastruktur yang telah ditetapkan pemerintah sebagai salah satu prioritas nasional. Oleh karenanya kegiatan pada Subbidang Jalan merupakan salah satu kegiatan yang berhak mendapatkan alokasi dana DAK dari APBN. Adapun besaran alokasi dana DAK Bidang Infrastruktur ini ditetapkan oleh Departemen Keuangan, setelah berkoordinasi dengan Departemen PU. Ketentuan lainnya mengenai kegiatan yang dapat didanai DAK adalah kegiatan tersebut harus diusulkan daerah yang berhak mendapatkan alokasi DAK. Oleh karena itu Pemerintah daerah harus mengajukan usulan kegiatan yang akan didanai oleh DAK kepada Pemerintah Pusat. Adapun langkah-langkah pengajuan usulan dijelaskan di bawah ini. II.2. Penyusunan Program Penanganan Petunjuk Teknis ini, menjelaskan pemanfaatan anggaran penyusunan program penggunaan DAK Bidang Infrastruktur Subbidang Jalan, untuk provinsi maupun kabupaten/kota. II.2.1. Penyusunan Daftar Ruas Jalan Provinsi serta Kabupaten/Kota Tahap awal yang perlu dipersiapkan oleh Pelaksana Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota, adalah menyusun daftar ruas jalan provinsi serta, ruas kabupaten/kota, sesuai form Data Dasar Prasarana Jalan dan Jembatan. Ruas jalan yang dimasukkan daftar adalah sesuai dengan surat keputusan yang telah ditetapkan oleh gubernur kepala daerah yang bersangkutan, atau daftar ruas jalan yang masih dikeluarkan oleh keputusan Mendagri No. 55 Tahun 2000 yang belum diperbaharui, UU No. 38 Tahun 2004 atau PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Kemudian untuk status jalan Kabupaten/Kota adalah ditetapkan oleh SK Bupati/Walikota sesuai ketetapan UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, atau status jalan Kabupaten yang masih ditetapkan oleh Gubernur, belum mengacu ke UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan. II.2.2. Penyusunan Usulan Ruas Jalan Prioritas Penyusunan ruas jalan prioritas jalan provinsi dan kabupaten/kota, yang dimaksudkan adalah prioritas nasional dengan mempertimbangkan aspek-aspek: • Prioritas nasional, meningkatkan integrasi fungsi jaringan jalan. penanganan jalan provinsi yang merupakan akses ke jalan nasional atau strategis nasional; o penanganan jalan kabupaten/kota yang merupakan akses ke jalan provinsi atau strategis provinsi serta akses ke jalan nasional atau strategis nasional; • Prioritas Nasional untuk meningkatkan akses-akses ke daerah potensial, membuka daerah terisolir, terpencil, penanganan daerah rawan bencana serta pendukung pengembangan kawasan perbatasan. o
II.2.3. Penentuan Program Penanganan Program/kegiatan penanganan jalan ditentukan oleh tingkat kerusakan jalan. Klasifikasi program/kegiatan penanganan adalah: • • • •
Pemeliharaan Rutin (PR); Pemeliharaan Berkala (PM); Rehabilitasi Jalan; Peningkatan Jalan (PK).
12
Langkah-langkah dalam penentuan program penanganan adalah sebagai berikut: A. Penentuan program penanganan jalan provinsi 1. Ruas-ruas prioritas yang ditangani diambil dari hasil keluaran program IRMS. Untuk ruas jalan provinsi yang tidak mempunyai data yang mutakhir dapat menggunakan cara seperti pada butir 2. 2. Menentukan nilai RCI (Road Condition Index) dengan melakukan survey kekasaran permukaan jalan secara visual dengan menggunakan form SKV.01 (terlampir). Penentuan nilai RCI berdasarkan jenis permukaan dan kondisi secara visual dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1.1 Penentuan Nilai RCI
No
Kondisi ditinjau secara visual
Jenis Permukaan
Nilai RCI
1.
Jalan tanah dengan drainase yang Tidak Bisa dilalui jelek, dan semua tipe permukaan yang tidak diperhatikan sama sekali
0-2
2.
Semua tipe perkerasan yang tidak diperhatikan sejak lama (4-5 tahun atau lebih) PM lama, Latasbum lama, batu kerikil PM setelah pemakaian 2 tahun, Latasbum lama
Rusak berat, banyak lubang dan seluruh daerah perkerasan
2-3
Rusak bergelombang, banyak lubang Agak rusak, kadang-kadang ada lubang, permukaan tidak rata
3-4
Cukup tidak ada atau sedikit sekali lubang, permukaan jalan agak tidak rata
5-6
3. 4.
5.
PM baru, Latasbum baru, Lasbutag setelah pemakaian 2 tahun
6.
Lapis tipis lama dari hotmix, Baik Latasbum baru, Lasbutag baru Hotmix setelah 2 tahun, Hotmix tipis Sangat baik, umumnya rata diatas PM Hotmix baru (Lataston, Laston), Sangat rata dan teratur Peningkatan dengan menggunakan lebih dari 1 lapis
7. 8.
4-5
6-7 7-8 8 - 10
3. Penentuan kondisi ruas jalan berdasarkan nilai RCI dan volume lalulintas berdasarkan matriks berikut: Tabel 1.2 Penentuan Kondisi Ruas Jalan dari Nilai RCI Lalu Lintas harian Rata-Rata Tahunan (LHRT) (dua lajur dua arah) RCI
IRI Dari
Ke
0 - 50
50 - 100 100 - 200 200 - 300 300 - 1.000 1.000 - 3.000 3.000 - 10.000 > 10.000
7,61
< RCI <
10,00
0
< IRI <
3
B
B
B
B
B
B
B
7,26
< RCI <
7,54
3
< IRI <
3,5
B
B
B
B
B
B
B
S
6,93
< RCI <
7,20
3,5
< IRI <
4
B
B
B
B
B
B
S
S
5,74
< RCI < < RCI <
6,87
4
B
B
B
B
B
S
S
S
5,69
6
< IRI < < IRI <
6
4,76
8
B
B
B
B
S
S
S
R
3,94
< RCI <
4,71
8
< IRI <
10
B
B
B
S
S
S
R
R
3,27
3,91
10
B
B
S
S
S
R
R
RB
3,24
12
< IRI < < IRI <
12
2,24
< RCI < < RCI <
16
B
S
S
S
R
R
RB
RB
1,54
< RCI <
2,22
16
< IRI <
20
S
R
R
R
R
RB
RB
RB
0,96
< RCI <
1,53
20
< IRI <
25
R
R
R
R
RB
RB
RB
RB
RCI <
0,94
IRI <
25
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
13
B
4. Penentuan program/kegiatan penanganan suatu ruas jalan berdasarkan kondisi pada tabel berikut ini: Tabel 1.3 Penentuan Program Penanganan Jalan Provinsi
Kondisi
Program Penanganan
Baik (B) Sedang (S) Rusak (R) Rusak Berat (RB)
Pemeliharaan Rutin (PR) Pemeliharaan Berkala (PM) Peningkatan (PK)
B. Penentuan program penanganan Jalan Kabupaten/Kota 1. Melakukan survey persentase kerusakan untuk menentukan kondisi ruas jalan dengan menggunakan Form S-1 (terlampir). 2. Penentuan program/kegiatan penanganan suatu ruas jalan dengan menggunakan Form S1-A (terlampir) atas dasar hasil survey persentase kerusakan pada Form S-1 dengan batasan-batasan di bawah ini: Tabel 1.4 Penentuan Program Penanganan Jalan Kabupaten/Kota
Kondisi Baik (B) Sedang (S) Rusak (R) Rusak Berat (RB)
Persentase Batasan Kerusakan <11% 11 - <16% 16 - < 23% >23%
Program Penanganan Pemeliharaan Rutin (PR) Pemeliharaan Berkala (PM) Peningkatan (PK)
Catatan: Kegiatan Rehabilitasi dilakukan apabila terdapat kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain.
II.3. Penyusunan Rencana Kegiatan Rencana Kegiatan adalah usulan program penanganan jalan yang dikonfirmasikan ke Kanwil Anggaran setempat, dan dinas terkait, serta di sahkan oleh Gubernur untuk jalan provinsi, dan Bupati/Walikota untuk jalan kabupaten/kota. Rencana Kegiatan, berisi informasi-informasi: • Kegiatan : pemeliharaan berkala/peningkatan/ konstruksi jalan baru • Tujuan/Sasaran : usulan ruas mengacu prioritas nasional sesuai ketentuan Juknis • Volume : panjang (km), lebar (m), panjang efektif (km), panjang fungsional (km) • Satuan Biaya : harga satuan/km untuk panjang efektif/fungsional (Rupiah) • Dana Pagu : DAK, pendamping (APBD) minimum 10%, Jumlah. Rencana Kegiatan (RK), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan (RAB), karena RAB berisi penjelasan jenis-jenis pekerjaan yang termasuk dalam lingkup kegiatan yang diusulkan, kemudian, target efektif, target fungsional, serta harga satuan, sesuai penjelasan pada bagian Pelaksanaan Konstruksi. Sesuai Undang Undang No. 38 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006, tentang Jalan, mengenai lebar badan jalan dan lebar jalur lalu lintas bahwa lebar badan jalan untuk jalan lokal/kabupaten adalah 7,5 meter dengan lebar jalur lalu lintas adalah 5,5 meter. Untuk optimalisasi bantuan DAK Subbidang Jalan maka kegiatan peningkatan jalan yang berupa pelebaran jalur lalu lintas diperuntukkan meningkatkan lebar jalur lalu lintas menjadi persyaratan minimal jalur lalu lintas yaitu 5,5 meter, untuk pekerjaan pelebaran menjadi lebih dari 5,5 meter harus disertai dengan justifikasi teknis dan mendapat persetujuan dari SNVT P2JJ setempat.
14
III. PERENCANAAN TEKNIK DAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI III.1. Umum Setelah teralokasinya dana untuk penanganan jalan baik itu pemeliharaan, peningkatan, maka proses berikutnya adalah melakukan kegiatan perencanaan teknik jalan atau jembatan, yang hasilnya menjadi acuan dalam pelaksanaan penanganan jalan. Menunjuk Permen PU tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur mengenai Koordinasi Penyelenggaraan, menjelaskan bahwa koordinasi penyenggaraan dilakukan secara berjenjang mulai dari Tingkat Pusat/Departemen, kemudian tingkat pemerintah provinsi, hingga tingkat pemerintah kabupaten/kota. Khusus Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Subbidang Jalan di tingkat provinsi dibantu oleh Balai/SNVT P2JJ untuk bantuan DAK jalan provinsi dan kabupaten/kota, sedangkan bantuan DAK jalan kota metropolitan dibantu oleh SNVT P2JJ metro. III.2. Perencanaan Teknik Perencanaan teknis jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota didasarkan pada Standar dan Pedoman yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum. Daftar Standar dan Pedoman yang telah dikeluarkan Departemen PU tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.6 (terlampir). III.3. Pelaksanaan Konstruksi III.3.1. Metoda Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan DAK Bidang Infrastruktur dapat dilaksanakan dengan cara swakelola atau kontraktual. Pelaksanaan kegiatan tersebut harus mengacu pada: a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2000; b. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan perubahannya; c. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; d. Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 257 Tahun 2004 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi. III.3.2. Konstruksi Jalan III.3.2.1. Kegiatan Pemeliharaan Jalan Pekerjaan pemeliharaan jalan berpedoman pada Standar dan Pedoman yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum seperti Tabel 1.6. Berdasarkan pedoman ini, pekerjaan pemeliharaan terdiri atas pemeliharaan rutin dan berkala. 1. Pemeliharaan Rutin Jalan Merupakan pekerjaan kecil/ringan dan secara umum dilakukan sepanjang tahun. Kegiatan pemeliharaan rutin jalan, meliputi jenis pekerjaan : a. Penambalan lubang pada perkerasan jalan dan pelaburan retak-retak rambut; b. Penambahan material dan pemadatan/perataan permukaan bahu jalan; c. Pembersihan drainase/saluran tepi jalan dan goronggorong; d. Pemotongan rumput, pembersihan ruang milik jalan; e. Pembersihan dan pengecatan rambu/perlengkapan jalan.
15
2. Pemeliharaan Berkala Jalan Merupakan pekerjaan perbaikan dan pembentukan/ pelapisan ulang permukaan yang diperlukan untuk menjaga agar permukaan jalan selalu dalam kondisi baik. Kegiatan pemeliharaan berkala, meliputi jenis pekerjaan: a. Pada panjang efektif: • Perbaikan permukaan perkerasan (lubang, retak, amblas, dll); • Pembentukan/Pelapisan ulang permukaan perkerasan. (agregat, campuran aspal); • Perbaikan permukaan bahu jalan (penambahan material dan pemadatan/Perataan); • Pembuatan/Perbaikan drainase/saluran tepi jalan dan gorong-gorong; • Pemotongan rumput, pembersihan ruang milik jalan; • Penggantian, pembersihan, dan pengecatan rambu/perlengkapan jalan. b. Pada panjang fungsional, jenis pekerjaan seperti kegiatan pemeliharaan rutin. 3. Rehabilitasi Merupakan kegiatan penanganan terhadap setiap jenis kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, adapun jenis pekerjaannya disesuaikan dengan kondisi kerusakan yang terjadi. III.3.2.2.
Kegiatan Peningkatan Pekerjaan peningkatan jalan merupakan kegiatan penanganan jalan yang dapat berupa peningkatan/ perkuatan struktur atau peningkatan kapasitas lalu lintas berupa pelebaran jalur lalu lintas. Pekerjaan peningkatan juga dapat berupa peningkatan dari jalan tanah ke jalan kerikil/jalan aspal atau dari jalan kerikil/agregat ke jalan aspal. Kegiatan peningkatan jalan, meliputi jenis pekerjan: a. Pada panjang efektif : • Perbaikan permukaan perkerasan (Lubang, retak, amblas,dll); • Persiapan lapis pondasi diatas perkerasan lama (agregat,campuran aspal/ATB); • Pelapisan permukaan aspal; • Penambahan material bahu jalan dan pemadatan/ menyesuaikan permukaan perkerasan; • Perbaikan drainase/saluran tepi jalan dan gorong-gorong; • Pemotongan rumput,pembersihan ruang milik jalan; • Penggantian, perbaikan/pembersihan dan pengecatan rambu/perlengkaan jalan. b. Pada panjang fungsional, jenis pekerjaan seperti kegiatan pemeliharaan rutin. Pada peningkatan jalan berupa pelebaran, jenis pekerjaannya meliputi: a. Pada daerah pelebaran : • Persiapan tanah dasar/subgrade (galian/timbunan tanah/material dan pembentukan/pemadatan);
16
• Perataan/leveling perkerasan lama (agregat, campuran aspal/ATB); • Pelapisan permukaan perkerasan aspal. b. Pada daerah perkerasan lama : • Perbaikan permukaan perkerasan (lubang, retak, amblas, dll); • Persiapan lapis pondasi diatas perkerasan lama (agregat, campuran aspal/ATB); • Pelapisan permukaan perkerasan aspal. c. Pada daerah diluar perkerasan : • Penambahan matewrial bahu jalan dan pemadatan atau menyesuaikan pelebaran perkerasan; • Perbaikan drainase/saluran tepi jalan dan gorong-gorong; • Pemotongan rumput, pembersihan ruang milik jalan; • Penggantian, perbaikan/pembersihan dan pengecatan rambu/perlengkaan jalan. III.3.3. Konstruksi Jembatan Untuk kegiatan penanganan jembatan hanya diperuntukan bagi kegiatan pemeliharaan jembatan, tidak diperkenankan untuk penggantian jembatan atau pembangunan jembatan baru. Kegiatan pemeliharaan jembatan terdiri dari pemeliharaan rutin dan rehabilitasi/berkala. Pemeliharaan rutin jembatan meliputi pekerjaan pembersihan semua bagian jembatan, pengecatan ulang rangka dan perbaikan railing/pagar jembatan, dan penambalan lubang pada lantai jembatan. Rehabilitas/berkala jembatan meliputi perbaikan railing, perbaikan kerusakan pada jembatan (pilar, abutment, penahan erosi dan perlindungan gerusan pada pondasi, dan penggantian lantai jembatan dan perbaikan oprit jembatan). Usulan program kegiatan pemeliharan jembatan dimasukkan dalam kegiatan penanganan jalan, tidak boleh berdiri sendiri. III.3.3.1.
Pemeliharaan Rutin Jembatan Pemeliharaan Rutin pada dasarnya menjaga jembatan dalam keadaan seperti semula yang mencakup beberapa pekerjaan yang berulang, secara teknis cukup sederhana. Pemeliharaan Rutin Jembatan biasanya dimasukkan dalam pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan dilaksanakan bersamaan dengan pemeliharaan rutin jalan tersebut. Lingkup pekerjaan pemeliharaan rutin jembatan adalah sebagai berikut: a) Pembersihan secara umum, membersihkan tanah, kerikil, pasir dan sebaginya dari tempat-tempat yang seharusnya tidak ada dan mungkin, mempunyai pengaruh yang membahayakan; b) Membuang tumbuhan liar dan sampah, terutama pada daerah perletakan/landasan dan sambungan siar muai, pada dinding batu atau beton dan sekitar struktur kayu. Membersihkan/mencuci tanda-tanda lalu lintas, papan nama jembatan dan sandaran yang dicat; c) Penanganan kerusakan ringan drainase;
17
d) Pengecatan sederhana, pengecatan-pengecatan sederhana atau sedikit pada sandaran dan parapet tercakup dalam pemeliharaan rutin; e) Pemeliharaan permukaan lantai kendaraan. Pemeliharaan permukaan jalan terdiri dari penambalan lubang-lubang dan perbaikan kerusakan lapisan aspal pada jembatan serta jalan pendekatnya. Dan hal ini pada dasarnya merupakan kelanjutan dari pekerjaan pemeliharaan jalan. III.3.3.2.
Pemeliharaan Berkala Jembatan Pemeliharaan berkala mencoba untuk mengembalikan jembatan pada kondisi dan daya layan yang mempunyai atau seharusnya dipunyai jembatan segera setelah pembangunan dan mencakup tipe kegiatan dibawah ini; a) Pengecatan ulang; b) Pelapisan permukaan aspal; c) Pembersihan menyeluruh jembatan; d) Pemeliharaan pelekatan/landasan; e) Penggantian siar muai (sambungan siar muai); f) Perbaharui bagian-bagian dan elemen-elemen kecil; g) Perbaiki pegangan sandaran dan pagar pengaman; h) Jalankan bagian-bagian yang dapat bergerak; i) Perkuat bagian struktural; j) Perbaiki longsor dan erosi tebing; k) Perbaiki pekerjaan pengalihan aliran sungai. Lapisan permukaan jalan pada jembatan memerlukan penggantian secara berkala. Permukaan aspal yang berada di atas lantai baja atau lantai beton akan tahan sekitar 5 tahun sampai 8 tahun sebelum memerlukan penggantian. Lapisan aspal permukaan sebaiknya dikupas terlebih dulu dari lantai sebelum lapisan yang baru dipasang. Ketebalan lapisan aspal tidak boleh melebihi 50 mm. Disarankan memakai HRS setebal 30 mm atau dengan lapisan semen tahan aus dan kedap air. Usulan program kegiatan pemeliharaan/penggantian jembatan dapat dimasukkan dalam kegiatan penanganan jalan.
III.3.3.3.
Pemeliharaan Berkala Jembatan Pekerjaan mengganti bagian elemen atau struktur yang telah mengalami kerusakan berat dan tidak berfungsi, sebagai contoh : sambungan siar-muai, perletakan, pembatas, dsb. Kadang-kadang bagian struktur juga diganti, jika diperlukan contohnya elemen lantai, gelagar memanjang secara individu, bagian-bagian sekunder atau elemen pengaku, dan sebagainya. Penggantian keseluruhan jembatan merupakan pertimbangan terakhir dalam proses peningkatan prasarana yang ada.
18
IV.PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN, DAN PENILAIAN KINERJA Lingkup pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbidang Jalan mengikuti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4. Begitu juga dengan pelaporan, mengikuti tata cara dan format-format yang diatur Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini sebagaimana tercantum pada Lampiran 5. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Menteri Teknis dalam hal ini Departemen PU, khusus untuk Subbidang Jalan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga. Selanjutnya dilakukan penilaian kinerja sebagai evaluasi atas pemanfataan DAK. Penilaian Kinerja dapat diklasifikasikan menjadi beberapa aspek penilaian. Berikut adalah penilaian masing-masing aspek : Tabel 1.5 Aspek Penilaian Kinerja Pemanfaatan DAK Aspek Penilaian
a
b
c
d
e
f
Kesesuaian Rencana Kegiatan dalam RK dengan arahan pemanfaatan DAK Kesesuaian Pelaksanaan dengan RK Kesesuaian pelaksanaan fisik dengan Spek.Teknis/ Dokumen kontrak
Pencapaian Sasaran Kegiatan
Dampak dan Manfaat
Kepatuhan dan Ketertiban Pelaporan (empat triwulan)
TOTAL
Nilai Bobot % Angka Huruf 20
20
15
15
15
15
Penilaian
10
Baik
Kesesuaian rencana kegiatan > 80%
6-8
Cukup
60% - 80%
<6
Buruk
< 60%
10 6-8 <6
Baik Cukup Buruk
10
Baik
6-8 <6
Cukup Buruk
10
Baik
6-8
Cukup
<6
Buruk
10
Baik
6-8
Cukup
<6
Buruk
10
Baik
6-8
Cukup
<6
Buruk
Kesesuaian rencana kegiatan > 80% 60% - 80% < 60% Kesesuaian dokumen kontrak dan pelaksanaan fisik > 80% 60% - 80% < 60% - progress tercapai >80% - tidak ada permasalahan - progress tercapai 60% - 80% - permasalahan dapat diselesaikan - progress tercapai <60% - permasalahan tidak dapat diselesaikan Diperoleh pertumbuhan ekonomi, memperlancar lalu lintas dan mengurangi ongkos transport Tidak ada pertumbuhan ekonomi, memperlancar lalu lintas dan ongkos transport tetap Tidak ada pertumbuhan ekonomi, tidak memperlancar lalu lintas dan menambah ongkos transport Semua laporan lengkap, disampaikan sesuai pedoman/ peraturan DAK Sebagian laporan lengkap, disampaikan sesuai pedoman/ peraturan DAK Semua/sebagian besar laporan tidak lengkap atau kosong, disampaikan tidak sesuai pedoman/ peraturan DAK
100
Nilai Total = 20% * Nilai (a)/10 + 20% * Nilai (b)/10 + 15% * Nilai (c)/10 + 15% * Nilai (d)/10 + 15% * Nilai (e)/10 + 15% * Nilai (f)/10 Klasifikasi Penilaian Akhir : Nilai > 80 = Baik, Nilai 60-80 = Cukup, Nilai < 60 = Buruk
19
Tabel 1.6 DAFTAR BUKU STANDAR DAN PEDOMAN BIDANG JALAN NO
JUDUL STANDAR/PEDOMAN
1
Tata Cara Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya dengan Analisa Metode Komponen Tata Cara Perencanaan Permukaan Jalan. Tata Cara Pelaksanaan Lapis Tipis Beton Aspal untuk Jalan Raya. Tata Cara Survai Kerataan Permukaan Perkerasan Jalan dengan Alat Ukur Kerataan NAASRA Tata Cara Pelaksanaan Lapis Pondasi Jalan dengan Batu Pecah Tata Cara Perencanaan Teknis Pondasi Langsung untuk Jembatan Tata Cara Perencanaan Teknis Pondasi Sumuran untuk Jembatan Tata Cara Perencanaan Teknis Pondasi Tiang untuk Jembatan Pedoman perencanaan tebal perkerasan lentur Tata Cara Perencanaan Pembuatan Jalan di atas Tanah Gambut dengan Menggunakan Pondasi Galar Kayu Tata Cara Pelaksanaan Survai Kondisi Jalan Tanah/Kerikil Tata Cara Pelaksanaan Survai Kondisi Jalan Beraspal Tata Cara Perencanaan Persimpangan Sebidang Jalan Perkotaan Gambar Perencanaan Teknik Jalan Kabupaten Tata Cara Perencanaan Pembuatan Jalan di atas Tanah Gambut dengan Menggunakan Pondasi Galar Kayu Tata Cara Pelaksanaan Pembuatan Jalan di atas Tanah Gambut dengan Menggunakan Pondasi Galar Kayu Kesalahan Umum Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Tata Cara Pelaksanaan Lapis Aspal Beton (LASTON) untuk Jalan Raya Tata Cara Pelaksanaan Survai Kondisi Jalan Tanah/ Kerikil Tata Cara Pelaksanaan Survai Kondisi Jalan Beraspal Penanganan Tanah Ekspansif untuk Konstruksi Jalan Stabilisasi Dangkal Tanah Lunak untuk Konstruksi Timbunan Jalan (dengan Semen dan Cerucuk) Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota Tata Cara Perencanaan Geometrik Persimpangan Sebidang Petunjuk Perencanaan Marka Jalan Geometri Jalan Perkotaan Pedoman Perencanaan Geometrik Jalan Perkotaan Manual Pemeliharaan Rutin untuk Jalan Nasional dan Jalan Provinsi. Jilid I : Metoda Survei Manual Pemeliharaan Rutin untuk Jalan Nasional dan Jalan Provinsi Pemeliharaan Rutin Damija dan Dawasja Pemeliharaan Rutin Bangunan Atas Jembatan Pemeliharaan Rutin Bangunan Bawah Jembatan Pemeliharaan Rutin Bangunan Pelengkap Jembatan
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
20
NOMOR SNI 03-1732-1989 SNI 03-3424-1994 SNI 03-3425-1994 SNI 03-3426-1994 SNI03-2853-1992 SNI 03-3446-1994 SNI 03-3447-1994 SNI 03-6747-2002 Pt T-01-2002-B 008/T/BM/1999 SNI 03-2843-1992 SNI 03-2844-1992 01/T/BNKT/1992 014/T/BT/1995 008/T/BM/1999 009/T/BM/1999
SNI 03-1737-1991 SNI 03-2843-1992 SNI 03-2844-1992 Pd T-10-2005-B Pd T-11-2005-B 038/T/BM/1997 Pt T-02-2002-B 012/S/BNKT/1990 RSNI T-13-2004 001/T/Bt/1995 002/T/Bt/1995 UPR.02.7 UPR.03.1 UPR.03.2 UPR.03.3
NO 33 34 35 36 37 38
JUDUL STANDAR/PEDOMAN Perencanaan Teknis Jalan Kabupaten Petunjuk Teknik untuk Perencanaan Jembatan Kabupaten. Petunjuk teknis Perencanaan dan Penyusunan Program Jalan Kabupaten Panduan Perhitungan Analisa Biaya dan Harga Satuan Pekerjaan Jalan. Petunjuk Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan Kabupaten. Panduan Survey Kekasaran Permukaan Jalan Secara Visual
21
NOMOR 013/T/Bt/1995 016/t/Bt/1995 SK. No 77/KPTS/Db/1990 015/T/Bt/1995 024/T/Bt/1995 Agustus 1998
FORM SKV.01
FORMULIR SURVEI RCI SECARA VISUAL PROVINSI NAMA :
RUAS JALAN
…………………………
NAMA :
NOMOR : TIPE
NOMOR : KENDARAAN ……… ……….. NAMA MODEL
………. TAHUN
NO. POL. (*)
TITIK AWAL
PATOK KM (*)
(*)
PATOK (*)
PEMBACAAN ODOMETER (*)
HARI
PENILAI NAMA
NO. 1 2 3
(*)
KOTA ASAL
TITIK AKHIR
TANGGAL
………………………….
RCI 2
NIP
TAHUN
NIP :
………………..
WAKTU
JAM
(*)
PEMBACAAN ODOMETER (*)
1
BULAN
PENGEMUDI NAMA : ………………..
MENIT
(*)
PATOK KM (*)
3 RATA-RATA
RCI : Roughness Condition Index (*) Diambil dari hasil Survei DTR (Data Titik Referensi)
22
PEMBACAAN ODOMETER (*)
RCI 1
2
3 RATA-RATA
FORM S-1
DAFTAR ISIAN KONDISI JALAN KABUPATEN (Menurut Segmen) KABUPATEN
:
DISURVAI OLEH
:
TANGGAL
:
TIPE KENDARAAN
:
FAKTOR PENYESUAI ODOMETER
NO. RUAS NAMA RUAS
KM. ODOM PANGKAL RUAS
UJUNG RUAS
KM. YSD TITIK PENGENAL UJUNG RUAS HAL
(YANG SUDAH DISESUAIKAN)
DARI KM YSD
ANGKA KM ODOM
PERMUKAAN JALAN Lbar Ti- Kon. (m) pe A
IKHTISAR SITUASI JALAN Odometer
Dra Lbng Lgok Retak Alur Bahu Kmrg inaB C D L K E se Lbng Lmbk Erosi Alur Glbg Kmrg M K G H F I J
PENILAIAN
.9 .8 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 .9 .8 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 .0 AWAL ODOM
TIPE PERMUKAAN A: Aspal
M
B: Beton K: Kerikil T: Tanah R: Rusak RB: Rusak Berat BAHU K KEMIRIJALAN NGAN ( Jalan Aspal ) JALAN Bentuk baik 1 4%-2% + kemiringan 2 2 % - Flat Kemiringan 3 Datar tdk buruk merata Tinggi / Rendah 4 Tdk ber< 10 cm bentuk >10cm / tdk ada
KONDISI PERMUKAAN B: Baik S: Sedang KONDISI A PERMUKAAN ( Jalan Aspal ) B Tekstur rapat S Tekstur terbuka R Kasar dan Terkelupas RB Pecah-pecah Mengelupas
L
1 2 3 4
DRAINASE 0/1/2/3/4/5
B: Batu
TITIK PENGENAL PANGKAL RUAS
--> Lihat Buku Petunjuk Teknis Tugas 2A KERUSAKAN PERMUKAAN : % LUAS TIPE 1 2 3
4
KERUSAKAN BERASPAL Lubang-lubang B Legokan C Retak-retak D Alur bekas roda E
> 15 > 50 > 25 > 25
TDK BERASPAL Lubang-lubang F Titik2 lembek G Erosi permukaan H
23
BAIK
SDNG
RUSAK RS.BRT
0-1 0-5 0-3 0-3
1-5 5 - 10 3 - 12 3-5
5 - 15 10 - 50 12 - 25 5 - 25
0-3 0-3 0-3
3 - 10 3 - 10 3 - 10
10 - 25 10 - 25 10 - 25
> 25 > 25 > 25
I
Alur bekas roda
0-5
5 - 15
15 - 50
> 50
J
Bergelombang
0-3
3 - 10
10 - 50
> 50
FORM S-1
CONTOH PENGISIAN KONDISI JALAN KABUPATEN (Menurut Segmen) KABUPATEN
:
LABUHAN BATU
DISURVAI OLEH
:
B. SYAFRUDDIN
TANGGAL
:
10 - 10 - 1993
TIPE KENDARAAN
:
TOYOTA KIJANG
NAMA RUAS
SIMPANG RINTIS
RINTIS
PANGKAL RUAS
UJUNG RUAS
TITIK PENGENAL UJUNG RUAS
KM. ODOM
7.2
KM. YSD
6.9
ANGKA KM ODOM
7.9
(YANG SUDAH DISESUAIKAN)
36 / KD.Rintis
DARI KM YSD
PERMUKAAN JALAN Lbar Ti- Kon. (m) pe A
1.8
A
S
IKHTISAR SITUASI JALAN Odometer
3.5
Dra Lbng Lgok Retak Alur Bahu Kmrg inaB C D L K E se Lbng Lmbk Erosi Alur Glbg Kmrg M G H K F I J
.9 .8 .7 .6
7.5
A
S
3.5
3
.5 .4 .3
7.2
1.1
A
S
3.5
.2
A. Rintis
.1 .0 .9 .8 .7 .6 A
6.5
S
3.5
3
.5 .4 .3 .2 .1
6,0
0,0 AWAL ODOM
L
1 2 3 4
A
S
3.5
TIPE PERMUKAAN A: Aspal
B: Batu
B: Beton K: Kerikil T: Tanah R: Rusak RB: Rusak Berat BAHU K KEMIRIJALAN NGAN ( Jalan Aspal ) JALAN Bentuk baik 1 4%-2% + kemiringan 2 2 % - Flat Kemiringan 3 Datar tdk buruk merata Tinggi / Rendah 4 Tdk ber< 10 cm bentuk >10cm / tdk ada
KONDISI PERMUKAAN B: Baik S: Sedang KONDISI A PERMUKAAN ( Jalan Aspal ) B Tekstur rapat S Tekstur terbuka R Kasar dan Terkelupas RB Pecah-pecah Mengelupas
0.96
01
NO. RUAS
HAL
FAKTOR PENYESUAI ODOMETER
31
.0
03
31 / 03 TITIK PENGENAL PANGKAL RUAS
4
4
54
44
44
44
24 24
1
1
1
1
1
1
6
4
3
4
4
4
4
23
4
4
3
4
4
3
22
3
2
3
2
3
3
16
4
4
4
4
4
4
24
4
4
4
4
4
4
24
4
2
2
2
3
2
15
2
2
2
2
2
2
12
4
4
4
4
4
4
24
4
4
3
4
4
3
22
44
54
34
33
44
44
23 23
44
54
44
34
33
44
23
4
4
4
4
4
3
23
4
4
4
4
4
4
24
1
1
1
2
1
1
7
2
2
2
2
2
2
12
2
4
2
2
2
2
14
2
1
2
2
2
2
11
2
3
3
2
2
2
14
M
DRAINASE 0/1/2/3/4/5
--> Lihat Buku Petunjuk Teknis Tugas 2A KERUSAKAN PERMUKAAN : % LUAS TIPE 1 2 3
4
KERUSAKAN BERASPAL Lubang-lubang B Legokan C Retak-retak D Alur bekas roda E
> 15 > 50 > 25 > 25
TDK BERASPAL Lubang-lubang F Titik2 lembek G Erosi permukaan H
24
PENILAIAN
BAIK
SDNG
RUSAK RS.BRT
0-1 0-5 0-3 0-3
1-5 5 - 10 3 - 12 3-5
5 - 15 10 - 50 12 - 25 5 - 25
0-3 0-3 0-3
3 - 10 3 - 10 3 - 10
10 - 25 10 - 25 10 - 25
> 25 > 25 > 25
I
Alur bekas roda
0-5
5 - 15
15 - 50
> 50
J
Bergelombang
0-3
3 - 10
10 - 50
> 50
FORM S1-A
PENENTUAN PROGRAM/KEGIATAN PENANGANAN SUATU RUAS JALAN Propinsi : Kanbupaten : No Ruas Nama Ruas Awal Km Ruas Akhir Km Ruas
: : : :
No
No Segmen
1
2
Nilai Kerusakan (%) 3
Program Penanganan PR PM PK
Keterangan
5
7
4
Jumlah Nilai Kerusakan (%) Jumlah Segmen yang ditangani Panjang segmen tiap penanganan (m) Rata-rata Nilai Kerusakan per segmen (%) Program/Kegiatan : Target Efektif :
25
6
FORM S1-A
CONTOH PENENTUAN PROGRAM/KEGIATAN PENANGANAN SUATU RUAS JALAN Propinsi : Kanbupaten : No Ruas Nama Ruas Awal Km Ruas Akhir Km Ruas
: 01 : Kota 1 - Kota Kec.2 : 21.000 : 23.000
No
No Segmen
1
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah Nilai Kerusakan (%) Jumlah Segmen yang ditangani Panjang segmen tiap penanganan (m) Rata-rata Nilai Kerusakan per segmen (%) Program/Kegiatan : Target Efektif :
Nilai Kerusakan (%) 3
Program Penanganan PR PM PK 4
24 6 23 22 16 24 24 15 12 24 22 23 23 23 24 7 12 14 11 14
5
Keterangan
6
7
24
PK PR PM PM PM PK PK PM PM PK PM PM PM PM PK PR PM PM PM PM
6 23 22 16 24 24 15 12 24 22 23 23 23 24 7
13.00 2 200 6.50
12 14 11 14 230.00 13 1,300 17.69
120.00 5 500 24.00
PM 17.69% dari jumlah panjang segmen yang ditangani 17.69% x 1300 m 230.00 m
Catatan: Kolom, 1 : nomor urut 2 : Diisi odometer sesuai dengan hasil survey per 100 meter dari Tabel S1 3 : Diisi Nilai Kerusakan (%) dari kolom Penilaian Tabel S1 4 : Diisi Nilai Kerusakan dari kolom 3 apabila Nilai Prosentase < 11% 5 : Diisi Nilai Kerusakan dari kolom 3 apabila Nilai Prosentase 11-23% 6 : Diisi Nilai Kerusakan dari kolom 3 apabila Nilai Prosentase >23 % Baris : - "Jumlah Nilai Kerusakan" adalah total Jumlah Nilai Kerusakan pada kolom program penanganan (kolom 4, 5, dan 6) - "Jumlah Segmen yang ditangani" adalah jumlah segmen pada kolom program penanganan (kolom 4, 5, dan 6) - "Panjang segmen penanganan" adalah jumlah segmen dikali panjang segmen yang ditangani kolom program penanganan (kolom 4, 5, dan 6) - "Rata-rata Nilai Kerusakan per segmen" adalah Jumlah Nilai Kerusakan dibagi Jumlah Segmen masing-masing program penanganan, contoh (pada kolom 5) : 230/13 = 17.69%
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, Desember 2007 MENTERI PEKERJAAN UMUM,
DJOKO KIRMANTO
26
LAMPIRAN 2 : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 42/PRT/M/2007 TANGGAL : 18 Desember 2007
PETUNJUK TEKNIS SUBBIDANG IRIGASI/RAWA I. PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang Petunjuk Teknis Subbidang Irigasi (termasuk reklamasi rawa) sebagai lampiran Peraturan Menteri PU tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur disusun dan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Umum, yang pada pasal 59 (1) menyatakan bahwa Menteri Teknis Menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Undang Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengatur kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengembangan sistem irigasi. Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder dengan luas 1.000 - 3.000 Ha dan sistem irigasi dengan luas < 1.000 Ha yang lintas kabupaten menjadi tanggungjawab dan kewenangan pemerintah provinsi. Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder dengan luas < 1.000 Ha dan yang utuh dalam kabupaten/kota menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, pemerintah provinsi berwenang dan bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 - 3.000 Ha atau daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota berwenang dan bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 Ha. Dari lebih kurang 7,5 juta Ha daerah irigasi Indonesia yang terdata pada tahun 2006, lebih kurang 3,2 juta Ha yang terdapat dalam 31.860 daerah irigasi, merupakan kewenangan dan tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota serta lebih kurang 1,27 juta Ha (1.115 daerah irigasi) yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab pemerintah provinsi. Jaringan rawa yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota seluas kurang lebih 226.305 hektar yang terdiri dari 815 daerah rawa, dan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah provinsi adalah kurang lebih 432.197 hektar yang terdiri dari 344 daerah rawa. Pemerintah menyediakan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur untuk membantu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mendanai pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi tanggungjawab daerah untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. I.2. Maksud Penyusunan Petunjuk Teknis ini dimaksudkan agar dapat digunakan sebagai acuan dan petunjuk dalam penyusunan perencanaan, pemograman, perencanaan teknis dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan serta untuk
27
pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Subbidang Irigasi. I.3. Tujuan Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis ini agar semua pihak yang terlibat dalam proses perencanaan, penyusunan program, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi penggunanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Subbidang Irigasi dapat lebih mudah dalam melaksanakan tugasnya sehingga penggunaan dana dapat menghasilkan infrastruktur jaringan irigasi yang dioperasikan, dipelihara dan atau direhabilitasi dengan kualitas dan umur rencana sesuai yang diharapkan. I.4. Ruang Lingkup Petunjuk Teknis ini mencakup: • Pendahuluan • Perencanaan dan Pemrograman • Kebijakan Pemberian Dana Perimbangan (DAK) • Penyusunan Program Penanganan • Penyusunan Rencana Kegiatan (RK) • Perencanaan Teknik dan Pelaksanaan Konstruksi • Umum • Perencanaan Teknik • Pelaksanaan Konstruksi • Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan dan Penilaian kinerja • Pemantauan dan Evaluasi • Pelaporan • Penilaian Kinerja I.5. Pengertian Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagisadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkapnya. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkapnya. Pengelolaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi. Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula. Peningkatan Jaringan Irigasi kegiatan DAK ialah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan.
28
Jaringan Reklamasi Rawa adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan fungsi yang diperlukan untuk pengelolaan air di daerah reklamasi rawa. Daerah Rawa adalah areal rawa yang dibatasi garis sempadan rawa Reklamasi Rawa adalah upaya meningkatkan fungsi dan manfaat rawa melalui teknologi hidraulik dalam bentuk jaringan reklamasi rawa. Jaringan Reklamasi Rawa adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk pengelolaan air. Daerah Reklamasi Rawa adalah kesatuan lahan yang dilengkapi dengan jaringan reklamasi rawa berdasarkan tahapan akhir pengembangan. Pengembangan Jaringan Reklamasi Rawa meliputi kegiatan pembangunan jaringan baru dan peningkatan jaringan reklamasi rawa. Pengelolaan Jaringan Reklamasi Rawa meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan reklamasi rawa. Operasi Jaringan Reklamasi Rawa adalah upaya pengaturan air termasuk membukamenutup pintu bangunan air, menyusun pola tanam dan rencana tata tanam, menyusun system golongan, menyusun rencana kegiatan operasi, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi, yang ditujukan untuk mengoptimalkan fungsi dan manfaat jaringan reklamasi rawa. Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan reklamasi rawa agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar operasi dan mempertahankan kelestariannya Rehabilitasi Jaringan Reklamasi Rawa adalah upaya memperbaiki jaringan reklamasi rawa untuk mengembalikan fungsi dan kinerjanya seperti yang direncanakan. Saluran Tersier adalah saluran yang berhubungan langsung dalam pelayanan air dengan lahan pertanian. Saluran Utama adalah saluran yang menghubungkan saluran tersier dengan sungai, yang terdiri antara lain saluran sekunder dan saluran primer. Sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan DAK, maka kegiatan-kegiatan Subbidang Irigasi yang dapat didanai dengan DAK adalah kegiatan fisik yang masuk kategori Rehabilitasi, Pemeliharaan, dan Peningkatan Jaringan Irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
II. PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN II.1. Kebijakan Pemberian Dana Perimbangan (DAK) Mengacu pada kebijakan prioritas nasional, alokasi DAK untuk Subbidang Irigasi ditujukan untuk mempertahankan tingkat layanan irigasi dan mengoptimalkan infrastruktur sistem irigasi guna mendukung program ketahanan pangan. Untuk mencapai tujuan Alokasi DAK Subbidang Irigasi tersebut, maka alokasi DAK Subbidang Irigasi arah pemanfaatannya adalah sebagai berikut: 1. Rehabilitasi; 2. Pemeliharaan; 3. Peningkatan, dimana peningkatan jaringan irigasi/reklamasi rawa untuk kegiatan DAK adalah hanya untuk meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada. Alokasi DAK Subbidang Irigasi tersebut kemudian dialokasikan kepada provinsi dan kabupaten/kota, untuk kemudian digunakan dalam penanganan (rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan) jaringan irigasi (termasuk jaringan reklamasi rawa)
29
sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Adapun kewenangan pengelolaan jaringan irigasi berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2005 tentang Irigasi adalah sebagai berikut: 1. Daerah Irigasi (DI) dengan luas <1000 Ha menjadi wewenang dan tanggung jawab kab/kota dalam pengelolaannya; 2. Daerah Irigasi (DI) dengan luas 1000 Ha sampai dengan 3000 Ha menjadi wewenang dan tanggung jawab Provinsi dalam pengelolaannya. Jika Kabupaten mengusulkan pemanfaatan DAK Subbidang Irigasi untuk menangani kegiatan di daerah irigasi yang bukan kewenangannya, maka (i) jika daerah irigasi tersebut kewenangan provinsi maka kabupaten tersebut harus mendapat persetujuan dari Dinas PU/PSDA Provinsi, (ii) jika daerah irigasi tersebut kewenangan pusat maka kabupaten tersebut harus mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan mengkoordinasikan usulan tersebut dengan Balai Wilayah Sungai Terkait. Jika Provinsi mengusulkan pemanfaatan DAK Subbidang Irigasi untuk menangani kegiatan di daerah irigasi yang bukan kewenangannya, maka (i) jika daerah irigasi tersebut kewenangan kabupaten maka provinsi tersebut harus mendapat persetujuan dari Dinas PU/PSDA Kabupaten, (ii) jika daerah irigasi tersebut kewenangan pusat maka provinsi tersebut harus mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan mengkoordinasikan usulan tersebut dengan Balai Wilayah Sungai Terkait. II.2. Penyusunan Program Penanganan II.2.1. Penyusunanan Daftar Jarinan Irigasi (Termasuk Jaringan Reklamasi Rawa) Kegiatan penyusunan program penanganan diawali dengan kegiatan inventarisasi jaringan irigasi. Ini dilakukan untuk mendapatkan data jumlah, lokasi, luas, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi. Inventarisasi jaringan irigasi dilaksanakan setiap tahun. Penyusunan data dasar ini mengacu pada form data dasar prasarana jaringan irigasi (termasuk jaringan reklamasi rawa). II.2.2. Penyusunan Usulan Jaringan Irigasi (Termasuk Jaringan Reklamasi Rawa) Prioritas Berdasarkan hasil inventarisasi dilakukan survey identifikasi permasalahan dan kebutuhan rehabilitasi/pemeliharaan/peningkatan secara partisipatif, dan dibuat suatu rangkaian rencana aksi yang tersusun dengan skala prioritas. Dalam menentukan kriteria penanganan (rehabilitasi/pemeliharaan/peningkatan) dilihat dari kondisi kerusakan fisik jaringan irigasi. Untuk menilai kondisi kerusakan fisik, dilakukan dengan menentukan indeks kondisi jaringan irigasi. Indeks kondisi jaringan irigasi merupakan indikator kondisi fisik jaringan irigasi yang dinyatakan dengan suatu angka dari 0 hingga 100. Kriteria penanganan berdasarkan indeks kondisi jaringan irigasi ini adalah sebagai berikut: • Apabila indeks kondisi suatu sub jaringan di atas 60 atau sama dengan 60 maka sub jaringan tersebut diarahkan untuk pemeliharaan; • Apabila indeks kondisi suatu sub jaringan di bawah 60 maka sub jaringan tersebut diarahkan untuk rehabilitasi. Formulir indeks kondisi jaringan irigasi dapat dilihat pada Tabel 2.3. Adapun kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penanganan jaringan irigasi (termasuk jaringan irigasi rawa) yang dapat diusulkan menjadi usulan program prioritas diantaranya adalah sebagai berikut: II.2.2.1. Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Meskipun telah dilakukan Operasi dan Pemeliharaan yang sebaikbaiknya, secara alami jaringan irigasi cenderung mengalami penurunan tingkat layanan akibat waktu (umur prasarana dan sarana) sampai pada tahapan kritis tingkat layanan menurun tajam dari rencana semula yang
30
berakibat pada penurunan kinerja. Untuk menangulangi hal tersebut, dalam jangka waktu tertentu perlu dilakukan upaya-upaya rehabilitasi guna mengembalikan kemampuan layanan jaringan irigasi sesuai dengan desain rencana. Rehabilitasi adalah suatu proses perbaikan sistem jaringan yang meliputi perbaikan fisik atau non-fisik untuk mengembalikan tingkat pelayanan sesuai desain semula, maksimum yang pernah dicapai atau sesuai dengan kondisi lapangan. Sesuai dengan kebijakan Pemerintah dana DAK untuk kegiatan rehabilitasi sistem irigasi yang menjadi kewenangan dan tangung jawab pemerintah daerah hanya dikhususkan untuk kegiatan fisik. Kegiatan rehabilitasi sistem irigasi secara umum dilakukan antara lain untuk jenis-jenis bangunan: • Bendungan/waduk/reservoir/embung/situ dan tampungan air lainnya untuk keperluan air irigasi; • Bangunan utama (bendung/intake,dll); • Saluran (induk, primer, sekunder, tersier, pembuang/drainase, suplesi, dll); • Bangunan pelengkap lainnya (bangunan bagi/sadap, pintu air, gorong-gorong, talang, siphon, pintu bilas, jembatan & jalan inspeksi, got, saluran drainase DI, Kantong lumpur, dll). II.2.2.2. Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya melalui kegiatan perawatan, perbaikan, pencegahan dan pengamanan yang harus dilakukan secara terus menerus. Jenis pemeliharaan jaringan irigasi terdiri dari: A. Pengamanan jaringan irigasi Merupakan upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan, atau oleh manusia guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi. Kegiatan ini dilakukan secara terus menerus oleh dinas yang membidangi irigasi, anggota/pengurus P3A/GP3A/IP3A, dan seluruh kelompok masyarakat tani. Setiap kegiatan yang dapat membahayakan atau merusak jaringan irigasi dilakukan tindakan pencegahan berupa pemasangan papan larangan, papan peringatan atau perangkat pengamanan lainnya. Adapun tindakan pengamanan dapat dilakukan antara lain sebagai berikut: 1. Tindakan Pencegahan • Melarang pengambilan batu, pasir dan tanah pada lokasi ± 500 m sebelah hulu dan ± 1.000 m sebelah hilir bendung irigasi atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku; • Melarang memandikan hewan selain di tempat yang telah ditentukan dengan memasang papan larangan; • Menetapkan garis sempadan saluran sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku; • Memasang papan larangan tentang penggarapan tanah dan mendirikan bangunan di dalam garis sempadan saluran; • Petugas pengelola irigasi harus mengontrol patok-patok batas tanah pengairan supaya tidak dipindahkan oleh masyarakat;
31
• Memasang papan larangan untuk kendaraan yang melintas jalan inspeksi yang melebihi kelas jalan; • Melarang mandi di sekitar bangunan/lokasi-lokasi yang berbahaya; • Melarang mendirikan bangunan dan atau menanam pohon di tanggul saluran irigasi; • Mengadakan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat dan instansi terkait tentang pengamanan fungsi Jaringan Irigasi. 2. Tindakan Pengamanan • Membuat bangunan pengamanan di tempat-tempat tertentu, misalnya: di sekitar bangunan utama, siphon, ruas saluran yang tebingnya curam, daerah padat penduduk dan lain sebagainya; • Penyediaan tempat mandi hewan dan tangga cuci; • Pemasangan penghalang di jalan inspeksi dan tanggul-tanggul saluran berupa portal, patok. B. Pemeliharaan rutin Pemeliharaan Rutin merupakan kegiatan perawatan dalam rangka mempertahankan kondisi Jaringan Irigasi yang dilaksanakan secara terus menerus tanpa ada bagian konstruksi yang diubah atau diganti. Kegiatan pemeliharaan rutin meliputi: 1. Yang bersifat Perawatan • Memberikan minyak pelumas pada bagian pintu; • Membersihkan saluran dan bangunan dari tanaman liar dan semak-semak; • Membersihkan saluran dan bangunan dari sampah dan kotoran; • Pembuangan endapan lumpur di bangunan ukur; • Memelihara tanaman lindung di sekitar bangunan dan di tepi luar tanggul saluran. 2. Yang bersifat Perbaikan Ringan • Menutup lubang-lubang bocoran kecil di saluran/bangunan; • Perbaikan kecil pada pasangan, misalnya siaran/plesteran yang retak atau beberapa batu muka yang lepas. C. Pemeliharaan berkala Pemeliharaan berkala merupakan kegiatan perawatan dan perbaikan yang dilaksanakan secara berkala yang direncanakan dan dilaksanakan oleh dinas yang membidangi Irigasi dan dapat bekerja sama dengan P3A GP3A/IP3A secara swakelola berdasarkan kemampuan lembaga tersebut dan dapat pula dilaksanakan secara kontraktual. Pelaksanaan pemeliharaan berkala dilaksanakan secara periodik sesuai kondisi jaringan irigasinya. Setiap jenis kegiatan pemeliharaan berkala dapat berbeda-beda periodenya, misalnya setiap tahun, 2 tahun, 3 tahun dan pelaksanaannya disesuaikan dengan jadwal musim tanam serta waktu pengeringan. Pemeliharaan berkala dapat dibagi menjadi tiga, yaitu pemeliharaan yang bersifat perawatan, pemeliharaan yang bersifat perbaikan dan pemeliharaan yang bersifat penggantian. Pekerjaan pemeliharaan berkala meliputi: 1. Pemeliharaan Berkala Yang Bersifat Perawatan • Pengecatan pintu; • Pembuangan lumpur di bangunan dan saluran.
32
2. Pemeliharaan Berkala Yang Bersifat Perbaikan • Perbaikan bendung, bangunan pengambilan dan bangunan pengatur; • Perbaikan bangunan ukur dan kelengkapannya; • Perbaikan saluran; • Perbaikan pintu-pintu dan skot balk; • Perbaikan jalan inspeksi; • Perbaikan fasilitas pendukung seperti kantor, rumah dinas, rumah PPA dan PPB, kendaraan dan peralatan. 3. Pemeliharaan Berkala Yang Bersifat Penggantian • Penggantian pintu; • Penggantian alat ukur; • Penggantian peil schall. D. Penanggulangan/Perbaikan darurat Penanggulangan/Perbaikan darurat dilakukan akibat bencana alam dan atau kerusakan berat akibat terjadinya kejadian luar biasa (spt. pengrusakan/penjebolan tanggul, longsoran tebing yang menutup jaringan, tanggul putus dll.), dan penanggulangan segera dengan konstruksi tidak permanen, agar jaringan irigasi tetap berfungsi. Kejadian Luar Biasa/Bencana Alam harus segera dilaporkan oleh juru kepada pengamat dan kepala dinas secara berjenjang dan selanjutnya oleh kepala dinas dilaporkan kepada Bupati. Perbaikan darurat ini dapat dilakukan secara gotong-royong, swakelola atau kontraktual, dengan menggunakan bahan yang tersedia di dinas/pengelola irigasi atau yang disediakan masyarakat seperti (bronjong, karung plastik, batu, pasir, bambu, batang kelapa, dan lain-lain). Selanjutnya perbaikan darurat ini disempurnakan dengan konstruksi yang permanen dan dianggarkan secepatnya melalui program rehabilitasi. E. Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa 1. Pemeliharaan Rutin Pemeliharaan rutin adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan tata air rawa agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar operasi dan mempertahankan kelestarian fungsi dan manfaat prasarana tata air rawa yang dilakukan secara terus menerus. Pemeliharaan rutin antara lain: Pembersihan sampah di muka bangunan air pada saluran primer, sekunder, dan tersier; Pemotongan rumput di tanggul/berm pada tanggul pengaman, saluran primer, sekunder, dan tersier; Pembersihan saluran (tumbuhan air) pada saluran primer, sekunder, dan tersier; Pemeliharaan tanggul pada tanggul pengaman, saluran primer, sekunder, dan tersier; Pemeliharaan bangunan air (pembersihan, pelumasan, dan pengecatan) pada saluran primer, sekunder, dan tersier; Pemeliharaan jembatan dan dermaga (pengecatan dan perbaikan ringan); Pemeliharaan jembatan dan dermaga (pengecatan dan perbaikan ringan);
33
Pemeliharaan kantor dan rumah dinas (termasuk perbaikan ringan); Kalibrasi alat ukur. Untuk lebih jelasnya interval dan frekuensi Pemeliharaan Rutin dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.1 Pemeliharaan Rutin Kegiatan
Lokasi
Pembersihan sampah di muka bangunan air
Interval
Frekuensi
(bulan)
(kali/tahun)
Keterangan
Saluran primer
1
12
Saluran sekunder
2
24
tergantung kondisi
24
P3A/tergantung
mingguan Saluran tersier
2 mingguan
Pemotongan rumput di tanggul / berm
Pembersihan saluran (tumbuhan air)
Pemeliharaan Tanggul
Pemeliharaan bangunan air (pembersihan, pelumasan dan pengecatan)
Pemeliharaan jembatan dan dermaga (pengecatan dan perbaikan ringan)
Pemeliharaan jalan
kondisi
Tanggul pengaman
6
2
Saluran primer
6
2
tergantung kondisi
Saluran sekunder
6
2
tergantung kondisi
Saluran tersier
4
3
tergantung kondisi
Saluran primer
6
2
tergantung kondisi
Saluran sekunder
6
2
tergantung kondisi tergantung kondisi
Saluran tersier
4
3
Tanggul pengaman
12
1
Saluran primer
12
1
tergantung kondisi
Saluran sekunder
12
1
tergantung kondisi
Saluran tersier
12
1
tergantung kondisi
Saluran primer
6
2
tergantung kondisi
Saluran sekunder
6
2
tergantung kondisi
Saluran tersier
12
1
tergantung kondisi
Saluran navigasi
12
1
tergantung kondisi
Saluran primer
12
1
tergantung kondisi
Saluran sekunder
12
1
tergantung kondisi
Saluran tersier
12
1
tergantung kondisi
Jalan inspeksi
12
1
tergantung kondisi
Jalan usaha tani
12
1
tergantung kondisi
12
1
tergantung kondisi
12
1
tergantung kondisi
Pemeliharaan kantor dan rumah dinas (termasuk perbaikan ringan) Kalibrasi alat ukur
2. Pemeliharaan Berkala Pemeliharaan berkala adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan tata air rawa agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar operasi dan mempertahankan kelestarian fungsi dan manfaat prasarana tata air rawa yang dilakukan tiap tahun atau lima tahunan atau juga tergantung pada kondisi bangunan dan saluran: Pengangkatan lumpur pada saluran primer, sekunder dan tersier; Perbaikan tanggul (longsor dan erosi) pada saluran primer, sekunder, tersier dan tanggul pengaman; Perbaikan bangunan air (penggantian yang rusak) pada saluran primer, sekunder, dan tersier;
34
Pebaikan jembatan dan dermaga (penggantian yang rusak) pada saluran navigasi, primer, sekunder, dan tersier; Perbaikan jalan pada inspeksi dan jalan tani; Perbaikan kantor dan rumah dinas (rehabilitasi); Pengamanan jaringan berupa pemasangan patok batas jalur hijau dan sempadan, papan larangan, nomenklatur bangunan, portal, dan patok km. Untuk jelasnya interval dan frekuensi Pemeliharaan Berkala dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.2 Pemeliharaan Berkala Tabel Kegiatan
Lokasi
(1) Pengangkatan lumpur Perbaikan tanggul longsor dan kerusakan akibat erosi, pembentukan kembali tebing dan berm
-
Interval (tahun) (3) 5 5 2 Pada saat di laksanakan pengerukan saluran
(2) saluran primer saluran sekunder saluran tersier tanggul pengaman
- saluran primer
- saluran tersier
Perbaikan jalan
- bangunan pengaturair - gedung -
Ket
(4) 1-2 0,4 – 1 0,2 - 0,4 -
(5)
Pada saat di laksanakan pengerukan saluran Pada saat di laksanakan pengerukan saluran Pada saat di laksanakan pengerukan saluran Bervariasi Bervariasi
- saluran sekunder
Penggantian (bagian-bagian) yang rusak dari bangunan air dan gedung Pebaikan jembatan dan dermaga (penggantian yang rusak)
Kecepatan pengendapan (m3/m/tahun)
saluran navigasi saluran primer saluran sekunder saluran tersier jalan inspeksi jalan usaha tani
5 5 5 5 5 5 bervariasi
Perbaikan kantor dan rumah dinas (rehabilitasi) Pengamanan jaringan
- patok batas jalur hijau bervariasi dan sempadan - papan larangan bervariasi - nomenklatur bangunan bervariasi - portal bervariasi - patok km bervariasi Catatan : angka yang tertera pada kolom (4) tergantung pada kondisi masing-masing jaringan survei di lapangan
atau berdasarkan hasil
II.2.2.3. Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Pelaksanaan kegiatan Peningkatan jaringan Irigasi hanya dilaksanakan pada Daerah Irigasi, sedangkan pada Daera Rawa tidak ada kegiatan Peningkatan jaringan irigasi. Perencanaan peningkatan jaringan irigasi pada Daerah Irigasi dilaksanakan oleh Dinas/Pengelola Irigasi bersama perkumpulan petani pemakai air (P3A.) berdasarkan rencana prioritas hasil inventarisasi jaringan irigasi dengan katagori rusak berat. Tujuan pekerjaan peningkatan Daerah Irigasi untuk mengurangi kehilangan air pada saluran, sehingga diharuskan untuk dibuat saluran
35
pasangan batu, atau di bendung yang mercunya terbuat dari bronjong dilakukan peningkatan mercunya menjadi pasangan batu sehingga menambah debit air (memaksimalkan) yang tersedia atau yang tadinya Irigasi Sederhana menjadi irigasi Semi Teknis. Dalam rencana Pelaksanaan Peningkatan jaringan irigasi terdapat pembagian tugas, antara P3A dengan pemerintah diantaranya bagian mana bisa ditangani P3A dan bagian mana yang ditangani pemerintah melalui Nota Kesepakatan kerjasama O&P. Penyusunan rencana peningkatan jaringan irigasi meliputi: 1. Inspeksi Rutin Dalam melaksanakan tugasnya juru pengairan harus selalu mengadakan inspeksi/pemeriksaan secara rutin di wilayah kerjanya setiap 10 hari atau 15 hari sekali, untuk memastikan bahwa jaringan irigasi dapat berfungsi dengan baik dan air dapat dibagi/dialirkan sesuai dengan ketentuan. Kerusakan ringan yang dijumpai dalam inspeksi rutin harus segera dilaksanakan perbaikannya sebagai pemeliharaan rutin, dicatat dan dikirim ke pengamat setiap akhir bulan. Selanjutnya Pengamat akan menghimpun semua berkas usulan dan menyampaikannya ke dinas pada awal bulan berikutnya. 2. Penelusuran Jaringan Irigasi Berdasarkan usulan kerusakan yang dikirim oleh juru secara rutin, dilakukan penelusuran jaringan untuk mengetahui tingkat kerusakan dalam rangka pembuatan usulan pekerjaan pemeliharaan tahun depan. Penelusuran dilaksanakan setahun dua kali yaitu pada saat Pengeringan, untuk mengetahui endapan dan mengetahui tingkat kerusakan yang terjadi di bawah air normal, dan pada saat air normal (saat Pengolahan Tanah) untuk mengetahui besarnya rembesan dan bocoran jaringan. Penelusuran dilakukan bersama secara partisipatif antara Pengamat/UPT/Ranting, Juru/Mantri, dan GP3A/IP3A. 3. Pengukuran dan Pembuatan Detail Desain Perbaikan Jaringan Irigasi a). Survey dan Pengukuran Perbaikan Jaringan Irigasi Survey dan pengukuran untuk pemeliharaan jaringan irigasi dapat dilaksanakan secara sederhana oleh petugas dinas/pengelola irigasi bersamasama perkumpulan petani pemakai air dengan menggunakan roll meter, alat bantu ukur, selang air, atau tali. Hasil survai dituangkan dalam gambar skets atau diatas gambar as built drawing. Sedangkan untuk pekerjaan perbaikan, perbaikan berat maupun penggantian harus menggunakan alat ukur waterpass atau theodolit untuk mendapatkan elevasi yang akurat. Hasil survey dan pengukuran ini selanjutnya digunakan oleh petugas Dinas/pengelola irigasi dalam penyusunan detail desain. b). Pembuatan Detail Decian Berdasarkan hasil survey dan pengukuran disusun rancangan detail desain dan penggambaran. Hasil rancangan detail desain ini didiskusikan kembali dengan perkumpulan petani pemakai air sebagai dasar pembuatan desain akhir yang dituangkan dalam berita acara.
36
II.2.3. Perhitungan Rencana Anggaran Biaya Setelah mengetahui program-program penanganan apa saja yang akan dilakukan, selanjutnya dilakukan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB). RAB dihitung berdasarkan perhitungan volume dan harga satuan yang sesuai dengan standar yang berlaku di wilayah setempat. II.2.4. Penentuan Program Penanganan Penentuan program penanganan dilakukan dengan memperhatikan prioritas penanganan (berdasarkan indeks kondisi jaringan irigasi) dan juga Rencana Anggaran Biaya. Program dengan prioritas tertinggi dan dengan Rencana Anggaran Biaya yang realistis tentunya akan mendapat prioritas utama. Hasil penentuan program penanganan ini kemudian disusun dalam bentuk Rencana Kegiatan (RK). II.3. Penyusunan Rencana Kegiatan Rencana Kegiatan (RK) sekurang-kurangnya mencakup informasi-informasi sebagai berikut: 1. Kelompok Kegiatan; Kelompok kegiatan dapat berupa: pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, pengamanan jaringan, perbaikan darurat, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan. 2. Jenis Kegiatan/Paket Pekerjaan; Jenis kegiatan/paket pekerjaan merupakan uraian dari kelompok kegiatan, dengan mencantumkan bagian dari jaringan yang dipelihara/ direhab/ditingkatkan. Bagian dari jaringan tersebut dapat berupa: saluran primer/sekunder, saluran pembuang, bendung, kantong lumpur, pintu penguras, bangunan pengatur (bagi/sadap/bagisadap), bangunan terjun, talang, dan lain-lain. 3. Volume Kegiatan; Berisi volume dari tiap-tiap jenis kegiatan/paket pekerjaan. 4. Satuan; Merupakan satuan ukur dari volume kegiatan. 5. Nama Daerah Irigasi; 6. Biaya; Diisi berapa alokasi biaya dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Pendamping DAK serta total biaya yang diperlukan untuk tiap-tiap jenis kegiatan/paket pekerjaan. Contoh format Rencana Kegiatan dapat dilihat pada Tabel 2.4.
37
III. PERENCANAAN TEKNIK DAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI III.1. Umum Setelah teralokasinya dana untuk penanganan jaringan irigasi (termasuk jaringan reklamasi rawa) baik itu pemeliharaan maupun peningkatan (rehabilitasi), maka proses berikutnya adalah melakukan kegiatan perencanaan teknik kegiatan rehabilitasi, pemeliharaan dan peningkatan. Berdasarkan dokumen hasil perencanaan teknik ini, kemudian dilakukan pelaksanaan konstruksi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. III.2. Perencanaan Teknik Perencanaan teknis Jaringan irigasi (termasuk jaringan reklamasi rawa) provinsi dan kabupaten/kota didasarkan pada standar dan pedoman yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum. III.3. Pelaksanaan Konstruksi III.3.1. Metoda Pelaksanaan III.3.1.1.
Kegiatan Rehabilitasi Untuk kegiatan rehabilitasi suatu jaringan irigasi dapat dilakukan secara kontraktual atau secara swakelola sebaiknya melibatkan masyarakat petani di wilayah jaringan irigasi bersangkutan serta sebanyak mungkin memanfaatkan bahan dan material dari lokasi setempat.
III.3.1.2.
Kegiatan Pemeliharaan Adapun metoda pelaksanaan kegiatan pemeliharaan adalah sebagai berikut: a. Pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi (termasuk jaringan reklamasi rawa) yang dilaksanakan secara swakelola. Pekerjaan yang dapat dilaksanakan dengan cara swakelola antara lain adalah berupa pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala yang bersifat perawatan, dan penanggulangan. 1. Pemeliharaan Rutin : • Pekerjaan pemeliharaan rutin dilaksanakan secara terus menerus sesuai dengan kebutuhan/hasil inspeksi rutin juru; • Pelaksanaan oleh Dinas/Pengelola Irigasi atau oleh perkumpulan petani pemakai air secara gotong royong dengan bimbingan teknis dari Dinas/Pengelola Irigasi. 2. Pemeliharaan Berkala : • Pekerjaan dilaksanakan secara periodik disesuaikan dengan tersedianya anggaran; • Pelaksanaan secara swakelola oleh Dinas/Pengelola Irigasi atau dapat melibatkan perkumpulan petani pemakai air; • Pekerjaan berupa perawatan.
38
3. Penanggulangan • Pekerjaan bersifat darurat agar bangunan/ saluran segera berfungsi; • Pelaksanaan oleh Dinas bersama masyarakat/perkumpulan petani pemakai air dengan cara gotong royong. b. Pekerjaan yang dapat dikontrakkan 1. Pekerjaan bersifat perbaikan, perbaikan berat, dan penggantian; 2. Pelaksanaan melalui pihak kedua (kontraktor). III.3.1.3.
Kegiatan Peningkatan Untuk kegiatan peningkatan suatu jaringan irigasi (termasuk reklamasi rawa) dapat dilakukan secara kontraktual atau secara swakelola sebaiknya melibatkan masyarakat petani di wilayah jaringan irigasi (termasuk reklamasi rawa) bersangkutan serta sebanyak mungkin memanfaatkan bahan dan material dari lokasi setempat.
III.3.2. Pelaksanaan Rehabilitasi Setelah melalui tahapan penyusunan prioritas dan rencana Kegiatan dan selesai proses perencaaan teknis, maka selanjutnya adalah kegiatan pelaksanaan. Pada prinsipnya pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi suatu jaringan irigasi secara umum tidak berbeda dengan pembangunan baru, namun dalam proses pelaksanaan apabila dijumpai permasalahan maka harus dicarikan pemecahan permasalahannya. III.3.2.1.
Persiapan Pelaksanaan Rehabilitasi Sebelum kegiatan rehabilitasi dilaksanakan perlu dilakukan sosialisasi kepada petani pemakai air sebagai anggota P3A/GP3A/IP3A, tentang waktu, jenis kegiatan, jumlah tenaga, bahan, peralatan yang akan digunakan, sifat rehabilitasi dan tingkat kesulitannya. a). Pekerjaan rehabilitasi yang akan dilaksanakan secara swakelola harus melibatkan P3A/GP3A/IP3A/petani setempat, sesuai kemampuannya. b). Pekerjaan yang akan dilaksanakan secara kontraktual. Disusun dalam paket paket pekerjaan yang menggambarkan lokasi, jenis pekerjaan, rencana biaya dan waktu pelaksanaannya. Dalam perjanjian kontrak antara Dinas/Pengelola Irigasi dengan kontraktor perlu dicantumkan ketentuan yang mengikat antara lain : • Kontraktor harus melibatkan P3A/GP3A/IP3A sesuai kemampuannya; • Kontraktor harus menggunakan tenaga kerja setempat kecuali tenaga kerja tersebut tidak tersedia; • adanya kesepakatan bersama antara kontraktor dengan P3A/GP3A/IP3A mengenai jam kerja, upah kerja dan hal-hal lainnya.
III.3.2.2.
Pelaksanaan Rehabilitasi - Pelaksana swakelola dan kontraktor serta P3A/GP3A/IP3A dalam melaksanakan pekerjaan rehabilitasi wajib
39
-
-
-
-
-
memahami dan menerapkan persyaratan teknis yang telah ditetapkan oleh Dinas/Pengelola Irigasi; pelaksanaan rehabilitasi tidak mengganggu kelancaran pembagian air untuk tanaman, artinya pelaksanaannya disesuaikan dengan jadwal pengeringan dan giliran air; Dinas/Pengelola Iirigasi wajib menyampaikan kepada masyarakat pemakai air mengenai rencana pengeringan paling lambat tiga puluh hari sebelum pelaksanaan pengeringan; Untuk pekerjaaan yang dilaksanakan secara swakelola yang melibatkan P3A/GP3A/IP3A sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang dipersyaratkan, perlu adanya bimbingan teknis; Untuk pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor, sebagai kontrol sosial P3A dapat berperan secara swadaya mengawasi pekerjaan; Setelah pekerjaan rehabilitasi selesai dikerjakan harus dibuat berita acara bahwa pekerjaan rehabilitasi telah selesai dilaksanakan dan berfungsi baik.
III.3.3. Pelaksanaan Pemeliharaan Pelaksanaan pemeliharaan dilakukan berdasarkan hasil detail desain dan rencana kerja yang telah disusun oleh Dinas/Pengelola Iirigasi berdasarkan kesepakatan perkumpulan petani pemakai air. Adapun waktu pelaksanaannya menyesuaikan dengan jadwal pengaturan air dan masa pengeringan yang telah disepakati bersama dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota/Gubernur sesuai kewenangannya. Pelaksanaan pemeliharaan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: III.3.3.1.
Persiapan Pelaksanaan Pemeliharaan Sebelum kegiatan pemeliharaan dilaksanakan perlu dilakukan sosialisasi kepada petani pemakai air sebagai anggota P3A/GP3A/IP3A, tentang waktu, jenis kegiatan, jumlah tenaga, bahan, peralatan yang akan digunakan, sifat pemeliharaan dan tingkat kesulitannya. a) Pekerjaan pemeliharaan yang akan dilaksanakan secara swakelola harus melibatkan P3A/GP3A/IP3A/petani setempat, sesuai kemampuannya; b) Pekerjaan yang akan dilaksanakan secara kontraktual. Disusun dalam paket paket pekerjaan yang menggambarkan lokasi, jenis pekerjaan, rencana biaya dan waktu pelaksanaannya. Dalam perjanjian kontrak antara Dinas/Pengelola Irigasi dengan kontraktor perlu dicantumkan ketentuan yang mengikat antara lain: • • •
Kontraktor harus melibatkan P3A/GP3A/IP3A sesuai kemampuannya; Kontraktor harus menggunakan tenaga kerja setempat kecuali tenaga kerja tersebut tidak tersedia; adanya kesepakatan bersama antara kontraktor dengan P3A/GP3A/IP3A mengenai jam kerja, upah kerja dan hal-hal lainnya.
40
III.3.3.2.
Pelaksanaan Pemeliharaan - Pelaksana swakelola dan kontraktor serta P3A/GP3A/IP3A dalam melaksanakan pekerjaan pemeliharaan wajib memahami dan menerapkan persyaratan teknis yang telah ditetapkan oleh Dinas/Pengelola Irigasi; - pelaksanaan pemeliharaan tidak mengganggu kelancaran pembagian air untuk tanaman, artinya pelaksanaannya disesuaikan dengan jadwal pengeringan dan giliran air; - Dinas/Pengelola Irigasi wajib menyampaikan kepada masyarakat pemakai air mengenai rencana pengeringan paling lambat tiga puluh hari sebelum pelaksanaan pengeringan; - Untuk pekerjaaan yang dilaksanakan secara swakelola yang melibatkan P3A/GP3A/IP3A sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang dipersyaratkan, perlu adanya bimbingan teknis; - Untuk pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor, sebagai kontrol sosial P3A dapat berperan secara swadaya mengawasi pekerjaan; - Setelah pekerjaan perbaikan selesai dikerjakan harus dibuat berita acara bahwa pekerjaan perbaikan telah selesai dilaksanakan dan berfungsi baik.
III.3.4. Pelaksanaan Peningkatan Setelah melalui tahapan penyusunan prioritas dan rencana Kegiatan dan selesai proses perencaaan teknis, maka selanjutnya adalah kegiatan pelaksanaan. Pada prinsipnya pelaksanaan pekerjaan peningkatan suatu jaringan irigasi (termasuk reklamasi rawa) secara umum tidak berbeda dengan pembangunan baru, namun dalam proses pelaksanaan apabila dijumpai permasalahan maka harus dicarikan pemecahan permasalahannya. III.3.4.1.
Persiapan Pelaksanaan Peningkatan Sebelum kegiatan peningkatan dilaksanakan perlu dilakukan sosialisasi kepada petani pemakai air sebagai anggota P3A/GP3A/IP3A, tentang waktu, jenis kegiatan, jumlah tenaga, bahan, peralatan yang akan digunakan, sifat peningkatan dan tingkat kesulitannya. a). Pekerjaan peningkatan yang akan dilaksanakan secara swakelola harus melibatkan P3A/GP3A/IP3A/petani setempat, sesuai kemampuannya; b). Pekerjaan yang akan dilaksanakan secara kontraktual. Disusun dalam paket paket pekerjaan yang menggambarkan lokasi, jenis pekerjaan, rencana biaya dan waktu pelaksanaannya. Dalam perjanjian kontrak antara Dinas/Pengelola Irigasi dengan kontraktor perlu dicantumkan ketentuan yang mengikat antara lain : • Kontraktor harus melibatkan P3A/GP3A/IP3A sesuai kemampuannya; • Kontraktor harus menggunakan tenaga kerja setempat kecuali tenaga kerja tersebut tidak tersedia; • adanya kesepakatan bersama antara kontraktor dengan P3A/GP3A/IP3A mengenai jam kerja, upah kerja dan hal-hal lainnya.
41
III.3.4.2.
Pelaksanaan Peningkatan - Pelaksana swakelola dan kontraktor serta P3A/GP3A/IP3A dalam melaksanakan pekerjaan peningkatan wajib memahami dan menerapkan persyaratan teknis yang telah ditetapkan oleh Dinas/Pengelola Irigasi; - pelaksanaan peningkatan tidak mengganggu kelancaran pembagian air untuk tanaman, artinya pelaksanaannya disesuaikan dengan jadwal pengeringan dan giliran air; - Dinas/Pengelola Irigasi wajib menyampaikan kepada masyarakat pemakai air mengenai rencana pengeringan paling lambat tiga puluh hari sebelum pelaksanaan pengeringan; - Untuk pekerjaaan yang dilaksanakan secara swakelola yang melibatkan P3A/GP3A/IP3A sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang dipersyaratkan, perlu adanya bimbingan teknis; - Untuk pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor, sebagai kontrol sosial P3A dapat berperan secara swadaya mengawasi pekerjaan; - Setelah pekerjaan peningkatan selesai dikerjakan harus dibuat berita acara bahwa pekerjaan peningkatan telah selesai dilaksanakan dan berfungsi baik.
IV. PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN PENILAIAN KINERJA Lingkup pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbidang Irigasi/Rawa mengikuti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4. Begitu juga dengan pelaporan, mengikuti tata cara dan format-format yang diatur Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini sebagaimana tercantum pada Lampiran 5. Evaluasi dan penilaian kinerja dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum selaku Menteri Teknis yang membidangi irigasi, cq Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, untuk selanjutnya dilakukan penilaian kinerja sebagai evaluasi pemanfaatan DAK Subbidang Irigasi/Rawa. Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan kinerja pelaksanaan dan pelaporan yang diklafikasikan menjadi 4 (empat) kriteria. Tiap kriteria diuraikan lebih mendalam berdasarkan aspek-aspek yang tercantum dalam Petunjuk teknis Pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur. Keempat kriteria tersebut adalah: 1. Kedisiplinan pengiriman laporan triwulanan oleh Kabupaten/Kota; 2. Kelengkapan pengisian form-form berdasarkan aspek-aspek pemantauan teknis; 3. Progres plaksanaan fisik dan keuangan pada akhir tahun anggaran; 4. kesesuaian program antara rencana dan realisasi.
42
TABEL 2.3 INDEKS KONDISI JARINGAN IRIGASI Nama Daerah Irigasi Luas Daerah irigasi Terbangun Luas Wilayah Kerja Ranting/Pengamat Nama Wilayah Kerja Ranting/Pengamat
Uraian (1)
1.
PRASARANA FISIK Bangunan Utama 1.1. Bendung a. Mercu b. Sayap Lantai c. Bendung Tanggul d. Penutup e. Jembatan f. Papan Operasi g Mistar Ukur h. Pagar Pengaman 1.2. Pintu-pintu Bendung dan roda gigi dapat dioperasikan. a. Pintu Pengambilan 1.3. Kantong Lumpur & Pintu Pengurasnya a. b. c.
Bangunan Kantong Lumpur Baik Kantong Lumpur telah di bersihkan Pintu Penguras & Roda gigi Kantong Lumpur dapat di operasikan.
: : : :
Ha Ha
Bobot Bagian % (2) Diisi 0 s.d. 100
…
Nilai Bagian % (3)
100 20 15
Keterangan (4) (2)x(3)/100 JUMLAH Sub Jumlah
Indeks Kondisi Yang ada Maksimum % % (5) (6) … 0
100 32.5 4 (# 1) 5 (# 2)
20
…
20 5 10 5 5 100
…
7 (# 1) 8 (# 2)
…
100
…
2 (# 1) 0 (# 2)
…
35
…
…
30
…
…
35
…
43
Keterangan (7)
(#1) = bila ada kantong lumpur (#2) = bila tidak ada kantong lumpur
Uraian (1) 2.
3.
Saluran Pembawa 2.1. Kapasitas tiap saluran cukup untuk membawa debit kebutuhan/ Rencana maksimum 2.2. Tinggi tanggul cukup untuk menghindari saat selama pengoperasian. 2.3. Semua perbaikan saluran telah selesai Bangunan pada saluran pembawa Bangunan Pengatur (Bagi / Bagi Sadap/ 3.1. Sadap) Lengkap dan berfungsi a. Setiap saat dan setiap bangunan pengatur perlu Saluran Induk dan Sekunder b. Pada setiap sadap tersier. 3.2. Pengukuran debit dapat dilakukan dengan rencana pengoperasian DI a. Pada Bangunan Pengambilan (Bendung / intake).
3.4.
Nilai Bagian % (3)
Keterangan (4) Sub Jumlah
… …
100 100
…
100 Sub Jumlah
Indeks Kondisi Yang ada Maksimum % % (5) (6) … 25 … …
5 2
… …
3 22.5
… …
100 100
… …
2 1
…
100
… …
1 2.5
…
100
…
1
Pada tiap bangunan pengatur (Bagi / Bagi Sadap / Sadap) c. Pada setiap sadap tersier. Bangunan Pelengkap berfungsi dan lengkap. a. Pada saluran induk dan Sekunder b. Pada bangunan syphon, gorong-gorong, jembatan, talang, cross-drain tidak terjadi Sumbatan. Semua perbaikan telah selesai. a. Perbaikan bangunan pengatur
…
100
…
0.75
…
100
… …
0.75 2
… …
100 100
… …
0.8 1.2
…
2.5
…
100
…
1.25
b
…
100
…
0.375
b.
3.3.
Bobot Bagian % (2)
(Bagi / Bagi Sadap / Sadap) Mistar ukur, skalaliter dan tanda muka air
44
Keterangan (7)
Uraian (1)
4.
5.
c. Papan Operasi. d. Bangunan pelengkap. Saluran Pembuang dan Bangunannya 4.1. Semua saluran pembuang dan bangunannya telah dibangun dan tercantum dalam daftar pemeliharaan serta telah diperbaiki dan berfungsi. 4.2. Tidak ada masalah banjir yang menggenangi. Jalan masuk / Inspeksi. 5.1. Jalan masuk ke bangunan utama dalam kondisi baik. 5.2. Jalan Inspeksi dan jalan setapak sepanjang saluran telah diperbaiki 5.3. Setiap bangunan dan saluran yang dipelihara dapat dicapai dengan mudah
Bobot Bagian % (2) … …
Nilai Bagian % (3) 100 100
…
100
…
100
…
Keterangan (4)
Sub Jumlah
Indeks Kondisi Yang ada Maksimum % % (5) (6) … 0.5 … 0.375 … 10 … 3
…
1
100
… …
10 2
…
100
…
1
…
100
…
1
Sub Jumlah
Diteliti Kasi O&P Prov/Kab/Kota
…….………..,……… 2007 Dibuat oleh : Ranting/Pengamat/UPTD ……………..
…………… Nama : …….. NIP : ……..
…………… Nama : …….. NIP : ……..
45
Keterangan (7)
TABEL 2.4 FORMAT RENCANA KEGIATAN No
JENIS KEGIATAN
NAMA PAKET KEGIATAN
LOKASI
TUJUAN / SASARAN
1
2
3
4
5
PAGU DANA (Rp)
VOLUME 6
7
DAK 8
JUMLAH
PENDAMPING 9
(8+9) 10
1 2
LEMBAR KONFIRMASI Petugas Nama/Jabatan Dep. Pekerjaan Umum Provinsi
Tanggal
Paraf
Rekomendasi - Sesuai
.................., ....................... 2007 Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
- Perlu Perbaikan
Kab/Kota
................................................. NIP.....................................
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, Desember 2007 MENTERI PEKERJAAN UMUM,
DJOKO KIRMANTO
46
LAMPIRAN 3.a. : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 42/PRT/M/2007 TANGGAL : 18 Desember 2007
PETUNJUK TEKNIS SUB BIDANG AIR MINUM I. PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang Kewajiban Pemerintah dalam pemenuhan hak-hak dasar manusia, seperti air minum, memotivasi Pemerintah untuk memfasilitasi pembangunan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) khususnya bagi masyarakat perdesaan yang notabene merupakan masyarakat dengan tingkat pelayanan SPAM terendah. Sesuai dengan data BPS, cakupan pelayanan SPAM di perdesaan hanya 8%. Selain itu, Pemerintah juga terpacu untuk mencapai target Millennium Development Goals (MDGs) Tahun 2015, yaitu menurunkan separuh proporsi penduduk yang belum terlayani fasilitas air minum. Penyediaan air minum untuk kawasan kumuh perkotaan, permukiman nelayan dan perdesaan dapat dilakukan melalui sistem penyediaan air minum dengan teknologi sederhana (untuk selanjutnya disingkat Air Minum Sederhana). Hal tersebut mempertimbangkan agar prasarana air minum yang dibangun dapat dikelola oleh masyarakat pengguna itu sendiri dalam skala komunal, bersifat mudah dan ekonomis dalam pembangunan, operasional dan pemeliharaan serta pengelolaannya. Memperhatikan bahwa prioritas lokasi-lokasi yang akan menjadi lingkup pelaksanaan adalah desa/kelurahan yang belum pernah mendapat pelayanan air minum secara formal (pelayanan oleh perusahaan daerah air minum setempat), maka perlu diberikan acuan petunjuk bagi para pelaksana program, baik untuk aparat pemerintah terkait maupun untuk masyarakat sebagai aktor utama pelaksanaan program, dengan demikian akan diperoleh arah, pengertian dan pengetahuan yang sama dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. I.2. Maksud Sesuai Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan bahwa: • DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional; • Besaran alokasi DAK ditentukan berdasarkan kriteria umum, khusus, serta teknis. Menteri teknis menyampaikan Kriteria Teknis yang dirumuskan melalui indeks teknis; • Berdasarkan Penetapan alokasi DAK, Menteri Teknis menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan DAK. Petunjuk teknis ini dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada para pelaksana dan pihak terkait lainnya dalam penyelenggaraan perencanaan prasarana air minum sederhana. I.3. Tujuan Petunjuk teknis ini bertujuan untuk menjamin kesesuaian, ketertiban, dan ketepatan dalam pembangunan prasarana air minum sederhana sehingga prasarana yang dibangun dapat dimanfaatkan secara andal dan berkelanjutan.
47
I.4. Ruang Lingkup Dalam melakukan pemilihan kegiatan DAK subbidang air minum, terlebih dahulu melakukan review atau kajian terhadap sistem eksisting atau sistem yang sudah ada. Petunjuk teknis ini menjelaskan kriteria, perhitungan, data dan tahapan yang diperlukan dalam perencanaan prasarana air minum sederhana, meliputi pembangunan baru dan perluasan jaringan pelayanan. Pembangunan infrastuktur baru meliputi perencanaan bangunan pengambilan air baku, unit pengolahan, perpipaan, perpompaan, dan unit pemanfaatan sesuai lingkup program. Secara rinci petunjuk teknis air minum sederhana ini agar menggunakan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan SPAM Perpipaan Sederhana yang antara lain terdiri dari: − − − − − − − −
Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk Petunjuk
Teknis Teknis Teknis Teknis Teknis Teknis Teknis Teknis
Pembangunan Penangkap Mata Air (PMA); Pembangunan Sumur Dalam (SATD) komunal; Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Sederhana (IPAS); Pembangunan Bangunan Pengambilan Air Baku; Pembangunan Hidran Umum; Pemasangan Perpipaan; Pembangunan Pompa Hidran; Operasional dan Pemeliharaan.
I.5. Pengertian 1. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum; 2. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif; 3. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum; 4. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik(teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik; 5. Penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, emantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum.
II. PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN II.1. Kebijakan Pemberian Dana Perimbangan (DAK) Merujuk pada Pasal 162 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa DAK dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk (a) mendanai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah atas dasar prioritas nasional, (b) mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu. Berdasarkan pernyataan di atas, syarat kegiatan yang dapat didanai DAK adalah kegiatan yang sesuai dengan prioritas nasional. Kegiatan penyediaan air minum merupakan kegiatan pada Bidang Infrastruktur yang telah ditetapkan pemerintah sebagai salah satu prioritas nasional. Oleh karenanya kegiatan pada Subbidang Air Minum merupakan salah satu kegiatan yang berhak mendapatkan alokasi dana DAK dari APBN. Adapun besaran alokasi
48
dana DAK ini ditetapkan oleh Departemen Keuangan, setelah berkoordinasi dengan Departemen teknis terkait. Ketentuan lainnya mengenai kegiatan yang dapat didanai DAK adalah kegiatan tersebut harus diusulkan daerah yang berhak mendapatkan alokasi DAK. Oleh karena itu Pemerintah daerah harus mengajukan usulan kegiatan yang akan didanai oleh DAK kepada Pemerintah Pusat. Adapun langkah-langkah pengajuan usulan dijelaskan di bawah ini. II.2. Penyusunan Program Penanganan II.2.1. Penyusunan Daftar Fasilitas SPAM Dalam mempersiapkan program, perlu dilihat apakah sudah ada pengembangan SPAM atau belum. Perlu dilakukan inventarisasi/penyusunan daftar fasilitas pengembangan SPAM yang ada. Adapun fasilitas-fasilitas yang perlu diidentifikasi diantaranya adalah jenis prasarana sistem penyediaan air minum berdasarkan jenis sumber air baku. Prasarana tersebut adalah sebagai berikut: a. Mata air: Perlindungan Mata air (PMA) b. Air tanah i. Sumur Dalam (SATD). c. Air permukaan i. Paket Instalasi Pengolahan Air (IPA); ii. Pompa Hidran; iii. Reverse Osmosis (RO) untuk air asin; iv. Sistem Pengolahan Air Gambut; v. Saringan Pipa Resapan (SPR). d. Air hujan Selain unit produksi sebagaimana hal tersebut di atas, beberapa prasarana sebagai kelengkapan dari SPAM yang perlu diidentifikasi berupa: a. Unit Distribusi Perpipaan; b. Perpompaan untuk sistem dengan topografi dimana wilayah pelayanan lebih tinggi dari unit produksi; c. Unit pelayanan yang terdiri dari: i. Hidran Umum; ii. Sambungan Rumah Murah. Selain inventarisasi fasilitas SPAM yang ada, perlu dilakukan juga inventarisasi daerah-daerah yang belum memiliki fasilitas SPAM. Daerah-daerah yang belum memiliki fasilitas SPAM ini akan mendapat prioritas untuk pembangunan fasilitas baru. II.2.2. Penyusunan Usulan Program Prioritas Setelah melakukan penyusunan daftar fasilitas yang ada saat ini dan identifikasi daerah-daerah yang belum memiliki fasilitas SPAM, dilakukan identifikasi usulan program prioritas. Program-program Subbidang Air Minum yang dapat diusulkan untuk dibiayai DAK Bidang Infrastruktur pada saat ini, terbatas hanya untuk program-program pembangunan fasilitas SPAM baru pada daerah-daerah yang memenuhi kriteria. Usulan program pembangunan fasilitas SPAM baru, hendaknya memperhatikan kriteria-kriteria berikut ini: - Daerah rawan air; - Daerah rawan penyakit; - Daerah rawan sanitasi;
49
-
Daerah miskin; Aksessibilitas; Daerah terpencil; Jarak dengan sumber air.
Jenis prasarana yang tepat untuk suatu wilayah rencana pelayanan ditentukan dengan mempertimbangkan parameter-parameter sebagai berikut: - Jenis sumber air baku, termasuk kualitas dan kuantitasnya; - Kondisi topografi. II.2.3. Penentuan Program Penanganan Penentuan program (pembangunan baru) tersebut di atas didasarkan pada pertimbangan bahwa teknologi yang diterapkan sesuai dengan karakteristik dan sumber daya yang ada di daerah perencanaan tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas pelayanan air minum yang direncanakan. Proses seleksi program pengembangan air minum, dilakukan sesuai diagram alir pada Gambar 3.a.1. II.3. Penyusunan Rencana Kegiatan Usulan program pengembangan SPAM Sederhana kemudian disusun dalam bentuk Rencana Kegiatan (RK) yang mencakup informasi sebagai berikut: 1. Jenis kegiatan; 2. Nama paket kegiatan; 3. Nama lokasi; 4. Tujuan dan sasaran; 5. Volume kegiatan; 6. Perkiraan alokasi DAK dan dana pendamping. Untuk menyusun Rencana Deinitif ini dapat digunakan form Rencana Kegiatan. III. PERENCANAAN TEKNIK DAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI III.1.
Umum Setelah alokasi dana ditetapkan serta pemilihan program sudah dilaksanakan, langkah selanjutnya adalah memilih prasarana SPAM sebagai solusi teknis yang sesuai dengan kondisi setempat. Perencanaan teknik prasarana SPAM harus mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum diantaranya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Prasarana Air Minum Perpipaan Sederhana yang diterbitkan oleh Ditjen Cipta Karya.
III.2.
Perencanaan Teknik 1. Penentuan Kebutuhan Air Kebutuhan air minum yang diperlukan untuk suatu daerah pelayanan ditentukan berdasarkan 2 (dua) parameter, yaitu: − Jumlah penduduk; − Tingkat konsumsi air; Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum selanjutnya dapat dilihat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM dan pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Prasarana Air Minum Perpipaan Sederhana yang diterbitkan oleh Ditjen Cipta Karya.
50
2. Pengukuran Debit Air Baku Sumber air yang dapat digunakan sebagai sumber air baku meliputi: A. Mata air; B. Air tanah; C. Air permukaan; D. Air hujan. Pengukuran debit air baku dilakukan untuk menghitung potensi sumber air yang akan digunakan. Tata cara pengukuran debit air baku dapat dilihat pada pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan SPAM Perpipaan Sederhana yang diterbitkan oleh Ditjen Cipta Karya.
51
Gambar 3.a.1 Proses Seleksi Kegiatan dan Pemilihan Infrastruktur Air Minum Sederhana
52
3. Pemeriksaan Kualitas Air Baku Pemeriksaan kualitas air baku dilakukan terhadap kualitas fisik, kimiawi, dan mikrobiologis. Hasil yang akurat dari kualitas air baku dapat diperoleh melalui pemeriksaan sampel air baku di laboratorium yang telah ditunjuk sebagai laboratorium rujukan. Standar kualitas air di perairan umum yang digunakan sebagai sumber air baku sesuai Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001, sedangkan untuk persyaratan kualitas air minum sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 907/MENKES/SK/VII/2002. Untuk pemeriksaan di lapangan, kualitas dapat ditinjau dari parameter-parameter berikut: • Bau; • Rasa; • Kekeruhan; • Warna. 4. Perencanaan Teknis Penyusunan perencanaan teknis dari alternatif solusi teknis disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: Unit produksi yang meliputi bangunan pengambilan air baku dan unit pengolahan fisik/kimia (jika diperlukan); Unit Distribusi Perpipaan; Perpompaan; Unit pelayanan. Perencanaan teknis masing-masing modul secara umum terdiri dari: a. Komponen prasarana dan sarana b. Perhitungan dimensi c. Spesifikasi teknis Persyaratan umum; Bahan; Peralatan. d. Cara pengerjaan Pekerjaan persiapan; Pekerjaan konstruksi. e. Operasi dan pemeliharaan Operasi; Pemeliharaan; Perbaikan/rehabilitasi; Pelaporan. III.3.
Pelaksanaan Konstruksi III.3.1. Metoda Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan DAK Bidang Infrastruktur dapat dilaksanakan dengan cara swakelola atau kontraktual. Pelaksanaan kegiatan tersebut harus mengacu pada: a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2000; b. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan perubahannya;
53
c. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; d. Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 257 Tahun 2004 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi. e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM.
III.3.2. Pelaksanaan Konstruksi Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum selengkapnya dapat dilihat pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan SPAM Perpipaan Sederhana yang diterbitkan oleh Ditjen Cipta Karya. IV. PENGELOLAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TERBANGUN Untuk menjaga agar SPAM sederhana ini berkelanjutan, maka perlu dibentuk lembaga di tingkat masyarakat sebagai penyelenggara SPAM. Lembaga ini selain berupa lembaga legislatif juga lembaga pengelola dan pemelihara SPAM. Untuk dapat menciptakan mekanisme pengelolaan yang bertumpu pada masyarakat, khususnya sektor air minum, penyelenggaan pengelolaan prasarana air minum terbangun dilaksanakan oleh Organisasi Masyarakat Setempat–Air Minum (OMS-AM), Koperasi Air Minum, dan Kelompok Pengguna dan Pemanfaat (KP2) Air Minum sebagaimana diuraikan pada bagian berikut. IV.1. Kelembagaan 1. Organisasi Masyarakat Setempat-Air Minum (OMS-AM) Organisasi Masyarakat Setempat-Air Minum (OMS-AM) adalah lembaga legislatif dari suatu wilayah pelayanan air minum dan merupakan nama generik dari lembaga di tingkat masyarakat, yang merupakan forum demokrasi dan wadah proses pengaambilan keputusan tertinggi yang mencerminkan aspirasi masyarakat pengguna air minum. Pembentukan, keanggotaan, pengurus, mekanisme pemilihan, tugas kewenangan dan pengaturan lainnya berkenaan dengan OMS-AM ini diuraikan lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan SPAM Sederhana. 2.
Koperasi Air Minum Koperasi Air Minum merupakan bentuk lain dari OMS-AM, namun bentuk perkoperasian ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Keanggotaan dan susunan pengurus, Kewajiban dan hak, serta ketentuan lain berkenaan koperasi air minum ini diuraikan lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan SPAM Sederhana.
3.
Kelompok Pengguna dan Pemanfaat Air Minum (KP2-AM) Kelompok Pengguna dan Pemanfaat Air Minum (KP2-AM) adalah badan pelaksana dan pengelola pelayanan air minum yang anggotanya ditunjuk oleh OMS-AM atau Koperasi Air Minum, yang terdiri dari orang-orang yang mempunyai keahlian yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan air minum. Keanggotaan, susunan pengurus, mekanisme pemilihan anggota, tugas, dan kewenangan, serta ketentuan lain berkenaan dengan KP2-AM diuraikan lebih rinci dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan SPAM Sederhana.
54
IV.2. Prinsip Dasar dan Aspek Pengelolaan Berbasis Masyarakat Dalam upaya pemanfaatan prasarana dan sarana air minum yang berkelanjutan, perlu dicciptakan mekanisme pengelolaan yang berbasis masyarakat, yaitu pengelolaan yang dilaksanakan oleh masyarakat pengguna itu sendiri. Oleh karena itu perlu dipahami prinsipprinsip dasar pengelolaan, aspek pengelolaannya, aspek hukum dan hal-hal lainnya diuraikan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan SPAM Perpipaan Sederhana. IV.3. Penetapan Besaran Iuran Penggunaan Air Lembaga pengelola mengadakan rembug warga untuk menentukan besarnya harga air minum per-m3 atau per-jerigen 20 liter dan 10 liter yang harus dibayar oleh masyarakat untuk keperluan antara lain: a. Membayar harga air minum; b. Insentif kepada petugas pengelola prasarana sesuai kesepakatan; c. Insentif kepada pemilik tanah (bila diperlukan); d. Biaya operasi dan pemeliharaan prasarana; e. Kontribusi untuk RT (bila diperlukan). Besarnya harga air minum tersebut harus lebih murah dari harga air yang harus dibayar oleh masyarakat sebelum dilaksanakannya pengembangan sistem penyediaan air minum tersebut. Uraian lebih lanjut tentang pengelolaan SPAM diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM. V. PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN PENILAIAN KINERJA Lingkup pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbidang Air Minum mengikuti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4. Begitu juga dengan pelaporan, mengikuti tata cara dan format-format yang diatur Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini sebagaimana tercantum pada Lampiran 5. Evaluasi dan penilaian kinerja dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum selaku Menteri Teknis yang membidangi air minum, cq Direktorat Jenderal Cipta Karya, untuk selanjutnya dilakukan penilaian kinerja sebagai evaluasi pemanfaatan DAK Subbidang Air Minum. Lingkup evaluasi dan kriteria penilaian sebagaimana dijelaskan di bawah ini:
55
Tabel 3.a.1 Kriteria Penilaian KRITERIA PENILAIAN
BOBOT (%)
(A) Kesesuaian rencana kegiatan dalam Rencana Kegiatan (RK) dengan petunjuk teknis penggunaan DAK
NO 1.
2.
3.
4.
NILAI ANGKA
HURUF
30
>8 6-8 <6
Baik Cukup Kurang
20
>8 6-8 <6
Baik Cukup Kurang
(C) Pencapaian tujuan, sasaran, dan manfaat kegiatan yang dilaksanakan
30
>8 6-8 <6
Baik Cukup Kurang
(D) Ketaatan pelaporan
20
>8 6-8 <6
Baik Cukup Kurang
(B) Kesesuaian hasil pelaksanaan fisik dengan spesifikasi teknik/dokumen tender
dan
ketertiban
dalam
TOTAL
100
Ketentuan pemberian nilai: Baik apabila kesesuaian dengan kriteria > 80% Cukup apabila kesesuaian dengan kriteria antara 60%-80% Kurang apabila kesesuaian dengan kriteria < 60% Nilai total= 0,30 (A) + 0,20 (B) + 0,30 (C) + 0,20 (D) Klasifikasi nilai: Nilai > 8 Æ Baik Nilai antara 6-8 Æ Cukup Nilai <6 Æ Kurang
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, Desember 2007 MENTERI PEKERJAAN UMUM,
DJOKO KIRMANTO
56
LAMPIRAN 3.b. : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 42/PRT/M/2007 TANGGAL : 18 Desember 2007
PETUNJUK TEKNIS SUB BIDANG SANITASI LINGKUNGAN I. PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang Petunjuk Teknis Subbidang Sanitasi Lingkungan sebagai Lampiran Peraturan Menteri PU tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, pada pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Menteri Teknis menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum beserta lampirannya tersebut dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan teknis pelaksanaan DAK. Agar pelaksanaan penanganan infrastruktur bidang sanitasi lingkungan dapat menghasilkan kualitas yang diharapkan perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan petunjuk teknis sesuai dengan bidang masing-masing, untuk itu maka petunjuk teknis bidang sanitasi lingkungan ini disusun. Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air pada Pasal 21 ayat (1) bahwa perlindungan dan pelestarian sumber air ditujukan untuk melindungi dan melestarikan sumber air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam, termasuk kekeringan dan yang disebabkan oleh tindakan manusia; serta ayat (2) bahwa Perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: (d) pengaturan prasarana dan sarana sanitasi. Berdasarkan PP No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Air Minum pada Pasal 14 ayat (1) bahwa perlindungan air baku dilakukan melalui keterpaduan pengaturan pengembangan SPAM dan PS Sanitasi; serta ayat (2) bahwa PS Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi PS Air Limbah dan PS Persampahan. I.2. Maksud Maksud dari penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) ini adalah sebagai acuan dan pegangan dalam menyelenggarakan prasarana-sarana sanitasi sederhana yang dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan konstruksi hingga tahap pengelolaan (operasi dan pemeliharaan), dalam rangka meningkatkan kondisi sanitasi lingkungan permukiman kumuh perkotaan dan permukiman nelayan yang dapat dikelola oleh masyarakat itu sendiri. I.3. Tujuan Tujuan penyusunan tata cara ini adalah agar masyarakat lebih mudah dalam melaksanakan pembangunan prasarana-sarana sanitasi sederhana yang terbangun sesuai dengan kaidah serta ketentuan teknis yang telah ada. I.4. Ruang Lingkup Tata cara ini memuat pengertian, persyaratan-persyaratan dan cara penyelenggaraan prasarana sarana sanitasi lingkungan yang efektif, dan berkelanjutan secara tepat untuk kawasan kumuh perkotaan dan permukiman nelayan dan skala komunal.
57
Melengkapi informasi pada petunjuk teknis ini, dibuat modul-modul sebagai referensi, yaitu teridiri dari: 1. Modul penyelenggaraan Drainase dengan On Site Storm Water Detention System (OSD) 2. Modul penyelenggaraan persampaha 3R (Reduction-Reuse-Recycling) 3. Modul penyelenggaraan sanimas-DAK (SanDAK) I.5. Pengertian Pengertian-pengertian yang berkaitan dengan sanimas: 1. Kegiatan SanDAK, adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk memfasilitasi masyarakat miskin perkotaan dalam merencanakan, melaksanakan dan merawat sistem sanitasi yang mereka pilih; 2. SanDAK adalah penyelenggaraan sanitasi berbasis masyarakat yang dibiayai oleh DAK dan dana lain bertujuan untuk meningkatkan kondisi sanitasi lingkungan pada masyarakat miskin perkotaan/perdesaan berdasarkan kebutuhan dan kesesuaian masyarakat itu sendiri; 3. SanDAK pada prinsipnya membantu masyarakat dan pemerintah daerah dalam menyediakan prasarana dan sarana sanitasi melalui kegiatan Sanitasi oleh dan untuk Masyarakat sebagai pilihan yang dapat dijalankan oleh masyarakat miskin perkotaan/perdesaan; 4. Pemilihan Teknologi SANIMAS didasarkan pada prinsip: keterjangkauan harga, efisiensi, mengutamakan prinsip pengeoperasian dan perawatan yang mudah, tidak memerlukan input energi atau bila diperlukan menggunakan energi seminimal mungkin serta mampu mengolah air limbah permukiman sesuai dengan persyaratan kesehatan dan lingkungan yang telah ditetapkan. Pengertian-pengertian yang berkaitan dengan drainase dengan pola OSD: 1. Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air hujan atau genangan ke badan air dan atau ke bangunan resapan buatan. 2. Drainase Kota adalah drainase di wilayah kota yang berfungsi mengendalikan kelebihan air hujan, sehingga tidak mengganggu masyarakat dan kesehatan lingkungan. 3. Drainase berwawasan lingkungan adalah pengelolaan drainase yang tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi lingkungan. Terdapat 2 pola yang dipakai: • Pola detensi (menampung air sementara), misalnya dengan membuat kolam penampungan sementara. • Pola retensi (meresapkan), antara lain dengan membuat sumur resapan atau bidang resapan (lahan resapan). 4. Pengendali banjir adalah bangunan untuk mengendalikan tinggi muka air agar tidak terjadi limpasan dan atau genangan yang menimbulkan kerugian/gangguan. 5. Badan penerima air adalah sungai, danau, bozem, laut atau yang sejenisnya yang menerima aliran dari sistem drainase. Pengertian-pengertian yang berkaitan dengan pengelolaan sampah: 1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat. 2. Sampah Organik atau Sampah Basah atau Sampah Hayati adalah sampah bersifat organik dan biasanya mudah mumbusuk, seperti sampah sisa kegiatan di dapur, daun-daunan, sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya. 3. Sampah Anorganik atau Sampah Kering atau Sampah Non-hayati adalah sampah yang bersifat anorganik yang biasanya sulit atau tidak dapat membusuk, seperti logam, kaleng, plastik, kaca, dan sebagainya.
58
4. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan penanganan sampah yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan pemanfaatan kembali, pendaurulangan, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pemindahan, penyimpanan sementara, pengolahan, dan pemrosesan akhir. 5. Pengelolaan 3R adalah upaya yang meliputi kegiatan mengurangi (R1 = reduce ), mengguna-ulang (R2 = reuse ) dan mendaur-ulang sampah (R3 = recycle). 6. Kegiatan Mengurangi Sampah (R1) adalah upaya meminimalkan produk sampah. 7. Kegiatan Mengguna-ulang Sampah (R2) adalah upaya untuk menggunakan kembali sampah secara langsung. 8. Kegiatan Mendaur-ulang Sampah (R3) adalah upaya untuk memanfaatkan kembali sampah setelah melalui proses. 9. Pengelolaan Sistem Pelayanan Persampahan adalah upaya pelayanan yang meliputi kegiatan pemilahan, pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan dan pemerosesan akhir sampah. 10. Pewadahan, adalah kegiatan penempatan sampah sementara di sumbernya ke dalam suatu wadah, dapat berupa bin, tong plastik, dan sejenisnya untuk selanjutnya siap dipilah. 11. Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah. 12. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penyimpanan sementara; 13. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa sampah dari tempat penyimpanan sementara dan/atau pemindahan menuju ke tempat daur ulang, pengolahan atau pemerosesan akhir. 14. Tempat Penyimpanan Sementara, adalah penyimpanan sampah sementara (dapat berupa TPS maupun Transfer Depo) sebagai terminal antara pengangkutan menuju ke pengolahan sampah maupun ke tempat pemrosesan akhir. 15. Pengolahan Sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman. 16. Pemerosesan Akhir adalah kegiatan untuk mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. 17. Penghasil Sampah adalah setiap orang, usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan timbulan sampah. II. PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN II.1. Kebijakan Pemberian Dana Perimbangan (DAK) Mengacu pada kebijakan Departemen Keuangan bahwa kebijakan bantuan DAK adalah mendorong penyediaan lapangan kerja, mengurangi jumlah penduduk miskin, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan sel-sel pertumbuhan di daerah. Mengalihkan kegiatan yang didanai dari dekonsentrasi dan tugas perbantuan yang telah menjadi urusan daerah seacara bertahap ke DAK. Berdasarkan ketentuan yang disebutkan di atas bahwa untuk kegiatan yang dibiayai DAK akan dititikberatkan pada pembangunan baru.
59
Program Pemeliharaan merupakan prioritas utama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga sumber pendanaan pemeliharaan dibebankan pada APBD murni. II.2. Penyusunan Program Penanganan II.2.1. Penyusunan Data Dasar Prasarana Sanitasi Dalam mempersiapkan program, perlu dilihat apakah di suatu daerah sudah ada pengembangan fasilitasi sanitasi lingkungan (air limbah permukiman, persampahan dan drainasenya) atau belum. Perlu dilakukan inventarisasi/penyusunan data dasar mengenai daerah-daerah yang sudah maupun yang belum mengembangkan fasilitas sanitasi lingkungan. Adapun fasilitas-fasilitas sanitasi yang perlu diidentifikasi diantaranya adalah: 1. Fasilitas sanimas; 2. Fasilitas drainase dengan sistem kolam tunggu setempat; 3. Fasilitas persampahan 3R. II.2.2. Penyusunan Usulan Kegiatan Prioritas Setelah melakukan penyusunan data dasar yang ada saat ini, dilakukan identifikasi usulan prioritas program. Karena alokasi DAK ini diperuntukkan untuk pembangunan fasilitas sanitasi, maka yang menjadi usulan adalah lokasi-lokasi yang akan menjadi tempat pembangunan fasilitas sanitasi. Untuk menyusun usulan kegiatan prioritas, perlu diperhatikan persyaratanpersyaratan yang harus dipenuhi dalam pengelolaan sanitasi, diantaranya yaitu persyaratan perencanaan sanimas, drainase dengan sistem kolam tunggu setempat, dan persyaratan perencanaan persampahan 3R. II.2.2.1. Persyaratan Perencanaan Sanimas Penyelenggaraan SANIMAS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. Kawasan permukiman padat perkotaan dengan kondisi kumuh dan miskin; 2. Tidak mencemari sumber air bersih yang ada di daerah sekitarnya baik sumber air baku di permukaan maupun sumber air baku di bawah permukaan; 3. Konstruksi dibuat secara sederhana dengan bahan setempat yang mudah didapat dan murah; 4. Pemilihan teknologi (modul) harus dilakukan oleh masyarakat sendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan setempat. II.2.2.2. Persyaratan Perencanaan Drainase Dengan Sistem Kolam Tunggu Setempat Penyelenggaraan Sistem Drainase dengan Kolam Tunggu Setempat/On Site Storm Water Detention System (OSD) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Pembangunan OSD perlu memperhatikan fungsi drainase sebagai prasarana kota yang dilandaskan pada konsep berwawasan lingkungan. Konsep ini antara lain berkaitan dengan usaha konservasi sumber daya air, yang pada prinsipnya adalah mengendalikan air hujan supaya lebih banyak meresap ke dalam tanah yang dan tidak banyak terbuang sebagai aliran permukaan. 2. Kapasitas sistem harus mencukupi, baik untuk melayani air hujan yang akan dialirkan ke badan penerima air (laut, sungai) atau diresapkan ke dalam tanah. Bilamana kapasitas tidak mencukupi, maka sistem akan
60
menemui kegagalan dan terjadilah banjir atau genangan. Untuk mencapai kapasitas sistem yang memadai, dilakukan berdasarkan prinsip hidrologi dan hidrolika. 3. Tata letak sistem memenuhi kriteria perkotaan dan memiliki kesempatan untuk perluasan sistem. Dalam pelaksanaannya harus diperhatikan segi hidraulik dan tata letak dalam kaitannya dengan prasarana lain. 4. Stabilitas sistem harus terjamin, baik dari segi struktural, keawetan sistem dan kemudahan dalam operasi dan pemeliharaannya. Dalam pelaksanaannya diperlukan prinsip-prinsip struktural yang harus dipenuhi, termasuk bentuk struktur yang memudahkan operasi dan pemeliharaan. 5. Sistem Drainase dengan Kolam Tunggu Setempat/On Site Storm Water Detention System (OSD) adalah merupakan tampungan sementara dengan ketentuan operasional: a) Menampung air hujan atau aliran dari saluran untuk sementara waktu, sebelum dialirkan ke jaringan saluran drainase atau badan air penerima; b) Penampungan sementara dapat dilakukan berkaitan dengan pengaruh naiknya muka air di jaringan saluran atau badan air penerima, akibat banjir atau pasang surut; c) Untuk lebih mengoptimalkan fungsi kolam tandon, dalam pelaksanaan operasionalnya dapat dikombinasikan dengan sistim pompa atau pintu air, disarankan dapat beroperasi secara grafitasi dan hanya dalam keadaan terpaksa dan secara finansial memungkinkan menggunakan pompa II.2.2.3. Persyaratan Perencanaan Persampahan 3R 1. Kegiatan daur ulang dan resource recovery dapat mengurangi beban pengumpulan dan pembuangan akhir. Gambar 1 adalah algoritma metode pemilihan pengelolaan sampah pemukiman menurut SNI Pengelolaan Sampah Pemukiman;
Gambar 3.b.1 Algoritma Pemilihan Metoda Pengelolaan Persampahan
61
2. Secara teknik operasional, pengelolaan sampah kota mulai dari sumber sampah sampai pemerosesan akhir adalah seperti terlihat dalam Gambar 3.b.2 di bawah ini;
Gambar 3.b.2 Pola Pengelolaan Sampah Kota
3. Kegiatan 3R dimulai dari sumber sampah dan dilakukan secara sistematis dalam alur perjalanan sampah dari sumber sampah menuju ke TPA; 4. Reduksi (R1) sampah merupakan upaya yang dilakukan baik oleh produsen maupun konsumen, dengan tujuan utama agar terbentuknya sampah semaksimal mungkin dihindari atau diminimalkan; 5. Kegiatan R2 dan R3 dilakukan pada setiap level dalam perjalanan sampah menuju pemerosesan akhir. II.2.3.
Penentuan Program Penanganan Usulan–usulan program penanganan sanitasi lingkungan, kemudian dipilih berdasarkan prioritas. Pemilihan program harus memperhatikan kriteria-kriteria diantaranya adalah: • Daerah padat dan kumuh; • Daerah rawan sanitasi; • Daerah miskin. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara bottom up, usulan dari masyarakat dan diseleksi di tingkat kab./kota. Pemilihan lokasi tempat kegiatan program penanganan juga harus memperhatikan persyaratan-persyaratan lokasi, diantaranya: 1. Penyelenggaraan Sistem Drainase dengan Kolam Tunggu Setempat/On Site Storm Water Detention System (OSD) diprioritaskan untuk lokasi-lokasi sebagai berikut : •
Prioritas pengamanan pada daerah/kawasan yang secara nasional, regional, dan lokal mempunyai nilai strategis, daerah tersebut, kumuh/ less poor, dan secara georafis terpengaruh pengempangan (back water) dari laut/sungai;
62
• • •
•
OSD dilaksanakan dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan berwawasan lingkungan dalam rangka konservasi sumber daya air; OSD dibangun terintegrasi dengan sistem pengendalian banjir, jalan kota, persampahan dan mendukung keseimbangan tata air; Pengembangan OSD terintegrasi dengan Master Plan atau Outline Plan Drainase (bila ada), bila belum ada Master Plan tau Outline Plan, perlu dibuat peta sistem pematusan kota secara sederhana sesuai dengan kondisi eksisting. Luas area pelayanan harus lebih dari 10 ha, diutamakan drainase utama (makro) di kawasan strategis, pusat kegiatan ekonomi, kumuh/pro poor.
2. Syarat lokasi untuk kegiatan Sanimas-DAK: • • •
• • •
Terdaftar dalam administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota (permukiman adalah legal dan sesuai peruntukannya dalam RUTRK); Memiliki permasalahan sanitasi yang mendesak untuk segera ditangani; Tersedia lahan yang cukup, seluas 100 m2 untuk 1 (satu) unit bangunan Pengolah Air Limbah/IPAL bagi 100-200 KK (Modul 1) atau 150 m2 untuk 1 (satu) MCK plus bagi 100-200 KK (Modul 3), atau lokasi untuk Tangkitangki septik komunal yang masing-masing untuk 5 – 10 KK. Tersedia sumber air (PDAM/sumur/mata air/air tanah); Adanya saluran/sungai/badan air untuk menampung efluen IPAL; Masyarakat yang bersangkutan benar-benar membutuhkan dan mampu berperan aktif termasuk memberikan kontribusinya, baik dalam bentuk uang, barang maupun tenaga.
II.3. Penyusunan Rencana Kegiatan Program penanganan sanitasi lingkungan terpilih kemudian dirancang dan diusulkan oleh kelompok masyarakat (difasilitasi oleh tenaga fasilitator yang dibiayai oleh Pemkab/Kota yang bersangkutan) dalam bentuk rencana Kegiatan yang mencakup informasi-informasi antara lain: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Jenis kegiatan; Nama paket kegiatan; Nama lokasi pelaksanaan; Tujuan dan sasaran; Volume kegiatan; Perkiraan alokasi DAK dan dana pendamping fisik dan dana pemberdayaan masyarakat (fasilitator) termasuk dana masyarakat (bila ada).
III. PERENCANAAN TEKNIK DAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI III.1.
Umum Setelah teralokasinya dana untuk pembangunan prasarana sarana sanitasi lingkungan, maka proses berikutnya adalah melakukan kegiatan perencanaan teknik dan pelaksanaan konstruksi.
III.2.
Perencanaan Teknik Masyarakat (PokMas) menyusun Rencana Kerja Masyarakat (RKM) setelah proses pemilihan teknologi disepakati, calon penerima manfaat, pembentukan forum pengguna, pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), DED & RAB, jadwal konstruksi, rencana kontribusi, rencana pelatihan serta rencana pengoperasian dan
63
pemeliharaan fasilitas sanitasi lingkungan yang dibangun. Dokumen Perencanaan Sanitasi Lingkungan diusulkan dan disahkan dalam forum musyawarah di kelurahan tempat/lokasi pelaksanaan Sanitasi Lingkugan. Secara umum, pelaksanaan pembangunan prasarana sarana Penyehatan Lingkungan Permukiman (sanitasi) harus memperhatikan dan mempertimbangkan aspek berikut ini: 1. Lokasi Dengan peran aktif masyarakat maka mudah diperoleh lokasi fasilitas bersama dan akan memudahkan dalam pekerjaan pembangunan. Serta diperoleh akses jalan menuju lokasi kegiatan sehingga dapat dicapai dengan mudah. 2. Bahan Pekerjaan pembangunan akan dipermudah apabila bahan-bahan yang direncanakan menggunakan bahan-bahan lokal apalagi bila berasal dari kontribusi masyarakat setempat 3. Tenaga Kerja Tenaga kerja diupayakan semaksimal mungkin menggunakan tenaga kerja setempatsehingga dapat mengurangi biaya pembangunan teruatama biaya upah buruh. Buruh lokal biasanya akan membantu percepatan penyelesaian program pembangunan. 4. Biaya Pembangunan Pembangunan yang dibantu oleh masyarakat biasanya akan mengurangi biaya pembangunan yang harus disediakan oleh institusi yang berwenang. 5. Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha Peran dunia usaha dalam pembangunan fasilitas sanitasi lingkungan dilakukan oleh pemerintah dalam hal perencanaan, pembangunan dan pengolahannya atau dapat pula hanya sebagai penyandang dana. Peran dunia usaha yang akan mempermudah pekerjaan pembangunan fasilitas sanitasi diantaranya adalah: •
Penyediaan Lokasi Masyarakat dan atau pihak swasta dapat ikut berperan aktif dengan memberikan lahan yang dimilikinya untuk fasilitas sanitasi lingkungannya (bila dunia usaha sebagai pengembang atau pemilik tanah) atau dapat pula berupa bantuan dana untuk memperoleh lokasi yang dibutuhkan.
•
Penyediaan Bahan Pekerjaan pembangunan akan dipermudah apabila bahan-bahan yang direncanakan dapat disediakan oleh pihak swasta sehingga mengurangi biaya pembelian bahan kerja atau dapat beberapa alat kerja yang dibutuhkan untuk pembangunan pengolahan dan pengelolaan air limbah disediakan oleh pihak swasta.
•
Biaya Pembangunan Peran dunia usaha dalam pembangunan pengolahan fasilitas sanitasi dapat berupa pemberian bantuan biaya untuk melakukan pembangunan sanitasi yang kemudian diserahkan kepada lembaga pengelola atau masyarakat pengelola.
III.3.
Pelaksanaan Konstruksi III.3.1.1. Metoda Pelaksanaan Tahapan pelaksanaan konstruksi dilakukan oleh masyarakat calon pengguna dengan didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan
64
Pengawas Teknis atau Konsultan. Konstruksi dilakukan setelah RKM selesai disusun dan disahkan oleh para wakil stakeholder. Kegiatan konstruksi dapat dilakukan oleh pihak ketiga jika ada kesepakatan bersama masyarakat. III.3.1.2.
Pelaksanaan Sanimas-DAK (San-DAK) 1. Persiapan a. Material: pengadaan dan penyimpanan; b. Penyesuaian jadwal konstruksi (dipengaruhi oleh ketersediaan dana & tenaga kerja); c. Pengukuran. 2. Komponen toilet a. Komunal: dilaksanakan oleh pengguna; b. MCK/konstruksi MCK diatas konstruksi IPAL, dilaksanakan setelah pekerjaan yang lain selesai. 3. Komponen pemipaan a. Fasilitas perpipaan komunal (shalow sewer, tangki septik komunal, dan lain-lain) sambungan dari rumah dapat dilaksanakan oleh pengguna, pemasangan pipa utama dapat dilaksanakan oleh tim konstruksi; b. MCK: pipa dari jamban ke bio-digester, pipa dari kamar mandi & tempat cuci ke bak sedimentasi. 4. Komponen Pengolahan a. Pekerjaan tanah: penggalian, urugan pasir, lantai kerja; b. Pekerjaan struktur: plat lantai, kolom, plat penutup Æ beton bertulang 1pc:2ps:3kr; c. Pekerjaan pasangan: batu bata 1 pc: 4 ps, plesteran dalam 1pc:3ps, plesteran luar 1pc: 4ps, plesteran bio-digester 1pc:2,5ps; d. Penutup manhole, plat baja; e. Pipa PVC kualitas D; Filter batu vulkano. 5. Komponen Pembuangan & Pemanfaatan Ulang a. Komunal: dibuang ke saluran & sungai, pengurasan dengan truk tinja; b. MCK: dibuang ke saluran/sungai, pengurasan dengan truk tinja, pemanfaatan biogas untuk 3 rumah tangga.
III.3.2. Pelaksanaan Drainase dengan Sistem Kolam Tunggu Setempat 1. Persiapan a. Material: pengadaan dan penyimpanan b. Penyesuaian jadwal konstruksi (dipengaruhi oleh ketersediaan dana & tenaga kerja) c. Pengukuran: • Pengukuran harus dapat memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan yang akan direncanakan; • Pengukuran meliputi: profil melintang, profil memanjang; • Profil melintang dilaksanakan pd. jalur lurus setiap 50 m dan kurang dari 50 m jalur belokan atau derah padat tergantung kondisi lapangan; • Toleransi kesalahan leveling maks. 7 d (mm), d adalah jarak yang diukur dalam km;
65
• Toleransi kesalahan penutup sudut poligon maks. √10 n (detik) dengan n adalah jumlah titik poligon; • Menggunakan satu titik acuan ketinggian dan koordinat tertentu yang terikat dengan titik triangulasi telah ditetapkan. d. Penggambaran: • Peta sistem drainase, tata guna lahan dan topografi (kontour setiap 0,5 m sampai 2 m) dibuat dgn. Skala 1:5.000 s/d 1:10.000; • Gambar potongan memanjang bangunan, horizontal 1:1.000 dan Vertikal 1: 1.00; • Gambar potongan melintang bangunan, horizontal dan vertikal dengan skala 1:1.00; • Gambar detail bangunan, skala 1:10 sampai 1:1.00. e. Penyelidikan Tanah: • Pengambilan sampel dipilih tempat yang akan memikul konstruksi dan bangunan pelengkap; • Minimal diambil 2 sampel utk derah yang labil guna menentukan jenis konstruksinya; • Jenis penyeldikan tergantung dari jenis konstruksinya. 2. Pelaksanaan Konstruksi a. Pelaksanaan pekerjaan tanah: pelaksanaan penggalian dan pengurugan (cut and fill); b. Pelaksanaan Pembangunan Struktur Bangunan Utama: struktur kolam, saluran dan bangunan pelengkap lainnya; c. Pelaksanaan Pembangunan Sistem Mekanikal dan Elektrikal: sistem perpompaan, perpipaan dan elektrikal kelistrikan. 3. Pembuatan Waduk/Kolam Retensi/Detensi Jenis waduk di berbagai kota terdapat berbagai ukuran baik luas maupun kedalamannya. Bila dilihat dari luasnya, maka: - ukuran luas sekali sampai ratusan hektar, diberi nama waduk; - ukuran lebih kecil dinamakan situ; - ukuran lebih kecil dari situ dinamakan kolam retensi. Penentuan peil muka air di waduk dilakukan dengan melihat dari paras muka tanah terendah di areal polder, dengan kemiringan rencana ditarik sampai ke lokasi waduk. Akan tetapi perlu diperhitungkan juga tinggi muka air tanah di lokasi tersebut. Pembangunan waduk/kolam penampungan sementara dibangun dengan pertimbangan apabila saluran drainase utama harus bermuara pada lokasi yang sulit seperti: - laut, karena laut biasanya memiliki tingkat air pasang yang cukup tinggi; - sungai, apabila muka air tinggi sungai tersebut lebih tinggi dari saluran drainase; - debit sungai yang terjadi cukup besar, sehingga perlu penampungan sementara dengan kombinasi pemompaan.
66
4. Pemasangan Pompa Pompa dalam penanganan drainase skala perkotaan dipakai dalam sistem polder untuk penanganan drainase daerah yang relatif lebih rendah dari muka air laut atau sungai. Fungsi pompa di sistem drainase perkotaan untuk mengalirkan aliran air pada saluran atau waduk ke badan air yang tidak mungkin secara gravitasi. ♦ KRITERIA TEKNIS Terdapat 2 jenis pompa yang biasa dipakai, yaitu :
Archemidian Screw (Screw Pump) - dipakai bila kapasitas alirannya tertentu, tidak berubah secara drastis (kurang lebih tetap); - kapasitas 0,5 - 6,0 m3/detik; - saluran banyak membawa sampah; - perlu lahan lebih besar; - tinggi pemompaan tidak terlalu tinggi 2 - 4,0 m; - tingkat kesulitan operasi dan pemeliharaan sedang.
Rotadynamic Pump Pompa Axial - kapasitas debit pemompaan besar; - tinggi pemompaan tinggi > 6 m; - rawan terhadap sampah plastik yang membelit ke propeler; - pemeliharaan sulit. Pompa Centrifugal - kapasitas pemompaan kecil/sedang; - operasi dan pemeliharaan relatif sulit. Dilihat dari segi tempat penggunaan submersible, dimana: - kapasitas pompa besar; - harga relatif lebih mahal; - operasi dan pemeliharaan mudah; - tinggi pemompaan > 6 m.
pompa,
ada
pompa
5. Pembuatan Bangunan Pelengkap (Pintu Air) Pintu air merupakan bangunan pelengkap dari kolam retensi. Umumnya pada drainase perkotaan bangunan pintu air dipasang pada inlet dan outlet waduk (kolam retensi) dan di ujung saluran yang berhubungan dengan badan air. Jenis pintu air dibagi menjadi: i. Tempat pintu sorong dan saringan sampah, dipasang di: - di waduk pada saluran masuk (inlet) dan keluar waduk (outlet) - di ujung saluran primer dimana muka air sungai atau badan air lebih tinggi dari muka air di saluran pada waktu sungai banjir dipasang pintu klep. ii. Jenis-jenis pintu air - Pintu air angkat (sorong), dapat dibuat dari bahan kayu atau besi (plat). Apabila dibuat dari besi plat biasanya kurang tahan terhadap korosi air, tetapi ringan dalam pengoperasiannya. Sedangkan bahan dari kayu lebih tahan lama terutama apabila terendam air, hanya pengoperasiannya relatif lebih berat.
67
-
Pintu otomatis/pintu klep (radial), digunakan apabila ada beda tinggi air di hulu dan hilir relatif besar. Pintu air jenis ini disarankan dipakai di daerah yang jarang penduduk (untuk mengoperasikannya), dan bahan sebaiknya dari besi yang tahan karat (stainless steel)
iii. Pemilihan pintu air menggunakan tenaga manusia atau mesin tergantung pada ukuran berat pintu, tersedianya tenaga istrik, dan pertimbangan ekonomis. Pintu air juga dilengkapi oleh saringan sampah yang dipasang pada bagian: 1) Hulu (up stream) pintu air sorong; 2) Di ujung saluran primer dimana muka air sungai atau badan air lebih tinggi dari muka air di saluran pada waktu sungai banjir. III.3.3. Pelaksanaan Persampahan 3R Pelaksanaan konstruksi persampahan 3R meliputi kegiatan-kegiatan kosntruksi: o
o
Sarana Perlengkapan Pewadahan Individual, diperuntukkan bagi berpenghasilan tinggi dan daerah komersial; Pewadahan Komunal, diperuntukkan bagi sedang/kumuh, taman kota, jalan dan pasar.
daerah daerah
pemukiman permukiman
Sarana Pemrosesan Komposter Individual; Alat pengomposan sesuai ketentuan berlaku; Insinerator yang diposisikan hanya untuk membakar residu hasil pengomposan yang tidak sesuai dengan kualitas kompos; Bangunan dan peralatan Unit Produksi Kompos dan Daur Ulang (UPKDU); Wadah penampung sementara sampah B3 rumah tangga; Peralatan daur ulang lain.
IV. PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN PENILAIAN KINERJA Lingkup pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbidang Air Minum mengikuti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4. Begitu juga dengan pelaporan, mengikuti tata cara dan format-format yang diatur Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini sebagaimana tercantum pada Lampiran 5. Evaluasi dan penilaian kinerja dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum selaku Menteri Teknis yang membidangi sanitasi, cq Direktorat Jenderal Cipta Karya, untuk selanjutnya dilakukan penilaian kinerja sebagai evaluasi pemanfaatan DAK Subbidang Sanitasi. Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan kinerja pelaksanaan dan pelaporan yang diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kriteria. Tiap kriteria diuraikan lebih mendalam berdasarkan aspek-aspek yang tercantum dalam Petunjuk Teknis Pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur. Keempat kriteria tersebut adalah: 1. Kedisiplinan pengiriman laporan triwulanan oleh Kabupaten/Kota; 2. Kelengkapan pengisian form-form berdasarkkan aspek-aspek pemantauan teknis; 3. Progres pelaksanaan fisik dan keuangan pada akhir tahun anggaran; 4. kesesuaian program antara rencana dan realisasi. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, Desember 2007 MENTERI PEKERJAAN UMUM,
68
DJOKO KIRMANTO
LAMPIRAN 4 : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 42/PRT/M/2007 TANGGAL : 18 Desember 2007
PEMANTAUAN DAN EVALUASI a.
Lingkup Pemantauan Pemantauan teknis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh DAK Bidang Infrastruktur meliputi: 1) kesesuaian rencana kegiatan dalam Rencana Kegiatan (RK) dengan program prioritas nasional bidang PU; 2) kesesuaian pelaksanaan dengan Rencana Kegiatan (RK); 3) kesesuaian pelaksanaan fisik kegiatan dengan NSPM; 4) pencapaian sasaran kegiatan yang dilaksanakan; serta 5) dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan.
b.
Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan pemantauan dari segi teknis oleh Departemen Pekerjaan Umum terhadap kegiatan yang dibiayai dengan DAK Bidang Infrastruktur dilakukan oleh tim Pelaksana Pemantauan (selanjutnya disebut Tim Pemantau) sebagai berikut: 1. Tim Pemantau Departemen, yang terdiri dari Tim Koordinasi Departemen dan Tim Teknis Eselon-1 di masing-masing Direktorat Jenderal, berkoordinasi dengan Tim Pemantau Provinsi. 2. Tim Pemantau Provinsi, terdiri dari Tim Koordinasi Provinsi dan Satuan Kerja Pusat yang ada di daerah dari masing-masing subbidang yaitu: a) Untuk Subbidang Jalan adalah Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan (P2JJ); b) Untuk Subbidang Irigasi adalah Balai Wilayah Sungai; c) Untuk Subbidang Air Minum dan Sanitasi adalah Satuan Kerja Pengembangan Pengelolaan Air Minum, dan Satuan Kerja Pengembangan Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Permukiman. 3. Tim Pemantau Kabupaten/Kota, terdiri dari Tim Koordinasi Kabupaten/Kota. Tim Pemantau Departemen berkoordinasi dengan Tim Pemantau Provinsi dan Tim Pemantau Kabupaten/Kota melakukan pemantauan ke provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan efektivitas penggunaan DAK Bidang Infrastruktur. Pelaksanaan evaluasi pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum melalui Tim Koordinasi Departemen dengan dibantu oleh: 1. Tim Teknis Direktorat Jenderal Bina Marga, untuk prasarana jalan kabupaten/kota; 2. Tim Teknis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, untuk prasarana irigasi kabupaten; 3. Tim Teknis Direktorat Jenderal Cipta Karya, untuk prasarana air minum dan sanitasi.
c.
Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan dilakukan oleh Tim Pemantau di setiap provinsi dan kabupaten/kota, berkoordinasi dengan Tim Koordinasi provinsi dan kabupaten/kota. Tim Koordinasi Provinsi/Kabupaten/Kota dan instansi pelaksana kegiatan/SKPD DAK di daerah berkoordinasi dalam pembuatan laporan dan pengisian form pemantauan teknis sebagai bahan data penyusunan Laporan Triwulanan.
69
Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi oleh Pelaksana Pemantauan, maka Tim Pemantau Kabupaten/Kota menyampaikan tembusan Laporan Triwulanan kepada Tim Pemantau di masing-masing provinsi sesuai dengan bidang prasarananya. Tim Pemantau Provinsi menyampaikan laporan evaluasi triwulanan berdasarkan laporan triwulanan dari provinsi/kabupaten/kota, dengan status per akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember tahun berjalan kepada Tim Pemantau Departemen (Tim Koordinasi Departemen dan Tim Teknis Eselon-1). Evaluasi pelaksanaan pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur tahun berjalan dilaksanakan oleh Koordinator Pelaksana Pemantauan dan dilakukan pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan bulan Januari tahun berikutnya berdasarkan Laporan triwulanan yang disampaikan Tim Pemantau Provinsi. Tim Koordinasi Departemen Pekerjaan Umum merumuskan hasil evaluasi Laporan Semester dan Laporan Akhir Tahun selambat-lambatnya pada akhir bulan Agustus tahun berjalan dan bulan Februari tahun berikutnya dan selanjutnya dijadikan laporan Menteri Pekerjaan Umum kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Tim Koordinasi Departemen Pekerjaan Umum bersama-sama Tim Koordinasi Pusat lintas Departemen melakukan evaluasi atas jalannya pelaksanaan pemantauan dan pemanfaatan DAK tahun berjalan. Hasil evaluasi pelaksanaan pemanfaatan DAK tahun berjalan, akan digunakan sebagai salah satu masukan dalam penyusunan kriteria teknis sektor/kegiatan dan rekomendasi pengalokasian dana yang dapat dibiayai dari DAK pada tahun berikutnya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, Desember 2007 MENTERI PEKERJAAN UMUM,
DJOKO KIRMANTO
70
LAMPIRAN 5 : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 42/PRT/M/2007 TANGGAL : 18 Desember 2007
MEKANISME PELAPORAN 1. Waktu Pelaporan Gubernur, Bupati, atau Walikota yang menerima DAK Bidang Infrastruktur menyampaikan Laporan Triwulanan pada akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember tahun berjalan, yang berisikan laporan tentang pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur yang disampaikan selambat-lambatnya pada minggu kedua bulan April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, serta bulan Januari tahun berikutnya. Gubernur, Bupati, atau Walikota yang menerima DAK Bidang Infrastruktur menyampaikan laporan-laporan berdasarkan waktu pelaporan sebagai berikut: a.
Laporan Triwulan ke–I yaitu laporan yang hanya disampaikan pada triwulan I, selambatlambatnya pada minggu kedua bulan April;
b.
Laporan Triwulanan yaitu status kemajuan pekerjaan (progress) pada akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember tahun berjalan, yang berisikan laporan tentang pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur yang disampaikan selambat-lambatnya pada minggu kedua bulan April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, serta bulan Januari tahun berikutnya;
2. Isi Laporan Materi Laporan adalah sebagai berikut: 1. Form Data Umum, berisi tentang data-data umum tentang daerah penerima DAK (Form DU-1); 2. Form Data Sumber Pendanaan, berisi tentang data-data sumber pendanaan kegiatan Bidang Infrastruktur (FormDU-2); 3. Form Data Dasar, berisi tentang data-data dasar dan kondisi dari tiap Subbidang (Jalan, Irigasi, Air Minum dan Sanitasi) (Form DD); 4. Form Peta, berisi tentang peta yang menggambarkan lokasi dari pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK per bidang dan per subbidang; 5. Form Rencana Kegiatan, berisi tentang kegiatan-kegiatan yang akan didanai dengan DAK (Form RK); 6. Form Pemantauan Kesesuaian Program, berisi tentang pemantauan kesesuaian antara kegiatan yang tertera dalam Rencana Kegiatan (RK) dengan arah kebijakan pemanfaatan DAK, dan pemantauan kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan Rencana Kegiatan (RK); 7. Form Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan, berisi tentang data kemajuan pelaksanaan kegiatan; 8. Form Peningkatan Kinerja Bidang Infrastruktur, berisi tentang penilaian kinerja sarana prasarana setelah dibiayai DAK; 9. Form Laporan Akhir, berisi tentang kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan spesifikasi pekerjaan dan manfaat dari adanya kegiatan tersebut. Rangkuman Laporan Triwulanan yang disampaikan oleh Tim Pemantau berisikan rangkuman dan evaluasi Laporan Triwulanan dari provinsi/kabupaten/kota disertai uraian permasalahan dan kendala pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur beserta tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan.
71
Laporan Semester yang disampaikan Koordinator Pelaksana Pemantauan berisikan rangkuman dan evaluasi Laporan Triwulanan dari seluruh provinsi sesuai jenis prasarana masing-masing disertai uraian permasalahan dan kendala pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur beserta tindak lanjut yang telah dilakukan. Laporan Semester dan Akhir Tahun Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur berisikan rangkuman dan evaluasi Laporan Semester seluruh bidang/prasarana/provinsi. 3. Mekanisme Pelaporan Mekanisme koordinasi dan pelaporan mengacu pada Gambar 5.1. 4. Penyampaian Laporan Triwulanan Laporan dari Gubernur, Bupati, dan Walikota disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum, cq. Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum Jl. Pattimura No. 20 – Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Dengan tembusan kepada : • Direktur Jenderal Sumber Daya Air; • Direktur Jenderal Bina Marga; • Direktur Jenderal Cipta Karya.
72
Gambar 5.1 Mekanisme Koordinasi dan Pelaporan
MENTERI PU
Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur Departemen PU Tim Teknis Sub Bidang Irigasi
Tim Teknis Sub Bidang Jalan
GUBERNUR
Tim Teknis Sub Bidang Air Minum dan Sanitasi
Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur Provinsi Balai/ Satker PSDA
Satker P2JJ
Satker P2AM dan P3LP
SKPD DAK SKPD DAK Provinsi subProvinsi bidang
BUPATI / WALIKOTA
sub bidang
Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur Kabupaten/Kota
SKPD DAK Kabupaten/kota sub bidang
73
DU-1
Form Data Umum Provinsi / Kabupaten / Kota Provinsi Kabupaten / Kota Kecamatan Tahun
: : : :
No
Kelurahan / Desa
1
2
Luas Wilayah (m²) 3
Jumlah Penduduk (jiwa) 4
Kontur Tanah
Potensi Desa
5
6
Total Catatan: Diisi hanya sekali saja, kecuali ada perubahan Keterangan: 1 = No. urut 2 = diisi nama kecamatan 3 = diisi luas wilayah kecamatan 4 = diisi jumlah penduduk kecamatan 5 = diisi kontour tanah yang dominan di kecamatan (pantai, pegunungan, dataran) 6 = diisi potensi daerah kecamatan (perkebunan, pertanian, pertambangan)
74
DU-2 Provinsi Kabupaten / Kota Tahun
DATA SUMBER PENDANAAN
: : :
(dalam juta rupiah) Sumber Pendanaan
No
Program Penanganan
1
2
1 a b c d e f
Subbidang Jalan Pemeliharaan Rutin Pemeliharaan Berkala Peningkatan Pembangunan Pemeliharaan jembatan Pembangunan Sub Total
2 a b c d
Subbidang Irigasi Operasional dan Pemeliharaan saluran irigasi Operasional dan Pemeliharaan Bangunan Prasarana Perbaikan saluran irigasi Perbaikan Bangunan Prasrana Irigasi Sub Total
3 a b c d
Subbidang Air Minum Pemeliharaan sistem penyediaan air minum Rehabilitasi sistem penyediaan air minum Peningkatan cakupan sistem penyediaan air minum Pembangunan sistem penyediaan air minum Sub Total
APBD
DAK
Sektor (pusat)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
Pinjaman / Hibah (Rp)
3
4
5
6
4 Subbidang Sanitasi a Pemeliharaan fasilitas sanitasi Sub Total 5 Total dana bidang infrastruktur Catatan : # Data diisi secara lengkap sekali saja (triwulan I), kecuali ada perubahan 1 = No. urut 2 = diisi nama program penanganan tiap sub bidang 3 = diisi alokasi APBD untuk tiap sub bidang 4 = diisi alokasi DAK untuk tiap sub bidang 5 = diisi alokasi dari Pemerintah Pusat (sektor) untuk tiap sub bidang
75
Total (Rp) 7
DD-1
Data Dasar Prasarana Jalan Provinsi, Kabupaten / Kota Provinsi : Kabupaten / Kota : Tahun :
No
No. Kec. yang Nama Ruas Jalan dilalui Ruas
1
2
3
4
Panjang Ruas
Lebar Ruas
(km)
(m)
5
6
Panjang Tiap Jenis Permukaan (%) Aspal / Telford / Tanah / Penetrasi Kerikil Belum Macadam Tembus 7
8
9
Akses ke LHR Jalan Rusak Rusak Rerata Sedang N/P/K Ringan Berat
Panjang Tiap Kondisi (%) Baik 10
11
12
Total Catatan: Diisi hanya sekali saja pada triwulan I, kecuali ada perubahan Keterangan: 1 = No. urut 2 = diisi no ruas jalan provinsi, kabupaten / kota ybs (berdasarkan SK Gubernur untuk Jalan Provinsi dan SK Bupati/ Walikota Untuk Jalan Kabupaten/Kota) 3 = diisi nama ruas jalan provinsi, kabupaten / kota ybs 4 = diisi nama-nama kecamatan yang dilalui ruas jalan tersebut 5 = diisi panjang ruas jalan tersebut dalam kilometer, contoh 23.50 6 = diisi lebar perkerasan jalan tersebut dalam meter, contoh 4.50 7 - 9 = diisi persentase tiap jenis permukaan dalam ruas ybs. 10 - 13 = diisi prosentase jalan untuk masing-masing kondisi pada ruas jalan tersebut dalam persen 14 = diisi jumlah Lalu-lintas harian rerata yamg lewat pada ruas tersebut, contoh 550 kendaraan 15 = Status jalan yang diakses oleh jalan tersebut, contoh Nasional, Provinsi, Kabupaten
76
13
14
15
Ket. 16
DD-2
Data Dasar Prasarana Jembatan Provinsi, Kabupaten / Kota Provinsi : Kabupaten / Kota : Tahun :
No
No. Jembatan
Nama Jembatan
Nama Ruas
1
2
3
4
Panjang (m) 5
Dimensi Jml. Lebar Bentang (m) 6
7
Tipe / Kondisi Fondasi Bangunan Atas Bangunan Bawah Tipe Kondisi Tipe Kondisi Tipe Kondisi 8
Catatan: Diisi hanya sekali saja pada triwulan I, kecuali ada perubahan Keterangan: 1 = No. Urut 2 = diisi kode jembatan 3 = diisi nama jembatan 4 = diisi nama ruas jalan dimana jembatan berada 5 = diisi panjang bentang jembatan dalam meter, contoh 24.50 6 = diisi lebar jembatan dalam meter, contoh 5.50 7 = diisi jumlah bentang jembatan 8 = diisi tipe bangunan atas jembatan, contoh rangka baja, cable stayed 9 = diisi kondisi bangunan atas jembatan, contoh baik, rusak ringan 10 = diisi tipe bangunan bawah jembatan, contoh abutment, pilar beton 11 = diisi kondisi bangunan bawah jembatan, contoh baik, rusak ringan 12 = diisi tipe pondasi, contoh pondasi tiang pancang, pondasi sumuran 13 = diisi kondisi pondasi, contoh scouring 14 = diisi tipe lantai, contoh plat beton 15 = diisi kondisi lantai, contoh: retak, terkelupas
77
9
10
11
12
13
Lantai Tipe Kondisi 14
15
Ket. 16
DD-3
Data Dasar Prasarana Irigasi Provinsi, Kabupaten / Kota Provinsi : Kabupaten / Kota : Tahun :
No. Daerah Nama Daerah Daerah No Irigasi Irigasi Irigasi 1
2
3
Luas (Ha)
4
Saluran (m) Indeks Produksi Pertanaman Areal Rencana Primer Sekunder Tersier (IP) Tanam Panen (%) (Ton/Ha/Panen 5
6
7
8
12
Catatan: Diisi hanya sekali saja pada triwulan I Keterangan: 1 = No. urut 2 = diisi kode daerah irigasi 3 = diisi nama Daerah Irigasi ybs 4 = diisi luas Daerah Irigasi ybs (dalam Ha) 5 = diisi luas areal Tanam ybs (dalam Ha) 6 = diisi rencana luas panen (dalam Ha) 7 = diisi indeks pertanaman (IP) ybs 8 = diisi dengan data produksi padi dari DI ybs 9-11 = diisi kondisi umum Daerah Irigasi ybs 12-14 = diisi panjang & jumlah jaringan dalam Daerah Irigasi ybs 15-16 = diisi data bangunan pelengkap lainnya, contoh : pintu air dan perlengkapannya, bangunan terjun, pelimpah
78
13
14
Kondisi (%) Baik 9
Sedang
Jml. Bangunan
Rusak Rusak Sadap Lainnya Ringan Berat / Bagi 10
11
15
16
Ket. 17
DD-4
Data Dasar Prasarana Air Minum & Sanitasi Provinsi, Kabupaten / Kota Provinsi : Kabupaten / Kota : Kecamatan : Tahun : No
No. AMS
1
2
Desa / Jml. Penduduk Kelurahan (Jiwa) 3 4
Jml. Penduduk Miskin (Jiwa) 5
Catatan: Diisi hanya sekali saja pada triwulan I, kecuali ada perubahan Keterangan : 1 = No. Urut 2 = diisi kode air minum dan sanitasi 3 = diisi nama desa / kelurahan ybs 4 = diisi jumlah penduduk di desa / kelurahan ybs 5 = diisi jumlah penduduk miskin di desa / kelurahan ybs 6 = diisi cakupan layanan PDAM (%) 7 = diisi cakupan layanan sanitasi (%)
79
Tingkat Pelayanan Air Minum (%) 6
Tingkat Pelayanan Sanitasi (%) 7
Ket. 8
PEMANTAUAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN ............................................. PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA………………….. BIDANG …………………… PETA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN LOKASI PROYEK
80
PEMANTAUAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN ............................................. PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA………………….. SUB BIDANG …………………… PETA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN LOKASI PROYEK
81
Jumlah
Telah Dikonfirmasi Kanwil Perbendaharaan Tim Pembina Provinsi ……………… Desember 2007 Gubernur/Bupati/Walikota
Catatan: * Coret yang tidak perlu ** Hanya untuk subbidang Air Minum dan Sanitasi
82
Form P-1
Pemantauan Kesesuaian Program Provinsi: Kabupaten / Kota:
No
Nama Paket Pekerjaan
1
2
Lokasi
Kesesuaian Pekerjaan dengan Program Prioritas Nasional
Kesesuaian RK dengan Juknis (Ya/Tidak)
Alasan Ketidak sesuaian
3
4
5
6
Kelengkapan dokumen (ada/tidak Gambar
Spesifikasi
RAB
7
8
9
Ket. 10
Catatan : # Data diisi secara lengkap sekali saja (triwulan I) dengan mengacu pada paket sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kegiatan (RK) 1 = No. urut 2 = diisi nama paket/nama pekerjaan yang ditangani 3 = diisi nama Kecamatan, kelurahan/desa lokasi iproyek 4 = diisi kesesuaian program dengan program prioritas nasional 5 = diisi kesesuaian RK dengan Juknis 6 = diisi alasan terhadap ketidaksesuaian yang ada 7-9 = diisi kelengkapan dokumen yang ada 10 = diisi hal-hal yang perlu ditambahkan Lokasi, tanggal ……………… 2008 Kepala Dinas ……………………………
(……………………….)
83
Form P-2
PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN Sub Bidang: Triwulan:
Provinsi: Kabupaten / Kota: Volume
Biaya
No
Nama Paket Pekerjaan
Kuantitas
Satuan
(Rp)
1
2
3
4
5
Cara Pengadaan (S/K) 6
Rencana (%)
Realisasi (%)
Fisik
Keu.
Fisik
Keu.
7
8
9
10
Catatan : # Data diisi secara lengkap dan dilaporkan secara Triwulanan 1 = diisi no urut 2 = diisi nama paket pekerjaan 3 - 4 = diisi volume kegiatan, misalkan 3 km untuk subbidang jalan atau 4 Ha untuk subbidang irigasi 5 = diisi Biaya Kegiatan (alokasi DAK + pendamping) 6 = diisi dengan cara pengadaan: Swakelola (S) / Kontrak (K) 7 - 8= diisi rencana Fisik dan Keuangan Paket ybs 9 - 10 = diisi realisasi Fisik dan Keuagnan Paket ybs 11 = diisi dengan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan 12 = diisi dengan upaya pemecahan masalah 13 = informasi yang perlu ditambahkan
Masalah Upaya Pelaksanaan di Pemecahan lapangan Masalah 11
Keterangan
12
Lokasi, tanggal ……………… 2008 Kepala Dinas ……………………………
(……………………….)
84
13
Form P-3
FORM PENINGKATAN KINERJA BIDANG INFRASTRUKTUR Provinsi : Kabupaten / Kota :
Volume No
Nama Prasarana
1
2
Kuantitas
Satuan
Baik
3
4
5
Kondisi Akhir Tahun (%) Rusak Sedang Ringan 6
7
Rusak Berat
Keterangan
8
9
Catatan : # Data diisi secara lengkap dan dilaporkan pada triwulan ke - IV 1 = No. Urut 2 = diisi nama paket kegiatan yang dibiayai DAK 3 – 4 = diisi volume kegiatan, misalkan 3 km untuk subbidang jalan atau 4 Ha untuk subbidang irigasi 5 – 8 = diisi kondisi prasarana pada akhir tahun (%) 9 = keterangan Lokasi, tanggal ……………… 2008 Kepala Dinas ……………………………
(……………………….)
85
Form P-4
FORM LAPORAN AKHIR Provinsi Kabupaten / Kota
: :
No
Nama Paket Pekerjaan
Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan fisik dengan spesifikasi teknis (%)
Tingkat Pencapaian Tujuan/sasaran (%)
Manfaat Ditanganinya Program
Keterangan
1
2
3
4
5
6
Catatan : # Data diisi secara lengkap dan dilaporkan pada triwulan ke - IV 1 = No. Urut 2 = diisi nama paket pekerjaan 3 = diisi tingkat kesesuian pelaksanaan fisik dengan spesifikasi teknis (%) 4 = diisi tingkat pencapaian tujuan/sasaran 5 = diisi manfaat ditanganinya program 6 = keterangan Lokasi, tanggal ……………… 2008 Kepala Dinas ……………………………
(……………………….)
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, Desember 2007 MENTERI PEKERJAAN UMUM,
86
DJOKO KIRMANTO
87
