2005 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2006

PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2006

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 607/KPTS/M/2005 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2006 MENTERI PEKERJAAN UMUM, Menimbang

Mengingat

a.

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 Pasal 57 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Kriteria Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan melalui indeks teknis oleh Menteri Teknis Terkait”, dan Pasal 64 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bersama-sama dengan Menteri Teknis melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DAK”, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Tahun 2006;

b.

bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum ;

: 1.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4377) ;

2.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3186) ;

3.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) ;

4.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran negara RI Nomor 4437) ;

5.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA. 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran negara RI Nomor 4571) ; 1

2

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952) ;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4156 ;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;

10. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ; 11. Keputusan Presiden RI Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Kabinet Gotong Royong ; 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum ; 13. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 529/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi Kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) ; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2000 tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Propinsi ; 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) ; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ; 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota per Bidang dari Departemen/LPND ; 18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2005 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2006.

3 MEMUTUSKAN : Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2006

KESATU

: Menetapkan Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Tahun 2006 beserta Lampirannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat digunakan sebagai acuan pemerintah daerah dalam Pemanfaatan Program dengan Dana Alokasi Khusus bidang Infrastruktur.

KETIGA

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yang terhormat : 1. Menteri Keuangan RI ; 2. Para Gubernur seluruh Indonesia ; 3. Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum ; 4. Inspektur Jenderal Departemen Pekerjaan Umum; 5. Para Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum ; 6. Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia ; 7. Para Kepala Dinas Pekerjaan Umum / Kimpraswil 8. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan; 9. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan 10. Para Kakanwil Ditjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2005 An. MENTERI PEKERJAAN UMUM, SEKRETARIS JENDERAL

ROESTAM SJARIEF

DAFTAR ISI PENDAHULUAN......................................................................................... i 1. Latar Belakang................................................................................... 1 2. Maksud dan Tujuan............................................................................ 1 a. Maksud..........................................................................................................................................1 b. Tujuan ...........................................................................................................................................1

TUJUAN DAN LINGKUP PEMANFAATAN ................................................. 2 1. TUJUAN PEMANFAATAN ..................................................................... 2 2. LINGKUP PEMANFAATAN .................................................................... 2 MEKANISME PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN .................................. 4 1. PENYUSUNAN RENCANA DEFINITIF (RD)............................................. 4 2. TEKNIS PELAKSANAAN ....................................................................... 4 3. PEMANTAUAN DAN EVALUASI............................................................. 5 a. Aspek Pemantauan dan Evaluasi ............................................................................................5 b. Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi .....................................................................................5 c. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi...................................................................................7

HAL-HAL KHUSUS.................................................................................... 9 1. PELAKSANAAN KEGIATAN................................................................... 9 2. HAL-HAL LAIN ................................................................................... 9 PELAPORAN ........................................................................................... 10 1. WAKTU PELAPORAN ......................................................................... 10 2. ISI LAPORAN.................................................................................... 10 3. PENYAMPAIAN LAPORAN TRIWULANAN ............................................. 11

LAMPIRAN I : FORM PEMANTAUAN PELAKSANAAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR UNTUK PRASARANA JALAN KABUPATEN/KOTA LAMPIRAN II : FORM PEMANTAUAN PELAKSANAAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR UNTUK PRASARANA IRIGASI LAMPIRAN II : FORM PEMANTAUAN PELAKSANAAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR UNTUK PRASARANA AIR BERSIH

Juknis DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2006

i

PENDAHULUAN

1.

I

LATAR BELAKANG Petunjuk Teknis Pemanfaatan dan Pemantauan Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Tahun 2006 disusun berlandaskan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-undang No. 33 Tahun 2004 pasal 40 ayat (4) yang menyebutkan bahwa “Kriteria

Teknis Sektor/Kegiatan yang dapat dibiayai dari DAK ditetapkan oleh Kementerian Negara/Departemen Teknis”, dan PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan serta Peraturan Menteri Keuangan No. 124/PMK.02/2005 tanggal 13 Desember 2005 perihal penetapan alokasi dan pedoman umum pengelolaan dana alokasi khusus tahun anggaran 2006 pasal 31 yang menyebutkan bahwa “Menteri Teknis melakukan

pemantauan dari segi teknis terhadap penyelenggaraan kegiatan di daerah yang didanai dari DAK sesuai dengan kewenangan masing-masing”

2.

MAKSUD DAN TUJUAN a. Maksud Petunjuk teknis ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam pemanfaatan dan pelaksanaan pemantauan dari segi teknis terhadap kegiatan yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Tahun 2006, b. Tujuan Tujuan dari penyusunan petunjuk teknis ini adalah: 1. Menjamin tertib pemanfaatan, pelaksanaan dan pengelolaan DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2006 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, maupun instansi/ pihak / masyarakat terkait. 2. Menjamin terlaksananya koordinasi antara Departemen Teknis dan

departemen terkait, Dinas teknis di propinsi dan Dinas teknis di kabupaten/kota dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pemantauan teknis kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Tahun 2006.


1

TUJUAN DAN LINGKUP PEMANFAATAN

1.

II

TUJUAN PEMANFAATAN DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2006 dialokasikan dengan tujuan untuk : 1. Meningkatkan tingkat pelayanan transportasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penanganan prasarana jalan, 2. Meningkatkan tingkat pelayanan jaringan irigasi guna mendukung program ketahanan pangan melalui penanganan prasarana irigasi, 3. Meningkatkan pelayanan penyediaan air bersih untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat perdesaan dan perkotaan/ rawan air dan kekeringan melalui pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) sederhana.

2.

LINGKUP PEMANFAATAN DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2006 diarahkan untuk membiayai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang menjadi kewenangan daerah khususnya yang mendukung program prioritas nasional bidang infrastruktur di bidang prasarana jalan, prasarana irigasi dan prasarana air bersih di perdesaan dan perkotaan. Ruang lingkup pemanfaatannya diarahkan sebagai berikut: 1) Prasarana jalan diutamakan untuk kegiatan pemeliharaan

berkala/ periodik dan peningkatan prasarana jalan (termasuk jembatan) kabupaten dan kota. Ruas-ruas jalan Kabupaten/ Kota yang dapat dibiayai dengan DAK adalah ruas-ruas jalan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati/ Walikota sesuai UU No. 38 Tahun 2004 atau Surat Keputusan Gubernur masing-masing Provinsi sesuai UU No. 13 Tahun 1980 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten/ Kota. Adapun ruas-ruas jalan di Kabupaten/Kota pemekaran baru yang statusnya belum ditetapkan oleh Bupati/ Walikota dapat dibiayai dengan DAK setelah mendapat pengesahan dari Bupati/ Walikota masing-masing.


2

2) Prasarana irigasi diutamakan untuk kegiatan pemeliharaan

dan/atau rehabilitasi jaringan irigasi Kabupaten/ Kota dan bangunan pelengkapnya. Prasarana irigasi yang dapat dibiayai dengan DAK adalah jaringan irigasi primer dan sekunder yang utuh pada satu kabupaten/kota dengan luas daerah irigasi sebesar kurang dari 1000 ha. 3) Prasarana air bersih diutamakan untuk kegiatan rehabilitasi,

optimalisasi, dan pembangunan baru sistem prasarana air bersih bagi masyarakat pada desa/ kelurahan rawan air bersih dan kekeringan, yang memakai teknologi sederhana diluar jaringan (sistem) PDAM/PAM, dengan cakupan skala desa/ kelurahan yang dikelola masyarakat. Pembangunan prasarana air bersih melalui DAK ini sedapat mungkin dilaksanakan bersama masyarakat dan berdasarkan keinginan/ kebutuhan masyarakat setempat melalui proses pemberdayaan.


3

MEKANISME PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN 1.

III

PENYUSUNAN RENCANA DEFINITIF (RD) Berdasarkan penetapan alokasi DAK, Bupati dan Walikota daerah penerima DAK membuat rencana definitif (RD) kegiatan yang akan dibiayai oleh DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2006. Penyusunan rencana definitif (RD) harus memperhatikan tahapan penyusunan program, penyaringan, dan penentuan lokasi kegiatan yang akan ditangani, penyusunan pembiayaan, serta metoda pelaksanaan yang berpedoman pada standar, peraturan, dan ketentuan yang berlaku. Prioritas kegiatan sebagaimana dijelaskan dalam ruang lingkup pemanfaatan yang akan dibiayai oleh DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2006 sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan kewenangan daerah Kabupaten/Kota masing-masing.

2.

TEKNIS PELAKSANAAN Pelaksanaan pemanfaatan kegiatan yang dibiayai oleh DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2006 dilakukan sepenuhnya mengacu pada peraturan atau petunjuk pelaksanaan yang telah dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum antara lain mencakup SK-SNI, spesifikasi teknis, dokumen kontrak, dan NSPM (Norma, Standar, Prosedur, Manual). Adapun beberapa peraturan atau petunjuk pelaksanaan yang telah dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum/ Permukiman dan Prasarana Wilayah yang terkait antara lain : •

Petunjuk Teknis No. 013/T/Bt/1995, mengenai Petunjuk Teknis Survai dan Perencanaan Teknik Jalan Kabupaten

•

Petunjuk Teknis No. 016/T/Bt/1995, Perencanaan Teknis Jembatan Kabupaten

•

Petunjuk Teknis No. 017/T/Bt/1995, mengenai Gambar Perencanaan Teknis Jembatan Kabupaten

•

Petunjuk Teknis No. 019/T/Bt/1995, Pemeliharaan Jembatan Kabupaten

•

Spesifikasi Umum Jalan dan Jembatan Nasional, Propinsi dan Kabupaten

mengenai

mengenai

Petunjuk

Petunjuk


4

•

Petunjuk Teknis No. 024/T/Bt/1995, Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan Kabupaten

•

Petunjuk Teknis Prasarana Air Minum Sederhana

mengenai

Petunjuk

Pelaksanaan kegiatan diupayakan sedapat mungkin dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat setempat dan sebesar mungkin memanfaatkan bahan dan material setempat/lokal. Dinas-dinas teknis terkait dapat diminta bantuannya untuk memberikan bantuan advis dan rekomendasi teknis.

3.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI a.

Aspek Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan teknis dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan kegiatan yang dibiayai oleh DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2006 meliputi aspek-aspek: 1) kesesuaian rencana kegiatan dalam rencana definitif (RD) dengan arahan pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2006 (untuk bidang jalan Form JL-03, bidang irigasi Form IR-03, bidang Air Bersih Form AB-01), 2) kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana definitif (RD) (untuk bidang jalan Form JL-05, bidang irigasi Form IR-04, bidang Air Bersih Form AB-02), 3) kesesuaian hasil pelaksanaan fisik kegiatan dengan dokumen kontrak / spesifikasi teknis yang ditetapkan (untuk bidang jalan Form JL-06 dan JL-08, bidang irigasi Form IR-05 dan IR-07, bidang Air Bersih Form AB-03), 4) Masalah dan Upaya Pemecahan (untuk bidang jalan Form JL-07, bidang irigasi Form IR-06, bidang Air Bersih Form AB-05) 5) Pencapaian sasaran kegiatan yang dilaksanakan, serta dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan (untuk bidang jalan Form JL09, bidang irigasi Form IR-08, bidang Air Bersih Form AB-04).

b.

Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan pemantauan dari segi teknis oleh Departemen Pekerjaan Umum terhadap kegiatan yang dibiayai oleh DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2006 dilakukan oleh tim Pelaksana Pemantauan (selanjutnya disebut Tim Pemantau) sebagai berikut :


5

1. Kegiatan pemantauan teknis prasarana jalan Kabupaten akan dilakukan oleh Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan (P2JJ) berkoordinasi dengan Dinas Teknis terkait di masing-masing provinsi yang bersangkutan, selaku pelaksana pemantauan dari Direktorat Jenderal Bina Marga. 2. Kegiatan pemantauan teknis prasarana air bersih akan dilakukan oleh Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah berkoordinasi dengan Dinas Teknis terkait di masingmasing provinsi yang bersangkutan, selaku pelaksana pemantauan dari Direktorat Jenderal Cipta Karya. 3. Kegiatan pemantauan teknis prasarana irigasi akan dilakukan oleh Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Irigasi Provinsi / Irigasi Andalan Provinsi berkoordinasi dengan Dinas Teknis terkait di masing-masing provinsi yang bersangkutan, selaku pelaksana pemantauan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Pelaksana Evaluasi pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur dikoordinasikan lebih lanjut dan dilaksanakan oleh Koordinator Pelaksana Pemantauan (Tim Koordinasi Pusat) yaitu : 1. Direktorat Jenderal kabupaten / kota,

Bina

Marga,

untuk

prasarana

jalan

2. Direktorat Jenderal Cipta Karya, untuk air bersih perdesaan dan perkotaan 3. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, untuk prasarana irigasi kabupaten / kota, Pelaksanaan evaluasi pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum selaku Koordinator Tim Koordinasi Pusat Departemen Pekerjaan Umum. Tim Koordinasi Pusat berkoordinasi dengan Tim Pemantau melakukan pemantauan ke Kabupaten/Kota untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2006.


6

c.

Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Tim Pemantau di setiap propinsi berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota (sesuai KMK. No. 124/PMK.02/2005, Bab XI, Pasal 29). Bupati dan Walikota yang menerima DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2006, Tim Koordinasi Kabupaten/Kota, instansi pelaksana kegiatan / proyek DAK di daerah berkoordinasi dalam pengisian form pemantauan teknis (Lampiran I untuk prasarana jalan dan Lampiran II untuk prasarana irigasi, Lampiran III untuk prasarana air bersih perdesaan) sebagai bahan data penyusunan Laporan Triwulanan. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi oleh Pelaksana Pemantauan, maka Bupati/Walikota menyampaikan tembusan Laporan Triwulanan kepada Tim Pemantau di masingmasing propinsi sesuai dengan bidang prasarananya. Tim Pemantau menyampaikan laporan evaluasi triwulanan berdasarkan laporan triwulanan dari kabupaten/kota, dengan status per akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember 2006 kepada Koordinator Pelaksana Pemantauan (Tim Koordinasi Pusat). Evaluasi pelaksanaan pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2006 oleh Koordinator Pelaksana Pemantauan dilakukan pada akhir bulan Juli 2006 dan Januari 2007 berdasarkan Laporan triwulanan yang disampaikan Tim Pemantau, dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Pusat. Tim Koordinasi Pusat Departemen Pekerjaan Umum merumuskan hasil evaluasi Laporan Semester dan Laporan Akhir Tahun selambatlambatnya pada akhir bulan Agustus 2006 dan Februari 2007 sebagai laporan Menteri Pekerjaan Umum kepada Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, dan Menteri Dalam Negeri. Tim Koordinasi Pusat Departemen Pekerjaan Umum bersama-sama tim koordinasi pusat lintas departemen melakukan evaluasi atas jalannya pelaksanaan pemantauan dan pemanfaatan DAK tahun 2006. Hasil evaluasi pelaksanaan pemanfaatan DAK tahun 2006 beserta kelengkapan data dan laporan daerah akan digunakan sebagai salah satu masukan dalam penyusunan kriteria teknis sektor/kegiatan yang dapat dibiayai dari DAK pada tahun berikutnya.


7

ALUR KOORDINASI PEMBINAAN TEKNIS, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PEMANFAATAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2006

Tembusan

Menteri Keuangan

Kepala Bappenas

TIM KOORDINASI PUSAT DEP. PEKERJAAN UMUM

Lap. Triwulanan, status per Akhir Maret, Juni, Sept, Des.

Menteri Dalam Negeri

Menteri PU BBuuppaattii// W Waalilkikootata

Tembusan

KOORDINATOR PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN

Direktorat Jenderal Cipta Karya

Direktorat Jenderal Bina Marga

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

TIM KOORDINASI KAB./KOTA

Sekretariat Jenderal (selaku Koordinator Tim Pusat)

Bappeda Kab./ Kota

Dinas Teknis Kab./ Kota

TIM KOORDINASI PROPINSI

Satker Non Vertikal Tertentu PKP. Air Minum dan Air LImbah

Satker Non Vertikal Tertentu Perenc. & Pengws. Jl. & Jbt.

Satker Non Vertikal Tertentu Irigasi

DINAS / SUB DINAS TERKAIT PROPINSI *)

Proyek DAK Bidang Infrastruktur

Pembinaan Teknis dan Pemantauan

Keterangan : *) Dinas PU / Kimpraswil / Binamarga / Pengairan / Permukiman sesuai struktur organisasi propinsi Laporan Semester / Akhir Tahun

Pemantauan Teknis

Koordinasi Teknis

Laporan Triwulanan Tembusan Laporan Triwulanan


8

HAL-HAL KHUSUS 1.

IV

PELAKSANAAN KEGIATAN Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan DAK Bidang Infrastruktur tahun 2006 dapat dilaksanakan dengan cara swakelola atau kontraktual. Pelaksanaan kegiatan tersebut harus mengacu pada: Peraturan Pemerintah RI Nomor: 29 Tahun 2000 Keputusan Presiden Nomor: 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan perubahannya. c. Keputusan Presiden RI Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. d. Keputusan Menteri Kimpraswil No. 257 Tahun 2004 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi a. b.

2.

HAL-HAL LAIN Hal-hal lain yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur tersendiri dalam ketentuan lain.


9

PELAPORAN

V

1. WAKTU PELAPORAN Bupati dan Walikota yang menerima DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2006 menyampaikan Laporan Triwulanan yaitu status kemajuan pekerjaan (progress) pada akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember 2006 yang berisikan laporan tentang pelaksanaan DAK Tahun 2006 yang

disampaikan selambat-lambatnya pada minggu kedua bulan April, Juli, Oktober, dan Januari. Kalalaian dalam menyampaikan laporan triwulanan sebagaimana disebutkan dapat dijadikan pertimbangan dalam pengalokasian DAK Tahun Anggaran berikutnya.

2. ISI LAPORAN Laporan Triwulanan (sesuai PMK. No. 124/PMK.02/2005, Bab XII, Pasal 32) dengan dilampiri data-data: rencana definitif (RD) beserta perubahannya, form-form isian pemantauan teknis (Lampiran I untuk prasarana jalan, Lampiran II untuk prasarana irigasi, dan Lampiran III untuk prasarana air bersih perdesaan/ perkotaan). Rangkuman Laporan Triwulanan yang disampaikan oleh Tim Pemantau berisikan rangkuman dan evaluasi Laporan Triwulanan dari seluruh Kabupaten/ Kota di propinsi masing-masing disertai uraian permasalahan dan kendala pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2006 beserta tindak lanjut yang telah dilakukan. Laporan Semester yang disampaikan Koordinator Pelaksana Pemantauan berisikan rangkuman dan evaluasi Laporan Triwulanan dari seluruh propinsi sesuai jenis prasarana masing-masing disertai uraian permasalahan dan kendala pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2006 beserta tindak lanjut yang telah dilakukan. Laporan Semester dan Akhir Tahun Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2006 berisikan rangkuman dan evaluasi Laporan Semester seluruh bidang/ prasarana/ propinsi.


10

3. PENYAMPAIAN LAPORAN TRIWULANAN Laporan Triwulanan dari Bupati dan Walikota disampaikan kepada: 1. Menteri Pekerjaan Umum cq. Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum Jl. Pattimura No. 20 – Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Dengan tembusan kepada : •

Direktur Jenderal Bina Marga

•

Direktur Jenderal Cipta Karya

•

Direktur Jenderal Sumber Daya Air

2. Menteri Keuangan Cq. Dirjen. Anggaran dan Perimbangan Perbendaharaan Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta Pusat 10710

Keuangan

dan

Dirjen

3. Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen. Bina Bangda Jl. Taman Makam Pahlawan No.20 Kalibata Jakarta Selatan 12740


11

Lampiran : Keputusan Menteri PU No.607./KPTS/M/2005, tgl. 29-12-2005. tentang "Petunjuk Teknis Pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2006".

LAMPIRAN I FORM PEMANTAUAN PELAKSANAAN DAK TAHUN 2006 BIDANG PRASARANA JALAN KABUPATEN/KOTA FORM PETA, JL-01 S/D JL-09, FOTO

PEMANTAUAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2006 PRASARANA JALAN KABUPATEN / KOTA

PETA PROVINSI /KABUPATEN /KOTA DAN LOKASI PROYEK

Catatan : Data diisi berupa peta jaringan jalan yang ada di propinsi/Kabupaten/Kota ybs, dan diberikan informasi lokasi kegiatan / ruas jalan sesuai Rencana Defenitif (RD) pada peta dan diisi secara lengkap sekali saja

FORM JL-01

DATA DASAR PRASARANA JALAN KABUPATEN / KOTA Propinsi : Kabupaten/Kota : No 1

No. Kab./ Kota

No. Ruas

Nama Ruas

Titik Pengenal Pangkal

Titik Pengenal Ujung

Nama Kecamatan yang dilalui

Panjang Ruas (Km)

Lebar Rata2 (m)

2

3

4

5

6

7

8

9

Panjang Tiap Jenis Permukaan (Km) Aspal (AC/HRS)

Penetrasi Macadam

Telford/ Kerikil

Tanah

Belum Tembus

10

11

12

13

14

Keterangan 15

TOTAL Catatan :

Data diisi untuk seluruh ruas yang ada di propinsi/Kabupaten/Kota ybs, dan diisi secara lengkap sekali saja (dilampirkan SK Gubernur tentang penetapan status dan fungsi jalan kab/kota) 1 2 3

diisi no urut ruas jalan diisi no kode Kabupaten/Kota yang bersangkutan diisi no ruas jalan dalam Kabupaten/Kota ybs.

4 5

diisi nama ruas jalan, contoh Sukamandi - Kalijati diisi titik pengenal pangkal ruas jalan tsb, contoh Pertigaan Sukamandi

6 7 8 9 10-14

diisi titik pengenal ujung ruas jalan tsb, contoh Pertigaan Kalijati arah Sadang diisi nama-nama kecamatan yang dilalui ruas jalan tersebut, contoh Sukamandi, Kalijati diisi panjang ruas jalan tersebut dalam kilometer, contoh 23.50 diisi lebar perkerasan jalan tersebut dalam meter, contoh 4.50 diisi tiap panjang tiap jenis permukaan dalam ruas ybs, contoh : Aspal = 10.5 km, PM = 5.0 km dst.

FORM JL-02

DATA KONDISI PRASARANA JALAN KABUPATEN / KOTA Propinsi : Kabupaten/Kota : No

No. Kab./ Kota

No. Ruas

1

2

3

Panjang Tiap Kondisi (Km)

Nama Ruas

Panjang Ruas (Km)

Baik

Sedang

Rusak Ringan

Rusak Berat

Belum Tembus

4

5

6

7

8

9

10

LHR Ratarata

Kawasan yang didukung

Sektor yang didukung

Jumlah Penduduk yang dilayani

Keterangan

11

12

13

14

15

TOTAL Catatan : # 1-5 6-10 11

Data diisi untuk seluruh ruas yang ada di propinsi/Kabupaten/Kota ybs, dan diisi secara lengkap sekali saja = diisi sama seperti cara pengisian pada form JL-01 = diisi panjang jalan untuk masing-masing kondisi pada ruas jalan tersebut dalam kilometer, contoh Baik = 3.5 , Sedang = 4.0 dst. (status akhir TA 2005) = diisi jumlah Lalu-lintas harian rata-rata yamg lewat pada ruas tersebut, contoh 550

12

= diisi kawasan dominan yang dilalui oleh ruas jalan tersebut, contoh Andalan, Tertinggal, Terisolir dll.

13 14

= diisi sektor dominan yang dilalui oleh ruas jalan tersebut, contoh Pertanian, Perkebunan, Pariwisata, dll. = diisi perkiraan jumlah penduduk yang dilayani atau bermukim disepanjang ruas jalan tersebut, contoh 35,500

FORM JL-03

PEMANTAUAN KESESUAIAN PROGRAM PENYELENGGARAAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2006, PRASARANA JALAN KABUPATEN / KOTA Propinsi : Kabupaten/Kota : No

1

Nama Paket / Unit Kegiatan

Lokasi Kecamatan

Kesesuaian RD dengan Pemanfaat an DAK (Ya / Tidak)

Kesesuaian Prgrm dengan RD (Ya / Tidak)

Alasan Ketidaksesuaian

2

3

4

5

6

Kelengkapan Dokumen (Ada/Tidak Ada) Keterangan Gambar

Spesifikasi

RAB

7

8

9

Catatan : # Data diisi secara lengkap sekali saja dengan mengacu pada kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Definitif (RD) 1 = No. urut = diisi nama paket/nama kegiatan pekerjaan yang ditangani 2 3

= diisi nama Kecamatan lokasi iproyek

4

= diisi kesesuaian rencana definitif (RD) dengan pemanfaatan DAK

5

= diisi kesesuaian program penanganan dengan rencana definitif (RD)

6

= diisi alasan terhadap ketidaksesuaian yang ada

7-9 10

= diisi kelengkapan dokumen yang ada = diisi hal-hal yang perlu ditambahkan

10

FORM JL-04

DATA PENDANAAN PENANGANAN JALAN KABUPATEN / KOTA Propinsi : Kabupaten/Kota :

No

Program Penanganan

1

2

1

Jalan a

Pemeliharaan Rutin

b

Pemeliharaan Berkala

c d e f

Peningkatan Pembangunan Transisi/Darurat Jalan yang tdk ditangani Sub Total Jalan

2

Jembatan a b c

Pemeliharaan Pembangunan Jembatan yang tidak ditangani Sub Total Jembatan

3

APBD Bidang Jalan

4

Total APBD

5

% Penanganan APBD Bid Jalan

Realisasi APBD TA. 2005

ALOKASI TA-2006 APBD untuk Bidang Jalan

DAK untuk Bidang Jalan

Sektoral

Pinjaman

Total

Target (Km/m)

Biaya (Juta Rp)

Target (Km/m)

Biaya (Juta Rp)

Target (Km/m)

Biaya (Juta Rp)

Target (Km/m)

Biaya (Juta Rp)

Target (Km/m)

Biaya (Juta Rp)

Target (Km/m)

Biaya (Juta Rp)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Catatan : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

# Data diisi secara lengkap sekali saja = No. urut = diisi jenis program penanganan sebagaimana tertera di atas = diisi target/panjang efektif ruas jalan yang didanai dengan alokasi dari APBD pada TA-2005 = diisi Jumlah Biaya yang didanai dengan alokasi dari APBD pada TA-2005 = diisi target/panjang efektif ruas jalan yang didanai dengan alokasi dari APBD pada TA-2006 = diisi Jumlah Biaya yang didanai dengan alokasi dari APBD pada TA-2006 = diisi target/panjang efektif ruas jalan yang didanai dengan alokasi dari DAK pada TA-2006 = diisi Jumlah Biaya yang didanai dengan alokasi dari DAK pada TA-2006 = diisi target/panjang efektif ruas jalan yang didanai dengan alokasi dari dana sektoral TA-2006 = diisi Jumlah Biaya yang didanai dengan alokasi dari dana sektoral pada TA-2006 = diisi target/panjang efektif ruas jalan yang didanai dengan alokasi dari dana pinjaman TA-2006 = diisi Jumlah Biaya yang didanai dengan alokasi dari dana pinjaman pada TA-2006 = diisi target/panjang efektif ruas jalan yang didanai dengan alokasi dari APBD,DAK, sektoral dan pinjaman pada TA-2006 = diisi Jumlah Biaya yang didanai dengan alokasi dari APBD,DAK, sektoral dan pinjaman pada TA-2006

FORM JL-05

PEMANTAUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2006, PRASARANA JALAN KABUPATEN / KOTA Propinsi : Kabupaten/Kota : Nama Paket / Unit Kegiatan

No

Lokasi Kecamatan

(M) 1

2

3

DAK

Pendamping

Total

Metoda Pelaks. (Swa, Kontrak, dll)

5

6

7

8

Target / Volume Unit 4

Biaya (Ribu Rp.)

Tanggal SPMK

Rencana PHO

Waktu Pelaksanaan (Hari)

Pimpro/ Pimbagpro

Kontraktor

Pengawas Lapangan

Keterangan

9

10

11

12

13

14

15

TOTAL Catatan : 1

#

Data diisi secara lengkap sekali saja dengan mengacu pada kegiatan dalam Rencana Definitif (RD) = No. urut 8 = diisi metoda pelaksanaan/kontrak yang digunakan, seperti Swakelola atau dikontrakkan

2

= diisi nama paket pekerjaan yang ditangani

9

= diisi tanggal kontrak atau tanggal SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja)

3 4 5 6 7

= = = = =

10 11 12 13 14

= = = = =

#

diisi nama Kecamatan lokasi proyek diisi target dalam m/unit dari paket ybs. diisi besarnya dana alokasi DAK untuk paket ybs. diisi besarnya dana alokasi pendamping dari APBD untuk paket ybs. diisi besarnya dana alokasi total untuk paket ybs.

diisi tanggal direncanakan pekerjaan akan diselesaikan (PHO) diisi waktu pelaksanaan dalam hari diisi nama Pinpro/Pinbagpro yang menangani paket tersebut diisi nama Kontraktor/Pelaksana yang menangani paket tersebut diisi nama pengawas pekerjaan yang menangani paket tersebut

Swakelola adalah pekerjaan yang melibatkan tenaga kerja dari masyarakat setempat

FORM JL-06

PEMANTAUAN KEMAJUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2006, PRASARANA JALAN KABUPATEN / KOTA Triwulan ke : Status Progres per :

Propinsi : Kabupaten/Kota :

Target No


1

2

Rencana (%)

Realisasi (%)

Deviasi (%)

Biaya (Rp) (M)

Unit 3

4

Fisik

Keu.

Fisik

Keu.

Fisik

Keu.

5

6

7

8

9

10

TOTAL Catatan : # Data diisi secara lengkap dan dilaporkan secara Triwulanan

Masalah Pokok yang dihadapi

Jumlah Tenaga yang terserap

Keterangan

11

12

13

FORM JL-07

MASALAH DAN UPAYA PEMECAHAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2006, PRASARANA JALAN KABUPATEN / KOTA Triwulan ke : Status Progres per :


No


Masalah Pelaksanaan di Lapangan

Upaya Pemecahan Masalah yang telah dilakukan

Instansi Terkait

Status Perkembangan Penyelesaian Masalah

1

2

3

4

5

6

Catatan : # Data diisi secara lengkap dan dilaporkan secara dan Triwulanan (status akhir Maret, Juni, September, Desember)

FORM JL-08

PEMANTAUAN KUALITAS HASIL PEKERJAAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2006, PRASARANA JALAN KABUPATEN / KOTA Triwulan ke : Status Progres per :

Propinsi : Kabupaten/Kota : PEKERJAAN JALAN No

1

Nama Paket / Unit Kegiatan 2

PEKERJAAN JEMBATAN Keterangan

Perkerasan

Bahu

Drainase

Trotoar

Pagar Pengaman

Talud

Lainnya

Beton

Kayu/ Baja

Oprit

Pengecatan

Lainnya

3

4

5

6

7

8

9

9

10

11

12

13

Catatan : Isian Tabel adalah Kualitas Pekerjaan di Lapangan sesuai kegiatan yang tercantum dalam Rencana Definitif (RD)dalam kategori : Baik, Sedang, Buruk, dan Sangat Buruk Dilaporkan pada triwulan ke-IV (terakhir) atau setelah kegiatan selesai dilaksanakan

14

FORM JL-09

TUJUAN, SASARAN, DAN MANFAAT DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2006, PRASARANA JALAN KABUPATEN / KOTA Triwulan ke : Status Progres per :


No


Tujuan / Sasaran

Manfaat ditanganinya Pekerjaan tersebut

Keterangan

1

2

3

4

5

Catatan : Dilaporkan pada triwulan ke-IV (terakhir) atau setelah kegiatan selesai dilaksanakan Diisi dengan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Definitif (RD)

FORM K-01

DAFTAR INDUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/ KOTA Provinsi : Kabupaten/Kota : PENENTUAN RUAS JALAN

No. Rua s

Nama Pang kal Ruas

1

2

KARAKTERISTIK YANG ADA Panjang Bagian

Nama Ujung Ruas

Titik Penge nal Pangk al

Titik Penge nal Ujung

Panja ng Ruas (Km)

Kla sifi kasi Rua s

Kode Status Adm

Trmsk Kecamat an

3

4

5

6

7

8

9

Pal Km Aw al

Pal Km Akh ir

10.1

10.2

Permukaa n Jalan Leb ar

11

Tip e

Kon disi

Ha mb ata n L.L

12.1

12.2

13

Bln Thn Per enc. Ter akhi r 14

Thn PekerjTer akhir

PK

MP

15.1

15.2

Total LHR K R LL

16

Ken d Rod a4

Ekival en Roda 4

17

18

Pen dud uk (Jiw a)

Bula n tahu n peru baha n data

19

20

Lingkungan

Stat us

Ra wan

Stud i

21

22

23

Catatan : # 1

7

Data diisi untuk seluruh ruas yang ada di Kabupaten/Kota ybs, dan diisi secara lengkap sekali saja Nomor Ruas 8 Status Admin 12.2 Kondisi 400 = Jalan dalam kota K = Kabupaten B = Baik 500 = Jalan Irigasi D = Desa S = Sedang 600 = Jalan Baru P = Perkebunan SR = Sedang/Rusak 700 = Jalan Transmigrasi H = Hutan R = Rusak 800 = Jalan Perkebunan T = Transmigrasi RB = Rusak Berat 900 = Jalan Desa A = Irigasi 10.1 dan 10.2 BM = Provinsi/Pusat Klasifikasi fungsi ruas PAL KM panjang bagian diukur dari pangkal ruas (KM 0,0) 12.1 Tipe TRAN = Transmigrasi 13 Hambatan Lalu-lintas PIR = Perkebunan Inti Rakyat A = Aspal TB = Terbuka untuk kendaraan roda 4 sepanjang NMG = Ekspor Non Migas K = Kerikil tahun TMH = Terttup untuk kendaraan roda 4 pd musim hujan PAR = Pariwisata B = Batu TST = Tertutup untuk kendaraan roda 4 sepanjang LU = Pelayanan Umum T = Tanah tahun JJS = Jaringan Jalan Strategis C = Beton 16 Kelas Rencana Lalu Lintas JI = Jaringan Irigasi KOTA = Jalan Kota KRLL 1 = LHR < 50 UH = Jalan Pengusahaan Hutan KRLL 2 = LHR < 51-200 KRLL 3 = LHR < 201-500 KRLL 4 = LHR < 501-1500 KRLL 5 = LHR > 1500

FORM K-02

IKHTISAR INVENTARISASI JEMBATAN

PROGRAM PEMELIHARAAN Tahun/Tahun TANGGAL DISIAPKAN …………../…………../2006 OLEH :

PROVINSI : ……………. JEMBATAN No Ruas

1

No Urut

Nama Jembatan/Sungai

PAL Km

2

3

4

Tipe Penyebe rangan 5

KAB/ KOTA:……………………

Ukuran

Tipe/Kondisi

Panja ng (m)

Leb ar (m)

Jumla h Benta ng

6

7

8

Bangunan Atas

Lantai

Sandaran

Pondasi

Kep. Jemb/Pilar

Tipe

Kon disi

Tipe

Kon disi

Tipe

Kondisi

Tipe

Bahan

Kondisi

Tipe

Bahan

Kondisi

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Catatan : # Data diisi untuk seluruh ruas jembatan yang ada di Kabupaten/Kota ybs, dan diisi secara lengkap sekali saja 5 Tipe Penyeberangan Bahan 15 Tipe Pondasi Kondisi JN : Jalan K : Kayu CA : Cakar Ayam 0 : Baik sekali KA : Kereta Api S : Pasangan Bata LS : Langsung 1 : Rusak ringan, memerlukan pemel rutin S : Sungai M : Pasangan Batu TP : Tiang Pancang 2 : Rusak, perbaikan berkala L : Lain-lain G : Bronjong dan sejenisnya PB : Bore Pile 3 : Rusak Berat, perbaikan secepatnya dlm kurun 1 thn H : Pasangan batu kosong SU : Sumuran 4 : Kritis, penanganan segera 9 Tipe Bangunan Atas D : Beton tak bertulang TU : Tiang Ulir 5 : Jembatan runtuh B : Gorong-gorong kotak T : Beton bertulang BR : Kawat Bronjong Y : Gorong-gorong pipa P : Beton Pratekan LL : Lain-lain T : Gantung B : Baja W : Sokongan-Gantung U : Lantai baja bergelombang 18 Tipe Kepala Jembatan G : Gelagar Y : Pipa baja diisi beton A : Kep (Cap) M : Gelagar Komposit J : Alumunium B : Dinding Penuh L : Balok Pelengkung E : Neoprene/Karet E : Pelengkung F : Teflon Tipe Pilar P : Plat V : PVC C : Kep (Cap) R : Rangka X : Geotextile P : Dinding Penuh S : Jembatan Sementara O : Tanah biasa?lempung atau timbunan S : Satu Kolom FX : Ferry A : Aspal D : Dua Kolom KX : Lintasan Kereta Api R : Kerikil/Pasir T : Tiga Kolom atau Penuh WX : Lintasan Basah W : Macadam L : Lain-lain U : Lain-lain L : Lain-lain

FOTO PELAKSANAAN PEKERJAAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2006, PRASARANA JALAN KABUPATEN / KOTA Propinsi : Kabupaten :. Bulan:

Paket : ....................................... Lokasi Pekerjaan : .....................


Paket : ....................................... Paket : ....................................... Lokasi Pekerjaan : ..................... Lokasi Pekerjaankegiatan : ..................... Catatan : Diisi dengan foto keadaan sebelum, selama, dan sesudah pelaksanaan



Lampiran : Keputusan Menteri PU No..607/KPTS/M/2005, tgl. 29 des 2005 tentang "Petunjuk Teknis Pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2006".

LAMPIRAN II FORM PEMANTAUAN PELAKSANAAN DAK TAHUN 2006 BIDANG PRASARANA IRIGASI FORM PETA, IR-01 S/D IR-08, FOTO

PEMANTAUAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2006 PRASARANA IRIGASI


Catatan : Data diisi berupa peta propinsi/Kabupaten/Kota ybs, dan diberikan informasi lokasi kegiatan / DI sesuai Rencana Defenitif (RD) pada peta dan diisi secara lengkap sekali saja

FORM IR-01

DATA DASAR DAN KONDISI PRASARANA IRIGASI Propinsi : Kabupaten/Kota :

NO

NAMA D.I.

1

2

KONDISI (%) SALURAN (m) JUMLAH BANGUNAN (unit) Rencana Indeks Luas Pertanaman Luas Daerah Luas Areal Panen (IP) Rusak Bangunan Bangunan Irigasi Tanam (Ha) (Ha) Cropping Baik Rusak Berat/tdk Primer Sekun- Tersier Bagi / Lainnya der Ringan (Ha) Intensity berfungsi Sadap (CI) % 3

4

5

5

6

7

8

9

10

11

12

13

PRODUKSI (Ton/Ha/Panen)

KETERANGAN

14

15

1

TOTAL

Ket. : Format IR-01 diisi secara lengkap (pengisian 1 kali saja), untuk data rincian masing-masing jaringan irigasi (DI) yang ada diwilayah Kabupaten/Kota ybs. 1

= No. urut

2

= diisi nama Daerah Irigasi

3

= diisi luas Daerah Irigasi ybs

4

= diisi luas areal Tanam ybs

5

= diisi indeks pertanaman (IP) ybs

6-8 = diisi kondisi umum Daerah Irigasi ybs 9-11 = diisi panjang & jumlah jaringan dalam Daerah Irigasi ybs 12-13 = diisi data bangunan pelengkap lainnya, contoh : pintu air dan perlengkapannya, bangunan terjun, pelimpah 14 = diisi dengan data produksi padi dari DI ybs

FORM IR-02

DATA PENDANAAN OP DAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI Propinsi : Kabupaten/Kota : No

Program Penanganan

1

2

Realisasi APBD TA. 2005 Target (m/unit) 3

APBD Bidang Irigasi Target Biaya Biaya (Juta Rp) (m/unit) (Juta Rp) 4

5

6

DAK Bidang Irigasi Target Biaya (m/unit) (Juta Rp) 7

8

ALOKASI TA-2006 Sektoral Target Biaya (m/unit) (Juta Rp) 9

1 Operasi & Pemeliharaan a Saluran Irigasi b Bangunan Prasarana irigasi 2 Perbaikan & Rehabilitasi a Saluran Irigasi b Bangunan Prasarana irigasi 3 APBD Bidang Irigasi 4 Total APBD 5 % Penanganan APBD Bid Irigasi Catatan : # Data diisi secara lengkap sekali saja 1 = No. urut 2 = diisi jenis program penanganan sebagaimana tertera di atas 3 = diisi target/panjang saluran/bangunan irigasi yang didanai dengan alokasi dari APBD pada TA-2005 4 = diisi Jumlah Biaya yang didanai dengan alokasi dari APBD pada TA-2005 5 = diisi target/panjang saluran/bangunan irigasi yang didanai dengan alokasi dari APBD pada TA-2006 6 = diisi Jumlah Biaya yang didanai dengan alokasi dari APBD pada TA-2006 7 = diisi target/panjang saluran/bangunan irigasi yang didanai dengan alokasi dari DAK pada TA-2006 8 = diisi Jumlah Biaya yang didanai dengan alokasi dari DAK pada TA-2006 9 = diisi target/panjang saluran/bangunan irigasi yang didanai dengan alokasi dari dana sektoral pada TA-2006 10 = diisi Jumlah Biaya yang didanai dengan alokasi dari dana sektoral pada TA-2006 11 = diisi target/panjang saluran/bangunan irigasi yang didanai dengan alokasi dari dana pinjaman pada TA-2006 12 = diisi Jumlah Biaya yang didanai dengan alokasi dari dana pinjaman pada TA-2006 13 = diisi target/panjang saluran/bangunan irigasi yang didanai dengan alokasi dari APBD, DAK, sektoral dan pinjaman pada TA-2006 14 = diisi Jumlah Biaya yang didanai dengan alokasi dari APBD, DAK, sektoral dan pinjaman pada TA-2006

10

Pinjaman Target Biaya (m/unit) (Juta Rp) 11

12

Total Target Biaya (m/unit) (Juta Rp) 13

14

FORM IR-03

PEMANTAUAN KESESUAIAN PROGRAM PENYELENGGARAAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2006, PRASARANA IRIGASI Propinsi : Kabupaten/Kota : No


1

2

Lokasi Kecamatan

Kesesuaian RD dengan Pemanfaatan DAK (Ya / Tidak)

Kesesuaian Prgrm dengan RD (Ya / Tidak)

Alasan Ketidaksesuaian

3

4

5

6

Kelengkapan Dokumen (Ada/Tidak Ada) Gambar

Spesifikasi

RAB

7

8

9

Catatan : # Data diisi secara lengkap sekali saja dengan mengacu pada kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Definitif (RD) 1 = No. urut 2 = diisi nama paket/nama kegiatan pekerjaan yang ditangani 3 4 5 6

= = = =

diisi nama Kecamatan lokasi iproyek diisi kesesuaian rencana definitif (RD) dengan pemanfaatan DAK diisi kesesuaian program penanganan dengan rencana definitif (RD) diisi alasan terhadap ketidaksesuaian yang ada

7-9 = diisi kelengkapan dokumen yang ada 10 = diisi hal-hal yang perlu ditambahkan

Keterangan 10

FORM IR-04

PEMANTAUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2006, PRASARANA IRIGASI Propinsi : Kabupaten/Kota :

No


Lokasi Kecamatan

Target / Volume (M)

1

2

3

Unit 4

Biaya (Ribu Rp.) DAK

Pendam ping

Total

5

6

7

Metoda Pelaks. (Swa, Kontrak, dll)

Tanggal SPMK

8

9

Rencana PHO

Waktu Pelaksanaan

Pimpro/ Pengawas Kontraktor Keterangan Pimbagpro Lapangan

(Hari) 10

11

12

13

14

15

TOTAL Catatan : # Data diisi secara lengkap sekali saja dengan mengacu pada kegiatan dalam Rencana Definitif (RD) = diisi metoda pelaksanaan/kontrak yang digunakan, seperti Swakelola atau 1 = No. urut 8 dikontrakkan 2 = diisi nama paket pekerjaan yang ditangani 9 = diisi tanggal kontrak atau tanggal SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) 3 = diisi nama Kecamatan lokasi proyek

10 = diisi tanggal direncanakan pekerjaan akan diselesaikan (PHO)

4 = diisi target dalam m/unit dari paket ybs. 5 = diisi besarnya dana alokasi DAK untuk paket ybs.

11 = diisi waktu pelaksanaan dalam hari 12 = diisi nama Pinpro/Pinbagpro yang menangani paket tersebut

6 = diisi besarnya dana alokasi pendamping dari APBD untuk paket ybs. 7 = diisi besarnya dana alokasi total untuk paket ybs. # Swakelola adalah pekerjaan yang melibatkan tenaga kerja dari masyarakat setempat

13 = diisi nama Kontraktor/Pelaksana yang menangani paket tersebut 14 = diisi nama pengawas pekerjaan yang menangani paket tersebut

FORM IR-05

PEMANTAUAN KEMAJUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2006, PRASARANA IRIGASI Propinsi :

Triwulan ke : Status Progres per :

Kabupaten/Kota : Target Nama Paket / No Unit Kegiatan 1

2

Rencana (%)

Realisasi (%)

Deviasi (%)

Biaya (Rp) (M)

Unit 3

4

Fisik

Keu.

Fisik

Keu.

Fisik

Keu.

5

6

7

8

9

10

TOTAL

Catatan : # Data diisi secara lengkap dan dilaporkan secara Triwulanan

Masalah Pokok yang dihadapi

Jumlah Tenaga yang terserap

Keterangan

11

12

13

FORM IR-06

MASALAH DAN UPAYA PEMECAHAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2006, PRASARANA IRIGASI



No


Masalah Pelaksanaan di Lapangan

Upaya Pemecahan Masalah yang telah dilakukan

Instansi Terkait

Status Perkembangan Penyelesaian Masalah

1

2

3

4

5

6

Catatan : # Data diisi secara lengkap dan dilaporkan secara dan Triwulanan (status akhir Maret, Juni, September, Desember)

FORM IR-07

PEMANTAUAN KUALITAS HASIL PEKERJAAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2006, PRASARANA IRIGASI Triwulan ke : Status Progres per :

Propinsi : Kabupaten/Kota : PEKERJAAN SALURAN No

1

Nama Paket / Unit Kegiatan 2

PEKERJAAN BANGUNAN Keterangan

Primer

Sekunder

Tersier

Drainase

Talud

Lainnya

Bagi

Box

Oprit

Pengecatan

Lainnya

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Catatan : Isian Tabel adalah Kualitas Pekerjaan di Lapangan sesuai kegiatan yang tercantum dalam Rencana Definitif (RD)dalam kategori : Baik, Sedang, Buruk, dan Sangat Buruk Dilaporkan pada triwulan ke-IV (terakhir) atau setelah kegiatan selesai dilaksanakan

14

FORM IR-08

TUJUAN, SASARAN, DAN MANFAAT DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2006, PRASARANA IRIGASI Propinsi :


Kabupaten/Kota :

No


Tujuan / Sasaran

Manfaat ditanganinya Pekerjaan tersebut

Keterangan

1

2

3

4

5

Catatan : Dilaporkan pada triwulan ke-IV (terakhir) atau setelah kegiatan selesai dilaksanakan Diisi dengan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Definitif (RD)

FOTO PELAKSANAAN PEKERJAAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2006, PRASARANA IRIGASI Propinsi : Kabupaten :. Bulan:







Catatan : Diisi dengan foto keadaan sebelum, selama, dan sesudah pelaksanaan kegiatan

Lampiran : Keputusan Menteri PU No.607./KPTS/M/2005, tgl. 29 Desember 2005 tentang "Petunjuk Teknis Pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2006".

LAMPIRAN III FORM PEMANTAUAN PELAKSANAAN DAK TAHUN 2006 BIDANG PRASARANA AIR BERSIH FORM PETA, AB-01 S/D AB-05, FOTO

PEMANTAUAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2006 PRASARANA AIR BERSIH


Catatan : Data diisi berupa peta propinsi/Kabupaten/Kota ybs, dan diberikan informasi lokasi kegiatan / DI sesuai Rencana Defenitif (RD) pada peta dan diisi secara lengkap sekali saja

KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2006, PRASARANA DAN SARANA AIR BERSIH PERDESAAN/ PERKOTAAN FORM AB - 01

Propinsi : Kabupaten/ Kota :

Triwulan Ke : Status Progres Per :

Kecamatan : PERSIAPAN ( Bobot 20%)

No.

Nama Paket/ Kegiatan

Lokasi Desa/ Kelurahan, Kecamatan

Bobot (%) (1)

(2)

(3)

PELAKSANAAN KEGIATAN (Bobot 70%)

Kesiapan Dana Pendamping APBD untuk DAK

Penyelesaian Rencana Definitif/RD-1 oleh Bupati/Dinas terkait/DJA

Surat Penetapan DAK Tahun 2006 oleh DEP. Keuangan

Surat Penetapan Kepala Unit Kegiatan Kabupaten

Sosialisasi kegiatan AB Kepada Masyarakat oleh Pemda Kab./Kota

Proses Tender

10%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Paska Kegiatan ( Bobot 10%)

Total Progress

Proses Kontrak

Progres Realisasi Kegiatan

Serah terima Pekerjaan

Organisasi/ Pengelola Sarana Terbangun oleh masyarakat

Fisik (15 = Pemanfaatan 4+5+6+7 Keuan Sarana +8+9+10 gan Terbangun +11+12+ 13+14)

10%

15%

35%

10%

5%

5%

%

%

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Keterangan

KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK DAN KEUANGAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2006, PRASARANA DAN SARANA AIR BERSIH PERDESAAN/ PERKOTAAN FORM AB - 02


Triwulan Ke : Status Progres Per :

Modul Kegiatan No.

(1)


(2)


(3)

Sistem Pengolah Air Sederhana

Hidran Umum/ Tangki Air

Mata Air

Sumur Dalam

(4)

(5)

(6)

Jaringan Intalasi Penjernih perpipaan Air Sederhana (7) (8)

KEUANGAN Sambungan Progres Fisik (%) Rumah Murah (9)

(10)

Pagu Dana (Rp.) (11)

Nilai Progres Keterangan Penyerapan Kontrak Keuangan (Rp.) (Rp.) (%) (12)

(13)

(14)

PEMANTAUAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2006, PRASARANA DAN SARANA AIR BERSIH PERDESAAN/ PERKOTAAN FORM AB - 03 Propinsi :

Triwulan Ke :

Kabupaten/ Kota :

Status Progres Per :

No



Volume Unit

Biaya ( Ribu Rp.) DAK

Pendamping/APBD

Total

(Swakelola, Tgl./No Kontrak, Kontrak dll)

Tgl. Kepala Nama Tgl. Nama Selesai/Serah Unit Pengawas Keterangan SPMK Kontraktor Terima Kegiatan Lapangan

TUJUAN, SASARAN, DAN MANFAAT DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2006, PRASARANA DAN SARANA AIR BERSIH PERDESAAN/ PERKOTAAN FORM AB - 04 Triwulan Ke : Status Progres Per :

Propinsi : Kabupaten/ Kota : No.



Tujuan dan Sasaran

Manfaat Kegiatan (jiwa)

Keterangan

1

2

3

4

5

6

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2006, PRASARANA DAN SARANA AIR BERSIH KABUPATEN / KOTA FORM AB - 05 Triwulan Ke : Status Progres Per :

Propinsi : Kabupaten/ Kota : No.



Masalah / Hambatan Selama Pelaksanaan

Upaya Pemecahan yang dilakukan

1

2

3

4

5

Penanggung Jawab Penyelesaian Masalah

Status Perkembangan Penyelesaian 6

FOTO PELAKSANAAN KEGIATAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2006, PRASARANA DAN SARANA AIR BERSIH PERDESAAN/ PERKOTAAN FORM AB - 06 Triwulan Ke :

Propinsi : Kabupaten/ Kota : Kecamatan :

Status Progres Per :

Foto Kondisi Sebelum Pelaksanaan Kegiatan

Foto Kondisi Selama Pelaksanaan Kegiatan 50%

Nama Kegiatan/Paket : …………. Lokasi Pekerjaan : ………….


Foto Kondisi Sesudah Pelaksanaan (100%)


2005 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2006

Recommend Documents