-
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 124 /PMK.02/2005
TENTANG PENETAPAN ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2006
Menimbang
:
a. bahwa sesuai dengan hasil rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 mengenai DAK antara Panitia Anggaran DPR-RI dengan Pemerintah yang terdiri dari unsur Departemen Keuangan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kesehatan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Pertanian, Departemen Dalam Negeri, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, dan Badan
Perencanaan
Pembangunan
Nasional,
telah
diputuskan alokasi DAK ke Daerah; b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam butir a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2006. Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan
Nasional
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 206); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Perbendaharaan
Nomor Negara
1
Tahun
(Lembaran
2004 Negara
tentang Republik
Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang
Nomor
15
Tahun
2004
tentang
Lampiran
-
Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 6. Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4571);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2006
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan : 1.
Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Lampiran
-
2.
Menteri Teknis adalah Menteri yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang teknis tertentu (Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Lingkungan Hidup).
3.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
4.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.
Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.
Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.
8.
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA memuat sasaran yang hendak dicapai, fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, sub kegiatan, MAK, rencana penarikan tiap-tiap bulan serta pendapatan yang diperkirakan oleh Satuan Kerja dalam 1 tahun.
9.
Surat Rincian Alokasi Anggaran yang selanjutnya disebut SRAA adalah dokumen rincian alokasi dana yang merupakan batas tertinggi pengeluaran dan disahkan Direktur Jenderal Perbendaharaan terhadap konsep DIPA yang disampaikan Kepala Daerah penerima DAK.
BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 (1)
DAK dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional.
Lampiran
-
(2)
DAK dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi urusan Daerah.
(3)
Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
Pasal 3 DAK dialokasikan untuk membantu Daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, serta lingkungan hidup.
BAB III ALOKASI DAK Pasal 4 (1)
Alokasi
DAK
untuk
Tahun
Anggaran
2006
ditetapkan
sebesar
Rp11.569.800.000.000,00 (sebelas triliun lima ratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus juta rupiah). (2)
Alokasi DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk : a. Bidang pendidikan sebesar Rp2.919.525.000.000,00 (dua triliun sembilan ratus sembilan belas miliar lima ratus dua puluh lima juta rupiah); b. Bidang kesehatan sebesar Rp2.406.795.000.000,00 (dua triliun empat ratus enam miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah); c. Bidang infrastruktur sebesar Rp3.811.380.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus sebelas miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian : 1) prasarana jalan sebesar Rp2.575.705.000.000,00 (dua triliun lima ratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus lima juta rupiah); 2) prasarana irigasi sebesar Rp627.675.000.000,00 (enam ratus dua puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah); 3) prasarana air bersih sebesar Rp608.000.000.000,00 (enam ratus delapan miliar rupiah); d. Bidang prasarana pemerintahan daerah sebesar Rp448.675.000.000,00 (empat ratus empat puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
Lampiran
-
e. Bidang kelautan dan perikanan sebesar Rp775.675.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah); f. Bidang pertanian sebesar Rp1.094.875.000.000,00 (satu triliun sembilan puluh empat miliar depan ratus tujuh puluh lima juta rupiah); g. Bidang lingkungan hidup sebesar Rp112.875.000.000,00 (seratus dua belas miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
BAB IV ARAH KEGIATAN Bagian Pertama Bidang Pendidikan Pasal 5 (1)
DAK bidang pendidikan dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar (Wajar) Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun.
(2)
DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi SD/SDLB dan MI/Salafiah, termasuk sekolah-sekolah setara SD yang berbasis keagamaan dengan kegiatan: a. rehabilitasi fisik gedung sekolah/ruang kelas; b. pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana sanitasi air bersih dan mandi, cuci,
kakus (MCK); c. pengadaan meubelair untuk ruang kelas; d. pembangunan rumah dinas untuk penjaga sekolah; e. pengadaan dan/atau rehabilitasi sarana perpustakaan kelas.
Bagian Kedua Bidang Kesehatan Pasal 6 (1)
DAK bidang kesehatan dialokasikan untuk dapat meningkatkan jangkauan, dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten/Kota terutama kelompok Kabupaten/Kota dengan derajat kesehatan masyarakat yang belum optimal.
(2)
DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk kegiatan:
Lampiran
-
a. pembangunan baru / rehabilitasi Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas Keliling (Pusling), dan Pondok Bersalin Desa (Polindes); b. peningkatan fisik Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap, Pustu menjadi Puskesmas; c. pembangunan baru / rehabilitasi rumah dinas dokter, perawat, dan bidan Puskesmas dan jaringannya; d. pengadaan fisik dan rehabilitasi Pusling perairan, Puskesmas terapung, Pusling roda 4 beserta peralatannya;
e. pengadaan kendaraan bermotor roda 2 untuk petugas Puskesmas; f. pengadaan alat kesehatan dan meubelair Puskesmas, Pustu dan Polindes. (3)
Masing-masing Daerah dapat memilih kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas di Daerah dengan memperhatikan alokasi DAK bidang kesehatan yang diterimanya.
Bagian Ketiga Bidang Infrastruktur Pasal 7 (1)
DAK bidang infrastruktur dialokasikan untuk: a. meningkatkan tingkat pelayanan transportasi dan aksesibilitas guna mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penanganan prasarana jalan; b.meningkatkan tingkat pelayanan jaringan irigasi untuk mendukung Program Ketahanan Pangan melalui penanganan prasarana irigasi; c. meningkatkan
pelayanan
air
bersih
yang
dikelola
masyarakat
untuk
meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui penyediaan prasarana dan sarana air bersih. (2)
DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk kegiatan: a. prasarana jalan yaitu untuk pemeliharaan periodik/berkala dan peningkatan prasarana jalan Kabupaten/Kota termasuk jembatan yang menghubungkan antar kecamatan dan desa/kelurahan; b. prasarana irigasi yaitu untuk pemeliharaan dan/atau rehabilitasi jaringan irigasi kabupaten/kota dan bangunan pelengkapnya untuk menunjang produksi pertanian;
Lampiran
-
c. prasarana air bersih yaitu untuk rehabilitasi, optimalisasi dan/atau pembangunan baru sistem prasarana air bersih bagi masyarakat pada desa/kelurahan rawan air bersih dan kekeringan. (3)
Masing-masing Daerah dapat memilih kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas di Daerah dengan memperhatikan alokasi DAK bidang infrastruktur yang diterimanya.
Bagian Keempat Bidang Kelautan dan Perikanan Pasal 8 (1)
DAK bidang Kelautan dan Perikanan dialokasikan untuk meningkatkan prasarana dasar di bidang perikanan khususnya dalam menunjang pengembangan perikanan tangkap dan budidaya di Daerah.
(2)
DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk kegiatan: a. penyediaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Pendaratan Ikan; b. penyediaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Perikanan Budidaya termasuk mendorong penyediaan benih; c. penyediaan sarana perikanan tangkap; d. penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; e. penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan di pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
(3)
Masing-masing Daerah dapat memilih kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas di Daerah dengan memperhatikan alokasi DAK bidang kelautan dan perikanan yang diterimanya.
Bagian Kelima Bidang Pertanian Pasal 9
Lampiran
-
(1)
DAK bidang pertanian dialokasikan untuk meningkatkan sarana/prasarana pertanian guna mendukung ketahanan pangan dan agribisnis.
(2)
DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk kegiatan: a. sarana dan prasarana Kelembagaan Perbenihan/Pembibitan; b. sarana dan prasarana untuk Penangkar Benih/Pembibitan; c. sarana dan prasarana Penyuluhan Pertanian; d. infrastruktur lahan sawah untuk peningkatan produksi dan produktivitas pertanian; e. infrastruktur lahan kering untuk peningkatan produksi dan produktivitas.
(3)
Masing-masing Daerah dapat memilih kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas di Daerah dengan memperhatikan alokasi DAK bidang pertanian yang diterimanya.
Bagian Keenam Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah Pasal 10 (1)
DAK bidang prasarana pemerintahan Daerah dialokasikan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai akibat pemekaran.
(2)
Kegiatan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
diarahkan
untuk
pembangunan/perluasan gedung kantor pemerintahan Daerah.
Bagian Ketujuh Bidang Lingkungan Hidup Pasal 11 (1)
DAK bidang lingkungan hidup dialokasikan untuk mendukung kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup.
(2)
Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk kegiatan: a. perlindungan sumber daya air; b. pencegahan pencemaran; c. pemulihan kualitas air.
Lampiran
-
(3)
Masing-masing Daerah dapat memilih kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas di Daerah dengan memperhatikan alokasi DAK bidang lingkungan hidup yang diterimanya.
Pasal 12 (1)
Pelaksanaan kegiatan yang didanai DAK harus selesai selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2006.
(2)
Hasil dari kegiatan yang didanai DAK harus sudah dapat dimanfaatkan pada akhir Tahun 2006.
BAB V KRITERIA Bagian Pertama Kriteria Umum Pasal 13 (1)
Pengalokasian
DAK
diprioritaskan
untuk
Daerah-Daerah
yang
memiliki
kemampuan fiskal rendah atau di bawah rata-rata nasional. (2)
Kemampuan Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada selisih antara realisasi Penerimaan Daerah (Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil) dengan belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2004.
Bagian Kedua Kriteria Khusus Pasal 14 Pengalokasian DAK memperhatikan Daerah-Daerah tertentu yang memiliki karakteristik dan/atau berada di wilayah: a. Provinsi Papua dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang merupakan Daerah Otonomi Khusus; b. daerah pesisir dan kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, dan daerah yang masuk kategori ketahanan pangan; c. daerah yang memperoleh DAU tetap, daerah yang persentase kenaikan DAU-nya lebih kecil dari persentase kenaikan gaji pegawai, daerah rawan banjir / longsor,
Lampiran
-
daerah penampung dan penerima pengungsi, daerah penerima transmigrasi, daerah pasca konflik, daerah rawan pangan / kekeringan, dan daerah yang memiliki pulau terluar.
Bagian Ketiga Kriteria Teknis Pasal 15 Kriteria Teknis kegiatan DAK untuk bidang pendidikan dirumuskan oleh Menteri Pendidikan Nasional, bidang kesehatan dirumuskan oleh Menteri Kesehatan, bidang infrastruktur jalan, irigasi, dan air bersih dirumuskan oleh Menteri Pekerjaan Umum, bidang kelautan dan perikanan dirumuskan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, bidang pertanian dirumuskan oleh Menteri Pertanian, bidang prasarana pemerintahan dirumuskan oleh Menteri Dalam Negeri, dan bidang lingkungan hidup dirumuskan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.
Pasal 16 Kriteria Teknis kegiatan bidang pendidikan mempertimbangkan: a. Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah keagamaan setara SD yang mengalami kerusakan berat dan sedang; b. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).
Pasal 17 Kriteria Teknis kegiatan bidang kesehatan mempertimbangkan: a. Human Poverty Index (Indeks kemiskinan masyarakat); b. Jumlah Puskesmas (Perawatan dan Non Perawatan), Puskesmas Pembantu (Pustu), Pondok Bersalin Desa (Polindes), Puskesmas Keliling (Perairan dan Roda Empat), Rumah Dinas Dokter dan Paramedis; c. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).
Pasal 18 (1)
Kriteria Teknis kegiatan bidang infrastruktur meliputi : a. Kriteria Teknis untuk prasarana jalan; b. Kriteria Teknis untuk prasarana irigasi; c. Kriteria Teknis untuk prasarana air bersih.
Lampiran
-
(2)
Kriteria Teknis untuk prasarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempertimbangkan: a. Panjang prasarana jalan (km); b. Panjang prasarana jalan dalam kondisi mantap dan tidak mantap (km); c. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).
(3)
Kriteria Teknis untuk prasarana irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempertimbangkan: a. Luas daerah irigasi keseluruhan (ha); b. Luas daerah irigasi fungsional (ha); c. Kondisi kerusakan irigasi (ha); d. Produksi padi (ton); e. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).
(4)
Kriteria Teknis untuk prasarana air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempertimbangkan: a. Jumlah desa/kelurahan (desa/kelurahan); b. Jumlah desa/kelurahan rawan air bersih (desa/kelurahan); c. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).
Pasal 19 Kriteria Teknis kegiatan bidang kelautan dan perikanan mempertimbangkan: a. Luas baku usaha budidaya (ha); b. Produksi perikanan budidaya (ton); c. Jumlah balai benih ikan (unit); d. Produksi perikanan tangkap (ton); e. Jumlah pangkalan pendaratan ikan (unit); f. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).
Pasal 20 Kriteria Teknis kegiatan bidang pertanian mempertimbangkan: a. Jumlah balai perbenihan/pembibitan (unit); b. Populasi ternak (ekor); c. Luas lahan pertanian (ha); d. Jumlah kantor penyuluh pertanian (unit); e. Jumlah penyuluh (orang);
Lampiran
-
f. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).
Pasal 21 Kriteria Teknis kegiatan bidang prasarana pemerintahan daerah mempertimbangkan kebutuhan minimum prasarana gedung kantor untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai dampak Pemekaran Daerah.
Pasal 22 Kriteria Teknis kegiatan bidang lingkungan hidup mempertimbangkan: a. Panjang sungai yang tercemar (km); b. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).
BAB VI PERHITUNGAN ALOKASI Pasal 23 Alokasi DAK kepada Daerah dihitung berdasarkan Kriteria Umum, Kriteria Khusus, dan Kriteria Teknis, serta perlakuan khusus untuk Daerah-Daerah tertentu.
BAB VII PENETAPAN ALOKASI Pasal 24 (1)
Rincian penetapan Daerah penerima dan besaran alokasi DAK untuk masingmasing bidang adalah sebagaimana tertuang dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.
(2)
Penetapan alokasi DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan kepada Kepala Daerah penerima DAK dan Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan kepada Menteri Teknis, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
Lampiran
-
(3)
Berdasarkan penetapan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan Surat Rincian Alokasi Anggaran Dana Alokasi Khusus (SRAA-DAK) Tahun Anggaran 2006 dan selanjutnya dikirimkan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan.
(4)
Alokasi DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam APBD Tahun Anggaran 2006.
BAB VIII DANA PENDAMPING Pasal 25 (1)
Untuk menyatakan komitmen dan tanggung jawab Daerah dalam pelaksanaan program yang didanai DAK, Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari nilai DAK yang diterimanya untuk membiayai kegiatan fisik.
(2)
Dana Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006, untuk mendanai kegiatan fisik.
(3)
Dalam hal Daerah tidak menganggarkan Dana Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pencairan DAK tidak dapat dilakukan.
(4)
Dana Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Rencana Definitif dan Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA)/Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK).
BAB IX PETUNJUK TEKNIS Pasal 26 (1)
Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DAK, Menteri Teknis menetapkan Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan DAK masing-masing bidang.
(2)
Dalam hal Menteri Teknis tidak menerbitkan Petunjuk Teknis DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka digunakan Petunjuk Teknis tahun yang lalu.
(3)
Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Teknis kepada:
Lampiran
-
a. Menteri Keuangan 1) c.q. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan; 2) c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan; 3) c.q. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan b. Kepala Daerah c.q. Kepala Dinas terkait.
BAB X PERENCANAAN DI DAERAH Pasal 27 (1)
Berdasarkan penetapan alokasi DAK sebagaimana tersebut dalam pasal 24 ayat (1), Kepala Daerah penerima DAK menyusun rencana penggunaan DAK sesuai Petunjuk Teknis yang diterbitkan oleh Menteri Teknis terkait.
(2)
Rencana penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Rencana Definitif yang memuat rincian kegiatan yang akan didanai DAK beserta rencana biaya yang bersumber dari DAK dan Dana Pendamping .
(3)
Berdasarkan Rencana Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Daerah menyusun konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
(4)
Konsep DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat.
(5)
Berdasarkan SRAA-DAK sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (3), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat melakukan konfirmasi atas DIPA dan Rencana Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Kepala Daerah Penerima DAK atau pejabat yang ditunjuk.
(6)
Dalam melaksanakan konfirmasi, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat tidak dapat mengurangi besaran alokasi DAK yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.
(7)
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat atas nama Menteri Keuangan mensahkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Alokasi DAK (SP-DIPA DAK) dan menyampaikannya beserta lampiran Rencana Definitif kepada: a. Kepala Daerah penerima DAK; b. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan; c. Menteri Teknis yang bersangkutan;
Lampiran
-
d. Direktur Jenderal Perbendaharaan; dan e. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat.
Pasal 28 (1)
Atas dasar DIPA-DAK, Kepala Daerah penerima DAK menyusun DIPDA/DASK dan mengirimkan 1 (satu) eksemplar kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat.
(2)
DIPDA/DASK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kegiatan dan alokasi DAK serta Dana Pendampingnya.
(3)
Dalam hal tidak terdapat kesesuaian antara DIPDA/DASK dengan DIPA DAK, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat mengembalikan DIPDA/DASK dimaksud untuk direvisi dan disesuaikan dengan DIPA-DAK.
BAB XI KELEMBAGAAN Pasal 29 (1)
Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan DAK dapat dibentuk Tim Koordinasi pada masing-masing Pemerintah Daerah.
(2)
Tim Koordinasi bertugas: a. mengkoordinasikan kegiatan DAK dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan; b. mengkoordinasikan kegiatan DAK agar terjadi sinkronisasi, sinergi, dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan pembangunan lainnya; serta c. mengkoordinasikan
pelaksanaan
kegiatan
yang
terkait
dengan
aspek
transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pada masing-masing kegiatan DAK. (3)
Masing-masing Kepala Daerah penerima DAK dapat menunjuk dan mengukuhkan Pejabat Daerah yang menangani koordinasi perencanaan pembangunan Daerah sebagai koordinator Tim Koordinasi dengan anggota dari masing-masing dinas pelaksana DAK. BAB XII PENYALURAN Pasal 30
Lampiran
-
Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tatacara penyaluran DAK diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. BAB XIII PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN Pasal 31 (1)
Menteri Teknis melakukan pemantauan dari segi teknis terhadap penyelenggaraan kegiatan di Daerah yang didanai dari DAK sesuai dengan kewenangan masingmasing.
(2)
Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan DAK. Pasal 32
Pengawasan fungsional/pemeriksaan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan DAK dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB XIV PELAPORAN Pasal 33 (1)
Kepala daerah menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada : a. Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan dan Direktur Jenderal Perbendaharaan, sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini; b. Menteri Teknis; dan c. Menteri Dalam Negeri .
(2)
Penyampaian laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.
(3)
Menteri Teknis menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK setiap akhir tahun anggaran kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri Dalam Negeri.
Pasal 34
Lampiran
-
Kelalaian Kepala Daerah dalam menyampaikan laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) dapat dijadikan pertimbangan Menteri Keuangan dalam pengalokasian DAK Tahun Anggaran berikutnya.
BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 35 Kegiatan yang tidak dapat didanai dari DAK meliputi: 1. Administrasi kegiatan; 2. Penyiapan kegiatan fisik; 3. Penelitian; 4. Pelatihan; dan 5. Perjalanan pegawai Daerah.
BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2006. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2005 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ttd SRI MULYANI INDRAWATI
Lampiran
Page 1 of 24
PENETAPAN ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS TA. 2006 UNTUK PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SE - INDONESIA ( Rp. Juta ) ALOKASI PER BIDANG Bidang Infrastruktur Kode
Nama Daerah
Bidang Pendidikan
Bidang Kesehatan
Jalan
Irigasi
Air Bersih
Bidang Kelautan dan Perikanan
Bidang Pertanian
Bidang Praspem
Bidang Lingkungan Hidup
TOTAL
100
Prop. Nanggroe Aceh Darussalam
101
Kab. Aceh Barat
6.850
5.470
5.640
1.320
1.740
1.820
3.530
0.000
0.310
102
Kab. Aceh Besar
9.290
6.400
6.600
1.950
2.180
2.320
3.460
0.000
0.310
32.510
103
Kab. Aceh Selatan
6.630
6.130
5.870
1.750
1.850
2.410
2.840
0.000
0.310
27.790
104
Kab. Aceh Singkil
5.520
5.100
4.450
1.120
1.680
1.310
3.330
4.000
0.310
26.820
105
Kab. Aceh Tengah
6.560
5.360
5.190
1.320
2.190
1.730
3.170
0.000
0.310
25.830
106
Kab. Aceh Tenggara
5.520
5.150
5.110
1.680
1.670
1.640
3.360
0.000
0.310
24.440
26.680
107
Kab. Aceh Timur
8.810
6.180
6.650
1.470
1.970
4.410
3.950
4.000
0.310
37.750
108
Kab. Aceh Utara
8.880
6.940
6.910
1.450
2.410
4.750
3.230
3.000
0.300
37.870
109
Kab. Bireuen
110
Kab. Pidie
111
Kab. Simeuleu
5.920
4.850
4.850
1.410
1.250
1.370
2.860
4.000
0.300
26.810
112
Kota Banda Aceh
7.050
4.780
5.050
0.000
1.220
1.690
2.540
0.000
0.300
22.630
7.930
6.420
9.010
2.070
2.060
2.710
3.950
4.000
0.310
38.460
13.850
7.910
6.470
2.600
3.050
3.610
3.600
0.000
0.310
41.400
113
Kota Sabang
4.910
9.470
6.600
0.000
0.930
4.050
1.530
0.000
0.000
27.490
114
Kota Langsa
5.500
4.210
4.690
0.000
1.090
1.560
1.670
3.000
0.000
21.720
115
Kota Lhokseumawe
5.570
3.990
4.060
0.000
1.030
1.240
0.000
3.000
0.000
18.890
116
Kab. Gayo Lues
5.010
4.050
4.280
1.140
1.340
1.060
2.270
3.000
0.310
22.460
117
Kab. Aceh Barat Daya
6.640
5.030
4.880
1.590
1.360
1.620
2.440
3.000
0.310
26.870
118
Kab. Aceh Jaya
6.870
4.500
4.350
1.090
1.370
1.240
2.530
3.000
0.310
25.260
119
Kab. Nagan Raya
6.230
5.100
4.620
1.300
1.340
1.320
2.540
3.000
0.310
25.760
120
Kab. Aceh Tamiang
6.040
5.040
5.430
1.170
1.540
1.960
2.600
3.000
0.310
27.090
121
Kab. Bener Meriah
7.820
5.520
5.870
1.700
1.390
0.000
2.660
3.000
0.310
28.270
147.400
117.600
116.580
26.130
34.660
43.820
58.060
43.000
5.550
592.800
11.360
6.300
6.800
1.350
1.390
3.770
3.370
0.000
0.310
34.650
7.240
6.720
7.930
1.750
1.580
1.880
2.910
0.000
0.310
30.320
Total 200
Prop. Sumatera Utara
201
Kab. Asahan
202
Kab. Dairi
http://www.sikd.djapk.go.id/dp/dak/DAK_2006.htm
19/05/2008
Page 2 of 24
203
Kab. Deli Serdang
8.090
6.080
6.180
1.390
1.480
3.180
3.570
0.000
0.310
204
Kab. Tanah Karo
6.610
6.060
6.210
1.710
1.490
1.380
2.900
0.000
0.300
30.280 26.660
205
Kab. Labuhan Batu
10.310
6.410
6.720
1.420
1.320
2.720
2.910
0.000
0.310
32.120
206
Kab. Langkat
7.940
6.190
6.060
1.370
1.270
3.530
2.860
0.000
0.310
29.530
207
Kab. Mandailing Natal
6.620
7.675
5.550
1.320
1.980
1.670
2.270
0.000
0.310
27.395
208
Kab. Nias
209
Kab. Simalungun
8.370
7.230
7.610
1.530
2.000
2.460
2.780
0.000
0.310
32.290
10.030
5.600
7.080
2.380
1.420
3.090
3.020
0.000
0.300
32.920
http://www.sikd.djapk.go.id/dp/dak/DAK_2006.htm
19/05/2008
Page 3 of 24
210
Kab. Tapanuli Selatan
7.230
9.360
8.510
1.620
6.130
1.490
3.330
3.000
0.310
211
Kab. Tapanuli Tengah
6.580
5.670
5.290
1.430
1.490
1.960
2.380
0.000
0.300
40.980 25.100
212
Kab. Tapanuli Utara
8.160
5.710
6.150
1.510
1.630
2.050
2.910
0.000
0.310
28.430 26.270
213
Kab. Toba Samosir
6.650
5.200
5.800
1.500
1.530
2.830
2.460
0.000
0.300
214
Kota Binjai
5.430
4.410
4.240
0.890
1.030
1.200
2.270
0.000
0.300
19.770
215
Kota Medan
4.710
4.630
7.840
0.000
0.500
1.340
1.460
0.000
0.000
20.480 16.620
216
Kota Pematang Siantar
5.020
3.750
3.900
0.700
0.880
0.940
1.430
0.000
0.000
217
Kota Sibolga
3.370
1.780
2.470
0.000
0.510
0.870
0.000
0.000
0.000
9.000
218
Kota Tanjung Balai
4.760
3.620
6.340
0.000
0.870
1.020
0.000
0.000
0.300
16.910
219
Kota Tebing Tinggi
4.820
3.750
3.790
0.670
0.880
0.960
0.000
0.000
0.300
15.170
220
Kota Padang Sidempuan
3.110
1.590
2.230
0.860
0.450
0.640
0.000
3.000
0.300
12.180
221
Kab. Pakpak Barat
7.360
6.100
6.360
1.860
1.660
0.000
2.190
3.000
0.310
28.840
222
Kab. Nias Selatan
9.340
5.480
5.550
1.580
1.620
2.740
1.750
3.000
0.310
31.370
223
Kab. Humbang Hasundutan
7.250
4.970
5.520
1.340
1.430
0.000
1.770
3.000
0.300
25.580
224
Kab. Samosir
6.930
5.070
5.250
1.400
1.720
0.000
0.000
3.000
0.300
23.670
225
Kab. Serdang Bedagai
7.150
7.950
5.710
1.020
1.260
1.600
1.420
3.000
0.300
29.410
174.440
137.305
145.090
30.600
37.520
43.320
49.960
21.000
6.710
645.945
Total 300
Prop. Sumatera Barat
301
Kab. Lima Puluh Kota
7.210
6.130
6.760
1.880
1.230
1.840
3.270
0.000
0.300
28.620
302
Kab. Agam
6.780
6.170
8.400
2.080
1.230
1.760
3.110
0.000
0.310
29.840
303
Kab. Kepulauan Mentawai
5.570
4.790
4.990
1.290
1.150
1.280
2.410
0.000
0.310
21.790
304
Kab. Padang Pariaman
7.670
6.010
6.450
2.150
1.230
1.840
3.420
0.000
0.300
29.070
305
Kab. Pasaman
9.620
7.150
12.565
3.520
1.260
1.660
3.760
0.000
0.310
39.845
306
Kab. Pesisir Selatan
8.040
5.740
9.600
3.900
1.170
2.080
3.070
0.000
0.310
33.910
307
Kab. Sawah Lunto Sijunjung
6.230
5.260
5.650
1.270
1.270
1.700
3.480
0.000
0.310
25.170
308
Kab. Solok
7.780
5.790
9.730
1.770
1.380
1.590
3.480
0.000
0.310
31.830
309
Kab. Tanah Datar
6.500
5.420
5.660
1.710
1.120
1.890
3.110
0.000
0.300
25.710
310
Kota Bukit Tinggi
5.170
4.010
4.690
0.830
0.990
1.330
0.000
0.000
0.300
17.320
311
Kota Padang Panjang
2.980
1.490
2.030
0.940
0.440
0.650
0.500
0.000
0.000
9.030
312
Kota Padang
6.390
4.770
8.950
1.020
1.060
1.130
2.430
0.000
0.300
26.050
313
Kota Payakumbuh
4.720
3.690
3.770
0.710
0.910
1.130
2.090
0.000
0.300
17.320
314
Kota Sawahlunto
5.100
4.320
3.930
0.860
1.040
1.210
1.640
0.000
0.300
18.400
315
Kota Solok
4.780
3.770
3.690
0.750
0.890
1.060
2.110
0.000
0.300
17.350
316
Kota Pariaman
5.510
4.060
4.440
0.930
1.090
1.770
2.260
3.000
0.310
23.370
317
Kab. Dharmas Raya
5.830
4.730
4.860
1.070
1.020
1.300
2.300
3.000
0.310
24.420
318
Kab. Solok Selatan
6.140
3.680
5.070
1.570
0.990
0.000
0.000
3.000
0.310
20.760
319
Kab. Pasaman Barat
7.000
4.780
5.200
1.550
1.040
1.550
2.240
3.000
0.310
26.670
119.020
91.760
116.435
29.800
20.510
26.770
44.680
12.000
5.500
466.475
Total 400
Prop. Riau
http://www.sikd.djapk.go.id/dp/dak/DAK_2006.htm
19/05/2008
Page 4 of 24
401
Kab. Bengkalis
2.760
http://www.sikd.djapk.go.id/dp/dak/DAK_2006.htm
2.760
2.720
0.000
0.610
0.840
1.920
0.000
0.000
11.610
19/05/2008
Page 5 of 24
402
Kab. Indragiri Hilir
3.110
3.710
9.425
0.000
0.810
1.360
2.110
0.000
0.000
20.525
403
Kab. Indragiri Hulu
2.410
3.260
9.695
0.000
0.740
0.480
2.270
0.000
0.000
18.855 19.800
404
Kab. Kampar
2.480
3.540
9.370
0.000
0.720
1.000
2.690
0.000
0.000
405
Kab. Kuantan Singingi
2.380
2.590
1.800
0.000
0.750
0.340
1.790
0.000
0.000
9.650
406
Kab. Pelalawan
1.860
2.400
11.395
0.000
0.530
0.370
1.840
0.000
0.000
18.395
407
Kab. Rokan Hilir
2.380
2.750
9.085
0.000
0.550
0.440
1.870
0.000
0.000
17.075
408
Kab. Rokan Hulu
2.410
2.930
1.910
0.000
0.660
0.590
2.160
0.000
0.000
10.660 10.140
409
Kab. Siak
1.890
1.990
4.300
0.000
0.460
0.240
1.260
0.000
0.000
410
Kota Dumai
2.030
2.240
1.690
0.000
0.500
0.450
1.560
0.000
0.000
8.470
411
Kota Pekanbaru
2.380
2.590
9.025
0.000
0.480
0.340
1.580
0.000
0.000
16.395
26.090
30.760
70.415
0.000
6.810
6.450
21.050
0.000
0.000
161.575
10.030
Total 500
Prop. Jambi
501
Kab. Batanghari
2.110
2.700
1.890
0.000
0.640
0.560
2.130
0.000
0.000
502
Kab. Bungo
5.260
5.140
7.100
1.020
1.330
1.250
3.280
0.000
0.310
24.690
503
Kab. Kerinci
7.070
9.775
4.710
1.260
1.920
1.510
3.170
0.000
0.300
29.715
504
Kab. Merangin
6.720
6.780
10.450
2.040
2.630
1.420
4.190
0.000
0.310
34.540
505
Kab. Muaro Jambi
2.030
3.150
5.080
0.000
0.610
1.010
2.010
0.000
0.000
13.890
506
Kab. Sarolangun
2.230
2.840
2.020
0.000
0.650
0.480
2.060
0.000
0.000
10.280
507
Kab. Tanjung Jabung Barat
2.380
3.000
1.960
0.000
0.560
0.580
1.960
0.000
0.000
10.440
508
Kab. Tanjung Jabung Timur
5.540
4.960
6.110
1.280
1.220
1.770
2.700
0.000
0.310
23.890
509
Kab. Tebo
5.770
4.900
7.230
1.080
1.220
1.160
2.910
0.000
0.310
24.580
510
Kota Jambi
5.400
4.510
4.010
0.000
0.900
1.140
2.040
0.000
0.300
18.300
44.510
47.755
50.560
6.680
11.680
10.880
26.450
0.000
1.840
200.355
19.865
Total 600
Prop. Sumatra Selatan
601
Kab. Lahat
2.900
6.080
5.475
1.000
1.450
0.780
2.180
0.000
0.000
602
Kab. Musi Banyuasin
2.780
3.430
2.130
0.000
0.790
0.450
2.520
0.000
0.000
12.100
603
Kab. Musi Rawas
3.100
3.720
1.710
0.000
0.880
1.030
2.580
3.000
0.000
16.020
604
Kab. Muara Enim
3.250
6.080
3.850
1.000
0.900
2.850
2.580
0.000
0.000
20.510
605
Kab. Ogan Komering Ilir
7.410
6.250
8.460
1.670
1.700
2.560
4.160
0.000
0.320
32.530
606
Kab. Ogan Komering Ulu
6.250
6.250
6.485
1.360
1.380
1.700
3.930
0.000
0.310
27.665
607
Kota Palembang
3.160
2.850
1.600
0.000
0.490
0.370
1.470
0.000
0.000
9.940
608
Kota Prabumulih
4.530
6.330
3.130
0.670
0.830
0.800
1.360
3.000
0.300
20.950
609
Kota Pagar Alam
4.560
6.470
4.390
0.800
1.070
0.860
1.950
3.000
0.300
23.400
610
Kota Lubuk Linggau
4.570
6.490
3.790
0.000
0.890
0.870
1.380
4.000
0.000
21.990
611
Kab. Banyuasin
6.270
5.400
4.560
1.440
1.600
1.840
2.910
3.000
0.310
27.330
612
Kab. OKU Timur
7.820
6.230
7.930
1.020
1.840
0.000
2.580
3.000
0.000
30.420
613
Kab. OKU Selatan
6.370
4.370
4.450
1.270
1.240
0.000
2.090
3.000
0.000
22.790
614
Kab. Ogan Ilir
6.840
6.195
5.410
1.270
1.730
0.000
2.540
3.000
0.310
27.295
http://www.sikd.djapk.go.id/dp/dak/DAK_2006.htm
19/05/2008
Page 6 of 24
Total 700
Prop. Bengkulu
701
Kab. Bengkulu Selatan
69.810
76.145
63.370
11.500
16.790
14.110
34.230
25.000
1.850
312.805
9.320
8.360
9.660
2.520
2.320
3.510
4.780
0.000
0.320
40.790
http://www.sikd.djapk.go.id/dp/dak/DAK_2006.htm
19/05/2008
Page 7 of 24
702
Kab. Bengkulu Utara
7.180
7.450
6.320
1.810
1.860
3.330
3.420
0.000
0.320
31.690
703
Kab. Rejang Lebong
9.460
9.100
11.280
3.450
2.240
3.310
5.100
1.000
0.310
45.250
704
Kota Bengkulu
5.330
6.035
6.485
1.100
1.040
1.590
2.210
0.000
0.300
24.090
705
Kab. Kaur
7.140
6.710
5.510
1.850
1.670
2.570
2.880
3.000
0.310
31.640
706
Kab. Seluma
6.670
6.240
6.930
1.480
1.550
1.640
1.950
3.000
0.310
29.770
707
Kab. Muko-muko
6.630
6.000
5.590
1.990
1.480
2.280
2.600
3.000
0.310
29.880
708
Kab. Lebong
6.220
4.810
10.070
2.500
1.360
0.000
1.680
3.000
0.300
29.940
709
Kab. Kepahiang
7.450
6.250
6.020
1.000
2.530
0.500
2.980
3.000
0.000
29.730
65.400
60.955
67.865
17.700
16.050
18.730
27.600
16.000
2.480
292.780
Total 800
Prop. Lampung
801
Kab. Lampung Barat
6.320
6.100
5.890
1.120
1.330
1.800
2.450
0.000
0.310
25.320
802
Kab. Lampung Selatan
10.000
6.990
10.950
1.510
1.740
4.010
3.660
0.000
0.300
39.160
803
Kab. Lampung Tengah
10.080
6.240
12.670
1.330
1.380
1.730
3.900
0.000
0.310
37.640
804
Kab. Lampung Utara
8.550
5.870
14.900
1.180
1.480
1.610
3.160
0.000
0.310
37.060
805
Kab. Lampung Timur
9.140
5.960
11.890
1.370
1.330
3.240
2.910
0.000
0.310
36.150
806
Kab. Tanggamus
9.000
5.790
7.580
2.130
1.690
2.070
3.000
0.000
0.310
31.570
807
Kab. Tulang Bawang
5.820
5.330
4.060
0.900
1.390
4.000
4.050
0.000
0.310
25.860
808
Kab. Way Kanan
7.070
5.800
12.060
0.950
1.400
1.280
2.830
0.000
0.450
31.840
809
Kota Bandar Lampung
8.040
8.440
5.770
0.000
1.000
1.240
2.090
0.000
1.000
27.580
810
Kota Metro
4.790
3.520
4.430
0.000
0.880
1.060
1.530
0.000
0.000
16.210
78.810
60.040
90.200
10.490
13.620
22.040
29.580
0.000
3.610
308.390
Total 900
Prop. DKI Jakarta
1000
Prop. Jawa Barat
1001
Kab. Bandung
8.660
4.240
1.750
0.000
0.750
0.590
2.090
0.000
0.000
18.080
1002
Kab. Bekasi
5.370
3.600
5.750
0.400
0.570
0.690
1.900
0.000
0.000
18.280
1003
Kab. Bogor
8.400
4.620
4.890
0.000
0.760
0.670
2.120
0.750
0.500
22.710
1004
Kab. Ciamis
18.250
7.680
13.690
3.500
1.710
3.230
4.280
0.000
0.560
52.900
1005
Kab. Cianjur
14.910
6.010
5.980
1.760
1.760
2.290
3.380
0.000
0.300
36.390
1006
Kab. Cirebon
11.330
6.590
7.930
5.080
1.590
3.430
4.660
0.000
0.300
40.910
1007
Kab. Garut
15.140
7.690
5.510
1.740
2.030
2.850
3.490
0.000
0.300
38.750
1008
Kab. Indramayu
12.110
6.250
5.210
5.890
1.510
3.980
3.430
0.000
0.300
38.680
1009
Kab. Karawang
9.430
5.350
4.970
1.640
1.350
2.650
2.680
0.000
0.300
28.370
1010
Kab. Kuningan
6.690
3.290
9.060
0.000
5.530
0.690
2.070
0.000
0.000
27.330
1011
Kab. Majalengka
10.250
5.890
7.490
5.050
1.380
1.620
3.040
0.000
0.300
35.020
1012
Kab. Purwakarta
7.330
4.450
8.945
1.160
1.200
1.690
2.360
0.000
0.300
27.435
1013
Kab. Subang
11.810
6.360
5.160
4.740
1.270
2.760
2.960
0.000
0.300
35.360
1014
Kab. Sukabumi
16.860
6.140
6.610
1.650
1.350
2.210
2.920
0.000
0.310
38.050
1015
Kab. Sumedang
9.630
5.780
9.270
1.400
1.300
1.270
2.960
0.000
0.300
31.910
1016
Kab. Tasikmalaya
18.020
7.450
9.480
1.550
1.920
2.680
3.760
4.000
0.300
49.160
http://www.sikd.djapk.go.id/dp/dak/DAK_2006.htm
19/05/2008
Page 8 of 24
1017
Kota Bandung
4.280
2.950
4.620
0.000
0.460
0.000
1.560
0.000
1.000
14.870
1018
Kota Bekasi
2.270
2.120
1.240
0.000
0.390
0.220
1.320
0.000
0.000
7.560
http://www.sikd.djapk.go.id/dp/dak/DAK_2006.htm
19/05/2008
Page 9 of 24
1019
Kota Bogor
2.390
1.990
1.500
0.000
0.410
0.000
1.330
0.000
0.000
7.620
1020
Kota Cirebon
5.220
4.190
3.780
0.000
0.890
1.510
1.930
0.000
0.310
17.830
1021
Kota Depok
2.490
1.870
1.310
0.000
0.400
0.000
1.290
0.000
0.000
7.360
1022
Kota Sukabumi
5.280
3.960
3.750
0.000
0.890
1.050
2.040
0.000
0.300
17.270
1023
Kota Tasikmalaya
5.810
3.850
3.200
0.650
0.900
1.130
1.890
3.000
0.300
20.730
1024
Kota Cimahi
3.770
1.585
4.790
0.600
0.380
0.540
0.000
5.000
0.300
16.965
1025
Kota Banjar
8.450
6.900
9.120
0.000
1.480
2.500
3.130
3.000
1.560
36.140
224.150
120.805
145.005
36.810
32.180
40.250
62.590
15.750
8.140
685.680
Total 1100
Prop. Jawa Tengah
1101
Kab. Banjarnegara
10.540
6.280
5.780
2.340
1.590
1.350
3.685
0.000
0.300
31.865
1102
Kab. Banyumas
10.150
6.130
4.920
2.030
1.550
2.410
2.760
0.000
0.300
30.250
1103
Kab. Batang
7.670
5.750
4.500
2.160
1.400
1.810
2.600
0.000
0.300
26.190
1104
Kab. Blora
3.700
3.120
1.590
0.000
0.640
0.380
2.410
0.000
0.000
11.840
1105
Kab. Boyolali
8.950
5.320
4.120
1.060
1.310
1.250
2.620
0.000
0.300
24.930
1106
Kab. Brebes
4.750
3.530
1.770
0.000
0.740
1.110
1.950
0.000
0.000
13.850
1107
Kab. Cilacap
12.100
6.020
5.930
2.030
1.540
2.660
2.850
0.000
0.300
33.430
1108
Kab. Demak
8.810
5.390
4.640
2.850
1.480
3.240
2.620
0.000
0.300
29.330
1109
Kab. Grobogan
4.420
3.380
1.840
0.000
0.650
0.420
2.310
0.000
0.000
13.020
1110
Kab. Jepara
7.800
5.130
4.830
1.840
1.180
2.670
2.330
0.000
0.300
26.080
1111
Kab. Karanganyar
7.450
4.800
4.800
1.480
1.070
1.160
2.740
0.000
0.300
23.800
1112
Kab. Kebumen
9.520
6.550
4.930
1.470
1.720
1.460
3.110
0.000
0.300
29.060
1113
Kab. Kendal
8.970
5.550
9.990
1.300
1.380
2.180
2.370
0.000
0.300
32.040
1114
Kab. Klaten
8.000
6.350
4.930
2.150
1.540
1.490
2.770
0.000
0.300
27.530
1115
Kab. Kudus
1116
Kab. Magelang
1117
Kab. Pati
9.230
5.530
4.230
1.830
1.500
2.750
2.850
0.000
0.300
28.220
1118
Kab. Pekalongan
8.410
5.810
4.740
1.340
1.360
1.660
2.290
0.000
0.300
25.910
1119
Kab. Pemalang
8.550
5.590
5.010
1.670
1.290
2.740
2.610
0.000
0.300
27.760
1120
Kab. Purbalingga
8.190
5.690
6.100
1.630
1.220
1.810
2.500
0.000
0.300
27.440
1121
Kab. Purworejo
8.360
5.500
5.240
1.500
1.590
1.360
2.690
0.000
0.300
26.540
1122
Kab. Rembang
8.070
5.390
15.250
7.000
3.590
3.050
3.260
0.000
0.300
45.910
1123
Kab. Semarang
1124
Kab. Sragen
1125
Kab. Sukoharjo
1126
Kab. Tegal
1127
Kab. Temanggung
1128
Kab. Wonogiri
6.760
4.790
4.510
1.130
1.110
1.480
2.530
0.000
0.300
22.610
11.080
6.950
5.950
1.360
1.480
1.990
2.970
0.000
0.300
32.080
7.450
8.440
4.820
1.370
1.210
1.670
3.080
0.000
0.300
28.340
13.140
7.015
8.560
1.580
1.190
1.520
2.750
0.000
0.300
36.055
7.470
5.140
4.430
1.240
1.120
1.340
2.730
0.000
0.300
23.770
10.570
5.800
4.760
1.650
1.350
1.780
2.390
0.000
0.300
28.600
6.890
5.110
5.080
1.760
1.330
1.310
2.850
0.000
0.300
24.630
10.340
6.580
6.380
2.200
1.510
1.700
3.400
0.000
0.300
32.410
1129
Kab. Wonosobo
8.170
22.260
8.110
1.750
1.260
1.580
2.460
0.000
0.300
45.890
1130
Kota Magelang
3.020
1.540
2.370
1.890
0.440
0.660
0.530
0.000
0.000
10.450
http://www.sikd.djapk.go.id/dp/dak/DAK_2006.htm
19/05/2008
Page 10 of 24
1131
Kota Pekalongan
5.300
3.970
3.880
0.000
0.940
1.150
1.970
0.000
0.300
17.510
1132
Kota Salatiga
5.890
4.580
11.400
0.920
1.050
1.140
1.680
0.000
0.150
26.810
1133
Kota Semarang
2.560
2.300
1.440
0.000
0.510
0.540
1.470
0.000
0.000
8.820
1134
Kota Surakarta
5.450
3.850
3.630
0.000
0.860
0.950
1.430
0.000
0.300
16.470
1135
Kota Tegal
1.960
2.160
1.380
0.000
0.430
0.390
1.410
0.000
0.000
7.730
269.690
197.295
181.840
52.530
44.130
56.160
86.975
0.000
8.550
897.170
Total 1200
Prop. Yogyakarta
1201
Kab. Bantul
6.760
5.700
10.110
4.790
1.130
1.990
3.110
0.000
0.300
33.890
1202
Kab. Gunung Kidul
8.360
6.200
6.030
1.570
1.540
1.670
3.410
0.000
0.300
29.080
1203
Kab. Kulon Progo
7.490
6.110
8.925
3.510
1.280
2.120
3.130
0.000
0.300
32.865
1204
Kab. Sleman
7.220
5.660
5.420
1.280
1.010
2.030
2.940
0.000
0.300
25.860
1205
Kota Yogyakarta
1.000
1.800
2.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
4.800
30.830
25.470
32.485
11.150
4.960
7.810
12.590
0.000
1.200
126.495
29.780
Total 1300
Prop. Jawa Timur
1301
Kab. Bangkalan
9.390
6.550
5.370
1.160
1.470
2.080
3.460
0.000
0.300
1302
Kab. Banyuwangi
13.030
6.480
5.250
2.450
1.500
2.940
3.300
0.000
0.300
35.250
1303
Kab. Blitar
10.020
6.090
6.190
1.980
1.450
1.640
3.490
0.000
0.300
31.160
1304
Kab. Bojonegoro
3.950
3.240
1.540
0.000
0.780
0.400
2.590
0.000
0.000
12.500
1305
Kab. Bondowoso
2.080
3.170
1.860
0.000
0.820
0.430
2.250
0.000
0.000
10.610
1306
Kab. Gresik
7.760
5.700
4.580
1.530
1.660
1.970
2.730
0.000
0.300
26.230
1307
Kab. Jember
4.690
4.850
1.770
0.000
0.710
0.740
2.720
0.000
0.000
15.480
1308
Kab. Jombang
3.420
3.170
1.440
0.000
0.590
0.400
2.190
0.000
0.000
11.210
1309
Kab. Kediri
3.280
3.420
1.830
0.000
0.630
0.460
2.210
0.000
0.000
11.830
1310
Kab. Lamongan
11.570
9.800
7.490
1.860
2.090
2.970
3.720
0.000
0.300
39.800
1311
Kab. Lumajang
6.240
5.360
5.640
2.880
1.370
1.830
3.430
0.000
0.300
27.050
1312
Kab. Madiun
7.030
5.980
5.370
1.760
1.260
1.330
2.940
0.000
0.300
25.970
1313
Kab. Magetan
10.070
7.560
17.345
4.280
1.190
1.250
2.700
0.000
0.300
44.695
1314
Kab. Malang
12.600
6.570
6.150
1.880
1.510
2.070
4.610
0.000
0.300
35.690
1315
Kab. Mojokerto
6.030
5.180
6.680
0.000
0.680
0.430
2.180
0.000
0.000
21.180
1316
Kab. Nganjuk
8.740
6.080
4.810
1.600
1.310
1.080
3.000
0.000
0.300
26.920
1317
Kab. Ngawi
8.280
5.470
4.610
1.830
1.180
1.160
2.970
0.000
0.300
25.800
1318
Kab. Pacitan
7.940
5.500
7.450
1.550
1.440
1.530
2.720
0.000
0.300
28.430
1319
Kab. Pamekasan
9.010
5.140
4.890
1.100
1.500
1.580
2.610
0.000
0.300
26.130
1320
Kab. Pasuruan
10.840
5.950
5.630
1.830
1.610
1.480
2.930
0.000
0.300
30.570
1321
Kab. Ponorogo
9.040
5.520
4.980
1.550
1.430
1.090
2.710
0.000
0.300
26.620
1322
Kab. Probolinggo
8.220
6.280
4.800
1.600
1.660
2.120
3.200
0.000
0.300
28.180
1323
Kab. Sampang
10.500
5.770
5.000
1.190
1.550
2.540
3.240
0.000
0.300
30.090
1324
Kab. Sidoarjo
6.850
4.720
4.790
2.030
1.310
3.850
2.120
0.000
0.300
25.970
1325
Kab. Situbondo
7.470
5.820
5.770
1.520
1.370
2.050
3.050
0.000
0.300
27.350
http://www.sikd.djapk.go.id/dp/dak/DAK_2006.htm
19/05/2008
Page 11 of 24
1326
Kab. Sumenep
4.330
http://www.sikd.djapk.go.id/dp/dak/DAK_2006.htm
3.500
1.770
0.000
0.830
1.170
2.980
0.000
0.000
14.580
19/05/2008
Page 12 of 24
1327
Kab. Trenggalek
8.450
6.210
6.760
1.610
1.380
2.350
2.640
0.000
0.300
29.700
1328
Kab. Tuban
8.630
5.460
4.820
1.620
1.430
2.520
3.570
0.000
0.300
28.350
1329
Kab. Tulungagung
8.230
5.660
5.230
1.430
1.430
2.090
3.070
0.000
0.300
27.440
1330
Kota Blitar
2.860
1.440
6.020
4.590
0.410
0.580
0.580
0.000
0.000
16.480
1331
Kota Kediri
4.910
3.840
3.490
0.800
0.900
0.940
2.460
0.000
0.300
17.640
1332
Kota Madiun
4.520
3.365
3.200
1.010
0.820
0.000
2.020
0.000
0.300
15.235
1333
Kota Malang
6.790
4.270
6.890
1.070
0.400
0.540
0.600
0.000
0.300
20.860
1334
Kota Mojokerto
6.630
4.140
3.270
4.950
0.460
0.000
0.560
0.000
0.300
20.310
1335
Kota Pasuruan
5.170
4.490
7.480
0.000
0.470
0.720
0.560
0.000
0.300
19.190
1336
Kota Probolinggo
5.810
3.650
5.110
1.930
0.480
1.890
1.680
1.000
0.800
22.350
1337
Kota Surabaya
2.970
2.680
1.660
0.000
0.490
0.350
1.400
0.000
0.000
9.550
1338
Kota Batu
4.530
3.230
3.110
0.730
0.810
0.830
1.370
3.000
0.300
17.910
271.880
191.305
190.045
55.320
42.380
53.400
96.560
4.000
9.200
914.090
Total 1400
Prop. Kalimantan Barat
1401
Kab. Bengkayang
6.170
5.750
6.910
1.430
1.600
1.990
3.180
3.000
0.310
30.340
1402
Kab. Landak
7.180
5.090
4.800
2.290
1.850
1.190
2.610
0.000
0.310
25.320
1403
Kab. Kapuas Hulu
7.940
6.610
6.220
1.260
1.890
1.880
3.110
0.000
0.330
29.240
1404
Kab. Ketapang
6.560
7.130
6.280
1.230
1.570
4.030
3.500
0.000
0.320
30.620
1405
Kab. Pontianak
9.300
6.850
8.790
2.190
1.560
4.100
3.120
0.000
0.310
36.220
1406
Kab. Sambas
6.360
6.770
6.100
4.730
1.690
2.810
3.420
3.000
0.310
35.190
1407
Kab. Sanggau
7.440
6.800
6.500
1.670
2.010
1.760
4.080
4.000
0.320
34.580
1408
Kab. Sintang
6.600
6.560
4.910
1.200
1.730
1.830
4.100
4.000
0.320
31.250
1409
Kota Pontianak
5.650
4.900
4.160
0.000
0.940
1.060
1.570
0.000
0.300
18.580
1410
Kota Singkawang
5.740
6.070
6.630
1.440
1.130
2.380
2.430
3.000
0.300
29.120
1411
Kab. Melawi
6.620
5.250
4.740
1.150
1.470
1.460
2.370
3.000
0.310
26.370
1412
Kab. Sekadau
6.560
5.710
4.720
2.750
1.660
1.420
0.000
3.000
0.310
26.130
82.120
73.490
70.760
21.340
19.100
25.910
33.490
23.000
3.750
352.960
27.980
Total 1500
Prop. Kalimantan Tengah
1501
Kab. Barito Selatan
5.810
5.080
5.230
1.100
1.500
2.060
2.890
4.000
0.310
1502
Kab. Barito Utara
5.620
4.750
5.110
1.130
1.490
1.420
2.560
0.000
0.320
22.400
1503
Kab. Kapuas
6.410
7.020
6.810
1.540
1.910
1.770
3.140
0.000
0.320
28.920
1504
Kab. Kotawaringin Barat
5.700
5.790
6.690
1.120
1.800
1.970
2.810
0.000
0.310
26.190
1505
Kab. Kotawaringin Timur
7.160
6.450
6.370
3.180
1.740
1.890
3.770
0.000
0.330
30.890
1506
Kota Palangka Raya
5.520
5.810
4.770
0.920
1.120
2.150
2.550
0.000
0.300
23.140
1507
Kab. Katingan
5.200
4.940
4.490
1.590
1.950
2.480
2.300
3.000
0.310
26.260
1508
Kab. Seruyan
5.000
4.510
7.530
5.250
2.020
2.360
2.370
3.000
0.310
32.350
1509
Kab. Sukamara
5.390
4.590
4.880
1.300
1.480
1.580
2.190
3.000
0.300
24.710
1510
Kab. Lamandau
5.090
4.580
5.200
1.100
1.100
1.110
2.230
3.000
0.310
23.720
1511
Kab. Gunung Mas
5.230
4.650
5.240
1.110
1.600
1.130
2.420
3.000
0.300
24.680
http://www.sikd.djapk.go.id/dp/dak/DAK_2006.htm
19/05/2008
Page 13 of 24
1512
Kab. Pulang Pisau
7.560
http://www.sikd.djapk.go.id/dp/dak/DAK_2006.htm
6.270
5.900
8.420
1.330
6.320
2.650
3.000
0.310
41.760
19/05/2008
Page 14 of 24
1513
Kab. Murung Raya
2.980
3.030
10.300
0.000
0.660
0.350
1.640
3.000
0.000
21.960
1514
Kab. Barito Timur
5.250
4.510
5.010
0.830
1.200
1.490
2.170
3.000
0.300
23.760
77.920
71.980
83.530
28.590
20.900
28.080
35.690
28.000
4.030
378.720
Total 1600
Prop. Kalimantan Selatan
1601
Kab. Banjar
6.880
5.870
5.450
2.420
2.180
2.220
3.560
0.000
0.310
28.890
1602
Kab. Barito Kuala
6.540
6.100
5.320
2.310
2.160
1.470
2.860
0.000
0.310
27.070
1603
Kab. Hulu Sungai Selatan
6.510
6.190
5.000
1.030
1.380
1.270
2.390
0.000
0.300
24.070
1604
Kab. Hulu Sungai Tengah
7.430
5.820
5.680
1.270
1.480
1.750
2.820
0.000
0.300
26.550
1605
Kab. Hulu Sungai Utara
6.760
6.400
5.680
1.640
2.160
2.320
2.970
4.000
0.310
32.240
1606
Kab. Kota Baru
5.770
6.040
5.380
1.260
1.540
2.290
2.930
0.000
0.310
25.520
1607
Kab. Tabalong
5.810
5.470
5.430
1.830
1.340
1.280
2.810
0.000
0.310
24.280
1608
Kab. Tanah Laut
6.320
5.330
5.480
1.330
1.260
3.030
2.930
0.000
0.310
25.990
1609
Kab. Tapin
5.560
5.430
5.030
1.200
1.400
1.360
3.080
0.000
0.300
23.360
1610
Kota Banjar Baru
4.770
3.590
4.430
0.850
0.870
0.950
1.470
0.000
0.000
16.930
1611
Kota Banjarmasin
6.980
4.700
3.880
0.000
0.940
0.980
1.930
0.000
0.300
19.710
1612
Kab. Balangan
5.500
4.860
4.870
1.090
1.590
0.000
2.410
3.000
0.300
23.620
1613
Kab. Tanah Bumbu
5.970
4.630
5.660
1.310
1.370
3.430
2.690
3.000
0.310
28.370
80.800
70.430
67.290
17.540
19.670
22.350
34.850
10.000
3.670
326.600
35.210
Total 1700
Prop. Kalimantan Timur
1701
Kab. Berau
12.310
5.090
8.920
2.500
0.720
0.510
5.160
0.000
0.000
1702
Kab. Bulungan
2.200
2.780
2.140
0.000
0.700
0.510
2.160
0.000
0.000
10.490
1703
Kab. Kutai
2.890
3.450
1.690
0.000
0.800
1.090
2.780
0.000
0.000
12.700
1704
Kab. Kutai Barat
6.680
4.950
4.730
1.270
1.990
1.180
2.950
4.000
0.330
28.080
1705
Kab. Kutai Timur
1.860
2.780
1.560
0.000
0.610
0.620
2.090
0.000
0.000
9.520
1706
Kab. Malinau
5.620
4.200
4.920
1.430
1.890
1.130
2.400
0.000
0.320
21.910
1707
Kab. Nunukan
5.710
5.100
5.140
1.490
2.280
1.550
2.440
0.000
0.310
24.020
1708
Kab. Pasir
2.350
3.270
1.880
0.000
0.680
1.360
2.210
0.000
0.000
11.750
1709
Kota Balikpapan
1.940
2.470
1.360
0.000
0.420
0.400
1.350
0.000
0.000
7.940
1710
Kota Bontang
1.830
1.820
1.390
0.000
0.420
0.300
0.000
0.000
0.000
5.760
1711
Kota Samarinda
2.300
2.710
1.470
0.000
0.480
0.390
1.580
0.000
0.000
8.930
1712
Kota Tarakan
1.710
1.750
5.310
0.000
0.400
0.320
0.000
0.000
0.000
9.490
1713
Kab. Penajem Paser Utr
5.930
4.380
5.490
0.000
0.460
0.450
7.590
3.000
0.000
27.300
53.330
44.750
46.000
6.690
11.850
9.810
32.710
7.000
0.960
213.100
37.940
Total 1800
Prop. Sulawesi Utara
1801
Kab. Bolaang Mangondow
8.170
11.880
7.240
2.500
1.710
2.700
3.430
0.000
0.310
1802
Kab. Minahasa
6.290
5.630
5.350
4.560
1.390
1.430
4.040
0.000
0.310
29.000
1803
Kab. Sangihe Talaud
10.910
9.700
9.710
2.840
2.190
2.970
3.980
0.000
0.000
42.300
http://www.sikd.djapk.go.id/dp/dak/DAK_2006.htm
19/05/2008
Page 15 of 24
1804
Kota Bitung
5.570
4.400
4.170
1.140
1.100
1.490
2.250
0.000
0.300
20.420
1805
Kota Manado
7.110
6.360
11.740
1.170
1.210
1.490
2.420
0.000
0.300
31.800
1806
Kab. Kep. Talaud
9.780
8.040
10.120
1.700
1.530
1.750
2.750
2.000
0.000
37.670
1807
Kab. Minahasa Selatan
8.710
6.580
6.510
1.620
1.390
1.820
2.810
5.000
0.310
34.750
http://www.sikd.djapk.go.id/dp/dak/DAK_2006.htm
19/05/2008
Page 16 of 24
1808
Kota Tomohon
9.650
8.130
9.340
3.390
1.850
2.710
3.740
3.000
0.310
42.120
1809
Kab. Minahasa Utara
9.280
7.960
7.490
2.520
2.000
1.640
4.010
3.000
0.310
38.210
75.470
68.680
71.670
21.440
14.370
18.000
29.430
13.000
2.150
314.210
Total 1900
Prop. Sulawesi Tengah
1901
Kab. Banggai
7.090
6.970
8.270
1.490
1.630
2.130
4.110
0.000
0.310
32.000
1902
Kab. Banggai Kepulauan
6.150
5.580
6.280
1.020
1.560
1.530
2.560
0.000
0.000
24.680
1903
Kab. Buol
5.920
4.980
5.440
1.110
1.170
1.410
2.670
0.000
0.310
23.010
1904
Kab. Toli-Toli
6.000
6.320
9.740
1.200
1.200
1.980
3.020
0.000
0.310
29.770
1905
Kab. Donggala
8.760
7.080
6.030
1.910
1.860
3.760
5.060
3.000
0.310
37.770
1906
Kab. Morowali
6.690
5.910
4.380
1.580
1.610
2.220
3.220
0.000
0.310
25.920
1907
Kab. Poso
8.590
8.650
8.090
2.140
1.990
3.200
4.930
0.000
0.310
37.900
1908
Kota Palu
6.050
4.540
5.600
0.870
0.980
0.000
2.100
0.000
0.300
20.440
1909
Kab. Parigi Moutong
6.880
5.470
5.340
2.800
1.240
2.760
2.570
3.000
0.310
30.370
1910
Kab. Tojo Una-Una
6.140
5.270
4.540
1.000
1.330
1.250
1.730
3.000
0.310
24.570
68.270
60.770
63.710
15.120
14.570
20.240
31.970
9.000
2.780
286.430
27.415
Total 2000
Prop. Sulawesi Selatan
2001
Kab. Bantaeng
6.400
7.505
5.520
2.080
1.300
1.710
2.900
0.000
0.000
2002
Kab. Barru
6.240
4.860
6.320
1.550
1.280
2.720
2.720
0.000
0.310
26.000
2003
Kab. Bone
10.500
6.110
5.840
1.800
1.900
2.440
3.420
0.000
0.310
32.320
2004
Kab. Bulukumba
7.080
5.390
5.850
1.940
1.340
3.740
3.100
0.000
0.300
28.740
2005
Kab. Enrekang
6.470
6.280
6.360
1.720
1.260
1.660
2.770
0.000
0.310
26.830
2006
Kab. Gowa
7.870
5.460
9.620
1.410
1.270
1.910
3.470
0.000
0.300
31.310
2007
Kab. Jeneponto
6.090
8.065
6.370
1.860
1.300
2.560
2.750
0.000
0.300
29.295
2008
Kab. Luwu
7.270
5.480
6.450
2.150
1.650
3.710
3.230
3.000
0.310
33.250
2009
Kab. Luwu Utara
6.260
6.025
7.080
2.160
1.410
1.690
2.650
0.000
0.310
27.585
2010
Kab. Maros
6.790
5.180
5.590
1.660
1.410
5.330
3.190
0.000
0.300
29.450
2011
Kab. Pangkajene dan Kepulauan
6.740
5.440
9.185
2.140
1.320
3.750
2.590
0.000
0.300
31.465
2012
Kab. Pinrang
7.260
6.260
6.320
4.770
1.240
3.370
3.040
0.000
0.310
32.570
2013
Kab. Selayar
6.020
6.915
6.800
1.200
1.240
2.180
2.420
0.000
0.000
26.775
2014
Kab. Sidenreng Rappang
6.640
6.260
5.500
2.290
1.180
1.900
3.130
0.000
0.300
27.200
2015
Kab. Sinjai
7.360
5.400
6.280
6.580
1.260
2.750
2.880
0.000
0.310
32.820
2016
Kab. Soppeng
6.080
5.700
5.310
1.940
1.150
1.510
2.690
0.000
0.300
24.680
2017
Kab. Takalar
6.550
5.600
6.180
2.260
1.320
3.400
2.800
0.000
0.310
28.420
2018
Kab. Tana Toraja
7.790
7.380
6.910
1.340
1.220
1.730
3.230
0.000
0.310
29.910
2019
Kab. Wajo
7.930
5.330
5.660
2.160
1.270
4.380
2.840
0.000
0.300
29.870
2020
Kota Pare-Pare
5.000
3.680
9.720
1.530
3.420
3.660
1.450
0.000
1.500
29.960
2021
Kota Makassar
2.740
2.780
6.630
0.000
0.530
0.530
1.470
0.000
0.000
14.680
2022
Kota Palopo
5.750
4.510
4.490
1.340
1.140
2.640
2.460
3.000
0.000
25.330
2023
Kab. Luwu Timur
5.870
4.330
5.330
1.950
1.130
0.000
2.300
3.000
0.000
23.910
http://www.sikd.djapk.go.id/dp/dak/DAK_2006.htm
19/05/2008
Page 17 of 24
Total
152.700
http://www.sikd.djapk.go.id/dp/dak/DAK_2006.htm
129.940
149.315
47.830
31.540
59.270
63.500
9.000
6.690
649.785
19/05/2008
Page 18 of 24
2100
Prop. Sulawesi Tenggara
2101
Kab. Buton
7.540
7.180
6.950
1.790
1.870
2.390
4.140
3.000
0.310
35.170
2102
Kab. Kendari / Konawe
7.070
6.640
6.750
4.850
1.590
3.390
4.940
0.000
0.310
35.540
2103
Kab. Kolaka
6.850
6.030
8.575
2.720
1.560
2.680
3.540
0.000
0.310
32.265
2104
Kab. Muna
8.250
6.640
8.780
0.990
1.740
2.540
3.620
0.000
0.300
32.860
2105
Kota Kendari
6.830
5.630
6.800
1.380
1.110
1.330
2.640
0.000
0.310
26.030
2106
Kota Bau-Bau
6.320
8.475
6.330
1.140
1.080
1.460
1.560
3.000
0.000
29.365
2107
Kab. Konawe Selatan
8.290
7.140
10.390
5.470
2.730
4.150
3.500
3.000
0.310
44.980
2108
Kab. Bombana
6.270
5.000
5.030
1.340
1.360
1.930
2.400
3.000
0.300
26.630
2109
Kab. Wakatobi
9.300
7.790
7.870
0.000
2.030
2.940
2.530
3.000
0.000
35.460
2110
Kab. Kolaka Utara
6.180
4.660
4.670
1.310
1.190
1.950
0.000
3.000
0.300
23.260
72.900
65.185
72.145
20.990
16.260
24.760
28.870
18.000
2.450
321.560
Total 2200
Prop. Bali
2201
Kab. Badung
7.060
4.810
4.670
1.000
1.000
3.180
2.330
0.000
0.300
24.350
2202
Kab. Bangli
6.160
5.130
4.860
1.390
1.250
1.710
2.940
0.000
0.300
23.740
2203
Kab. Buleleng
7.890
6.360
6.300
1.810
1.410
2.570
3.440
0.000
0.310
30.090
2204
Kab. Gianyar
8.180
6.610
6.240
2.700
2.150
1.630
2.720
0.000
0.300
30.530
2205
Kab. Jembrana
6.030
5.560
5.840
1.510
1.150
2.190
2.820
0.000
0.300
25.400
2206
Kab. Karangasem
7.940
5.630
5.580
1.640
1.360
1.980
3.330
0.000
0.300
27.760
2207
Kab. Klungkung
6.930
6.230
6.980
2.250
1.140
1.660
2.530
0.000
0.300
28.020
2208
Kab. Tabanan
6.870
5.560
6.160
2.010
1.140
1.970
2.840
0.000
0.300
26.850
2209
Kota Denpasar
5.590
3.880
4.150
0.910
0.940
1.090
1.990
0.000
0.300
18.850
62.650
49.770
50.780
15.220
11.540
17.980
24.940
0.000
2.710
235.590
Total 2300
Prop. Nusa Tenggara Barat
2301
Kab. Bima
7.730
5.960
6.750
2.080
1.390
3.240
5.910
3.000
0.300
36.360
2302
Kab. Dompu
6.250
5.310
5.040
1.770
1.170
2.870
2.920
0.000
0.300
25.630
2303
Kab. Lombok Barat
8.505
7.790
7.490
1.590
2.350
2.730
3.530
0.000
0.800
34.785
2304
Kab. Lombok Tengah
7.550
6.150
6.390
4.330
1.370
3.080
5.650
0.000
1.700
36.220
2305
Kab. Lombok Timur
9.390
5.970
5.460
1.560
1.200
3.080
3.510
0.000
0.000
30.170
2306
Kab. Sumbawa
8.540
7.420
6.260
2.180
1.330
3.110
3.270
0.000
0.300
32.410
2307
Kota Mataram
8.920
8.620
6.290
1.020
3.440
3.220
2.060
2.000
2.275
37.845
2308
Kota Bima
7.440
5.450
6.020
1.520
2.070
1.440
1.600
3.000
0.300
28.840
2309
Kab. Sumbawa Barat
5.510
4.660
6.040
1.100
1.080
1.760
3.300
3.000
2.300
28.750
69.835
57.330
55.740
17.150
15.400
24.530
31.750
11.000
8.275
291.010
Total 2400
Prop. Nusa Tenggara Timur
2401
Kab. Alor
6.470
6.630
6.060
1.410
1.770
2.910
2.860
0.000
0.300
28.410
2402
Kab. Belu
6.730
6.450
5.960
1.510
1.720
1.880
3.830
0.000
0.310
28.390
http://www.sikd.djapk.go.id/dp/dak/DAK_2006.htm
19/05/2008
Page 19 of 24
2403
Kab. Ende
7.130
7.470
6.590
1.460
1.730
1.810
2.900
0.000
0.300
2404
Kab. Flores Timur
7.110
7.920
5.400
1.140
1.500
2.020
2.720
0.000
0.300
28.110
2405
Kab. Kupang
7.310
6.300
6.070
1.560
1.650
2.780
4.090
3.000
0.310
33.070
2406
Kab. Lembata
6.080
4.710
4.980
1.260
1.350
1.500
2.280
0.000
0.300
22.460
http://www.sikd.djapk.go.id/dp/dak/DAK_2006.htm
29.390
19/05/2008
Page 20 of 24
2407
Kab. Manggarai
7.950
8.570
6.900
1.640
2.260
3.270
3.950
0.000
0.310
2408
Kab. Ngada
8.010
8.110
8.300
1.570
1.560
1.850
3.320
0.000
0.310
33.030
2409
Kab. Sikka
7.480
8.000
5.710
1.470
1.650
2.610
2.740
0.000
0.300
29.960
2410
Kab. Sumba Barat
6.650
5.750
5.960
1.860
1.760
1.890
4.010
0.000
0.000
27.880
2411
Kab. Sumba Timur
7.740
6.040
7.710
1.950
1.620
2.130
4.230
0.000
0.300
31.720
2412
Kab. Timor Tengah Selatan
9.560
6.390
11.680
6.480
2.010
1.620
3.810
0.000
0.300
41.850
2413
Kab. Timor Tengah Utara
7.360
6.780
6.230
1.400
1.620
1.970
3.510
0.000
0.310
29.180
2414
Kota Kupang
6.820
4.340
9.100
0.000
1.020
1.380
1.590
0.000
0.000
24.250
2415
Kab. Rote-Ndao
5.850
5.430
8.275
2.890
1.850
1.450
2.460
3.500
0.000
31.705
2416
Kab. Manggarai Barat
9.680
6.710
11.250
2.090
1.710
3.040
0.000
3.000
0.310
37.790
117.930
105.600
116.175
29.690
26.780
34.110
48.300
9.500
3.960
492.045
26.010
Total
34.850
2500
Prop. Maluku
2501
Kab. Maluku Tenggara Barat
6.480
6.310
6.300
0.000
1.980
1.850
2.790
0.000
0.300
2502
Kab. Maluku Tengah
9.150
7.830
8.190
3.540
2.060
1.500
3.440
4.000
0.310
40.020
2503
Kab. Maluku Tenggara
7.220
6.790
7.760
1.600
1.850
5.600
3.800
4.000
0.310
38.930
2504
Kab. Pulau Buru
6.160
5.380
5.000
1.460
1.360
1.670
2.680
0.000
0.310
24.020
2505
Kota Ambon
8.730
6.840
4.770
0.000
2.140
1.320
1.800
0.000
0.000
25.600
2506
Kab. Kepulauan Aru
7.170
5.600
5.670
1.740
1.520
2.040
2.260
3.000
0.310
29.310
2507
Kab. Seram Bagian Barat
9.050
7.140
7.090
1.690
1.500
3.910
2.110
3.000
0.310
35.800
2508
Kab. Seram Bagian Timur
6.040
4.800
8.870
1.130
1.160
2.070
1.780
5.000
0.310
31.160
Total
60.000
50.690
53.650
11.160
13.570
19.960
20.660
19.000
2.160
250.850
2600
Prop. Papua
2601
Kab. Biak Numfor
6.940
7.330
7.680
0.000
1.740
1.810
3.020
0.000
0.000
28.520
2602
Kab. Jayapura
6.780
7.900
8.890
1.770
2.070
2.670
4.020
0.000
0.340
34.440
2603
Kab. Jayawijaya
7.720
8.430
6.040
1.720
6.190
2.620
3.360
0.000
0.320
36.400
2604
Kab. Merauke
7.090
7.990
9.070
2.160
1.950
7.670
3.890
0.000
0.320
40.140
2605
Kab. Mimika
5.720
6.480
6.320
1.560
1.620
2.730
2.610
4.000
0.000
31.040
2606
Kab. Nabire
5.990
7.030
6.840
1.370
1.630
2.510
3.460
0.000
0.310
29.140
2607
Kab. Paniai
6.310
8.200
9.960
2.090
4.000
3.980
2.990
4.000
0.310
41.840
2608
Kab. Puncak Jaya
8.690
8.610
10.940
0.000
4.090
1.740
0.000
6.000
0.310
40.380
2609
Kab. Yapen Waropen
6.980
6.920
7.230
0.000
1.720
2.360
2.840
0.000
0.310
28.360
2610
Kota Jayapura
4.230
2.440
4.320
0.000
0.690
1.390
0.700
0.000
0.310
14.080
2611
Kab. Sarmi
7.820
6.800
6.660
1.610
1.710
0.000
0.000
5.000
0.310
29.910
2612
Kab. Keerom
8.460
8.080
8.800
2.630
1.990
0.000
0.000
3.000
0.310
33.270
2613
Kab. Yahukimo
7.120
6.660
7.350
2.160
2.890
0.000
0.000
3.000
0.000
29.180
2614
Kab. Pegunungan Bintang
9.940
9.630
10.060
3.610
2.970
0.000
0.000
3.000
0.310
39.520
2615
Kab. Tolikara
37.575
2616
Kab. Boven Digoel
2617
Kab. Mappi
7.920
7.860
11.415
3.380
3.690
0.000
0.000
3.000
0.310
11.260
11.210
7.040
2.895
2.750
2.100
0.000
5.000
0.310
42.565
6.550
6.400
6.340
2.080
1.910
2.060
0.000
3.000
0.310
28.650
http://www.sikd.djapk.go.id/dp/dak/DAK_2006.htm
19/05/2008
Page 21 of 24
2618
Kab. Asmat
6.280
http://www.sikd.djapk.go.id/dp/dak/DAK_2006.htm
6.080
5.260
1.990
2.600
0.000
2.830
3.000
0.000
28.040
19/05/2008
Page 22 of 24
2619
Kab. Waropen
2620
Kab. Supiori Total
5.340
5.080
5.530
0.000
1.270
0.000
0.000
3.000
0.310
20.530
11.650
12.570
8.590
0.000
1.990
2.930
0.000
5.425
0.000
43.155
148.790
151.700
154.335
31.025
49.470
36.570
29.720
50.425
4.700
656.735
2700
Prop. Maluku Utara
2701
Kab. Halmahera Tengah
9.070
6.990
7.240
1.650
1.510
2.750
3.360
6.000
0.310
38.880
2702
Kab. Halmahera Barat
6.060
5.510
9.270
1.450
1.600
1.860
2.790
3.000
0.300
31.840
2703
Kota Ternate
5.680
4.800
4.280
0.000
1.240
1.980
2.550
4.000
0.310
24.840
2704
Kab. Halmahera Timur
6.770
8.200
9.320
2.780
1.420
5.630
2.790
3.000
0.310
40.220
2705
Kota Tidore Kepulauan
6.910
6.410
6.000
1.810
1.440
3.370
3.010
3.000
0.310
32.260
2706
Kab. Kepulauan Sula
9.590
9.180
10.480
3.650
2.570
2.480
4.220
3.000
0.000
45.170
2707
Kab. Halmahera Selatan
7.320
6.500
6.170
1.600
1.860
6.330
2.990
3.000
0.310
36.080
2708
Kab. Halmahera Utara
7.740
7.050
6.620
1.830
1.750
2.780
3.280
3.000
0.310
34.360
59.140
54.640
59.380
14.770
13.390
27.180
24.990
28.000
2.160
283.650
30.410
Total 2800
Prop. Banten
2801
Kab. Lebak
11.080
4.790
5.380
1.670
1.870
2.220
3.090
0.000
0.310
2802
Kab. Pandeglang
7.190
6.070
5.390
2.400
1.800
2.780
3.080
0.000
0.310
29.020
2803
Kab. Serang
4.690
3.260
1.620
0.000
0.760
1.020
2.190
0.000
0.000
13.540
2804
Kab. Tangerang
4.120
3.110
1.910
0.000
0.740
1.000
1.800
0.000
0.000
12.680
2805
Kota Cilegon
1.880
1.740
1.410
0.000
0.420
0.290
0.000
0.000
0.000
5.740
2806
Kota Tangerang
2.160
1.940
1.290
0.000
0.420
0.200
2.280
0.000
0.000
8.290
31.120
20.910
17.000
4.070
6.010
7.510
12.440
0.000
0.620
99.680
Total 2900
Prop. Bangka Belitung
2901
Kab. Bangka
7.170
5.280
5.860
1.450
1.380
2.100
3.430
0.000
0.310
26.980
2902
Kab. Belitung
5.740
4.830
7.510
1.200
1.190
3.320
2.500
0.000
0.310
26.600
2903
Kota Pangkal Pinang
5.040
4.380
3.820
0.000
0.950
2.070
2.100
0.000
0.000
18.360
2904
Kab. Bangka Selatan
6.300
4.770
4.860
1.550
1.320
4.300
1.600
3.000
0.310
28.010
2905
Kab. Bangka Tengah
6.240
4.700
5.180
1.450
1.180
3.650
0.000
3.000
0.310
25.710
2906
Kab. Bangka Barat
6.300
4.640
5.600
1.420
1.240
1.400
0.000
3.000
0.310
23.910
2907
Kab. Belitung Timur
6.000
4.560
7.830
1.470
1.210
2.880
1.620
3.000
0.300
28.870
42.790
33.160
40.660
8.540
8.470
19.720
11.250
12.000
1.850
178.440
30.720
Total 3000
Prop. Gorontalo
3001
Kab. Boalemo
5.890
9.100
8.030
1.360
1.330
1.990
2.710
0.000
0.310
3002
Kab. Gorontalo
7.270
6.810
8.530
1.370
1.810
2.340
3.390
0.000
0.310
31.830
3003
Kota Gorontalo
5.180
4.180
4.280
0.000
0.990
1.330
1.480
0.000
0.300
17.740
3004
Kab. Pohuwato
5.850
5.030
6.500
1.180
1.270
0.000
2.520
3.000
0.310
25.660
http://www.sikd.djapk.go.id/dp/dak/DAK_2006.htm
19/05/2008
Page 23 of 24
3005
Kab. Bone Bolango Total
6.620
5.630
5.800
2.460
1.480
1.000
2.910
3.000
0.310
29.210
30.810
30.750
33.140
6.370
6.880
6.660
13.010
6.000
1.540
135.160
10.740
3100
Prop. Kepulauan Riau
3101
Kab. Riau Kepulauan
2.340
2.730
2.360
0.000
0.550
0.870
1.890
0.000
0.000
3102
Kab. Natuna
1.920
2.560
1.730
0.000
0.510
0.500
1.520
0.000
0.000
8.740
3103
Kab. Karimun
4.630
3.210
1.560
0.000
0.440
1.340
2.340
0.000
0.000
13.520
3104
Kota Batam
2.150
2.820
1.840
0.000
0.510
0.660
1.630
0.000
0.000
9.610
3105
Kota Tanjung Pinang
4.930
4.800
3.690
0.940
0.910
1.290
0.000
3.000
0.000
19.560
http://www.sikd.djapk.go.id/dp/dak/DAK_2006.htm
19/05/2008
Page 24 of 24
3106
Kab. Lingga Total
4.790
3.780
4.030
0.950
0.950
1.790
0.000
3.000
0.300
19.590
20.760
19.900
15.210
1.890
3.870
6.450
7.380
6.000
0.300
81.760
33.320
3200
Prop. Irian Jaya Barat
3201
Kab. Sorong
6.620
8.820
6.100
1.640
2.000
2.440
5.390
0.000
0.310
3202
Kab. Manokwari
5.060
7.550
5.810
0.970
2.280
2.500
2.860
8.000
0.310
35.340
3203
Kab. Fak-Fak
6.320
6.230
7.010
0.000
1.580
2.450
2.800
4.000
0.310
30.700
3204
Kota Sorong
3.180
1.740
2.270
0.000
0.480
1.120
0.000
4.000
0.000
12.790
3205
Kab. Raja Ampat
8.470
7.830
7.030
2.520
2.220
0.000
0.000
3.000
0.310
31.380
3206
Kab. Teluk Bintuni
7.000
6.150
7.580
1.400
2.350
0.000
0.000
3.000
0.310
27.790
3207
Kab. Teluk Wondama
8.820
8.200
8.230
1.780
2.300
2.545
0.400
5.000
0.710
37.985
3208
Kab. Kaimana
5.550
5.010
4.210
0.000
1.460
2.020
2.400
3.000
0.310
23.960
3209
Kab. Sorong Selatan
6.540
5.740
6.230
1.750
1.630
0.000
1.790
3.000
0.000
26.680
57.560
57.270
54.470
10.060
16.300
13.075
15.640
33.000
2.570
259.945
6.130
6.250
5.560
1.380
1.190
2.130
2.420
0.300
25.360
Total 3300
Prop. Sulawesi Barat
3301
Kab. Majene
10.000
3302
Kab. Mamuju
6.960
6.280
5.510
2.680
1.410
2.990
3.430
0.000
0.310
29.570
3303
Kab. Polewali Mamasa
7.580
7.655
10.345
2.090
1.500
3.300
3.430
4.000
0.310
40.210
0.000
10.000
3304
Kab. Mamasa
5.650
6.250
4.310
1.300
1.430
1.350
2.200
3.000
0.000
25.490
3305
Kab. Mamuju Utara
6.280
6.220
5.130
2.030
1.240
0.000
2.480
3.000
0.000
26.380
32.600
32.655
30.855
9.480
6.770
9.770
13.960
10.000
0.920
157.010
2,919.525
2,406.795
2,575.705
627.675
608.000
775.675
1,094.875
438.675
112.875
11,569.800
Total TOTAL
http://www.sikd.djapk.go.id/dp/dak/DAK_2006.htm
19/05/2008
