Kata kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Alokasi Belanja

Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal (Survei Pada Kabupaten/Kotamadya Se- Jawa Barat)

Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal (Survei Pada Kabupaten/Kotamadya Se- Jawa Barat) Oleh : R. Budi Hendaris Handiyaningrum Tjatur Rahayu ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja modal. Jenis penelitian ini adalah deskriptif eksplanatory, yang menggambarkan fakta-fakta empiris, serta menjelaskan hubungan antar variabel dan menguji hipotesis.Analisis data untuk pengujian hipotesis menggunakan regresi berganda. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Sedangkan secara parsial pajak daerah, dana alokasi umum berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, sedangkan retribusi daerah, dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Kata kunci : Pajak Daerah , Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Alokasi Belanja ABSTRACT The purpose of this research is to know and analyze the influence of Local Tax, Local Retribution,General Allocation Fund, Purpose Allocation Fund On Capital Expenditure Allocation. By using descriptive ekspanatory, this research shows empirical fact and influence explain inter variable and hypothesis test. Data analyze by hypothesis test use double regression. The result of this research shows that Local Tax, Local Retribution, General Allocation Fund, Purpose Allocation Fund are simultaneously have influence on Capital Expendiutre Allocaton. While partially, Local Tax, General Allocation Fund have influence on Capital Expendiuture Allocation, but Local Retribution and Purpose Allocation Fund not have influence on Capital Expenditure Allocation. Key words : Local Tax, Local Retribution, General Allocation Fund, Purpose Allocation Fund, Capital Expenditure Allocation.

I. 1.1

PENDAHULUAN Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah menyusun anggaran yang kemudian dijadikan pedoman dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Anggaran pemerintah adalah jenis rencana yang menggambarkan rangkaian tindakan atau kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka rupiah untuk suatu jangka waktu tertentu.

129

Volume 9 No. 2, Nopember 2012 : 129 - 145

Anggaran dalam Pemerintah Daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD (Halim , 2007). APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (Tanjung, 2007). Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum ( Halim, 2007). Selama ini, Pemerintah Daerah lebih banyak menggunakan pendapatan daerah untuk keperluan belanja operasi daripada belanja modal.Belanja Operasi merupakan belanja Pemerintah Daerah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, dan belanja hibah. Jika dilihat dari segi manfaat, pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal sangat bermanfaat dan produktif dalam memberikan pelayanan kepada publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diperbaiki melalui perbaikan manajemen kualitas jasa (service quality management), yakni upaya meminimasi kesenjangan (gap) antara tingkat layanan dengan dengan harapan konsumen (Bastian, 2006). Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik. Untuk dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal, maka perlu diketahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal, seperti pajak daerah, retribusi daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam mengelola keuangannya, Pemerintah Daerah harus dapat menerapkan asas kemandirian daerah dengan mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan 2 sumber PAD yang terbesar. Setiap daerah mempunyai dasar pengenaan pajak yang berbeda-beda tergantung dari kebijakan Pemerintah Daerah setempat. Untuk daerah dengan kondisi perekonomian yang memadai, akan dapat diperoleh pajak yang cukup besar. Tetapi untuk daerah tertinggal, Pemerintah Daerah hanya dapat memungut pajak dalam jumlah yang terbatas.Demikian halnya dengan retribusi daerah yang berbeda-beda untuk tiap daerah. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pendelegasian wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah disertai dengan pengalihan dana, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Pengalihan dana dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN

130


yang disalurkan ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi kesenjangan keuangan antardaerah. Fungsi DAU sebagai pemerataan kapasitas fiskal. DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.Dana dari Pemerintah Pusat digunakan oleh Pemerintah Daerah secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan kepada publik (dapat digunakan untuk meningkatkan belanja modal). Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan, tetapi hal yang paling penting adalah bagaimana pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya (PAD) yang diantaranya meliputi pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah menurut UndangUndang nomor 34 tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilaksanakan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Sedangkan retribusi daerah menurut Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan keuangan daerah mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab. Pelaksanaan pemerintahan yang bertanggung jawab dan transparan akan mewujudkan terciptanya good governance. Menurut World Bank, good governance merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, dan menjalankan disiplin anggaran. Pengalokasian dana investasi merupakan suatu aktivitas pendanaan, dimana pendapatan yang diperoleh Pemerintah Daerah digunakan untuk membiayai sejumlah kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Salah satu bentuk pengalokasian dana investasi dalam sistem pemerintahan adalah belanja modal. Atas dasar latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi KhususTerhadap Alokasi Belanja Modal”. 1.2. Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian latar belakang, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD dan pelaksanaannya lebih banyak mengalokasikan anggaran ke sektor belanja operasi daripada belanja modal.Padahal belanja modal merupakan pengeluaran Pemerintah yang sangat efektif untuk meningkatkan pelayanan umum. Untuk meningkatkan pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal diperlukan pengetahuan mengenai komponen-komponen pendapatan apa saja yang berpengaruh positif untuk dialokasikan ke belanja modal. Dari sektor PAD, pajak daerah dan retribusi daerah dapat berpeluang untuk mempunyai pengaruh terhadap belanja modal. Dari sektor dana perimbangan, yang dimungkinkan berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal adalah dana alokasi

131


umum dan dana alokasi khusus. Dengan demikian, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. 2. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. 3. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. 4. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. 5. Apakah secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap alokasi belanja daerah. 1.3. Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris pada: 1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap alokasi belanja modal 2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap alokasi belanja modal 3. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap alokasi belanja modal 4. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap alokasi belanja modal 5. Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus secara simultan terhadap alokasi belanja modal. II KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 2.1 Kajian pustaka Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo, 2004). Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan defisit atau surplus. Anggaran yang disusun oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah akan disesuaikan dengan tujuan yang diharapkan yaitu untuk memberikan pelayanan dan kesejahteraan bagi rakyat. Anggaran daerah merupakan instrumen yang dapat menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah ( Halim, 2007). Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003, penyusunan anggaran daerah atau sering disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja. Menurut Abdul Halim (2007), dengan membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. Hal ini disebut dengan anggaran berbasis kinerja (ABK). Menurut Abdul Halim (2007) disebutkan bahwa penyusunan APBD harus berorientasi pada anggaran berbasis kinerja yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran atau hasil dari program dan kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Jadi ABK dalam pemerintahan daerah yang dimaksud yaitu Pemerintah Daerah merencanakan terlebih dahulu program yang akan dijalankan, kemudian menganggarkan semua belanja yang dibutuhkan, dan terakhir merencanakan penerimaan untuk dapat menjalankan program tersebut. Menurut Mardiasmo (2004), anggaran sektor publik dibagi menjadi 2 yaitu:

132


1. Anggaran operasional Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran yang termasuk kategori anggaran operasional antara lain belanja administrasi umum dan belanja operasi dan pemeliharaan. 2. Anggaran modal Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaan. Belanja daerah seringkali lebih diperhatikan adalah pengalokasian terhadap belanja operasi.Padahal untuk pengalokasian belanja modal merupakan hal yang penting karena belanja modal pemerintah daerah difokuskan untuk menambah aset daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap publik. Belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum (Halim, 2007). Kategori belanja modal menurut Abdul Halim (2007) adalah sebagai berikut: 1. Pengeluaran mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset Pemda. 2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemda. 3. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual. Dalam UU No. 34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah, disebutkan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut sebagai pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Dalam UU No. 34 Tahun 2000 disebutkan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dari pos PAD dalam Laporan Realisasi APBD. Dalam UU No. 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa retribusi daerah dibagi menjadi 3, yaitu: a. Retribusi jasa umum Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum. b. Retribusi jasa usaha

133


Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang umumnya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah. c. Retribusi perijinan tertentu Perizinan yang termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi serta benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Abdul Halim (2007), Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer yang bersifat umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketimpangan horisontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antardaerah. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto yang ditetapkan dalam APBN. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu (UU No. 33 Tahun 2004). Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara, yang digunakan untuk melaksanakan urusan daerah, secara bertahap dialihkan menjadi dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup. Menurut Abdul Halim (2007), penetapan jumlah DAK dan alokasinya kepada daerah merupakan hasil keputusan antara panitia anggaran DPR dengan Pemerintah yang terdiri dari unsur Depkeu, Depdagri, Bappenas, dan departemen teknis yang bidang tugasnya menerima alokasi DAK. Meskipun mekanisme penetapan DAK melibatkan beberapa lembaga, keputusan akhir mengenai total jumlah DAK dan alokasinya menjadi wewenang Menteri Keuangan setelah berkonsultasi dengan DPR. DAK untuk masingmasing Kab/Kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD. Menurut Abdul Halim (2007) Variabel-variabel dari APBD yang berhubungan dengan pengalokasian belanja modal diantaranya adalah dari sektor pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah dan retribusi daerah.Alasan pengambilan 2 variabel ini adalah karena pajak daerah dan retribusi daerah merupakan 2 variabel yang sangat berpengaruh besar terhadap penerimaan yang didapatkan daerah. Sedangkan dari sektor dana perimbangan, variabel yang berpengaruh adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Uraian tersebut sejalan dengan hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan diantaranya oleh Vidi Yudha Prawira (2009) yang meneliti tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap pengelolaan anggaran belanja modal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti faktor fundamental yaitu pertumbuhan ekonomi, PAD dan DAU terhadap anggaran belanja modal dalam APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel pertumbuhan ekonomi, PAD dan DAU berpengaruh secara signifikan terhadap variabel belanja modal.Selain itu, PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal dalam APBD.Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal.

134


Wiwit Agustina (2009) meneliti pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa PDRB tidak berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal, PAD dan dana transfer berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal. Agave Sianturi (2010) meneliti pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pengalokasian belanja modal.Metode penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda.Data yang digunakan adalah LRA tahun 2005 sampai 2008 dengan sampel Kab/Kota di Sumatera Utara. Hasil yang diperoleh adalah pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal.

2.2 Hipotesis Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut : H1 :Pajak daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. H2 :Retribusi daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. H3 :Dana alokasi umum (DAU) berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. H4 :Dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. H5 : Pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, secara simultan berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.

III.

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 3.1 Objek Penelitian Objek penelitian ini adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal. Unit analitisnya adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari seluruh Kabupaten / Kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat. 3.2 Metode Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian di bidang akuntansi sektor publik.Berkaitan dengan tujuannya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif eksplanatori, mengingat penelitian ini tidak hanya menggambarkan fakta-fakta empiris, tetapi juga bertujuan menjelaskan hubungan antar variabel dan menguji hipotesis (Singarimbun, 1995). Operasional Variabel dalam penelitian ini pada dasarnya dapat dikelompokan ke dalam 2 variabel, yaitu 1. Varibel Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2), Dana Alokasi Umum (X3), Dana Alokasi Khusus (X4) sebagai variabel bebas. 2. Belanja Modal (Y) sebagai variabel terikat.

135


Variabel (X1) Pajak daerah

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel Konsep

Skala

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang Rasio dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah. (UU No. 28 Tahun 2009) (X2) Retribusi Daerah adalah pungutan daerah Rasio Retribusi Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU No 28 Tahun 2009) (X3) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang Rasio Dana Alokasi Umum berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antarDaerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No 33 Tahun 2004) (X4) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang Rasio Dana Alokasi Khusus berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu (UU No. 33 Tahun 2004) (Y) Belanja modal merupakan belanja Pemerintah Rasio Belanja Modal Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum (Halim, 2007). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia .Sedangkan sampel yang digunakan adalah Kab/Kota Propinsi Jawa Barat.Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode purposive sampling.Metode purposive sampling merupakan metode pengambilan sampel dengan memilih sampel berdasarkan kriteria yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: - Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang telah memasukkan data Laporan Realisasi APBD di situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah secara rutin dari tahun 2004 hingga 2010 dan data yang berasal dari BPS Jawa Barat. - Kabupaten/Kota melaporkan anggaran dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang digunakan sebagai bahan penelitian ini.

136


Kabupaten/Kota yang telah memenuhi kriteria untuk dipergunakan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah sebayak 26 Kabupaten dan Kotamadya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah. Data tersebut berupa Laporan Realisasi APBD yang memuat pula data belanja modal, pajak daerah, retribusi daerah, dana lokasi umum, dan dana alokasi khusus. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder, mencatat, dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian ini.Penelitian ini menggunakan metode sensus yang mengambil 26 Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Pengolahan dan penganalisaan data serta perhitungannya menggunakan program E-Views.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Hasil Estimasi Model Regresi Hasil uji yang diperoleh sesuai dengan kesimpulan Hausman Specification Test memperlihatkan dalam perhitungan nilai parameter persamaan regresi digunakan pendekatan Random Effect Model (REM). Adapun hasil estimasi koefisien regresi untuk data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Tabel 4.1 Koefisien Regresi Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -3094171. 15750586 -0.196448 0.8445 PD? 1.440468 0.200854 7.171723 0.0000 RS? 0.250740 0.354089 0.708128 0.4798 DAU? 0.185485 0.026426 7.019050 0.0000 DAK? -0.012806 0.096151 -0.133187 0.8942 Sumber : Output E-Views 6 Dari tabel koefisien tersebut di atas, maka nilai persamaan regresi dapat dituliskan sebagai berikut : Yit = 3094170.901+ 1.440468 X1 it+ 0.250740X2 it+ 0.185485X3 it -0.012806X4 it Keterangan X1=Pajak daerah X2 = Retribusi daerah X3 = Dana Alokasi Umum X4= Dana Alokasi Khusus Y = Alokasi Belanja Modal Nilai koefisien dari masing-masing variabel dalam persamaan tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut :  Variabel Pajak daerah(X1) memiliki koefisien regresi nilainya adalah positif, artinya apabila Pajak daerah(X1) mengalami kenaikan maka Alokasi Belanja Modal (Y) juga akan mengalami kenaikan. Nilai koefisien regresi variabel bebas X1 (b1) = 1.440468 artinya jika Pajak daerah naik sebesar satu ribu rupiah, maka nilai Alokasi 137


Belanja Modal akan meningkat sebesar 1.440468 ribu rupiah, bila variabel lain dianggap tetap.  Retribusi daerah(X2) memiliki koefisien regresi nilainya adalah positif, artinya apabila Retribusi daerah(X2) mengalami kenaikan maka Alokasi Belanja Modal (Y) juga akan mengalami kenaikan. Nilai koefisien regresi variabel bebas X2 (b2) = 0.250740artinya jika Retribusi daerah naik sebesar satu ribu rupiah, maka nilai Alokasi Belanja Modalakan meningkat sebesar 0.250740ribu rupiah, bila variabel lain dianggap tetap.  Dana Alokasi Umum(X3) memiliki koefisien regresi nilainya adalah positif, artinya apabila Dana Alokasi Umum (X3) mengalami kenaikan maka Alokasi Belanja Modal (Y) juga akan mengalami kenaikan, Nilai koefisien regresi variabel bebas X3 (b3) = 0.185485artinya jika Alokasi Umum naik sebesar satu ribu rupiah, maka nilai Alokasi Belanja Modalakan meningkat sebesar 0.185485ribu rupiah, bila variabel lain dianggap tetap.  Dana Alokasi Khusus (X4) nilainya adalah negatif, artinya apabila Dana Alokasi Khusus (X4) mengalami kenaikan maka Alokasi Belanja Modal (Y) tidak mengalami peningkatan. Nilai koefisien regresi variabel bebas X4 (b4) = 0.012806artinya jika Dana Alokasi Khusus naik sebesar satu ribu rupiah, maka nilai Alokasi Belanja Modal mengalami penurunan sebesar 0.012806ribu rupiah, bila variabel lain dianggap tetap. 4.2 Hasil Pengujian Penyimpangan Asumsí Hasil Estimasi Model Regresi Untuk menunjukkan hasil persamaan regresi yang diperoleh merupakan persamaan terbaik dan memberikan informasi yang tepat berdasarkan data yang digunakan atau dengan kata lain persamaan regresi dikatakan merupakan penaksir yang terbaik (Best Linear Unbias Estimate/BLUE) dalam menggambarkan hubungan fungsional variabel bebas terhadap variabel terikat, terhadap persamaan yang diperoleh dilakukan pengujian asumsi regresi. Terdapat 4 asumsi yang diuji yakni (1) uji normalitas nilai residu taksiran model. (2) uji heteroskedastistisitas. (3) uji Multikolinearitas dilakukan untuk melihat korelasi antar variabel bebas dalam persamaan regresi dan (4) uji Autokorelasi . Hasil uji asumsi regresi linear untuk model regresi X terhadap Y adalah sebagai berikut : 4.2.1 Uji Asumsi Normalitas Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah model regresi yang diperoleh memiliki nilai residu yang berdistribusi normal atau tidak,Pengujian normalitas dilakukan menggunakan uji Jarque-Berra. Keputusan uji diambil dengan membandingkan nilai hitung Jarque-Berra dengan χ2 (chi-square) tabel pada α =0,05. Nilai residual taksiran model regresi diindikasikan berdistribusi normal jika diperoleh nilai hitung Jarque-Berra lebih kecil dari χ2 (chi-square) tabel atau uji tidak signifikan (nilai probabilty lebih besar dari 0,05).

138


Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas Jarque-Bera Probability RESID_KABBANDUNG 0.746 0.689 RESID_KABBEKASI 0.144 0.931 RESID_KABBOGOR 2.060 0.357 RESID_KABCIAMIS 0.705 0.703 RESID_KABCIANJUR 0.553 0.758 RESID_KABCIREBON 1.038 0.595 RESID_KABGARUT 0.521 0.771 RESID_KABINDRAMAYU 0.544 0.762 RESID_KABKARAWANG 0.693 0.707 RESID_KABKUNINGAN 1.820 0.403 RESID_KABMAJALENGKA 1.396 0.498 RESID_KABPURWAKARTA 1.773 0.412 RESID_KABSUBANG 0.915 0.633 RESID_KABSUKABUMI 1.239 0.538 RESID_KABSUMEDANG 0.501 0.779 RESID_KABTASIKMALAYA 1.524 0.467 RESID_KOTABANDUNG 0.500 0.779 RESID_KOTABEKASI 0.693 0.707 RESID_KOTABOGOR 0.340 0.844 RESID_KOTACIREBON 0.869 0.647 RESID_KOTADEPOK 0.516 0.773 RESID_KOTASUKABUMI 2.753 0.253 RESID_KOTATASIKMALAYA 0.737 0.692 RESID_KOTACIMAHI 0.602 0.740 RESID_BANJAR 0.579 0.749 RESID_BANDUNGBARAT 0.333 0.846

Observations 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2

Diperoleh hasil perhitungan Jarque-Berra model untuk masing-masih nilairesidual model regresi data kabupaten/kota seperti pada tabel di atas. Hasil perhitungan Jarque-Berra menunjukkan uji signifikan karena diperoleh probabilitas uji Jarque-Berra yang lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat dinyatakan bahwa residual untuk model regresi yang berdistribusi normal. 4.2.2 Uji Asumsi Tidak Terjadi Multikolinearitas Mulitikolinearitas menunjukkan keadaan di mana terdapat korelasi antara variabel bebas dengan variabel bebas lainnya.Cara yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendeteksi multikolinearitas dalam model regresi dengan menghitung nilai Tolerante dan Variante Inflation Factor (TOL and VIF). 139


Hasil pengujian kolinearitas untuk variabel bebas dalam model regresi yang diperoleh terlihat pada Tabel 5.4 berikut : Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas Variabel Collinearity Statistics R2 Tolerance VIF Bebas X1=Pajak daerah 0.478558 0.521442 1.917759 X2 = Retribusi daerah 0.518721 0.481279 2.077797 X3 = Dana Alokasi Umum 0.319723 0.680277 1.469989 X4= Dana Alokasi Khusus 0.12779 0.87221 1.146513 Sumber : Output E-Views 6 Hasil perhitungan uji multikolinearitas dengan pendekatan nilai Variante Inflation Factor (VIF) menunjukan nilai VIF yang lebih kecil dari 10 yang berarti bahwa antar variabel-variabel bebas yang digunakan dalam persamaan regresi tidak ada korelasi yang cukup kuat. 4.2.3

Uji Asumsi Homoskedastis Model yang tidak terpenuhinya asumsi model homoskedastis (terjadi gejala heteroskedastis) memiliki kemungkinan hasil koefisien-koefisien regresi yang diestimasi tidak efisien sehingga hasil estimasinya menjadi kurang akurat atau mengandung bias yang besar dari kondisi yang semestinya, atau juga bisa diartikan bahwa hasil estimasi lebih dari yang semestinya, sehingga hasil estimasi yang diperoleh berpotensi kurang akurat. Hasil uji heteroskedastisitas untuk model regresi menggunakan Uji Gletserdiperoleh dari statitik uji nR-squared sebesar 26 x 0.171736 = 4.465. Hasil uji menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model ini. Hal ini ditunjukkan oleh hasil uji yang tidak signifikan pada tingkat kesalahan 5% karena diperoleh nR-squared sebesar 4.465 lebih kecil dari χ tabel = 9,488. 4.2.4

Uji Asumsi Tidak Terjadi Outokorelasi Pengujian ada tidaknya autokorelasi pada nilai residual dilihat melalui statistic Durbin-Watson (D-W), nilai D-W yang berada disekitar nilai 2 (dua) menunjukkan tidak adanya autokorelasi.Tetapi dalam penerapannya nilai D-W yang diperoleh dari model selanjutnya dikonsultasikan ke tabel Durbin-Watson yang telah tersedia. Hasil perhitungan statistik Durbin-Watson (D-W) untuk model regresi yang diperoleh sebesar 1.823514.Nilai D-W yang diperoleh dari model selanjutnya bandingkan ke tabel Durbin-Watson.Dari tabel Durbin-Watson diperoleh nilai batas bawah (dL) sebesar 1.728 dan batas atas (du) sebsar 1,810.

140


Raguragu

H0 ditolak Autokorelasi (+)

dl = 1,728

H0 diterima ( tidak ada autokorelasi)

du = 1,810

1,823514

Raguragu

4- du = 2,190

H0 ditolak Autokorelasi (-)

4- dl = 2,272

Gambar 5.1 Pengujian Autokorelasi dengan Statistik Durbin Watson Nilai DW-stat adalah 1.823514, berada dalam rentang dU< d < 4-dU yaitu antara 1,810 dan 2,190.Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pada model regresi yang diperoleh tidak terdapat keberadaan masalah autokorelasi dengan tingkat kepercayaan 95%. 4.2.5

Koefisien DeterminasiModel Regresi Nilai koefisien determinasi (R2) menunjukkan kekuatan pengaruh Empat variabel bebas X, secara bersama-sama dengan variabel terikat Y, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 4.4 Nilai Koefisien Determinasi R-squared 0.548726 Adjusted R-squared 0.538231 S.E. of regression 60386257 Sumber : Output E-Views 6 Berdasarkan Tabel 4.4 tersebut di atas diketahui besarnya nilai R2 (koefisien determinan) adalah 0.5487, angka ini memberikan pengertian bahwa kontribusi yang diberikan oleh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama terhadap Alokasi Belanja Modal sebesar 54,87%, sisanya sebesar 45,13% merupakan pengaruh dari variabel lainnya yang tidak teramati dalam penelitian ini. 4.3 Pengujian Hipotesis 4.3.1 Uji Signifikasi secara keseluruhan Pengujian model ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang diperoleh memiliki tingkat kesesuaian yang baik dalam menggambarkan model yang diteliti.Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai F-hitung dengan nilai F-tabel dengan tingkat signifikansi tertentu. Hipotesis dalam pengujian model regresi dengan uji F adalah sebagai berikut Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama H 0 : βi = 0 dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal 141


H 1 : ada βi≠ 0

Terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal

Dengan demikian hasil uji F yang signifikan akan menunjukkan bahwa minimal satu dari variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel tidak bebasnya. Hasil perhitungan nilai statistik uji F dari model regresi yang diuji dengan menggunakan Eviews 6 for Windows adalah sebagai berikut : Tabel 4.5 Hasil Uji F F-statistic 52.28582 Prob(F-statistic) 0.000000 Sumber : Output E-Views 6 Hasil uji model regresi yang diperoleh menunjukkan model regresi yang diteliti bermakna. Diperoleh nilai F-statistic sebesar 52.28582 dengan signifikansi sebesar 0.0000. Nilai F tabel pada level signifikansi 5 % untuk df (4 ;177) sebesar 2,423.Diperoleh nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel. Hasil yang diperoleh sejalan dengan nilai signifikansi yang sangat kecil yang berarti tingkat kesalahan untuk mengambil kesimpulan menolak H0 lebih kecil dari α = 0,05 (5%). Fhitung lebih besar dari Ftabel (52.28582 >2,423).hasil uji menunjukkan menolak Ho. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara serempak (simultan) berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal 4.3.2 Uji signifikansi secara parsial (Partial Test) Untuk melihat pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum danDana Alokasi Khusus secara individu terhadapbelanja modal, dapat dihitung dengan menggunakan uji statistik t.Penentuan hasil pengujian (penerimaan/ penolakan H0) dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel atau juga dapat dilihat dari nilai signifikansinya. Nilai t tabel dengan taraf kesalahan 5% dan db = 177 adalah 1,973.Berdasarkan hasil pengolah data dengan program SPSS, maka diperoleh hasilsebagai berikut : Tabel 4.6 Hasil Pengujian t-statistik Variabel

Koefisien Regresi X1 (Pajak Daerah) 1.440468 X2 (Retribusi Daerah) X3 (Dana Alokasi Umum) X4 (Dana Alokasi Khusus) 142

t-stat

Prob

H0

7.171723

0.0000 Ditolak

0.250740

0.708128

Tidak 0.4798 Ditolak

0.185485

7.019050

-0.012806

-0.133187

0.0000 Ditolak Tidak 0.8942 Ditolak

Keterangan Terdapat pengaruh signifikan pada α = 0,05 Tidak terdapat pengaruh signifikan pada α = 0,05 Terdapat pengaruh signifikan pada α = 0,05 Tidak terdapat pengaruh signifikan pada α = 0,05


Sumber : Output E-Views 6 a. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Untuk melihat pengaruh Pajak Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal,hipotesis statistik yang digunakan adalah sebagai berikut: Ho :1= 0 Tidak terdapat pengaruh Pajak Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal Ha : 1≠ 0 Terdapat pengaruh Pajak Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal Hasil perhitungan nilai t-hitung seperti terlihat pada Tabel 5.7 untuk variabel Pajak Daerah (X1) diperoleh sebesar 7.171723dengan nilai signifikansi (p-value) = 0.000. Diperoleh nilai t-hitung lebih besar darit-tabel (thitung = 7.171723> ttabel = 1,973).Keputusan uji adalah untuk menolak H0. Kesimpulan di atas didukung pula dari nilai signifikansinya. Terlihat diatas Pajak Daerah mempunyai angka signifikansi sebesar 0,000 berada dibawah 0,05 yang menunjukkan bahwa Pajak Daerah secara individual mempengaruhi Alokasi Belanja Modal. b. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Untuk melihat pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal,hipotesis statistik yang digunakan adalah sebagai berikut: Ho :2 = 0 Tidak terdapat pengaruh dari Retribusi Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal Ha : 2≠ 0 Terdapat pengaruh dari Retribusi Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal Hasil perhitungan nilai t-hitung seperti terlihat pada Tabel 5.7 untuk variabel Restribusi Daerah(X2) diperoleh sebesar 0.708128dengan nilai signifikansi (p-value) = 0.4798. Diperoleh nilai t-hitung berada diantara nilai positif dan nilai negatif t-tabel (ttabel = -1,973 < t hitung = 0.708128< ttabel = 1,973).Keputusan uji adalah untuk tidak menolak H0. Kesimpulan di atas didukung pula dari nilai signifikansinya (0,331) Terlihat pada tabel diatas Restribusi Daerahmempunyai angka signifikansi sebesar 0.4798berada di atas 0,05 yang menunjukkan bahwa Restribusi Daerahsecara individual tidak mempengaruhi Alokasi Belanja Modal. Hal ini mendukung penelitian Agave Sianturi yang telah melakukan penelitian di Pemda Kotamadya dan Kabupaten di sumatera Utara. c. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Modal Untuk melihat pengaruh Dana Alokasi Umumterhadap Alokasi Belanja Modal,hipotesis statistik yang digunakan adalah sebagai berikut: Ho :3 = 0 Tidak terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Modal Ha : 3 ≠ 0 Terdapat pengaruh dari Retribusi Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal Hasil perhitungan nilai t-hitung seperti terlihat pada Tabel 5.7 untuk variabel Dana Alokasi Umum (X3) diperoleh sebesar 7.019050dengan nilai signifikansi (pvalue) = 0.000. Diperoleh nilai t-hitunglebih besar darit-tabel (thitung = 7.019050> ttabel = 1,973).Keputusan uji adalah untuk menolak H0. Kesimpulan di atas didukung pula dari nilai signifikansinya. Terlihat pada tabel diatas Dana Alokasi Umum mempunyai angka signifikansi sebesar 0,000 berada dibawah 0,05 yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi 143


Umum secara individual mempengaruhi Alokasi Belanja Modal. Hal ini mendukung penelitian Agave Sianturi yang telah melakukan penelitian di Pemda Kotamadya dan Kabupaten di Sumatera Utara. d. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Untuk melihat pengaruh dana alokasi khusus terhadap Alokasi Belanja Modal, hipotesis statistik yang digunakan adalah sebagai berikut: Tidak terdapat pengaruh dari Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal Ha : 4≠ 0 Terdapat pengaruh dari Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal Dari hasil perhitungan diperoleh nilai t-hitung seperti terlihat pada Tabel 5.7 untuk variabel Dana Alokasi Khusus (X4) sebesar -0.133187dengan nilai signifikansi (p-value) = 0.8942. Diperoleh nilai t-hitung berada diantara nilai positif dan nilai negatif t-tabel (ttabel = -1,973 < t hitung = -0.133187< ttabel = 1,973).Keputusan uji adalah untuk tidak menolak H0. Kesimpulan di atas didukung pula dari nilai signifikansinya (0,331) Terlihat pada tabel diatas Dana Alokasi Khusus mempunyai angka signifikansi sebesar 0.8942berada di atas 0,05 yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus secara individual tidak mempengaruhi Alokasi Belanja Modal. Ho :4 = 0

V. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan Dari hasil penelitian mengenai pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja modal, menunjukan: 1. Pajak daerah secara individual berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. 2. Retribusi daerah secara individual tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. 3. Dana alokasi umum secara individual berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. 4. Dana alokasi khusus secara individual tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. 5. Pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. 5.2 Saran Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut : 1. Bagi pemerintah daerah kotamadya dan kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat, diharapkan agar lebih mengoptimalkan pendapatan pajak daerahnya karena berdasarkan penelitian ini besarnya pajak daerah yang akan diterima oleh pemerintah daerah (kotamadya/kabupaten) akan berpengaruh terhadap belanja 144


modal dimana belanja modal ini sangat dibutuhkan dalam pelayanan terhadap masyarakat. 2 Bagi peneliti berikutnya, disarankan agar dalam penelitian selanjutnya dapat memperluas populasi dan sampelnya serta menambahkan variabel-variabel lain yang mungkin turut mempengaruhi alokasi belanja modal. DAFTAR PUSTAKA Abdul Halim.2007.Pengelolaan Keuangan Daerah.Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta. Agave Sianturi.(2010). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. The 1St Accounting Conference, Jakarta. Abdul Hafiz Tanjung. 2006. Akuntansi Pemerintahan Daerah. Penerbit Alfabeta Bandung. Bahtiar Arief dkk.2002 Akuntansi Pemerintahan. Penerbit Salemba Empat, Jakarta Ghozali, Imam. 2006. Statistik Multivariat SPSS. Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. Indra BastiaN.2006.Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia. Penerbit Salemba Empat, Jakarta. Mardiasmo.2004. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit ANDI, Yogyakarta. Singarimbun, Masri.Sofian Effendi.1995. Metode Penelitian Survei, Penerbit LP3ES, Jakarta. Undang-Undang RI No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang RI No 28 Tahun 2009Tentang Pajak dan Retribusi Daerah Undang-Undang RI No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Daerah Undang-Undang RI No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Vidi Yudha Prawira .(2009). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Jawa Ttengah. Simposium Riset Ekonomi Surabaya Wiwit Agustina .(2009). Pengaruh Produk Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer Terhadap Alokasi Belanja Modal di kabupaten / Kota Jawa Tengah.Simposium Riset Ekonomi Surabaya.

BIO DATA R. Budi Hendaris, SE, MSi, sebagai dosen Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UNJANI. Handiyaningrum TJr, SE, MSi, sebagai dosen Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UNJANI.

145

Kata kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Alokasi Belanja

Recommend Documents