KEUANGAN MENTERI INDONESIA REPUBLIK
SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR r18 /PMK.W/2A74 TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA PENGUATAN DESENTRALISASI FISKAL DAN PERCEPATANPEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2O1O DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN, Menimbang
bahwa dalam rangka penetapan alokasi Dana Penguatan Desentralisasi fembangunan DaerahTahun Angga-ran201Ountuk Fiskal dan Percepu"tun daerah provinsi dan kabupalen/kota yang telah dialokasikan dalam Undang-bndang Nomor 47 Tahan 2009 tentang A188aran PendaPit"l dan Bianja NJgara Tahun Anggaran 2A10 sebagaimanatelah diubah dengan Unaanf-Undang Nom6i 2 Tahun 2010, perlu .menetapkan Pera-turanMentJri Keuarigan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan Desentralisasi"Fiskaldail PercepatanPembangunan Daerah Tahun Anggaran 2010;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lemba"ran Ne[ara Republik Indonesia Tahun 20A4 Nomor L25' 'iambahan Leribaran -N"garu Republik Indonesia Nomor M3n sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir aelg-11-Uld*9pemUaran Negara Repubiik Indonesia Undlng Nomor 12 tahun 2OOA Tahun-2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4844); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahr.rn. 2A04 tentang Perimbangan Keuanfan antira Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembiran Negara Republik Indonesia Tahun 2A04 Nomor 726, TambahanLembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor 4438) 3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009tentang Anggaran PendaP{1" dan BelanjaNegara Tahun Anggaran 2010(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5075) sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5132); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor I40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 5. KeputusanPresidenNomor 56/P Tahun 20L0; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.07/201Q
MENTERIKEUANGAN INDONESIA REPUBLIK
-2-
MENETAPKAN: Menetapkan
UMUM PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN DAN DAN ALOKASI DANA PENGUATAN DESENTRALISASIFISKAL 2O1O' PERCEPATANPEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN Fasall (1) Dana PenguatanDesentralisasiFiskal dan PercepatanPembangunan Daerah pnor dan PPD) yang dialokasikan kepada daerah prwinsi dan kabupaten/kota adalah bagian dari Dana Penyesuaian_]1hun Undang-Undang Anggaran- 2010 sebagaimana ditetapkan gdqt Nomor 47 Tahun 200-9tentang Anggaran Pendapatandan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 sebagaimanatelah diubah dengan Undang-UndangNomor 2 Tahun 2010' pada ayat (1) (2) Alokasi DPDF dan PPD sebagaimana -{imlfud (tojth triliun seratus ditetapkan sebesar Rp7.100.000.000.000,00 miliar rupiah). (3) DPDF dan PPD rligunakan untuk rnembantu rnendukung penguatan desentralisasi fiskil dan untuk percepatan pembangunan daerah melalui penyediaaan dan pengembangan bidang infrastruktur, dan non infrastruktur, serta sarana pendukung lainnya yang menjadi urusan daerah. Pasal2 (1) Daerah provinsi dan kabupaten/kota yatrgmenerima DPDF dan PPD beserta besaran alokasinya ditetapkan dalam rapat Panitia Ke4a Belanja Negara atau Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2) Rincian d.aerah penerima dan besaran alokasi DPDF dan PPD untuk masing-masing bidang adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuanganini. (3) Alokasi DPDF dan PPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah merupakan pengeluaran setinggi-tingginya yang diperbolehkanuntuk setiapbidang. Pasal3 (1) Daerah wajib menggunakan DPDF dan PPD sesuai dengan bidang sebagaimana ditetapkan datam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari PeraturanMenteri Keuanganini. (2) Daerah yang menerima alokasi DPDF dan PPD tidak diperbolehkan melakukan pergeseranalokasiantar bidang.
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA .
6 -J-
Pasal4 DPDF dan PPD sebagaimanadimaksud dalam Pasal1.merupakan bagian dari PendapatanDaerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD) Tahun Anggaran 20L0atau APBD Perubahan Tahun Anggaran 2010. Pasal5 Kegiatan yangtidak dapat didanai dari DPDF dan PPD meliputi: a. dana pendamping Dana Alokasi Khusus; b. sewa (contoh:gedung kantor, kendaraanoperasional); c. administrasi kegiatan (contoh:gaii, honor,lembur, atat tulis kantor); d. penelitian; e. pelatihan;dan f. perjalanandinas pegawai daerah. Pasal6 (1) Penyaluran DPDF dan PPD Tahun 2010 dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. (2) Penyaluran DPDF dan PPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secarabertahap,denganrincian sebagaiberikut: a. Tahap I sebesar45% (empat puluh lima persen); b. Tahap II sebesar45% (empat puluh lima persen);dan c. TahapIII sebesar10%(sepuluhlima persen). (3) Penyaluran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakansecarasekaligus. (4) Penyaluran Tahap I dilaksanakan setelah daerah penerima menyampaikan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2010 dengan melampirkan Surat Pernyataan Kesanggupan dan jadwal Rencana Penyelesaian Kegiatan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur JenderalPerirnbanganKeuangan. (5) surat Pernyataan Kesanggupan dan Jadwal Rencana Penyelesaian Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing disusun sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II dan Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuanganini.,
w
M ENTERIKEUANGAN BEPUBLIK-INDONESIA
(6) Surat Pernyataan Kesanggupan dan ]adwal Rencana Penyelesaian Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterima paling lambat tanggal 31 juli 2010. (7) Penyaluran Tahap II dan Tahap III dapat dilaksanakan setelah laporan penyerapan penggunaanDPDF dan PPD tahap sebelumnya diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur jenderal Perimbangan Keuangan. (8) Laporan penyerapan sebagaimanadimaksud pada ayat (7) disusun dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuanganini. PasalT (1) Laporan penyerapan penggunaan DPDF dan PPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) disampaikan setelah penggunaan dana telah mencapai 90% (sembilan puluh persen) dari dana yang telah ditransfer ke RekeningKas Umum Daerah.
(2) Laporan penyerapan penggunaan DPDF dan PPD Tahap I atau Tahap II sebagaimanadirr,aksud dalarn Pasal 6 ayat (7), Citerima paling lambat tanggal L5 Desember201"0. Pasal8 (1) Pelaksanaankegiatan yang didanai DPDF dan PPD harus selesai paling lambatpada tanggal3LDesember2010.
(2) Hasil dari kegiatan yang didanai DPDF dan PPD sudah dapat dimanfaatkan pada akhir Tahun Anggaran 2070. Pasal9
(1) Daerah penerima DPDF dan PPD melakukan optimalisasi penggunaanatasbesarandana yang diterimanya.
(2) Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk bidang y angsarm. Pasal10 Pengawasan fungsional/pemeriksaan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan DPDF dan ppD dilakukan sesuai dengan ketenfuan peraturan perundang-undangan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK TNDONESIA
-5Pasal11 Peraturan Menteri diundangkan.
Keuangan ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap oranq mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dlngan penempatannya daram. Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan dilakarta padatanggal 14 Juni 2010 MENTERI KEUANGAN ttd. AGUS D. W. MARTOWARDOIO
Diundangkandi Jakarta padatanggalt4 Juni 2010 MENTERIHUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA, rrd. PATRIALISAKBAR BERITANEGARAREPUBLIKINDONESIATAHUN 2O1O NOMOR 285
LAMPIRANI PERATURAN MENTERI KEUANGAN rENrAllG NoMoR118-I'MUM /PMK.022010 DAN AI.oKASI PEDOMAN DANA PENGUATAN DESENTRAUSASI PERCEPATAN DAN FISKAL DAERAH TAHUN PEMBANGUNAN ANGGARAN2OlO
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
SDAIIG luMtalt
NAilA o^ERAR
M
JATAilDA|| JEMIATAf,
litst/xwruat SUilG I MU EAilIAI
an BEn$t{
rcsEl{anil
pEtr flrAM pEnxEEuNAt{
pERHUtUilAN/ milsrcnrEl
PEIDAGAilGAI{
MTA PilSIRNH
DASMH
SMA DAT PEDESEtr PNASANAI{A
tndidond
4.438.023,3:
3a51t,959j 315:
i!9 !O
hw winti
I
E T6aah
bb. lndl
23.774.ffi b.I
!g
9,62,1
I. P'T
0n4.00 0t5.6
l:
2358,68221!O
r9.724 l9
!od(
ob, ErN Slht
am trs
9,16
6d bb. Sido.fio
152:7{0 6s5.615,0
x9.0tt6,l
SIDAIIG
TAMA DAEUX
I{(
rirGr/ r{oxM USsl
reJlztrq]L3u.fi
c ati
Att trt
9t6t
rtadttfr
AIR9ER1H
?ER'AMAfV PEil$UIIAI{
(ESEMTAil
P€f,HUIUNAil/ ttaEPott sl
PKMM PMA6AilGAlI
PEMENIilIAH
o^EnAI{
sAmADM PRA$AAM PEOEIAAiI
rhdld6.ll
IGUufAtr OAtrPENKAtrAi clbdti P.di lEmst
,UMW UiIGI(WGAfl HIOUP
trt
utqtqd ta
i4
!t2 m
22lbb, t|DNUbE
lt3l m t22 tll
m q t6t
aqtt ldl
bihrent
t7aa4-&
aeal-:
t4torad
ffitltd
n'
boua
ugtl 2at51dlAcd ta rc tr! tq 1tt
tu
dt< m
ia li?
m
{-d ie ttt
m
la il
rrs17_!
r45129s9t32.00 6b
Hultr atrntri
illdttm
rri.h
t-d {tl l9_t24-qats.m
talait_G6fi
iru
r etr la7.ols a.9tl
!t7nra
m q*?
il517
tt40*m
{
tt t6?s71 tqzd
q59 it?d
l!
tlttrs
9tl
mff agrtqd
a-941-:
i ttt 16 5rt tl
s.g!s! DsG 6b
hlrhr
M.n,
D
tt!
6
11ld sld tm t?rm
niMfiiil.
a qtl
?t6b! tttorqm
t tltd tao{m
hb
Mln.hrql.l.l.n
tnSi tostqsd letra
4dtm qs2274
bb_
s
rtld
ta 5: ota.m
6!
!a
!!tl
golqd
4
24,61 tt tdrllffi
d
qt
ff
u
!q17!
tm
m.7t0-7r5Aztfi tl t16! t , rtafi
aalrr{rwfr aE DN
9l
rTaoum 19
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
w
MENTERIKzuANGAN INDONESIA REPUBUK
ffib
MENTERI KEUANGAN ttdAGUS D.W MARTOWARDOJO
LAMPIRANII
l,'.$fi5HTI s YBf':#, ryi'fei't!&i ilDbilAfitlx,tuu onn AIroKAslDANA FISKAL DEsENTRALISASI i,ifrculiinn PEMBANcUNAN iirr.i-'i'enCBrnteN
MENTERI KEUANGAN HEPUBLIK INDONESIA
DAERAHTAHUN ANGGARAN 2O1O
SURATPERNYATAAN Nomor: Yang
bertandatangan
di
bawah
Gubernur/BuPati/Walikota*)
ini
provinsi/Kabupaten,/Kota...,.(diisinamadaerah)..... menyatakantelahmencanhrmkan Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 201,0dalam Anggaran Pendapatandan BelanjaDaerahTahun Anggaran 20L0atau akan mencantumkannya d.alamAnggaranPendapatandan BelaniaDaerah PerubahanTahun Anggaran 2010dan segeramelaksanakankegiatansetelah"menerimatransfer. rencanapenyelesaianataskegiatan yang Terlampir disampaikanjadwal (timeschedule) pendanaannya bersumber dari Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan PembangunanDaerah Tahun Anggaran20L0. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai . syarat penyaluran Tahap I Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2010. Tempat, tanggal, bulan, tahun Gubernur/ Bupati/ Walikota PemerintahProvinsi/ Kabupaten/ Kota *). . .......
(Capdan tanda tangan) (materaiRp.600Q-) Nama . *) Coret yang tidak perlu
MENTERIKEUANGAN, denganaslinya
rrd. AGUSD. W. MARTOWARDOIO
LATUPIRATIII
{\\
N\\\*-'-
a
t<
ffiTraffi,,'ffif# PEDOITIAIIUnnit oer.l AI-OKASIDAI{A
ttn
DESEI\nRALISASI FEKAL rnfgU.rrar.l PET.T PERCEPATAI\T PEMBAI{GI,NAT{ DAERAHTAHTJNANGGARAI$ZI1O
-Zllt
MENTEHIKzuANGAN REPUBUKINDONESIA
|adwal RencanaPenyelesaian Kegiatan
Provinsi/Kabupaten/Kota r) : ..'......... (diisi nama daerah)
Kebrangaru 1) Coretyangtidak perlu 2) BeriTanda (J)
Tempa! tanggal, bulan" tahun Gubemur/ BuPati/ Walikota Pemerintah Provirui/Kabupaten/Kota r)....--...
(Cap dantanda tangan) (materai Rp.6000,-) Nama..............
Salinansesuai
KepalaBiro ub.
AdelinaSirait
NrP19660603198
MENTERIKEUANGAN,
rrd. AGUSD. W. MARTOWARDOJO
LAMPIRANIV KEUANGAN PERATURAN MBNTERI NOMoR 118 /PMK.0Z2010 TENTANG PEDdMAN UMUM DAN ALOKASI DANA PENGUATAN DESENTRALISASI FISKAL PEMBANGUNAN DAN PERCEPATAN DAERAHTAHUN ANGGARAN 2O1O
KEUANGAN MENTERI INDONESIA REPUBLIK
LAPORAN PENYERAPANPENGGUNAANDANA PENGUATANDESENTRALISASI PEMBANGUNANDAERAHTAHUN ANGGARAN 2O1O FISKALDAN PERCEPATAN Provinsi/ Kabupaten/ Kotar 1) Tanggal.......... PerdaAPBD Nomor ........... Pagu z)
Bidang z)
2. ............................ 3. dst. TotalPagu
Tanggal e)
Tahap
Ralisasi pembayaran dari Rekening Kas UmumDaerah (melaluiSPZD
SisaDPDF danPPD di RekeningKas Umum Daeratr
SisaTahap Sebelumnya
Penerimaandari KasUmum Negara
Total
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
3
4
5 = 2 +4
6
7=5-5
Daerah)a)
2
1
8- Q/5)x 1O0o/"
Tahap I Tahap II Tahap III Total Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun Gubernur/ Bupati/ Walikotar)
(cap dan tanda tangan) (materai5000,-)
Keterangan: 1) Coretyang tidak Perlu 2) Diisi Sesuaidenfan Alokasi dalam Lampiran I 3) Diisi tanggal diterima di Rekening Kas Umum Daerah 4) Minimal90% dari dana Alokasi DPDF dan PPD Tahun 2010yang ada di Rekening Kas Umurn Daerah
MENTERIKEUANGAN, Salinan sesuaidengan asliny+
KepalaBiro Umlrn
ttd.
u.b. Pj. Kepala Bagian' Al
lc\ / Adelirn Sirait
NIP 196606031
AGUS D, W. MARTOWARDOIO
