MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 113 jPMK07/2010 TENT ANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA PENGUATAN INFRASTRUKTUR DAN PRASARANA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN, Menimbang
bahwa dalam rangka penetapan alokasi Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah· Tahun 2010 untuk daerah provinsi dan kabupatenjkota yang telah dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 47 tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana .Daerah Tahun Anggaran 2010;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Rejmblik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5132); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 4. Keputusan Presiden Nomor 56jP Tahun 2010; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK7/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK7/2010; MEMUTUS~AN:
Menetapkan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA PENGUATAN INFRASTRUKTUR DAN PRASARANA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010...
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-2-
. Pasal1 .. (1) Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD) yang dialokasikan kepada daerah provinsi dan· kabupatenjkota adalah bagian dari Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2010 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang .Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah· diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010. (2) Alokasi DPIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan sebesar Rp5.500.000.000.000,OO (lima triliun lima ratus miliar rupiah). (3) DPIPD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik melalui penyediaan infrastruktur dan prasarana daerah, yang ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Pasal 2 (1) Daerah provinsi dan kabupatenjkota yang menerima DPIPD beserta besaran alokasinya ditetapkan dalam rapat kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2) Rincian daerah penerima dan besaran alokasi DPIPD untuk masing-masing bidang adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari . Peraturan Menteri Keuangan ini. (3) Alokasi DPIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jumlah pengeluarim paling tinggi. yang diperbolehkan untuk setiap bidang. Pasa13 (1) Daerah wajib menggunakan DPIPD sesuai dengan bidang sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. (2) Daerah yang menerima alokasi DPIPD tidak diperbolehkan melakukan pergeseran alokasi antar bidang. Pasal 4 DPIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan bagian dari Pendapatan Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2010.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-3Pasal 5 . Alokasi DPIPD Tahun Anggaran 2010 untuk provinsi dipergunakan untuk: a. mendukung pemeliharaan jalan/jembatan provinsi;
berkala, peningkatan
dan pembangunan
b .. menunjang peningkatan pelayanan jaringan irigasi provinsi; c. infrastruktur pelayanan kesehatan rujukan meliputi: 1. penambahan tempat tidur kelas III; 2. pelayanan unggulan; clan 3. peralatan medis.
rumah
sakit provinsi,
d. prasarana pemerintahan daerah; dan e. penyediaan prasarana Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Pasal 6 Alokasi DPIPD Tahun 2010 untuk kabupaten/kota
dipergunakan untuk:
a. pemeliharaan berkala, peningkatan dan pembangunan jalanl jembatan; b. pemeliharaan berkala, peningkatan dan pembangunan jaringan irigasi; c. penyempurnaan, pembangunan, pengembangan, dan perluasan jaringan sistem air minum, persampahan, limbah, dan drainase; d. infrastruktur pelayanan .kesehatan kabupaten/kota, meliputi: 1. penambahan tempat tidur kelas III;
rujukan
rumah
sakit
2. Instalasi Gawat Darurat (IGD); 3. Unit Transfusi Darah (UTD); 4. Instalasi Pengelolaan Air Limbah (II'AL); 5. Perala tan medis. e. menunjang penyediaan prasarana pelabuhan daerah; f. penyediaan prasarana Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD); dan g. penyediaan prasarana pemerintahan daerah. Pasal 7 Kegiatan yang tidak dapat didanai dari DPIPD meliputi: a. dana pendamping Dana Alokasi Khusus; b. sewa (contoh: gedung kantor, kendaraan operasional); c. administrasi kegiatan (contoh: gaji, honor, lembur, alat tulis kantor);
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-4d. penelitian; e. pelatihan; dan f. perjalanan dinas pegawai daerah. Pasal 8 (1) Penyaluran DPIPD Tahun 2010 dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah .. (2) Penyaluran DPIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan . secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut: a. Tahap I sebesar 45% (empat puluh lima persen); b. Tahap II sebesar 45% (empat puluh lima persen); dan c.. Tahap III sebesar 10% (sepuluh persen). (3) Penyaluran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan secara sekaligus. (4) Penyaluran Tahap I dilaksanakan· setelah daerah penerima menyampaikan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dengan melampirkan Surat Pernyataan . Kesanggupan dan Jadwal Rencana Penyelesaian Kegiatan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan .. (5) Surat Pernyataan Kesanggupan dan Jadwal Rencana Penyelesaian Kegiatan sebagaimana dimaksud pad a ayat (4) disusun sestiai dengan format sebagaimana ditetapkan dalain Lampiran II dan Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. (6) Surat Pernyataan Kesanggupan dan Jadwal Rencana Penyelesaian Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterima paling lambat tanggal31 Juli 2010. (7) Penyaluran Tahap II dan Tahap III dapat dilaksanakan setelah laporan penyerapan penggunaan DPIPD tahap sebelumnya diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. (8) Laporan penyerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. Pasal 9 (1) Laporan penyerapan penggunaan DPIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) disampaikan setelah penggunaan dana telah mencapai 90% (sembilan puluh persen) dari dana yang telah ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah. (2) Laporan penyerapan penggunaan DPIPD Tahap I atau Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7), diterima paling lambat tanggal15 Desember 2010.
MENTERIKEUANGAN REPUBlIK INDONESIA
-5.pasall0· . (1) Pelaksanaan kegiatan yang didanai DPIPD harus selesai paling lambat tanggal31 Desember 2010. (2) Hasil dari kegiatan yang didanai DPIPD sudah dapat dimanfaatkan pada akhir Tahun Anggaran 2010. Pasalll (1) Daerah penerima DPIPD. dapat melakukan optimalisasi atas besaran dana yang diterimanya. (2)Optimalisasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk bidang yang sama.
pada
ayat
penggunaan
(1) 'hanya
dapat
Pasal12 Pengawasan fungsionalj pemeriksaan' pelaksanaan .kegiatan dan pengelolaan keuangan DPIPD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal13 Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada t.ariggal diundangk~n. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Diundangkan padatanggal
di Jakarta 14 Juni
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2010· MENTERI KEUANGAN, 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, ttd.
ttd.
AGUS D. W~MARTOW ARDOJO
PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 280 Salinan sesuai dengan aslinya, . Kepala Biro Umum u.b.
Pj. Kepala Bagian T.U.
&Y IDa rralt
NIP 1966060319870~o'
PERATURAN
MENTER!
LAMPIRAN ( KEUANGAN
NOMOR 111 /PMK.07/201O PEDOMANlIMUM DAN TENT AWKASI ANG DANA PENGUATAN INFRASTRUKTUR DAN PRASARANA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENET APAN ALOKASI DANA PENGUATAN
INFRASTRUKTUR
DAN PRASARANA DAERAH
UNTUK PROVINSI TA. 2010 (da/am juta rupiah)
-1.000,000 - Utara - -Barat - -- 23.250,000 24.175,000 8.625,000 1.000,000 Provinsl Provlnsi Provinsl Provinsi Provlnsl Provinsi Provinsi Sumatera Jambl Riau DKJ Sumatera Jawa Banten Kalimantan Barat Selatan Barat Provinsl Kalimantan Kalimantan Timur Selatan Provlnsl Provlnsl Lampung Kalimantan Tlm\lr Tengah I Provinsl Provinsl Provlnsl Provlnsi Provlnsi Nanggroe Kepulauan Bengkulu DI Jawa Bangka YJakarta ogyakarta Tengah Belltung Aceh Riau Darussalam 23.505,000 20.340,000 24.250,000 22.185,975 1.000,000 9.625,000 XIV XVII
21.185,975 19.340,000 -22.505,000 24.175,000
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-- --
- ---
--6.000,000 24.475,000 1.000,000 23.562,000 14.805,000 4.935,000 21.765,000 3.812,500 '1.000,000 24.175,000 1:000,000 Provinsi Gorontalo Provlnsi Provinsi Provinsl Maluku Sulawesi Maluku Sulawesi Bali Utara Barat Selatan-Timur Sulawesi Utara XXI Provlnsi Provinsl Nusa Tenggara Provlnsl Sulawesi Tengah Provinsi Papua Provinsi Papua Barat 43.302;000 21.000,000 Provinsi Tenggara 1.000,000 24.562,000 .8.700,000 38.255,000 12.437,500 3.880,000 2.425,000 24.175,000 24.205,000 24.187,000 24.329,000 4.812,500 1.000,000358.94i,475 Provinsl Nusa Tenggara Barat
238.946,975 23.175,000 24.175,000 18.394,000 19.340,000 14.505,000 9.670,00019.307,000
•,-III-~w
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENET APAN ALOKASI
DANA PENGUATAN INFRASTRUKTUR
-------
~NG,~~R~N,;,:i,4~~':'
UNTUK KABUPATEN/KOTA
--20.000,000 24.485,975 9.670,000 4.835,000 9.670,000 1.934,000 23.175,000 12.087,500 24.175,000 ',.:;REUANGAN',DAERAR;j~; ::tlSI~TE.M,IN.FORMA~g-;';:!
9.000,000 19.835,000 4.812,500 15.000,000 24.175,000 24.250,000 1.934,000 24.062,500 9.625,000 9.500,000 24.250,000 24.220,000 24.812,500 24.485,975 12.087,500 24.625,000 24.085,000 19.250,000 1.000,000 --- --24.062,500 20.000,000 9.670,000 18.500,000 Besar Lhokseumawe Asahan Kab. Kab. Kola Aceh Bireuen Pidie Banda Bener Subulussalam Selalan Baral Meriah Aceh f Timur Tengah Aceh Tamiang Baral Daya Kab. Kola Kab. Aceh Sabang Pidie Singkil Tenggara Jaya Gayo Lues 24.175,000 14.550,000 15.000,000
r~~,t~:ijg~t~~~,
DAN PRASARANA DAERAH TA. 2010 (do/am juta rupiah)
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
21 22 23 24
,
Kab. Dairi Kab. Deli Serdang Kab. Tanah Karo
- --
--- -- I. - -- -II Solak Pasaman Pesisir Selatan Nias Toba Samosir Batu Bara Sawahlunto Kab. Langkat Kota Kab.Agam Tebing Mandailing Simalungun Tinggi Natal Lima Gunung BukitSelatan puluh Tlnggi Pariaman Sitoh - Hasundutan Kota Tanjung Serdang Balai Bedagai Kola Padang Payakumbuh Humbang Sljunjung Panjang -2.910,000 I 17.460,000
-I
.
,
17.406,000 9.670,000 3.868,000 14.505,000 19.340,000 9.670,000 4.835,000 7.736,000 1.934,000 18.685,975 8.800,000 3.868,000 9.670,000---- .I[. 13.600,000
!,.·c",; ..·,,'·,., ,:SISTEMiNFORMASI' PRAS~RAN,~' .... ··;PENGELOLAAN '..'.':, PE~Df:': ·.;KEUANGAN DAEAAH"
',_c,; . <.;.;<
;!~~~~~~~'i0\k'~i~~~I~~~~iI¥¥'I:~~t~!~~~·1~ ~
4.925,000
__
---
~n-u------
9.750,000--
_
-
9.625,000 ~I 5.775,000
14.805,000 -. =-1
-
~4.935,000 - . -
•JUM(AH . ;~·;·';Wi~;}.;.... 17.406,000 14.595,000 9.643,000 9.625,000 10.646,000 24.475,000 14.505,000 4.835,000
- I
-
3.868,000 19.394,000
-, -
9.670,000 9.750,000 4.835,000 19.340,000 4.935,000
1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000
1.000,000 1.000,000 14.600,000 1.000,000 9.800,000 1.000,000 10.670,000 1.000,000 19.685,975 1.000,000 1.000,000 20.340,000
Ii
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
··t····.,·..·•.• ·.,...~,., ·",t···,·,,,··,·,····"·j,·"····,·
..I'······,·'''·:''>··'"''·'·'·'·<JAIlANr·1:''',:·~· '··"':'·':·"f'"··"·'·'··
.
., •.•..•....•...•..•.
,,;,
•..
'''','' ..
····I<,':.~,'
",
"PELABUHAN'
'RRASARANA:'
.,"'
:..
,.
,,' ",',"
,.'''.',-'.. ,......•
'
48
Kola Solak
.•.••.•.•••
49
Kola Pariaman
•
50
Kab. Pasaman Barat'
51
Kab. Dharmasraya
52
Kab. Solak Selalan
53
Kab. Kampar
..
11.125,000
12.312,500
..•.
' •..•.••.•
23.175,000·
..
•.•..••••
···.. ··· ·..-· ·· ·-..··· ..-.. .. -.......-.,
.!.,"
.. I 1.000,000 4.925,000 9.625,000 19.700,000 14.437,500 4.812,500 3.000,000 18.250,000 Kola Ka!a Kab. 4.935,000 9.700,000 Teba Binlan Jambi Muara Laha! Prabumulih Dumai Pekanbaru Balam Jambi Enim 'Jabung Musl Rawas 54 Kab. Lingga Bunga Palembang Kola Kata Kab. Tanjung Ogan pagar Lubuk Banyuasin Banyuasin Kamering Alam Linggau Ulu Bara!...... .. Timur 4.835,000 ..
..
I-
··
23.175,000 23.175,000 19.340,000 23.540,000 5.000,000 9.670,000.... 19.340,000 24.175,000 7.500,000 9.800,000
..
·····
···
..
1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000
1.000,000 24.437,500 1.000,000 24.175,000 1.000,000
1.000,000
24.175,000 9.625,000 24.175,000 19.340,000 23.540,000 19.340,000 14.595,000 24.250,000 14.437,500 9.800,000 19.425,000 4.812,500 3.000,000 7.500,000 1.000,000 3.000,000 19.700,000 1.000,000 24.175,000 24.275,000 9.700,000 4.835,000
. ----,;,;,' ---Utara -- 1.000,000 . --Baral ----- -- 5.850,000 24.250,000 24.062,500 24.400,000 18.500,000 24.190,000 5.850,000 24.062,500 rA'IRMINUM': 12.312,500 19.400,000 .2.880,000 19.340,000 18.670,000 24.175,000 ;:" 4.950,000 '"u ..Pinang ," 24.250,000 19.400,000 22.170,000 Kab. Mukamuka Melro Pesawaran Ciamis Cirebon K~b. OKU Garul -4.950,000 Timur Kola Kab. Bengkulu Tanggamus Kepahiang Bogar Ulara Baral 12.087,500 18.500,000 {';';'P'ENGEt()LAA~r; Way Tulang Rejang Bandar Mesuji Bandung Cianjur Bangka Pangkal Kanan Bawang Lebong Lampung Tengah Timur Selalan 18.470,000 19.340,000 9.670,000--19.340,000 24.175,000 .:'" ..' ',KEUANGAN'DAERAH 24.175,000 18.340,000 14.472,000 23.175,000 16.685,975 18.340,000 1.000,000 9.000,000 21.685,975 20.322,000 3.880,000 24.320,000 24.190,000 12.500,000 4.000,000 '" ........,. 4.850,000 ',; .' ~-: ..•.. ..'.'Lampung .:'~SISrEM'J~FORMASI'.". SANIT ASI" . ;.~:~:;f~:~::':t\: f.?:;;;t.~\j::: ;<}:;'~;?:~~~j;7' ~;;:1/;::~k::~:;';; :~~~;:t~ '. DAERAH . .'.~'~~:~';!; . PEMD,A' 'fu"',' r:~i~,~m;:jxLJltJ/,!::/:':::::i
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
..
}~~4ijQ~AN~': "R:'ffA~A~AN~' :";~;\;~~i~~~f;~';:~'~ .;,ti:,.~~~~~~~~~t~~; ·i';·::;j'·j3~~~#W~':,r!
RUJUKAN
:.'"
.
------ .1.000,000 -24.193,000 19.340,000 3.812,500 ' - ---- --13.835,000 5.820,000 8.625,000 23.625,000 24.175,000 24.235,000 23.460,000 14.677,500 4.850,000 6.769,000 9.685,000 9.625,000 5.820,000 4.850,000 Kota Kebumen Kendal Sukabumi Purwakarta Clrebon Cimahi Kab. Demak Lebak Kola Kab, Tasikmalaya Pemalang Kuningan Sumedang Depok Banjar Pandeglang Kota Tangerang Banjarnegara Rembang Semarang Subang Indramayu Karawang Majalengka Bandung Serang Karanganyar Baral 23.185,975 14.460,000 4.812,500 19.400,000 5.820,000 4.850,000 24.625,000 14.520,000 9.670,000 1.000,000 1.000,000'1; 2.425,000
.;"'.:.
PEMDA "H"':;
, , '
;.,.:
•..•
-
6.769,000 24.175,000 12.252,500 13.835,000 18.373,000 19.340,000 8.670,000 4.835,000--22.185,975 4.850,000
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
~~fi~~~ffk~i{'
KEUANGAN DAERAH ' ','PENGELOLAAN ':>SISTEMINFORMASI
(. ?~)!{~I"':i"~'i':':~",i:",'F~'-"';:;;' '" \<);Jb~~:[~~i:;;':i :T, ~;':i!~;~~;iJ~~~l}~;~~~' ,::{'~,~~il~~r~';i~ixi~'~;r~b~~: ',-/
' ',:
MENTERI KEUANGAtJ
··~~tl~r~Jr~J~{ ~:i1~i:,ooN;~im~~~i~iW~D~!~Nr ..~~=NA1';W~§~~Iro~~$rt' ':SJU~tA~:)~'
'~E~~~~:h 4.850,000 19.470,000 131 Kota Semarang 132 Kab. Banlul
14.505,000
133 Kab. Gunung Kidul 134 Kab. Kulon Progo 135 Kab. Sleman 136 Kola Yogyakarta 137 Kab. Blilar 138 Kab. Bondowoso
9.670,000
139 Kab. Gresik 140 Kab. Jember 141 Kab. Kediri
16.922,500
142 Kab. Madiun 143 Kab. Magelan
9.670,000
144 Kab. Malang 145 Kab. Mojokerlo 146 Kab. Ngawi 147 Kab. Sampang
19.340,000 4.835,000 24.150,000
148 Kab. Sidoarjo 149 Kab. Sumenep
19.340,000
150 Kab. Trenggalek 151 Kab. Tulungagung
9.670,000
152 Kola Kediri 153 Kola Malang 154 Kota Mojokerto 155 Kola Probolinggo
9.670,000 4.835,000 6.769,000
----- - 1.000,000 4.850,000 9.850,000 6.909,000 2.925,000 24.062,500 24.220,000 24.062,500 4.812,500 7.700,000 1.000,000 .1.000,000 24.362,500 11.550,000 16.960,000 16.922,500 4.935,000 24.279,000 24.320,000 4.835,000 9.850,000 24.205,000 24.250,000 14.482,500 14.610,000 24.150,000 19.340,000 4.812,500 4.850,000 -11.550,000 19.479,000 )\- ---- ---- 7.387,500 4.925,000
-
KEUANGAN
DAERAH
,.'
_:.
U~U, '~;;.
,
-"---....---: .......1.000,000 -- .•.... -H'. ~ ••" ~ ,"..~ ';:.p~ 11.512,500 24.500,000 24.425,000 15.000,000 14.505,000 2.406,250 4.062,500 9.625,000 -- --.'("I.".:::' 3.850,000 23.498,500 ---·~·~I~-~:' 14.500,000 24.125,000 18.305,500 24.175,000 21.275,000 9.625,000 3.868,000 24.625,000 17.335,000 2.406,250 24.625,000 Kab. Landak Ponlianak Berau Lamandau Balu Tanah Laut 18.400,000 24.190,000 Sambas Barilo Kuala ,~.:_.<',:.. .~_:~:,.. Kayong Kalingan Utara :.:~. 17.335,000 ".. 8.670,000 ,'I ~ • -~'!.;' i -'~-'I ,"_' Singkawang Sintang Banjar Baru Seruyan Sanggau Balangan Kota Palangkaraya Pulang Pisau Surabaya '.,i::~<~.:j~:;:;',,~ t:::.:::~":;~;~ Kapuas Hulu I':;;·;:i:::·"·~·· ·;~.~i;i .:~~l~i . 24.175,000 14.680,000 14.505,000 7.736,000 24.175,000 14.505,000 Kab. Kola Tapin Banjarmasin Kubu Raya 17.387,500 4.875,000 DAER, 11.275,000 10.000,000 15.000,000 14.700,000 19.340,000 24.019,000 24.205,000 1.000,000 9.670,000 ~H~' ".,.:: 2.955,000 3.940,000 7.760,000 6.790,000 8.700,000 19.400,000 16.250,000 ,.,KEUANGANDAERAH .... . ' .. :;_ ,:>:i.;"\ .. 9.800,000 4.850,000 14.437,500 ~~;: ~',~' ,:.;"::;.i~':.:::.: 6.769,000 :;,;.~;<, i':,}~,:'PAE,~H,·.1:~ ;Ce PEMDA-:: .'.~,:t.:'.J: :''KESEHATAN,'" ··;\SISIEM.:INFQRMASI,:': ~(~'};':r ~:~\.?~'::~":~': ·:.t~ :":.PE,~Q~~bL~~;~,~: :,::.'i"i ,~fS"~:"PE;~AYA~AN:;':::: ,:";i~'.:' .':::;,::~;~M~1I~~:·~}·:··:' "::,: :~:~: :'~::i~:,~5A(j{~~h:~!;~;f:': ·~.RASA~~~ .'j,~~!;~:;~.I~U..~.:. " ',",',
.
"","
-, .,u •.... '•..
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
,_'u·
'f'
~ ••
:
••
;~" ••
,f •• ..: .•••
~
:t"~.:,;~~g~~~';f :;,:':,~~4~E;:~~~~:~; ~';:~"~~~~f~~\~»
:<~
:'PElABUHANi'
-c-;"",: ---Selatan - 1.000,000 ••. I',",", .. r' Utara 18.373,000 23.185,975 19.300,000 24.175,000 24.152,500 19.340,000 18.670,000 4.850,000 3.868,000 13.775,000 23.185,975 4.850,000 14.482,500 14.505,000 23.184,000 24.625,000 9.670,000 24.625,000 4.812,500 -I~-1<---1.'. "~~'".::',.",.; Kota Kab. Kola Kab. Samarinda Tarakan Kuta; Minahasa T Boalemo Gorontalo Malinau Manado omohon Barat Utara • Tana Kepulauan Kotamobagu Bolaang Balikpapan Bitung Tidung Mongondow ITalaud _ 1'"".(.'.r'(1~1 ,~I I' - -,,'
< ;~'!l~:I"~ .:.~iI'I·Mi .>~ ~ '''''': ~~~J~~:",~:~t~~ ~~i~~~~~ ?~" ,tUALAN/:t: "
"',,'
'_I'
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
"PEMDA' ...."If~.~_ ~~ ~'.~II.\.':. "Ir,~PELABUHAN' I". PENGELOL.A:AN' :t .6 ::~~.I:·Ii:~.<·,·~,::· Kab. Banggai Sangihe Bolaang Penajam Mangondow Paser ;:~~:'--:.',~~ Timur Selalan 3.868,000 r 24.175,000 1.000,000 Kep. Siau"';' Tagulandang ,;'IRIGASH~,~j .•r~ :••.. Biaro :.,.' . r'f::;..~~ .; ',j I ! r20.274,000 18.670,000 22.685,975 18.373,000 19.300,000 r23.685,975 ... ;"~:" Utara • "'I ''' 24.445,000 Minahasa Tenggara .... 14.505,000 24.175,000 19.340,000 23.185,975 23.175,000 9.670,000 9.670,000 2.910,000 JEMBATAN" ,,\'AIR,MINUM~ ,,',:' ".", ';,." , :~~,PGLAYANAN~*( Ir::r:~lt~ ~, '."" ~,~;SANITASI' ,~:'~IST~~ I~FO,R~ASI'~ ..,' •.... ..•..... .... .... .... .... .... ...... ..
....
!:o
~
,
.... ...... ....
~~I: '~RASARANA" ~'''.'',:-DAE~H' :.'~:'~:;:~' '.'~)~"M~~:.~~: ~i":'i~~: " KEUANGAfJ'DA'ERAH, c,"
-
,
.:.::"~~~~~g~~:;~~i~' I~~~~~
if-
j=3.,1.
"
.!
".
,
I>r"·
-
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
·i~1~~;g;.;[~~~·"~i;;rt~:t i~~tf:~~&,;ltl~~~,~:'~i~JN~~ i!~~~~'li
C":~:~·l:t'~;J}J!r~;:' 19.340,000- .
210 - Kab. Banggai Kepulauan 211 Kab. 00nggal3 212
9.670,000 23.175,000 24.175,000 19.340,000 13.685,975 14.050,000 2.868,000 14.505,000 23.185,975 18.685,975 19.000,000 9.800,000 12.670,000 24.175,000 3.868,000 22.685,975 18.685,975
Kab. Morowall
213 Kota Palu 214 Kab. Parig, Moutong 215 Kab. Tojo Una Una 216 Kab. Sig; 217
Kab. Bantaeng
218 Kab. Barru 219
Kab. Bone
220 Kab. Bulukumba 221 Kab. Enrekang 22:<: Kab. Gowa
223 Kab. Jeneponto 224 Kab. Luwu 225 Kab. Maras 226 Kab. Pangkajene
Kepulauan
227 Kab. Pinrang 228 Kab. Selayar 229
Kab. Sidenreng
230
Kab. Sinjai
231
Kab. T akalar
Rappang
232 Kab. Tana Toraja 233
Kab. Wajo
234
Kota Pare-pare
235
Kota Makassar
236
Kota Palopo
23.208,00~ I
-4.850,000 6.790,000 9.500,000 4.500,000 -
----.1.000,000 -- - - - ---14.400,000 1.000,000 9.500,000 24.430,000 14.805,000 19.740,000 19.340,000 24.193,000 24.190,000 21.802,500 24.670,000 23.550,000 23.185,975 24.475,000 2.406,250 - 15.000,000 14.805,000 13.650,000 .2.406,250 8.625,000 24.175,000 24.552,500 23.500,000 22.685,975 10.658,000 24.130,000 19.685,975 15.400,000 13.670,000 24.450,000 4.812,500 24.175,000 3.868,000 1.000,000 9.625,000
~
.4"',: 254
-Utara -Mandar ----- 1.000,000 ." --IRIGASI . -----::>..; - ':'. ·.'I:~,. -'.', --,;';.,' 24.375,000 24.152,500 24.265,000 24.375,000 19.500,000 15.445,000 24.062,500 24.650,000 4.812,500 8.703,000 24.062,500 4.812,500 9.625,000 5.775,000 1.000,000 14.650,000 18.685,975 9.670,000 9.625,000 Wakatobi Konawe Kolaka Buton Tabanan Mamasa Utara Selatan Kab. Kota 22.185,975 19.340,000 Kendari Bima D/l.ERAH Polewall :';~>f'r::~~::, :~<~'":.:~~"~:i.): Sumbawa Barat Timur ':''': Bangli :~:. :;-.;" ;.~.~.:~.~y !--"1':', ..".,'. ;4.925,000 Denpasar Klungkung Lombok Dompu Tengah 10.000,000 22.185,975 18.685,975 18.685,975 8.703,000 Majene Kab. Mamuju Karangasem Buleleng Utara Gianyar 13.520,000 !Utara <'PENG EL0LA./i.N ".: 'PELA'SuHAN> 18.340,000 13.500,000 19.340,000 9.670,000 ::~r'~}~~,i': :~~ ;';' ~~~., 14.500,000 4.850,000 24.190,000 19.685,975 1.000,000 19.500,000 .KEUANGAN .::~::i3"i;;~:~:~:'~:~'·:~~~;:i_~.·: < .."'SA'NITAsl ;:~::. ".' . KESEHATAN ..,.•. :;;,:., '.;~:;:;;;~~ .•..:,.:. ;pRASARANA :i'SISTEM'IN ~()RMA5r,;;le ';;'. PEMDA ..;::~::; ~·.';~;~~~J~~~~1~: PELAYA!'JAN<:: ~~R(~: ':;::::~ ";:~"~A:LANr~'~:~;:': JEMSATAN AiR Mi'NUM .
"'1: 1,:-, " ~ h"
...
DAERAH.
~~[;'·:~:d~'&~>·"i;';
.. DAERAH· .
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ~
:' ••
,
.
' •. ~. -I- ; .• :.:_- _ '"
--------Barai -'-:.,- ~:,.::.":. 'Barat " --'5IRIGASi ' PENGELOLAAN -14.000,000 9.870,000 24.500,000 12.000,000 18.403,000 24.275,000 23.185,975 24.450,000 19.000,000 24.152,500 23.670,000 17.901,500 21.274,000 4.835,000 23.062,500 1.000,000 ---:---~.:.''.~.,,,~ --, ",.::,:::!'I/:t ."~ ;~:. 4.935,000 24.175,000 24.340,000 24.193,000 18.685,975 19.340,000 19.500,000 9.870,000 7.000,000 4.812,500 1.000,000 9.800,000 Belu Halmahera Buru Selatan ~:~'. ,~:~' i:.' \. -- -!, Kota Kab. Kab, Ambon Pulau Sumbawa Lombok Sikka Sumba Ende Bima Rate Ndao Buru 'nmur Barat Utara Mataram DASRAH Temate Tual ir:\~_...l':: ~,.:~,~::.~.;,}? 24.175,000 19.340,000 4.835,000 Ngada Manggarai Timor Maluku Kupang Tengah Tenggara Selatan Timur Bara! ....18.340,000 19.500,000 18.685,975 13.800,000 21.274,000 14.021,500 18.373,000 12.000,000 18.340,000 ~7.000,000 8.703,000 9.670,000 .. :'" KEUANGAN ' Sumba Barat Daya Kab. Kepulauan Seram Bagian Aru Barai 4.850,000 9.700,000 24.062,500 19.340,000 5.850,000 5.820,000 3.880,000 1.000,000 24.340,000 19.340,000 23.185,975 14.650,000 19.000,000 24.190,000 DAERAH PEMDA :f~ ::~.-~' 4.850,000 JUMLAH KESEHATAN SA~!ITASI ':;fPELAYANAN:~;' '" ',.,','" ...~~~::~~.(;.t~,~:::, ("~ ,.; ,,',.,:,Yi'J~'i PRA:SARANP: ~;~!:S'~TEM"INFbRMASI'·,'· JEMBATAN DAERAH :~~i:;:~~~~~~:: ;"JAL'~Nj~:,~':-:~~:~'~:~: I:;', :;.;~::::.! '::'~'''::.~ .. ' ~.,;' ..'~:,', ,,~~,'
264
~',
'
,'! :.'.~:';::"":i :.i'",
I{;:'~'~A'I~JG'~{:
"
,"
...
'
MENTERIKEUANGAN REPUBUK INDONESIA . I
~.'
.•
RUJUKAN
" P'E[ABUHAN:
;.i~
291 Kab. Halmahera Timur 292 Kota Tldore Kepulauan 293 Kab. Kepulauan Sula' 294 Kab. Biak Numfar ------I - - -- -.IRaya -- --.,IIII4.850,000 17.325,000 14.775,000 4.850,000 9.870,000 7.500,000 24.062,500 4.812,500 24.375,000 4.935,000 6.737,500 Sarml Fak Fak Kab. Nabire Teluk Manokwari Bintuni Puncak Boven Mamberamo Digoei Jaya Waropen Membramo Mappi Tengah 295 Kab. Lanny Dogiyai Jaya Kob. Kepulauan Sarong Sorong Selatan Yapen Kata Kota Jayawijaya Jayapura Intan Raja Ampat Jaya 4.925,000 7.275,000 - --I
I
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-
14.505,000 5.802,000 6.769,000 24.175,000 -22.170,000 16.922,500 14.505,000 14.505,000 24.175,000 8.500,000 23.208,000 4.850,000 9.670,000 24.500,000
~J;;~~~;~i~I~~~ ~;:~l~~Th~l:: ';!;Jr;~~r~~!
970,000
1.950,000
1.480,500
14.505,000 5.802,000 11.169,500 24.175,000 24.375,000 24.175,000 24.175,000 24.175,000 24.062,500 23.208,000 24.175,000 24.175,000 19.317,500 22.170,000 24.645,000 6.737,500 24.197,500 24.280,000 7.500,000 23.208,000 8.500,000 9.700,000 23.208,000 9.670,000 17.325,000 24.290,000 24.500,000 I.
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MENTER! KEU~GAN,
ttd" AGUS D.W. MARTOWARDOJO
LAMPJRAN II PERATURAN MENTEro KBUANGAN NOMOR /PMK07 /2010 TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALDKASJ DANA PENGUATAN INFRASTRUKTUR DAN 'PRASARANA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
113
MENTERI
KEUANGAN
REPUBLIf<
INDONESIA
SURAT PERNYATAAN Nomor: Yang
bertandatangan
ProvinsijKabupatenjKota
.....
di
'.. 'bawah
ini
GubernurjBupatijWalikota*)
(diiSi nama daerah) .....
menyatakan teiah mencantumkan
Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD) Tahun Anggaran 2010 dalam Anggaran
Pendapatan
mencantumkannya
dan
Belanja
Daerah
Tahun ,Anggaran
2010
atau
dalam Anggaran PendaFJatan dan Belanja Daerah Perubahan
akan Tahun
Anggaran 2010 dan segera melaksanakan kegiatan setelilh menerima transfer. Terlampir disampaikan jadwal (time schedule) rencana penyelesaian atas kegiatan yang pendanaannya
bersumber dari Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah Tahun
Anggaran 2010. Demikian
Surat
Pernyataan
ini dibuat
sebagai
syarat
penyaluran
Tahap
Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah Tahun Anggaran 2010.
Tempat, tanggal, bulan, tahun Gubernur jBupatijW alikota Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
(Car dan tanda tangan) (materai Rp.6000,-) Nama
.
*)Coret yang tidak perlu MENTER! I<EU~GAN,
ttd" AGUS D.W. MARTOWARDOJO
*)
.
I
LAMPIRAN m PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR /PMI<.07/2010 TENTANG PEOOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA PENGUATAN INFRASI'RUIcrUR DAN PRASARANA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
113
MENTER I KEUANGAN REPUBUK INDONESIA
Jadwal Rencana Penyelesaian Kegiatan ProvinsijKabupatenjKota MeiIT Pencairan Tahap Iill Desember Pelaporan Final Oktober Kegiatan Pembuatan' Pelaporan Penvelesaian Surat II Pemvataan Tahap Tahap I . Jwri Juli PeIaksanaan Kegiatan I IT ill Agustus September Kegiatan No. PeIaksanaanKegiatan Nopember
1): ••...•.•••.• (cllisinama daerah)
2)
8756 943 10
Keterangan: 1) Coret yang tidal
Tempat, tanggal, bulan, tahun GubemurjBupatijVValikota Pemerintah ProvirlsijKabupatenjKota
1)•••••••••
(Cap dan tanda tangan) (materai Rp.6000,-) Nama
Salinan sesuai den MENTERIKEU~GAN,
Kepala Hiro U: u.b.
ttd"
.
~ Pi. ~. ala Ba . Melina Sircut NIP 19660603198703
~r
AGUSD.W.MARTOWARDOJO
LAMPIRAN IV
13
PERATUR~l MENTERI /PMK07/2010 KEUANGAN TENTANG NOMOR PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA PENGUATAN INFRASTRUKTUR DAN PRASARANA DAERAH TAHUN. ANGGARAN 2010
MENTERIKEUANGAN REPUBLlI( INDONESIA
.. ~APORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN DANA PENGUATAN INFRASTRUKTUR DAN PRASARANA DAERAH (DPIPD) TAHUN ANGGARAN 2010 Provinsi/Kabupaten/Kota: Perda APBD Nomor
1)
Tanggal BidaiIg
1
2)
.
. Pagu
2)
2..........................•.. 3. dst. Total Pagu
. Sisa Tahap Negara Rp
% 5=2+4 7=5-6 6Sisa Dmum Total Daerah Kas Dmum Daerah Penerimaan dari . Rekening (melalui SP2D Kas Rp R4Rp pKas 8 2=3 (7/5) xDmum 100% DPIPD di Rekening Sebelumnya Tahap 4) Daerah) pembayaran dari Tahap III II Total Tahap'
Ralisasi
Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun Gubernur/
Bupan/
Walikota1)
(cap dan tanda tangan) (materai 6000,-) Nama
:
.
Keterangan: 1) Coret yang tidak Perlu 2) Diisi Sesuai dengan Alokasi dalam Lampiran I 3) Diisi tanggal diterima di Rekening Kas Dmum Daerah 4) ~inimaI90%
dari dana Alokasi DPjPD Tahun 2010 yang ada di Rekening Kas UmulU Daerah
MENTERIKEU~GAN,
ttd" AGUS D.W. MARTOWARDOJO
