MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 114 /PMK07/2010 TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2010 DENGAN RAHMA T TtJHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN, Menimbang
Mengingat
bahwa dalam rangka penetapan alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrasfruk.tur Pendidikan Tahun 2010 untuk daerah kabupaten/kota yang telah dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum . dan Alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Tahun Anggaran 2010; . 1.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2.
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5132);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005· Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4.
Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
5.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK7/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK7/2010; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2010..
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-2Pasal1 . (1) Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP) yang dialokasikan kepada daerah kabupaten/kota. adalah bagian dari Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2010 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan .dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomar 2 Tahun2010. (2) Alokasi DPPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rpl.250.000;000.000,OO(satu triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah). (3) DPPIP dialokasikan untuk mendukung insfrastruktur pendidikan kabupaten/kota.
percepatan
pembangunan
Pasa12 (1) Daerah kabupaten/kota yang menerima DPPIP beserta besaran alokasinya ditetapkan dalam rap at kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2) Rincian daerah penerima dan besaran alokasi DPPIP untuk masing-masing bidang adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. (3) Alokasi DPPIP sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) .merupakan jumlah pengeluaran paling tinggi yang diperbolehkan untuk setiap bidang ... Pasal 3 DPPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan bagian dari Pendapatan Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran.2010. Pasal 4 Alokasi DPPIP Tahun Anggaran 2010 untuk kabupaten/kota untuk kegiatan: a. rehabilitasi dan/pembangunan
dipergunakan
ruang kelas SD/SDLB/MI;
b. rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan SMP/SMPLB/MTs;
sarana/ alat pembelajaran
c. rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan sarana/ alat pembelajaran SMA/SMKjMAjMA KejuruanjSMALB; dan d. rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan saranaj alat pembelajaran SLB. PasalS Kegiatan yang tidak dapat didanai dari DPPIP meliputi: a. dana pendamping Dana Alokasi Khusus (DAK); b. sewa (contoh: gedung kantor, kendaraan operasional); c. administrasi kegiatan (contoh: gaji, honor, lembur, alat tulis kantor); d. penelitian;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-3-
e. pelatihan; dan f. perjalanan dinas pegawai daerah. Pasal6 (1) Penyaluran DPPIP Tahun 2010 dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah .. (2) Penyaluran DPPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan rindan sebagai berikut: a. Tahap I sebesar 45% (empat puluh lima persen); b. Tahap II sebesar 45% (empat puluh lima persen); dan c. Tahap III sebesar 10% (sepuluh persen). (3) Penyaluran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan secara sekaligus. (4) Penyaluran Tahap I dilaksanakan setelah daerah penerima menyampaikan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dengan melampirkan Surat Pernyataan Kesanggupan dan Jadwal Rencana Penyelesaian Kegiatan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. (5) Surat Pernyataan Kesanggupan dan Jadwal Rencana Penyelesaian Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II dan Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. (6) Surat Pernyataan Kesanggupan dan Jadwal Rencana Penyelesaian Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterima paling lambat tanggal31 Juli 2010. (7) Penyaluran Tahap II dan Tahap III dapat dilaksanakan setelah laporan penyerapan penggunaan DPPIP t<J.hap sebelumnya diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. (8) Laporan penyerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. Pasal 7 (1) Laporan penyerapan penggunaan DPPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) disampaikan setehlh penggunaan dana telah mencapai 90% (sembilan puluh persen) dari dana yang telah ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah. (2) Laporan penyerapan penggunaan DPPIP Tahap I atau Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7), diterima paling lambat tanggal15 Desember 2010.: .
MENTERI REPUBLIK
KEUANGAN INDONESIA
-4-
r
(2) Laporan penyerapan penggunaan DPPIP Tahap atau Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7), diterima paling lambat tanggal15 Desember 2010. Pasal 8 (1)'Pela~sanaan kegiatan yang didanai DPPIP harus selesai paling lambat tanggal31 Desember 2010. (2) HasH dari kegiatan yang didanai DPPIP sudah dapat dimanfaatkan pada akhir Tahun Anggaran 2010. Pasal 9 Daerah penerima, DPPIP melakukan optimalisasi penggunaan dima yang diterimanya. ,
atas besaran
Pasall0 Pengawasan fungsionalj pemeriksaan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan DPPIP dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perllndang-undangan. Pasal11 Peraturan Menteri Keuan'gan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar seHap orang mengetahuinya,· memerintahkan pengundangan Peraturan Men~eri Keuangan ini dengan penempatarmya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, ttd.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2010' MENTERI KEUANGAN, ttd.
AGUS D. W. MARTOW ARDO}O
PATRIALIS AKBAR 281
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR /PMK.07/2010 TENTANG PEOOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDlDlKAN TAHUN ANGGARAN2010
114
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENETAPAN ALOKASI DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK KABUPATEN/KOTA TA. 2010
I 1 2 3
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Kab. Aceh Baral Kab: Aceh Besar Kab. Aceh Selatan
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kab. Aceh Singkil Kab. Aceh Tengah Kab. Aceh Tenggara Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Ulara Kab. Bireuen Kab. Pidie Kab. Simeulue Kola BandaAceh
._---,----
13· Kola Sabang 14 Kola Langsa 15 Kola Lhokseumawe
16 Kab. Nagan Raya 17 Kab. Aceh Jaya 18 Kab. Aceh Saral Daya 19 Kab. Gayo Lues 20 Kab. Aceh Tamiang 21 Kab. Bener Meriah 22 23 (I 24 25
Kab.Pidie Jaya Kola SLibulussalam Provinsi Sumatera Utara Kab. Asahan Kab. Dairi
26 27 28
Kab. Deli Serdang Kab. Tanah Karo Kab. Labuhan Batu
29 30 31
Kab. Langkat Kab. MandailingNatal Kab. Nias
32 Kab. Simalungun 33 Kab. Tapanuli Selalan 34 Kab. Tapanuli Tengah 35 Kab. Tapanuli Ulara 36 Kab. Toba Samosir 37 38
Kola Binjai Kola Medan
39, Kola Pemalang Sianlar 40' Kola Sibolga 41 Kola Tanjung Balai
PENDIDIKAN
3.868,000 1.000,000 3.868,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 3.868,000 1.000,000 3.868,000 3.868,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 3.868,000 1.000,000 3.868,000 1.000,000 3.868,000 1.000,000 1.000,000 3.868,000 1.000,000 3.868,000 1.000,000 3.868,000 1.000,000 3.868,000 3.86~,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 3.868,000 1.000,000 1.000,000 3.868,000 1.000,000 3.868,000 ,.
'::,,:
:' ,' .. , ..
'-""" IIII
- Selatan ':'.,'" Meranti Riau Provinsi Kota Kab. Rokan Siak Dumai Labuhan Nias Pariaman Pelalawan Bintan Samosir Pesisir Tanah Sawahlunto Solak BatuSumatera Pasaman Utara Bara Selatan Hulu Datar Hilir Selatan Batu BaratUtara Barat ,,,,,c ..
,::
57 76 88
:
Kola Pekanbaru Solak Selatan t
.:'.: ..
\
...
"'.',,,,,''''':''''''''
",'::;'::,":'
.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
:.".,:,:,.:,.;':
1.000,000 .
3.868,000 3.868 000 . 1.000,000 3.868,000 1.000,000 3.868,000 3.898,000
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
128 106 121 95 89
\;:',
--
"·••,r Kab. Kota Kab. OKU Musi Muara Mukomuko Prabumulih Kaur Lahat Seluma Timur Rawas Selatan Enim Provinsi Muaro Tebo Jambi Sumatera Jambi Selatan Kota ,'", Anambas Karimun Batam Natuna Kerinci Provinsi Pangkal Bengkulu Lubuk Jambi Bangka Linggau Selatan Pinang Selatan Utara Belitung Provinsi Kota Kab.Bangka Kab. "Banyuasin Merangin Bungo Ogan Sungai Rejang Pagar Belitung Empat Bangka Bengkulu lIir Alam Lawang Penuh Lebong Tengah Barat Timur lIir Kab. Kab. Lingga Batanghari Tanjung Sarolangun Musi Palembang Banyuasin Komering Jabung Ulu Barat Timur Kota Tanjung Pinang .:,.;
1.000,000 • 3.868,000 . 3.868,000 1.000,000 3.868,000 1.000,000 1.000,000 1.000(000
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
135 136 137 X
Kab. Lebong Kab. Kepahiang Kab. Bengkulu Tengah Provinsi Lampung
138
Kab. Lampung Barat
139
Kab. Lampung Selatan
140 141 142 143 144 145 146 147
Kab. Lampung Tengah
148
Kab. Lampung Utara Kab. Lampung Timur Kab. Tanggamus Kab. Tulang Bawang Kab. Way Kanan Kota Bandar Lampung Kota Metro Kab. Pesawaran
149
Kab. Mesuji
150 151
Kab. Pringsewu
XI
Kab. Tulang Bawang Barat Provinsi DKI Jakarta
XII
Provinsi Jawa Barat
152 153 154 155
Kab. Bandung Kab. Bekasi
156 157
Kab. Cianjur Kab. Cirebon
Kab. Bogor Kab. Ciamis
158' Kab. Garut 159
Kab. Indramayu
160 161 162 163 164 165 166 167
Kab. Karawang
168 169
Kota Bandung Kota Bekasi
170 171 172 173
Kota Bogor Kota Cirebon
174
KotaCimahi
175 176 177
Kota Tasikmalaya
Kab, 'Kuningan Kab. Majalengka Kab. Purwakarta Kab. Subang Kab. Sukabumi Kab. Sumedang Kab. Tasikmalaya
Kota Depok Kota Sukabumi
Kota Banjar
XIII
Kab. Bandung Barat Provinsi Banten
178
Kab. Lebak
179
Kab. PandegJang
180
Kab. Serang
1.000,000 3.868,000 3.868,000 3.868,000 1.000,000 1.000,000 , 3.868,000 3.868,000 3.868,000 3.868,000 1.000,000 3.868,000 3.868,000 1.000,000 3.868,000 1.000,000 3.868,000
1.000,000 2.500,000 3.868,000 3.868,000 3.868,000 1.000,000 3.868,000 1.000,000 3.868,000 3.868,000 1.000,000 3.868,000 3.868,000 1.000,000 1.000,000 3.868,000 3.868,000 3.868,000 3.R68,OOO
3.868,000 1.000,000 1.000,000 3.868,000 3.868,000 1.000,000 3.868,000 3.868,000 3.868,000 1.000,000
IIII
---
..
Kab. Oemak Kudus Pati Kota Provinsi Kab. Blora Brebes Kendal Klaten Surakarta Wonosobo Bantul Kebumen Sleman Jawa Timur Bangkalan :,,;," Provinsi Kab. Kab. Kab.Tangerang Boyolali Cilacap Tegal Temanggung Yogyakarta Magelang Pemalang Rembang Sragen Pekalongan Semarang Gunung Kulon Banyuwangi Purbalingga Grobogan DJ progo Yogyakarta Kidul Provinsi Jawa Tengah Kota Cilegon Serang Banjarnegara Banyumas Batang Jepara Karanganyar purworejo Sukoharjo Wonogiri Salatiga Selatan
186 226 221 :,'
"'::',,
-
-.
It~~,j'''''''1 _11
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
:;\-;,;
1.000,000 3.868,000 • 1.000,000 . 3.868,000 1.000,OpO 1.000,000 3.868,000 1.000,000
_i ~.I_Kota Blitar Kab.Tuban Kab. Provinsi Kab. Tulungagung Kota Pacitan Pamekasan Situbondo Kediri Madiun Pasuruan Batu Landak Pontianak Sambas Melawi Sekadau Pasuruan Pontianak Kalimantan Bondowoso Jember Gresik Kab.Sanggau Kota Trenggalek Mojokerto Probolinggo Surabaya Ketapang Sin Singkawang tang Kab. Jombang Lamongan Lumajang Magetan Malang Ngawi Ponorogo Sampang Sidoarjo Sumenep Kapuas Kayong Nganjuk Bengkayang Utara Hulu Bojonegoro
,','
264
"",
,i,?
'"
'
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Barat '::<";";,
,,'",''',:,;i!:!::!i''!:~;:'':::!',i:i:(
"
, ;;,;,"',
••..
·0;
1.000,000 1.000,000 . 3.868,000 3.868,000 1.000,000 3.868,000 2.000,000 3.868,000 1.000,000 3.868,000
:\:,,:.:. ..Kab. ·i'.t.:··'..1 Kata Kota Tarakan Sukamara Samarinda Provinsi ' Sulawesi Tanah Berau Kutai Malinau Minahasa Timur Barat Bumbu Laut Barita Kuala Nunukan Pasir ,."". :.. ....
n ___
278 319 277 292 305
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
"'''.
'" Kota Utara Provinsi Provinsi Kab. Kalimantan Kalimantan Baru Timur Selatan Barita Utara Timur Lamandau Selatan Kota Bitung Banjarmasin Bulungan Sangihe Tabalang Kata Tapin Balangan Kutai Kartanegara Baru Pulang Pisau Balaang Mongondow Hulu Tengah Tana Banjar Balikpapan Penajam Murung Gunung Tidung Raya Mas Paser Utara Katingan Seruyan Bantang K:'!b. Sungai Selatan Utara Kapuas Kubu Raya Kab. Katawaringin Palangkaraya Timur Barat Provinsi Tengah '. ":'.< :;:: Kalimantan ",
."
"
...
""'.':"::.
.. ...<11$/
...:
\;~:~ !~~~li\!}_ •
• 3.868,000 1.000,000 1.000,OpO 3.868,000 1.000,000 3.868,000
i'., , , Manado Maros Poso Bulukumba Provinsi Palu Sulawesi SelatanTimur Pohuwato Takalar Toli-Toli Buol Kab. Boalemo Kab.Gowa Luwu Sarru Bone LUWL! Utara Gorontalo Utara Tomohon Morowali Gorontalo Provinsi Gorontalo Minahasa Selatan Kota Utara Parigi Enrekang Moutong Banggai Jeneponto Pinrang Selayar Sigi Sidenreng Rappang Kab.Soppeng Wajo Tana Toraja Tojo Una Una Kab. Provinsi Pangkajene Bantaeng Sulawesi Kepulauan Tengah Kab. Sinjai Bone Bolango Kepulauan Donggala Bolaang Mangondow Selatan Kepulauan Talaud Kotamobagu Minahasa Tenggara Kep. Siau Tagulandang Biaro Mongondow Utara
.. '·,")i"
I:~' I: AH. .•.
344 340 351 334
,
,::,',
.-1-
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
1.000,000 1.934,000 , 1.000,000 3.868,000 . 3.868,000 1.000,000 3.868,000 1.000,000 3.868,000
.""".,,
",i,"::,,;';. ';'. ",::,>,,":";;::
~t_
Barat Flores Ende Timur Provinsi Muna Belu Bali Alor Kab.Tabanan Kota Wakatobi Kolaka Bombana Bima Kota' Konawe Kendari Bau-bau Lombok Sumbawa Mataram Timur Barat Selatan Kab. Mamasa Jembrana Konawe Polewali Utara Utara Mandar Buton Utara Luwu Timur Makassar ".",'Sulawesi Sarat Denpasar Tengah IProvinsi Provinsi Provinsi Gianyar Badung Bang Nusa IiNusa Tenggara Tenggara Timur Sarat Karangasem Buleleng Dompu Kab. Klungkung Sulawesi Tenggara Majene Mamuju Pare-pare Utara Kota Palopo Toraja Utara
401 380 375 411
;;,,;;':u', .,":
>[~
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- ' 4.018,000 2.000,000 1.000,000 3.868,000 1.000,000 3.868,000 '1.000,000 3.868,000 1.000,000 3.868,000
AHII[
.. "
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ",,';'" ,., ,C
"
Kab. Kola Ambon Ternale Halmahera Baral Timur :,;,',', Provinsi Kab. Provinsi Tual Role Merauke Mimika Nabire Buru Pulau Biak Paniai Halmahera Maluku Maluku Numfor Ndao Selalan Buru MOfolai "',,, ,'", Selalan Ulara Utara Sikka Lembala Timur ':Kepulauan ,"","< Yapen ,', Kola Kab. Provinsi Maluku Seram Kepulauan Halmahera Puncak Jayapura ;",,',,;,;..,' Papua Bagian Sagian Tengah Tenggara Baral Jaya Aru Sui Tengah a Timur Baral Kab.Ngada Timor Jayawijaya Nagekeo Sumba Manggarai Sabu Kupang Raijua Tengah Saral Timur Saral Daya Selalan Ulara Saral ,::>, Tidore ",,", ',"!!;!::!' ..
.,""
443 452 'i:"ij',::
"
;. ,
':/"
;'
';,-
,:::j"
".··"t"E ,,'
,
;:: ,j!';':
";"i;
,
3.868,000 1.000,000 3.868,000 1.000,000 1..000,000 3.868,000 1.000,000 3.968,000
462
Kab. Sarmi
463
Kab. Keerom
464
Kab. Yahuklmo
465 466
Kab. Pegunungan Bin tang Kab. Tolikara
467
Kab. Boven Digoel
468 469
Kab. Mappl Kab. Asmat
470
Kab. Waropen
471
Kab. Suplarl
472
Kab. Mamberama
473 474
Kab. Membramo Tengah Kab. Yalimo
475
Kab. Lanny Jaya
476 477
Kab. Nduga Kab. Puncak
478
Kab.Dogiyai
479
Kab. Intan Jaya
480
Kab. Deiyal
XXXIII Pravinsi 481 . 482
MENTERI
I<EUANGAN
REPUBLlI<
INDONESIA
3.868,000 1.000,000 3.868,000 1.000,000 3.868,000 3.868,000 3.868,000 1.000,000 4.068,000 4.068,000 1.000,000 3.868,000 3.868,000 3.868,000 3.868,000 1.000,000 3.868,000 1.000,000 1.000,000
Raya
Papua Barat
Kab. Sarong Kab. Manokwari
483
Kab. Fak Fak
484
Kata Sarong
485
Kab. Sarong Salatan
486 487
Kab. Raja Ampat Kab. Teluk Bintunl
488
Kab. Teluk Wondama
489
Kab. Kalmana
490 491
Kab. Maybrat Kab. Tambrauw
!~.''''., ..''
0.',Llj\n':.lip,I A'I'·,!!oi-'· T AL:} '.,';'.""'.r:,:;, ''''''~i"I' J U IVI ';\~t,U:::,·.'
\1'~I~i· '\11 ''':'i''I'i;Jf"' • ~~ '.'i';r';,,; IJ'"• ,"1..' ,.'j;' ;\.;,::~:'ih:'~I~;~'f~!:i!t •.r~.I<:.~II:"J1pr'""IIf.':""~• ,ii j' ftt.i 'r ~[, iIJ:!,I~~;,;:!:i~it.:li!';!1",I~' '.1..._"1';1 .h.l::!:: •• "~t!.t"I' •••••
,,, .
__
••.•• .:r.
_ •
MENTER! KEU~GAN, ttd."
AGUS D.W. MARTOW ARDO]O
,'
LAMPlRAN
11
u.4
PERATURJ\N. MENTERl /PMK.07/2010 KEUANGAN TENTANG NOMOR PEDOMAN UMUM DAN ALOKASl DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2010
MENTERIKEUANGAN REPUBLlI< INDONESIA
SURAT PERNY AT AAN Nomor : Yang bertandatangan nama daerah), ..... lnfrastruktur
'..
di bawah ini BupatijWalikota*) Kabupaten/Kata
.....
(diisi
menyatakan telah, mencantumkan Dana Percepatan Pembangunan
Pendidikan Tahun Anggaran 2010 dalam Anggaran' Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2010 atau akan mencantumkannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2010 dan segera melaksanakan kegiatan setelah menerima transfer. Terlampir disampaikan jadwal (time'schedule) rencana penyelesaian atas kegiatan yang pendanaannya
bersumber dari Dana Percepatan Pembangun,an Infrastruktur
Pendidikan
Tahun Anggaran 2010. Demikian
Surat
Pernyataan
ini dibuat
sebagai
syarat
penyaluran
Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Tahun Anggaran 2010. Ternpat, tanggal, bulan, tahun Bupati/Wa~ikota Pemerintah Kabupaten/Kota *)
(Cap dan tanda tangan) (materai Rp.6000,-) Nama . *) Caret yang tidakperlu
MENTER!KEU~GAN,
ttd" AGUS D.W. MARTOW ARDO]O
.
Tahap
I
LAMl."IRANm PERA1'URAN MEN'IERI KEUANGAN NOMOR fPMK07f2m.O 'IENIANG PEIJOMAN· UMIJM DAN ALOKASI DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN 1NFRASrRmcrtJR PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2!J10
114
MENTERlKEUANGAN AEPUBLIK INDONESIA
Jadwal RenCaIla.Penyelesaian.Kegiatan . KabupatenjKota. No.
9
.
Pe1aksanaan Pe1aksanaanKegiatan PeIaksanaan Pembuatan Pencairan Surat Kegiatan IIIPemvataan Tahap Tahap ill I II MeiII Pe!aporanPenvelesaian Penca±ran Pe!aporan Tahap F:inal Kegiatan ill Tahap I Desember Juni Oktober Juli Kegiatan Agustas September Nopember
1) : ••••••••••••
(d:iisinama daerah)
2)
487 536 10
Keterangan: 1) Coret yang tidak perlu 2J Beri Tanda (..J)
Tempat, tmggal, bula:n, tahun BupatijWalikota Pemerintah KabupatenjKota 1}•••
_._
(Cap dan tanda tangan) (materai Rp.6000,-) Nama .
MENTER! KEU4NGAN,
ttd" AGUS D.W. MARTOWARDOJO
LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI KEUANGAN /PMK07/2010 TENTANG NOMOR PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA PENGUATAN INFRASTRUKTUR DAN PRASARANA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
114
MENTERI KEUANGAN REPUBLII<
...
INDONESIA
LAPORAN PENYERAP AN PENGGUNAAN DANA PERCEP AT AN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN (DPPIP) TAI:iUN ANGGARAN 2010 Kabupaten/Kota: 1) Perda APBD Nomor
Tanggal Bidang
. Pagu
2)
1
.
2 3.dst.
.
2)
Total Pagu 5=2+4 4Rp Total 6 Sisa Umum Daerah Kas Umum Daerah % Penerimaan dari . Rekening (melalui SP2D Kas. Rp RRp pl(as Sebelumnya Tahap DPPIP di Rekening 8 23 =7=5-6 (7/5) xUmum 100% 4) Daerah) pembayaran dari Taha.v Tahap "III II Total
Ralisasi
Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun Bupatil Walikota1}
(cap dan tanda tangan) (matetai 6000,-) Nama
~
.
Keterangan: 1) Coret yang tidak Perlu 2) Diisi sesuai dengan Alokasi dalam Lampiran I 3) Diisi tanggal diterima d,iRekening Kas Umum Daerah 4) Minimal 90% dari dana Alokasi DPPIP Tahun 2010yang ada di Rekening Kas Umum Daerah
MENTERI KEU~GAN,
ttd" AGUSD.W. MARTOWARDO}O
