ANALISIS KESIAPAN ADMINISTRASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (STUDI PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET KABUPATEN MALANG) Iqbal Wilda Tyasa Djamhur Hamid Mochammad Djudi M. (PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu AdministrasiUniversitas Brawijaya,
[email protected]) Abstract Law no. 28 year 2009 on regional taxes and retribution assign transferred to the region of tax land and property rural and urban sectors (PBB P2). Because of this Local Governments should prepare all aspects needed to manage the PBB P2. The purpose of this study was to analyze preparedness the Department of Revenue, Management, Finance and Asset (DPPKA) Malang Regency in implementing PBB P2. This study uses descriptive qualitative approach. Research focus is on the administration of the PBB P2 and duties and responsibilities of implementing PBB P2 on DPPKA Malang regency. This study uses data collection techniques such as interviews and documentation. Selected research instruments researchers is interview guides and form of document recording. Researcher used data analysis techniques with a model of Miles and Huberman.The conclusion of this study is DPPKA Malang regency ready to manage the PBB P2 although there are still some deficiencies that will continue to be evaluated and repaired. Suggestions a can be submitted researcher is to give impetus to Malang regent to take A 0.3% rate, increase cooperation at Bank account opening, move rooms Bidang Pendapatan II, send field officers Bidang Pendapatan II for valuation and separating task objection and appeal. Keywords: Local Governments, Prepare Adminitration, tax land and property rural and urban sectors PENDAHULUAN
dilaksanakan melalui otonomi daerah. Otonomi
Indonesia merupakan negara kepulauan
daerah yang salah satunya berupa desentralisasi
yang memiliki ribuan pulau serta berbagai
fiskal mengharuskan Pemerintah Daerah harus
macam bahasa daerah, suku, tradisi, budaya dan
bekerja keras dalam membiayai pengeluaran
agama.
yang dianggarkan di Anggaran Pendapatan
Sistem
Indonesia
digunakan sistem
Belanja Daerah (APBD). Pada APBD terdapat
kepemerintahan atas kabupaten dan kota yang
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber
ada. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun
terbesarnya diperoleh dari pajak daerah dan
2004 (Undang-undang Pemerintahan Daerah)
retribusi daerah.
Pasal
untuk
desentralisasi
1,
mengoptimalkan
Desentralisasi
adalah
penyerahan
Kebijakan fiskal pada bidang perpajakan
wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat
yang
kepada daerah otonom dalam kerangka Negara
jalannya otonomi daerah, maka pemerintah
Kesatuan Republik Indonesia. Tidak semua
mengeluarkan
kewenangan pemerintahan di serahkan kepada
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
daerah
Daerah
otonom.Salah
pemerintah otonom
yang
adalah
dilakukan
satu
dialihkan fiskal.
pemerintah
kewenangan kepada
Desentralisasi dalam
tujuan
dapat
membantu
dalam
Undang-Undang
(Undang-Undang
menopang Nomor
28
PDRD).Undang-
daerah
Undang PDRD merupakan salah satu cara
fiskal
pemerintah pusat untuk membantu Pemerintah
untuk
Daerah
dalam
melaksanakan
kewajiban
kemandirian Pemerintah Daerah serta untuk
desentralisasi fiskal dalam bidang perpajakan.
memberikan pelayanan publik yang lebih baik.
Cara tersebut ditunjukkan dengan pengalihan
Desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai penyerahan
kewenangan
dalam
hal
perbendaharaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah.Pemerintah
Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan
oleh
pemerintah
pusat
kepada
Pemerintah Daerah. Sebelum adanya Undang-Undang PDRD,
Daerah memiliki kewenangan dalam mengatur
pemungutan
Pajak
perbendaharaan yang dimiliki dengan adanya
dilakukan
desentralisasi fiskal. Sistem desentralisasi ini
Undang-Undang
oleh
Bumi
dan
pemerintah Nomor
12
Bangunan
pusat Tahun
melalui 1985.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
dimiliki PBB P2 dalam menjalankan otonomi
Pajak Bumi dan Bangunan (Undang-Undang
daerah pada pemerintahan Kabupaten Malang,
PBB) menyatakan bahwa Pajak Bumi dan
maka penulis akan mengkaji aspek-aspek yang
Bangunan
dianggap penting dalam persiapan pemungutan
sektor
merupakan
Perdesaan dan Perkotaan
pajak
pemerintah
yang
pusat
tetapi
pemungutannya Pemerintah
dipungut hasil
dikembalikan
Daerah.
oleh
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
dari
Perkotaan.
kepada PBB
Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor
mengatur tata cara pemungutan Pajak Bumi dan
213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010
Bangunan termasuk dalam hal sektor Perdesaan
(PMK 213/2010), DPPKA Kabupaten Malang
dan Perkotaan.
dalam
Agenda
Undang-Undang
Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri
peralihan
Pajak
Bumi
dan
melakukan
pemungutan
1. Sarana dan prasarana,
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah
2. Struktur organisasi dan tatakerja,
telah
3. Sumber Daya Manusia
dalam
Undang-Undang
PDRD. Undang-Undang PDRD mulai efektif pada tahun 2010. Pemerintah Pusat dan Dewan
P2
bertanggung jawab dalam mempersiapkan:
Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan oleh terakomodir
PBB
4. Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Standart Operating Prosedure (SOP),
Perwakilan Rakyat sepakat untuk mengalihkan
5. Kerjasama dengan pihak lainnya, serta
semua
6. Membuka rekening penerimaan PBB P2.
Pajak
Perdesaan peralihan
Bumi
dan
dan
Bangunan
Perkotaan
selama
mengharuskan
4
pada
tahun
2014.Masa
(2010
Pemerintah
mempersiapkan
sektor
–
2014)
Daerah
tentang
untuk
administrasi
DPPKA
Kabupaten
Malang
perlu
mempersiapkan 6 aspek diatas untuk melakukan pemungutan PBB P2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor
kesiapan
Perdesaan dan Perkotaan.
Keuangan dan Asset Kabupaten Malang dalam
Pemerintah
Kabupaten
Malang
hingga
tahun 2013 belum melakukan pemungutan
Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan
melaksanakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
terhadap Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan.Kabupaten Malang
TINJAUAN TEORI
memiliki potensi yang sangat besar pada Pajak
Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal
Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan.Potensi
yang
besar
Undang-undang
Pemerintahan
Daerah
bisa
menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak,
dilihat langsung dari luas wilayah yang dimiliki
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk
oleh Kabupaten Malang.“Kabupaten Malang
mengatur
adalah kabupaten terluas kedua di Jawa setelah
pemerintah
Kabupaten
Banyuwangi”
setempat sesuai dengan peraturanperUndang-
Pemungutan
PBB
yang
tersebut
(wikipedia.com). dilakukan
Kantor
dan
mengurus
dan
sendiri
kepentingan
urusan
masyarakat
Undangan. Pasal 1 ayat 7 Undang-undang
Pelayanan Pajak Pratama di Kabupaten Malang
Pemerintahan
Daerah
menyatakan
bahwa
dalam tahun 2009 sampai tahun 2011 selalu
desentralisasi adalah penyerahan wewenang
melebihi target.
pemerintahan oleh perintah kepada daerah
Sesuai data DPPKA (Dinas Pendapatan
otonom untuk mengatur dan mengurus urusan
Pengelolaan Keuangan dan Aset) Kabupaten
pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan
Malang, pada 2009 target perolehan PBB sebesar
Republik Indonesia.
Rp 31.238.735.000 namun bisa merealisasikan Rp
“Kebijakan otonomi daerah (desentralisasi)
38.114.620.636. Sementara pada tahun 2010,
telah memberikan banyak peluang bagi daerah
target perolehan sebesar Rp 33.519.019.000 bisa
untuk mengatur rumah tangganya, khususnya
direalisasikan
dalam hal keuangan” (Halim, Mujib, 2009:87).
sebesar
Rp
41.682.925.772.
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan selama
Kebijakan
tahun 2011 mencapai Rp 44.307.200.609 atau
Pemerintah Daerah dapat mengatur rumah
malampaui
Rp
tangganya sendiri berdasarkan potensi yang
34.795.858.500. Melihat begitu besar potensi yang
dimiliki daerahnya.Daerah otonom diharapkan
terget
awal
sebesar
otonomi
daerah
menjadikan
dapat membantu pemerintah dalam membangun
rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
kemajuan
data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya
Indonesia
melalui
pembangunan-
pembangunan di daerah.
pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan
Konsep Administrasi Perpajakan
pajak kepada wajib pajak serta pengawasan
“Pengertian administrasi dapat dipahami secara
sempit
sempit,
Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana
pekerjaan-
dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku An
pekerjaan klerikal atau ketatausahaan.Secara luas
Inquiri into the Nature and Cause of the Wealth of
administrasi adalah proses kerja sama antara dua
Nations menyatakan bahwa pemungutan pajak
orang
tujuan
hendaknya didasarkan pada asas-asas equity,
2009:18)
certainty, convenience dan economy (Waluyo,
administrasi
maupun diartikan
atau
lebih
keorganisasian”
luas.Secara
penyetorannya.
sebagai
untuk
mencapai
(Halim,
Mujib,
.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16
2011:13).
Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas
pemungutan pajak harus bersifat adil dan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
merata. Asas certainty menerangkan bahwa
Ketentuan
menyatakan
setiap pemungutan pajak harus berdasarkan
bahwa Pajak adalah kontribusi wajib pajak
Undang-Undang. Asas convenience menjelaskan
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi
pemungutan pajak harus pada saat yang tepat
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
bagi wajib pajak. Asas economy berarti biaya
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
pemungutan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk
mungkin,
keperluan
pemungutan
Umum
Perpajakan
negara
bagi
sebesar-besarnya
Asas
equity
pajak
menerangkan
diharapkan
jangan
sampai
pajak
lebih
kemakmuran rakyat. Administrasi perpajakan
pemungutan pajak.
dapat diartikan sebagai proses kerja sama antara
Tinjauan Tentang PBB-P2
bahwa
seminimum
terjadi
besar
biaya
dari
hasil
dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan dari
“Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak
organisasi perpajakan. Organisasi perpajakan
Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau
yang dimaksud disini adalah Direktorat Jenderal
bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor
Pajak.
12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak pada dasarnya mempunyai fungsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
penerimaan (budgeter) dan fungsi mengatur
Undang Nomor 12 Tahun 1994” (Departemen
(reguler). Pada fungsi budgeter, pajak sebagai
Keuangan, 2010:1). PBB pada dasarnya dapat
sumber
dibedakan
menjadi
pemerintah. Sedangkan pada fungsi reguler,
dana
bagi
Kehutanan,
PBB
pajak
atau
Perdesaan dan Perkotaan. Berdasarkan Undang-
pada
Undang PDRD, Pajak Bumi Bangunan Perdesaan
sebagai
melaksanakan
alat
pembiayaan-pembiayaan untuk
kebijakan
mengatur
pemerintah
bidang ekonomi dan sosial. menjadi
Perkebunan, dan
PBB PBB
dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau
“Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan
PBB
Pertambangan
yaitu
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan,
pengelompokan menurut golongan, menurut
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan
sifat, dan menurut lembaga pemungutnya”
usaha
(Resmi,
pertambangan.
2011:7).
Menurut
tiga,
bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
golongan,
pajak
dibedakan menjadi pajak langsung dan pajak tidak
langsung.Menurut
sifatnya,
pajak
dibedakan menjadi pajak objektif dan pajak subjektif. Menurut lembaga pemungutnya, pajak
perkebunan,
Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab menyiapkan: 1.
Sarana dan prasarana, Pemerintah
daerah.
sarana
Pasal
1
Peraturan
dan
Pasal 7 PMK 213/2010 menyatakan bahwa
dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak Tinjauan Pemungutan Pajak
perhutanan
dan
Daerah
perlu
prasarana
menyiapkan
terkait
dengan
teknologi dan informasi yang mendukung Bersama
Menteri
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor
Perdesaan
213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010
Daerah perlu koordinasi dengan Dirjen
mengartikan
Pajak dan Kementerian Keuangan dalam
pemungutan
dengan
suatu
dan
Perkotaan.Pemerintah
menyiapkan sistem aplikasi dan migrasi
pelaksanaan
data objek dan subjek PBB P2 dalam
kewenangan
pemungutan PBB P2. Penyiapan sarana dan
Pemerintah ke Pemerintah Daerah dilakukan
prasarana
oleh Kementrian Keuangan dan Kementrian
dilakukan
dengan
mengutamakan pemanfaatan sarana dan prasarana 2.
yang
dimiliki
dari
Dalam Negeri”. Berdasarkan Undang-Undang PBB pasal 78, Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang
Pemerintah
secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi
Daerah
perlu
organisasi
membentuk
yang
khusus
dan/atau
memperoleh
menangani pemungutan Pajak Bumi dan
dan/atau
memiliki,
Bangunan
dan
memperoleh manfaat atas Bangunan. Sedangkan
struktur
Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
organisasi dan tata kerja ditetapkan dengan
Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang
Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah
secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi
berkoordinasi
dan/atau
memperoleh
lainnya.
dan/atau
memiliki,
Sumber Daya Manusia
memperoleh manfaat atas Bangunan.
Perdesaan pedoman
dengan
instansi
terkait
manfaat
atas
menguasai,
manfaat
Bumi,
dan/atau
atas
menguasai,
Bumi,
dan/atau
Pemerintah Daerah perlu mempersiapkan
Berdasarkan Undang-Undang PBB, objek
sumber daya manusia (SDM), dimana SDM
PBB P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang
dapat
melakukan
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh
rekruitmen SDM baru maupun mutasi dari
orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang
pegawai DJP dari pusat.Pemerintah Daerah
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,
dapat meminta bantuan ke Kementerian
perhutanan, dan pertambangan. Pengertian Nilai
Keuangan dan Kementeruan Dalam Negeri
Jual Objek Pajak (NJOP) berdasarkan Undang-
untuk melakukan bimbingan, pendidikan
Undang PDRD adalah harga rata-rata yang
dan pelatihan teknis pemungutan PBB P2
diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi
dalam rangka penyiapan SDM.
secara wajar, dan bilamana tidak terdapat
diperoleh
Peraturan
dengan
Daerah,
Kepala
transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui
Daerah dan Standart Operating Prosedure
perbandingan harga dengan objek lain yang
(SOP),
sejenis atau nilai perolehan terbaru, atau NJOP
Pemerintah Daerah perlu mempersiapkan
pengganti. Undang–undang PDRD menetapkan
peraturan
nilai minimal Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena
daerah berupa
Peraturan
beserta
kebijakan
peraturan
bupati
sebagai payung hukum pemungutan PBB P2.
6.
PBB-P2
Struktur organisasi dan tatakerja,
pendukung
5.
pemungutan
pengalihan
Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan.Penyiapan
4.
persiapan
Daerah.
struktur
3.
Pemerintah
tahapan
Pajak sebesar Rp 10.000.000,00 untuk setiap wajib pajak. Undang-Undang PDRD menetapkan tarif
Kerjasama dengan pihak lainnya,
PBB P2 paling tinggi sebesar 0,3%. Besaran tarif
Kerjasama yang perlu dibangun antara lain
PBB P2 ditetapkan dengan peraturan daerah
denganBank penerima pembayaran, Kas
masing-masing. Dasar pengenaan PBB P2 adalah
Daerah, Kantor Pelayanan Pajak, Notaris /
NJOP yang besarnya ditetapkan selama tiga
Pejabat Pembuat Akta Tanah.
tahun sekali oleh Kepala Daerah.Namun untuk
Membuka rekening penerimaan PBB P2.
objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap
Pemerintah
tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya
Daerah
perlu
membuka
rekening pada bank untuk menampung
dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
dana yang diterima Pemerintah Daerah melalui pembayaran PBB P2. Pembukaan rekening PBB P2 pada bank yang sehat ditetapkan
dengan
keputusan
kepala
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif. Jenis penelitian
daerah. Dalam pasal 14 PMK 213/2010 menyatakan “Pemantauan
METODE PENELITIAN
dan
pembinaan
terhadap
tersebut
bertujuan
melukiskan,
untuk
memaparkan,
menggambarkan, dan
melaporkan
suatu keadaan objek, atau peristiwa yang sebenarnya.
“Penelitian
adalah
data dengan kegiatan merangkum, memilih hal-
penelitian di mana peneliti membuat suatu usaha
hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang
untuk
penting dicari tema dan polanya. Reduksi data
memahami
tertentu
dan
kualitatif
Sugiyono (2012:247) mengartikan reduksi
suatu
realitas
fenomena
dari
akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan
perspektif semua pihak yang terlibat” (Jonker,
mempermudah dalam melakukan pengumpulan
Pennink,
data
Wahyuni,
menggunakan
yang
organisasi
2011:71).
pendekatan
terjadi Penelitian
kualitatif
ini
selanjutnya,
dan
mencari
bila
karena
diperlukan.Setelah data direduksi, maka langkah
peneliti ingin menguraikan gambaran, penjelasan
berikutnya adalah penyajian data.Penyajian data
dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai
pada penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam
kesiapan administrasi dalam pemungutan Pajak
bentuk uraian singkat, bagan, flowchart dan
Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan
sejenisnya.Langkah terakhir dalam analisis data
Perkotaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan
kualitatif menurut Miles and Huberman adalah
Keuangan dan Asset Kabupaten Malang.
penarikan kesimpulan dan verifikasi.
Fokus penelitian terdiri dari administrasi pemungutan PBB P2 pada DPPKA Kabupaten
HASIL DAN PEMBAHASAN
Malang dan tugas dan tanggung jawab DPPKA
Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Kabupaten Malang mengenai pemungutan PBB
Kabupaten Malang memiliki luas wilayah
P2. Administrasi pemungutan PBB P2 pada
3.534,86 km2 atau sama dengan 353.486 ha.
DPPKA Kabupaten malang berisikan jumlah
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18
subjek dan objek
Tahun 2008, Kota Kepanjen ditetapkan sebagai
PBB
P2
dan tata cara
pemungutan PBB P2. Tugas dan tanggung jawab
ibukota
DPPKA
dimiliki Kabupaten Malang dari pendapatan
Kabupaten
pemungutan
PBB
berupa
mengenai
Malang.
Potensi
yang
pada sektor Pajak Bumi dan Bangunan bisa
prasarana, struktur organisasi dan tata kerja,
dikatakan cukup besar. Tahun 2013 dapat
sumber
memperoleh 52,3 miliar rupiah dari target yang
manusia,
sarana
Kabupaten
dan
daya
P2
Malang
peraturan
daerah,
kerjasama dengan pihak terkait serta pembukaan
sebesar
49,5
miliar
rupiah.
Pemerintah
rekening penerimaan PBB P2.
Kabupaten Malang pada tahun 2007 mempunyai
Lokasi penelitian adalah Pemerintah Daerah
Badan baru yaitu Badan Pengelola Keuangan
Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.Situs
Daerah (BPKD). BPKD merupakan gabungan
penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah
dari Kas Daerah, Bagian Perlengkapan, Bagian
DPPKA Kabupaten Malang. DPPKA Kabupaten
Keuangan dan Dinas Pendapatan. BPKD berubah
Malang dijadikan sebagai situs penelitian karena
nama menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan
pengelolaan PBB P2 dilaksanakan di DPPKA
Keuangan dan Asset (DPPKA) pada akhir 2007.
Kabupaten Malang.
DPPKA Kabupaten Malang sampai tahun 2014
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian
yaitu
dokumentasi.Instrumen
wawancara penelitian
dan
memiliki 7 Unit Pelaksana Teknik Daerah (UPTD).
yang
digunakan peneliti berupa pedoman wawancara dan form pencatatan dokumen.Instrumen yang digunakan dalam penelitian bergantung dengan teknik pengumpulan data yang telah ditetapkan. Peneliti menggunakan teknik analisis data model Miles and Huberman pada penelitian ini. Model Miles and Huberman menggunakan 3 langkah dalam melakukan analisis data.Data reduction,
data
display
dan
conclusion
drawing/verification merupakan tiga langkah yang berada pada analisis data model Miles and Huberman.
Gambar 1. Bagan Susunan Organisasi DPPKA Kabupaten Malang Sumber : Peraturan Bupati Malang Nomor 39 Tahun 2012
secara Penyajian Data
sudah
tercukupi.Sarana
dan
prasarana yang belum tercukupi terdapat pada
Pengalihan PBB P2 menjadi pajak daerah diatur
umum
dalam
Undang-Undang
PDRD serta
tidak tersedianya komputer pada setiap pegawai Bidang
Pendapatan
II.
Pegawai
Bidang
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8
Pendapatan II yang tidak memiliki komputer,
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Perda No
selama ini masih meminjam komputer dari
8/2010).
pegawai lainnya.
Bupati
melalui
Perda
No
8/2010
menetapkan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena
Tabel 1 Daftar Sarana dan Prasarana yang
Pajak sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta
dimiliki Bidang Pendapatan II
rupiah). Tarif PBB P2 ditetapkan sebesar 0,1% untuk NJOP kurang dari satu milyard dan 0,2% untuk NJOP lebih besar atau sama dengan satu milyard. Kerjasama dengan pihak lain diharapkan dapat mendukung kesuksesan peralihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
No 1 2 3 4 5 6
Nama Server PC Pelayanan Printer Elektronik Printer L/C Printer Kecil Mobil
Jumlah 2 4 3 3 5 3
Sumber data : Bidang Pendapatan II
DPPKA Kabupaten Malang telah melakukan
Bidang Pendapatan II memiliki 7 Pegawai
kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak,
Negeri Sipil (PNS) dari 33 pegawai yang
Bank Jatim dan pihak yang menyediakan software
dimiliki.26
dalam mengelola PBB P2. Direktorat Jenderal
Pendapatan II merupakan Pegawai Tidak Tetap
Pajak
(PTT).
(DJP)
membantu
DPPKA
Kabupaten
pegawai
SDM
yang
yang
dimiliki
direkrut
Bidang
dalam
proses
Malang dalam melakukan persiapan pengalihan
administrasi pemungutan PBB P2 ini dengan
PBB P2. Pihak DPPKA Kabupaten malang diberi
memanfaatkan
pembekalan
lingkungan
oleh
DJP
sebelum
melakukan
SDM
yang
DPPKA
berasal
Kabupaten
dari
Malang.
Bangunan
Perekrutan SDM dilakukan oleh DPPKA dengan
Perdesaan dan Perkotaan. Kerjasama dengan
melihat keahlian atau kompetensi dari pegawai
pihak Bank Jatim terkait dengan pembukaan
yang
rekening untuk Pajak Bumi dan Bangunan
administrasi pemungutan PBB P2.Pegawai yang
Perdesaan dan Perkotaan. Rekening tersebut
dimiliki Seksi Pendataan dan Penilaian diperoleh
digunakan DPPKA Kabupaten Malang untuk
dari tenaga kontrak Kantor Pelayanan Pajak.
menerima
Pegawai tambahan tersebut masih ditugaskan
pemungutan
Pajak
Bumi
pembayaran
dan
Pajak
Bumi
dan
dianggap
dengan
untuk
Pajak. DPPKA dalam melakukan administrasi
penilaian masih belum ada. Bidang Pendapatan
pemungutan PBB P2 dipastikan memerlukan
II
aplikasi untuk mengelola data PBB P2. DPPKA
melakukan
Kabupaten Malang memutuskan untuk membeli
Penugasan tersebut dilakukan supaya Bidang
aplikasi kepada pihak luar dalam pengelolaan
Pendapatan
data PBB P2. DPPKA Kabupaten Malang juga
terhadap objek pajak PBB P2.
melakukan kerjasama dengan kantor pertanahan,
DPPKA Kabupaten Malang pada tahun pertama pemungutan, melakukan pembukaan rekening PBB P2 pada Bank Jatim. Bank Jatim dipilih untuk pembukaan rekening PBB P2 karena sudah terjadi kerjasama dengan DPPKA Kabupaten Malang terhadap penerimaan pajak daerah yang lain. DPPKA Kabupaten Malang pada tahun pertama pemungutan hanya bekerjasama dengan pihak Bank Jatim dalam pembukaan rekening PBB P2, namun tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pembukaan rekening PBB P2 pada pihak selain Bank Jatim.
Notaris/Pejabat
Kerjasama
tersebut
Pembuat terkait
Akta dengan
Tanah. bukti
kepemilikan tanah dan bangunan. Sarana dan prasarana terdiri dari ruangan sebagai tempat Bidang Pendapatan II dalam menjalankan digunakan
tugas pegawai
serta untuk
peralatan
yang
melaksanakan
tugasnya. Bidang Pendapatan II menjalankan tugas di ruangan dengan luas 14 X 6,5 m2. Ruangan Kepala Bidang dan Ruangan Server juga berada pada ruangan tersebut. Sarana dan prasarana yang dimiliki Bidang Pendapatan II
akan
pendataan,
kebutuhan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Wajib
dan
proses
sesuai
menugaskan
sedangkan pegawainya
pendidikan II
dapat
sebagai
melakukan
untuk untuk penilai.
penilaian
Alur pendaftaran objek pajak PBB P2 dimulai dengan pengajuan dari Wajib Pajak ke bagian pelayanan PBB P2 DPPKA Kabupaten Malang. Pengajuan dari Wajib Pajak harus disertai dengan identitas diri, surat kepemilikan objek pajak, surat keterangan pengajuan pendaftaran dari desa dan fotocopy SPPT PBB P2 tetangga. Wajib Pajak akan menerima lembar Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) ketika syarat pendaftaran sudah lengkap. SPOP dan LSPOP harus diisi oleh Wajib Pajak sesuai dengan keadaan sebenarnya objek pajak yang didaftarkan. SPOP dan LSPOP yang sudah diisi oleh Wajib Pajak dijadikan dasar DPPKA Kabupaten Malang untuk menghitung penetapan PBB P2 terutang. PBB P2 terutang dapat berubah ketika pihak DPPKA Kabupaten Malang menemukan data perbedaan data SPOP dan LSPOP yang sudah terdaftar dengan data yang ada di lapangan. Perubahan PBB P2 terutang dilaksanakan melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB). Tatacara pemungutan PBB P2 perlu diperhatikan ketika tatacara pendaftaran PBB P2 sudah diketahui. Pemungutan PBB P2 dimulai dari diterbitkannya SPPT PBB P2 oleh DPPKA Kabupaten Malang. SPPT PBB P2 yang dicetak diserahkan ke Wajib Pajak melalui UPT Pendapatan dan Tempat Pembayaran yang berada di Kabupaten Malang.Wajib Pajak bisa membayar pajak terutang PBB P2 melalui petugas yang memberikan SPPT atau membayar sendiri ke Bank Jatim.
yang diambil oleh Perda No 8/2010 mengacu
Pembahasan
Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan
pada Perda No 8/2010 tidak mengambil tarif maksimal 0,3% yang diberikan oleh UndangUndang
PDRD.
Tarif
memaksimalkan
sebesar
Pendapatan
0,3% Asli
akan Daerah
Kabupaten Malang dari sektor PBB P2 jika diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang. Pemerintah
Kabupaten
Malang
sudah
melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang ditunjuk oleh PMK 213/2010.Pihak terkait yang dimaksud dalam Pasal 7 angka 1 huruf e PMK 213/2010
menyebutkan
diantaranya
Kantor
Pelayanan Pajak, perbankan, kantor pertanahan, dan
Notaris/Pejabat
Pembuat
Akta
Tanah.
Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang juga dilakukan dengan pihak ketiga
selaku
mengelola
pembuatan
PBBP2.
melakukan
Kantor
kerjasama
software
yang
Pelayanan
Pajak
dengan
Pemerintah
Kabupaten Malang dalam melakukan persiapan pengalihan PBB P2. Kantor Pertanahan dan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah malakukan kerjasama
dengan
Pemerintah
Daerah
Kabupaten Malang dalam proses pendaftaran objek pajak baru serta pengecekan keberadaan dari objek pajak baru. Bank Jatim melakukan kerjasama
dengan
Pemerintah
Kabupaten
Malang dalam pembukaan rekening PBB P2. Pembukaan rekening PBB P2 kedepannya akan lebih baik jika tidak hanya satu Bank yang melakukan penerimaan dari PBB P2 yang terutang. Berdasarkan Pasal 7 angka 1 huruf a PMK 213/2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan
Perda No 8/2010 yang dijadikan pedoman
Perkotaan Sebagai Pajak Daerah, Pemerintah
pengelolaan PBB P2 sudah mengalami tahapan-
Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab
tahapan dalam pembuatan peraturan
untuk menyiapkan sarana dan prasarana. Sarana
baru.
Peraturan daerah pengelolaan PBB P2 sudah
dan
mengalami uji materi dan uji publik yang
Daerah
dilakukan
Malang
administrasi pemungutan PBB P2.Pasal 7 angka 2
sebelum ditetapkan oleh Bupati Kabupaten
PMK 213/2010 mengatakan bahwa penyiapan
Malang. Perda No 8/2010 sudah memberikan
sarana
ketetapan
mengutamakan
oleh
sesuai
DPRD
Kabupaten
dengan
Undang-Undang
prasarana
yang
disiapkan
Pemerintah
untuk
melakukan
digunakan
dan
prasarana
dilakukan
pemanfaatan
dengan
sarana
dan
PDRD. Pasal 77 angka 4 Undang-Undang PDRD
prasarana yang dimiliki Pemerintah Daerah.
menetapkan NJOPTKP paling rendah sebesar Rp
Bidang Pendapatan II sudah memiliki sarana dan
10.000.000,00 untuk setiap Wajib Pajak. Pasal 80
prasarana
angka 1 Undang-Undang PDRD menetapkan
administrasi pemungutan PBB P2. Sarana dan
tarif PBB P2 paling tinggi sebesar 0,3%. Tarif
prasarana yang dimiliki Bidang Pendapatan II
pokok
yang
dibutuhkan
dalam
pada tahun pertama pemungutan PBB P2
menggunakan sarana dan prasarana yang berasal
pada Bank yang sehat. Pemerintah Daerah
dari Bidang Investasi. Bidang Investasi sudah
Kabupaten Malang menetapkan Bank Jatim
diganti dengan Bidang Pendapatan II sejak
sebagai Bank yang sehat dalam pembukaan
ditetapkannya Peraturan Bupati Malang Nomor
rekening penerimaan PBB P2. Bank Jatim dipilih
39 Tahun 2012. Bidang Pendapatan II yang
oleh Bupati Malang karena kas daerah juga
memiliki 33 pegawai harus bekerja pada ruangan
berada pada Bank Jatim. Rekening pajak daerah
yang memiliki luas 91m2. Ruangan seluas 91m2
selain PBB P2 yang berada pada Bank Jatim juga
dirasa oleh peneliti tidak akan mencukupi untuk
menjadi alasan pihak Pemerintah Daerah untuk
33 pegawai yang dimiliki. Setiap pegawai akan
membuka rekening PBB P2 hanya pada Bank
memiliki tempat kerja dengan luas 2,5m atau
Jatim.
kurang dikarenakan di dalam ruangan Bidang
membuka rekening penerimaan PBB P2 pada
Pendapatan II juga terdapat ruangan Kepala
banyak bank, namun pembukaan rekening pada
Bidang dan Ruang Server yang memiliki luas
banyak bank sehat akan memudahkan Wajib
hampir 12m .
Pajak untuk membayarkan pajaknya secara
2
2
Berdasarkan Pasal 7 angka 1 huruf c PMK
PMK
213/2010
tidak
mengharuskan
langsung.
213/2010, Pemerintah Daerah mempunyai tugas
Pasal 96 Angka 2 Undang-Undang PDRD
dan tanggung jawab untuk menyiapkan Sumber
mengatakan bahwa Setiap Wajib Pajak wajib
Daya Manusia. Sumber Daya Manusia yang
membayar Pajak yang terutang berdasarkan
dipersiapkan untuk melaksanakan pemungutan
surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh
PBB P2 dapat diambil dari pegawai yang ada di
Wajib Pajak berdasarkan peraturan perUndang-
DPPKA Kabupaten Malang. Pasal 7 angka 4
Undangan perpajakan. Pasal 101 Angka 1
PMK 213/2010 mengatakan bahwa Pemerintah
Undang-Undang
Daerah dapat meminta bantuan ke Kementerian
Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo
Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk
pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang
melakukan bimbingan, pendidikan dan pelatihan
paling lama 30 hari kerja setelah saat terutangnya
teknis pemungutan PBB P2. Bidang Pendapatan
pajak dan paling lama 6 bulan sejak tanggal
II sudah mempunyai pegawai pada setiap seksi
diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak. Pemerintah
yang ada. Terdapat pegawai dari outsorcing
Daerah Kabupaten Malang pada tahun pertama
Kantor Pelayanan Pajak yang dimiliki Bidang
pemungutan PBB P2 melakukan pemungutan
Pendapatan II dalam membantu administrasi
dengan cara menerbitkan SPPT PBB P2 untuk
pemungutan PBB P2. Bidang Pendapatan II yang
diberikan kepada Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat
merupakan Bidang yang baru dibentuk pada
membayarkan PBB P2 terutang ke petugas yang
2012, sebagian besar pegawai diambil dari
memberikan SPPT PBB P2 atau membayar pajak
Bidang Investasi. Bidang Investasi yang sekarang
terutang PBB P2 langsung melalui rekening
sudah tidak terdapat dalam bagan susunan
penerimaan
organisasi
menggunakan
DPPKA
Kabupaten
Malang,
PDRD
PBB
mengatakan
P2.
cara
Wajib
bahwa
Pajak
pembayaran
yang melalui
digantikan oleh Bidang Pendapatan II. Sumber
rekening penerimaan PBB P2 harus mentransfer
Daya
sejumlah terutangnya PBB P2 hanya melalui
Manusia
yang
dimiliki
oleh
Bidang
Pendapatan II masih belum memiliki keahlian
Bank Jatim.
menilai suatu objek PBB P2. Outsorcing dari
Berdasarkan Pasal 7 angka 1 huruf b PMK
Kantor Pelayanan Pajak hanya dikhususkan
213/2010, Pemerintah Daerah mempunyai tugas
dalam
P2.Bidang
dan tanggung jawab untuk menyiapkan struktur
Pendapatan II pada tahun pertama pemungutan
organisasi dan tata kerja. Struktur organisasi dan
PBB P2 masih belum mempunyai pegawai yang
tata kerja dipersiapkan untuk memberikan tugas
bisa
pokok
pendataan
melakukan
objek
penilaian
PBB
objek
PBB
P2.
dan
fungsi
kepada
Pemerintah Daerah masih merencanakan untuk
melakukan
mengirimkan paling banyak dua pegawai Bidang
P2.Pasal 6 angka 3 PMK 213/2010 mengatakan
Pendapatan II untuk pelatihan sebagai penilai.
bahwa
PMK
213/2010
memberikan
tugas
administrasi
pegawaiyang
struktur
pemungutan
organisasi
dan
tata
PBB kerja
dan
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam
tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah
Negeri setelah berkonsultasi dengan pihak yang
untuk membuka rekening penerimaan PBB P2
terkait. Struktur organisasi dan tata kerja yang
dimiliki
diatur
administrasi pemungutan PBB P2. Kerjasama
dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun
yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Malang
2012.DPPKA
dalam
dengan pihak terkait berguna untuk membantu
peraturan tersebut memiliki 6 Bidang dalam
Bidang Pendapatan II dalam melaksanakan
melaksanakan tugasnya dan dipimpin langsung
administrasi pemungutan PBB P2.
oleh
DPPKA
Kabupaten
Kabupaten
Kepala
Malang
Daerah
DPPKA Kabupaten Malang sudah siap
pertama
melaksanakan pemungutan PBB P2 karena sudah
pemungutan PBB P2 menempatkan pegawai
memiliki sarana dan prasarana yang dibutuhkan
yang melaksanakan pemungutan PBB P2 pada
untuk administrasi pemungutan PBB P2. Sarana
Bidang
Kabupaten
berupa personal computer, printer dan server yang
Malang.Bidang Pendapatan II memiliki tiga seksi
dimiliki Bidang Pendapatan II untuk sementara
untuk mengatur pemungutan PBB P2. Tiga Seksi
sudah mencukupi untuk mengelola administrasi
tersebut
dan
pemungutan PBB P2. Bidang Pendapatan II
Penilaian, Seksi Pengolahan Data dan Informasi
untuk melaksanakan administrasi pemungutan
dan Seksi Penagihan, Pengurangan, Keberatan
PBB P2 juga memiliki Prasarana berupa ruangan
dan Banding. Peneliti beranggapan bahwa tugas
yang tidak digabung dengan Bidang yang lain.
Kabupaten
Dinas.
Malang
Malang
Pendapatan
antara
Pemerintah pada
II,
lain
tahun
DPPKA
Seksi
Pendataan
keberatan dan tugas banding semestinya tidak
DPPKA Kabupaten Malang sudah siap
dilaksanakan oleh pihak yang sama. Keberatan
melaksanakan pemungutan PBB P2 karena sudah
yang diajukan Wajib Pajak atas surat ketetapan
memiliki
dan Banding diajukan Wajib Pajak atas hasil dari
dibutuhkan untuk administrasi pemungutan PBB
keberatan. Wajib Pajak tidak akan memperoleh
P2. DPPKA Kabupaten Malang menempatkan
hasil yang berbeda antara keberatan dan banding
Sumber Daya Manusia yang bertugas dalam
ketika yang mengelola keberatan dan banding
administrasi pemungutan PBB P2 pada Bidang
berada pada satu seksi.
Pandapatan II. Bidang Pendapatan II memiilki 33 Sumber
Sumber
Daya
Daya
Manusia
Manusia
yang
yang
diantaranya
KESIMPULAN DAN SARAN
merupakan outsorcing dari Kantor Pelayanan
Kesimpulan
Pajak.
Kesiapan DPPKA Kabupaten Malang dalam
DPPKA Kabupaten Malang sudah siap
melaksanakan Pemungutan PBB P2 sudah cukup
melaksanakan pemungutan PBB P2 karena sudah
baik. Semua tugas dan tanggung jawab yang
memiliki rekening penerimaan PBB P2. DPPKA
dimiliki Pemerintah Daerah untuk melakukan
Kabupaten
administrasi pemungutan PBB P2 sudah dimiliki
rekening penerimaan PBB P2 pada Bank Jatim.
Pemerintah DaerahKabupaten Malang. Hanya
Melalui
terdapat beberapa kekurangan yang meliputi
Malang, Bupati Malang menetapkan Bank Jatim
peraturan daerah,
sebagai Bank yang menjadi penerimaan PBB P2.
kerjasama dengan pihak
terkait, sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan struktur organisasi dan tata kerja. DPPKA Kabupaten Malang sudah siap
Malang
melakukan
kewenangan
yang
pembukaan
dimiliki
Bupati
DPPKA Kabupaten Malang sudah siap melaksanakan pemungutan PBB P2 karena sudah memiliki struktur organisasi dan tata kerja untuk
melaksanakan pemungutan PBB P2 karena sudah
pihak
memiliki Peraturan Daerah untuk mengelola PBB
pemungutan PBB P2. Bidang Pendapatan II yang
P2. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor
ditugaskan untuk proses pemungutan PBB P2
8 Tahun 2010 dijadikan pegangan DPPKA
sudah berada pada bagan struktur organisasi
Kabupaten
DPPKA Kabupaten Malang melalui Peraturan
Malang
dalam
melaksanakan
pemungutan PBB P2.
yang
bertugas
dalam
administrasi
Bupati Malang Nomor 39 Tahun 2012. Bidang
DPPKA Kabupaten Malang sudah siap
Pendapatan II memiliki tiga seksi dalam bagan
melaksanakan pemungutan PBB P2 karena sudah
struktur
melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait.
Malang.Peraturan Bupati Malang Nomor 39
Pihak terkait yang dimaksud adalah Kantor
Tahun 2012 jugan mengatur tata kerja yang
Pelayanan Pajak, Bank Jatim, Notaris/Pejabat
dimiliki Bidang Pendapatan II.
Pembuat Akta Tanah dan pihak ketiga dalam pembuatan
software
dalam
melakukan
organisasi
DPPKA
Kabupaten
DPPKA Kabupaten Malang sudah siap melaksanakan pemungutan PBB P2 karena sudah
melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan
pemungutan
PBB
P2.
DPPKA
Halim, Abdul dan Ibnu Mujib.2009 Problem Desentralisasi
dan
Perimbangan
Keuangan
Kabupaten Malang sudah dapat mencetak SPPT
Pusat-Daerah.Peluang dan Tantangan dalam
PBB P2 menggunakan sarana dan prasarana
Pengelolaan Sumber Daya Daerah.Yogyakarta:
yang dimiliki. SPPT PBB P2 yang sudah dicetak,
Sekolah Pascasarjana UGM.
diberikan kepada Wajib Pajak melalui Sumber Daya Manusia yang dimiliki.
Jonker, Jan, Bartjan J W Pennink dan Sari Wahyuni.
2011.
Metodologi
Penelitian.
Panduan untuk Master dan Ph.D. di Bidang Saran
Manajemen. Jakarta: Salemba Empat.
DPPKA
Kabupaten
Malang
perlu
mengusulkan kepada Bupati Kabupaten Malang
Republik
Indonesia.Undang-Undang
No.
12
mengenai penetapan tarif PBB P2 secara optimal.
Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan
Selama ini tarif yang sebesar 0,1% dan 0,2%
Bangunan
belum optimal. Tarif PBB P2 bisa dioptimalkan
dengan Undang-Undang No. 12 Tahun
menjadi
1994.
Nomor
0,3% 28
berdasarkan
Yahun
mengoptimalkan
2009.
Undang-Undang Tarif
Pendapatan
0,3%
Asli
sebagaimana
.Undang-Undang
akan
Daerah
telah
diubah
No.
28
Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
melalui sektor PBB P2.
. Undang-Undang Nomor 32
DPPKA Kabupaten Malang perlu membuka kerjasama dengan Bank sehat selain Bank Jatim
Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
dalam pembukaan rekening PBB P2. Kerjasama
. Peraturan Bersama Menteri
dengan Bank sehat selain Bank Jatim akan
Keuangan dan Menteri Dalam Negeri No
memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak
213/PMK.07/2010 dan No. 58 Tahun 2010
yang ingin membayar PBB P2 terutangnya
Tentang Tahapan
sendiri. DPPKA Kabupaten Malang diharapkan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
segera
Perkotaan sebagai Pajak Daerah.
memindahkan
ruang
kerja
Bidang
33
pegawai
tidak
akan
bekerja
Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi
maksimal ketika bekerja pada ruangan yang
Perangkat
memiliki luas 91m2.
Pengelolaan
DPPKA segera
Kabupaten Malang diharapkan
mengirimkan
Pendapatan
II
penilaian.Keahlian
pegawai dalam
penilaian
perlu
Asset
Edisi Enam Buku Satu. Jakarta: Salemba
dimiliki
Empat. Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta. Waluyo.
2011.
Sepuluh.
Malang belum memiliki pegawai yang memiliki
Empat.
keahlian penilaian. disarankan
untuk tidak menyatukan keberatan dan banding pada satu seksi. Keberatan yang diajukan Wajib Pajak atas surat ketetapan dan Banding diajukan Wajib Pajak atas hasil dari keberatan. Wajib Pajak tidak akan memperoleh hasil yang berbeda antara keberatan dan banding ketika yang mengelola keberatan dan banding berada pada
DAFTAR PUSTAKA
dan
Kabupaten Malang.
dari pihak Wajib Pajak jika DPPKA Kabupaten
satu seksi.
Keuangan
Pendapatan,
pelatihan
PBB P2. Nilai Objek PBB P2 akan selalu berasal
Malang
Dinas
Resmi, Siti. 2011. Perpajakan Teori dan Praktek.
memberikan nilai yang terkandung pada Objek
Kabupaten
Daerah
Bidang
pegawai DPPKA Kabupaten Malang untuk dapat
DPPKA
Pengalihan
. Peraturan Bupati Malang
Pendapatan II. Bidang Pendapatan II yang memiliki
Persiapan
Perpajakan
Buku
Satu.
Indonesia. Jakarta:
Edisi
Salemba
